Your SlideShare is downloading. ×
0
MANAJEMEN INVESTASI
PEMERINTAH
Oleh:
Alan Nurcahyo
Deady Rizky Yunanto
Irfan Fajrur Rohman
Pendik Saputro
Suchitra Hidayati
Overview dan
Perencanaan Investasi
Dasar Hukum
Definisi Investasi
Definisi Investasi
Definisi Investasi
Asas Investasi Pemerintah
• Direktorat Sistem
Manajemen InvestasiRegulasi
• Komite Investasi
Pemerintah Pusat
(KIPP)
Supervisi
• Pusat Investasi
Pem...
Bentuk Investasi Pemerintah
Investasi pada Surat Berharga
Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam
bentuk surat berharga dimaksudkan untuk
memperoleh ma...
Investasi Langsung
Investasi Langsung
Proses Investasi Pemerintah
Manajemen Risiko
Perencanaan Investasi Pemerintah
Perencanaan Investasi oleh PIP
Perencanaan Kebutuhan Investasi dari
APBN
Perencanaan Kebutuhan Investasi dari
APBN
Perencanaan Kebutuhan Investasi dari
APBN
Perencanaan Kebutuhan Investasi dari
APBN
Pelaksanaan Investasi
Pemerintah
Tujuan Pelaksanaan
Sekilas Pandang Pusat Investasi
Pemerintah (PIP)
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(PPK-BLU), berdir...
Tugas dan Fungsi
Lingkup Investasi
Bidang PIP
Mitra Kerja PIP
Sumber Dana PIP
• Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)
• Keuntungan investasi
terdahulu
• Amanah pihak lain
• Sum...
Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Ditjen Perbendaharaan
Tugas:
• Menyiapkan
perumusan
kebijakan,
mengembangkan
sistem ...
Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Ditjen Perbendaharaan
Alur Pelaksanaan Investasi Pemerintah
PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
INVESTASI PEMERINTAH
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Investasi
STANDAR PENYUSUNAN LPKI
Laporan Posisi Portofolio Investasi
Portofolio Investasi Badan Investasi Pemerintah adalah seluruh investasi yang dilakuka...
Penyertaan Modal Negara
Penyertaan Modal Negara
•Kemampuan mempengaruhi
dewan komisaris
•Kemampuan menunjuk atau
menggantikan direksi
•Kemampuan u...
Laporan Hasil Investasi
Laporan hasil investasi sekurang-
kurangnya harus memuat :
Nilai hasil investasi
dan tingkat hasil...
Laporan Hasil Investasi
Laporan hasil investasi sekurang-
kurangnya harus memuat :
Untuk menghitung
tingkat hasil investas...
Penyampaian Laporan Keuangan dan
Laporan Pelaksanaan Investasi
Pengawasan Investasi
Pemerintah
Struktur Organisasi Pusat Investasi
Pemerintah
Komite Investasi Pemerintah Pusat
Dewan Pengawas
Penugasan khusus kepada Badan
Investasi Pemerintah
Divestasi Pemerintah
Pengertian
Definisi
•Menurut PMK Nomor 83/PMK.05/2008
•Divestasi adalah penjualan surat
berharga dan/atau kepemilikan
peme...
Ruang Lingkup
Persyaratan Divestasi
Pelaksanaan divestasi
Investasi Pemerintah dalam APBN 2013
Rencana Penyaluran PIP
Rencana penyaluran PIP antara lain:
•Dukungan pada proyek-proyek dalam public
private partnership b...
Penyertaan Modal Negara (PMN)
PMN Rp6,4 T
PMN
Lainnya
Rp1,4 T
Organisasi/
LKI
Rp507 M
Kepada
BUMN
Rp4,5 T
PMN kepada BUMN
PMN kepada Lembaga Keuangan
Internasional
PMN Lainnya
Dana Bergulir
 Reni
Apakah besaran RKI sudah dialokasikan sebelumnya?
Apakah investasi yang dilakukan oleh BUMN termasuk dalam investas...
 Rino (22)
 Apa pendapat teman” mengenai laporan ROA tadi?
 Posisi BKPM?
 Adin (11)
 PMN pada IBRD bertujuan supaya kita dapat pinjaman. Kasi contoh
dan berapa sih besarnya pinjaman dari IBRD. ...
 Dini (20)
 Menurut PP1 2008, penting untuk membedakan investasi
menurut jenisnya. Permanen (tidak untuk diperjualbelika...
