Sidoarjo bangkit melawan mei 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sidoarjo bangkit melawan mei 2012

on

  • 831 views

Penyelesaian kasus Lapindo yang jauh dari kata adil inilah yang melatarbelakangi penulis menulis buku ini. Saat buku ini ditulis, kasus Lapindo hampir memasuki usia ke-6 tahun. Sebuah waktu yang ...

Penyelesaian kasus Lapindo yang jauh dari kata adil inilah yang melatarbelakangi penulis menulis buku ini. Saat buku ini ditulis, kasus Lapindo hampir memasuki usia ke-6 tahun. Sebuah waktu yang terlalu panjang bagi korban Lapindo untuk menderita dan diperlakukan tidak adil.

#Buku ini ditulis dengan menggunakan prinsip-prinsip copyleft bukan copyright. Silahkan mengutip isi buku ini, menggandakan dan mendistribusikannya secara bebas, asal tetap menyebutkan sumbernya dan bukan untuk tujuan komersial.#

Statistics

Views

Total Views
831
Views on SlideShare
831
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
21
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Sidoarjo bangkit melawan mei 2012 Sidoarjo bangkit melawan mei 2012 Document Transcript

    • Sidoarjo Bangkit Melawan! Air mata itu belum kering.... Luka itu masih mengangga....... Penghinaan itu masih terasa... Dan penindasan itu masih terus dilanjutkan.... Lantas, Apakah kita memilih diam ..... atau bangkit melawan? (Enam Tahun Kasus Lapindo, 29 Mei 2006-29 Mei 2012) Oleh: Firdaus Cahyadi 1
    • Sidoarjo Bangkit Melawan! Oleh: Firdaus Cahyadi Penerbit Daus Institute Buku ini ditulis dengan menggunakan prinsip-prinsip copyleft bukan copyright.Silahkan mengutip isi buku ini, menggandakan dan mendistribusikannya secara bebas, asal tetap menyebutkan sumbernya dan bukan untuk tujuan komersial. 2
    • Ucapan Terimakasih: 1. Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku sederhana ini dapat diterbitkan. 2. Muhammad SAW, atas inspirasinya untuk selalu membela orang-orang miskin dan tertindas. 3. Almarhum Bapakku, Suryadi, atas kasih sayangnya dan pengorbanannya dalam membesarkan dan mendidik anaknya. 4. Almarhumah Ibuku, Maryati, atas ketulusan kasih sayang yang diberikannya. 5. Almarhumah nenekku, atas perjuangan dan pengorbanannya sehingga cucunya bisa menyelesaikan kuliah di Surabaya 6. Mbak Ani, Mbak Amri, Mbak Nurul, Mas Sofyan dan Mas Kholik atas dukungan dan pengorbanannya selama ini 7. Istriku, atas dukungan dan doanya 8. Anakku, atas keceriaan dan kecerdasannya 9. Kawan-kawan Walhi, Jatam, SatuDunia dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Korban Lapindo, atas dukungannya. 3
    • DAFTAR ISIKata Pengantar Penulis ..........................................................................5I. Sidoarjo oh Sidoarjo……………………..............................................7II. Kisah Pilu Mbok Jumik…………………............................................9III. Mbak Pur Terbakar Gas Metan…........................................………11IV. Bayi itu Bernama Aulia Nadira Putri............................................13V. Gajah Loe Lawan .................................................................…….15VI. Antara Mbak Prita dan Mbok Jumik…………………….. ................21VII. Kasus Lapindo=Kasus Politik?….......................................……..…26VIII. PR Lama Anggota Komnas HAM Baru..........................................32IX. Lho Lapindo Ngebor Lagi?............................................................38X. Pembelajaran Singkat Kasus Lapindo...........................................43Bahan Bacaan ......................................................................................44 4
    • Kata Pengantar Penulis 29 Mei 2006 adalah sebuah tanggal yang bersejarah bagiwarga Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tanggal tersebut,semburan lumpur Lapindo menghancurkan kehidupan wargaPorong. Bukan hanya rumah dan tanah yang tenggelam dan hancur.Tapi juga harapan akan kehidupan yang lebih baik di masamendatang. Sejak muncul semburan lumpur misalnya, merekaharus rela menghirup udara beracun dan menggunakan air yangtercemar. Bukan hanya itu, anak-anak pun terpaksa harus putussekolah. Banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan. Berbagaiperosalan sosial lainnya pun muncul. Namun, semua persoalan sosial dan lingkungan hidup yangmuncul akibat semburan lumpur itu tidak pernah diperhatikanpemerintah. Pemerintah hanya fokus pada persoalan jual belitanah. Seakan jika persoalan jual beli tanah selesai, selesai pulakasus lumpur Lapindo ini. Penyelesaian kasus Lapindo yang jauh dari kata adil inilahyang melatarbelakangi penulis menulis buku ini. Saat buku ini 5
    • ditulis, kasus Lapindo hampir memasuki usia ke-6 tahun. Sebuahwaktu yang terlalu panjang bagi korban Lapindo untuk menderitadan diperlakukan tidak adil. Penulis berharap, buku kecil ini dapat bermanfaat bagi kitasemua warga Indonesia. Paling tidak buku ini bisa digunakanuntuk melawan penyakit lupa bahwa pernah terjadi tragedikemanusiaan yang terjadi di Porong pada 29 Mei 2006 silam.Dengan tidak lupa, penulis berharap tragedi kemanusiaan lumpurLapindo itu tidak pernah terulang lagi di waktu yang akan datangdan di kawasan lainnya.Jakarta, 18 Mei 2012Firdaus Cahaydi 6
    • I. Sidoarjo oh Sidoarjo... September 2008. Untuk pertama kalinya aku menginjakankaki ke Sidoarjo setelah terjadinya tragedi kemanusiaan semburanlumpur Lapindo, Mei 2006. Aroma busuk begitu menusukhidungku ketika melintas di jalan raya Porong, Sidoarjo. Pada saatitu aku dan kawan-kawan Yayasan SatuDunia hendakmengunjungi Posko Korban Lumpur Lapindo di Porong. Sidoarjo sungguh telah berubah, tidak seperti dulu sebelummuncul semburan lumpur Lapindo. Dulu setiap hari Sabtu-Minggu, sekitar tahun 1998-2001 aku sering mampir ke rumahkakak saudaraku di Sidoarjo. Tidak ada bau busuk. Waktu itumemang belum muncul semburan lumpur Lapindo. Sidoarjo di tahun 1998-2001, adalah kota yang hidup.Warganya ramah. Dan tentu saja makanannya enak. Kurang pasrasanya jika tidak mencicipi tempe penyet bila datang ke Sidoarjo.Di Porong, Sidoarjo, sebelum muncul semburan lumpur, tiapmalam terlihat kesibukan ibu-ibu yang sedang membimbinganaknya belajar. Selain itu hampir setiap malam terdengar suaraorang mengaji. 7
