• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
 

Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah

on

  • 19,388 views

Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah

Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah

Statistics

Views

Total Views
19,388
Views on SlideShare
19,388
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
209
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah Document Transcript

    • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN KONTROL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Oleh : Rustan A.1 Abstrak Performance optimizing of local government can be measured through the high community participation in the role as the control of local government performance. Of course, the control community is very dependent on the pattern of management that is applied by local government, if management pattern applied close management so public communications space available was minimal and tended to the various distortions that lead to corruption, collusion, and nepotism. Thus, the transparency of local government as the embodiment of the implementation of procedures that good governance form of management should be encouraged through publicity pledge to the people in the law to make social control, and inform the various programs / activities, achievements, constraints, and transparency agenda of the local government to the public. On the other hand, the quality of preferences of the community that provide input or control also need to know each other in order to optimize performance of governmentKey Words : community participation, control, performance of government1. PendahuluanDalam setiap Peraturan Perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, aspekperan serta atau keterlibatan masyarakat pastilah ada dan menjadi bagian yangselalu tidak terpisahkan dari seluruh peraturan tersebut. Berakhirnya masa ordebaru menuju masa yang betul-betul demokratis pancasilais saat ini, aspekketerlibatan masyarakat tersebut dapat dikatakan sangat terbuka lebar. Pemerintahan yang menerapkan manajemen tertutup (close management),penyelenggaraan negara yang terlepas dari kontrol sosial dan kontrol politiksuprastruktur dan infrastruktur politik, serta ideologi pembangunanisme yangtidak berbasis pada ekonomi kerakyatan, berimplikasi luas pada praktek-praktekkorupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalam tubuh pemerintahan. olehkarenanya, upaya untuk memerangi KKN tersebut tidak akan berhasil tanpaadanya peran aktif masyarakat. Pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik sehingga target danukuran keberhasilannya adalah terwujudnya kebijakan, pelayanan, serta saranadan prasarana demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan ketentramanrakyat. Dari segi manajemen, “pasar pemerintahan (demokratis) adalahmasyarakat luas yang merasa mendapatkan nilai atau manfaat dari keberadaan1 Pelaksana Bidang Kajian PKP2A III LAN Samarinda
    • pemerintah, baik karena kebijakan (produk) maupun karena pelayanannya (jasa)”(Abeng, 2006). Pemerintah bertugas menyediakan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitaslainnya, sarana kesehatan, pendidikan yang memadai dan mampu mempersiapkangenerasi berikutnya untuk hidup sukses dalam menghadapi kompetisi global.Selain itu, pemerintah juga bertugas memproduksi dan menjalankan kebijakandemi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, aman, dantenteram. Diperlukan upaya serius, keberanian, ketegasan, serta komitmen dankonsistensi untuk memenuhi harapan itu. Untuk itu, individu pejabat dan PNSharus disiapkan betul sehingga tidak terjadi misuse atau penyalahgunaan jabatanuntuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang mengakibatkan kerugianbagi kepentingan umum. Kemaslahatan umum menjadi tugas utama pemerintah.Ketika infrastruktur sudah tersedia dengan baik, swasta juga mempunyai peranbesar dalam kemitraan dengan pemerintah untuk mewujudkan good governance.Disinilah peran masyarakat dalam memberikan perhatian terhadappenyelenggaraan pemerintahan agar tetap berjalan sesuai pada track yang ada(Qodri, 2007). Suhirman2 mengatakan bahwa masih besarnya dominasi pemerintah dalamproses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, pengganggaran,penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dan asetdaerah. Dalam banyak kasus, proses-proses penyelenggaraan pemerintah jugaditandai oleh adanya „patron-klien‟ antara pemerintah, pejabat, dan pihak-pihakyang ingin memanfaatkan keputusan dan sumber daya lokal untuk kepentinganpribadi atau kelompoknya. