Prinsip Transparansi dalam UU KIP          Danardono Siradjudin    Indonesian Parliamentary Center
Transparansi dalam Good Governance Keterbukaan informasi di dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerin...
Bagaimana agar transparansi bukanhanya sekedar prinsip atau ketentuannormatif? Tapi bisa diimplementasikan?UU No. 14 tahun...
Transparansi dan Akses        InformasiTransparan belum tentumenjamin akses informasi.Penjaminan akses informasiadalah wuj...
1. Hak Untuk Mengetahui (Right to Know)2. Hak untuk Menghadiri Pertemuan Publik (right   to observe/right to attend public...
Prinsip penting dalam     transparansi
1. Informasi Publik adalah hak semua   orang2. Akses maksimum dan pengecualian   yang terbatas (Maximum access and   Limit...
Pelaksanaan dari prinsip MALE, harusmengacu pada 2 uji: Consequential Harm; uji konsekuensi. Badan publik harus memberikan...
“MAXIMUM ACCESS LIMITED EXEMPTION”(MALE) INFORMASI           INFORMASI RAHASIA             PUBLIK                         ...
INFORMASIPUBLIK                                   1                                                  Informasi Publik/KMI ...
Perbandingan Perda Transparansi                                   RUU KMIP              Perda No. 5 thn 2004 tentang :   P...
Perda No. 6 thn       Perda No. 53 thn 2004 tentang :        Perda No. 10 thn 2004 tentang                                ...
Perda No. 7 thn    Perda No. 6 thn 2004 tentang    Perda No. 5 thn 2005 tentang                                       2005...
Perda No. 2 thn 2005    Perda No. 4 thn 2005 tentang              Perda No. thn 2004 tentang                              ...
Perda No. 2 thn 2005 tentang                                                     Transparansi dan Partisipasi             ...
Peran DPRD?Memastikan Pemerintah daerahmenjalankan perintah UU KIP dan UUArsip Nasional;1.Membuat SOP Pelayanan Informasi2...
TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bahan presentasi danar semarang

1,179
-1

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,179
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bahan presentasi danar semarang

