FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBALIAN
KREDIT MACET SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN
(SPP) PROGRAM NASIONAL PEMBERDA...
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM Mandiri Perdesaan at...
dan pelestariannya.(Tim Penyusun Pedoman Umum PNPM Mandiri:2007)
Program ini sangat strategi karena menyiapkan landasan ke...
kecamatan. Dengan adanya SPP-PNPM ini sangat membantu sekali
masyrakat untuk meningkatkan perekonomiannya, hal ini dapat s...
1.1 Tabel Kredit Macet SPP-PNPM Pedesaan Desa Kelurahan Massat
Tahun

Σ Kredit
Disalurkan

Σ Kredit macet

Prosentase

201...
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan
masalahnya adalah :
“Apakah faktor-f...
Mandiri Perdesaan dan program SPP-nya juga berjalan dengan baik tetapi
memiliki kemacetan dalam proses pengambalian kredit...
BAB 11
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
1.1 Simpan Pinjam Perempuam (SPP)
Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Pengola...
pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang
mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dan...
yang bersangkutan. Tahap ketiga yaitu tahap pelestarian kegiatan, dimana
dana kegiatan SPP harus bertambah jumlahnya untuk...
berdasarkan hasil pemetaan, diakhiri dengan terbentuknya kelompok dan
pemberian nama (PIDRA, 2006).
Kelompok SPP yang terb...
4.1 Pengertian Kredit
Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak
lain yang akan dikembalikan lag...
yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau
pem...
Untuk menekankan laju inflasi pada tahun 1996, yang lebih
kurang berkisar 60%, pemerintah melaksanakan kebijakan uang
keta...
betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman
yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan sya...
4.3 Fungsi Kredit
Thomas Suyanto (2003:16-17) dalam Darwati mengatakan Fungsi kredit
perbankan dalam kehidupan perekonomia...
Dalam tulisan ini kami akan menguraikan secara ringkas tentang kredit
bermasalah, khususnya kredit macet, mulai dari penge...
Sejak krisis keuangan yang berlanjut dengan krisis ekonomi yang
melanda Indonesia sejak tahun 1997, penyelesaian kredit ma...
3.

Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha
yang beresiko tinggi;

4.

Kurang memadainya jumlah ...
mengadakan penjualan ruko dengan pura-pura (fiktif) atau jual beli yang
direkayasa dengan modus bekerja sama dengan seoran...
Aspek ini meneliti strategi pemasaran yang digunakan investor untuk
meraih pangsa pasar bagi produk atau jasa yang dibiaya...
1.

Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek
kebenaran dan keaslian dok...
2.

Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang
berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau
...
pengalaman usaha yang dijlankan dan lain-lainya. Kesalahankesalahan seperti itu memiliki damfak yang sangat berpengaruh
pa...
Kredit macet bisa terjadi karena faktor diluar dari pihak debitur
maupun kreditur. Faktor eksternal ini misalnya karena te...
Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat
mengajukan kredit ataupun pada saat kredit yang diberikan
sedang berja...
Adanya penyelidikan yang tidak terduga dari lembaga-lembaga
keuangan lainnya mengenai nasabah tersebut;
a.

Keluarnya angg...
1.

Penilaian/Analisis terhadap Permohonan Kredit

Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus
...
proyeksi arus kas;
proyeksi laporan keuangan;
pusat informasi kredit;
kemampuan manajemen;
kemampuan pemasaran;
kemampuan ...
diperhatikan cara pengikatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk
menghindari sengketa yang kemungkinan muncul di ke...
perekonomian nasional secara keseluruhan, kondusif atau tidak bagi
perkembangan usaha debitur? Dan pertanyaan-pertanyaan l...
melunasi kredit (willingness to pay). Di samping itu, usaha debitur juga tidak
memerlukan tambahan dana atau likuiditas.
b...
dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan
eksekusi atau pelelangan.
4.5 Landasan Teori
Untuk...
Sedangkan teori yang dipilih dalam menjelaskan permaslahan ini
adalah teori aksi. Teori aksi sebagia bagian dari paradigma...
berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat
dikendalikan oleh individu. Misalnya kelamin dan tradisi
5. Akto...
sesuatu di dalam dirinya berupa kemampun berpikir untuk menentukan
tindakan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya (Ritz...
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif
den...
3.2 Konseptualisasi Dan Defenisi Operasional
Tabel 1 Konseptualisasi dan Defenisi Operasional
N Aspek
o Penelitian

Defeni...
ketentuan yang
berlaku dalam
Kelompok SPP

Faktor-faktor yang
paling berpengaruh
dalam
menyebabkan kredit
macet di anggota...
simapan pinjam, persyaratan untuk menjadi kelompok SPP, mekanisme
pengelolaan dana, sanksi kelompok yang bermasalah (Kredi...
dirumah masing anggota SPP yang Mengalami Kemacetan dalam kredit
macet. Adapun pertanyaan yang akan diajukana antara lain ...
penting yang akan dikumpulka seperti, profil desa, Petunjuk Tehknik
Operasional, Dokumen Usulan (Proposal) SPP, Proposal K...
DAFTAR PUSTAKA

Ach. Wazir Ws., et al., ed. 1999. Panduan Penguatan Menejemen
Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekreta...
Suprayoga & Tabroni Iman, 2001. Metodologi Penelitian Sosial
Agama. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
Tim Koordinasi PNPM Mandir...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skripsi sosiology belum valid

1,285 views
1,100 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,285
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skripsi sosiology belum valid

