SMA Model SKM-PBKL-PSB 08.00-09.45 Skenario Pembahasan : Penyajian-Tanya Jawab-Kesimpulan Penyelenggaraan SKM Peneyelengga...
Jika kita tak dapat mengakhiri perbedaan yang ada. Paling tidak, marilah kita menciptakan dunia yang tentram dalam kondisi...
Konsep & Strategi Implementasi S M A  M O D E L SKM-PBKL-PSB Sekolah Kategori Mandiri Pendidikan Berbasis Keunggulan L...
Konsep dan Strategi Implementasi SMA Model SKM-PBKL-PSB Konsep PBKL Konsep SKM Konsep PSB Program dan Strategi  Implementa...
PP 19/2005 Standar Nasional Pendidikan Tujuan:   menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan  kehidupan ba...
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sekolah Kategori Standar Sekolah Kategori Mandiri 2013 RSKM/RSSN RPBKL RPSB 3.252 ...
Landasan Pelaksanaan SMA Model SKM-PBKL-PSB mengacu pada UU, PP, Permendiknas, Renstra yang berkaitan dengan SNP, SKM, PBK...
Acuan Operasional SKM Kewajiban satuan pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan  PP  No .  19 / 2005, Pasal 94,...
Acuan Operasional PBKL Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal   merupakan satuan pendidikan  ya ng telah memenuhi  SN...
Acuan Operasional PBKL Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam asp...
Acuan Operasional PSB Kewajiban satuan pendidikan memiliki buku dan sumber belajar lainnya antar lain jurnal, majalah, art...
Tugas dan Fungsi Dit. Pembinaan SMA Tugas :  Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis,...
Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menj...
1. Memberikan pendampingan/pembinaan kepada sekolah untuk mewujudkan  SKM  yang menyelenggarakan  pendidikan berbasis keun...
1. Terlaksananya  pendampingan/pembinaan  oleh Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi ,  dan Dinas Pendidikan Kabup...
SMA Model SKM-PBKL-PSB  adalah SMA yang telah memenuhi/hampir memenuhi 8 (delapan) SNP, menyelenggarakan Pendidikan Berbas...
Profil SMA Model SKM-PBKL-PSB 1. Standar Isi a. Memiliki dokumen KTSP yang didukung dengan dokumen hasil analisis kontek s...
b. Melaksanakan proses pembelajaran  sesuai dengan persyaratan rombongan belajar (32 peserta didik), beban kerja minimal g...
5. Standar Sarana dan Prasarana a. Memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar .   b. Memiliki ...
6. Standar Pengelolaan a. Memiliki dokumen perencanaan program berupa Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Keg...
f. Melaksanakan rencana kerja bidang sarana dan prasarana meliputi pemenuhan, pendayagunaan, pemeliharaan sarana dan prasa...
Segmen 2 n. Memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, akunt...
Permendiknas 8 SNP Instrumen  Analisis Kondisi Juknis KTSP & Penyusunan Program  Kerja KTSP, RKJM,  dan RKAS Instrumen...
Dit. Pembinaan SMA Dinas Pendk. Prov. Dinas Pendk. Kab./Kota Dukungan Eksternal SMA Model SKM-PBKL-PSB 1.  Kebijakan SMA M...
Verifikasi Calon SMA Model  SKM-PBKL-PSB Penyusunan  Draf Program  SMA Model  SKM-PBKL-PSB   Sosialisasi, Asistensi, dan S...
Tingkat Nasional : 1. Penyusunan perangkat pendukung 2. Pemilihan dan penetapan 132 SMA (verifikasi) 3. Sosialisasi tingka...
Tingkat Kabupaten/Kota : 1. Rekomendasi calon SMA Model 2. Sosialisasi program pembinaan SMA Model  3. Pembinaan manajeria...
Pembiayaan pelaksanaan program implementasi SMA Model SKM-PBKL-PSB yang berkaitan dengan inventarisasi kondisi;  S osialis...
1. SMA Model SKM-PBKL-PSB merupakan program bersama Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupa...
5. Penyebaran jumlah SMA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak merata, sehingga pemilihan SMA Model dilakukan secar...
