OPTIMASI PERKERETAAPIAN
•Download as PPTX, PDF•
4 likes•9,748 views
PT Kereta Api mengelola industri kereta api nasional sejak 1998. Beberapa risiko utama yang dihadapi antara lain kehilangan tanah milik PT KAI, masuknya operator swasta yang dapat mengurangi pangsa pasar, dan kecelakaan kereta api yang dapat menyebabkan kerugian materiil dan nonmateriil. Mitigasi risiko yang dilakukan meliputi penertiban kepemilikan tanah, pengaturan kerja sama dengan operator swasta, serta peningkatan keselamatan operasi.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Similar to OPTIMASI PERKERETAAPIAN
Similar to OPTIMASI PERKERETAAPIAN (14)
More from Deady Rizky Yunanto
More from Deady Rizky Yunanto (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
OPTIMASI PERKERETAAPIAN
- 1. PJKA • Sejak Merdeka PERUMKA • 1990 s.d 1998 PT. KAI • 1998 - skrg
- 2. • Dihilangkannya hak monopoli PT. KERETA API • Penyelenggaraan Perkeretaapian dibagi 2 yaitu Prasarana Sarana
- 3. Visi : Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang berfokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Misi : Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan berdasarkan empat pilar utama: Keselamatan, Ketepatan Waktu, Pelayanan, dan Kenyamanan. Tujuan : Melaksanakan dan mendukung kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi, dengan menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk dapat melakukan ekspansi baik di pasar domestik maupun internasional di bidang perkeretaapian. Usaha tersebut meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api, kegiatan perawatan dan pengusahaan prasarana perkeretaapian, pengusahaan bisnis properti secara profesional, serta pengusahaan bisnis penunjang prasarana dan sarana kereta api secara efektif untuk kemanfaatan umum.
- 6. Sumbangan Industri Perkeretaapian pada PDB
- 7. Kenapa perkembangan perkeretaapian seharusnya sejalan dengan pertumbuhan eknomi?
- 8. Market Share Kereta Api
- 9. Angkutan Penumpang Jabodetabek Non Jabodetabek Penduduknya 26 juta jiwa Pendapatan per kapita Rp 13 juta. Kondisi Jakarta yang semakin macet Penambahan KRL Ekonomi AC Subsidi melalui PSO Jawa Luar Jawa Penduduk 152 juta orang di tahun 2025 120 juta orang, akan tinggal di kota Tantangan Penerbangan Low Cost Diarahkan investasi ke Sumatera
- 10. Kinerja Angkutan Penumpang Kereta Api
- 13. Potensi Jawa 60%PDB Nasional
- 14. Potensi Jawa 60%PDB Nasional
- 18. • Pusat Manajemen Risiko (PMR) PT KAI hanya fokus pada lingkup manajemen risiko untuk kegiatan investasi perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu saja. • Risiko-risiko lainnya, seperti risiko keselamatan, keamanan, lalu-lintas/ operasi kereta api, sistem informasi/teknologi informasi, dan sebagainya tidak dikelola, tapi pengelolaannya dilakukan oleh fungsi-fungsi organisasi yang relevan di masing-masing direktorat terkait. • Proses assessment risiko investasi perusahaan sebagian besar masih dilakukan terpusat atau dipandu oleh PMR.
- 20. IDENTIFIKASI RISIKO Aset berupa tanah yang dimiliki PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencapai 270 juta M2 persegi atau sekitar 270 ribu hektar yang tersebar di pulau Jawa dan Sumatera. Dari jumlah tersebut, yang telah disertifikasi tercatat hanya 90 juta M2, sedangkan sisanya dalam proses sertifikasi. Sekitar 1,5 juta meter persegi per tahunnya tanah KAI selalu hilang.
- 21. PENENTUAN KRITERIA Kriteria Konsekuensi Risiko Hukum atas Sengketa Tanah milik PT KAI No Level Konsekuensi Risiko Kriteria Kuantitatif Kriteria Kualitatif 1 Rendah <50 juta m2 tanah - 2 Sedang 50-100 juta m2 tanah - 3 Tinggi 100 juta m2 tanah -
- 22. ANALISIS RISIKO Risiko Kategori Risiko Tingkat Dampak Tingkat Kemungkin an Level Risiko Hilangnya tanah milik PT KAI akibat diserobot oleh pihak swasta atau perseorangan Strategik dan Kebijakan Tinggi Tinggi Tinggi
- 23. Mitigasi risiko Mediasi / Dialog Kerjasama dengan BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) Upaya Hukum Dengan Menggugat Ke Pengadilan Menggalakkan pemanfaatan aset yang idle dengan pihak ke-3 Upaya Inventarisasi Aset dan Penertiban Aset serta Penjagaan Secara Fisik Berupa Penandaan Pada Rumah Yang Menempati Tanah PT KAI, Pemagaran Dan Pendataan Secara IT Menggunakan GPS.
- 24. RISIKO MASUKNYA PIHAK SWASTA KE INDUSTRI KERETA API
- 25. IDENTIFIKASI RISIKO Keterlibatan pihak swasta dalam mengelola jalur kereta api menurut pemerintah diharapkan dapat menciptakan persaingan untuk memberikan layanan prima bagi konsumen. Dengan adanya pesaing PT KAI sebagai operator nantinya akan berdampak pada persaingan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Setelah itu, masyarakat juga berperan menentukan operator mana yang lebih baik, sehingga operator terpacu untuk meningkatkan pelayanan yang semakin kompetitif.
