Your SlideShare is downloading. ×
Tantangn n peluang pariwisata
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Tantangn n peluang pariwisata

419
views

Published on

Published in: Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
419
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PELUANG DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL* Basuki Antariksa Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 e-mail: antariksa70@yahoo.comPendahuluan Isu mengenai perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional(EBT) mulai menjadi “panas” kurang lebih dalam 2 (dua) tahun terakhir ketika persoalan tuduhan klaimatas tari Reog Ponorogo dan Pendet oleh Malaysia, dipublikasikan secara luas di media massa. Namundemikian, sebenarnya isu ini telah menjadi salah satu bahan perdebatan di tingkat internasional sejaktahun 2001, ketika sidang pertama Intergovernmental Committee on Intellectual Property and GeneticResources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF) digelar di markas besar World IntellectualProperty Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss. Bahkan, sebenarnya substansi mengenai PT dan EBTtelah menjadi bahan perdebatan sejak tahun 1967 ketika Bern Convention for the Protection of Literary andArtistic Works menambahkan Pasal 15.4, yang isinya adalah menyatakan bahwa karya yang belumdipublikasikan dan yang tidak dikenal penciptanya, dapat dilindungi sebagai Hak Cipta jika diduga sipencipta adalah warga negara pihak pada konvensi tersebut. Di samping itu, negara pihak padakonvensi ini diminta untuk menunjuk otoritas yang berwenang untuk memberikan perlindungan. Peluang untuk memberikan perlindungan hukum (di tingkat internasional) terhadap PT danEBT menjadi semakin besar karena sejumlah faktor, antara lain sebagai berikut:1. Pasal 2 paragraf viii Agreement Establishing the World Intellectual Properaty Organization, antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai “intellectual property” atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk di dalamnya yaitu: “…and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields”. Sebagian pihak berpendapat bahwa frasa tersebut mengandung pengertian memberikan ruang kepada jenis-jenis karya yang dihasilkan melalui kekuatan pemikiran di luar yang sudah ada saat ini.2. Pasal 8 paragraf j Convention on Biological Diversity 1992 mewajibkan negara anggotanya untuk: “…respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices”.3. WIPO Report on Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999). Di dalam laporan tersebut antara lain dijelaskan mengenai pandangan komunitas dan masyarakat * Makalah yang disampaikan dalam acara Konsinyering Pencatatan Warisan Budaya Takbenda (WBTB)Indonesia, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film – Kementerian Kebudayaan danPariwisata, di Jakarta, tanggal 7 Oktober 2011.
  • 2. tradisional di berbagai negara berkaitan dengan kebutuhan perlindungan kepemilikan atas PT dan EBT.4. Pembentukan IGC GRTKF oleh WIPO yang telah melaksanakan sidangnya sebanyak 18 (delapan belas) sesi sejak tahun 2001 hingga saat ini. IGC GRTKF adalah sebuah forum perundingan untuk mencari kesepakatan mengenai pengaturan yang paling tepat mengenai perlindungan PT dan EBT, termasuk sumber daya genetik, pada tingkat internasional.5. Like-Minded Countries (LMCs) meetings (2009 – sekarang) yang diinisiasi oleh Indonesia dan Afrika Selatan dengan tujuan mengupayakan dibentuknya perlindungan hukum terhadap PT dan EBT di negara-negara yang memiliki pandangan sama terhadap isu ini. Sebagaimana diketahui, proses perundingan dalam kerangka IGC GRTKF belum dapat berjalan “mulus” karena pada umumnya negara maju belum dapat menyepakati perlindungan terhadap PT dan EBT sebagai bagian dari HKI. Namun demikian, sebelum melangkah lebih jauh kepada upaya untuk menjawab