Terima Kasih Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen Direktorat Pembinaan SMA
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

1. sma model skm pbkl-psb, rev yogya,11-14 apr 10

3,312

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,312
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
225
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1. sma model skm pbkl-psb, rev yogya,11-14 apr 10

  1. 1. SMA Model SKM-PBKL-PSB 08.00-09.45 Skenario Pembahasan : Penyajian-Tanya Jawab-Kesimpulan Penyelenggaraan SKM Peneyelenggaraan PBKL 10.00-11.15 11.15-12.30 Konsep & Strategi Implemenmtasi PSB
  2. 2. Jika kita tak dapat mengakhiri perbedaan yang ada. Paling tidak, marilah kita menciptakan dunia yang tentram dalam kondisi berbeda itu.” John F. Kennedy, Mantan Presiden AS
  3. 3. Konsep & Strategi Implementasi S M A M O D E L SKM-PBKL-PSB Sekolah Kategori Mandiri Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Pusat Sumber Belajar Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen Direktorat Pembinaan SMA
  4. 4. Konsep dan Strategi Implementasi SMA Model SKM-PBKL-PSB Konsep PBKL Konsep SKM Konsep PSB Program dan Strategi Implementasi PSB Panduan Pengelolaan PSB Panduan Website Panduan BA - TIK Panduan BU - TIK Panduan Kemitraan Panduan Bimtek Sup. dan Evaluasi Modul Materi Panduan Penyelenggaraan PBKL 1. Pola Pembinaan SKM dan PBKL 2. Juknis Pembinaan Implementasi KTSP Panduan Penyelenggaraan SKM Panduan dan Instrumen Verifikasi-Supervisi dan Evaluasi SMA Model SKM-PBKL-PSB Juknis Penyusunan Program Kerja Sekolah 3 4 Juknis KTSP Peta 55 Naskah Pendukung SKM - PBKL - PSB - KTSP Tahun 2010 132 SMA Semua SMA Sekolah Nasional Konsep © 2010,Dit. Pembinaan SMA
  5. 5. PP 19/2005 Standar Nasional Pendidikan Tujuan: menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat F ungsi : sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu M aksud : m emacu pengelola dan penyelenggara satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu Standar Isi, 2. SKL, 3. Standar Proses, 4. Standar Pengelolaan, 5. Standar Sarana dan Prasarana, 6. Standar Pembiayaan, 7. Standar Pendidik dan Tendik, 8. Standar Penilaian 8 SNP Sekolah Kategori Standar Sekolah Kategori Mandiri Sekolah Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Sekolah Bertaraf Internasional Latar Belakang
  6. 6. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sekolah Kategori Standar Sekolah Kategori Mandiri 2013 RSKM/RSSN RPBKL RPSB 3.252 SMA SMA Model SKM-PBKL-PSB 132 SMA ? 100 SMA 33 SMA Mendorong sekolah mengupayakan pemenuhan SNP 2. Mempercepat p encapaian profil RSKM /RSSN, PBKL , dan RPSB Mewujudkan bentuk SKM, PBKL , dan PSB M engintegrasikan SKM, PBKL , dan PSB dalam 1 (satu) SMA Memprogramkan pembinaan lanjutan RSKM/RSSN, RPBKL, dan RPSB secara komprehensif dalam satu SMA 441 SMA PP 19/2005 : SNP
  7. 7. Landasan Pelaksanaan SMA Model SKM-PBKL-PSB mengacu pada UU, PP, Permendiknas, Renstra yang berkaitan dengan SNP, SKM, PBKL , dan PSB : UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan PP No. 48/2008 tentang Pembiayaan Pendidikan PP No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Semua Permendiknas yang mengatur pelaksanaan 8 SNP Renstra Kemendiknas 2010-2014
  8. 8. Acuan Operasional SKM Kewajiban satuan pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan PP No . 19 / 2005, Pasal 94, Butir b) paling lambat 7 (tujuh) tahun setelah berlakunya PP tersebut. K epentingan p emerintah untuk memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi SNP dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi SNP b erkaitan dengan diberlakukannya SNP . Kewajiban p emerintah untuk melakukan p engkategorian sekolah/ madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi SNP ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi SNP ke dalam kategori standar . Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar dalam upaya meningkatkan diri menuju kategori mandiri .