    • Namun itu dulu. Kini, setelah muncul semburan lumpursemua seperti berubah. Kini, Porong seperti kota mati. Rumah-rumah nampak ditinggalkan penghuninya. Puing-puing rumahberserakan. Tak terbanyangkan sebelumnya. Nampak pula atap-atap rumah yang tenggelam oleh lumpuryang mulai mengering. Perih rasanya melihat pemandangan itusemua. Andai tragedi itu menimpa aku dan keluarga, bisa jadi akutidak setegar dan sesabar saudara-saudara yang kini menjadikorban lumpur. Bayangkan, sedikit demi sedikit uang yang merekakumpulkan untuk membeli rumah dan tanah, tiba-tiba harushilang dalam sekejap. Waktu pun berlalu. Kini ancaman terhadap kehidupan wargaPorong, Sidoarjo bukan hanya kehilangan rumah dan tanah.Dampak buruk semburan lumpur Lapindo kian meluas. Udara puntelah tercemar. Padahal kita sebagai manusia tidak bisa memilihudara yang kita hirup. 8
    • II. Kisah Pilu Mbok Jumik Minggu, 30 November 2008, Mbok Jumik mengembuskannapas terakhir. Ia meninggal dengan tetap menyandang statussebagai korban lumpur. Sebelumnya, tepatnya pada Juni 2008, Mbok Jumik mulaimerasakan sakit luar biasa di perutnya. Pada saat itu keluargaMbok Jumik membawanya ke RSUD Sidoarjo. Sekitar dua mingguMbok Jumik dirawat di rumah sakit. Namun, karena tak mampumembiayai ongkos rumah sakit, keluarga Mbok Jumikmembawanya pulang ke pengungsian korban lumpur di Pasar BaruPorong. Hingga pada akhirnya Mbok Jumik meninggal dipengungsian. Dua tahun kemudian, di awal tahun 2010, mantan petinggiGroup Bakrie, Aburizal Bakrie mengatakan bahwa korban lumpurLapindo telah menjadi milyader. Ical, panggilan akrab AburizalBakrie mengatakan bahwa warga yang menjadi korban semburanlumpur Lapindo telah mendapat uang pengganti dan bantuandalam nilai di atas rata-rata. 9
    • Judul berita di portal itu pun berbunyi, Ical: Korban LumpurLapindo Jadi Miliarder1.Menurut Ical, dari 12 ribu kepala keluargakorban semburan lumpur, sebanyak 11.920 di antaranya sudahselesai. Padahal jika korban lumpur Lapindo telah menjadi milyader,tentu Mbok Jumik tidak akan memilih dirawat di pengungsiandengan pengobatan tradisional. Keluarga Mbok Jumik tentu akanmemilih dirawat di rumah sakit, paling tidak RSUD Sidoarjo.1 http://www.detiknews.com/read/2011/01/25/183531/1554443/10/ical-korban-lumpur-lapindo-jadi-miliarder 10
    • III. Mbak Pur Terbakar Gas Metan Naas benar nasib Mbak Pur, panggilan Purwaningsih. WargaDesa Siring, Porong, Sidoarjo itu pada awal September 2010 laluharus dirawat di rumah sakit. Sekujur tubuhnya mengalami lukabakar yang cukup serius. Semburan gas liar yang mengandungmetan dari lumpur Lapindo tiba-tiba terbakar dan melukai tubuhmereka berdua. Derita mbak Pur pun bertambah. Ia dan keluarganya harusberjuang sendiri menghadapi segala penderitaan akibat peristiwakebakaran itu. Padahal jika tidak muncul semburan lumpur,mungkin penderitaan itu tidak akan pernah terjadi. Seperti ditulis oleh portal korbanlumpur.info 2, hingga tahun2011, Purwaningsih masih menjalani perawatan untuk lukabakarnya. Sudah banyak biaya dikeluarkan. Tidak tanggung-tanggung, sejak Purwaningsih dipulangkan paksa oleh RumahSakit Umum Daerah Sidoarjo, biaya yang sudah dikeluarkannyasampai sekarang kurang lebih sudah mencapai Rp 200 juta.2 http://korbanlumpur.info/kisah/kisah-korban/807-terbakar-gas-metan-setahun-korban-lapindo-diabaikan.html 11
    • Biaya sebesar itu diperoleh Purwaningsih dari bantuan danpinjaman dari sanak saudara dan teman-temannya. Lebihmenyedihkan, rumahnya pun kini sudah dijaminkan ke bankuntuk biaya berobat. Lantas apa yang diperbuat pemerintah dan juga Lapindo?Entah mengapa, baik pemerintah maupun Lapindo, lebih fokus kemekanisme jual beli aset korban lumpur. Padahal dalammekanisme itu, persoalan kesehatan tidak pernah diperhitungkan. 12
    • IV. Bayi itu Bernama Aulia Nadira Putri Siapa tak kenal Almira Tunggadewi Yudhoyono? Ya, ia adalahputri cantik pasangan Annisa Larasati Pohan dan Agus Harimurti.Amira, demikian putri cantik itu dipanggil, adalah cucu pertamaPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia lahir pada 17Agustus 2008 silam. Lahirnya seorang anak dalam sebuah keluarga adalah sebuahkebahagiaan. Hal yang sama tentunya juga dirasakan olehkeluarga Aulia Nadira Putri, seorang bayi yang lahir di awal tahun2011 ini. Namun sayang, pada tanggal 14 April 2011 lalu AuliaNadira Putri, bayi usia 3,5 bulan menghembuskan nafasterakhirnya di dunia ini. Bayi tak berdosa itu meninggal duniakarena diduga terlalu sering menghirup gas beracun dari lumpurLapindo. Dua jam sebelum meninggal, seperti ditulis oleh portal beritaokezone.com3, napas bayi Aulia Nadira Putri terlihat tersengal-sengal. Bahkan, untuk bernapas saja, bayi usia 3,5 bulan itusampai harus menggerakkan pundaknya. Pihak Rumah Sakit (RS)3 http://news.okezone.com/read/2011/04/15/340/446205/bayi-terserang-sesak-napas-meninggal-dunia 13