bagaimanamelindungi PT dan EBT sebagai kekayaan intelektual, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai filosofidan latar sejarah perkembangan konsep dan hukum HKI. Dengan memahaminya, maka akan lebihmudah bagi Pemerintah, untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang relevan berkaitandengan perlindungan PT dan EBT dan menerapkannya secara efektif dan efisien. Di samping itu,diharapkan bahwa seluruh pemangku kepentingan juga akan jauh lebih aktif dalam berpartisipasi untukmendukung penyusunan dan penegakan hukum yang mengaitkan antara PT dan EBT dengan HKI.Pengertian HKI Hal yang perlu mendapat perhatian di Indonesia khususnya adalah bahwa walaupun hukummengenai HKI telah diterapkan di berbagai negara selama lebih dari 100 tahun, masih banyak orangyang belum mengenal dengan benar apa sebenarnya HKI dan apa yang dimaksud dengan istilah HakCipta, Hak Paten dan sebagainya. Dengan demikian, pengertian tentang HKI harus diungkapkan untukmemperjelas pemahaman. Menurut Graham Dutfield, “IP rights are legal and institutional devices to protect creations of the mindsuch as inventions, works of art and literature, and designs. They also include marks on products to indicate theirdifference from similar ones sold by competitors”.1 Sementara itu, Aaron Schwabach menyebutnya sebagai:“…the intangible but legally recognized right to property in the products of one’s intellect. Intellectual property rightsallow the originator of certain ideas, inventions, and expressions to exclude others from using those ideas, inventions,and expressions without permission”.2 Di dalam literatur berbahasa Indonesia, HKI diartikan oleh Elsi Kartika Sari dan AdvendiSimanunsong sebagai “…hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkansuatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam ilmu hukum hak kekayaan intelektualmerupakan harta kekayaan…yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidakberwujud yang bersifat immaterial…”.3 Mengutip Usman, Adami Chazawi menyatakan bahwa HKIadalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul/lahir karena adanya kemampuanintelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.4 Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan HKIadalah “hak yang dilindungi hukum atas benda yang tidak berwujud (immaterial), yangdihasilkan dari kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi danseni, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia”. Berdasarkan hak tersebut, pencipta atau pemilik 2
  • 3. HKI memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang orang lain memanfaatkan, mengumumkandan/atau memproduksinya. HKI itu sendiri memiliki cabang-cabangnya yang berhubungan dengan jenis hak kepemilikanimmaterial tertentu yang dilindungi. Cabang-cabang dimaksud yang paling utama dan relevan denganmasalah perlindungan PT dan EBT adalah Hak Cipta, Hak Paten, Merek, Indikasi Geografis, DesainIndustri dan Rahasia Dagang. Namun demikian, masing-masing cabang HKI tersebut tidak akandijelaskan di dalam tulisan ini karena harus dibahas secara tersendiri. Pembahasan di dalam tulisan inihanya akan menyentuh cabang-cabang HKI dimaksud sepanjang berkaitan langsung dengan masalahupaya perlindungan HKI atas PT dan EBT.Selintas Filosofi dan Sejarah Perkembangan HKI Dikaitkan dengan landasan filosofisnya, perdebatan mengenai konsep dan rezim HKI barudimulai pada Abad ke-18. Filsuf di bidang politik yang menjadi tokoh perkembangan HKI adalah JohnLocke (1632-1704). Di dalam bukunya, The Second Treatise of Government, Locke berpandangan bahwasegala sesuatu yang ada di dunia ini pada awalnya adalah milik seluruh umat manusia. Meskipunbegitu, “segala sesuatu” dimaksud tidak dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa diperoleh dan diolahterlebih dahulu. Untuk dapat diolah, maka sesuatu yang ada di alam harus