  9. 9. Acuan Operasional PBKL Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan ya ng telah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan atau komparatif daerah. Pemerintah kabupaten/kota mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal . Keunggulan lokal dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain . Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan atau komparatif daerah .
  10. 10. Acuan Operasional PBKL Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik . Kurikulum SMA atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal . Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal . Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah ter akreditasi . Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal dapat dirintis pemenuhannya oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM dan sedang dalam proses memenuhi SNP .
  11. 11. Acuan Operasional PSB Kewajiban satuan pendidikan memiliki buku dan sumber belajar lainnya antar lain jurnal, majalah, artikel, website , dan compact disk . Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik . Sekolah mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien , dan akuntabel . Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk mempermudah dalam berbagi informasi dan pengetahuan antar peserta didik dan tenaga kependidikan . Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK pada pendidikan dasar dan menengah .
  12. 12. Tugas dan Fungsi Dit. Pembinaan SMA Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas . Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas ; b. Penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pembinaan SMA; c. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan SMA.
  13. 13. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional . Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah . Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal .
  14. 14. 1. Memberikan pendampingan/pembinaan kepada sekolah untuk mewujudkan SKM yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran , dan manajemen sekolah . 2. Menjalin kerja sama dan meningkatkan peran serta pemangku kepentingan ( stakeholder) pendidikan di SMA, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memenuhi SNP, dan menerapkan PBKL serta memfungsikan PSB di sekolah . 3. Mewujudkan SMA Model SKM-PBKL-PSB untuk dapat digunakan sebagai rujukan bagi SMA yang akan memenuhi SNP dan menyelenggarakan PBKL dan PSB . T u j u a n
  15. 15. 1. Terlaksananya pendampingan/pembinaan oleh Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi , dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terhadap SMA Model SKM-PBKL-PSB dalam mewujudkan SMA Model SKM-PBKL-PSB ; 2. Terlaksananya kerjasama antara Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya dan berperan serta dalam pelaksanaan program SMA Model SKM-PBKL-PSB . 3. Terwujudnya 132 SMA Model SKM-PBKL-PSB yang dapat dijadikan rujukan dalam pemenuhan SKM, penyelenggaraan PBKL dan PSB . 4. Terpahaminya Konsep dan Strategi Implementasi SMA Model SKM-PBKL-PSB sekaligus sebagai acuan oleh institusi pembina, pemangku kepentingan , dan SMA lain yang berkeinginan mencapai SKM serta melaksanakan PBKL dan PSB . Hasil yang Diharapkan Segmen 1
  16. 16. SMA Model SKM-PBKL-PSB adalah SMA yang telah memenuhi/hampir memenuhi 8 (delapan) SNP, menyelenggarakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL), dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Bukan Pengkategorian SMA Strategi Pembinaan Pemenuhan SNP Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pusat Sumber Belajar Standar Pengelolaan PBKL Standar Sarpras Standar Pembiayaan Standar Pendidik dan Tendik Dukungan Eksternal Dukungan Eksternal Dukungan Internal Dukungan Internal Standar Penilaian SMA Model SKM-PBKL-PSB
  17. 17. Profil SMA Model SKM-PBKL-PSB 1. Standar Isi a. Memiliki dokumen KTSP yang didukung dengan dokumen hasil analisis kontek s dan dokumen hasil analisis keunggulan lokal . b. Dokumen KTSP telah dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah dengan pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi . 2. Standar Kompetensi Lulusan a. Pencapaian rata-rata KKM peserta didik per mata pelajaran ≥ 75% . b. NIlai kelulusan US minimal sama dengan KKM setiap mata pelajaran . c. Tingkat kelulusan 100% d. Tingkat lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi ≥ 75%. 3. Standar Proses a. Melakukan perencanaan proses pembelajaran berupa silabus, RPP, dan bahan ajar yang disusun sesuai dengan ketentuan dan telah mengintegrasikan PBKL dan TIK.
