Uploaded on

 

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
446
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia.Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan social. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki keterbelakangan dan ketertinggalan dalam semua bidang kehidupan menuju suatu keadaan yang lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
  • 2. 2 kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2005:37). Sedangkan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional. Sesuai dengan visi Kementerian Kesehatan yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Indonesia memiliki program Milenium Development Goals (MDG’s 2015) dan Indonesia Sehat 2025 yang dicanangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Dinas Kesehatan untuk peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang perlu dijabarkan oleh Pemerintah Daerah karena kesehatan merupakan kunci penting bagi produktifitas penduduk. Pada tahun 2014, pemerintah menempatkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan sebagai prioritas utama, jauh mengalahkan program-program kesehatan lainnya. Sasaran yang ingin dicapai dengan implementasi SJSN tersebut adalah meningkatnya jumlah penduduk yang mendapat subsidi bantuan iuran jaminan kesehatan sebanyak 86,4 juta jiwa. Adanya pengeluaran yang tidak terduga apabila seseorang terkena penyakit,
  • 3. 3 apalagi tergolong penyakit berat yang menuntut stabilisasi yang rutin seperti hemodialisa atau biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada umumnya menjadi biaya perawatan dirumah sakit, obat-obatan, operasi, dan lain lain. Hal ini tentu menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga. Dapat disimpulkan, bahwa kesehatan tidak bisa digantikan dengan uang, dan tidak ada orang kaya dalam menghadapi penyakit karena dalam sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang dapat hilang untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Begitu pula dengan resiko kecelakaan dan kematian. Suatu peristiwa yang tidak kita harapkan namun mungkin saja terjadi kapan saja dimana kecelakaan dapat menyebabkan merosotnya kesehatan, kecacatan, ataupun kematian karenanya kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun permanen. Belum lagi menyiapkan diri pada saat jumlah penduduk lanjut usia dimasa datang semakin bertambah. Pada 2030, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta orang, 70 juta diantaranya diprediksi berumur lebih dari 60 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2030 terdapat 25% penduduk Indonesia adalah lanjut usia. Lansia ini sendiri rentan mengalami berbagai penyakit degeneratif yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan berbagai dampak lainnya. Apabila tidak ada yang menjamin hal ini maka suatu saat hal ini mungkin dapat menjadi masalah yang besar. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
  • 4. 4 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk Badan Hukum Publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta. Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek
  • 5. 5 (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001, yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan
  • 6. 6 perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Namun, pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menimbulkan banyak masalah. Sebagian berpendapat mendukung jalannya BPJS sebagai jaminan terhadap hak-hak pekerja dan masyarakat miskin, namun terdapat juga masyarakat yang tidak mendukung jalannya BPJS ini dikarenakan pemerintah belum siap dalam pelaksanaan BPJS baik dari segi finansial maupun infrasktrukrural. Dikarenakan pelaksanaan BPJS memang harus bertahap, jika pada tahun 2011 baru dibentuk regulasi melalui UU No.24 Tahun 2011, kemudian setahun berselang pada 2012 dibentuk peraturan pelaksanaannya yaitu melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peraturan Presiden (Perpres) No.12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Jamkes).Selanjutnya pemerintah pada tahun 2013 akan mengoptimalkan pada bidang pembangunan struktur dan infrastruktur diseluruh Indonesia mulai dari pusat, daerah hingga ke Kabupaten/Kota, kebutuhan tempat tidur di puskesmas plus, rumah sakit rujukan, tenaga dokter dan lainnya. Untuk memperluas kemampuan pelayanan, Kementerian Kesehatan (Kemkes) sendiri akan diberikan anggaran tambahan sebesar Rp 1 triliun pada anggaran tahun 2013. Minimnya fasilitas kesehatan dan tenaga di daerah juga menjadi kendala utama operasional BPJS. Akan tetapi, prinsip BPJS adalah tidak merugikan peserta karena mereka memberi iuran setiap bulannya.Artinya jika ada pasien yang sakit namun di daerahnya tidak memiliki fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatannya, BPJS wajib memberikan uang kepada peserta tersebut.