diambil terlebih dahulu,seperti hewan yang akan dimakan harus terlebih dahulu ditangkap dan diolah oleh seseorang (yang jugaberarti dimiliki orang tersebut). Oleh karena itu, Locke menekankan pentingnya memberikanpenghargaan kepada orang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolahsesuatu yang berasal dari alam dalam bentuk kepemilikan. Di samping itu, setiap orang secara alamiahmemiliki hak atas dirinya sendiri dan – oleh karena itu – hasil pekerjaannya (labour) karena telahmenambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu yang telah diolah tersebut, sebagaimana diungkapkansebagai berikut: “…yet every man has a “property” in his own ‘person’. This nobody has any right to but himself. The ‘labour’ of his body and the ‘work’ of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that Nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with it, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property.”5Justin Hughes, di dalam tulisan yang berjudul The Philosophy of Intellectual Property, menghubungkanpandangan Locke dengan masalah perlindungan HKI dengan menyatakan bahwa HKI diperoleh melaluiproses belajar/memahami (kognitif), sehingga walaupun “masukan” yang mendorong proses penciptaantersebut berasal dari lingkungan luar si pencipta, namun proses “perakitan” ciptaan itu sendiri terjadi didalam pikirannya sehingga tidak lagi murni seperti bentuk awalnya. Meskipun demikian, Locke tidaksetuju dengan kepemilikan yang berlebihan atas sesuatu karena hal tersebut akan merugikankepentingan orang lain, yang artinya bertentangan dengan Hukum Alam. Oleh karena itu, menurutnya,sesuatu dapat dijadikan sebagai hak milik sepanjang dipenuhi syarat “enough and as good left in common forothers”.6 Dikaitkan dengan konteks kehidupan sosial pada masa itu, pandangan Locke ini sangat erathubungannya dengan dengan keinginan untuk menantang kerajaan-kerajaan (yang memiliki kekuasaanabsolut) dan dianggap “tidak bertanggung jawab”, yang mendominasi hak milik atas berbagai hal bukandari kemampuan/bakat individual anggota kerajaan sendiri, melainkan hanya karena kekuasaan yangdimilikinya.7 Hal ini didasarkan kepada pemikirannya mengenai bahaya keberadaan monarki absolutterhadap 2 (dua) hal, yaitu kemampuannya untuk melakukan ”the capricious incarceration or the arbitraryseizure of property” dan bahwa “an absolut monarchy could claim authority to enforce a particular set of beliefs”.8 3
  • 4. Pemikiran tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sekularisme sebagai akibatperang agama yang terjadi di Eropa selama 30 tahun (1618-1648) yang menewaskan sekitar 8 juta jiwa.Pada saat itu, monarki absolut menempatkan dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi sebagailegitimasi atas kekuasaan yang dimiliki, termasuk kekuasaan dalam hal hak kepemilikan atas segalasesuatu. Perang inilah yang kemudian menjadikan pandangan Locke demikian berpengaruh, karenamenolak delegasi Tuhan kepada penguasa dalam hak kepemilikan, melainkan menganggap bahwasegala macam kekuasaan (termasuk hak kepemilikan) didasarkan kepada kekuasaan individual atasdirinya sendiri sebagaimana kutipan tersebut di atas. Di kemudian hari, paham ini akan dikenal denganpaham individualisme yang melahirkan pula liberalisme.9 Tokoh lainnya di bidang perkembangan HKI adalah Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Didalam bukunya yang berjudul Du Contrat Social, dikatakan oleh Rousseau bahwa: “Every man has naturallya right to everything he needs...” Analogi yang digunakannya adalah kepemilikan atas tanah. Berkaitandengan hal tersebut, Rousseau menyebutkan syarat-syarat untuk kepemilikan dimaksud, yaitu: bahwatanah yang dikuasai belum ada pemiliknya; manusia hanya boleh menguasai tanah seluas yangdibutuhkannya; dan, kepemilikan tersebut harus disertai dengan pengelolaan secara berkelanjutan.10 Disamping