Sistem sosial budaya indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sistem sosial budaya indonesia

on

  • 24,303 views

 

Statistics

Views

Total Views
24,303
Views on SlideShare
24,303
Embed Views
0

Actions

Likes
4
Downloads
236
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sistem sosial budaya indonesia Sistem sosial budaya indonesia Document Transcript

  • Sistem Sosial Budaya Indonesia: Rangkuman dari Buku NasikunIndonesia adalah sebuah negara dengan struktur dan sistem sosial masyarakat yang sangat majemuk.Adam Kuper dan Jessica Kuper menjelaskan bahwa istilah majemuk telah digunakan untuk menjelaskanmasyarakat yang ditandai dengan pembelahan (cleavages) internal berdasarkan etnis, ras, agama ataubahasa. Sebagai bahan perbandingan tentang negara bangsa yang plural atau majemuk dan yang murni:diantara 150 negara anggota PBB hanya terdapat lebih kurang 10 % saja negara bangsa yang murni.Negara dengan tingkat fragmentasi ekstrim diantaranya adalah Nigeria, Zaire, India, Amerika Latin(negara-negara Asia dan Afrika) dan Negara-negara bekas Uni Soviet, sedangkan negara bangsa yangkurang heterogen adalah Belgia, Swiss dan Kanada.Dalam tinjauan sejarah sebagian dari negara-negara yang terfragmentasi secara ekstrim ditandai olehsejarah masa lalu penaklukan oleh bangsa asing secara kejam, yang diikuti oleh kolonialisme,perbudakan dan kerja paksa serta bentuk-bentuk segmentasi dan ketimpangan yang sangat terlembagaantara kelompok-kelompok etnis atau ras. Sebagian dari proses pembentukan awal ini meninggalkanjejak segmentasi dan kepluralan horizontal dan vertikal pada bentuk masyarakat tersebut setelahnyadengan berbagai implikasi secara sosial, budaya dan politik.Menyimak pengalaman konflik dan integrasi Indonesia dalam berbangsa dan bernegara tidak dapattidak dipengaruhi oleh potensi kemajemukannya yang luar biasa.Potensi keberbedaan secara positifdiakui sebagai suatu kekayaan khasanah budaya, namun juga menyimpan potensi konflik dandisintegrasi.Oleh karenanya relevan untuk mempelajari susunan struktur dari sistem sosial budaya yangmembentuk Indonesia guna memberi dasar pemahaman berbagai persoalan yang dihadapi negara se-plural Indonesia.Secara keseluruhan matakuliah ini memberikan pemahaman dasar dan umum tentang bagaimanamengurai ke dalam konsep-konsep dasar bentuk dan isi dari kemajemukan sistem sosial budayaIndonesia. Materi dan ruang lingkup perkuliahan akan diawali dengan me-review kembali konsep sistem,konsep sistem sosial, konsep sistem budaya, dilanjutkan dengan realitas struktur majemuk masyarakatIndonesia, aspek historis yang mempengaruhi terbentuknya sistem sosial dan sistem budaya Indonesia,aneka nilai orientasi masyarakat Indonesia dan implikasinya pada kehidupan sosial budaya ekonomi danpolitik, dan pendekatan teoritis dalam memahami sistem sosial serta masalah integrasi Nasional.Dengan mengikuti perkuliahan tersebut, maka diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenaisistem sosial dan sistem budaya di Indonesia, menjelaskan aspek historis yang mendasari struktur dansistem sosial budaya masyarakat Indonesia, menjelaskan aspek kemajemukan Indonesia danimplikasinya pada kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan menjelaskan pendekatan teoritisdalam memahami sistem sosial serta masalah integrasi nasional.