  1. 1. Prinsip Transparansi dalam UU KIP Danardono Siradjudin Indonesian Parliamentary Center
  2. 2. Transparansi dalam Good Governance Keterbukaan informasi di dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan. Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
  3. 3. Bagaimana agar transparansi bukanhanya sekedar prinsip atau ketentuannormatif? Tapi bisa diimplementasikan?UU No. 14 tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik telahmeletakkan kerangka operasional aspektransparansi.
  4. 4. Transparansi dan Akses InformasiTransparan belum tentumenjamin akses informasi.Penjaminan akses informasiadalah wujud transparansi
  5. 5. 1. Hak Untuk Mengetahui (Right to Know)2. Hak untuk Menghadiri Pertemuan Publik (right to observe/right to attend public meeting)3. Hak Untuk Mendapatkan Salinan Informasi (Right to Obtain the Copy/Akses Pasif)4. Hak Untuk Diinformasikan tanpa Harus Ada Permintaan (Right to be informed/Akses Aktif)5. Hak Untuk Menyebarluaskan Informasi (right to disseminate)
  6. 6. Prinsip penting dalam transparansi
  7. 7. 1. Informasi Publik adalah hak semua orang2. Akses maksimum dan pengecualian yang terbatas (Maximum access and Limited Exemption/MALE).
  8. 8. Pelaksanaan dari prinsip MALE, harusmengacu pada 2 uji: Consequential Harm; uji konsekuensi. Badan publik harus memberikan pertimbangan nahwa pengecualian informasi tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada publik. Balancing Public Interest; Uji kepentingan publik adalah kemampuan pejabat publik untuk menimbang kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka dan menutup informasi.
  9. 9. “MAXIMUM ACCESS LIMITED EXEMPTION”(MALE) INFORMASI INFORMASI RAHASIA PUBLIK EXEMPTION INFORMASI (dapat dirahasiakan) PUBLIK • Melalui metode Consequential Harm dan Balancing Public Interests • Pembatasan waktu pemberlakauan kerahasiaan • Bodies’ covered
  10. 10. INFORMASIPUBLIK 1 Informasi Publik/KMI EXEMPTION (dapat dirahasiakan) 2 1. Rahasia Negara 2. Rahasia Dagang • Melalui metode Consequential Harm dan Balancing Public Interests 3. Rahasia Pribadi • Pembatasan waktu pemberlakauan kerahasiaan • Bodies’ covered
  11. 11. Perbandingan Perda Transparansi RUU KMIP Perda No. 5 thn 2004 tentang : Perda No. 6 thn 2004 tentang : Transparansi Transparansi dan Penyelenggaraan Partisipasi dalam Pemerintahan dan Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat Pemerintahan di Kab. Kab Solok BandungAkses Informasi X _ XKomprehensif (5 Right) X ½ (Pasal 3 hanya ada 3 Hak ½ (Pasal 3 hanya ada 3 Hak yaitu : Hak untuk yaitu : Hak untuk mengetahui, Hak untuk mengetahui, Hak untuk menghadiri dan Hak untuk menghadiri dan Hak untuk diinformasikan). diinformasikan).Permintaan tanpa alasan X X XMALE X X XInformasi harus akurat, utuh dan X X X cepatPersyaratan membuat sistem X X X manajemen informasiTersedianya mekanisme X X ½ (hanya sampai keberatan ke penyelesaian sengketa pejabat badan publik).lembaga independen X X _ penyelesaian sengketa informasiSanksi X (administrative & X (administrative & pidana) _ pidana)Notes :
  12. 12. Perda No. 6 thn Perda No. 53 thn 2004 tentang : Perda No. 10 thn 2004 tentang 2004 tentang : Partisipasi Masyarakat dalam Mekanisme Konsultasi Publik Transparansi dan Proses Kebijakan Publik Kab. Kab. Magelang Partisipasi dalam Kebumen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kab. LebakAkses Informasi X X XKomprehensif (5 Right) X ½ (baru mengakomodir 3 Hak, yaitu - (masih berkonsep transparansi : Hak untuk mengetahui, Hak untuk dan belum akses to informasi). Menghadiri dan Hak untk diinformasikan).Permintaan tanpa alasan X - (permintaan informasi disertai - (tidak diatur) dengan alasan Pasal 8 ayat (2) ).MALE X - (informasi yang dapat diakses - tidak disebutkan secara jelas justru informasi yang dikecualikan yang disebutkan secara jelas).Informasi harus akurat, utuh dan X - - cepatPersyaratan membuat sistem X - - manajemen informasiTersedianya mekanisme X - - penyelesaian sengketalembaga independen X - - penyelesaian sengketa informasiSanksi X (administrative & - - pidana)Notes : Paradigmanya masih transparansi Paradigmanya masih transparansi dan belum akses to informasi dan belum akses to informasi
  13. 13. Perda No. 7 thn Perda No. 6 thn 2004 tentang Perda No. 5 thn 2005 tentang 2005 tentang : Transparansi Pelayanan publik Transparansi Penyelenggaraan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Boalemo Bolaang Mongondow. Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kab. LamonganAccess to Information Background X X XComprehensiveness (5 Right) X X XNo requirement to identity and - (tidak diatur) - (bagi warga diluar Kab. - (bagi warga diluar Kab.provide reason for information Boalemo permintaan informasi Bolaang Mongondowrequest disertai dengan kepentingan permintaan informasi disertai penggunaan informasi Pasal 16 dengan kepentingan ayat (2)). penggunaan informasi Pasal 11 ayat (3)).MALE X Xaffordable, speedy, entirety, timely X - -Good information manage and X X Xadequate public service system andmechanismAdequate dispute settlement X X Xsystem and mechanismlembaga independen penyelesaian X X Xsengketa informasisancsion X - -Notes : Terdapat 1 hal yang cukup maju dalam Pasal 4 ayat (3), yaitu : penyebarluasan informasi dilakukan dalam bahasa yang mudah dipahami.
  14. 14. Perda No. 2 thn 2005 Perda No. 4 thn 2005 tentang Perda No. thn 2004 tentang tentang Transparansi Transparansi Penyelenggaraan Transparansi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Pemerintahan Kabupaten Gowa Pemerintahan dan Barat Pratisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kab. TakalarAkses Informasi X X XKomprehensif (5 Right) X X ½ (hanya ada 3 yaitu : hak untuk mengetahui,menghadiri pertemuan publik, dan diinformasikan tanpa harus ada permintaan).Permintaan tanpa alasan - (tidak diatur - (permintaan informasi disertai dengan - (tidak diatur) bagaimana alasan Pasal 13). cara/prosedur publik mengakses informasi).MALE X X XInformasi harus akurat, utuh dan X X X cepatPersyaratan membuat sistem X X X manajemen informasiTersedianya mekanisme - X ½ ( penyelesaian sengketa tidak diatur penyelesaian sengketa hanya ada hak untuk mengajukan keberatan).lembaga independen - X ½ (terdapat hal yang merancukan penyelesaian sengketa dalam Pasal 10 “Kepala Daerah dapat membentuk Komisi Transparansi informasi dengan persetujuan DPRDSanksi - - - (tidak ada sanksi)Notes : Paradigmanya masih Dalam Pasal 11 Ruang Lingkup transparansi dan Informasi Publik cukup jelas dan bekum akses to lengkap. informasi. Dalam ketentuan umum didefinisikan Pemohon namun dalam pasal selanjutnya tidak ada pengaturan mengenai
  15. 15. Perda No. 2 thn 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Tanah DatarAkses Informasi XKomprehensif (5 Right) ½ (hanya ada 2 hak yaitu : hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan salinan informasi).Permintaan tanpa alasan - (tidak diatur)MALE XInformasi harus akurat, utuh dan cepat XPersyaratan membuat sistem manajemen informasi XTersedianya mekanisme penyelesaian sengketa Xlembaga independen penyelesaian sengketa informasi XSanksi XNotes :
  16. 16. Peran DPRD?Memastikan Pemerintah daerahmenjalankan perintah UU KIP dan UUArsip Nasional;1.Membuat SOP Pelayanan Informasi2.Menunjuk PPID3.Membuat Klasifikasi Informasi4.Menginisiasi Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi
  17. 17. TERIMA KASIH
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×