Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
Reformasi birokrasi dindikpora randudongkal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Reformasi birokrasi dindikpora randudongkal

  • 685 views
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
685
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
12
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Reformasi Birokrasi UPPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Indra Fibiona 12/337230/PSP/04321Pendahuluan Reformasi memiliki makna perubahan tanpa merusak atau revitalisasi yang diprakarsaidalam suatu sistem, karena sadar bahwa tanpa reformasi sistem itu bisa ambruk. Ringkasnya,reformasi diprakarsai dari dalam sistem itu sendiri. Karena itu, metode reformasi selalubersifat gradual, bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian perlu dipahami bahwasuatu proses pemaksaan untuk sebuah reformasi total adalah bertentangan dengan spiritreformasi itu sendiri. Sejauh ini terlihat adanya kecenderungan salah paham dalammasyarakat tentang makna reformasi. Ini perlu diklarifikasikan agar reformasi tidak dijadikantema untuk menyamarkan sebuah agenda reformasi. Tema penggantian sistem, tidak percayakepada sistem yang ada, dan semacamnya yang sudah mulai bergulir (winarwan, 2008). Reformasi juga berarti suatu tindakan perbaikan dari suatu yang dianggap kurang baiktanpa mengesampingkan pranata-pranata yang sudah ada. Pranata-pranata yang dimaksuddisini adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yangmengatur tingkah laku itu, dan perlengkapannya dalam berbagai kompleksitas manusia didalam masyarakat (Winarwan, 2008). Reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalamrevitalisasi efektivitas birokrasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, karenadalam reformasi birokrasi ada proses peningkatan sistemik kinerja operasional sektor publiksecara terencana (Effendi, 2000). Keberhasilan reformasi birokrasi diukur dari suksesnyapelayanan publik yang berorientasi pada keseimbangan antara integritas dan deferensiasi.Diera globalisasi saat ini, birokrasi dituntut untuk dapat mereformasi diri terutama memperbaikikinerja pelayanan publik. Birokrasi sebagai pelayan masyarakat, regulasi dan pemberdayaantidak dapat menjalankan fungsi yang diembannya dengan baik. Hal ini terjadi karena adanyafaktor-faktor yang turut mempengaruhinya baik secara internal maupun secaraeksternal.Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini memberikan deskripsi mengenai Reformasibirokrasi yang berjalan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Fokus dan locus tulisanini adalah reformasi birokrasi di UPPK (Unit PengelolaPendidikan Kecamatan)
  • 2. Randudongkal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian kinerjabirokrasi yang lebih baik.Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Prestasi Kinerja UPPK KecamatanRandudongkal UPPK Kecamatan Randudongkal melayani administrasi kepegawaian baik pegawaitidak tetap dan pegawai tetap dinas pendidikan pemuda dan olahraga di kecamatanRandudongkal yang bertugas di 59 Sekolah Dasar Negeri dan 2 Sekolah Dasar Swasta dan 24Taman Kanak – kanak dan 31 Pendidikan Anak Usia Dini.Jumlah total PNS yang ditanganioleh UPPK kecamatan Randudongkal adalah 387 orang, tersebar di 13 desa di KecamatanRandudongkal. Jumlah pegawai di UPPK Kecamatan Randudongkal adalah 20 orang, terdiri daripegawai PNS 17 orang dan non PNS sebanyak 3 orang.Presentase pegawai yang memilikikompetensi dalam pengoperasian komputer dan sistem informatika 60%. Ini mengindikasikanbahwa tingkat diferensiasi dan integritas sedang. Jenjang pendidikan yang telah diampupegawai sebagian besar merupakan lulusan S1 dari berbagai disiplin ilmu. SusunanOrganisasi unit pengelola pendidikan (UPPK) menurut peraturan bupati Pemalang No. 109tahun 2008 terdiri dari: a. Kepala UPPK Memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan pemuda dan olahraga di bidang Unit pengelola pendidikan Kecamatan (UPPK), dengan memimpin danmemanajemen administrasi birokrasi UPPK. b. Kepala Subbagian Tata Usaha Memiliki uraian tugas pokok berupa memimpin pengelolaan tata administrasi UPPK c. Pelaksana Memiliki uraian tugas berupa melakukan pengelolaan tata administrasi seperti pembuatan usulan kenaikan pangkat dan jabatan guru, pembuatan laporan sarana, dana bantuan, dana BOS, administrasi UAS dan UAS, serta tugas tugas lainnya. d. Kelompok Jabatan Fungsional. Terdapat 2 substruktur pada kelompok Jabatan fungsional yaitu Pengawas TK/SD yang memiliki tugas pokok untuk melakukan proses monitoring terhadap pelaksanaan