  • BAB 1 PENDAHULUAN.Pertempuran yang terjadi dimasa pra-kemerdekaan ataupun pasca-kemerdekaan, telah memberigambaran pada kita apa itu konflik. Peristiwa tersebut merupakan serentetan konflik yang pernahdialami oleh bangsa Indonesia, sehingga menjadikan 17 Agustus 1945 merupakan lembaran sejarahkehidupan bangsa Indonesia. Sebelum dan sesudah itu, bangsa indonesia mengalami pertentangan-pertentangan yang muncul justru dari para tokoh elit sosial-poltik bangsa. Sebelumnya itu, merekasaling membantu untuk mewujudkan Indonesia merdeka.Mereka tak mengedepankan hasrat egomereka masing-masing. Namun setelah itu muncullah peristiwa pemberontakan, yang diawali denganpemberontakan PKI tahun 1948, DI/TII , PRRI-Permesta, G30 S/PKI,dll. Yang berusaha meruntuhkankesatuan NKRI.Keadan itu memiliki makna bahwa “ Bhineka Tunggal Ika “ sesungguhnya hanya teori semata, belumditerapkan secara nyata oleh bangsa ini. Perkataan itu merupakan cita-cita yang masih perlu diwujudkanbagi segenap bangsa kita ini.Akan tetapi, konflik-konflik sosial didalam masyarakat senantiasa memilikikedudukan dan pola masing-masing. Dikarenakan sumber yang menjadi penyebabnya pun memiliki jenisyang tidak sama. Apabila kita disodori pertanyaan : faktor laten apakah yang sebenarnya menjadipenyebab dari munculnya pertentangan yang terjadi diatas, dan apa pula yang menjadi sumber yangbersifat laten bagi konflik-konflik sosial yang mungkin saja terjadi di Indonesi dikelak kemudian hari?Hanya melalui pemahaman yang mendalam mengenai sumber penyebabnya, maka konflik sosialinternal bangsa akan dapat kita hindari. Secara psikologis kita memiliki kecenderungan untuk menekankenyataan-kenyataan tersebut ke dalam dunia bawah sadar kita, bukan saja kita mengira bahwa dengandemikian kita akan dapat terhindar dari konflik yang lebih tajam, namun sesungguhnya kita iidakmenyukai kenyataan tersebut. Konflik yang terjadi diantara sesama kita adalah sesuatu yang menodaijiwa dan semangat gotong-royong yang kita muliakan, sesuatu yang menodai jiwa dan semangatBhineka Tunggal Ika yang kita junjung tinggi.Yang tidak pernah kita sadari adalah, mekanisme psikologis seperti itu akan membawa kita berlarut-larut kedalam konflik yang berkepanjangan, dan sulit untuk dipecahkan. Sehingga kita akan kehilangankepekaan kita terhadap perkembangan-perkembangan yang akan dapat memecahkan konflik.Sementara kita terpesona dengan anggapan bahwa konflik yang terjadi akan dapat kita atasi dengangotong-royong dan semangat Bhineka Tunggal Ika, kita akan terkejut dengan kenyataan bahwa konflikyang terjadi secara tiba-tiba menjadi dahsyat. Dengan menyadari akan adanya konflik-konflik sosial yangbersifat laten di dalam masyarakat kita, memungkinkan kita untuk mencari faktor-faktor penyebabnya.