itu, disebutkan pula bahwa setiap individu secara sukarela menyerahkan diri untuk diatur hakdan kewajibannya oleh negara.11 Hal ini berarti bahwa sebenarnya hak yang dimiliki seseorang adalahbersifat alamiah, hanya kemudian kekuasaan untuk mengakui hak milik tersebut “diserahkan” kepadanegara karena dihubungkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melindungi haktersebut jika dilanggar oleh pihak lain.12 “Kepribadian” sebagaimana yang dijelaskan oleh Locke, kemudian menjadi sebuah teori yangdisebut personality theory, yang dikemukakan oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). MenurutHegel, “the individual’s will is the core of the individual’s existence…constantly seeking actuality…andeffectiveness in the world.” Teori ini dianggap sebagai refleksi paham kebebasan yang menurut Hegel harusdiwujudkan dalam bentuk suatu karya cipta agar menjadi terlihat jelas. Dalam kehidupannya, manusiapada tahap awal “mengambil” segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Namun, kemudian, manusiamemiliki keinginan (will) untuk menyikapi apa yang telah diperolehnya tersebut berdasarkan kehendakpribadinya. Penyikapan tersebut dalam bentuk suatu karya cipta, kemudian menjadi milik manusia yangbersangkutan, karena merupakan ekspresi keinginan dimaksud. Jika kemudian hal tersebut diakui olehmasyarakat, maka teori bahwa suatu karya cipta merupakan ekspresi jati diri penciptanya menjadi sahsecara hukum sebagai hak milik.13 Hegel melihat kekayaan intelektual sebagai “ongoing expression of its creator, not as a free,abandonable cultural object”. Berkaitan dengan hal tersebut, pembayaran yang dilakukan oleh seseoranguntuk membeli hasil karya pencipta dianggap sebagai tindakan pengakuan terhadap si pencipta sebagaimanusia yang mempunyai harkat dan martabat. Hal yang sama berlaku pula dalam hal HKI si penciptadibeli oleh pihak lain. Konsep inilah yang kemudian di dalam hukum HKI dikenal sebagai “hak moral”,yaitu hak pencipta untuk melarang ciptaannya diubah tanpa persetujuan yang bersangkutan.14 Sementara itu, ditinjau dari aspek sejarahnya, sebenarnya perlindungan HKI telah dimulaisejak kurang lebih 3200 tahun yang lalu. Pada saat itu, masyarakat Romawi telah memberikan tandapada keramik untuk menunjukkan identitas pembuatnya.15 Dalam bentuknya yang modern,perlindungan HKI telah dimulai pada tahun 1474 ketika Pemerintah kota Venesia (Italia) dengan tujuanmenarik para ahli dari luar kota tersebut untuk mengembangkan teknologi di kota tersebut. Di bidangHak Cipta, peraturan perundang-undangan pertama dibuat oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1710(Dutfield, G. 2003. 3-4). Persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta ini mulai berkembangsetelah teknologi reproduksi lahir, karena sebelumnya: “Manually copying books or paintings was toolaborious for piracy to be profitable”. Selain itu, di bidang Merek, tercatat bahwa setidaknya perlindunganhukum telah diberikan sejak tahun 1266.16 Saat ini, perlindungan HKI di tingkat global didasarkan 4
  • 5. kepada 2 (dua) buah konvensi multilateral utama, yaitu Paris Convention for the Protection of IndustrialProperty 1883 (Paris Convention) dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886(Berne Convention). Secara umum, tujuan perlindungan HKI adalah untuk mendorong kemajuan di bidang ilmupengetahuan, teknologi dan seni. Perlindungan HKI dianggap dapat memberikan dorongan agarpencipta bersedia untuk mempublikasikan karya ciptanya, karena hal tersebut tidak mungkinsepenuhnya diserahkan kepada sifat “murah hati” si pencipta. Publikasi karya cipta ini sangat pentinguntuk menambah jumlah intellectual capital (sumber daya intelektual) yang ada di masyarakat, karenadengan demikian meningkatkan jumlah ide untuk menciptakan sesuatu yang baru.17 Uraian tersebutdan keterkaitannya dengan pandangan Locke