  • 7. 7 Dalam implementasi program-program pelayanan publik di bidang apapun, para administrator publik jelas tidak hanya dituntut untuk mampu bekerja secara lebih profesional, efisien, ekonomis dan efektif, tetapi juga mampu mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih inovatif guna menjawab tantangan-tantangan baru yang timbul pada perkembangan global baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada lingkungan tugasnya. Dari program-program kesehatan yang sedang gencar dicanangkan dan disosialisasikan adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS kesehatan). BPJS kesehatan merupakan badan hukum dengan tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Pada tanggal 1 januari 2014 mulai diberlakukan BPJS kesehatan di seluruh pelayanan kesehatan di Indonesia. Ujicoba BPJS sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2012 dengan rencana aksi dilakukan pengembangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dan perbaikan pada sistem rujukan dan infrastruktur. Evaluasi jalannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini direncanakan setiap tahun dengan periode per enam bulan dengan kajian berkala tahunan elitabilitas fasilitas kesehatan, kredensialing, kualitas pelayanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian. Diharapkan pada tahun 2019 jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan mencukupi, distribusi merata, sistem rujukan berfungsi optimal, pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk. Pelaksanaan UU BPJS melibatkan PT ASKES, PT ASABRI, PT
  • 8. 8 JAMSOSTEK dan PT TASPEN.Dimana PT ASKES dan PT JAMSOSTEK beralih dari Perseroan menjadi Badan Publik mulai 1 januari 2014.Sedangkan PT ASABRI dan PT TASPEN pada tahun 2029 beralih menjadi badan publik dengan bergabung ke dalam BPJS ketenagakerjaan. Di Provinsi Banten saat ini tercatat sebanyak 3.221.969 jiwa sebagai penerima bantuan iuran (PBI) secara gratis karena tercatat sebagai peserta jamkesmas. Sebelumnya sebanyak 565.782 jiwa non kuota, yang biaya kepesertaannya harus ditangung oleh Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan peserta mandiri yang sudah tercatat sampai dengan bulan Juni 2014 sebanyak 1.136.216 jiwa yang mendaftar di kantor cabang BPJS Kesehatan. Tabel 1.1 Data Kapitasi RJPT Peserta BPJS Provinsi Banten Tahun 2014 Bulan : Juni 2014 No Kabupaten/Kota Jenis Kepesertaan Jumlah Kapitasi PBI Non PBI 1 Kabupaten Lebak 680101 79081 759182 4078854000 2 Kabupaten Pandeglang 63584 772300 835884 3639819500 3 Kabupaten Serang 436889 115034 551923 3062390000 4 Kota Cilegon 90868 85392 176260 1312824000 5 Kota Serang 121221 84409 205630 1316326000 6 Kabupaten Tangerang 0 0 0 0 7 Kota Tangerang 0 0 0 0 8 Kota Tangerang Selatan 0 0 0 0 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2014
  • 9. 9 Saat ini banyak masalah yang muncul dari implementasi BPJS (Gunawan, 2014) yaitu: 1. Sistem pelayanan kesehatan(Health Care Delivery System) a. Penolakan pasien tidak mampu di fasilitas pelayanan kesehatan hal ini dikarenakan PP No. 101/2012 tentang PBI jo. Perpres 111/2013 tentang Jaminan kesehatan hanya mengakomodasi 86,4 juta rakyat miskin sebagai PBI padahal menurut BPS (2011) orang miskin ada 96,7 juta. Pelaksanaan BPJS tahun 2014 didukung pendanaan dari pemerintah sebesar Rp. 26 triliun yang dianggarkan di RAPBN 2014. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp. 16.07 triliun bagi 86,4 juta masyarakat miskin sedangkan sisanya bagi PNS, TNI dan Polri. Pemerintah harus secepatnya menganggarkan biaya kesehatan Rp. 400 milyar untuk gelandangan, anak jalanan, penghuni panti asuhan, panti jompo dan penghuni lapas (jumlahnya sekitar 1,7 juta orang). Dan tentunya jumlah orang miskin yang discover BPJS kesehatan harus dinaikkan menjadi 96,7 juta dengan konsekuensi menambah anggaran dari APBN. b. Pelaksanaan di lapangan, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh PPK I (Puskesmas, klinik) maupun PPK II (Rumah Sakit) sampai saat ini masih bermasalah. Pasien harus mencari-cari kamar dari satu RS ke RS lainnya karena dibilang penuh oleh RS