  • BAB II PENDEKATAN TEORITIS.Sudut pendekatan yang perlu mendapatkan perhatian pertama kali adalah sebuah pendekatan yangsangat berpengaruh dikalangan para ahli sosiologi selama beberapa puluh tahun terakhir ini.Pendekatan tersebut menganggap bahwa masyarakat , sesungguhnya terintegrasi atas dasarkesepakatan antar anggota mereka. Ia memandang masysarakat sebagai suatu sistem yang secarafungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Oleh karena sifatnya, yang demikian, makaaliran pemikiran tersebut disebut sebagai Integration approach, order approach, equilibrium approach,atau dengan lebih populer disebut sebagai structural-functional approach. (Selanjutnya disebutpendekatan fungsional struktural atau fungsionalisme-struktural). Teori-teori yang mendasarkan diripada sudut pendekatan tersebut, biasa dikenal pula sebagai integration theories, order theoris,equilibrium theories, atau lebih dikenal sebagai teori-teori fungsional struktural.Pendekatan fungsionalisme struktural sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Parsons dan parapengikutnya, dapat kita kaji melalui sejumlah anggapan dasar mereka sebagai berikut : 1. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. 2. Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik. 3. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. 4. Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi di dalam jangka yang panjang keadaan tersebut akan teratasi dengan sendirinya pada akhirnya, melalui penyesuaian-penyesusaian dan proses institusionalisasi. 5. Perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melalui penyesuaian-penyesuaian, dan tidak secara revolusioner. 6. Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan: penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut, terhadap perubahan- perubahan yang datang dari luar ( extra systemic change ): pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional: serta penemuan-penemuan baru oleh anggota masyarakat. 7. Faktor paling penting yang memiliki daya menintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.Dengan cara lain dapat dikatakan, bahwa suatu sistem sosial, pada dasarnya, tidak lain adalah suatusistem daripada tindakan-tindakan. Ia terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagaiindividu, yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, melainkan tumbuh dan berkembang diatas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat. Yang palingpenting di antara berbagai standar penilaian umum tersebut, adalah apa yang kita kenal sebagai norma-norma sosial. Norma-norma sosial itulah yang sesungguhnya membentuk struktur sosial. Equilibriumdari suatu sistem sosial terjaga oleh beberapa proses dan mekanisme sosial. Dua macam mekanismesosial yang paling penting untuk mengendalikan hasrat masyarakat pada tingkat dan arah yang menuju
  • terpeliharanya kontinuitas sistem sosial, adalah mekanisme sosialisasi dan pengawasan sosial ( socialcontrol ).Parson dan para pengikutnya tidak dapat dikatakan telah berhasil membawa pendekatan fungsionalismestrukturalketingkat perkembangan yang lebih berpengaruh pada pertumbuhan teori-teori sosiologihingga saat ini. David Lockwood mengritik pendapat Parson, kita dapat menyaksikan betapa pendekatanfungsionalisme struktural terlalu menekan berdasarkan pada peranan unsur normatif dan tingkah lakusosial, khususnya pada proses-proses dimana keinginan seseorang diatur secara normatif untukmenjamin kesetabilan sosial.Tata tertib dan konflik adalah dua kenyataan yang melekat bersama-samadi dalam setiap sistem sosial. Adanya tata tertib sosial bukan berarti akan hilangnya konflik dimasyarakat. Sebaliknya, lahirnya tata tertib sosial justru menggambarkan adanya konflik yang bersifatpotensial di dalam setiap masyarakat.Anggapan awal bahwa setiap sistem sosial memiliki kecenderungan untuk mencapai stabilitas atauequilibrium di atas konsensus para anggota masyarakat akan nilai-nilai umum tertentu, mengakibatkanpara penganut pendekatan fungsionalisme struktural kemudian menganggap bahwa disfungsiketegangan,penyimpangan sosial yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahankemasyarakatan dalam bentuk tumbuhnya diferensiasi sosial yang semakin kompleks, adalah akibatdaripada pengaruh faktor-faktor yang datng dari luar. Pandapat seperti itu mengesampingkan kenyataansebagai berikut: 1. Setiap struktur sosial, di dalam dirinya sendiri, mengandung konfli-konflik dan kontradiksi yang bersifat internal, yang pada saatnya akan menjadi sumber terjadinya perubahan sosial. 2. Reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar ( extra-systemic change ) tidak selalu bersifat adjustive. 3. Sistem sosial, dalam jangka panjang juga akan mengalami konflik sosial yang bersifat visious circle. 4. Perubahan sosial tidak selalu terjadi secara gradual melalui adaptasi yang lunak, akan tetapi juga dapat terjadi secara revolusioner.Oleh karena itu ia mengabaikan kenyataan itu, maka pendekatan fungsionalisme struktural dipandangoleh para ahli sosioligi sebagai pendekatan yang bersifat reaksioner, dan oleh karenanya dianggapkurang mampu menganalisis masalah perubahan kemasyarakatan. Pendekatan tersebut dianggapmengabaikan kenyataan bahwa konflik dan kontradiksi intern dapat merupakan sumber tejadinyaperubahan dalam masyarakat, tetapi sistem sosial terkadang tidak selalu mampu beradaptasi terhadapperubahan yang datang dari luar.Terkadang sistem sosial memang dapat menyesuaikan terhadapperubahan-perubahan yang datang dari luar tanpa terjadinya disintegrasi sosial. Namun tidak jarang,sistem sosial akan menolak perubahan yang datang dari luar, baik secara status quo ataupun dengantindakan reaksioner. Keadaan tersebut berimbas akan terjadinya disfungsional pada bagian-bagiantertentu, yang akan menimbulkan ketegangan sosial. Apabila faktor eksternal tersebut berpengaruhkuat terhadap bagian-bagian sistem sosial, maka disfungsi dan ketegangan akan tumbuh secarakomulatif serta mengundang terjadinya perubahan sosial yang bersifat revolusioner.
