Bahan 3

947 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
947
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bahan 3

  1. 1. Hukum PerdataPengantarPada dasarnya kehidupan antara seseorang itu didasarkan pada adanya suatu“hubungan”, baik hubungan atas suatu kebendaan atau hubungan yang lain.Adakalanya hubungan antara seseorang atau badan hukum itu tidak berjalanmulus seperti yang diharapkan, sehingga seringkali menimbulkan permasalahanhukum. Sebagai contoh sebagai akibat terjadinya hubungan pinjam meminjamsaja seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Atau contoh lain dalam halterjadinya putusnya perkawinan seringkali menimbulkan permasalahan hukum.Ketentuan mengenai hukum perdata ini diatur dalam Kitab Undang-UndangHukum Perdata (KUH Perdata) atau lebih dikenal dengan BW (BurgelijkeWetboek).Sistematika Hukum Perdata menurut BW terdiri atas 4 buku:BUKU I : Tentang orang (van personen)Yaitu memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga.BUKU II : Tentang benda (van zaken).Yaitu memuat hukum kebendaan serta hukum waris.BUKU III : Tentang perikatan (van verbintenissen)Yaitu memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibanyang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.BUKU IV : Tentang pembuktian dan daluarsa (van bewijs en verjaring)(memuat ketentuan alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum)Hukum perdata merupakan hukum yang meliputi semua hukum “Privat materil”,yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.Hukum perdata terdiri atas :Hukum PerkawinanPerkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanitasebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yangbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal-hal yang diaturdalam hukum perkawinan adalah :- Syarat untuk perkawinan
  2. 2. Pasal 7:(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)tahun.- Hak dan kewajiban suami istriPasal 31:(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suamidalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.- Percampuran kekayaanPasal 35:(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.(2) Harta bawaan dari masing-masaing suami dan isteri,dan harta benda yangdiperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,adalah dibawah penguasaanmasing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.- Pemisahan kekayaanPasal 36:(1) Mengenai harta bersama,suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuankedua belah pihak.(2) Mengenai harta bawaan masing-masing,suami dan isteri mempunyai haksepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.- Pembatalan perkawinan- Perjanjian perkawinan- PerceraianHukum KekeluargaanHukum kekeluargaan mengatur tentang :- Keturunan- Kekuasaan orang tua (Outderlijke mactht)
  3. 3. - Perwalian- Pendewasaan- Curatele- Orang hilangHukum Benda 1. Tentang benda pada umumnyaPengertian yang paling luas dari perkataan “Benda” (Zaak) ialah segala sesuatuyang dapat dihaki oleh orang. 1. Tentang hak-hak kebendaan :a) Bezit,Ialah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olahkepunyaan sendiri, yang ole hukum diperlindungi, dengan tidakmempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.b) Eigendom,Ialah hak yang paling sempurna atas suatu benda seorang yang mempunyai hakeigendom (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu(menjual, menggadaikan, memberikan,, bahkan merusak)c) Hak-hak kebendaan di atas benda orang lain,Ialah suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatupekarangan lain yang berbatasan.d) Pand dan Hypotheek,Ialah hak kebendaan ini memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untukdipakai, tetapi dijadikan jaminan bagi hutang seseorang.e) Piutang-piutang yang diberikan keistimewaan (privilage)Ialah suatu keadaan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang melulu berdasarka sifat piutang.f) Hak reklame,Ialah hak penjual untuk meminta kembali barang yang telah dijualnya apabilapembeli tidak melunasi pembayarannya dalam jangka waktu 30 hari.
  4. 4. Hukum Waris1) Hak mewarisi menurut undang-undang2) Menerima atau menolak warisan3) Perihal wasiat (Testament)4) Fidei-commisIalah suatu pemberian warisan kepada seorang waris dengan ketentuan, ia wajibmenyimpan warisan itu dan setelah lewat suatu waktu atau apabila si waris itusendiri telah meninggal warisan itu harus diserahkan kepada seorang lain yangsudah ditetapkan dalam testament.5) Legitieme portieIalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskanoleh orang yang meninggalkan warisan.6) Perihal pembagian warisan7) Executeur-testamentair dan BewindvoerderIalah orang yang akan melaksanakan wasiat.8) Harta peninggalan yang tidak terurusHukum PerikatanIalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkanmana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihakyang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.Hukum perikatan terdiri atas : 1. Perihal perikatan dan sumber-sumbernya 2. Macam-macam perikatan 3. Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang 4. Perikatan yang lahir dari perjanjian 5. Perihal resiko, wanprestasi dan keadaan memaksa 6. Perihal hapusnya perikatan-perikatan 7. Beberapa perjanjian khusus yang pentingSISTEMATIKA HUKUM PERDATA MENURUT ILMU PENGETAHUANSistematika Hukum Perdata menurut ilmu pengetahuan dibagi dalam 4 bagianyaitu:
  5. 5. 1. Hukum Perorangan atau Badan Pribadi (personenrecht)Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusiasebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum),tentang umur,kecakapanuntuk melakukan perbuatan hukum,tempat tinggal(domisili)dan sebagainya. 1. Hukum Keluarga (familierecht)Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbulkarena hubungan keluarga / kekeluargaan sepertiperkawinan,perceraian,hubungan orang tua dan anak,perwalian,curatele,dansebagainya. 1. Hukum Harta Kekayaan (vermogenrecht)Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorangdalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian,milik,gadai dan sebagainya. 1. Hukum Waris(erfrecht)Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau hartakekayaan seseorang yang telah meninggal dunia,dengan perkataan lain:hukumyang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orangyang masih hidup.PERKEMBANGAN PEMBAGIAN HUKUM PERDATAPada mulanya zaman Romawi secara garis besar terdapat 2 kelompok pembagianhukum,yaitu: 1. Hukum Publik Adalah hukum yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum,yang diaturnya adalah hubungan antara negara dan masyarakat. 2. Hukum Privat Adalah kumpulan hukum yang menitikberatkan pada kepentingan individu. Hukum Privat ini biasa disebut Hukum Perdata atau Hukum Sipil.Pada perkembangannya Hukum Perdata/Privat ada 2 pengertian:1) Hukum Perdata dalam arti luasyaitu:Hukum Perdata yang termuat dalam KUHS/Burgerlijk Wetboek/BW ditambahdengan hukum yang termuat dalam KUHD/WvK(Wetboek van Koophandel)2) Hukum Perdata dalam arti sempit,yaitu Hukum Perdata yang termuat dalamKUHS itu sendiri.
  6. 6. Hukum Perdata di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok:1. Hukum Perdata Adat:Berlaku untuk sekelompok adat2. Hukum Perdata Barat:Berlaku untuk sekelompok orang Eropa dan Timur Asing3. Hukum Perdata Nasional:Berlaku untuk setiap orang,masyarakat yang ada di IndonesiaBerdasarkan realita yang ada,masih secara formal ketentuan Hukum Perdata Adatmasih berlaku(misalnya Hukum Waris) disamping Hukum Perdata Barat.Unifikasi Hukum Perdata:Penseragaman hukum atau penyatuan suatu hukumuntuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di seluruh wilayah negara Indonesia.Kodifikasi: Suatu pengkitaban jenis-jenis hukum tertentu secara lengkap dansistematis.

×