mengenai prinsip “enough and as good left in common forothers” memberikan pemahaman yang jelas mengapa perlindungan HKI diberikan untuk jangka waktuyang terbatas.Masalah Upaya Perlindungan HKI atas PT dan EBT Sebagaimana telah dipahami bersama, upaya perlindungan HKI atas PT dan EBT munculsebagai reaksi terhadap sistem hukum perlindungan HKI modern yang tidak memadai. Karakteristikhukum HKI modern memberikan perlindungan kepada karya-karya baru yang bersifat individual danidentitas penciptanya jelas, serta jangka waktu perlindungannya dibatasi. Hal tersebut berbeda dengankarakteristik PT dan EBT yang sudah ada sejak lama, penciptanya tidak jelas dan kepemilikannyabersifat komunal serta jangka waktu perlindungannya sulit untuk dibatasi karena suatu PT dan EBTsangat erat kaitannya dengan jati diri komunitas atau masyarakat tradisional yang memilikinya. Disamping itu, dalam kenyataan, PT dan EBT dapat menghasilkan keuntungan komersial yang sangatbesar. Sebagai contoh, kerajinan tangan masyarakat Aborigin di Australia telah memberikan hasilsebesar US$130 juta pada tahun 2002.18 Pemanfaatan PT dan EBT secara keliru juga dapatmenimbulkan persoalan dari segi hak moral, sebagaimana yang terjadi pada saat kepala suku Indian diAS merasa tersinggung karena namanya (Crazy Horse) digunakan sebagai merek produk minumankeras, padahal sepanjang hidupnya Crazy Horse tidak pernah minum minuman keras dan juga tidakpernah menganjurkan suku Indian untuk meminumnya.19 Upaya perlindungan HKI atas PT dan EBT hingga saat ini belum dapat berjalan dengan efektifdan efisien disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:1. Di tingkat global belum ada perjanjian internasional yang menjadi payung bagi perlindungan HKI atas PT dan EBT;2. Di tingkat nasional belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan yang memadai. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) hanya menyatakan bahwa: “Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”. Namun demikian, peraturan pelaksanaan pasal tersebut belum ada. Sementara itu, revisi UUHC sampai saat ini masih dalam proses pelaksanaan; dan,3. Belum ada kejelasan mengenai konsep yang berkaitan dengan List of Core Issues. List of Core Issues dihasilkan pada saat berlangsungnya Sidang ke-10 IGC GRTKF (Jenewa, 30 November 2006 – 8 Desember 2006).List of Core Issues adalah 10 (sepuluh) buah pertanyaan yang menjadi inti dari masalah perlindungan HKIatas PT dan EBT. Jika kesepuluh pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan justifikasi ilmiah yang jelas, 5
  • 6. maka persoalan mengenai upaya perlindungan HKI atas PT dan EBT sebenarnya dapat dikatakan telahdiselesaikan. Adapun rincian List of Core Issues adalah sebagai berikut:1. Definition of TK and TCEs that should be protected2. Who should benefit from any such protection or who would hold the rights to protectable TK and TCEs?3. What objective is sought to be achieved through according intellectual property protection (economic rights, moral rights)?4. What forms of behavior in relation to protectable TK and TCEs should be considered unacceptable and illegal?5. Should there be any exceptions or limitations to rights attaching to protectable TK and TCEs?6. For how long should protection be accorded?7. To what extent do existing IPRs already afford protection? What gaps need to be filled?8. What sanctions or penalties should apply to behavior or acts considered to unacceptable/illegal?9. Which issues should be dealt with internationally and which nationally, or what division should be made between international regulation and national regulation?10. How should foreign rights holders/beneficiaries be treated? Saat ini, Pemerintah Indonesia melalui koordinasi Direktorat Jenderal HKI, KementerianHukum dan HAM, sedang menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang tentang