    • Siti Hajar, mengungkapkan bahwa bayi tersebut menderita sesaknapas karena udara lingkungan yang tidak sehat. Jarak rumah keluarga Aulia Nadira Putri memang hanyabeberapa meter dari tanggul lumpur Lapindo. Tak heran denganjarak sedekat itu gas beracun dari lumpur Lapindo tercium darirumahnya. Bagi kesahatan orang dewasa, gas beracun itu bisaberakibat fatal, apalagi bagi seorang bayi berusia 3,5 bulan yangsistem kekebalan tubuhnya belum sempurna seperti orang dewasa. Keluarga Aulia Nadira Putri seharusnya memang mengungsidari rumahnya. Kondisi lingkungan hidup di kawasan itu sudahmembahayakan keselamatan hidup mereka. Namun apa daya,keluarga itu belum mendapatkan ganti rugi, yang kemudian telahdibelokan menjadi jual beli asset, oleh PT. Minarak Lapindo Jaya. 14
    • V. Gajah Loe Lawan! Presiden Direktur PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) AnindyaNovyan Bakrie, seperti ditulis di salah satu portal4, mengunkapkanakan menyinergikan lini bisnis telekomunikasi (BTEL), media (VIVAGroup) dan teknologi (BConn dan BNET) sampai dengan tahun2015. Group Bakrie mulai membangun kerajaan media. Lantasbagaimana pengaruhnya dengan persolan semburan lumpur diSidoarjo? Untuk melihat sejauh mana pengaruhnya, mari kita lihatbagaimana media di bawah Group Bakrie memberitakan kasus ini. TV One menyebut semburan lumpur sebagai lumpur Sidoarjobukan lumpur Lapindo5. Bahkan TV itu secara khususmewawancarai pakar geologi Rusia Dr. Sergey Kadurin yangmenyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumi bukanakibat kesalahan pengeboran6. Sementara pendapat pakar yangmenyatakan bahwa semburan lumpur akibat pengeboran tidakdiwawancarai.4 http://www.investor.co.id/bedahemiten/era-konvergensi-di-mata-bakrie-telecom/88675 Penyebutan semburan lumpur dengan lumpur Sidoarjo mengarahkan opini publik bahwa semburan itu adalah bencana alambukan akibat pengeboran.6 http://www.youtube.com/watch?v=F9H1X8cMaoE 15
    • Hal yang sama juga terjadi di ANTV. Televisi milik GroupBakrie itu juga menyebut semburan lumpur sebagai lumpurSidoarjo bukan lumpur Lapindo. ANTV juga menayangkanpendapat Dr. Sergey Kadurin yang menyatakan semburan lumpuradalah akibat gempa bumi bukan akibat kesalahan pengeboran7.Seperti halnya TV One, pakar yang menyatakan bahwa semburanlumpur akibat pengeboran tidak dimintai pendapat. Hal yang sama juga terjadi pada vivanews.com. Portal beritamilik Group Bakrie itu juga menyebut semburan lumpur sebagailumpur Sidoarjo, bukan lumpur Lapindo. Di saat yang hampirbersamaan pula portal berita itu menampilkan pendapat pakargeologi Rusia yang menyatakan semburan lumpur bukan akibatpengeboran8. Liputan khusus terhadap pakar Rusia jugaditampilkan secara audio-visual di portal vivanews.com9. Publik pun tidak tinggal diam. Terkait wawancara khususkelompok media Bakrie terhadap Dr. Sergey Kadurin yangmenyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumi bukanakibat kesalahan pemboran, diimbangi oleh7 http://www.youtube.com/watch?v=vLlvU9pcVZU8 http://nasional.vivanews.com/news/read/180457-lumpur-sidoarjo-bukan-karena-pengeboran9 http://video.vivanews.com/read/11227-wawancara-dengan-pakar-geologi-rusia-tentang-penyebab-lumpur-sidoarjo 16
    • www.korbanlumpur.info10 dengan menuliskan pendapat pakarperminyakan Mark Tingay dari Australian School of Petroleum,Universitas Adelaide, Australia11. Menurut Mark Tingay, semburanlumpur di Sidoarjo, 90% akibat aktivitas pemboran bukan bencanaalam12. Web korban korban lumpur sendiri adalah sebuah inisiatifmasyarakat sipil untuk melawan wacana dari media mainstreamdalam kasus Lapindo. Web korban lumpur juga mendistribusikankontennya melalui media sosial, facebook dan twitter. Kampanyeuntuk melawan wacana media mainstream dalam kasus Lapindojuga dilakukan melalui jejaring sosial facebook. Namun, tidaklah mudah melawan wacana kasus Lapindo ini.Group media Bakrie lebih banyak menjangkau kalayakdibandingkan dengan media alternatif yang dibangun masyarakatsipil.10 Situs ini (www.korbanlumpur.info) dikelola oleh Kanal News Room, dapur berita dan data yang lahir atas inisiatif aliansimasyarakat sipil untuk korban Lapindo pada pertemuan Ciputat 12-13 Juli 2008. Kanal hingga kini melahirkan tiga bentukmedia, yakni website www.korbanlumpur.info, buletin Kanal dan Kanal Radio. Kanal menyajikan fakta lapangan, data, dananalisis tentang kasus lumpur Lapindo dengan menitikberatkan pada komitmen memperjuangkan hak-hak korban.11 http://korbanlumpur.info/berita/lingkungan/705-pakar-bantah-ilmuwan-rusia-90-persen-yakin-semburan-lapindo-akibat-pemboran-.html12 “Menurut pendapat saya, berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang sudah saya lakukan, gempa tidak bisa memicu semburanlumpur Lapindo. Dan kita 90 persen yakin, bahkan kolega-kolega saya 99 persen yakin, semburan ini terkait dengankecerobohan pemboran,” ujar Tingay. 17
    • Tabel : Gerakan kampanye kasus Lapindo di media sosial Channel Jumlah Keterangan anggota/follower Fanpage facebook13 878 (per 19 Juli 2011) Friend of Lapindo 3404 (per 19 Juli 2011) Victim, Group in Facebook14 Twitter 452 (27 Juli 2011) @korbanlapindo15 Cause;Dukung Korban 17,238 ( Per Juni 2011) Lapindo Mendapatkan Keadilan 16 Tingkat keterbacaan atau paparan media yang dijadikan tempat untuk melawan dominasi wacana dalam kasus Lapindo sangat sedikit dibandingkan dengan keterbacaan atau paparan dari media konglomerasi Group Bakrie. Tabel Perlawanan Kasus Lapindo di Internet NO Channel Jumlah Ranking di Jumlah pembaca/pemirsa Alexa anggota/follower di media sosial Gerakan kampanye publik untuk kasus Lapindo 1 Website 6,167,065 korbanlumpur.info (global), 140,32813 http://www.facebook.com/korbanlumpur.info?sk=wall14 http://www.facebook.com/group.php?gid=2608334051815 http://twitter.com/#!/korbanlapindo16 http://www.causes.com/causes/333125?m=faf1a932 18