  • 10. 10 2. System pembayaran kesehatan (Health Care Payment System) a. Belum tercukupinya dana yang ditetapkan BPJS dengan real cost, terkait dengan pembiayaan dengan skema INA CBGs dan Kapitasi yang dikebiri oleh Permenkes No. 69/2013. Dikeluarkannya SE No. 31 dan 32 tahun 2014 oleh Menteri Kesehatan untuk memperkuat Permenkes No.69 ternyata belum bisa mengurangi masalah di lapangan. b. Kejelasan area pengawasan masih lemah, baik dari segi internal maupun eksternal. Pengawasan internal seperti melalui peningkatan jumlah peserta dari 20 juta (dulu dikelola PT Askes) hingga lebih dari 111 juta peserta, perlu diantisipasi dengan perubahan sistem dan pola pengawasan agar tidak terjadi korupsi. c. Pengawasan eksternal, melalui pengawasan Otoritas jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) masih belum jelas area pengawasannya. 3. Sistem mutu pelayanan kesehatan (Health Care Quality System) a. Keharusan perusahaan BUMN dan swasta nasional, menengah dan kecil masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan belum terealisasi mengingat manfaat tambahan yang diterima pekerja BUMN atau swasta lainnya melalui regulasi turunan belum selesai dibuat. Hal ini belum sesuai dengan amanat Perpres No. 111/2013 (pasal 24 dan 27) mengenai keharusan pekerja BUMN dan swasta menjadi peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Dan regulasi tambahan ini harus dikomunikasikan secara transparan dengan asuransi kesehatan
  • 11. 11 swasta, serikat pekerja dan Apindo sehingga soal Manfaat tambahan tidak lagi menjadi masalah. b. Masih kurangnya tenaga kesehatan yang tersedia di fasilitas kesehatan sehingga peserta BPJS tidak tertangani dengan cepat. UU Kesehatan memang tidak menjelaskan secara khusus tentang jaminan kesehatan, dan hanya disinggung tentang pembiayaan kesehatan. Pemerintah diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 5% APBN dan minimal 10% APBD untuk kesehatan (diluar gaji tenaga kesehatan). Sekurang-kurangnya 2/3 anggaran tersebut dipiroritaskan untuk kepentingan pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. Pembangunan kesehatan di Kota Serang sendiri secara umum bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator meningkatnya sumber daya manusia, meningkatnya kesejahteraan keluarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Selain itu, pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk mencapai Milenium Development Goals (MDG’s) yang langsung terkait dengan bidang kesehatan yaitu menurunkan Angka Kematian Anak (AKA), meningkatkan kesehatan ibu, mengurangi HIV-AIDS, TB dan Malaria serta penyakit lainnya dan yang tidak berkaitan langsung yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan serta mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.Derajat kesehatan masyarakat Kota Serang yang merupakan hasil kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dari indikator–indikator utama kesehatan yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan (AKI dan AKB), tingkat kesakitan serta status gizi masyarakat.