  • Sementara conflic approach masih dapat kita bedakan, yakni structuralist-Marxist dan structural-Non-Marxist. Berdasarkan dari fungsionalisme struktural, maka pandangan pendekatan konflik berpangkalpada anggapan-anggapn dasar sebagai berikut: 1. Setiap masyarakat selalu berada pada proses perubahan yang tak pernah berujung, bisa dikatakan bahwa perubahn sosial merupakan gejala yang melekat pada masyarakat. 2. Konflik merupakan gejala yang identik dengan masyarakat. 3. Setiap unsur dalam masyarakat, memberikan potensi terjadinya integrasi dan perubahan sosial. 4. Setiap masyarakat, didominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain.Bentuk pengendalian konflik sosial yang pertama dan paling penting adalah apa yang disebut konsiliasi (conciliation ). Pengendalian tersebut terwujud dalam lembaga yang memungkinkan tumbuhnya poladiskusi, dan pengambilan keputusan antar pihak yang berlawanan mengenai persoalan yangdipertentangkan. Dalam hal itu,bermaksud agar lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi setidaknyaempat hal, yaitu: 1. Lembaga tersebut harus bersifat otonom. 2. Lembaga tersebut harus berifat monopolistis didalam masyarakat. 3. Peranan lembaga harus mengikat dan memaksa, dapat dikatakan sebagai pengendali sosial. 4. Lembaga yang bersangkutan harus bersifat demokratis.Tanpa keempat hal tersebut,konflik akan menjadi semakin bertambah rumit,dan akan semakin sulituntuk dipecahkan. Namun,hal tersebut dapat diatasi apabila kelompok yang berkonflik memenuhi tigamacam persyaratan: 1. Masing-masing kelompok harus menyadari, bahwa mereka terlibat dalam suatu konflik, dan menyadari perlunya dilaksanakan prinsip-prinsip keadilan secara jujur bagi semua. 2. Penyelesaian konflik tersebut akan mudah dikendalikan apabila kelompok yang berkonflik terorganisir dengan jelas. 3. Kelompok yang berkonflik harus mematuhi aturan-aturan tertentu, sehingga memungkinkan hubungan sosial antar mereka kembali membaik.Tanpa semua itu, lembaga diskusi macam apapun tidak akan berjalan dengan baik, justru akanmenimbulkan konflik. Cara pengendalian yang efekti adalah dengan mediasi ( mediation ), dimana keduabelah pihak sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai penengah, yang akan memberi nasihattentang bagaimana seharusnya mereka bertindak. Walaupun nasihat tersebut tidak mengikat keduabelah pihak, namun cara ini terkadang sering menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Apabilatidak berhasil,kita dapat menggunakan cara yang lain. Yaitu dengan perwasitan ( arbitration ), dalam halini pihak yang bertikai terpaksa harus menerima keputusan dari pihak ketiga. Tetapi meraka berhakuntuk mengajukan usulan, kendati mereka mau-tidak mau harus menerima keputusan pihak ketiga.