  • 3. pendidikan dan juga infrastruktur untuk sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Substruktur yang ke dua adalah Penilik PNFI (Pendidikan Non-Formal dan Informal) yang memiliki tugas pokok untuk melakukan proses monitoring terhadap pelaksanaan pendidikan untuk sekolah nonformal maupun informal seperti PAUD, dan sekolah lainnya. Kepala UPPK Kelompok Jabatan Fungsional Kasubag Tata Usaha Pengawas Penilik PNFI TK/SD Pelaksana Struktur Organisasi di UPPK Randudongkal Menurut Max Weber, untuk membagun birokrasi yang ideal, perlu adanya afirmasidalam membedakan antara birokrasi dengan organisasi lainnya yaitu adanya spesialisasi kerja,adanya hierarki yang berkembang, adanya suatu sistem dari prosedur dan aturan aturan,adanya promosi jabatan yang berdasarkan atas kecakapan (thoha, 2011 : 13). Terkait denganhal tersebut, reformasi birokrasi yang telah dilakukan di UPPK Randudongkalmengedepankan spesialisasi kerja, kemudian adanya promosi jabatan sesuai dengankompetensi dan prestasi yang telah dicapai. Reformasi birokrasi yang dilakukan sedikit demisedikit membawakan hasil yang baik walau tidak begitu signifikan. Secara bertahap, padaawal proses recruitment pegawai UPPK menjalani fit and proper test untuk menilaikapabilitas dan kompetensi dasar yang dimiliki. Selain itu, proses learning organization dalamrangka reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kreativitaspegawai juga didukung dengan pengadaan diklat oleh Widyaiswara dari provinsi, tetapi masihsangat terbatas. Ada dua bentuk interaksi antar pegawai dilihat dari pengaturan letak susunan kerja, yaitubentuk umum terbatas dan bentuk terbuka(thoha, 2011: 96). Bentuk interaksi antar pegawaiyang dicerminkan dari letak pengaturan susunan kerja adalah terbuka, tetapi ada pemisahan
  • 4. antara ruang pegawai struktural dengan ruang fungsional. Interaksi antara pegawai strukturaldan fungsional mampu terjalin dengan orientasi equalitas yang sangat baik. Selain itu, sikappersonal dan impersonal antar pegawai bisa terkontrol. Para pegawai di UPPK mmpu bekerjasecara profesional dan juga berorientasi pada sikap kekeluargaan. Koordinasi tugas nondeferensiasi antar pegawai mampu dilaksanakan dengan baik. Tidak ada bentuk kooptasipolitik dari pihak luar, mengingat pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikanKabupaten begitu ketat. Jika ditinjau dari prespektif peranan hubungan antarpribadi (interpersonal Role) sepertiyang diungkapkan Mintzberg, pemimpin memiliki peran sebagai figurehead yakni peran yangdilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpin dalam persoalan dan kesempatan timbulsecara formal. Peranan sebagai leader atau bertindak sebagai pemimpin yang memiliki fungsipokok sebagai kepala, motivator anggota pegawai, fungsi pengembangan dan pengendalian.Selain itu juga peran sebagai perantara (liaison manager) atau hubungan antara pemimpindengan individu lain di luar organisasi yang dia pimpin (thoha, 2012:266). Berhubungandengan dengan hal tersebut, Kepala UPPK Randudongkal yang baru mampu melaksanakantugasnya mengelola kinerja seluruh pegawai di UPPK Kecamatan Randudongkal dengancukup baik. Hal tersebut terlihat dari pencapaian tujuan kebijakan dan program. Kepala UPPKRandudongkal memiliki kapabilitas dalam memanajemen dan pengelolaan dengan cukupbaik. Merit system belum sepenuhnya diterapkan dalam penyelenggaraan birokrasi diUPPK kecamatan Randudongkal, terlihat dari jabatan fungsional maupun struktural yangmasih ditempati oleh pegawai yang belum sepenuhnya kompeten. Di sisi lain, bentukbirokrasi administrasi publik yang dilakukan sudah cukup baik untuk menangani 387 PNSdinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang tersebar di 13 desa di KecamatanRandudongkal. Capaian efektivitas kinerja mampu diakselerasi dengan cukup baik, terlihatdari penanganan administrasi kepegawaian dan kebutuhan 387 PNS bisa ditangani denganproses yang tidak terlalu banyak taking time dan sesuai dengan prioritas.