PT dan EBT.Oleh karena itu, merupakan momen yang sangat tepat bagi seluruh pemangku kepentingan di tanah airuntuk turut berkontribusi dalam pembentukan kerangka konseptual yang menghubungkan antara drafRUU dimaksud dengan List of Core Issues. Dengan demikian, diharapkan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang akan ditetapkan nantinya mampu menjaga keseimbangan antarakepentingan bangsa Indonesia dan masyarakat internasional.Perlindungan HKI atas PT dan EBT: Hubungannya dengan Pariwisata PT dan EBT pada dasarnya tidak hanya memiliki nilai sebagai produk kreasi intelektual, tetapijuga dapat menjadi salah satu daya tarik wisata yang memiliki nilai sangat tinggi. Sebagai contoh,Angklung tidak hanya memiliki nilai ketika dimanfaatkan sebagai bagian dari seni musik yang direkamdalam bentuk kepingan cakram padat (compact disk), tetapi juga sebagai daya tarik wisata karenawisatawan dapat ikut terlibat langsung memainkan Angklung dalam suatu acara tertentu. Oleh karenaitu, keberadaan PT dan EBT tidak dapat dipisahkan dari pariwisata. Jika PT dan EBT hilang/punah,maka jumlah daya tarik wisata dengan sendirinya berkurang. Di samping itu, jika berbagai produkberbasis PT dan EBT dapat dimanfaatkan seluas mungkin untuk kepentingan pariwisata, makakemungkinan akan terjadi pengurangan yang cukup signifikan dalam jumlah leakage (kebocoran devisa).Hal ini disebabkan produk-produk tersebut menggunakan teknologi tradisional atau infrastruktur yangtelah tersedia dan relatif murah, dibandingkan jika diproduksi dengan menggunakan teknologi modernyang artinya sebagian atau seluruh teknologi tersebut harus diimpor. Dalam kaitannya dengan Merek, produk (barang dan jasa) berbasis PT dan EBT juga dapatmenjadi daya tarik wisata. Wisatawan dapat ditawarkan untuk mengunjungi suatu destinasi pariwisatayang memproduksi suatu produk (barang dan jasa) berbasis PT dan EBT yang telah menggunakanMerek sebagai media untuk mempromosikannya. Sebagai contoh jika dibandingkan dengan negara lain,orang akan tertarik untuk mengunjungi wilayah Champagne, sebuah daerah di timurlaut Perancis yang 6
  • 7. berbatasan dengan Belgia, tempat diproduksinya anggur terkenal di dunia dengan nama (Merek) yangsama. Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa perlindungan HKI, PT dan EBT serta pariwisatadapat berjalan beriringan dan bersifat saling menguntungkan jika dikelola secara baik dan benar.Perlindungan HKI atas PT dan EBT dapat dijadikan sebagai media untuk lebih memperkuat “nilai jual”suatu destinasi pariwisata atau daya tarik wisata. Di samping itu, ditinjau dari aspek diplomasi budaya,produk (barang dan jasa) berbasis PT dan EBT yang dilindungi HKI akan membuat Indonesia semakindikenal di tingkat internasional sehingga semakin meningkatkan citra Indonesia di luar negeri. Dengandemikian, akan terjadi peningkatan kualitas promosi mengenai pariwisata Indonesia di tingkatinternasional tanpa harus mengeluarkan anggaran tambahan atau lebih besar.Apa yang Dapat Dilakukan Saat Ini? Berdasarkan uraian di atas, perlu disadari bahwa hingga saat ini upaya perlindungan HKI atasPT dan EBT yang bersifat efektif dan efisien belum dapat diwujudkan. Namun harus diingat pulabahwa di dalam penegakan hukum dan keadilan, tidak boleh terjadi apa yang disebut dengan“kevakuman dalam hukum”. Oleh karena itu, ada sejumlah upaya yang (telah dan) dapat dilakukansebagai berikut:1. Melakukan pencatatan mengenai Warisan Budaya Takbenda (WBTB). Sebagaimana telah diketahui, Kembudpar bekerjasama dengan UNESCO telah menghasilkan Buku Panduan Praktis: Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Hal terpenting yang harus dicantumkan adalah justifikasi ilmiah kepemilikan suatu WBTB yang sebenarnya tidak lain adalah PT dan EBT. Justifikasi ilmiah tersebut menjadi sangat penting karena merupakan media untuk melakukan defensive protection, yaitu mematahkan klaim pihak asing atas suatu WBTB yang berasal dari Indonesia.2. Melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan WBTB. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti: pemberian penghargaan yang tinggi terhadap human living treasure (maestro); memberikan beasiswa pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian, pengembangan dan promosi WBTB; dukungan terhadap sanggar/lembaga yang terlibat aktif dalam pelestarian, pengembangan dan promosi WBTB; penyiaran WBTB secara berkala di berbagai media massa; menjadikan WBTB sebagai bagian dari industri kreatif, termasuk industri pariwisata; dan sebagainya.3. Pemberian akses secara selektif terhadap PT dan EBT. Jika memungkinkan, pihak asing yang membutuhkan informasi mengenai PT dan EBT tidak diberikan akses seluas-luasnya, sehingga mereka mampu melakukan produksi massal terhadap kedua kekayaan intelektual tersebut. Tentunya hal tersebut dapat dikecualikan bagi pihak asing yang memiliki itikad baik untuk melakukan bagi hasil keuntungan dari pemanfaatan PT dan EBT milik Indonesia.4. Perlu dilaksanakan berbagai macam kegiatan penelitian untuk menjawab List of Core Issues. Semakin banyak penelitian yang dilakukan mengenai masalah ini akan semakin memperkaya pemahaman para pembuat kebijakan sehingga sangat membantu dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang relevan.5. Jika memungkinkan, untuk sementara memanfaatkan jenis-jenis HKI yang dapat disesuaikan dengan karakteristik PT dan EBT. Setidaknya ada 3 (tiga) jenis HKI yang dapat digunakan untuk keperluan ini, yaitu Merek, Indikasi Geografis dan Rahasia Dagang. Jika dilihat dari pengertiannya: 7
  • 8. a. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. b. Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. c. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.6. Membawa sengketa tentang kepemilikan PT dan EBT ke pengadilan. Tindakan ini sangat penting dalam kaitannya dengan proses pembentukan hukum di Indonesia sementara menunggu dibentuknya peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman adalah: a. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”; dan, b. Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.7. Aktif memantau dan memberikan masukan terkait dengan penyusunan RUU tentang PT dan EBT dan revisi UUHC. Jika telah diundangkan, kedua peraturan perundang-undangan tersebut akan menjadi titik awal yang sangat penting (milestone) bagi perkembangan hukum mengenai perlindungan HKI atas PT dan EBT. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan di tanah air untuk mengawal sejak proses penyusunan hingga diundangkan, dan bahkan hingga implementasinya di kemudian hari.Penutup Dengan melihat adanya peluang untuk melakukan perlindungan hukum HKI atas PT danEBT, sebaiknya seluruh pemangku kepentingan di tanah air mulai melakukan “gerakan seluruh umat”secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengelola isu perlindungan HKI atas PT dan EBT. Di setiapdaerah dan/atau lembaga perlu dibentuk suatu tim atau satuan kerja yang secara khusus mengelola isuini, yang bekerja secara bersama-sama dengan Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan masalahperlindungan HKI atas PT dan EBT tidak dapat dilakukan sebagai pekerjaan “sambilan”. Masalahtersebut masih merupakan sesuatu yang baru, sehingga diperlukan orang-orang yang bersedia untukmenjadi spesialis/pakar di bidang yang bersifat sui generis (belum pernah ada sebelumnya) ini. Secaralebih spesifik, dibutuhkan individu yang memiliki kepakaran di bidang hukum tentang HKI dansekaligus kebudayaan untuk dapat menjawab berbagai persoalan yang muncul dari isu perlindunganHKI atas PT dan EBT. Di samping itu, upaya perlindungan HKI atas PT dan EBT tidak akan dapat berjalan denganefektif dan efisien jika tidak dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Di lingkungan birokrasisaja, ada begitu banyak sektor – di luar Kembudpar – yang berkepentingan terhadap masalah ini,seperti: Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian,Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Riset dan Teknologi,Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya. 8