  • BAB III STRUKTUR MAJEMUK MASYARAKAT INDONESIA.Struktur masyarakat Indonesia dibedakan menjadi dua.Yaitu, secara horisontal yang ditandai olehadanya kesatuan sosial berdasarkan atas perbedaan suku bangsa, agama, adat-istiadat, sertakedaerahan. Secara vertikal, struktur sosial masyarakat indonesia ditandai oleh adanya perbedaan sosialantara kelas atas dan kelas bawah yang sangat tajam.Perbedaan suku-bangsa, agama, adat dan kedaerahan, merupakan ciri masyarakat Indonesia yangbersifat majemuk.Istilah ini diperkenalkan oleh Furnivall sebagai penggambaran masyarakat Indonesiadimasa Hindia Belanda. Masyarakat majemuk ( plural societies ), yaitu suatu masyarakat yang terdiriatas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaruan satu sama lain yang beradapada satu kekuasaan politik. Masyarakat Indonesia merupakan tipe masyarakat daerah tropis, dimanameraka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras.Dalam kehidupan berpolitik, pertanda paling jelas dari masyarakat Indonesia yang bersifat majemukadalah tidak adanya kehendak bersama ( common will ). Dalam kehidupan ekonomipun juga tidak adakehendak bersama, sehingga disimpulkan tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama olehseluruh elemen masyarakat ( common social demand ). Menurut Furnivall, setiap masyarakat politik darikelompok nomad sampai bangsa yang berdaulat, berangsur-angsur melalui periode waktu tertentumembentuk peradaban dan kebudayaan sendiri, membentuk kesenian, baik berupa sastra, seni lukis,maupun musik, serta membentuk berbagai kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari.Karakteristik masyarakat majemuk menurut Pierre L. Van den Berghe adalah: 1. Terjadinya segmentasi kedalam bentuk kelompok yang sering kali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain. 2. Memiliki struktur sosial yang terbagi kedalam lembaga yang bersifat non-komplementer. 3. Kurang berkembangnya konsensus antar anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. 4. Relatif sering terjadi konflik antar anggota kelompok. 5. Secara relatif integrasi sosial tumbuh diatas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. 6. Terjadi domonasi politik oleh kelompok satu dengan kelompok yang lain.Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pluralitas masyarakat Indonesia. Keadaan geografiswilayah Indonesian yang terdiri dari 3.000 lebih pulau yang tersebar di daerah equator sepanjang kuranglebih 3.000 mil dari timur ke barat, lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan, merupakan pengaruh besarterjadinya pluralitas suku bangsa Indonesia.Faktor kedua, yaitu letak Indonesia yang berada diantara samudera Indonesia dan samudera Pasifik,sangat berpangur akan terjadinya pluralitas agama di dalam masyarakat. Letak indonesia yang beradaditengah-tengah jalur persimpangan perdagangan dunia, memungkinkan Indonesia menerima pengaruhkebudayaan bangsa lain melalui pedagang asing.