  1. 1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBALIAN KREDIT MACET SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM-M) PERDESAAN (Penelitian Di Desa Masat,Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu) Logo Disusun oleh:
  2. 2. BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah tingkat pedesaan. Tujuan utama program ini adalah untuk membantu mensejahterakan masyarakat di tingkat pedesaan dengan memandirikan anggotanya (Tim Penyusun Pedoman Umum PNPM Mandiri:2007). Program PNPM ini terdiri dari tiga program pokok yang sudah ajeg disusun oleh pemerintah pusat, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembiayaan program ini berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan. Mekanisme berjalannya program ini sepenuhnya mengadopsi mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998. PNPM Mandiri sendiri diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program ini dalam pelaksanaannya memusatkan kegiatan bagi masyarakat paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Dalam pelaksanaan programnya seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, hingga pelaksanaan kegiatan
  3. 3. dan pelestariannya.(Tim Penyusun Pedoman Umum PNPM Mandiri:2007) Program ini sangat strategi karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (sosial capital) masyarakat di masa mendatang, serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Lembaga kepemimpinan masyarakat tersebut, disebut juga Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (disingkat BKM/ LKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai – nilai luhur kemanusiaan dan nilai – nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat. BKM/ LKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. Dengan adanya open menu tentang penyuluhan PNPM Pedesaan ini membuat antusiasnya seluiruh warga untuk berperan aktip dalam penanggulan kemiskinan, hal ini ditunjukan dengan perkembangan PNPM Pedesaan sudah cukup baik dan berjalan lancar, hal itu bisa kita lihatkan pada data statistik PNPM Pedesaan Tahun 2012. Dari data tersebut bisa kita lihat adanya tingkat kerangka pikiran masyarat dalam mengelolah dana yang diperuntuhkan untuk perbaikan ekonomi masyarakt. Masyarakat mulai sadar dan beralih untuk peminjaman dana ke PNPM Pedesaan khususnya SPP PNPM Pedesaan. Simpan Pinjam Perempuan (SPP-PNPM) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktivitas pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Secara umum alokasi dana untuk kegiatan ini maksimal 25 persen dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di
  4. 4. kecamatan. Dengan adanya SPP-PNPM ini sangat membantu sekali masyrakat untuk meningkatkan perekonomiannya, hal ini dapat saya lampirkan pada SPP-PNPM Desa Kelurahan Masat, Kecamtan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Dimana data menunjukan adanya peningkatan peminjaman dana kepada masyarakat dan wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Kelurahan Massat, Kecamatan Pino tentang SPP-PNPM Pedesaan antara lain: SPP-PNPM sangat membatu sekali bagi kami warga kurang mampu soalnya kami bisa mengembangkan usaha kami dengan pengembalian dana yang bunganya relatief rendah (Wawancara, Ibu, 45, Desa Kelurahan Massat, 21 April 2013) “PNPM juga menyediakan dana sosial yang bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang dianggap penting, misalnya, jika ada anggota keluarga yang sakit, yang diambilkan dari dana SPP. (Wawancara, laki-laki, 46, Desa Kelurahan Massat, 21 April 2013)” Selain itu, SPP dianggap dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan usaha warga yang sudah ada dan, dalam beberapa kasus, SPP juga bisa menstimulasi warga untuk menciptakan usaha baru. Seorang informan mengatakan, ”Seperti saya sekarang. Modal dari PNPM. Saya buka usaha dan berkembang” (FGD Perempuan Menengah, 26, Kecamtan Pino raya, 6 Juni 2013), sementara seorang informan lainnya berkata, ”Pembangunan jalan membantu karena bisa memperlancar jalan dan SPP membuat perempuan seperti raja” (FGD Laki-Laki Menengah, 40, Kecamatan Pino, 14 Mei 2013). Dari data diatas SPP-PNPM Kecamatan Pino terdapat peningkatan peminjaman dana seperti halnya yang disampaikan beberapa warga Desa Kelurahan Masat, sedangkan pada data pengembalian dana SPP-PNPM terdapat Kemacetan dalam proses pengembalian dana yaitu adanya debitur yang terlambat membayar kredit sampai tanggal jatuh tempo. Adapun data yang penulis peroleh dari pihak SPP-PNPM Kecamtan Pino adalah sebagai berikut :
  5. 5. 1.1 Tabel Kredit Macet SPP-PNPM Pedesaan Desa Kelurahan Massat Tahun Σ Kredit Disalurkan Σ Kredit macet Prosentase 2010 Rp 1.288.448.500 Rp 98.779.675 7,66 % 2011 Rp 2.163.828.931 Rp 131.895.86 66,25 % 2012 Rp 2.447.220.804 Rp 123.815.90 35,06 % Sumber : PNPM Pedesaan Kelurahan Masat Kec. Pino. Data tersebut diatas menunjukkan bahwa kredit macet pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,41 % dan pada akhir Okober 2012 nilai kredit macet juga mengalami penurunan sebesar 1,19 %. Selain itu, ditemukan pula usaha-usaha untuk menyiasati aturan program agar warga bisa mendapatkan manfaat secara lebih mudah. Di antara beberapa gejala yang ditemukan adalah adanya pembuatan kelompokkelompok usaha secara instan untuk memenuhi syarat mengajukan SPP. Ada juga kasus di mana nama orang miskin dicatut oleh warga lebih mampu agar warga tersebut bisa menjadi penerima SPP. Namun, pencatutan nama ini dianggap sesuatu yang legal, sebuah jalan keluar bagi persoalan susahnya menyalurkan dana SPP sesuai dengan peraturan program. Berdasarkan data yang yang diperoleh maka penulis ingin menganalisis karakter anggota, kondisi ekonomi anggota dan sistem pengendalian kredit terhadap penyebab kredit macet pada SPP-PNPM Kecamatan Pino. Hal ini karena sisi anggota, sisi eksternal, dan karakter anggota, kondisi ekonomi anggota dan sistem pengendalian kredit merupakan faktor yang mempengaruhi dan mendasari anggota SPP-PNPM yang ingin mengajukan kredit atau melakukan peminjaman di SPP-PNPM. Sehingga dengan terpenuhinya faktor-faktor di atas maka pihak SPP-PNPM dapat mengatasi atau meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit macet. Kondisi tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang “Faktor - faktor yang Mempengaruhi Resiko Kredit Macet pada SPPPNPM Pedesaan Desa Masat Kecamatan Pino”
  6. 6. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya adalah : “Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kredit macet pada SPP-PNPM Pedesaan Desa Masat Kecamatan Pino ?” 1.3 Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kredit macet pada SPP-PNPM Pedesaan Desa Masat Kecamatan Pino 1.4 Manfaat Kegunaan Penelitian Penelitian ini dapat berguna bagi berbagai lapisan dan pihak-pihak terkait, yaitu: a. Secara Praktis Sebagai bahan referensi bagi manajemen SPP-PNPM Kecamatan Pino dalam hal kebijakan dalam pemberian kredit kepada anggota guna meminimalkan resiko kredit macet. b. Secara Teoritis Dapat menambah referensi sehingga dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang teori yang ada dalam ilmu pengetahuan dengan kenyataan yang ada dilapangan 1.5 Lokasi Penelitian Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Masat Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan Kecamatan merupakan salah satu kecamatan yang Unit Pelaksana Kegiatannya (UPK) terbaik se-Kabupaten Bengkulu Selatan. Kelurahan ini dipilih menjadi lokasi penelitian karena Kelurahan ini merupakan Kelurahan yang mendapatkan program PNPM
  7. 7. Mandiri Perdesaan dan program SPP-nya juga berjalan dengan baik tetapi memiliki kemacetan dalam proses pengambalian kredit SPPnya.