    • (rank in id), 40 (site link in) 2 Fanpage facebook 878 3 Friend of Lapindo 3404 Victim, Group in Facebook 4 Twitter 452 @korbanlapindo 5 Cause;Dukung 17,238 Korban Lapindo Mendapatkan Keadilan Media Group Bakrie 1 Vivanews.com Peringkat ke-13 topsite menurut alexa. 857 (global), 13 (rank in Id), 276 (site link in) Twitter 185,597 (@VIVAnews) Vivanews.com di 4,545 facebook17 Vivanews.com di 66,849 facebook 21817 http://www.facebook.com/#!/pages/VIVAnews-dot-COM/72076019043?sk=wall 19
    • 2 AnTV 87,4 juta AnTV di twitter19 30,278 3 TV One 108,8 TV One di Twitter20 404,40918 http://www.facebook.com/#!/VIVAnewscom19 @whatsonANTV20 @tvOneNews 20
    • VI. Antara Mbak Prita dan Mbok Jumik "Kita tolak gugatan perdatanya Omni, dan mengabulkanpermohonan Prita," ujar Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpaseperti ditulis sebuah media di Jakarta. Ya, Mbak Prita Mulyasari,akhirnya terbebas dari jeratan hukum. Dukungan para penggunainternet di negeri ini kepada Mbak Prita tidak sia-sia. Tak berlebihan bila gerakan mendukung Mbak Prita diinternet melawan RS Omni menjadi tonggak bersejarah bagigerakan sosial digital atau lebih sering disebut click activism.Nama Mbak Prita selalu dirujuk dalam seminar dan diskusimengenai gerakan sosial digital. Banjir dukungan dari para pengguna internet kepada MbakPrita Mulyasari melawan Rumah Sakit (RS) Omni Internasionalmenjadi capaian spektakuler gerakan sosial digital dalammenggalang opini publik dan solidaritas masyarakat. Megawati,calon presiden pada pemilu 2009 lalu pun menyempatkan diriuntuk mengunjungi Mbak Prita. Begitu pula solidaritas masyarakat dalam mengumpulkankoin untuk membayar tuntutan denda terhadap Mbak Prita 21
    • Mulyasari mampu menyedot perhatian media-media mainstream.Kabarnya, besarnya pemberitaan di media mainstream itu pulayang sempat membuat RS Omni Internasional merasa ragu untukmeneruskan gugatannya. Lain Mbak Prita Mulyasari, lain pula Mbok Jumik. Siapa pulaMbok Jumik itu? Dan mengapa membandingkanya dengan icongerakan sosial digital Mbak Prita Mulyasari? Mbok Jumik adalah perempuan yang tinggal di Porong,Sidoarjo, Jawa Timur. Ia salah satu perempuan yang menjadikorban lumpur Lapindo. Usianya tidak lagi muda seperti MbakPrita Mulyasari. Ia berusia 52 tahun. Lumpur Lapindo telahmenghancurkan rumah Mbok Jumik di Desa Renokenongo. Airyang telah menggenangi rumahnya sejak hari pertama munculnyasemburan lumpur memaksa keluarga Mbok Jumik menjadipengungsi. Bulan Juni 2008 Mbok Jumik mulai merasakan sakit luarbiasa di perutnya. Pada saat itu keluarga Mbok Jumik pun segeramembawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo.Sekitar dua minggu Mbok Jumik dirawat di rumah sakit. Namun,karena tak mampu membiayai ongkos rumah sakit, keluarga Mbok 22
    • Jumik membawanya pulang ke tempat pengungsian korbanLapindo di Pasar Baru Porong. Keluarganya pun pasrah.Selanjutnya, Mbok Jumik dirawat dengan menggunakanpengobatan tradisional. Para relawan Posko Korban Lapindo di Porong pun segeramenulis surat terbuka permohonan bantuan biaya perawatan bagiMbok Jumik via internet (email, milis, forum dan sebagainya).Bahkan mereka juga menulis surat khusus permohonan bantuanuntuk Mbok Jumik kepada lembaga bantuan sosial yang ada diIndonesia via email. Berbeda dengan kasus yang menimpa Mbak Prita Mulyasarimelawan RS Omni Internasional yang mampu menciptakansolidaritas sosial di kalangan pengguna internet. Dalam kasusMbok Jumik ini solidaritas itu tidak muncul. Bahkan hingga MbokJumik menghembuskan nafas terakhir pun, tidak ada bantuanyang datang. Jika dalam kasus Mbak Prita Mulyasari melawan RS OmniInternasional terkait dengan hak konsumen yang tidak dipenuhioleh sebuah industri jasa rumah sakit, maka dalam kasus Mbok 23
    • Jumik ini terkait dengan tidak dipenuhinya hak warga negara ataskesehatan. Meskipun begitu kasus Mbok Jumik tidak cukup menariksimpati para pengguna internet di Indonesia untuk melakukansolidaritas sosial seperti dalam kasus Mbak Prita Mulyasari.Pertanyaannya tentu saja adalah mengapa click activism gagalmembangun solidaritas sosial dalam kasus Mbok Jumik, tidakseperti dalam kasus Mbak Prita Mulyasari? Untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu mari kitalihat komposisi pengguna internet di Indonesia. Jika kelas sosialmenengah-atas dikaitkan dengan tingkat pendidikan, maka terlihatbahwa pengguna internet di negeri ini didominasi oleh kelas sosialtersebut. Ditinjau dari jenjang pendidikan, menurut indikatortelematika yang ditulis iptek.net menyebutkan, tingkat sarjanaadalah pengguna terbanyak (43%) selanjutnya tingkat SLTA (41%).Sementara berdasarkan profesi menunjukkan bahwa mahasiswayang paling banyak menggunakan internet (39%). Karena pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelasmenengah, maka solidaritas sosial akan muncul jika ada isu yangmengusik atau berpontensi menganggu kepentingan mereka kelak 24
    • di kemudian hari. Kelas menengah yang mendominasi penggunaaninternet di Indonesia ini adalah juga konsumen atau minimal calonkonsumen dari RS Internasional. Jadi wajar bila mereka kemudianmemiliki empati dan membangun solidaritas dalam kasus yangmenimpa Mbak Prita Mulyasari yang juga konsumen dari RS OmniInternasional. Sementara dalam kasus Mbok Jumik solidritas sosial itu tidakterbangun karena para pengguna internet di Indonesia yangdidominasi kelas menengah itu tidak ikut merasakan perihnyahidup menjadi korban lumpur Lapindo. Mereka tidak pernahmerasakan menjadi pengungsi dan menghirup udara beracun diPorong, Sidoarjo. Bahkan seringkali para pengguna internet iniberselancar di internet dengan nyaman di sebuah ruanganberpendingin udara (AC). Berbeda 180 derajat dengan kehidupanMbok Jumik dan korban lumpur Lapindo sehari hari. Dari dua kasus ini terlihat bahwa click activism memilikicacat bawaan, yaitu bias kelas sosial menengah-atas. Persoalanyang menyangkut kepentingan kelas menengah-atas lebih mudahterangkat, sementara persoalan yang menyangkut kepentingankelas menengah-bawah sulit terangkat. 25