  18. 18. b. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan persyaratan rombongan belajar (32 peserta didik), beban kerja minimal guru (24 jam tatap muka/ minggu), rasio buku teks untuk peserta didik 1:1 per mapel, rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru 20:1 . c. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP dengan menerapkan kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur sesuai tuntutan KD dengan memanfaatkan perpustakaan dan TIK . d. Melaksanakan pembelajaran PBKL yang terintegrasi dalam mata pelajaran mulok/keterampilan / yang relevan . e. Melaksanakan dan melaporkan pengawasan proses pembelajaran dalam bentuk pemantauan pembelajaran, supervisi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran . 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Memiliki lebih dari 75% pendidik yang telah memenuhi kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan, sertifikasi profesi guru, kompetensi TIK, dan pengembangan bahan ajar . b. Memiliki tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium yang telah memenuhi persyaratan jenis, kualifikasi akademik, dan kompetensi di bidang TIK . c. Memiliki minimal 4 tenaga layanan khusus , yaitu penjaga sekolah, tenaga kebersihan, pengemudi, tukang kebun, pesuruh sesuai dengan persyaratan .
  19. 19. 5. Standar Sarana dan Prasarana a. Memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar . b. Memiliki luas lahan sesuai persyaratan standar (Tabel 4.1 atau 4.2, Permendiknas No. 24/2007) dan secara sah menempati lahan yang telah disetujui untuk peruntukan sekolah . c. Semua bangunan gedung memenuhi persyaratan luas, keselamatan, kesehatan, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat, kenyamanan, sistem keamanan, dan ketersediaan listrik sesuai dengan kebutuhan, serta terpelihara secara berkala . d. Memiliki prasarana sekurang-kurangnya adalah ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tatausaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolah raga yang telah memenuhi persyaratan luas dan kelengkapan sarana . e. Memiliki sarana pendukung PSB berupa website dan perangkat audio visual
  20. 20. 6. Standar Pengelolaan a. Memiliki dokumen perencanaan program berupa Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dikembangkan berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah . b. Memiliki pedoman-pedoman (KTSP , kalender pendidikan/akademik , struktur organisasi sekolah , pembagian tugas di antara guru , pembagian tugas di antara tenaga kependidikan , peraturan akademik , tatatertib sekolah , kode etik sekolah , biaya operasional sekolah) yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional dan struktur organisasi sekolah yang diuraikan secara jelas dan transparan . c. Melaksanakan rencana kerja bidang kesiswaan dalam bentuk memberikan layanan konseling kepada peserta didik; melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk para peserta didik; melakukan pembinaan prestasi unggulan; melakukan pelacakan terhadap alumni dan didukung dengan tersedianya petunjuk proses penerimaan peserta didik . d. Melaksanakan rencana kerja bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran berdasarkan persyaratan yang tertuang dalam KTSP, kalender pendidikan, program pembelajaran, penilaian hasil belajar peserta didik, dan peraturan akademik . e. Melaksanakan rencana kerja bidang pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pemberdayaan, pengangkatan, promosi, penempatan, dan pendayagunaan
  21. 21. f. Melaksanakan rencana kerja bidang sarana dan prasarana meliputi pemenuhan, pendayagunaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan pengelolaan perpustakaan, laboratorium, fasilitas fisik untuk kegiatan ekstrakurikuler . g. Melaksanakan rencana kerja bidang keuangan dan pembiayaan mengacu pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional . h. Melaksanakan rencana kerja bidang budaya dan lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana, iklim , dan lingkungan pendidikan yang kondusif dengan menerapkan tatatertib sekolah, dan kode etik sekolah . i. Melaksanakan rencana kerja bidang peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah dengan sasaran menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan . j. Melaksanakan pengawasan pengelolaan sekolah dalam bentuk pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan . k. Melakukan evaluasi dalam bentuk evaluasi diri, evaluasi pengembangan KTSP, dan evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan . l. Memperoleh sertifikat akreditasi dengan peringkat A . m. Mempunyai kepemimpinan yang terdiri atas Kepala Sekolah dengan dibantu 3 Wakil Kepala Sekolah yang diangkat sesuai dengan ketentuan .
