Bahan Ajar Manajemen Hubungan Industrial

1. PELATIHAN KERJA
DR. CUT ZURNALI, SE., M.Si
A. Pengertian Pelatihan Kerja Dalam MSDM
B. Pengertian Pelatihan Kerja
C. Hal-Hal Penting Mengenai Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
D. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
BAHAN AJAR “MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL”
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA
2011

2. A. Pengertian Pelatihan Dalam MSDM
Menurut BERNARDIN DAN RUSSELL (1998:172), Training is defined as any attempt to improve employee performance
( ), g y p p p y p
on a currently held job or one related to it. This usually means changes in spesific knowledges, skills, attitudes, or
behaviors. To be effective, training should involve a learning experience, be a planned organizational activity, and be
designed in response to identified needs.
Jadi pelatihan didefinisikan sebagai berbagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada
pekerjaan yang di ik l
k j dipikulnya atau j
t juga sesuatu b k it
t berkaitan d
dengan pekerjaannya. H l i i bi
k j Hal ini biasanya bberarti melakukan
ti l k k
perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang khusus atau spesifik. Dan agar pelatihan menjadi efektif
maka di dalam pelatihan harus mencakup suatu pembelajaraan atas pengalaman-pengalaman, pelatihan harus
menjadi kegiatan keorganisasian yang direncanakan dan dirancang didalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang
teridentifikasi.
Menurut ROBBINS, STEPHEN P, (2001:282), Training meant formal training that’s planned in advanced and has a
structured format. Ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dimaksudkan disini adalah pelatihan formal yang
direncanakan secara matang dan mempunyai suatu format pelatihan yang terstruktur.
Menurut NOE HOLLENBECK GERHART & WRIGHT (2003:251) mengemukakan training is a planned effort to
NOE, HOLLENBECK, mengemukakan,
facilitate the learning of job-related knowledge, skills, and behavior by employee. Hal ini berarti bahwa pelatihan
merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan
pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai.
Menurut VEITHZAL (2004:226) pelatihan adalah proses secara sistematis untuk mengubah tingkah laku karyawan
(2004:226),
untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan karyawan untuk
melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu karyawan untuk mencapai
keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya.
Menurut Gomez-Mejia Balkin dan Cardy (2001:259) training is usually conducted when employees have a skill deficit
Gomez-Mejia, Balkin, (2001:259),
or when an organization changes a system and employees need to learn new skill. Ini berarti bahwa pelatihan
biasanya dilaksanakan pada saat para pekerja memiliki keahlian yang kurang atau pada saat suatu organisasi
mengubah suatu system dan para perlu belajar tentang keahlian baru.

3. Manfaat Pelatihan
Pelatihan mempunyai pengaruh yang besar bagi pengembangan perusahaan,
sebagaimana yang dikemukakan oleh Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright (2003:250),
pelatihan diselenggarakan oleh perusahaan bermanfaat untuk:
1. Meningkatkan pengetahuan para karyawan atas budaya dan para pesaing luar,
2. Membantu para karyawan yang mempunyai keahlian untuk bekerja dengan teknologi
baru,
3. Membantu para karyawan untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif dalam
tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang berkualitas,
4. Memastikan bahwa budaya perusahaan menekankan pada inovasi, kreativitas dan
pembelajaran,
5. Menjamin keselamatan dengan memberikan cara-cara baru bagi para karyawan
untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan pada saat pekerjaan dan
kepentingan mereka berubah atau pada saat keahlian mereka menjadi absolut,
6. Selanjutnya pelatihan dapat mempersiapkan para karyawan untuk dapat menerima
dan bekerja secara lebih efektif satu sama lainnya, terutama dengan kaum minoritas
dan para wanita

4. B. Pengertian Pelatihan Kerja Menurut UU No. 13 Th 2003
Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi
kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat
ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan
kualifikasi jabatan atau pekerjaan
(Pasal 1 angka 9 UU No. 13 Th 2003)
Pelatihan K j di t d l
P l tih Kerja diatur dalam Pasal 9 – 30 UU N 13 Th 2003)
P l No.
Pelatihan Kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali,
meningkatkan dan mengembangakan kompetensi kerja guna meningkatkan
kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan bagi tenaga kerja.
Upaya pembinaan tenaga kerja ditempuh melalui perencanaan dan program
ketenagakerjaan, seperti pelatihan, pemagangan, dan pelayanan penempatan
kerja.

