• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Pelatihan kerja   cut zurnali
 

Pelatihan kerja cut zurnali

on

  • 2,291 views

Bahan Ajar Manajemen Hubungan Industrial

Bahan Ajar Manajemen Hubungan Industrial

Statistics

Views

Total Views
2,291
Views on SlideShare
2,291
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
92
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Pelatihan kerja   cut zurnali Pelatihan kerja cut zurnali Presentation Transcript

    • PELATIHAN KERJA DR. CUT ZURNALI, SE., M.Si A. Pengertian Pelatihan Kerja Dalam MSDM B. Pengertian Pelatihan Kerja C. Hal-Hal Penting Mengenai Penyelenggaraan Pelatihan Kerja D. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelatihan Kerja BAHAN AJAR “MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL”PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS BUDI LUHUR JAKARTA 2011
    • A. Pengertian Pelatihan Dalam MSDMMenurut BERNARDIN DAN RUSSELL (1998:172), Training is defined as any attempt to improve employee performance ( ), g y p p p y pon a currently held job or one related to it. This usually means changes in spesific knowledges, skills, attitudes, orbehaviors. To be effective, training should involve a learning experience, be a planned organizational activity, and bedesigned in response to identified needs.Jadi pelatihan didefinisikan sebagai berbagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja padapekerjaan yang di ik l k j dipikulnya atau j t juga sesuatu b k it t berkaitan d dengan pekerjaannya. H l i i bi k j Hal ini biasanya bberarti melakukan ti l k kperubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang khusus atau spesifik. Dan agar pelatihan menjadi efektifmaka di dalam pelatihan harus mencakup suatu pembelajaraan atas pengalaman-pengalaman, pelatihan harusmenjadi kegiatan keorganisasian yang direncanakan dan dirancang didalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan yangteridentifikasi.Menurut ROBBINS, STEPHEN P, (2001:282), Training meant formal training that’s planned in advanced and has astructured format. Ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dimaksudkan disini adalah pelatihan formal yangdirencanakan secara matang dan mempunyai suatu format pelatihan yang terstruktur.Menurut NOE HOLLENBECK GERHART & WRIGHT (2003:251) mengemukakan training is a planned effort to NOE, HOLLENBECK, mengemukakan,facilitate the learning of job-related knowledge, skills, and behavior by employee. Hal ini berarti bahwa pelatihanmerupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan denganpengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai.Menurut VEITHZAL (2004:226) pelatihan adalah proses secara sistematis untuk mengubah tingkah laku karyawan (2004:226),untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan karyawan untukmelaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu karyawan untuk mencapaikeahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya.Menurut Gomez-Mejia Balkin dan Cardy (2001:259) training is usually conducted when employees have a skill deficit Gomez-Mejia, Balkin, (2001:259),or when an organization changes a system and employees need to learn new skill. Ini berarti bahwa pelatihanbiasanya dilaksanakan pada saat para pekerja memiliki keahlian yang kurang atau pada saat suatu organisasimengubah suatu system dan para perlu belajar tentang keahlian baru.
    • Manfaat PelatihanPelatihan mempunyai pengaruh yang besar bagi pengembangan perusahaan,sebagaimana yang dikemukakan oleh Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright (2003:250),pelatihan diselenggarakan oleh perusahaan bermanfaat untuk:1. Meningkatkan pengetahuan para karyawan atas budaya dan para pesaing luar,2. Membantu para karyawan yang mempunyai keahlian untuk bekerja dengan teknologi baru,3. Membantu para karyawan untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang berkualitas,4. Memastikan bahwa budaya perusahaan menekankan pada inovasi, kreativitas dan pembelajaran,5. Menjamin keselamatan dengan memberikan cara-cara baru bagi para karyawan untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan pada saat pekerjaan dan kepentingan mereka berubah atau pada saat keahlian mereka menjadi absolut,6. Selanjutnya pelatihan dapat mempersiapkan para karyawan untuk dapat menerima dan bekerja secara lebih efektif satu sama lainnya, terutama dengan kaum minoritas dan para wanita