- 26. PENENTUAN KRITERIA Kriteria Konsekuensi Risiko Hukum atas Sengketa Tanah milik PT KAI No Level Konsekuensi Risiko Kriteria Kuantitatif Kriteria Kualitatif 1 Rendah Pihak swasta tidak masuk ke industri kereta api nasional - 2 Sedang Pihak swasta masuk ke industri kereta api nasional namun tidak signifikan - 3 Tinggi Pihak swasta masuk ke industri kereta api nasional secara signifikan -
- 27. ANALISIS RISIKO Risiko Kategori Risiko Tingkat Dampak Tingkat Kemungkinan Level Risiko Pihak Swasta Masuk ke Industri Kereta Api Nasional Strategik dan Kebijakan Sedang Rendah Tinggi
- 28. Mitigasi risiko Peran swasta dapat dimulai dengan pembangunan pada jalur-jalur pendek yang tidak berhadapan head to head dengan PT KAI. Mekanisme operasional antara PT KAI dengan investor bisa diatur pemerintah melalui grafik perjalanan kereta api (Gapeka) sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan PT KAI harus meningkatkan kualitas pelayanannya agar tidak kehilangan pelanggan
- 29. Risiko Operasional (Kecelakaan Kereta Api)
- 31. Penyebab Risiko operasional mencakup: • risiko orang, • risiko proses, • risiko teknologi, dan • risiko reputasi
- 32. Penetapan Konteks Kriteria Km Kriteria Skala Uraian Kuantitatif Rendah 1 Kurang dari 50 Kejadian Sedang 2 50 s.d 100 Kejadian Tinggi 3 Lebih dari 100 Kejadian Kriteria Ks Kriteria Kualitatif Skala Kerugian materiil Rendah 1 Kerugian materiil Sedang 2 Kerugian materiil Tinggi 3
- 33. ANALISIS, EVALUASI, DAN MONITORING RISIKO KECELAKAAN Katego ri Risiko Deskripsi Risiko Penyebab Tingkat Mitigasi Risiko Lv Risiko K s Km Sebelu m Mitigasi Setelah Mitigasi Risiko Operas ional Kecelakaan Kereta Api human error (pelanggaran sinyal oleh masinis, pelanggaran perlintasan kereta, maupun kesalahan petugas pengatur jalur kereta), Infrastruktur tidak terpelihara, ketidaksengajaan. 3 2 Mengurangi Kemungkinan dan Dampak (Rincian pada pembahasan sebelumnya) 3 2
- 34. Risiko Finansial: Ketidaktertagihan Piutang
- 36. Penetapan Konteks • Km • Ks Kriteria Skala Uraian Kualitatif Rendah 1 Kemungkinan Kecil terjadi Sedang 2 Dapat terjadi dapat juga tidak (50:50) Tinggi 3 Besar kemungkinan terjadi Kriteria Skala Uraian Kuantitatif Rendah 1 < 1 Miliar Sedang 2 1 M s.d 5 M Tinggi 3 >5 Miliar
- 37. ANALISIS, EVALUASI, DAN MONITORING RISIKO FINANSIAL Kategori Risiko Deskripsi Risiko Penyebab Tingkat Mitigasi Risiko Lv Risiko K s Km Sebelu m Mitigasi Setelah Mitigasi Risiko Finansia l Risiko Kredit Tidak Tertagihnya Piutang PT KAI Debitur ingkar janji, Tidak dapat dipercaya, dan Mengalami Pailit 3 1 Kebijakan umum perusahaan untuk penjualan ke pelanggan baru dan yang sudah ada adalah menyeleksi pelanggan-pelanggan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat serta reputasi yang baik. 2 1
- 39. Besaran Dana PSO Pada Kesepakatan Kontrak Tidak Sesuai Dengan Permintaan Dana Berkenaan Oleh PT KAI KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO RENDAH SEDANG TINGGI 1 TINGGI SEDANG □ TINGGI TINGGI 2 SEDANG RENDAH SEDANG TINGGI 3 RENDAH RENDAH SEDANG SEDANG MITIGASI : No KONSEKUENSI RISIKO RISIKO OPERASIONAL penyesuaian harga berdasarkan waktu penerimaan PSO & Rapat Koordinasi “jika tarif yang ditetapkan oleh pemerintah lebih rendah daripada tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara perkeretaapian … selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik (PSO)” Level Risiko 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- 40. Risiko likuiditas akibat konsentrasi cash out flow untuk Past Service Liability
- 41. Overview PSL 1990 perubahan Perjan ke Perum 1998 Perubahan perum ke persero
- 42. Kewajiban PSL PT KAI dan APBN 2010-2012
- 43. Context setting Konsekuensi No. Level Konsekuensi Kriteria Kuantitatif 1 Rendah Skor = 100% target 2 Sedang 70% < skor < 100% 3 Tinggi Skor < 70% Kemungkinan No. Tingkat Kriteria Kualitatif 1 Rendah Jarang terjadi 2 Sedang Sering terjadi 3 Tinggi Hampir selalu terjadi
- 44. Analisis Risiko Jenis Konsekuensi Kemungkinan Level likuiditas akibat konsentrasi cash out flow untuk Past Service Liability Operasional 1 1 1
- 45. Mitigasi Jangka pendek penajaman perencanaan cash-flow pencarian sumber dana alternatif Jangka panjang Berusaha memindahkan beban dalam belanja APBN
- 46. • Mitigasi PSO : Penyesuain harga? Pernah? Pelanngan ? Palang? Biaya gmn? Cost benefit analysis ? • Reno : • PSO : tahun depan ada lagi?? Reputasi KAI ? • Fitri • Kecelakaan ? Pertimbangan • Masuknya swasta : dampaknya ??