  8. 8. BAB 11 KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 1.1 Simpan Pinjam Perempuam (SPP) Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Pengolaan dana PNPM-MP (2008:1) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu bentuk kegiatan dari program PPK/PNPM-Mandiri Pedesaan yang dikhususkan untuk perempuan. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum pe rempuan dengan aktivitas pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Secara umum alokasi dana untuk kegiatan ini maksimal 25 persen dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di kecamatan. Kelancaran pengembalian atau peningkatan persentase pengembalian pinjaman sebelumnya harus dipertimbangkan dalam mengalokasikan dana simpan pinjam bagi kelompok perempuan ini. Secara umum tujuan dari kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan. Sementara itu, tujuan khusus dari kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Sasaran dari kegiatan SPP ini adalah masyarakat miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang sudah ada di masyarakat. Selain itu, bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana
  9. 9. pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Dalam kegiatan ini, kelompok yang berhak menerima dana SPP adalah kelompok : a) beranggotakan perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun, b) mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati, c) telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan, d) kegiatan pinjaman masih berlangsung dengan baik, e) mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana. Dalam hal pengembalian dana, dana tersebut hanya boleh digunakan untuk kegiatan SPP, baik oleh kelompok lama, maupun kelompok baru, sesuai ketentuan pengelolaan dana bergulir. Pelaksanaan kegiatan SPP ini harus melewati beberapa alur tahapan. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap ini dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang ruang lingkup kegiatan SPP, persyaratan kelompok, dan kelayakan kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan penggalian gagasan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan kelompok simpan pinjam dalam setiap dusun yang layak untuk mengajukan usulan ke UPK. Hasil dari penggalian gagasan tersebut, kemudian dibawa ke Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Fungsi dari MKP adalah memutuskan dan mengusulkan kelompok yang dianggap memenuhi persyaratan sebagai usulan desa dan dikompetisikan dalam MAD. Setelah diputuskan kelompok yang berhak ikut kegiatan SPP, maka dilanjutkan dengan penulisan usulan yang berisi gambaran umum kelompok, serta rencana usaha yang dijalankan dalam satu tahun yang akan datang. Terakhir, verifikasi usulan yang dilakukan oleh tim verifikasi usulan. Tahap kedua, merupakan tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini berupa penyaluran dana kepada kelompok SPP. Masing-masing anggota kelompok, harus wajib datang sendiri untuk mengambil dana, dan tidak boleh diwakilkan, bahkan oleh pihak keluarga sekalipun. Jika berhalangan hadir, maka dari UPK sendiri yang akan mengantarkan ke rumah
  10. 10. yang bersangkutan. Tahap ketiga yaitu tahap pelestarian kegiatan, dimana dana kegiatan SPP harus bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin, serta pengembangan usaha terutama layanan kepada masyarakat dan permodalan. 1.2 Pembentukan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Kelompok SPP) Kelompok merupakan kesatuan dari dua individu atau lebih individu yang mengalami interaksi psikologis satu sama lain (Anderson dan Parker dalam Fatrida,2010). Sedangkan menurut Iwan (2005) Kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama. Berdasarkan pengertian diatas, diselaraskan dengan penjelasan Simpan Pinjam Perempuan maka dapat disimpilkan bahwa kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Kelompok SPP) merupakan kumpulan dari beberapa perempuan yang saling berinteraksi dan melakukan pengelolaan dana yang dimanfaatkan untuk mendanai kegiataan atau usaha guna memperoleh penghasilan ekonomi. Terbentuknya kelompok bukan tanpa alasan, karena sebagaimana yang dikemukan oleh Rudi (2008), bahwa dasar terbentuknya kelompok karena merupakan suatu kebutuhan manusia untuk mempunyai dan digolongkan pada suatu kelompok, tempat manusia berlindung dan merasa aman. Pendapat serupa juga dikemukan oleh Iwan (2005) bahwa pembentukan kelompok diawali dengan adanya perasaan atau persepsi yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga ditentukan tujuan yang sama dan akhirnya interaksi yang terjadi akan membentuk sebuah kelompok. Kelompok terbentuk setelah melalui beberapa tahapan yang harus dilewati. Pembentukan kelompok diawali dengan melakukan sosialisasi program di wilayah sasaran, untuk memudahkan proses sosialisasi diadakan pertemuan informal dengan aparat dan pemuka masyarakat, bahkan hubungan kerja sama, penentuan keanggotaan kelompok yang ditentukan sendiri
  11. 11. berdasarkan hasil pemetaan, diakhiri dengan terbentuknya kelompok dan pemberian nama (PIDRA, 2006). Kelompok SPP yang terbentuk sama halnya dengan sebuah sistem, dimana setiap elemen yang ada didalamnya saling terkait. Jika salah satu elemen tidak bekerja dengan baik maka akan berpengaruh terhadap elemen yang lain dan mengganggu jalannya sistem. Kelompok untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya serta dapat survive menurut Parson (dalam Ritzer, 2007:121) ada 4 fungsi yang harus dimiliki kelompok sebagai berikut: 1. Adaptation (adaptasi), sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan kebutuhannya. Setiap individu terbuka untuk memberi dan menerima informasi baru. Setiap kelompok selalu terbuka untuk menerima peran baru sesuai dengan dinamika kelompok tersebut. Setiap anggota memiliki kelenturan untuk menerima ide, pandangan, norma dan kepercayaan anggota lain tanpa merasa integritasnya terganggu, 2. Goaal Attaiment (pencapaian Tujuan), sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujauan utamanya. Setiap anggota harus mampu menunda kepuasan dan melepas ikatan dalam rangka mencapai tujuan bersama, membina dan memperluas pola, serta terlibat secara emosional untuk mengungkapkan pengalaman, penegetahuan dan kemampuannya. 3. Integration (integrasi), sebuah sistem harus mengatur antara hubungan bagian-bagian yang menjadi komponen-komponennya. Sistem juga harus mengelola antara hubungan ketiga fungsi lainnya (A,G,L), 4. Latency (latensi atau pemeliharaan pola), sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual, maupun pola-pola yang meciptakan dan menopang motivasi.
  12. 12. 4.1 Pengertian Kredit Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa disertai dengan suatu kriteria prestasi, berupa bunga. Dengan kata lain, uang atau barang yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang. Pihak yang terkait dalam hal kredit ada dua macam, yaitu pihak pemberi kredit (kreditor) dan pihak penerima kredit (debitur) (Mardiyatmo, 2008:93). Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Bab I Pasal I dalam Dita Widihartanti (2007:18) menyebutkan tentang definisi kredit sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Menurut Teguh Pudjo (2007:9) “pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang aneka ragam, dimulai dar arti kata “Kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti “kepercayaan” atau dalam bahasa latin “Creditum” yang berarti “kepercayaan akan kebenaran” dalam praktik sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain: 1. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. 2. Sedangkan untuk kegiatan perbankan Indonesia, pengertian kredit telah dirumuskan dalam Bab I, pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dirumuskan sebagai berikut “ kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain
  13. 13. yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Menurut Kasmir (2008:100) tujuan utama pemberian kredit antara lain: 1. Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 2. Membantu usaha nasabah, bertujuan untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupunmaka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang akan berkembang pula. 3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit dapat meningkatkan manfaat status barang. 4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usahausaha antara lain: a) Pengendalian inflasi b) Peningkatan ekspor, dan c) Pemenuhan kebutuhan pokok-rakyat