  • 12. 12 Besarnya derajat kesehatan yang optimal akan dilihat dari unsur kualitas hidup serta unsur moralitas dan yang mempengaruhinya, yaitu morbiditas dan status gizi. Untuk kualitas hidup, yang digunakan sebagai indikatornya adalah Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (Lo), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Pneumonia Pada Balita, Angka Kematian Diare Pada Balita dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI). Untuk morbiditas, yaitu Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD), Angka Kesakitan Malaria, persentase Kesembuhan TB Paru, persentase Penderita HIV/AIDS. Tabel 1.2 Indeks Kesehatan Kota Serang 2008-2012 NO TAHUN INDEKS KESEHATAN AHH (THN) IK 1 2008 64.12 61.67 2 2009 64.62 66.03 3 2010 65.13 66.87 4 2011 65.47 67.45 5 2012 65.81 68.02 Sumber : BAPPEDA Kota Serang, 2014 Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Kematian Ibu (AKI) sudah mengalami penurunan, namun angka tersebut masih jauh dari target MDG’s tahun 2015 yakni 102/100.000 KH, diperlukan upaya yang luar biasa untuk pencapian target tersebut. Demikian pula halnya dengan Angka Kematian Bayi (AKB), masih jauh dari target MDG’s 23/1.000 KH.Jika dilihat dari potensi untuk menurunkan AKB maka masih on track walaupun diperlukan sumber daya manusia yang kompeten.Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Puskesmas,
  • 13. 13 dibentuknya Pos Kesehatan Desa dan dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit oleh Pemerintah. Namun, akses terhadap pelayanan ini belum merata di seluruh kota karena masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam layanan ini. Tabel 1.3 Data Statistik Kesehatan Kota Serang (Persen) Uraian 2010 2011 2012 Tempat Berobat Rumah Sakit 13.17 9.82 12.15 Praktek Dokter 26.83 28.31 34.17 Puskesmas 38.93 31.88 24.91 Petugas Kesehatan 17.99 23.06 24.71 Pengobatan Tradisional 1.48 4.14 1.3 Lainnya 1.6 2.77 2.76 Penolong Kelahiran Dokter 19.25 21.43 18.59 Bidan 44.93 52.19 56.5 Tenaga Paramedis 0.92 0 0.91 Dukun Bersalin 34.6 26.38 23.55 Famili Keluarga 0.3 0 0 Sumber :Susenas, 2012 Dalam melaksanakan fungsi pelayanannya, Pemerintah Kota Serang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Serang melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan dua puluh enam (26) urusan wajib dan delapan (8) urusan pilihan (LAKIP Kota Serang Tahun 2012, DPKD Kota Serang).Kota Serang melakukan otonomi daerah pada tahun 2007. Banyak
  • 14. 14 perbaikan dan kemajuan didalamnya. Namun, dibalik itu semua masih terdapat banyak kekurangan terutama dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Layaknya sebuah kota yang menjadi pusat perkembangan dan aktifitas guna menunjang kemajuan suatu daerahnya. Hal pokok yang menjadi dampak besar dalam menilai majunya dan sejahteranya suatu daerah dilihat atas tiga unsur yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Masalah lainnya adalah masih terdapat empat masalah kesehatan yang masih menjadi momok menakutkan di Kota Serang yang belum tuntas yakni masalah gizi buruk, kekurangan vitamin A, anemia, dan gangguan kesehatan akibat kurang yodium. Selain masalah gizi dan keempat masalah di atas, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu maupun masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang wajib diperhatikan. Sebagaimana data yang peneliti dapat bahwa pemerintah daerah sudah membiayai masyarakat miskin dan yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yakni sebanyak 23.000 jiwa pada tahun 2010 dan 26.000 jiwa pada tahun 2011. Seharusnya jika pemerintah melakukan sesuai dengan porsi anggaran pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, masalah-masalah terkait jaminan kesehatan dan penanggulangan penyakit dapat diatasi. Dilihat pada data-data dan fakta yang peneliti temukan dilapangan yang menjadi fokus dalam melaksanakan program-program pengimplementasian kebijakan adalah adanya sumber-sumber kebijakan yang minim, yakni dana/uang. Seringkali dalam setiap wawancara peneliti dengan narasumber menyatakan tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-