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awalsebagai bentuk pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau statusaspirasi mereka di tingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi dokumenperaturan daerah, perencanaan dan anggaran untuk diimplementasikan. Lebih lanjut suhirman (2007) mengatakan terbentang hambatan strukturalbagi partisipasi masyarakat yang murni (genuine) dan substantif sebagai salah satutujuan desentralisasi dengan pelaksanaannya. Partisipasi yang dikembangkan barusebatas partisipasi simbolik (degree of tokenism), bahkan masih ditemukanpartisipasi yang bersifat manipulatif sehingga tidak layak disebut sebagaipartisipasi. Hal ini disebabkan banyak Pemerintah Daerah masih memandangbahwa masyarakat bukan elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan,perencanaan dan penganggaran karena sudah terwakili di DPRD. Klaim inimenyebabkan tidak ada kewajiban dan keinginan yang kuat (terutama dalam levelinstitusional dan operasional) untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikansecara sungguh-sungguh keingginan dan harapan masyarakat dalam proses-proseskepemerintahan. Atas dasar temuan tersebut, sangat dibutuhkan instrumenkebijakan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untukmenjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan,perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset daerah dan pelayanan publikdengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kebutuhan, aspirasi dan harapanmasyarakat.2 http://www.drsp-usaid.org/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub&ID=226 Page | 1
    • Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yangmengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakatuntuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenaiPenyelenggaraan Negara, maka pemerintah telah mengeluarkan PP No. 68 Tahun1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat DalamPenyelenggaraan Negara. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hakdan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelenggara negara secaraberimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindunganhukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikaninformasi tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebutharuslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadianyang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yangdiakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.2. Karakter Demokrasi Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dengan kekuasaantertinggi dipegang oleh rakyat. Oleh karenanya rakyatlah yang pada dasarnyamenentukan arah bangsa ini melalui media-media demokratis yang tersedia.Pemilihan langsung kepala daerah melalui tahapan pemilu, dimana masyarakatbebas untuk menyalurkan suaranya kepada calon yang menurut mereka telahdapat merepresentasikan harapan dan keinginan mereka atau sama sekali tidakmemberikan suaranya adalah merupakan bukti konkrit suatu karakter demokrasiyang secara kontinyu terbangun di negara ini. Demokrasi memerlukan prasyarat karakter atau perilaku dasar tertentudalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang hakikatnya adalah:menghormati sesama manusia sama dan sederajat dengan hak dan kewajiban yangsama, memiliki keterbukaan hati dan pikiran, menyelesaikan semua masalahbersama melalui dialog tanpa kekerasan dan menghormati hasil yang disepakati,memiliki jiwa yang jujur dan semangat yang sportif. Keempat karakter atauperilaku dasar tersebut di atas walaupun sederhana, namun realisasinyamemerlukan dukungan pendidikan yang cukup tinggi, karena memerlukanlandasan rasionalitas yang tinggi. Berdialog dan berdiskusi secara santun dannalar hanya dapat dilakukan apabila para pesertanya sama-sama memilikikemampuan bernalar yang baik. Tidak itu saja, karena sebuah dialog yang terbukadan berhasil baik hanya dapat dilakukan apabila masing masing peserta jugaberjiwa yang jujur dan bersemangat yang sportif, yaitu berani menerima kelebihanlawan dan mengakui kekurangan sendiri (Wahyono SK, 2008). Budaya dasar Bangsa Indonesia dicerminkan dalam kelima sila Pancasila.Oleh karena itu dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945diamanatkan agar pemerintahan negara dibentuk berdasarkan Pancasila. Jadidalam menegakkan budaya dasar bangsa Indonesia yang pertama-tama harusdiwujudkan adalah pemerintahan negara yang benar benar melaksanakanketentuan sila-sila Pancasila, yang secara nyata ditampakkan dalam sistempemerintahan negara, dalam struktur dan kulturnya, dalam pelayanan publiknyadan dalam perilaku para pejabatnya. Page | 2
    • Negara Indonesia telah mengalami banyak simulasi metode dan konsepkepemerintahan yang akhirnya berujung pada demokrasi pancasila. Demokrasipancasila dengan mengedepankan kesatuan pendapat serta pemecahan masalahsecara musyawarah, mendorong perlunya keterbukaan diantara semua pihak.Keterbukaan yang berorientasi pada tindakan konstruktif demi pencapaiankesejahteraan masyarakat secara umum dan merata perlu dikembangkan secaralebih optimal (Wahyono SK, 2008) Membangkitkan integrasi nasional dalam wujud nasional untukmenghilangkan rasa kedaerahan, kesukuan dan kelompok keagamaan, sertamengasosiasikan diri sebagai satu bangsa Indonesia haruslah senantiasadihidupkan dalam jiwa bangsa Indonesia dan menjadi bagian utama membangunkarakter bangsa yang demokratis. Character building termasuk menanamkandisiplin dan etos kerja yang tinggi, serta menunjukkan hasil kerja yang optimaldalam membangun bangsa dan negara. Harapan kita terhadap pemerintah, selaintercapainya rekonsiliasi dan konsolidasi nasional serta bangkitnya kembaliekonomi, adalah terwujudnya demokrasi yang berakar dalam budaya masyarakatIndonesia dan dengan aparatur pemerintahan yang benar–benar menjunjung tinggidan melaksanakan