    • VII. Kasus Lapindo=Kasus Politik? Saat tulisan ini dibuat, sudah lima tahun lebih semburanlumpur Lapindo menghancurkan kehidupan warga Porong,Sidoarjo. Lima tahun adalah waktu yang tidak sebentar bagi wargaPorong untuk terus menderita. Timbul pertanyaan, dimana negara?Kenapa warga korban lumpur dibiarkan sendirianmemperjuangkan hak-haknya sendiri? Berbeda dengan korban lumpur dibiarkan sendirian olehpemerintah dalam memperjuangkan hak-haknya. Saat GroupBakrie terlilit masalah, bantuan pemerintah segera datang. "Masak, Bakrie hanya sedikit dibantu satu-dua hari tidakboleh. Tidak ada diskriminasi. Itu terlalu kecil bantuannya kalauhanya minta tolong diawasi jika dibanding yang lain," ujar WakilPresiden Jusuf Kalla seperti ditulis Koran Tempo, 15 November2008. Pernyataan itu sekaligus sebuah pengakuan bahwapemerintah benar-benar telah menolong PT Bumi Resources, salahsatu bagian Grup Bakrie, dari kebangkrutan. Dalih nasionalisme pun dilontarkan oleh Wakil Presiden JusufKalla untuk membenarkan tindakan tersebut. Logika yang dipakai 26
    • adalah Grup Bakrie merupakan perusahaan nasional, maka wajardibantu, apalagi korporasi tersebut juga merupakan pembayarpajak di negeri ini. Meskipun korban lumpur di Sidoarjo sejatinyajuga pembayar pajak kepada negeri ini. Perlakuan berbeda itu semakin menguatkan dugaan bahwasesungguhnya kasus semburan lumpur ini bukanlah sekedarkasus sosial dan lingkungan hidup. Ada dimensi politik didalamnya. Lihatlah bagaimana pemerintah lebih nyaman untukmengikuti seruan iklan Lapindo yang mengatakan bahwasemburan lumpur itu adalah bencana alam. Bukan akibatpengeboran. Padahal audit BPK21, dokumen rahasia Medco22 (mitraLapindo), pendapat mayoritas pakar pengeboran di dunia 23,menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo bukanlahbencana alam. Semburan lumpur itu terkait dengan prosespengeboran.21 http://www.slideshare.net/indoleaks/anwar-nasution-lapindo22 http://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2009/6/17/2009617151210657572TriTech_Lukman_report_-_East_Java_Well_Blow-out_Assessment_-_Preliminary_Report_Document.pdf,http://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2009/6/17/2009617151816979683Final%20Report%20Sidoarjo%20Neil%20Adams.pdf23 http://korbanlumpur.info/berita/lingkungan/378-konferensi-aapg-cape-town--lapindo-penyebab-semburan-lumpur-panas.html 27
    • Dimensi politik dalam kasus Lapindo mulai nampak ketikapara petinggi Lapindo mencalonkan diri menjadi Bupati Sidoarjo.Setelah berhasil "menguasai" tanah Sidoarjo melalui pembelokanpersoalan ganti rugi menjadi sekadar jual-beli aset, bukan tidakmungkin sebentar lagi Sidoarjo secara politik jatuh ke tanganLapindo secara total, andai saja petinggi (mantan) Lapindo berhasilmenjadi Bupati Sidoarjo. Mencalonkan diri secara politik menjadi pejabat publik,termasuk Bupati Sidoarjo, adalah hak setiap warga negara.Namun, untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) Sidoarjo, agakganjil bila tiga petinggi kelompok Lapindo secara bersamaanmencalonkan diri menjadi pejabat publik di kawasan itu. Apakepentingan Lapindo dalam pilkada Sidoarjo? Seperti diberitakan oleh berbagai media massa nasional,memasuki tahun keempat, semburan lumpur Lapindo ternyatabelum terselesaikan secara tuntas dan adil. Bahkan dampak buruksemburan lumpur makin meluas, menembus batas-batas peta areaterkena dampak yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah.Bukan hanya tanah, rumah, dan sawah yang terendam, udara danair tanah di Porong, Sidoarjo, pun kini telah tercemar. 28
    • Pada pertengahan 2009, misalnya, warga dari kawasan SiringBarat, Jatirejo, dan Mindi di Porong, Sidoarjo, harus mengungsidari rumah mereka. Pasalnya, pemerintah daerah Jawa Timurmenyatakan kawasan di tiga desa tersebut tidak layak huni akibatdampak semburan lumpur Lapindo yang makin meluas. Celakanya, selain dampak buruk semburan lumpur Lapindomakin meluas, proses jual-beli aset korban lumpur berjalantersendat. Janji-janji manis yang dilontarkan oleh pihak Lapindokepada warga dengan mudah diingkari. Begitu pula janji daripemerintah, yang akan mengawal proses jual-beli aset korbanlumpur ternyata hanya isapan jempol. Seharusnya, memasuki tahun keempat semburan lumpur,warga Sidoarjo memerlukan seorang bupati yang berani bukanhanya mendampingi warga korban lumpur, tapi juga berada dibarisan terdepan ketika berhadapan dengan Lapindo danpemerintah pusat dalam memperjuangkan hak-hak korbanlumpur. Bukan hanya hak atas tanah yang telah terendam lumpur,namun juga hak atas kesehatan, air bersih, dan penghidupan yanglayak. Aroma untuk memetieskan kasus lumpur Lapindo secaratuntas melalui pencalonan tiga petinggi Lapindo sebagai Bupati 29
    • Sidoarjo mulai menyengat. Terlebih sebelumnya Kepolisian DaerahJawa Timur telah berhasil memetieskan kasus pidana Lapindomelalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Setelah secara hukum kasus lumpur Lapindo bisadipetieskan, secara politik kasus ini juga mulai ditinggalkan.Partai-partai politik di tingkat nasional lebih asyik mempersoalkankasus skandal Bank Century dan melupakan penderitaan panjangkorban lumpur yang akan memasuki tahun keempat. Sialnya, meskipun di tingkat nasional persoalan lumpurLapindo tidak lagi dianggap penting, ternyata tidak menyurutkanperlawanan korban lumpur di Sidoarjo untuk terus-menerusmenuntut haknya. Hal itu terbukti beberapa kali perlawanan korban lumpurtersebut mendapat liputan di berbagai media massa nasional.Bahkan di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan, saat itu,Fadel Muhammad, kolega Aburizal Bakrie di Partai Golkar, parapetani budi daya ikan dan udang di Sidoarjo secara lugasmenyampaikan keluhan terkait dengan dampak buruk lumpurLapindo terhadap usaha tambak mereka. 30