  • Iklim yang berbeda-beda dan struktur tanah yang tidak sama antara daerah di kepulauan Nusantara ini,merupakan faktor yang menciptakan pluralitas regional di Indonesia. Perbedaan curah hujan dankesuburan tanah merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis yang berbeda diIndonesia, yakni: daerah pertanian sawah (wet rice cultivation) yang terutama banyak dijumpai di pulauJawa dan Bali, serta daerah pertanian ladang (shifting cultivation) yang banyak kita jumpai di luar pulauJawa. Perbedaan tersebut menyebabakan terjadinya kontras perbedaan antara Jawa dan Luar Jawa didalam bidang kependudukan, ekonomi, dab sosial-budaya.Segala macam perbedaan di atas merupakan dimensi horizontal strutur masyarakatIndonesia.Sementara secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia dapat kita lihat dengan semakinberkembangnya polaritas sosial berdasrkan kekuatan politik dan kekayaan.Dengan semakinberkembangnya dalam sektor ekonomi modern beserta organanisasi administrasi nasional yangmengikutinya, maka terjadi pelapisan sosial politis yang sangat kontras antara golongan atas dangolongan bawah.Ketimpangan tersebut berakar dari zaman Hindia-Belanda, oleh Boeke digambarkandengan dual economi.Dalam sisitem dual economi, dua sektor ekonomi yang berbeda saling berhadapan. Yaitu sekotorekonomi modern yang lebih bersifat canggih (sophisticated), banyak berkaitan dengan perdaganganInternasional, dimana motif mengeruk keuntungan yang semaksimal mungkin. Sektor kedua yaitu sektorekonomi pedesaan yang bersifat tradisional, yang menjaga motif keamanan dan kelanggengan tidakberminat untuk mengharap keuntungan yang maksimal.Perbedaan tersebut secara integral terjadidalam keseluruhan masyarakat Indonesia yang hidup di daerah pedesaan dan perkotaan. BAB IV STRUTUR KEPARTIAN PERWUJUDAN STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA.Segala macam perbedaan yang terjadi di Indonesia secara analitis dapat dibicarakan secara sendiri-sendiri, dan dapat menjadi suatu jalinan yang menghasilkan berbagai macam kelompok semu atau lebihdikenal dengan golongan.Golongan tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan suku, agama, kelassosial, tempat tinggal, dan lain-lain.Namun sejak awal abad 20, terutama setelah kemerdekaankelompok semu tersebut berubah menjadi kelompok kepentingan.Salah satu kelompok kepentinganyang sangat khusus sifatnya adalah partai politik.Tetapi pada awalnya mereka lebih menekankan padasosial budaya dari pada politik, baru kemudian hari kelompok tersebut mengubah sifatnya kepartaipolitik.Sejak merubah sifatnya menjadi partai politik timbullah berbagai macam konflik yang terjadi antar suku,agama, daerah, stratifikasi sosial, dan lain sebagainya.Kompleksitas itulah yang telah membukatimbulnya macam berpikir yang ditunjukkan oleh berbagai macam partai paolitik di Indonesia.HerbertFeith misalnya, melihat konflik di Indonesia sebagai konflik ideologis yang bersumber pada keteganganyang terjadi antara pandangan tradisonal dan pandangan modern.Pandangan tradisonal yangberpedoman pada tradisi Hindu-Jawa dan Islam, sedang pandangan modern yang berkiblat pada barat.
  • BAB V STRUKTUR MASYARAKAT INDONESIA DAN MASALAH INTEGRASI NASIONAL.Strutur masyarakat Indonesia yang majemuk, melahirkan masyarakat yang bersifat multi-dimensionalyang menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horizontal,sementara stratifikasi sosial memberi bentuk integrasi nasional yang bersifat vertikal. Van den Berghemembagi sifat dasar masyarakat majemuk menjadi beberapa yaitu: 1. Memiliki sub-kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi kedalam lembaga non-komplementer. 3. Kurang berkembangnya konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang besifat dasar. 4. Sering terjadi konflik. 5. Secara relatif integrasi terjadi karena paksaan, dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. 