  • 5. Konklusi Menurut Frederickson, indikasi keberhasilan reformasi birokrasi adalah perubahandari sistem birokratis yang mempunyai karakteristik rowing, service, monopolistic, rule-driven, budgeting inputs, bureaucracy- driven, menjadi birokrasi yang mempunyaikarakteristik steering, empowering, competition, mission driven, funding outcomes,customers driven, earning, preventing, teamwork/participation, market/public demand. Dalamhal ini, birokrasi pemerintahan konvensional harus bisa lebih bersifat enterpreneurship,mengutamakan prioritas dan lebih responsif serta efisien dan efektif dalam melakukanpelayanan publik (Soebhan, 2000). Jika melihat indikasi tersebut, UPPK di KecamatanRandudongkal belum memenuhi semua indikasi yang digambarkan oleh Frederickson,mengingat masih adanya faktor faktor penghambat diantaranya adalah keterbatasan aksesinformasi serta proses learning organization yang belum maksimal. Perlu adanya peningkatankualitas sumberdaya manusia yang lebih intensif terutama terkait dengan inovasi dankreativitas, agar kinerja pegawai di instansi UPPK Randudongkal bisa lebih maksimal. Selainitu juga teamwork/participation yang belum maksimal mengingat sumber daya manusiapegawai yang masih sangat terbatas. Dengan demikian, konklusi yang bisa didapat darireformasi birokrasi yang telah diimplementasikan di UPPK Randudongkal adalah belumtercapainya hasil secara signifikan dan maksimal. Perlu proses learning yang lebih intensifserta komitmen dari segenap civitas stakeholder untuk bisa memaksimalkan dan mengawalproses reformasi birokrasi secara maksimal. Ekspektasi terhadap proses reformasi yang telahberjalan ke depannya adalah semangat dan komitmen tinggi, serta penghilangan segala bentuktransaksional oleh pegawai diluar ketentuan yang bisa menghambat pencapaian kinerja yangmaksimal.Referensi :Arsip UPPK Kecamatan RandudongkalEffendi, sofian. 2000. Ceramah Pada Re-entry Workshop Strategic Management of Local Authorities, Diselenggarakan oleh Badan Diklat Depdagri, 21 Juli 2000.Peraturan Bupati Pemalang, No. 109 tahun 2008
  • 6. Thoha, Miftah. 2011. Perilaku Organisasi : Konsep dasar dan Aplikasinya. Jakarta : Rajawali Press.Soebhan, Syafuan Rozi. 2000. “Model Reformasi Birokrasi Indonesia”. Dalam Jurnal Widyariset, Vol.1, 2000Uraian Surat Tugas UPPK Kecamatan Randudongkal.Winarwan, Deddy. 2007. “Reformasi Birokrasi”. Artikel Seminar tentang Kebijakan terkait Birokrasi, Universitas Gadjah MadaWawancara Kasubag UPPK Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tanggal 26 desember 2012 pukul 08.30 s.d. pukul 11.45