    • Suara protes dari Sidoarjo itu, jika tidak ditertibkan, tentuakan memancing elite politik di tingkat pusat yang semula sudahbungkam untuk kembali bersuara. Bila itu terjadi, upaya untukmemetieskan kasus lumpur Lapindo akan berantakan. Perlawananwarga Sidoarjo harus diredam melalui jalur politik denganmengambil alih kekuasaan bupati di kawasan itu. Proyek untukmemetieskan kasus lumpur Lapindo tidak boleh gagal. Jika upayamemetieskan kasus lumpur Lapindo ini gagal, bukan tidakmungkin akan berkembang seperti kasus pencemaran di Bhopal,yang setiap tahun diperingati oleh para pegiat lingkungan hidup didunia. Dan itu merupakan aib bagi Lapindo serta grup perusahaanyang menaunginya. Selain itu, upaya menguasai Sidoarjo secara politik inisejatinya menunjukkan bahwa sebenarnya semburan lumpur dikawasan tersebut bukan murni bencana alam. Jika murni bencanaalam, tentu para petinggi Lapindo tidak perlu capek-capek untukmencalonkan diri sebagai Bupati Sidoarjo. Pemerintah SusiloBambang Yudhoyono secara jelas telah menyatakan bahwasemburan lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam, tidak terkaitdengan pengeboran. Lantas apa lagi yang ditakutkan Lapindo? 31
    • VIII. PR Lama Anggota KOMNAS HAM Baru Juli 2012, adalah bulan terakhir bagi anggota Komisi Nasional(Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2007-2012 untukmengemban tugas negara. Lima tahun adalah waktu yang cukuppanjang bagi mereka untuk berkiprah dalam penegakan HAM ditanah air. Dan tidak lama lagi para anggota Komnas HAM periode2007-2012 akan digantikan oleh anggota yang baru. Apresiasi pantas kita berikan pada anggota Komnas HAMperiode 2007-2012 atas perannya dalam penegakan HAM selamalima tahun terakhir ini. Namun ada sebuah pekerjaan rumah (PR)yang ditinggalkan oleh anggota Komnas HAM periode 2007-2012.Dan pekerjaan rumah itu harus diselesaikan oleh anggota KomnasHAM yang baru. Pekerjaan rumah itu adalah menyelesaikan kasusLapindo. Awal tahun 2010 silam, sidang paripurna Komnas HAMsecara aklamasi menyetujui rekomendasi Tim Investigasi KasusLumpur Lapindo untuk membentuk Tim Penyelidikan Proyustisiatentang Pengadilan HAM atas Peristiwa Lumpur Lapindo. Timmenemukan dugaan telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam 32
    • kasus lumpur Lapindo yang mengarah pada kejahatan terhadapkemanusiaan (crimes against humanity). Waktu pun berlalu. Hingga hari-hari terakhir masa kerjaanggota Komnas HAM periode 2007-2012, hasil penyidikanKomnas HAM masih misteri. Komnas HAM yang semuladiharapkan mampu memperkuat posisi korban lumpur dalammemperjuangkan hak-haknya, sepert ikut-kutan loyo ketikaberhadapan dengan kasus lumpur Lapindo. Pertanyaannya kemudian adalah sebegitu sulitkahmenemukan adanya pelanggaran HAM dalam kasus lumpurLapindo? Apakah Komnas HAM harus menunggu hingga lahirsebuah generasi cacat di Porong untuk membuktikan adapelanggaran HAM dalam kasus lumpur Lapindo? Diabaikan hak-hak korban lumpur Lapindo selama lebih dari enam tahun inimenjadi tamparan keras bagi penegakan HAM di tanah air.Dilanggarnya hak-hak kemanusiaan korban lumpur adalah nodahitam dalam penegakan HAM di Indonesia. Tentu bukan hal yang sulit bagi anggota Komnas HAM periode2007-2012 untuk mengetahui penderitaan panjang korban lumpurLapindo. Mereka tentu pernah mendengar kematian Aulia Nadira 33
    • Putri, bayi 3,5 bulan, yang meninggal akibat terlalu seringmenghirup gas beracun dari lumpur Lapindo. Anggota Komnas HAM periode 2007-2012 tentu juga pernahmendengar kisah pilu yang dialami oleh Purwaningsih dan DedyPurbianto. Pada awal September 2010 silam, dua orang itu harusdirawat di rumah sakit. Sekujur tubuh mereka mengalami lukabakar yang cukup serius. Semburan gas liar yang mengandungmetan dari lumpur Lapindo tiba-tiba terbakar dan melukai tubuhmereka berdua. Dan menjelang enam tahun semburan lumpur Lapindo,ancaman bagi warga Sidoarjo bukan hanya munculnya semburangas liar yang mudah terbakar, namun juga makin meluasnyapenurunan tanah di Porong. Kini penurunan tanah di kawasan itumulai membahayakan konstruksi rumah. Rumah yang tidaktenggelam lumpur Lapindo pun berpotensi roboh secara berlahan.Praktis, warga Porong seperti menghitung hari untuk menjadipengungsi. Anggota Komnas HAM periode 2007-2012 juga tentu sudahmengetahui semburan lumpur Lapindo juga berdampak padameningkatnya jumlah anak yang putus sekolah. Dan mereka tentu 34
    • sudah paham bahwa memperoleh pendidikan yang layak adalahbagian dari hak asasi manusia. Anggota Komnas HAM periode 2007-2012 tentu memahamibahwa dari serangkaian kejadian di atas menunjukan bahwasemburan lumpur Lapindo bukan hanya sekedar hilangnya rumahdan tanah. Tapi juga telah mengancam keselamatan hidup wargadan juga pemenuhan hak-hak warga lainnya. Anggota KomnasHAM periode 2007-2012 tentu tidak harus diajari bahwa komponenHAM bukan hanya hak sipil dan politik tapi juga hak ekonomi,sosial dan budaya (Ekosob). Pertanyaan berikutnya, tentu saja adalah mengapa AnggotaKomnas HAM 2007-2012 belum juga menuntaskan kasus Lapindo?Apakah ada diantara anggota Komnas HAM periode 2007-2012yang sedeng ‘masuk angin’ sehingga membiarkan penyelesaiankasus Lapindo dari sisi HAM tidak tuntas? Entahlah. Yang jelas sekarang ini, kasus Lapindo telahmenjadi pekerjaan rumah terberat bagi anggota Komnas HAMperiode 2012-2017. Kini, mereka harus melihat serangkaian faktadari kasus Lapindo itu dari sudut pandang lain. Karena menurutkaidah HAM, pemerintah yang memiliki tanggungjawab untuk 35
    • menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warganya,maka anggota Komnas HAM yang baru harus mengarahkan pisauanalisisnya pada serangkaian kebijakan pemerintah yang telahmereduksi persoalan ganti rugi hanya menjadi sekedar jual beliaset tanah dan rumah. Anggota Komnas HAM baru harus segera membongkar semuakebijakan pemerintah yang pernah dikeluarkan terkait kasusLapindo. Mereka harus menganalisa sejauh mana kebijakan-kebijakan itu berpontensi memicu pelanggaran HAM. Dari titiktolak itulah kemudian dapat diketahui sejauh mana peranpemerintah dalam dugaan terjadinya pelanggaran HAM kasusLapindo. Selagi matahari masih bersinar, di saat itu pulalah masih adaharapan. Tidak berlebihan bila kita semua berharap pada anggotaKomnas HAM yang baru dalam penyelesaian kasus Lapindo. Kita berharap anggota Komnas HAM yang baru dapatmembuat trobosan hukum untuk menyelamatkan warga Porong,Sidoarjo dari penderitaan panjangnya. Enam tahun adalah waktuyang terlampau panjang bagi warga Porong, Sidoarjo untuk terus 36
    • menderita akibat kasus Lapindo. Semoga kali ini anggota KomnasHAM yang baru tidak mengecewakan harapan korban lumpur. 37
    • IX. Lho Lapindo Mau Ngebor Lagi? Berita mengejutkan itu datang dari Sidoarjo. Salah satu mediamassa di Jakarta (26/2/2011) menuliskan bahwa Lapindo akanmenambah titik eksplorasi di Desa Kalidawir, KecamatanTanggulangin, yang hanya berjarak beberapa kilometer dari pusatsemburan lumpur. Baru kemarin rasanya, semburan lumpur Lapindomenghancurkan kehidupan warga Porong, Sidoarjo. Semburanlumpur itu masih menyisakan duka yang amat dalam bagi wargaSidoarjo. Rumah, tanah dan juga harapan warga Porong, Sidoarjountuk hidup layak seperti warga lainnya seakan hilang begitumuncul semburan lumpur Lapindo. Di saat air mata masih basah, di saat luka masih mengangaitu Lapindo memiliki rencana kembali melakukan eksplorasiminyak dan gas bumi (migas) di wilayah itu. Dari sisi ekonomimungkin eksplorasi itu layak. Karena Provinsi Jawa Timur memangterkenal sebagai penopang migas secara nasional. Menurut catatan Walhi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur,menopang 40 % kekayaan minyak dan gas (migas) nasional dengan 38
    • 28 Blok Migas dalam tahap eksplorasi. Salah satunya adalah BlokBrantas, yang memiliki 49 sumur yang tersebar di 3 KabupatenJawa Timur (Sidoarjo 43 sumur, 4 sumur di Mojokerto dan 2sumur di Pasuruan). Pertanyaanya kemudian adalah, meskipun secara ekonomilayak, namun apakah secara sosial, rencana Lapindo untukkembali melakukan pengeboran eksplorasi itu juga layak? MengapaLapindo seperti mengabaikan kejadian semburan lumpur yangterjadi pada tahun 2006 silam? Keberanian Lapindo untuk kembali merencanakan eksplorasipengeboran baru di Sidoarjo setidaknya didasarkan oleh duaalasan. Pertama, pemerintah sudah begitu meyakini bahwasemburan lumpur Lapindo adalah bencana alam dan tidak terkaitpemboran. Keyakinan pemerintah itu kemudian mendapat angin segarsetelah ditolaknya gugatan perdata Walhi dan YLBHI. Keyakinanitu semakin tak tergoyahkan ketika Kepolisian Daerah (Polda) JawaTimur menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)kasus pidana Lapindo. 39
    • Keyakinan itu seakan mengabaikan dokumen rahasia Medco,mitra Lapindo dalam mengeksplorasi migas di Blok Brantas, yangmenyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo terkait denganaktivitas pengeboran. Bahkan laporan audit BPK dan pendapatmasyoritas pakar pengeboran internasional yang menyatakan halyang sama pun diabaikan oleh pemerintah. Kuatnya keyakinan pemerintah bahwa semburan lumpurLapindo adalah bencana alam dan tidak terkait degan pengeboranjuga tercermin dari munculnya wacana dari pemerintah untukmenjadikan kawasan semburan lumpur sebagai tempat wisatageologi. Pesan dari munculnya wacana itu sangat jelas. Bahwasemburan lumpur Lapindo justru membawa berkah bagi masyarkatsekitar. Kawasan yang terkena semburan dapat menjadi tempatwisata. Dan itu artinya akan mendatangkan uang. Jadi tidak perluada yang ditakutkan lagi jika ada eksplorasi migas lanjutan dikawasan itu. Kalaupun nanti terjadi kecelakaan pengeboran, tohakan tetap bisa membawa berkah bagi masyarakat sekitar. Kuatnya keyakinan pemerintah bahwa semburan lumpurLapindo adalah bencana alam juga terlihat dari pola penanganan 40
    • dampak dari semburan lumpur itu. Dalam penanganan dampaksemburan lumpur, persoalan ganti rugi telah dibelokan menjadisekedar persoalan jual beli aset. Apa ini artinya? Artinya, jika persoalan jual beli aset itu selesai maka selesaipulalah kasus Lapindo ini. Dan karena sudah selesai kasusnyamaka tidak ada alasan lagi untuk mempermasalahkan ekplorasimigas baru di kawasan itu. Benar saja. Wakil Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral(ESDM) Widjajono Partowidagdo pun menawarkan kepada Lapindountuk kembali melakukan eksplorsai bila sudah menyelesaiakpersoalan jual beli aset korban lumpur. Di sebuah Koran TEMPO(9/11/2011), sang wakil menteri itu menawarkan kepada Lapindountuk melanjutkan eksplorasi minyak dan gas (migas) di Sidoarjo.Menurutnya ladang minyak di Sidoarjo, yang kini terendamlumpur, pasti berpotensi memiliki cadangan migas. Namun sayang, sepertinya pemerintah lebih tergiur terhadapkekayaan migas di Sidoarjo daripada harus menjaga keberlanjutankehidupan warganya. Warga Sidorajo seperti diposisikan hanyasebatas angka statistik, bukan manusia seutuhnya yang harusdilindungi hak-haknya. Padahal jika pemerintah mengutamakan 41