  22. 22. Segmen 2 n. Memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel , dan mudah diakses didukung dengan sumberdaya manusia yang kompeten . 7. Standar Pembiayaan a. Mengalokasikan dan memenuhi biaya investasi, biaya operasi, biaya personal dan non personal . b. Memiliki program dan upaya sekolah menggali dan mengelola serta memanfaatkan dana dari berbagai sumber . c. Membuat laporan pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparan . 8. Standar Penilaian Pendidikan a. Menerapkan prinsip-prinsip penilaian . b. Menerapkan teknik dan instrumen penilaian . c. Menerapkan mekanisme dan prosedur penilaian . d. Menerapkan penilaian oleh pendidik . e. Menerapkan penilaian oleh satuan pendidikan . 9. Kesiapan Sekolah dan Dukungan Eksternal a. Menyatakan kesiapan sebagai SMA Model SKM-PBKL-PSB dengan dukungan penuh dari pendidik, tenaga kependidikan , dan tenaga administrasi . b. Mengupayakan penggalangan dukungan dari eksternal sekolah seperti Komite Sekolah, Dinas Pend . Prov . , Dinas Pend . Kab . /Kota, PT, LPMP/P4TK, asosiasi profesi, dan lain-lain .
  23. 23. Permendiknas 8 SNP Instrumen Analisis Kondisi Juknis KTSP & Penyusunan Program Kerja KTSP, RKJM, dan RKAS Instrumen Supervisi dan Evaluasi Penguasaan Substansi Strategi Implement. 8 SNP Analisis Kesenjangan dan Renc. Tindk. Lanjut KTSP, RKJM, dan RKAS Peningkatan Profil SKM-PBKL-PSB Hasil dan Rekomendasi Mempelajari dan Memahami Dokumen SNP Analisis Kontek dan Skala Prioritas Menyusun KTSP, RKJM, dan RKAS Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Supervisi dan Evaluasi Masukan P r o s e s Keluaran A. Perencanaan B. Pelaksanaan C. Supervisi & Eval. Strategi Pelaksanaan Program SMA Model SKM-PBKL-PSB
  24. 24. Dit. Pembinaan SMA Dinas Pendk. Prov. Dinas Pendk. Kab./Kota Dukungan Eksternal SMA Model SKM-PBKL-PSB 1. Kebijakan SMA Model 2. Pedoman-pedoman SMA Model 3. Bimtek pengemb program SMA Model 4. Pemberi an dan a bantuan block grant 5. Supervisi dan evaluasi 1. Rekomendasi penetapan SMA Model 2. Bantuan teknis, manajerial, pendanaan pemenuhan profil SMA Model 3. Pemantauan, supervisi dan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan program SMA Model 4. Perluasan sasaran SMA Model secara mandiri 1. Rekomendasi penetapan SMA Model 2. Bantuan teknis, manajerial, pendanaan pemenuhan profil SMA Model 3. Pemantauan, supervisi dan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan program SMA Model 4. Perluasan sasaran SMA Model secara mandiri Perguruan Tinggi/P4TK/LPMP/ Dewan Pendidikan dan Pemangku Kepentingan l ainnya antar lain : Kemitraan Pendampingan Konsultasi, koodinasi Narasumber Bantuan material pembelajaran Pengorganisasian SMA Model SKM-PBKL-PSB Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Penilaian Evaluasi
  25. 25. Verifikasi Calon SMA Model SKM-PBKL-PSB Penyusunan Draf Program SMA Model SKM-PBKL-PSB Sosialisasi, Asistensi, dan Sinkronisasi Prog . SMA Model SKM-PBKL-PSB Pelaksanaan Program Kerja 1 Tahun dan Dana Bantuan Block Grant Pemberian Dana Bantuan Block Grant SMA Model SKM-PBKL-PSB Supervisi dan Evaluasi SMA Model SKM-PBKL-PSB Ketercapaian Profil SMA Model SKM-PBKL-PSB Bantuan Teknis, Manajerial, dan Pendanaan Dinas Pendk. Prov./Kab./Kot a Bentuk Pembinaan SMA Model SKM-PBKL-PSB 2010 Terpilih 132 SMA Model Peta kondisi awal SKM, PBKL, PSB 132 SMA menyusun/mengembangkan draf RKJM dan RKAS berdasarkan h a s i l verifikasi Workshop 132 SMA