  14. 14. Untuk menekankan laju inflasi pada tahun 1996, yang lebih kurang berkisar 60%, pemerintah melaksanakan kebijakan uang ketat (high money policy) melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah, terutama pada sektor-sektor yang produktif guna meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar dapat diekspor. 5. 5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan usaha Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekuranganmampuan para pengusaha di bidang pemodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya. 6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian merekan akan memperoleh pendapatan, sehingga pemerataan pendapat akan meningkat pula. 7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional Bank-bank besar luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapt memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peruahaan-perusahaan di dalam negeri. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga meningkatkan hubungan internasional. 4.2 Unsur-unsur Kredit Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia
  15. 15. betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telash disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya (Suyatno, 1999: 14). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah: 1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sisi pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. 2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai guna dari uang yaitu uang yang sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. 3. Degree of Risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko, dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit. 4. Prestasi, yaitu suatu objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang. Maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.
  16. 16. 4.3 Fungsi Kredit Thomas Suyanto (2003:16-17) dalam Darwati mengatakan Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut: 1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang; 2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalulintas uang; 3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang; 4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi; 5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan usaha; 6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan; 7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. 4.4 A. Pengertian Umum Kredit Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sampai saat ini pendapatan bunga sebagai hasil dari pemberian kredit, masih merupakan kontribusi terbesar pada pendapatan bank secara keseluruhan, baik bank-bank di Indonesia maupun kebanyakan bank-bank di dunia. Berdasarkan statistik Bank Indonesia bulan Juni 1992, 80% dari total aset perbankan Indonesia adalah berupa kredit yang disalurkan baik kepada sektor perdagangan maupun industri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyaluran kredit merupakan kegiatan utama suatu bank. Di lain pihak, penyaluran kredit mengandung resiko bisnis terbesar dalam dunia perbankan. Oleh karena itu, pengelolaan kredit merupakan kegiatan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap bank.
  17. 17. Dalam tulisan ini kami akan menguraikan secara ringkas tentang kredit bermasalah, khususnya kredit macet, mulai dari pengertian, indikasi kredit macet, bagaimana mengantisipasi sampai pada cara-cara penanganan dan penyelesaiannya. B. Pengertian Kredit Macet Dalam paket kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. (Siamat, 1993, hal: 220). Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana: (Sutojo, 1997, hal: 331) Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
  18. 18. Sejak krisis keuangan yang berlanjut dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, penyelesaian kredit macet bank-bank di Indonesia ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Berkaitan dengan kasus kredit macet di Indonesia Menko Ekuin, Kwik Kian Gie mengatakan bahwa sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai Rp 600 trilyun (InfoBank, Edisi Nomor 245, Januari 2000, hal:14). Menurut hemat kami hal ini tampaknya lebih disebabkan karena faktor kesengajaan. Betapa tidak, sebagian besar dana kredit yang dimiliki bank disalurkan kepada debitur kelompok usahanya sendiri, yang disebut perusahaan terafiliasi. Dimana dalam penyalurannya kurang atau mungkin tidak didasarkan pada studi kelayakan (feasibility study), dan bahkan besarnya kredit yang mereka ajukan jumlahnya telah di „mark up‟ terlebih dahulu. Sebagai contoh adalah Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan Bank Umum Nasional (BUN), yang masing-masing secara berurutan menyalurkan 90,7% dan 78,4% (Kwik Kian Gie, 1999, hal: 124) untuk kepentingan kelompok usahanya sendiri. C. Faktor-faktor Penyebab Munculnya Kredit Bermasalah/Macet Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah: 1. Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan; 2. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan;
  19. 19. 3. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi; 4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman; 5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit; 6. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank; 7. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow) debitur lama;Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu. (Sutojo, 1999, hal: 216) Sedang faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain: Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi; Untuk jelasnya Supramono (1995) mendefiniskan kredit macet adalah suatukeadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang berasal dari nasabah diantaranya: 1. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya, sehingga nasabah harus mengguanakan kredit sesuai dengan tujuannya. Pemakaian kredit yang menyimpang misalnya kredit untuk pengangkutan dipergunakan untuk pertanian, akan mengakibatkan usaha nasabah gagal karena ada unsur spekulatif. Sebagai salah satu contoh yaitu seorang calon debitur yang bergerak dalam bidang pembangunan dan penjualan rumah ruko (property),
  20. 20. mengadakan penjualan ruko dengan pura-pura (fiktif) atau jual beli yang direkayasa dengan modus bekerja sama dengan seorang pihak lain yang bertindak seolah-olah sebagai pembeli. Oleh pembeli ini memohon fasilitas kredit pemilikan rumah (ruko) pada bank dan pihak bank menyetujui pemohonan kredit dimaksud. Sebenarnya kredit yang dimohon oleh debitur baru tersebut adalah untuk kepentingan developer tadi yang digunakan untuk menutupi kewajiban-kewajibannya, dan tentu dalam hal ini debitur baru tersebut akan mendapat imbalan balas jasa dari developer. 2. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya Hal ini dapat terjadi karena nasabah kurang menguasai bidang usahanya yang diberi kredit, akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan baik. 3. Nasabah beritikad tidak baik Ada sebagian nasabah mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit, tetapi setelah kredit diterima untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Karena nasabah sejak awal tidak berniat mengembalikan kredit, walaupun dengan resiko apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo kreditnya, nasabah sudah melarikan diri untuk enghindari tanggung jawab. Dendawijaya (2001) menjelaskan bahwa default adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang sudah disepakati dan sudah diperjanjikan bersama (misalnya berdasarkan akad kredit yang dibuat dihadapan notaris publik). Untuk mengetahui penyebab default tersebut bisa dilihat dari prinsip studi kelayakan, diantaranya: 1. Aspek yuridis (Hukum) Aspek ini melihat dari ketetapan legalitas yang dimiliki perusahaan yang akan memperoleh bantuan kredit. 2. Aspek pasar dan pemasaran