  • 9. Terlepas dari begitu banyaknya pemangku kepentingan yang terkait dalam berbagai aktivitasmengenai upaya perlindungan HKI atas PT dan EBT, perlu ditetapkan secara tegas peran Kembudpardalam masalah ini. Jika dihubungkan dengan masalah WBTB, maka Kembudpar seharusnya berfungsisebagai penerima dokumen hasil pencatatan WBTB dari setiap pemangku kepentingan. Kemudian,melalui keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), dokumen tersebut ditetapkansebagai WBTB milik bangsa Indonesia dan/atau milik suatu komunitas atau masyarakat tradisionaltertentu. Meskipun masih merupakan upaya perlindungan yang bersifat defensif, keputusan Menbudpartersebut telah dapat dijadikan sebagai dasar hukum “kepemilikan” atas suatu PT dan EBT, yang jugaakan jauh lebih penting perannya jika RUU tentang PT dan EBT telah diundangkan di kemudian hari. £££ 9
  • 10. REFERENSI1Dutfield, G. 2003. Intellectual Property Rights and the Life Science Industries: A 20th Century History. Hampshire: Ashgate Publishing Limited: 1.2Schwabach, A. 2007. Intellectual Property. California: ABC-CLIO, Inc.: 1.3Sari, E.K. dan Simanunsong, A. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo: 112. (http://books.google. co.id, diakses 4 Oktober 2011).4Chazawi, A. 2007. Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI): Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bayumedia Publishing: 2. (http://books.google.co.id, diakses 4 Oktober 2011).5Locke, J. 2004. The Second Treatise of Government. USA: Barnes & Noble Publishing, Inc.: 17-19.6Hughes, J. 1988. The Philosophy of Intellectual Property. Georgetown Law Journal, 77(287): 5, 24.7Ibid, 6.8Casson, D.J. 2011. Liberating Judgement: Fanatics, Skeptics, and John Locke’s Politics of Probability. New Jersey: Princeton University Press: 210.9Thirty Years War. (http://www.historylearningsite.co.uk/thirty_years_war.htm, diakses 5 September 2011).5Bohemia. (http://www.historylearningsite.co.uk/Bohemia_30YW.htm, diakses 5 September 2011).5Wilson, P.H. 2009. The Thirty Years War: Europe’s Tragedy. London: Penguin Books Ltd.: 31-33, 38.5Helfferich, T. 2009. The Thirty Years War: A Documentary History. Indiannapolis: Hackett Publishing Company, Inc.: 1.5Pant, P. 2011. International Relations in the 21st Century. New Delhi: Tata McGraw-Hill: 1.5Mendus, S. and Horton, J. 1991. Locke and Toleration. Dalam Horton, J. and Mendus, S. (Ed.). John Locke: A Letter Concerning Toleration: 3. London: Routledge.10Rousseau, J.J. 2003. On the Social Contract. New York: Dover Publications, Inc.: 13.10Mitchell, H.C. 2005. The Intellectual Commons: Toward an Ecology of Intellectual Property. Oxford: Lexington Books: 79-80.11Keller, B. 2010. Liquefied Sanctity: Grotius and the Promise of Global Law. Dalam Asbach, O. and Schröder, P. (Ed.). War, the State and International Law in Seventeenth-Century Europe:137. Surrey: Ashgate Publishing Limited.12Rousseau, J.J. 2004. The Social Contract or Principles of Political Right: 2-13. (http://books.google.co.id/, diakses 26 April 2011).13Hughes, op. cit., 28-30.14Ibid, 40-42.15Granstrand, O. (1999), The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham (UK): 28.16Schwabach, op. cit., 1, 8.17Hughes, op. cit., 8. 10
  • 11. 18World Intellectual Property Organization. Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions/ Folklore. WIPO Publication No. 913(E): 7.19Wilkins, D.E. and Stark, H.K. 2011. American Indian Politics and the American Political System. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.: 215. 11