 Taufan (18)
 Investasi yang tidak perlu pengawasan seperti investasi dalam
keadaan darurat. Apakah bailout masuk dalam ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Manajemen Investasi Pemerintah

2,016

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,016
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
173
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Manajemen Investasi Pemerintah"

  1. 1. MANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAH Oleh: Alan Nurcahyo Deady Rizky Yunanto Irfan Fajrur Rohman Pendik Saputro Suchitra Hidayati
  2. 2. Overview dan Perencanaan Investasi
  3. 3. Dasar Hukum
  4. 4. Definisi Investasi
  5. 5. Definisi Investasi
  6. 6. Definisi Investasi
  7. 7. Asas Investasi Pemerintah
  8. 8. • Direktorat Sistem Manajemen InvestasiRegulasi • Komite Investasi Pemerintah Pusat (KIPP) Supervisi • Pusat Investasi Pemerintah (PIP)Operasional Kewenangan Investasi Pemerintah
  9. 9. Bentuk Investasi Pemerintah
  10. 10. Investasi pada Surat Berharga Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk surat berharga dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, yaitu memperoleh keuntungan berupa dividen, bunga, capital gain, dan pertumbuhan nilai perusahaan dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu.
  11. 11. Investasi Langsung
  12. 12. Investasi Langsung
  13. 13. Proses Investasi Pemerintah
  14. 14. Manajemen Risiko
  15. 15. Perencanaan Investasi Pemerintah
  16. 16. Perencanaan Investasi oleh PIP
  17. 17. Perencanaan Kebutuhan Investasi dari APBN
  18. 18. Perencanaan Kebutuhan Investasi dari APBN
  19. 19. Perencanaan Kebutuhan Investasi dari APBN
  20. 20. Perencanaan Kebutuhan Investasi dari APBN
  21. 21. Pelaksanaan Investasi Pemerintah
  22. 22. Tujuan Pelaksanaan
  23. 23. Sekilas Pandang Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi Pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan Visi “Menjadi lembaga Investasi Pemerintah kelas dunia yang mengedepankan kepentingan nasional.” Misi “Menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur.”
  24. 24. Tugas dan Fungsi
  25. 25. Lingkup Investasi
  26. 26. Bidang PIP
  27. 27. Mitra Kerja PIP
  28. 28. Sumber Dana PIP • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) • Keuntungan investasi terdahulu • Amanah pihak lain • Sumber lainnya yang sah. Untuk melaksanakan kegiatan investasi Pemerintah, PIP memperoleh dana yang bersumber dari:
  29. 29. Direktorat Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Tugas: • Menyiapkan perumusan kebijakan, mengembangkan sistem investasi, dan mengelola investasi dan kredit program berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.
  30. 30. Direktorat Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan
  31. 31. Alur Pelaksanaan Investasi Pemerintah
  32. 32. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INVESTASI PEMERINTAH
  33. 33. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Investasi
  34. 34. STANDAR PENYUSUNAN LPKI
  35. 35. Laporan Posisi Portofolio Investasi Portofolio Investasi Badan Investasi Pemerintah adalah seluruh investasi yang dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah dalam rangka investasi jangka panjang dalam bentuk investasi pembelian Surat Berharga dan Investasi Langsung. Penilaian investasi dilakukan dengan nilai wajar sebagai berikut: 1) Investasi Surat Berharga •Saham dinilai berdasarkan: •Nilai perolehan (termasuk upah broker, pajak, dan biaya yang dikeluarkan dalam perolehan saham); •Nilai pasar untuk saham yang tercatat di bursa efek. •Surat Utang dinilai berdasarkan: •Nilai perolehan (termasuk upah broker, pajak, dan biaya yang dikeluarkan dalam perolehan surat utang) setelah amortisasi premi atau diskonto untuk surat utang yang dimiliki hingga jatuh tempo; •Nilai wajar untuk surat utang yang tersedia untuk dijual; •Nilai tunai untuk surat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun. 2) Investasi Langsung •Penyertaaan Modal dinilai berdasarkan nilai penyertaan modal pada Badan Usaha. •Pemberian Pinjaman dinilai berdasarkan nilai pinjaman yang diberikan kepada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum (BLUD), dan/ atau badan hukum asing.