    • keselamatan warga Sidoarjo maka, yang dilakukan adalahmelakukan moratorium terhadap segala bentuk eksplorasi daneksploitasi migas di Sidoarjo. Kehancuran ekologi di Sidoarjo harusdipulihkan seperti semula sebelum ijin baru untuk eksplorasi daneksploitasi migas kembali diterbitkan. 42
    • X. Pembelajaran Singkat Kasus Lapindo Pembelajaran yang utama dari kasus Lapindo ini adalah,pentingnya menempatkan keselamatan warga negara di ataskepentingan bisnis industri tambang. Negara memiliki kekuasaanuntuk melindungi keselamatan dan masa depan warganya. Dankekuasaan itu harusnya digunakan. Seandainya kedepan adakejadian yang serupa dengan kasus Lapindo maka, negara haruslebih kuat. Negara tidak boleh kalah dengan kepentingan bisnis. Semburan lumpur di Sidoarjo tidak boleh terulang dan terjadidi kawasan lainnya. Warga yang berada di kawasan yang akandijadikan daerah eksplorasi dan eksploitasi tambang harus kritisterhadap segala resiko yang terjadi akibat operasionalpertambangan. Warga harus menggunakan hak – haknya untukmengetahui secara detail rencana operasional tambang, bukansekedar rencana pengelolaan lingkungan hidup. Dan, perlawanan ini belum selesai...................... 43
    • Bahan Bacaan1. http://www.detiknews.com/read/2011/01/25/183531/155444 3/10/ical-korban-lumpur-lapindo-jadi-miliarder2. http://korbanlumpur.info/kisah/kisah-korban/807-terbakar-gas- metan-setahun-korban-lapindo-diabaikan.html3. http://www.investor.co.id/bedahemiten/era-konvergensi-di-mata- bakrie-telecom/88674. http://www.youtube.com/watch?v=F9H1X8cMaoE5. http://www.youtube.com/watch?v=vLlvU9pcVZU6. http://nasional.vivanews.com/news/read/180457-lumpur- sidoarjo-bukan-karena-pengeboran7. http://video.vivanews.com/read/11227-wawancara-dengan- pakar-geologi-rusia-tentang-penyebab-lumpur-sidoarjo8. http://korbanlumpur.info/berita/lingkungan/705-pakar-bantah- ilmuwan-rusia-90-persen-yakin-semburan-lapindo-akibat- pemboran-.html9. http://www.facebook.com/korbanlumpur.info?sk=wall10. http://www.facebook.com/group.php?gid=2608334051811. http://twitter.com/#!/korbanlapindo12. http://www.causes.com/causes/333125?m=faf1a93213. http://www.facebook.com/#!/pages/VIVAnews-dot- COM/72076019043?sk=wall14. http://www.facebook.com/#!/VIVAnewscom15. http://www.slideshare.net/indoleaks/anwar-nasution-lapindo http://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2009/6/17/200 9617151210657572TriTech_Lukman_report_- _East_Java_Well_Blow-out_Assessment_- _Preliminary_Report_Document.pdf, http://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2009/6/17/200 9617151816979683Final%20Report%20Sidoarjo%20Neil%20Ada ms.pdf16. http://korbanlumpur.info/berita/lingkungan/378-konferensi- aapg-cape-town--lapindo-penyebab-semburan-lumpur-panas.html 44
    • Sekilas tentang Penulis Firdaus Cahyadi dilahirkan di Magetan, 1975. Menghabiskan waktu sekolah dari TK hingga SMA di Kabupaten Magetan. Selepas dari SMA Negeri Maospati, Magetan pada tahun 1994, penulis melanjutkan sekolah di Fakultas Teknologi Industri (FTI), tepatnya pada jurusan Teknik Mesin, Institut TeknologiSepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Namun kuliah di ITS hanyabertahan hingga dua tahun.Tahun 1996, penulis melanjutkan kuliah S-1 pada jurusan TeknikKelautan/Oceanography di Universitas Hang Tuah Surabaya. Selamakuliah penulis aktif di organisasi ekstra maupun intra kampus.Di organisasi ekstra kampus, penulis pernah aktif di HimpunanMahasiswa Islam (HMI). Penulis pernah mengikuti Latihan Kader (LK)ke-1 HMI yang diselenggarakan oleh Komisariat Hukum HMIUniversitas Airlangga Surabaya.Selanjutnya penulis lebih banyak aktif di organisasi intra kampus.Penulis pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas TeknologiKelautan (FTK) Universitas Hang Tuah, Surabaya pada periode 1998-1999. Menjadi Redaktur Pelaksana Tabloid Hang Tuah Post periode1999-2000.Selain itu, pada tahun 1998, penulis juga aktif kesatuan aksi HangTuah Pro Demokrasi. Sebuah kelompok aksi mahasiswa UniversitasHang Tuah Surabaya yang dibentuk untuk mendesakan perubahankebijakan politik pada rejim Orde Baru. 45
    • Setamat kuliah di Universitas Hang Tuah, Surabaya pada tahun 2001,penulis bekerja menjadi wartawan di desk politik pada mingguanDIALOG di Jakarta. Selanjutnya penulis juga pernah bekerja sebagaiTechnical Officer di sebuah perusahaan pelayaran.Merasa tak puas bekerja di perusahaan swasta, penulis menjajakiuntuk menjadi pekerja sosial. Penulis pun memilih menjadi relawan diLSM Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nasional.Selepas menjadi relawan di WALHI, penulis sempat menjadi ProgramManager di untuk Clean Air Project Jakarta. Selepas itu pernahmenjadi Konsultan Policy Reform di SwissContact, sebuah lembagadonor dari Swiss. Selepas dari SwissContact, penulis bekerja diYayasan SatuDunia sebagai Knowledge Manager hingga kini. Selainitu, penulis juga aktif sebagai koordinator Kelompok Kerja (Pokja)Polusi Udara di Kaukus Lingkungan Hidup-Jakarta.Selain bekerja di Yayasan SatuDunia, penulis juga menjadi penelitifreelance untuk isu informasi dan pembangunan berkelanjutan. Sejaktahun 2005 hingga kini, penulis juga aktif menulis di kolom opini diberbagai media massa cetak nasional dan daerah, seperti pada HarianKOMPAS, Harian Bisnis Indonesia, Koran TEMPO, Harian KONTAN,Harian SOLO POS dan juga di majalah anak-anak. Isu yang seringditulis oleh penulis seputar persoalan Lingkungan Hidup, Sosial,Informasi dan Pengetahuan.Saat ini penulis sedang merintis sebuah bisnis sosial. Sebuah bisnisyang tidak sekedar mendapatkan profit secara ekonomi namunmembawa ‘virus-virus’ perubahan sosial yang lebih adil bagi kehidupanmasyarakat di masa mendatang. Sebuah mimpi yang sedangdiupayakan menjadi sebuah kenyataan. 46