asas-asas Pancasila dalam perilakunya mengabdi rakyat(Wahyono SK, 2008)3. Pemberdayaan Pemerintah Daerah Fadjar Ari Dewanto (2009)3 mengatakan, pemberdayaan kepada aparatpemerintah daerah pada dasarnya adalah merupakan upaya-upaya untukmenumbuhkan kembali tanggungjawab aparat pemerintah agar dapat bekerjasesuai dengan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat di wilayah pemerintahannya (akuntabilitas). Pemberdayaan kepada aparat pemerintah daerah diarahkan untukmemperkuat fungsi dan peran aparat pemerintah sebagai abdi negara dan abdimasyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan aparat diperlukan untukmengembangkan kapasitas aparat. Komponen kegiatan pengembangan kapasitasaparat mencakup: (1) bantuan untuk pusat penyuluhan dan pendampingan; (2)bantuan untuk pusat penyedia informasi; (3) bantuan untuk pusat inovasi danteknologi; (4) bantuan untuk perumusan regulasi; dan (5) bantuanpenyelenggaraan kegiatan pemantauan dan evaluasi program (GunawanSumodiningrat, 1996). Lebih lanjut Fadjar Ari Dewanto (2009) mengatakan, pemberdayaan bagipemerintah meliputi tiga hal, pertama, ditujukan bagi terbangunnya desentralisasikekuasaan (power) dari birokrasi pemerintah kepada masyarakat, dimanamasyarakat dilibatkan dalam penatalaksanaan negara sesuai dengan peran danfungsinya. Masyarakat dalam pengertian ini adalah masyarakat secara luasmeliputi individu dan komponen-komponen kelembagaan masyarakat yang adadiwilayahnya, seperti perhimpunan petani, perhimpunan buruh, LSM, asosiasiprofesi dan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan setempat, dengan3 http://beritadaerah.com/column.php?pg=column_national&id=155&sub=column&page=1 Page | 3
    • demikian proses pembangunan dilaksanakan secara partisipatif. Kedua, ditujukanbagi tumbuhnya birokrasi pemerintah yang responsif terhadap berbagai tuntutanmasyarakat. Birokrasi yang responsif ditandai dengan terbangunnya dialog-dialogdengan elemen kelembagaan masyarakat, mengakomodasi tuntutan masyarakat,terlepas dari apakah keuangan daerah tersedia atau belum untuk melaksanakantuntutan masyarakat tersebut. Respons birokrasi pemerintah juga akan nampakmelalui berbagai kebijakan-kebijakan daerah yang telah diputuskannya untukkepentingan masyarakat umum. Ketiga, ditujukan untuk terbangunnyatransparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintah daerah, yakni terbangunnyaketerbukaan (transparansi), dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) birokrasipemerintah atas program-program pembangunan yang telah atau sedangdilaksanakan, disamping itu terbangunnya kontrol masyarakat (publik) terhadappemerintah dan pemerintah daerah. Pada dasarnya pemberdayaan bagi birokrasi pemerintah daerah, sebagaisalah satu upaya untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik (goodgovernance) yaitu terdapat citra pemerintahan yang demokratis. Terbangunnyakontrol terhadap pemerintah merupakan wujud daripada demokrasi, dan ataupemerintah bisa bertindak demokratis, bila peran kontrol yang dijalankan olehrakyat dilakukan secara maksimal, proporsional, konstitusional, dan bertanggungjawab. Di dalam pemerintahan yang modern hampir tidak mungkin manajemenbirokrasi pemerintahannya bisa dijalankan tanpa kontrol rakyat. Di dalam negarayang pemerintahannya dijalankan secara demokratis, meletakan para pejabatnyabisa dikontrol oleh rakyat melalui pemilihan. United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan istilahgovernance sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi danadministrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya(UNDP, 1977) istilah governance menunjukan suatu proses dimana rakyat bisamengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya, tidakhanya digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi,integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Pada akhirnya tujuan pemberdayaan adalah tumbuhnya kesetaraan (equal)antara rakyat (citizen) atau civil society dan pemerintah sesuai dengan peran danfungsinya masing-masing. Dalam era globalisasi persaingan akan semakin ketatsehingga untuk mengantisipasi masalah ini, pendekatan pemberdayaan baikindividu maupun kelompok masyarakat (to empower people) merupakan prasyaratpembanguanan sosial. Sehingga kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakandalam program pembangunan sektoral, regional, dan program-program khusus,baik secara langsung maupun tidak langsung, dirancang untuk memecahkan tigamasalah utama pembangunan, yakni pengangguran, ketimpangan distribusipendapatan dan kemiskinan.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan PP No. 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran SertaMasyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, dijelaskan bahwa peran sertamasyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Page | 4
    • Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,yang dilaksankaan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlakudalam masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negaradiwajibkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, dan memberikan dataatau mengenai informasi penyelenggaraan negara, dan hak menyampaikan sarandan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraannegara. Maksud peran serta masyarakat tersebut untuk mewujudkan hak dantanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih. Disamping itu, diharapkan pula peran serta tersebut lebih menggairahkanmasyarakat untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap Penyelenggara Negara.Peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sesuai PP No. 68 Tahun 1999untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dilaksanakan dalambentuk:1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan4. Hak memperoleh perlindungan hukum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah saat ini tidak lagi hanyamengandalkan kekuasaan yang dimilikinya semata dengan pendekatan sanksi.Tetapi pemerintah daerah harus mampu membangun jaring-jaring interaksisimbiosis mutualisme antar berbagai pihak/stakeholders baik itu masyarakat,DPRD, Partai Politik, LSM, akademisi, maupun para pelaku usaha. Denganinteraksi yang dinamis diharapkan terjadi komunikasi yang harmonis danhubungan positif antar semua pihak untuk bertukar informasi dan mengedepankanpendekatan persuasif di dalam menghadap kompleksitas masalah dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah4. Maria Ahdiati http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanisme-kontrol-masyarakat.htm mengemukakan, dalam mengaktifkan peran sertamasyarakat dapat diartikan sebagai upaya ekspansi dari aset dan kapasitasmasyarakat untuk dapat lebih berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi,mengkontrol kebijakan dan membangun akuntabilitas institusi-institusi publikyang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dilihat dari sisi dimensinya,pemberdayaan publik ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu pertamaupaya memperluas kekuatan sosial, termasuk di dalamnya upaya memberikanakses kepada basis-basis produksi yang berpengaruh pada kesejahteraan publik,kedua upaya memperkuat kekuatan politik, termasuk di dalamnya upayamenciptakan akses publik untuk mempengaruhi proses penyusunan kebijakan, danketiga Upaya memperluas kekuatan psikologis publik, termasuk di dalamnyaupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan potensi yang ada dalamkelompok-kelompok masyarakat untuk berkembang.4 http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanisme-kontrol-masyarakat.htm Page | 5
    • Lebih lanjut Maria Ahdiati mengatakan, diharapkan dengan adanyapemberdayaan publik untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah, fokus pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatmelalui pendekatan demand side yang dipadukan dengan visi pemerintah daerahmelalui jabaran program-program dalam pendekatan supply side. Dengan itudiharapkan terjadi penguatan kekuasaan dan legitimasi penyelenggaraanpemerintahan yang berasal dari keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan,implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan.5. Ruang Komunikasi Publik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kontrol Perwakilan masyarakat di parlemen sesuai dengan salah satutupoksinya, saat ini masih dirasakan kurang mampu mewakili aspirasi masyarakat,terlebih dengan banyaknya kasus dan penyimpangan di dalam tubuh parlemen itusendiri, menjadikan masyarakat perlu secara aktif melakukan kontrol publikterhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Mengingat pentingnya peranmasyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah, maka masyarakatmemerlukan adanya jaminan dan kepastian terhadap peran tersebut secara hukum.Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dinyatakan bahwa masyarakat dapatsecara bebas berpendapat dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan ataupun lisanmerupakan landasan pentingnya masyarakat berperan dalam memberikanpandangan terhadap penyelenggaraaan pemerintahan. Masih sedikitnya akses dan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakatuntuk mempersoalkan kinerja pemerintah daerah. Dalam banyak penelitian yangdilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi dan LSM, di hampir di semua daerahtidak ditemukan mekanisme dan prosedur terlembaga yang memungkinkanmasyarakat mengontrol kinerja pemerintahan. Pemerintah daerah belum memilikimekanisme menampung, menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan (complaintmechanism). Keluhan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan pemerintahandaerah nyaris tidak pernah diketahui hasilnya. Karena tidak ada kepastianmekanisme dan hasil yang akan didapat, maka masyarakat juga menjadi engganuntuk menyampaikan keluhan pelayanan publik kepada pemerintah. Di hampirsemua kabupaten/kota tidak ditemukan payung hukum bagi kontrol masyarakatterhadap kinerja pemerintahan daerah. Kontrol masyarakat dilakukan secaraspontan dengan cara-cara konvensional yang tidak terlembaga, serta tidakmemiliki dampak bagi perubahan kinerja yang lebih baik. Dengan kondisi inimaka kinerja pelayanan yang diklaim pemerintah merupakan klaim yang semukarena tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada masyarakat (Suhirman, 2007) Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraannegara, maka ruang komunikasi publik perlu disediakan. Melalui media inipenyelenggara negara diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangansesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangipula dengan kesempatan Penyelenggara Negara menggunakan hak jawab berupabantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat. Sebaliknyamasyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang Page | 6
    • penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suhirman5 mengatakan, dalam pelembagaan partisipasi, pemerintah daerahseringkali hanya mengakui dan melibatkan kelompok-kelompok organisasimasyarakat sipil yang berbadan hukum formal. Hal ini menyebabkan organisasimasyarakat di tingkat lokal dan atau organisasi yang tidak berbadan hukummisalnya, asosiasi petani lokal, subak (asosiasi warga pengelola irigasi),kelompok nelayan, kelompok kesenian lokal, dan asosiasi masyarakat adat tidakdilibatkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran,pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah. Padahalperan mereka sebagai organisasi sosial, ekonomi dan budaya sangat kongkrit danberdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosialmaupun budaya. Hampir di seluruh daerah tidak ditemukan peraturan daerah yang mengaturtentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Padahal Peraturan Daerahmerupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatanmasyarakat dalam pemerintahan. Dalam konteks partisipasi, peraturan daerah jugapenting ditetapkan terutama yang berkaitan dengan pelembagaan partisipasi ditingkat daerah. Karena karakteristik sosial dan budaya daerah beragam, makatidak mungkin ketentuan pelembagaan publik ini ditetapkan di tingkat pusat.Secara umum, ruang bagi publik untuk berpartisipasi saat ini lebih bersifatspontan melalui beberapa wahana. Diantara wahana utama yang seringdipergunakan sebagai media partisipasi adalah dengar pendapat publik (publichearing) di DPRD, pengaduan di kotak-kotak saran, dan melalui lembaga-lembaga resmi lainnya di desa seperti Badan Permusyawaratan Desa. Meskipundemikian keterlibatan masyarakat tidak sampai pada tingkatan pengambilankeputusan bersama dan kontrol oleh warga, melainkan hanya sampai pada tingkatinformasi dan konsultasi. Seringkali pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban untukmelibatkan warga dalam proses-proses kepemerintahan karena tidak adanyainsentif dan dis-insentif dari pemerintah pusat untuk menjalankan hal tersebut.Karena itu kewajiban untuk menjalankan proses kepemerintahan yang partisipatifwajib didorong melalui mekanisme insentif dan dis-insentif oleh pemerintahpusat. Mekanisme insentif dan dis-insentif harus dilakukan baik terhadapkelembagaan maupun terhadap pejabat publik yang mendorong atau menghambatpartisipasi masyarakat. Syafuan Rozi dalam http://kebijakanpublik.multiply.com/journal/item/1mengatakan bahwa dalam suatu negara yang masyarakatnya ingin majuberkembang, adanya transparansi kebijakan dan terbukanya ruang publik untukmengakses informasi seperti layaknya sang ikan yang butuh air untuk hidup.Prinsip yang mengatur agar dibukanya akses publik untuk memperoleh anekainformasi dan regulasi, sanksi dan reward, kejelasan biaya dan waktu pengurusan/perizinan/ aneka dokumen, tersedianya berbagai temuan/ paper ilmiah untukdiakses lewat situs internet dan aneka informasi lain yang berguna, jelas, lagi5 http://www.drsp-usaid.org/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub&ID=226 Page | 7
    • bermutu adalah merupakan keperluan yang sebenarnya merupakan hak setiapwarga negara yang selama ini terabaikan, walaupun mereka telah membayaraneka macam pajak dan retribusi kepada negara. Informasi yang tertulis hitam di atas putih yang disajikan lewat bilboard,papan pengumuman, media cetak, dan internet dapat dipakai sebagai acuan danakses kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintah. Transparansi dan hakmasyarakat memperoleh informasi akan mendorong lahirnya pemerintahan yangbaik atau good governance. Kebebasan memperoleh informasi disamping mampumenciptakan pemerintahan yang bersih (clean governance), mampu mencegahKKN, juga dapat untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalamperumusan kebijakan publik, dan meningkatkan kualitas pengawasan publik. Pemerintahan umumnya masih sangat tertutup dan hak masyarakat untukmemperoleh informasi masih minim dibuka oleh pemerintah. Hal sepertiketerbukaan informasi itulah yang dimaksud, antara lain, sebagai prinsipakuntabilitas yang wajib ditegakkan oleh pemerintah dan DPRD. Kalau eksekutifdan legislatif berperilaku baik dan tidak ada kecurangan yang dilakukan, tentunyatidak ada pihak yang akan dirugikan. Malah dukungan publik dan kepercayaanakan bertambah kepada para wakil rakyat dan pelaksana pemerintahan daerah. Syafuan Rozi dalam http://kebijakanpublik.multiply.com/journal/item/1mengatakan ruang komunikasi perlu dibuka juga karena masyarakat memerlukanDPRD yang bertanggungjawab kepada konstituennya. Kita tahu kalau eksekutifpemda selama ini bertanggung jawab ke DPRD, kemudian kita juga bertanya, laluDPRD kemudian bertanggung jawab kepada siapa? Sampai sekarang secarapraktis tidak ada pertanggungjawaban dari DPRD kepada konstituennya.Penerapan jaringan internet berupa website/ homepage