untuk koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi dan MoU BG Penyaluran oleh Dit. Pemb. SMA J u ml ah sesuai kemampuan anggaran Pemerintah Periode pertanggungjawaban untuk 1 tahun pelajaran (Ju l i tahun penerimaan s.d. Juni tahun berikutnya Penggunaan dan pertanggung jawaban mengikuti ketentuan yang berlaku Target hasil tahun ke-3 (Tahun 2012) : 132 SMA berkategori ’Siap SKM’ dan berkategori ’Sangat Baik’ untuk PBKL dan PSB yang dapat digunakan sebagai patok duga ( benchmark ) bagi SMA lain di sekitarnya. Keterlibatan Dinas Pend. Prov. dan Kab/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam pembinaan SMA untuk percepatan pemenuhan SNP, pelaksanaan PBKL, pembelajaran berbasis TIK dan KTSP
  26. 26. Tingkat Nasional : 1. Penyusunan perangkat pendukung 2. Pemilihan dan penetapan 132 SMA (verifikasi) 3. Sosialisasi tingkat prov dan kab/kota 4. Asistensi dan sikronisasi program kerja sekolah Pemberian dana block grant Pengembangan PSB 7. Supervisi dan evaluasi Tingkat Provinsi : 1. Rekomendasi calon SMA Model 2. Sosialisasi program pembinaan SMA Model 3. Pembinaan manajerial dan teknis SMA Model 4. Supervisi dan evaluasi Tingkat Nasional : 1. Pengembangan perangkat pendukung 2. Koord. pembinaan tingkat provinsi dan kab/kota 4. Asistensi dan sikronisasi program kerja sekolah 5. Pemberian dana block grant 6. Supervisi dan evaluasi Pengembangan implementasi PBKL, KTSP, dan PSB Tingkat Provinsi : 1. Pembinaan manajerial dan teknis SMA Model secara terprogram dengan mengalokasikan sumber dana sesuai kebutuhan sekolah Koordinasi pembinaan dengan Dinas Pendk. Kab/Kota dan pemangku kepentingan lainnya Supervisi dan evaluasi 4. Perluasan SMA Model Tingkat Nasional : 1. Koordinasi pembinaan tingkat provinsi dan kab/ kota 2. Asistensi dan sikronisasi program kerja sekolah 3. Pemberian dana block grant 4. Supervisi dan evaluasi Pemantapan implementasi PBKL, KTSP, dan PSB dalam bentuk peningkatan kualitas Tingkat Provinsi : Pembinaan manajerial dan teknis SMA Model secara terprogram dengan mengalokasikan sumber dana sesuai kebutuhan sekolah Koordinasi pembinaan dengan Dinas Pendk. Kab/Kota dan pemangku kepentingan lainnya Supervisi dan evaluasi 4. Perluasan SMA Model Tahapan Pembinaan 2010 : Penataan 2011 : Pengembangan 2012 : Pemantapan
  27. 27. Tingkat Kabupaten/Kota : 1. Rekomendasi calon SMA Model 2. Sosialisasi program pembinaan SMA Model 3. Pembinaan manajerial dan teknis SMA Model 4. Supervisi dan evaluasi Tingkat Sekolah : 1. Penyusunan RKJM dan RKAS dengan prioritas pada stdr. isi, SKL, stdr. proses, stdr. pengel . , stdr. penil, stdr. Pend. & tendik. 2. Mensosialisasikan program SMA Model dan mengupayakan duk ng pemangku kepentingan untuk menjadi bagian dari peningk . mutu sekolah Melaks prog SMA Model dengan tingkat keberhasilan di atas 90% secara kualitatif dan Amat Baik secara kuantitatif Tingkat Kabupaten/Kota : Pembinaan manajerial dan teknis SMA Model secara terprogram dengan mengalokasikan sumber dana sesuai kebutuhan sekolah Koordinasi pembinaan dengan Dinas Pendk. Kab/Kota dan pemangku kepentingan lainnya 3. Supervisi dan evaluasi 4. Perluasan SMA Model Tingkat Sekolah : 1. Penyusunan prog. 2011 dengan prioritas pada stdr. isi, SKL, stdr. proses, stdr. pengelolaan, stdr. penilaian, stdr. pend. dan tendik Pengembangan pelaksanaan PBKL, PSB, dan KTSP Mengkongkritkan bentuk dukungan pemangku kepentingan dalam bentuk dukungan nyata Evaluasi