5. C.
C Hal-Hal Penting Mengenai Pelatihan Kerja yang diatur dalam
UU No. 13 Th 2003 :
1. Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan
dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja (Pasal 10 Ayat 1 UU
No.
N 13 Th 2003)
2. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu
pada standar kompetensi kerja (Pasal 10 Ayat 1 UU No. 13 Th 2003)
3. Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan
kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja (Pasal 12 Ayat 1 UU No. 13 Th
2003)
4. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti
pelatihan kerja dengan bidang tugasnya (Pasal 12 Ayat 3 UU No. 13 Th 2003)

6. Lanjutan Hal-Hal Penting Mengenai Pelatihan Kerja yang diatur dalam
UU No. 13 Th 2003 :
5.
5 Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah
dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta (Pasal 13 Ayat 1 UU No. 13 Th
2003). Yang dimaksud pelatihan kerja swasta adalah pelatihan kerja
perusahaan.
6. Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum
Indonesia atau perorangan (Pasal 14 Ayat 1 UU No. 13 Th 2003)
7.
7 Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota (Pasal 14 Ayat 2 UU
No. 13 Th 2003)
8. Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah
mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. (Pasal 14 Ayat 3 UU No. 13 Th
2003)

7. Lanjutan Hal-Hal Penting Mengenai Pelatihan Kerja yang diatur dalam
UU No. 13 Th 2003 :
9. Penyelenggaraan pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan :
a. Tersedianya tenaga kepelatihan ;
y g p
b. Adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan ;
c. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
d. Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja
(
(Pasal 15 Ayat 3 UU No. 13 Th 2003)
y )
10. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota
dapat menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja,
apabila di dalam pelaksanaannya ternyata :
p p y y
a. Tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9; dan/atau
b. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(
(Pasal 17 Ayat 1 UU No. 13 Th 2003)
y )
11. Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan
berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
p g ( )
(Pasal 17 Ayat 2 UU No. 13 Th 2003)

8. Lanjutan Hal-Hal Penting Mengenai Pelatihan Kerja yang diatur dalam
UU No. 13 Th 2003 :
12. Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak
memenuhi dan melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenakan sanksi penghentian program pelatihan (Pasal 17 Ayat 4
UU No 13 Th 2003)
No.
13. Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan
program pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran
penyelenggaraan pelatihan (Pasal 17 Ayat 5 UU No. 13 Th 2003)
14. Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan
memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja
penyandang cacat yang bersangkutan (Pasal 19 UU No. 13 Th 2003)

9. Lanjutan Hal-Hal Penting Mengenai Pelatihan Kerja yang diatur dalam
UU No. 13 Th 2003 :
12. Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan (Pasal 21
j p gg g p g g (
UU No. 13 Th 2003):
a. Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara
peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis (Pasal 22 Ayat 1 UU
g g y g ( y
No. 13 Th 2003)
b. Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha
serta jangka waktu pemagangan (Pasal 22 Ayat 2 UU No. 13 Th 2003)
c. Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak sah dan status
peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan
(Pasal 22 Ayat 3 UU No. 13 Th 2003)
d. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas
pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga
sertifikasi (Pasal 23 UU No. 13 Th 2003)

10. Pemagangan menurut Pasal 1 angka 11 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah:
“Bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di
lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan
instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau
jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.”
Jadi,
Jadi pemagangan dalam UU Ketenagakerjaan dimaksudkan
untuk pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi kerja,
bukan untuk tujuan akademis, pemenuhan
kurikulum/persyaratan suatu profesi tertentu.

11. Pemagangan untuk tujuan akademis, pemenuhan kurikulum atau persyaratan suatu
profesi tertentu, contohnya adalah:
a) Ketentuan pendidikan dan pelatihan praktek kedokteran (koas/magang) dalam
rangka uji kompetensi dokter Indonesia berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
b) Pemagangan untuk memenuhi persyaratan menjadi seorang advokat yang
dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun (vide Pasal 3 ayat [1] huruf g UU
No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Pasal 6 Peraturan Perhimpunan Advokat
Indonesia N
I d i No. 1 T h
Tahun 2006 t t
tentang P l k
Pelaksanaan M Magang U t k C l
Untuk Calon
Advokat);
c) Persyaratan magang bagi calon Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan
berturut-turut ( id P
b t tt t (vide Pasal 3 h
l huruf f UU N 30 T h
f No. Tahun 2004 t t
tentang J b t
Jabatan
Notaris jo Pasal 2 ayat [1] huruf I Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-
HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan
dan Pemberhentian Notaris).
Dengan demikian, menurut menurut pakar hukum tenga kerja bahwa pemagangan
mahasiswa D3 S1 S2 dan S3 adalah untuk memenuhi tuntutan akademis (tugas
D3, S1, S2,
akhir) adalah magang yang dilakukan untuk tujuan akademis atau pemenuhan
kurikulum.

12. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“UU
Jamsostek”) :
Pada prinsipnya setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga
kerja, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja (“JKK”), jaminan kematian
(“JK”) dan jaminan hari tua (“JHT”) serta jaminan pelayanan kesehatan
( JPK ).
(“JPK”).
Namun, khusus untuk tenaga kerja yang magang, berdasarkan Pasal 8
ayat (2) huruf a UU Jamsostek hanya diwajibkan ikut Jamsostek untuk
program JKK saja. Artinya, tidak wajib ikut program JK, JHT dan JPK.

13. • Produk akhir dari pemagangan dalam rangka pelatihan kerja adalah sertifikasi kompetensi
kerja. Hal ini diakui dalam Pasal 23 UU Ketenagakerjaan:
“Tenaga k j yang t l h mengikuti program pemagangan b h k atas pengakuan k lifik i
“T kerja telah ik ti berhak t k kualifikasi
kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.”
Sedangkan, produk dari pemagangan dalam rangka persyaratan akademis atau pemenuhan
kurikulum/persyaratan suatu profesi tertentu, adalah sertifikat magang untuk persyaratan
p y p , g g p y
minimal (minimum requirement) suatu jabatan atau profesi.
Jadi, perusahaan wajib memberikan suatu sertifikat mengenai hasil
pemagangan yang dilakukan oleh peserta magang tersebut. Apabila
ternyata yang diperlukan oleh peserta magang tersebut adalah
pengakuan bahwa mereka telah melakukan magang di tempat Anda,
menurut kami surat keterangan riset saja tidak cukup. Perusahaan
Anda harus memberikan sertifikat yang mengakui bahwa benar
mereka telah melakukan magang di perusahaan Anda.
Terkait kontrak magang dalam rangka persyaratan akademis atau pemenuhan
kurikulum/persyaratan suatu profesi t t t k t t
k ik l / t t f i tertentu, ketentuannya sangat b
t bergantung pada persyaratan
t d t
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing
profesi tersebut.
Sedangkan, kontrak magang dalam rangka pelatihan kerja, diatur dalam Pasal 22 UU
g , g g g p j ,
Ketenagakerjaan jo Pasal 11 dan 12 Permenakertrans No. Per-22/Men/IX/2009, yakni sekurang-
kurangnya memuat hak dan kewajiban peserta dan penyelenggara program serta jenis program
dan kejuruan.

14. Uang Saku
Jaminan Sosial
HAK PESERTA
MAGANG
Sertifikat Setelah Lulus Program
Hasil Kerja
Merekrut pemagang sebagai
HAK PENGUSAHA
pekerja/buruh jika memenuhi
persyaratan

15. Menaati perjanjian pemagangan
p j j p g g
Mengikuti tata tertib program
KEWAJIBAN PESERTA
pemagangan
MAGANG :
Mengikuiti tata tertib perusahaan
Menyediakan uang saku dan/atau
uang
g transpor
p bagi
g p
peserta
pemagangan
Menyediakan fasilitas pelatihan
KEWAJIBAN
PENGUSAHA : Menyediakan instruktur
Menyediakan perlengkapan
j
keselamatan dan kesehatan kerja

16. Pembinaan tenaga kerja dilakukan secara lintas sektoral
sehingga pemerintah melalui departemen/instansi teknis
membentuk beberapa lembaga Pelatihan
1. Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi melalui Balai Latihan Kerja
Industri (BLKI)
2. Departemen Kehutan melalui Balai Latihan Kehutanan (BLK)
3. Departemen Koperasi, dan UKM melalui balai latihan Koperasi (Balatkop)
4. Departemen Pertanian melalui Balai Latihan dan Penyuluhan Pertanian
(BLPP)
5. Departemen Pendidikan Nasional melalui Balai Penataran Guru (BPG)
6. Departemen Kesehatan melalui Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)

17. D. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
1. UU No. 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan daerah, terakhir diubah dengan UU
NO. 12 Th 2008
3. UU No 39 Th 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri
4. PP No. 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
5. Kepmennakertrans No. Kep-225/Men/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
6. Kepmennakertrans No. Kep-228/Men/2003 tentang Tata Cara Penempatan
Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
7. Kepmennakertrans No. Kep-229/Men/2003 tentang Tata Cara Perizinan dan
Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.