  • 15. 15 program yang telah direncanakan apalagi jika berkaitan dengan fisik, ini terjadi karena prosesnya yang cukup lama yakni harus melalui sistem lelang pada pihak ketiga. Penganggaran pembangunan kesehatan perlu lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif dengan tetap memperhatikan besaran satuan anggaran kuratif yang relatif lebih besar. Namun setelah adanya BPJS Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan, di Kota Serang tercatat dari 29 (Dua Puluh Sembilan) fasilitas kesehatan yang tersedia berupa Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Fasilitas lain, jumlah PBI sebanyak 121.221 orang, Non PBI 84.409 orang jumlah total 205.630 orang dengan total kapitasi 1.316.326.000 dapat dilihat pada Tabel 1.1. Berdasarkan pada data-data diatas, hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian angka semata, namun ini sebuah hasil karya nyata bahwa keseriusan seluruh elemen Pemerintah Kota Serang dalam mengemban amanat telah ditunjukan dengan sungguh-sungguh. Namun, semua pencapaian baik tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan di segala lini dan bidang untuk mencapai kinerja yang optimal seperti yang diharapkan. Maka atas dasar tersebut, peneliti ingin meneliti sejauhmana implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Masyarakat Miskin di Kota Serang pada semester pertama yakni bulan Januari sampai bulan Juni 2014 dalam program tersebut.
  • 16. 16 1.2 Identifikasi Masalah Adapun identifikasi masalah yang peneliti temukan dari latar belakang dan penelitian awal ke lapangan adalah sebagai berikut: 1. Sistem pelayanan kesehatan (Health Care Delivery System); Sistem pembayaran (Health Care Payment System); Sistem mutu pelayanan kesehatan (Health Care Quality System) yang masih terdapat masalah seperti masih kurangnya tenaga kesehatan yang tersedia di fasilitas kesehatan sehingga peserta BPJS tidak tertangani dengan cepat; Penolakan pasien tidak mampu di fasilitas pelayanan kesehatan; Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh PPK I (Puskesmas, klinik) maupun PPK II (Rumah Sakit) sampai saat ini masih bermasalah. Pasien harus mencari- cari kamar dari satu RS ke RS lainnya karena dibilang penuh oleh RS 2. Kejelasan area pengawasan masih lemah, baik dari segi internal maupun eksternal 3. Kurangnya koordinasi antar pemangku kebijakan, baik pusat dan daerah maupun di internal SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD terkait 4. Masih terdapat ketidaksesuaian perhitungan anggaran yang dilakukan pemerintah yakni anggaran kesehatan yang ditetapkan dalam Undang- undang nomor 36 Tahun 2009 pasal 171 tentang kesehatan yang tidak mencapai 10 %. Di Kota Serang nyatanya yang terjadi hanya baru mencapai 1,7 %.
  • 17. 17 1.3 Batasan Masalah Agar penelitian dapat lebih terarah, maka penelitian akan dibatasi yakni berfokus pada bagaimana implementasi yang dilakukan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Miskin di Kota Serang pada semester pertama yakni bulan Januari sampai Juni 2014 dengan waktu penelitian awal September 2013 – Oktober2014. 1.4 Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang muncul adalah Bagaimana implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Masyarakat Miskin pada periode Januari-Juni 2014 di Kota Serang? 1.5 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang penulis lakukan secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Masyarakat Miskin di Kota Serang. 1.6 Manfaat Penelitian Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis terkait dengan kontribusi tertentu dalam penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dunia akademik.
  • 18. 18 1. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji implementasi kebijakan program pada masa yang akan datang. 2. Mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademik khususnya teori mengenai implementasi kebijakan public dankesehatan. 3. Untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana penulis telah menguasai ilmu-ilmu yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan dan sejauhmana penulis dapat memecahkan masalah yang sedang diteliti. b. Manfaat Praktis Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dalam penyelenggaraan penelitian terhadap objek penelitian. 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget). 2. Memberikan informasi atau masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan evaluasi. 3. Dapat dijadikan acuan atau sumber bacaan yang dapat dipertimbangkan selama meneliti dan memecahkan masalah yang relevan.