diri terhadap proses dan hasil pelaksanaan SMA Model Tingkat Kabupaten/Kota : 1. Pembinaan manajerial dan teknis SMA Model secara terprogram dengan mengalokasikan sumber dana sesuai kebutuhan sekolah 2. Koordinasi pembinaan dengan Dinas Pendk. Prov dan pemangku kepentingan lainnya 3. Supervisi dan evaluasi 4. Perluasan SMA Model Tingkat Sekolah : 1. Penyusunan program 2012/ 2013) dengan prioritas pada stdr. isi, SKL, stdr. proses, stdr. pengelolaan, stdr. penilaian, stdr. pendidik dan tendik dan standar lain untuk mencapai kondisi memenuhi/hampir memenuhi 8 SNP Peningkatan dan pemantapan kualitas pelaksanaan PBKL, PSB, dan KTSP 2010 : Penataan 2011 : Pengembangan 2012 : Pemantapan
  28. 28. Pembiayaan pelaksanaan program implementasi SMA Model SKM-PBKL-PSB yang berkaitan dengan inventarisasi kondisi; S osialisasi, asistensi , dan sinkronisasi program kerja, pemberian dana bantuan block grant , dan supervisi dan evaluasi dibebankan pada anggaran Dit. Pembinaan SMA tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pembiayaan di luar kegiatan di atas yang berkaitan dengan pemenuhan SNP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibebankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota , dan Sekolah sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Pembiayaan
  29. 29. 1. SMA Model SKM-PBKL-PSB merupakan program bersama Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan mutu SMA melalui pemenuhan SNP yang menerapkan PBKL dan memanfaatkan TIK untuk pembelajaran dan manajemen . 2. Sebagai program bersama, maka pola pembinaan sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini merupakan komitmen bersama sebagai acuan pembinaan dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat . Mempertimbangkan berbagai keterbatasan , seperti pemahaman substansi program, sumber daya manusia , dan infrastruktur pendidikan, maka pelaksanaan program SMA Model SKM-PBKL-PSB dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan . Pengembangan SMA Model SKM-PBKL-PSB merupakan salah satu strategi percepatan pemenuhan SNP sebagai upaya untuk mewujudkan SMA yang telah memenuhi/hampir memenuhi SNP. Berkembangnya SMA Model dapat dijadikan inspirasi bagi sekolah lain di sekitarnya untuk melaksanakan upaya pemenuhan SNP. Kesimpulan
  30. 30. 5. Penyebaran jumlah SMA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak merata, sehingga pemilihan SMA Model dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah sekolah di wilayahnya. 6. SMA Model idealnya dikembangkan di setiap Kabupaten/Kota dengan membina SMA pelaksana Rintisan SKM, Rintisan PBKL, dan Rintisan PSB yang memenuhi persyaratan sebagai SMA Model. Namun kondisi tiap daerah berbeda-beda dalam kesiapan dana, maka bagi daerah yang siap dapat mengembangkan SMA Model dengan pola yang sama seperti yang dikembangkan oleh Dit. Pembinaan SMA. 7. Pemberian dana bantuan block grant pada SMA Model terpilih merupakan dana stimulus untuk membantu sekolah memenuhi sebagian kecil program pemenuhan SNP. 8. SMA Model SKM-PBKL-PSB sebagai sekolah rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya harus siap melayani dan membantu memberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada sekolah dalam pencapaian SNP, pelaksanaan PBKL , dan PSB.
  31. 31. Terima Kasih Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen Direktorat Pembinaan SMA
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×