6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok.Oleh karena sifat yang demikian, maka van den Berghe menyatakan bahwa masyarakat majemuk tidakdapat digolongkan kedalam salah satu jenis masyarakat menurut analisis Emile Durkheim. Masyarakatmajemuk tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kekerabatan yang bersifatsegmentasi, tetapi juga tidak dapat digolongkan kedalam masyarakat yang memiliki diferensiasi danspesialisasi tinggi.Dalm keadan yang demikian, menggunakan terminologi Emil Durkheim, maka van denBerghe menyatakan bahwa baik solidaritas mekanis yang diikat oleh kesadaran kolektif maupunsolidaritas organis yang diikat oleh saling ketergantungan di antara bagiab-bagian dari suatu sistemsosial, tidak mudah dikembangkan atau ditumbuhkan di dalam masyarakat yang bersifat majemuk.Halyang demikian juga berarti bahwa pendapat para penganut fungsionalisme struktural masih harusdipertimbangkan validitasinya untuk menganalisis suatu masyarakat yang bersifat majemuk.Mengikuti pandangan mereka, suatu sistem sosial selalu terintegrasi di atas landasan dua hal berikut.Pertama, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus di antara sebagianbesar anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental. Dari sudut lain,masyarakat senantiasa terintegrasi karena setiap anggota masyarakat sekaligus menjadi anggotakesatuan sosial (cross-cutting affiliations). Karena setiap konflik yang terjadi antar kesatuan sosialakansegera dinetralisir dengan adanya loyalitas ganda (cross-cutting loyalities) dari para anggota masyarakatterhadap berbagai kesatuan sosial.Keduanya mendasari terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat yang bersifat majemuk, karena tanpakeduanya tidak akan terbentuk suatu masyarakat. Segmentasi dalam bentuk kesatuan sosial yang terikatdalam primordial edengan su-kebudayaan yang berbeda satu sama lain, mudah sekali menimbulkankonflik antar kelompok sosial. Dalam hal ini ada dua macam tingkatan konflik yang mungkun terjadi,yaitu:
  • 1. Konflik ideologis. Konflik tersebut terwujud di dalam bentuk konflik antar sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial. 2. Konflik politis. Terjadi dalam bentuk pertentengan di dalam pembagian status kekuasan, dan sumber ekonomi yang terbatas ketersediaannya di dalam masyarakat. Di dalam situasi konflik, maka secara sadar atau tidak sadar, maka anggota kelompok akan mengabdikan diri dengan cara memperkokoh solidaritas antar anggota.Dengan adanya masyarakat yang majemuk, maka melahirkan keanggotan yang saling menyilang.Cross-cutting affiliationsyang telah menyebabkan konflik antar golongan tidak terjadi terlalu tajam. Konfliksuku bangsa misalnya, akan segera meredam oleh bertemunya loyalitas agama. Demikian jugasebaliknya, apabila terjadi konflik agama, daerah, atau lapisan sosial.Karena cross-cutting affiliationssenantiasa menghasilkan cross-cutting liyalities maka pada tingkat tertentu masyarakat Indonesia jugaterintegrasi atas dasar tumbuhnya perbedaan.Bersama dengan tumbuhnya konsensus nasionalmengenai nasionalisme Pancasila yang senantiasa beranggapan secara dinamis dengan mekanismepengendalian konflik yeng bersifat coercive, dengan struktur silang-menyilang itulah Indonesia tetapdapat lestari walau harus menghadapi permasalahan akibat dari kemajemukan masyarakatnya.Daftar BacaanDIAN Interfidei, Kompas & Forum Wacana, 2001, Dian Interfidei, Yogyakarta.Geertz, Hildred. 1981, Aneka budaya dan komunitas Indonesia, YIIS-UI, Jakartahttp://fisip.uns.ac.id/blog/rahayu/2011/01/07/sistem-sosial-indonesia-dr-nasikunIgnas Kleden, Indonesia Sebagai Utopia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001Inis dan PBB, 2003, Konflik komunal di Indonesia saat ini, INIS-Netherland dan PBB-UIN Jakarta.Koentjaraningrat,1996, Pengantar Antropologi. Rineka Cipta, Jakarta.Nasikun, 1995.Sistem Sosial Indonesia, Rajawali Pers. Jakarta.Nurcholis Madjid, Akar Islam: beberapa segi budaya Indonesia dan kemungkinan pengembangannya bagi masa depan bangsa.Poloma.M.Margareth, 1992, Sosiologi kontemporer, Rajawali Pers, Jakarta.Taneko.B.Soleman, 1994 Sistem Sosial Indonesia, CV.Fajar Agung, Jakarta