  21. 21. Aspek ini meneliti strategi pemasaran yang digunakan investor untuk meraih pangsa pasar bagi produk atau jasa yang dibiayai dengan kredit bank tersebut. Subaspek yang bisa didapatkan diantaranya luas dan bentuk pasar, pangsa pasar, saingan usaha, dan rencana pemasaran. 3. Aspek teknis Aspek ini pada dasarnya menilai sejauh mana kemampuan mengelola dan melaksanakan proyek dalam melaksanakan operasinya. Contohnya: Pemilihan lokasi,Sistem, bahan baku, proses produksi, dan lainnya yang berkaitan dengan teknis. 4. Aspek manajemen Aspek yang bertujuan melihat kemampuan dan kecakapan manajemen dalam melaksanakan proyek yang didapatkan dari pemberian kredit. Bagian ini terdiri dari struktur organisasi, job description dan lainnya. 5. Aspek keuangan Pada dasarnya bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen dalam mengelola bidang keuangan. Banyak hal yang menjadi komponen ini diantaranya: proyeksi arus kas, proyeksi penjualan, proyeksi laba/rugi. 6. Aspek sosial-ekonomis Melihat proyek yang dibiayai memiliki value added yang tinggi dilihat dari sudut pandang sosial maupun makroekonomis. Hal ini berkaitan dengan devisa, penerimaan pajak bagi negara, subsidi dari negara, Dampak lingkungan. Sedangkan menurut Siswanto (2000) Penyebab timbulnya kredit bermasalahdiantaranya ketidaklayakan debitur kemudian faktor ekstern yang terdiri dari penurunan kondisi ekonomi moneter negara atau sektor usaha, debitur yang mengalami bencana alam (kebakaran,banjir,gempa,dll) dan peraturan pemerintah dapat menjadi sebab lain merosotnya kemampuan debitur mengembalikan kredit. Kemacetan suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2004) disebabkan oleh dua faktor yaitu:
  22. 22. 1. Dari pihak perbankan Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. 2. Dari pihak nasabah Adanya unsur kesengajaan, Artinya nasabah sengaja tidak mau membayarkewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet.Adanya unsur tidak sengaja, Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya kebanjiran atau kebakaran. Secara umum suatu kredit dinyatakan non performing bila debitur tidak sanggup membayar kewajibannya sesuai perjanjian dan atau kewajibannya dapat diselesaikan namun usaha debitur ada kecenderungan memburuk (Pasha, 2007). Kredit non peformdapat disebabkan oleh beberapa faktor, secara garis besar dikelompokkan dalam faktorintern, debitur, dan ekstern menurut Sutojo (dikutip oleh Pasha, 2007), faktor intern meliputi persoalan kualitas analisis dan pengawasan kredit, sedangkan faktor ekstern meliputi perilaku debitur setelah memperoleh kredit dan perubahan iklim usaha. 1. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani; Kemampuan untutk megembangi suatu usaha dibutuhkan suatu modal usaha dan pengalaman, yang lebih penting adalah pengalaman seorang pengembang usaha yang akan mereke rilis, seperti pendapat Dextal (2008:2) usaha itu akan jauh lebih baik jika kita memegang konsep pengalaman yang kuat serta modal. Dari pengertian itu sanglah penting untuk memiliki pengalaman dalam mendirikan suatu usaha.
  23. 23. 2. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur; Pada kasus problem keluarga ini, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh suatu atau beberapa orang anggota keluarga debitur, pihak debitur harus memiliki alternatif dana untuk pengembaliaanya. Misalnya sebuah keluarga meminjam dana dengan alokasi utuk pembayaran iauran SPP atau Komite anak didiknya. Debitur harus menganalisis serta memiliki sumber dana yang lain untuk pembayara. Sedangkan pada kasus kematian debitur harus mempertanyakan dulu pada pihak pemberi pinjaman untuk mencari solusi terbaiknya, karena pada kasus ini merupakan diluar jangkuan para debitur untuk mengembangi usaha, makanya dalam peraturan sebuah Lembaga pinjaman dana (SPP-PNPM) memberikan dana pinjman dengan salah satu syarat mutlaknya yaitu jenis usahanya sudah berjalan/sedang berjalan 1 tahun/lebih. Dengan adanya peraturan ini, para pihak debitur akan mengambil keputusan kelanjutan kegiatan usahanya, misalnya diteruskan oleh pihak anak, ibu, bahkan para saudaranya. 3. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain; Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain, pada kasus ini debitur mengalami kegagalan pada usaha yang mereka jalankan. Kegagalan dalam kasus ini kebanyakan kesalahan dari debitur dalam menganalisis tempat/porspek usaha kita, pengembangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, penjualan yang melebihi target masyarakat, kesalahan dalam mengatur keuangan, masih minim nya
  24. 24. pengalaman usaha yang dijlankan dan lain-lainya. Kesalahankesalahan seperti itu memiliki damfak yang sangat berpengaruh pada usaha kita. Dean (2008:10), jika sesuatu salah satu usaha/kegiatan perekonomian mengalami sakit(sick risk) maka bagian-bagian lain akan mengalami penurunan kualitas, karena setiap usaha memiliki saling ketergantugan sama satu lain. Kegagalan inu yang harus debitur hindarkan karena akan merugikan pihak debitur untuk pembayaran kredit pada suatu lembag/bank pemberi pinjaman. 4. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius; Perencanaan atau pelaksanaan suatu kegiatan sangat tergantung bagaimana kita mengatur keuagan usaha kita, kesalahan dalam mengatur keuangan akan memiliki dampak negatif yang besar dalam usaha yang kita sedang kembangkan. Dalam buku kas itu akan tercantum semua jumlah pendanaan usaha kita, contohnya Kredit macet karena kesalahan debitur di dalam mengelola keuangannya seperti terlalu banyak berinvestasi, terlalu terburuburu dalam melakukan ekspansi usaha, atau dalam usaha perdagangan terlalu banyak menimbun stok barang tanpa memperhitungkan kelancaran perputaran barang dagangannya. Hal ini bisa menyebabkan modal yang diberikan bank mengendap pada pembelian barang tersebut, sementara pendistribusian atau permintaan pasar berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Tentu saja dengan kondisi seperti ini tidak akan menguntungkan pengusaha dan akhirnya menyebabkan ketidakmampuan mengembalikan pinjaman pada bank. 5. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam;
  25. 25. Kredit macet bisa terjadi karena faktor diluar dari pihak debitur maupun kreditur. Faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, seperti naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada mandeknya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen. Kejadian-kejadian di atas secara langsung berpengaruh terhadap kelangsungan usaha debitur. Suatu perusahaan industri misalnya akan menurun produksinya apabila permintaan atas hasil produksi berkurang. Dengan penurunan omset berarti juga penurunan terhadap profit perusahaan. Akibatnya, kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran kewajibannya pada bank berkurang atau tidak mampu sama sekali dan kredit menjadi macet. Dalam kegiatan perbankan, jarang sekali suatu kredit macet disebabkan oleh karena faktor dari pihak kreditur. Namun jika hal ini terjadi, sebenarnya debitur dapat menuntut pihak bank yang melakukan wanprestasi. Yang lebih banyak terjadi adalah kredit menjadi macet disebabkan oleh faktor yang datangnya dari diri debitur. Selain itu bisa juga terjadi karena faktor diluar para pihak. Namun dalam praktik jika hal ini terjadi, pihak bank tetap menuntut agar debitur memenuhi kewajibannya, apakah itu dengan cara pelunasan melalui pembayaran atau pelunasan dengan cara menjual agunan kredit. 6. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit)