dan Email-DPRD daerahpada saat yang akan datang akan menjadi prasyarat yang penting dalammembangun komunikasi politik antara anggota DPRD dan institusinya denganpara konstituennya. Hal ini akan merupakan suatu langkah good governance yangakan signifikan dalam rangka memberi ruang/media untuk peningkatan partisipasikonstituen (para pemilih). Bagi Dewan media ini akan menjadi sarana sosialisasidan media penyampaian informasi politik yang bisa diakses kapan dan dimanasaja. Hal itu akan membuktikan dan mendorong adanya proses transparansi danakuntabilitas di institusi DPRD. Diakui, saat ini masyarakat masih dirugikan oleh pemegang informasipublik, karena ketidakjelasan informasi yang diberikan. Padahal, hak masyarakatmendapatkan informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik tidak bolehdihambat atau diabaikan begitu saja karena mereka pemagang mandat sah(stakeholder) negeri ini. Masyarakat berhak tahu rancangan dan ketetapan APBN,APBD beserta alokasi dan pihak yang mengelolanya secara rinci lewat pelaporandi salah satu situs resmi di internet yang bisa diakses publik 24 jam. Begitu jugakriteria dan tolok ukur apa yang dipakai untuk menerima atau menolak suatuLaporan Pertanggung Jawaban seorang Kepala Daerah/ Kepala Pemerintahan. Beberapa kasus yang merugikan masyarakat terjadi akibat tidak adanyajaminan ketersediaan dan konsistensi atas informasi publik. Misalnya, kasuskenaikan tarif dasar listrik yang tertutup sehingga kenaikan yang sebenarnyadengan kenaikan yang diumumkan berbeda. Ini jelas merugikan dan Page | 8
    • memperdayakan masyarakat. Ketidakpastian biaya juga dialami oleh anggotamasyarakat yang mengurus SIM/ STNK/ BPKB, mengurus IMB, Akte Tanah,Pasport, skema kompensasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM),kerahasiaan bank yang melindungi kejahatan hasil korupsi dan pencucian uang(money loundring). Namun, ketentuan perundangan perlu mengatur informasi mana yangbebas untuk dapat diakses oleh masyarakat serta informasi mana yang dapatdikecualikan secara ketat. Informasi yang bila dibuka bisa menghambat prosespenegakan hukum, bisa mengganggu hak atas kekayaan intelektual, perlindungandari persaingan usaha tidak sehat, dapat merugikan strategi pertahanan dankeamanan nasional, bisa mengancam keselamatan perorangan boleh saja tidakdibuka kepada publik. Untuk itu perlu disusun peraturan perundangan yangmengatur tentang rahasia negara, sampai kapan suatu hal menjadi rahasia dankapan wajib dibuka untuk publik. Dengan demikian, ada batasan yang tegastentang rahasia negara dan informasi publik.Tetapi, informasi publik semestinyaterbuka. Maria Ahdiati6 juga mengatakan, bahwa dalam tingkatan teknis,pemberdayaan publik harus dilakukan pada semua tingkatan proses kegiatanpembangunan, baik dalam proses perumusan kegiatan, dalam pelaksanaankegiatan maupun dalam evaluasi kegiatan. Pemberdayaan ini dilakukan dalambentuk membuka saluran partisipatif warga baik dalam perumusan maupun upayakontrol publik dalam keseluruhan proses. Pada proses perumusan kegiatan,masyarakat diikutsertakan bersama stakeholders yang lain untuk merumuskanbentuk kegiatan yang tepat untuk dilakukan. Dengan upaya ini maka perumusankegiatan tidak hanya akan melihat dari sisi pemerintah saja namun akanmempertimbangkan sisi demand dari pihak yang akan menerima atau menikmatioutcome dari kegiatan tersebut. Mekanisme perumusan pembangunan di tingkat kelurahan, kabupaten/kota sampai propinsi misalnya merupakan upaya untuk membuka ruangpartisipasi dan kontrol masyarakat. Ruang tersebut harus betul-betul dimanfaatkanoleh publik untuk ikut serta secara aktif memperjuangkan gagasan-gagasan ditingkat bawah untuk dapat dimasukkan sebagai kegiatan pemda. Dari sisi pemdasendiri upaya penciptaan ruang ini jangan hanya sebagai mekanisme seremonialsaja untuk menjustifikasi sudah partisipatif dan akuntabelnya program Pemda dimata publik. Akan tetapi harus betuk-betul dimanfaatkan untuk memperkayamasukkan, ide dan pemikiran akan sisi demand menjadi pertimbangan yang utuhdan dominan dalam perumusan kegiatan. Publik sendiri juga harus membangun jaring-jaring komunikasi di internalmereka, melalui para wakil-wakil yang ada di DPRD. Lembaga perwakilan publikini harus dimanfaatkan betul sebagai media untuk men-support dan menjagaproses perumusan sampai nantinya ditetapkan dalam APBD untuk dibiayaisebagai program pembangunan. Dalam tingkatan pelaksanaan kegiatan, setelah APBD ditetapkan dandapat berjalan, publik diikutsertakan dalam pelaksanaan APBD sekaligus6 http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanisme-kontrol-masyarakat.htm Page | 9