  36. 36. Penyertaan Modal Negara
  37. 37. Penyertaan Modal Negara •Kemampuan mempengaruhi dewan komisaris •Kemampuan menunjuk atau menggantikan direksi •Kemampuan untuk menetapkan atau mengganti dewan direksi perusahaan Di samping itu dalam menentukan metode penilaian investasi, ada faktor tingkat pengaruh atau pengendalian terhadap perusahaan investasi, pengendalian ini dapat berbentuk :
  38. 38. Laporan Hasil Investasi Laporan hasil investasi sekurang- kurangnya harus memuat : Nilai hasil investasi dan tingkat hasil investasi (Return on Investment atau ROI) untuk periode laporan harus disajikan per jenis investasi dan per total investasi; Tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (Return on Assets atau ROA) untuk periode laporan harus disajikan per total investasi; Nilai hasil investasi harus memperhitungkan pendapatan investasi yang sudah terealisasi (secara basis akrual) dan yang belum terealisasi; Nilai hasil investasi harus dihitung setelah dikurangi beban/biaya investasi; Beban/biaya investasi yang tidak melekat pada jenis investasi tertentu dialokasikan secara proporsional ke dalam setiap jenis investasi yang berkaitan dengan beban/biaya dimaksud; Tingkat hasil investasi (ROI) baik untuk per jenis investasi maupun untuk total investasi harus diukur berdasarkan nilai rata-rata investasi.
  39. 39. Laporan Hasil Investasi Laporan hasil investasi sekurang- kurangnya harus memuat : Untuk menghitung tingkat hasil investasi (ROI), nilai rata-rata investasi untuk periode laporan harus dihitung berdasarkan nilai rata- rata awal dan nilai akhir investasi periode pelaporan. Tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (ROA) harus diukur berdasarkan nilai rata- rata aktiva bersih. Untuk menghitung tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (ROA), nilai rata-rata aktiva bersih adalah rata-rata nilai awal dan nilai akhir aktiva bersih periode pelaporan. Periode Laporan Hasil Investasi dimulai dari tanggal Laporan Hasil Investasi sebelumnya sampai dengan tanggal Laporan Hasil Investasi periode berjalan dan dilengkapi dengan lampiran sesuai Form 2.
  40. 40. Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Investasi
  41. 41. Pengawasan Investasi Pemerintah
  42. 42. Struktur Organisasi Pusat Investasi Pemerintah
  43. 43. Komite Investasi Pemerintah Pusat
  44. 44. Dewan Pengawas
  45. 45. Penugasan khusus kepada Badan Investasi Pemerintah
  46. 46. Divestasi Pemerintah
  47. 47. Pengertian Definisi •Menurut PMK Nomor 83/PMK.05/2008 •Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain •Menurut Department of Divestment, Ministry of Finance India •Divestasi adalah penjualan oleh pemerintah sebagian atau seluruhnya atas enterprise yang dimiliki pemerintah
  48. 48. Ruang Lingkup
  49. 49. Persyaratan Divestasi
  50. 50. Pelaksanaan divestasi
  51. 51. Investasi Pemerintah dalam APBN 2013
  52. 52. Rencana Penyaluran PIP Rencana penyaluran PIP antara lain: •Dukungan pada proyek-proyek dalam public private partnership book •Pinjaman kepada BUMN, swasta dan dalam rangka investasi sektor ramah lingkungan •Pemberian modal kerja/investasi pada sektor infrastruktur prioritas pemerintah •Pinjaman kepada pemerintah daerah
  53. 53. Penyertaan Modal Negara (PMN) PMN Rp6,4 T PMN Lainnya Rp1,4 T Organisasi/ LKI Rp507 M Kepada BUMN Rp4,5 T
  54. 54. PMN kepada BUMN
  55. 55. PMN kepada Lembaga Keuangan Internasional
  56. 56. PMN Lainnya
  57. 57. Dana Bergulir
  58. 58.  Reni Apakah besaran RKI sudah dialokasikan sebelumnya? Apakah investasi yang dilakukan oleh BUMN termasuk dalam investasi Pemerintah? Pernah gak sich investasi Pemerintah mengalami kerugian? Jika pernah, bagaimana perlakuannya?
  59. 59.  Rino (22)  Apa pendapat teman” mengenai laporan ROA tadi?  Posisi BKPM?
  60. 60.  Adin (11)  PMN pada IBRD bertujuan supaya kita dapat pinjaman. Kasi contoh dan berapa sih besarnya pinjaman dari IBRD. Mengapa tidak kita gunakan langsung untuk pembiayaan?
  61. 61.  Dini (20)  Menurut PP1 2008, penting untuk membedakan investasi menurut jenisnya. Permanen (tidak untuk diperjualbelikan contohnya PMN) dan nonpermanent (akan dilakukan jual beli). Dalam struktur APBN, ada investasi Dana Bergulir, PIP dan PMN. Apakah sudah cukup komprehensif menggambarkan investasi Pemerintah secara keseluruhan jika hanya menjelaskan investasi pada PIP saja?
  62. 62.  Taufan (18)  Investasi yang tidak perlu pengawasan seperti investasi dalam keadaan darurat. Apakah bailout masuk dalam investasi tersebut? Adakah dasar hukumnya?
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×