    • B. Pengertian Pelatihan Kerja Menurut UU No. 13 Th 2003 Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan (Pasal 1 angka 9 UU No. 13 Th 2003) Pelatihan K j di t d l P l tih Kerja diatur dalam Pasal 9 – 30 UU N 13 Th 2003) P l No. Pelatihan Kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangakan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan bagi tenaga kerja.Upaya pembinaan tenaga kerja ditempuh melalui perencanaan dan programketenagakerjaan, seperti pelatihan, pemagangan, dan pelayanan penempatankerja.
    • C.C Hal-Hal Penting Mengenai Pelatihan Kerja yang diatur dalam UU No. 13 Th 2003 :1. Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja (Pasal 10 Ayat 1 UU No. N 13 Th 2003)2. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja (Pasal 10 Ayat 1 UU No. 13 Th 2003)3. Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja (Pasal 12 Ayat 1 UU No. 13 Th 2003)4. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja dengan bidang tugasnya (Pasal 12 Ayat 3 UU No. 13 Th 2003)
    • Lanjutan Hal-Hal Penting Mengenai Pelatihan Kerja yang diatur dalamUU No. 13 Th 2003 :5.5 Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta (Pasal 13 Ayat 1 UU No. 13 Th 2003). Yang dimaksud pelatihan kerja swasta adalah pelatihan kerja perusahaan.6. Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan (Pasal 14 Ayat 1 UU No. 13 Th 2003)7.7 Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota (Pasal 14 Ayat 2 UU No. 13 Th 2003)8. Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. (Pasal 14 Ayat 3 UU No. 13 Th 2003)
    • Lanjutan Hal-Hal Penting Mengenai Pelatihan Kerja yang diatur dalamUU No. 13 Th 2003 :9. Penyelenggaraan pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan : a. Tersedianya tenaga kepelatihan ; y g p b. Adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan ; c. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan d. Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja ( (Pasal 15 Ayat 3 UU No. 13 Th 2003) y )10. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila di dalam pelaksanaannya ternyata : p p y y a. Tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau b. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. ( (Pasal 17 Ayat 1 UU No. 13 Th 2003) y )11. Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan. p g ( ) (Pasal 17 Ayat 2 UU No. 13 Th 2003)
    • Lanjutan Hal-Hal Penting Mengenai Pelatihan Kerja yang diatur dalamUU No. 13 Th 2003 :12. Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi penghentian program pelatihan (Pasal 17 Ayat 4 UU No 13 Th 2003) No.13. Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggaraan pelatihan (Pasal 17 Ayat 5 UU No. 13 Th 2003)14. Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan (Pasal 19 UU No. 13 Th 2003)
    • Lanjutan Hal-Hal Penting Mengenai Pelatihan Kerja yang diatur dalamUU No. 13 Th 2003 :12. Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan (Pasal 21 j p gg g p g g ( UU No. 13 Th 2003): a. Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis (Pasal 22 Ayat 1 UU g g y g ( y No. 13 Th 2003) b. Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan (Pasal 22 Ayat 2 UU No. 13 Th 2003) c. Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan (Pasal 22 Ayat 3 UU No. 13 Th 2003) d. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi (Pasal 23 UU No. 13 Th 2003)
    • Pemagangan menurut Pasal 1 angka 11 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah: “Bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasaninstruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.” Jadi, Jadi pemagangan dalam UU Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi kerja, bukan untuk tujuan akademis, pemenuhan kurikulum/persyaratan suatu profesi tertentu.
    • Pemagangan untuk tujuan akademis, pemenuhan kurikulum atau persyaratan suatuprofesi tertentu, contohnya adalah:a) Ketentuan pendidikan dan pelatihan praktek kedokteran (koas/magang) dalam rangka uji kompetensi dokter Indonesia berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;b) Pemagangan untuk memenuhi persyaratan menjadi seorang advokat yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun (vide Pasal 3 ayat [1] huruf g UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Pasal 6 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia N I d i No. 1 T h Tahun 2006 t t tentang P l k Pelaksanaan M Magang U t k C l Untuk Calon Advokat);c) Persyaratan magang bagi calon Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut ( id P b t tt t (vide Pasal 3 h l huruf f UU N 30 T h f No. Tahun 2004 t t tentang J b t Jabatan Notaris jo Pasal 2 ayat [1] huruf I Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01- HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris).Dengan demikian, menurut menurut pakar hukum tenga kerja bahwa pemaganganmahasiswa D3 S1 S2 dan S3 adalah untuk memenuhi tuntutan akademis (tugas D3, S1, S2,akhir) adalah magang yang dilakukan untuk tujuan akademis atau pemenuhankurikulum.
    • Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“UUJamsostek”) : Pada prinsipnya setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja (“JKK”), jaminan kematian (“JK”) dan jaminan hari tua (“JHT”) serta jaminan pelayanan kesehatan ( JPK ). (“JPK”). Namun, khusus untuk tenaga kerja yang magang, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU Jamsostek hanya diwajibkan ikut Jamsostek untuk program JKK saja. Artinya, tidak wajib ikut program JK, JHT dan JPK.
    • • Produk akhir dari pemagangan dalam rangka pelatihan kerja adalah sertifikasi kompetensi kerja. Hal ini diakui dalam Pasal 23 UU Ketenagakerjaan: “Tenaga k j yang t l h mengikuti program pemagangan b h k atas pengakuan k lifik i “T kerja telah ik ti berhak t k kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.” Sedangkan, produk dari pemagangan dalam rangka persyaratan akademis atau pemenuhan kurikulum/persyaratan suatu profesi tertentu, adalah sertifikat magang untuk persyaratan p y p , g g p y minimal (minimum requirement) suatu jabatan atau profesi. Jadi, perusahaan wajib memberikan suatu sertifikat mengenai hasil pemagangan yang dilakukan oleh peserta magang tersebut. Apabila ternyata yang diperlukan oleh peserta magang tersebut adalah pengakuan bahwa mereka telah melakukan magang di tempat Anda, menurut kami surat keterangan riset saja tidak cukup. Perusahaan Anda harus memberikan sertifikat yang mengakui bahwa benar mereka telah melakukan magang di perusahaan Anda. Terkait kontrak magang dalam rangka persyaratan akademis atau pemenuhan kurikulum/persyaratan suatu profesi t t t k t t k ik l / t t f i tertentu, ketentuannya sangat b t bergantung pada persyaratan t d t sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing profesi tersebut. Sedangkan, kontrak magang dalam rangka pelatihan kerja, diatur dalam Pasal 22 UU g , g g g p j , Ketenagakerjaan jo Pasal 11 dan 12 Permenakertrans No. Per-22/Men/IX/2009, yakni sekurang- kurangnya memuat hak dan kewajiban peserta dan penyelenggara program serta jenis program dan kejuruan.
    • Uang Saku Jaminan Sosial HAK PESERTA MAGANG Sertifikat Setelah Lulus Program Hasil Kerja Merekrut pemagang sebagaiHAK PENGUSAHA pekerja/buruh jika memenuhi persyaratan
    • Menaati perjanjian pemagangan p j j p g g Mengikuti tata tertib programKEWAJIBAN PESERTA pemagangan MAGANG : Mengikuiti tata tertib perusahaan Menyediakan uang saku dan/atau uang g transpor p bagi g p peserta pemagangan Menyediakan fasilitas pelatihan KEWAJIBAN PENGUSAHA : Menyediakan instruktur Menyediakan perlengkapan j keselamatan dan kesehatan kerja
    • Pembinaan tenaga kerja dilakukan secara lintas sektoral sehingga pemerintah melalui departemen/instansi teknis membentuk beberapa lembaga Pelatihan1. Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi melalui Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)2. Departemen Kehutan melalui Balai Latihan Kehutanan (BLK)3. Departemen Koperasi, dan UKM melalui balai latihan Koperasi (Balatkop)4. Departemen Pertanian melalui Balai Latihan dan Penyuluhan Pertanian (BLPP)5. Departemen Pendidikan Nasional melalui Balai Penataran Guru (BPG)6. Departemen Kesehatan melalui Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)
    • D. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA1. UU No. 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan2. UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan daerah, terakhir diubah dengan UU NO. 12 Th 20083. UU No 39 Th 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri4. PP No. 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota5. Kepmennakertrans No. Kep-225/Men/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja6. Kepmennakertrans No. Kep-228/Men/2003 tentang Tata Cara Penempatan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia7. Kepmennakertrans No. Kep-229/Men/2003 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.