    • mengawal dan mengawasi jalannya program-program pembangunan yang telahdirumuskan dalam APBD. Untuk itu mekanisme komunikasi publik melaluikemudahan akses untuk mendapatkan data dan informasi dari APBD dan instansiterkait penting kiranya untuk terus diperkuat. Saat ini publik dapat melihat ribuanprogram pembangunan dengan mengakses website Bappeda. Dalam websitetersebut setidaknya dapat menjadi acuan publik untuk mengawal dan mengawasijalannya kegiatan tersebut. Diharapkan dengan mekanisme dua arah baik dari jalur publik untukikutserta secara proaktif dalam perumusan maupun kontrol publik terhadapkegiatan pemerintah daerah. Dari sisi eksekutif maupun legislatif melakukansosialisasi dan memperkuat mekanisme partisipatif untuk menyerap danmemberikan informasi kepada publik agar terjadi pemberdayaan publik yang lebihkuat dan luas lagi.6. Manajemen Publisitas Masyarakat tentunya berkeinginan dapat mengetahui sampai sejauh manapelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dijalankan oleh pemerintah secara baik dankonsisten. Oleh karenanya, prinsip transparansi sebagai salah satu dari 14 pilargood governance perlu untuk dikembangkan secara optimal. Keterbukaan olehpemerintahan daerah juga dapat membangun opini publik yang positif yangtentunya dapat mendorong profesionalisme dan peningkatan kinerja aparatpemerintah. Manajemen publikatif perlu dilakukan oleh pemerintah gunamemberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa banyak terlibat dalammenentukan arah perubahan dan perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah agarsesuai dengan harapan. Saat ini konsep manajemen publikatif dapat dilakukan dengan membukaruang opini publik baik di media massa maupun dengan membuka jalur hotlinepengaduan masyarakat di media eletronik secara online. Dalam setiap kebijakanyang akan dikeluarkan pun perlu disampaikan kepada masyarakat luas (uji publik)untuk menggali saran-saran dan pemikiran terhadap kebijakan tersebut apabiladiterapkan nantinya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintahdaerah juga perlu untuk disampaikan secara terbuka untuk kemudian ditanggapioleh masyarakat (social control). Menyampaikan keberhasilan-keberhasilan ataupun hambatan-hambatanpemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan pembangunandaerah secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahuidan merayakan keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah, maupun dapatmemahami kondisi dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Masyarakatpundapat kemudian memberikan masukan dan pemikiran yang kontruktif gunamengatasi problematika yang dihadapi tersebut dengan memperhitungkan secaracermat ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. Dalam manajemen publikatif ini pemerintah daerah memberikan informasisecara terbuka kepada masyarakat, menyampaikan kondisi kekinian pemerintahdaerah, serta membuka ruang komunikasi dua arah antara masyarakat danpemerintah daerah dalam memberikan masukan dan pemikiran. Pembangunan Page | 10
    • situs-situs internet instansi pelayanan publik, Lembaga Penelitan dan Universitas/Institut perlu dioptimalkan. Selanjutnya ada keharusan semua hasil rapat, seminar,workshop, simposium, yang menyajikan paper dan kertas kerja atau semacamnyawajib diakses kedalam situs tersebut agar bisa diakses untuk dimanfaatkan olehpublik. Dokumen publik seperti peraturan daerah, dokumen perencanaan,anggaran, sumber daya alam dan aset daerah perlu diinformasikan secara luas danterbuka kepada masyarakat melalui media komunikasi yang tersedia secaraoptimal. Masyarakat harus diberikan ruang akses yang sama dan adil terhadapinformasi tersebut, selain itu aparatur pemerintah daerah wajib untuk melayanidan memberikan informasi, serta terus memperbaharui data, bahan, sertainformasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat, efektif, danproporsional. Guna mewujudkan hal ini, masyarakat diharapkan dapat meningkatkanperan sertanya dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintahdaerah dikarenakan ruang untuk itu telah dibuka dan diberikan jaminan ataskontrol tersebut secara hukum. Namun, kualitas dan preferensi masyarakat yangmemberikan input tersebut juga perlu untuk diperhatikan dan diketahui agarpemerintah daerah dapat memperhitungkan rencana tindak yang lebih baik dantepat dengan tetap mengedepankan koridor aturan perundangan yang berlaku. Pemerintahan yang buruk, salah satu cirinya adalah pemerintahan yangditandai dengan ketertutupan informasi, tidak terkontrol (tidak bersedia dikontrol-tidak accountable), senang bersikap elitis, cenderung kruang produktif, belumpunya standar prosedur penanganan bencana, belum memiliki sistem yang jelas,terlalu birokratis atau bertele-tele, sentralistis (terpusat) serta tidak efektif, borosdan tidak profesional. Kini di era informasi, masyarakat harus memperoleh informasi sebanyakbanyaknya, sehingga rakyat dapat melakukan kontrol dan dapat mengawasipelaksanaan pemerintahan dan lembaga lainnya secara baik dan benar. Adakekhawatiran memang ketika terjadi benturan dikarenakan bisa saja pihak-pihaklain akan atas nama transparansi bisa mempergunakan kebebasan informasi untuktujuan tujuan yang melanggar hak azasi manusia karena itu rancangan undangundang tentang kebebasan memperoleh informasi publik dapat dijadikan acuanbila terjadi benturan pihak pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengankebebasan informasi publik Agenda dan jadwal pejabat pemerintah pun perlu disampaikan kepadamasyarakat melalui media yang tersedia, baik media eletronik maupun mediamassa. Dengan begini, masyarakat yang ingin menemui pejabat pemerintah dapatmengetahui secara jelas waktu yang tepat serta tidak perlu membuang-buangwaktu untuk menunggu. Semakin terpublikasinya program/ kegiatan, agenda,pencapaian dan masalah yang dihadapi pemerintah menjadikan masyarakatmengetahui serta merasa menjadi bagian penting dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah. Agar dapat memberikan jaminan hukum untuk kebebasan memperolehinformasi, maka sebaiknya diatur pula Sanksi Pidana penjara serta denda bagisetiap orang yang dengan sengaja atau karena kealpaannya tidak memenuhi Page | 11