  26. 26. Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan kredit ataupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Bisa saja debitur saat mengajukan kredit menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya. Sebagai salah satu contoh yaitu seorang calon debitur yang bergerak dalam bidang pembangunan dan penjualan rumah ruko (property), mengadakan penjualan ruko dengan pura-pura (fiktif) atau jual beli yang direkayasa dengan modus bekerja sama dengan seorang pihak lain yang bertindak seolah-olah sebagai pembeli. Oleh pembeli ini memohon fasilitas kredit pemilikan rumah (ruko) pada bank dan pihak bank menyetujui pemohonan kredit dimaksud. Sebenarnya kredit yang dimohon oleh debitur baru tersebut adalah untuk kepentingan developer tadi yang digunakan untuk menutupi kewajiban-kewajibannya, dan tentu dalam hal ini debitur baru tersebut akan mendapat imbalan balas jasa dari developer. (Sutojo, 1999, hal: 334) D. Indikasi Kredit Macet Untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet sedini mungkin, dapat dilakukan dengan memperhatikan gejalagejala sebagai berikut: (Siamat, 1993, hal: 220-221) Terjadinya penundaan yang tidak normal dalam penerimaan laporan keuangan, pemayaran cicilan atau dokumen lainnya;
  27. 27. Adanya penyelidikan yang tidak terduga dari lembaga-lembaga keuangan lainnya mengenai nasabah tersebut; a. Keluarnya anggota eksekutif perusahaan; b. Terjadi perubahan kegiatan usaha misalnya masuknya pesaing baruatau produk baru yang sejenis; c. Meningkatnya penggunaan fasilitas overdraft; d. Perusahaan nasabah mengalami kekacauan; e. Ditemukannya kegiatan ilegal atas usaha nasabah; f. Permintaan tambahan kredit; g. Permohonan perpanjangan atau penjadwalan kembali kredit; h. Usaha nasabah yang terlalu ekspansif; Kreditur lain melakukan proteksi atas kredit yang diberikan dengan meminta tambahan jaminan atau melakukan pengikatan notaris atas barang jaminan. Dengan mencermati gejala-gejala terjadinya kredit macet tersebut, maka bukanlah sesuatu yang mustahil untuk mencegah terjadinya kredit macet, atau paling tidak dapat mengurangi/menekan sekecil mungkin kasuskasus kredit macet yang ada. E. Mengurangi atau Mencegah Kemungkinan Terjadinya Kredit Macet Setiap penyaluran kredit oleh bank tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi „lingkungan‟ yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh bank dalam menekan atau mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian kreditnya, adalah:
  28. 28. 1. Penilaian/Analisis terhadap Permohonan Kredit Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat bank. Terlebih lagi untuk pemberian kredit jangka panjang, seperti kredit investasi misalnya. Mengingat semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi bank. Dalam penilaian kredit, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5 C + 1C, yang meliputi: a. Character Character atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Namun demikian, untuk mengetahui character seseorang itu tidak mudah. Oleh karena itu, penilaian atas character debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Informasi dari keluarga dan teman-teman dekat dari debitur, serta informasi dari bank pemberi kredit sebelumnya adalah sangat penting. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang watak calon debitur ini, dapat dilakukan usaha-usaha seperti: melakukan interview langsung terhadap calon debitur; meneliti daftar riwayat hidupnya, mengetahui reputasi calon debitur berdasarkan informasi dari „lingkungan‟ usahanya, serta meneliti kegiatan dan pengalaman-pengalaman usahanya. b. Capacity Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, capacity berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya. Unsur-unsur yang dinilai untuk mengetahui kemampuan calon debitur antara lain meliputi penilaian terhadap:
  29. 29. proyeksi arus kas; proyeksi laporan keuangan; pusat informasi kredit; kemampuan manajemen; kemampuan pemasaran; kemampuan teknis; dan kewajiban-kewajiban pada pihak lainnya. c. Capital Informasi mengenai besar kecilnya modal (capital) perusahaan calon debitur adalah sangat penting bagi bank. Modal yang dimaksudkan disini adalah modal sendiri (networth) atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan, yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban (utang). Semakin besar modal yang dimiliki perusahaan merupakan cerminan keberhasilan perusahaan di masa lalu, dan ini tentunya semakin baik dihadapan bank. Mengingat kredit bank hanya merupakan pelengkap atau tambahan bagi pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Posisi modal suatu perusahaan dapat dianalisis dari laporan keuangannya. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang modal perusahaan, maka bank harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan selama paling tidak tiga tahun periode akuntansi sebelumnya. d. Collateral Collateral (jaminan kredit) merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Manfaat jaminan ini bagi bank adalah sangat penting, sebagai „back up‟ atas kredit yang diberikan kepada debitur. Tujuannya adalah agar bank dapat memperoleh pelunasan kembali atas kredit yang diberikan kepada debitur, apabila kelak debitur tidak mampu melunasi kreditnya atau pun ingkar janji (wan prestasi). Atas jaminan yang diberikan oleh debitur, maka perlu
  30. 30. diperhatikan cara pengikatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk menghindari sengketa yang kemungkinan muncul di kemudian hari. e. Conditions Yang dimaksud conditions disini adalah keadaan perekonomian secara umum dimana perusahaan tersebut beroperasi. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan. Oleh karena itu, bank atau dalam hal ini analis kredit, harus mempertimbangkan keadaan perekonomian, dan proyeksi perekonomian selama jangka waktu kredit yang diberikan. f. Constraint Dalam pemberian kredit, bank perlu juga mengetahui dan mempertimbangkan hambatan (constraint) yang mungkin muncul di lapangan. Bank perlu mengetahui tanggapan masyarakat setempat terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh calon debiturnya, karena bisa saja masyarakat setempat menolak rencana investasi tersebut. Sebagai contoh seorang debitur mengajukan kredit untuk membangun sebuah peternakan babi misalnya. Nah, pihak bank perlu mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat setempat, apakah menerima atau menolak kehadiran peternakan tersebut. 2. Pemantauan Penggunaan Kredit Setelah bank memutuskan untuk memberikan kredit kepada debiturnya, bukan berarti bahwa tugas bank sebagai perantara keuangan selesai sampai di situ, melainkan itulah awal mula tugas bank yang sesungguhnya dalam penyaluran kredit. Bank senantiasa harus memantau kredit yang telah disalurkannya. Apakah debitur benar-benar menggunakan kreditnya sesuai dengan permohonan semula, atau digunakan untuk keperluan lain? Bagaimana perkembangan dan prospek usaha debitur? Bagaimana keadaan
  31. 31. perekonomian nasional secara keseluruhan, kondusif atau tidak bagi perkembangan usaha debitur? Dan pertanyaan-pertanyaan lain berkaitan dengan prospek kredit yang telah disalurkan oleh bank. Pertanyaanpertanyaan ini penting dijawab, dalam rangka mengantisipasi kemungkinan tersendat atau macetnya kredit yang telah disalurkan bank. 3. Jaminan Kredit Jaminan kredit (collateral) atau agunan sebenarnya tidaklah mutlak sifatnya, tetapi perlu, guna mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang disalurkan bank. Di samping status dan kondisi jaminan, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh bank adalah dalam cara pengikatannya. Pengikatan jaminan kredit ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan eksekusi jaminan, apabila kelak debitur ingkar janji (wan prestasi) atau tidak mampu melunasi kreditnya. F. Cara Penyelesaian Kredit Macet Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut: (Siamat, 1993, hal 222223) a. Rescheduling (Penjadwalan Ulang) Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (grace period) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau
  32. 32. melunasi kredit (willingness to pay). Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas. b. Reconditioning (Persyaratan Ulang) Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi „equity‟ perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan „cooperative‟ yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang. c. Restructuring (Penataan Ulang) Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut:Penambahan dana bank, atauKonversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atauKonversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan. d. Liquidation (Liquidasi) Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan
  33. 33. dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan. 4.5 Landasan Teori Untuk menjelaskan aspek penelitian yang dikaji yaitu tentang faktorfaktor kredit macet oleh Kelompok SPP digunakan paradigma defenisi sosial. Penulis melihat bahwa tindakan yang dilakukan pengurus terhadap anggota dan sebaliknya merupakan tindakan yang mempertimbangkan dan berorientasi pada prilaku orang lain serta mengandung arti dan makna subjektif. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Weber bahwa dalam paradigma defenisi sosial yang menjadi studi sosiologi adlah tindakan sosial antara hubungan sosial. Weber menyatakan bahwa tindakan sosial merupakan tondakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Ritzer, 2004:38) Weber (dalam Ritzer, 2004:38) mengemukakan 5 (lima) ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi yaitu: 1. Tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna yang subjektif. Ini meliputi berbagai tindakan nyata. 2. Tindakan nyata dan yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subjektif. 3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam. 4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa orang individu. 5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain.
  34. 34. Sedangkan teori yang dipilih dalam menjelaskan permaslahan ini adalah teori aksi. Teori aksi sebagia bagian dari paradigma defenisi sosial mempunyai asumsi dasar sebagai berikut (Ritzer,2004:46): 1. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek. 2. Sebagai subjek manusia bertindak dan berprilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan. 3. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, tekhnik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut. 4. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. 5. Manusia memilih, menilai, mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan akan dilkukannya. 6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsif-prinsif moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan. 7. Studi mengenai hubugan sosial memerlukan pemakain tekhnik penemuan yang bersifat subjektif seperti metode versetehen, imajinasi, Sympathicreconstruction atau seakan-akan mengalami sendiri(vicariousexperience).u Kemudian Parson (daam Ritzer,2004:48-49) menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut : 1. Adanya individu sebagai aktor 2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu 3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta tekhnik untuk mencapi tujuannya 4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut
  35. 35. berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu. Misalnya kelamin dan tradisi 5. Aktor berada dibawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagi ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternative untuk mencapai tujuan. Contoh kendala kebudayaan. Menurut teori aksi dalam paradigma defenisi sosial adalah bahwa tindakan sosial merupakan suatu proses dimana aktor terlibat dalam mengambil keputusan-keputusan subjektif tentang sarana dan cara mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih yang semua itu dibatasi kemungkinankemungkinan oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide dan nilai-nilai sosial. Aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma atau nilainilai sosial mengarahkannya dalam memilih alternatife cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat, tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut aktor sebagi voluntaris. Aktor menurut voluntarism ini adalah pelaku yang aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan untuk menilai dan memilih alternatif tindakan untuk mencapai tujuan. Kemudian C.H.Cooly dalam Ritzer,2004:47 menyatakan bahwa selain kesadran subjektif, persaan-perasaan individu, sentiments dan ide-ide merupakan faktor yang mendorong manusia untuk berinisiatif atau mengakhiri tindakannya terhadap orang lain. Kesimpulan utama dalam paradigma defenisi sosial adalah bahwa tindakan sosial merupakan suatu proses dimana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan tentang sarana dan cara untuk mencapi tujuan tertentu dalam bentu norma-norma, ide-ide dan nilai-nilai sosial. Didalm menghadapi situasi yang bersifat kendala bagi aktor mempunyai
  36. 36. sesuatu di dalam dirinya berupa kemampun berpikir untuk menentukan tindakan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya (Ritzer,2004:59)
  37. 37. BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak deskriptif. Menurut Bungin (2009:68) penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek peelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Pemilihan pendekatan ini dikarenakan peneliti sebagai pelaku utama yang melakukan proses penelitian dan mengamati secara langsung semua hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia menjadi objek dalam penelitian, dengan menggambarkan perkembangan dari fakta dan kondisi yang ditemukan di lapangan.
  38. 38. 3.2 Konseptualisasi Dan Defenisi Operasional Tabel 1 Konseptualisasi dan Defenisi Operasional N Aspek o Penelitian Defenisi Konsep 1 Pembentuka Proses . n Kelompok dibentuknya Simpan kumpulan dari Pinjam beberapa Perempuan perempuan (Kelompok untuk SPP) melakuakan kegiatan pengelolaan dana 2 Mekanisme pemberian kredit dan pengeloaan dana Simpan Pinjam Perempuan (Kelompok SPP) Tahapantahapan yang harus dijalankan oleh kelompok SPP dalam dalam menerima kredit dan pengelolaan kredit mulai dari tahap pengajuan pinjaman sampai pada tahap pengembalian pinjaman/kredit 3 Kemacetan Tahapananggota tahapan yang Perempuan harus (Kelompok dijalankan SPP) dalam anggota SPP pengembali dalam proses an kemacetan kredit/dana pengembalian SPP kredit/dana pinjaman SPP berdasarkan syarat dan Defenisi Operasional Tekhnik Pengumpula n Data Jumlah Kelompok Wawancara SPP Yang Ada Di Observasi Padang Mumpo Dokumentasi Proses pembentukan masing-masing kelompok Jumlah anggota masing-masing kelompok Jenis usaha masingmasing kelompok Pengajuan usulan Wawancara pinjaman kelompok Observasi kepada UPK Dokumentasi Jumlah dana yang dipinjam masingmasing kelompok Syarat dan ketentua meminjam dana oleh anggota terhadap kelompok Kondisi pegembalian pinjaman dana/kredit oleh masing-masing kelompok Sumber Data Jumlah anggota Wawancara kelompok yang Observasi mengalami Dokumentasi kemacetan dalam proses pengmbalian kredit/dana pinjaman SPP Penyebab terjadinya kemacetan dalam pengembalian kredit SPP oleh anggota kelompok SPP Anggota Kelompok SPP yang Mengalami Kemacetan dalam Pengembalian Kredit/Dana SPP Kelompok SPP, FK dan UPK Kelompok SPP, Wali Kampung, UPK, BKAN MAN dan Tim verifikasi
  39. 39. ketentuan yang berlaku dalam Kelompok SPP Faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam menyebabkan kredit macet di anggota SPP  Penggunaan dana tepat guna  Pembentukan usaha yang tepat sasaran  Jumlah pengahasilan sebelum atau sesudah mendapat pinjaman 3.3 Tekhnik Pengumpulan Data Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi 1. Wawancara Mendalam Wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara guna mendaptkan informasi secara lengkap, mendalam, komprehensif, sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara ditujukan kepada: 1. Badan Pengawas-UPK (BP-UPK) Wawancara akan dilakukan dengan salah satu anggota BP-UPK yaitu Toppo, adapun pertanyaan yang akan diajukan mengenai tentang kinerja UPK dalam mengelolah kegiatan SPP dan kondisi perkembangan serta sanksisanksi pada kegiatn SPP (khususnya terkait dengan kemacetan dalam pengembalian dana SPP). Wawancara ini akan dilakukan dirumah Toppo. 2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Wawancara akan dilkukan dengan ketua UPK (Dapit) Bendahara UPK (Ratih) dan bagian umum(Kardi). Wawancara akan dilakukan di kantor UPK Kelurahan Massat dengan pertanyaan yang akan diajukan tentang sumber dana, pelaku kegiatan, struktur kepengurusan, pembentukan kelompok