    • panggilan, menghalang-halangi pemeriksaan, memberikan keterangan palsu, menghancurkan informasi sehingga tidak dapat dipakai lagi, membuat informasi yang tidak benar sehingga menyesatkan, disamping itu juga perlu diberikan sanksi kepada pejabat publik yang tidak mengikuti kewajibannya untuk mendokumentasikan informasi sesuai dengan kewajibannya, tidak menginformasikan tentang potensi bencana yang akan terjadi atau keharusan bertindak menurut langkah-langkah tertentu pada saat-saat yang mendesak. Hal lain yang merupakan bagian dari bundel manajemen publisitas ini adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan kedudukannya dalam kebijakan perundangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sosialisasi akan fungsi dan peran mereka, tata cara pengawasan, bentuk kerjasama, hingga mekanisme keterlibatan mereka diupayakan seoptimal mungkin dapat dipahami oleh masyarakat. 7. Penutup Kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja, serta tanggungjawab pemerintah daerah. Ketentuan perundang-undangan juga secara tegas mengatur peran serta masyarakat sebagai social control dengan optimal. Pemerintah daerah, guna mendorong hal tersebut perlu menerapkan manajemen publisitas, dimana setiap informasi, kebijakan, program dan kegiatan, serta tingkat pencapaian yang diraih perlu disampaikan kepada publik. Hal ini tentunya merupakan langkah untuk mewujudkan good governance pada tataran aplikasinya. Manajemen Publisitas Penyelenggaraan Pemerintahan Transparansi1. Profesionalisme Daerah Pemda2. Peningkatan kinerja Pemda Optimalisasi3. Mendorong Kontrol Masyarakat partisipasi bersama dalam Dampak penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah Upaya membangun citra positif dimata masyarakat melalui penerapan prinsip transparansi tersebut, perlu dibarengi dengan penerapan standar pelayanan prima yang terstandarkan. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang Page | 12
    • menyangkut penyelenggaraan pemerintahan menjadi bagian didalam standarpelayanan prima tersebut. Standar pelayanan prima terkait peningkatan kontrolmasyarakat tersebut menurut Suhirman (2007) yaitu :1. Pemerintahan daerah perlu untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sekurang- kurangnya terkait dengan peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah, anggaran dan keuangan daerah, pengelolaan aset/sumber daya alam, dan pelayanan publik.2. Pemerintahan Daerah juga perlu untuk memberikan akses dan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya terkait dengan penyusunan peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahanan sekurang- kurangnya dalam bentuk konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan, pembuatan keputusan bersama, penyusunan rencana bersama, pelaksanaan dan pengawasan oleh masyarakat. Pemerintahan Daerah wajib memberikan keterangan kepada masyarakat tentang hasil dari keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.3. Pemerintah Daerah perlu untuk menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat. Mekanisme pengaduan masyarakat harus mencantumkan hak-hak masyarakat, perlindungan bagi pelapor, pihak pemerintah daerah yang menyelesaikan pengaduan, proses dan batas waktu penyelesaian pengaduan, proses mengolah laporan dan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor.4. Perlunya pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah mengenai tata cara memperoleh informasi publik, partisipasi, mekanisme pengaduan, dan penjaminan terhadap organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Untuk mengoptimalkan peran masyarakat secara nasional, pemerintahpusat dapat memberikan sanksi kepada daerah yang tidak melaksanakan proses-proses pemerintahan secara partisipatif sesuai peraturan perundangan yangberlaku. Selanjutnya, Pemerintah pusat dapat menstimulus daerah denganmemberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki indeks partisipasimasyarakat yang baik. Yang dimaksud dengan indeks partisipasi masyarakatadalah tingkatan yang menunjukkan kemajuan daerah dalam mendorongpartisipasi masyarakat. Page | 13
    • DAFTAR PUSTAKAQodri, Azizi, A., 2007, Change Management Dalam Reformasi Birokrasi. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.Abeng, Tanri, 2006, Profesi Manajemen. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.Fadjar Ari Dewanto, 2009, Pemberdayaan Bagi Aparat Pemerintah Daerah, available on http://beritadaerah.com/column.php?pg=column_national&id=155&sub=c olumn&page=1Maria Ahdiati dalam http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanisme- kontrol-masyarakat.htmSyafuan Rozi dalam http://kebijakanpublik.multiply.com/journal/item/1Suhirman, 2007, Partisipasi Warga dan Tata Pemerintahan Daerah, available on http://www.drsp- usaid.org/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub&ID=226 Page | 14