  40. 40. simapan pinjam, persyaratan untuk menjadi kelompok SPP, mekanisme pengelolaan dana, sanksi kelompok yang bermasalah (Kredit Macet), ketentuan bunga pinjaman, jenis-jenis bantuan atau kegiatan dari PNPM Mandiri Pedesaan hingga evaluasi 3. Tim Verifikasi Wawnacara akan dilakuka terhadap Sekretaris SPP Kelurahan Massat di kantor UPK Kelurahan Massat yang akan langsung ditenui dirumahnya. Adapun pertanyaan yang akan diajukan yaitu proses verifikasi, hal-hal yang harus dilkukan dan diperhatikan pada saat verifikasi dan pertimbangan apa saya yang menjadi patokan untuk sebuah kelompok dapat dinyatakan layak sebagai kelompok SPP dan dapat didanai serta bagaiman tngkat kehadiran dari anggota kelompok SPP dan Tim Verifikasi pada saaat verifikasi. 4. Fasilitator Kecamatan Wawancara akan dilakukan terhadap Yeka selaku Fasilitator Kecamatan. Adapun pertanyaan yang akan diajukan yaitu tujuan dan prinsif dari prinsif PNPM Mandiri Pedesaan, kondisi, intensitas, dan permasalahan yang sering muncul pada saat sosialisasi kegiatan/program. 5. Pendamping Lapangan Wawancara akan dilkukan terhadap Dedi dikantor UPK Kelurahan Massat, dengan pertanyaan yang akan diajuka yaitu, kondisi pada saat sosialisasi kegiatan, pembentukan kelompok, penyebab penunggaan(kredit macet) kondisi kehidupan ekonomi masyarakt Padang Mampo. Pemilihan Dedi karena merupakan penduduk asli Padang Mampo pada sat berkunjung ke lapangan atau ke kampung Padang Mampo yang bermsalah pada kredit macet. 6. Anggota Simpan Pinjam Perempuan Yang Mengalami Kredit Macet dalam pengembalian Kredit/Dana SPP Wawancara ini akan dilkukan terhadap anggota SPP Padang Mampo yang mengalami kredit Macet dalam pengembalian kredit/dana SPP antara lain : Sus, Nur, Sui, Seni, Lia, Resi, Delta, Bella, Iles, Zul, Neng, Mar, Niem, Sasmi, Mid, Fatimah, Leli, Rut, Erna, dan Ani. Wawancara akan dilkukan
  41. 41. dirumah masing anggota SPP yang Mengalami Kemacetan dalam kredit macet. Adapun pertanyaan yang akan diajukana antara lain : proses pembentuka kelompok, tujuan menjadi anggota kelompok, ketentuan kelompok, jumlah peminjaman kredit/dana SPP, pemamfaat dana, jenis usaha yag dijalankan, hasil sesudaah atau sebelum peminjaman, penyebab penunggaan (fakto-faktor penyebab penunggaan kredit, alokasi dana yang bersifat kebalikan , sistematis manajemen keuangaan, jenis usahanya) 7. Tanggapan Tokoh Masyarakat dan Perangkat Kampung dan orang/lembaga yang terkait dalam kegiatan SPP yang anggot SPP mengalami kredit macet dalam pengembaliannya. Adapun tokoh masyarakat yang akan diwawancarai antara lain : Wali Kampung (Basri), Tokoh Agama (Ujang), Kepala Desa (Saini) Hdsdh;sdho;hsddsjsdv 2. Pengamatan (Observasi) Pengamatan terhadap pengelola dilakukan dengan mengamati berbagai kehadiran, sikap dan hal-hal yang disampaikan dan Tim Verifikasi terhadap anggota dan semua peserta SPP. Pengamatan yang paling mendasar yang akan dikerjakan terhadap anggota SPP yang mengalami kemacetan Kredit dalam pengembalikan dana SPP. Pengmatan-pengamatan antara lain : surat keterangan peminjaman kredit SPP, kerangka perencanan pembukaan usaha, lokasi pembukaan usaha, jenis usaha yang akan direleasasikan, pendapatan sebelum pinjaman SPP dan setelah mendapat pinjaman(Krdit), kelebihan dan kekurangan usaha dan, transaksi keterangan pembayaran perbulan. Selain itu pengamatan juga dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidential seperti melakukan peninjauan langsung ke lapanga atau kelompok SPP yang proses pengembaliannya macet. 3. Dokumentasi Pemanfaatan dokumen dalam tekhni pengumpulan data penelitian ini berguna untuk mengumpulkan dan merekam data yang bersifat dokumentatif, seperti arsip-arsip penting, poto-poto kegiatan dan lainnya. Arsip-arsip
  42. 42. penting yang akan dikumpulka seperti, profil desa, Petunjuk Tehknik Operasional, Dokumen Usulan (Proposal) SPP, Proposal Kegiatan, Buku Kredit, Struk Keterlambatan pembayaran kredit, dan arsip-arsip penting lainya untuk mendukung inforamsi yang valid, sementara itu foto-foto yang dihimpun seperti poto-poto jenis usaha yang dikelola yang mengalami kemacetan dan semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan SPP di desa Massat. 3.4 Kriteria Penentuan Informan Menurut Moleong (2008:90), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini, informan diperoleh dengan menggunakan cara snowballing sampling karena penelitian tidak mengetahui siapa yang memahami objek penelitian. 3.5 Tekhnik Analisis Data Analisis data akan dilkukan dalamm tiga tahap, yaitu mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (lihat Suprayogo & Tabroni). Reduksi data merupakan proses mengindentifikasi data secara pemilihan pemusatan perhatian pada penyerdahanaan, transformasi dan data kasar yang muncul di dalam catatan – catatan lapangan. Sementara itu, penyajian data merupakan kegiatan penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu dengan bagan, tabel, matrik, grafik, jaringan untuk mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh. Dan penarikan ksimpulan merupakan mencari arti, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, hubungan sebab akibat, pola-pola dan proposisi. Peanarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.
  43. 43. DAFTAR PUSTAKA Ach. Wazir Ws., et al., ed. 1999. Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project. Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangunan Desa Partisipastif. Graha Ilmu. Yogyakarta. Bungin, Burhan. 2006. Sosiology Komunikasi :Teory Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta. Rencana. Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=halaman&story_id=21 akses Juli 2013 di http://www.pnpm-perdesaan.org/ di akses13 Juli 2013 pukul 19.32 wib Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir. Cipta Karya. Jakarta. Lembaga Penelitian SMERU.2003.BUKU 1 Upaya Penguatan Usaha Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan(Sukabumi, Bantul, Kebumen, Padang,Surabaya, Makassar). Jakarta. Smeru. Moleong, Lexy. 2008. Metode Penelitian Kulitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Nasution, Zulkariemen. 2007. Awal dan Pengertian Pembangunan. Dari webpage http://one.indoskiripsi .com/node/3333(diakses pada tanggal 14 Juli 2013) Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai. LP3ES Soelaiman, Holil. 1980. Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Bandung. Sudarta, wayan. 2007. peranan wanita dalam pembangunan berwawasan gender. bali. udayana. Suharsini. 1998. Prosedur Praktek.Jakrta. Bhineka Cipta. Penelitian Suatu Pendekatan
  44. 44. Suprayoga & Tabroni Iman, 2001. Metodologi Penelitian Sosial Agama. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan. „t.b.‟ . Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Jakarta. Tim Pengendalian PNPM-Mandiri.2008. PNP Mandiri. Jakarta. Direktorat Pekerjaan Umum Tim Penyusun Pedoman Umum PNPM Mandiri. 2007. Pedoman Umum PNPM Mandiri. Jakarta. Tim PNPM Uphof, NT Cohen JM, dan Goldsmith. 1979. Development Committee: Feasibility and Application of Rural Development Participation’ A State of-the arth paper. New York: Cornell University. Wahyuni, Sri. 2006. Proses Komunikasi dan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat Desa, Kasus Program Raksa Desa di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor [Tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

×