Pelayanan Kesehatan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pelayanan Kesehatan

on

  • 1,327 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,327
Views on SlideShare
1,327
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
30
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pelayanan Kesehatan Presentation Transcript

  • 1. PELAYANAN KESEHATAN
  • 2. Pengertian Pelayanan Kesehatan Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo, pelayanan kesehatan adalah sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif( peningkatan kesehatan ) dengan sasaran masyarakat. Menurut Levey dan Loomba (1973), Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.
  • 3. Menurut Depkes RI (2009), pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama- sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
  • 4. • Tersedia dan berkesinambungan. • Dapat diterima dan bersifat wajar di kalangan masyarakat. • Mudah dicapai. • Mudah dijangkau. • Bermutu. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan
  • 5. Muatan UU Kesehatan No 23 tahun 1992: Salah satu upaya pembangunan kesehatan: 1.Kurasi---Penyembuhan 2.Promotif---peningkatan derajat kesehatan 3.Prevensi---Pencegahan 4. Rehabilitasi---Pemulihan Untuk mencapai keadaan sejahtera badan, jiwa, sosial---agar hidup produktif secara sosial dan ekonomis
  • 6. Stratifikasi pelayanan kesehatan • Pelayanan kesehatan tingkat pertama Pelayanan kesehatan yang bersifat pokok (basic health service). Pada umumnya bersifat pelayanan rawat jalan. • Pelayanan kesehatan tingkat kedua Pelayanan kesehatan yang lebih lanjut telah bersifat rawat inap dan untuk menyelenggarakannya telah dibutuhkan tenaga-tenaga spesialis. • Pelayanan kesehatan tingkat ketiga Pelayanan kesehatan yang bersifat lebih kompleks dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga subspesialis.
  • 7. Pelayanan kesehatan sbg satu sistem •Input : perangkat administrasi (modal, tata cara, kesanggupan) •Proses : fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan & evalu- asi) •Output : pelayanan kesehatan yg dimanfa- atkan oleh masyarakat •Outcome : derajat kesehatan masyarakat Upaya Kesehatan
  • 8. Prinsip - Berkesinambungan & Paripurna, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan hingga pemulihan, serta rujukan antar tingkatan upaya. - Bermutu, Aman, dan Sesuai Kebutuhan bagi penerima, pemberi upaya, dan masyarakat, serta mampu menghadapi tantangan global dan regional. - Adil & Merata, utk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan di seluruh wilayah Republik Indonesia & di luar negeri dalam kondisi tertentu. Upaya Kesehatan
  • 9. Prinsip - Non diskriminatif, sesuai kebutuhan medis, bukan status sosial ekonomi & tdk membeda-bedakan suku/ ras, budaya & agama, dengan tetap memperhatikan pengarus-utamaan gender. - Terjangkau, harus terjangkau oleh seluruh masyarakat. - Teknologi Tepat Guna, berasas pada kesesuaian kebutuhan & tdk bertentangan dengan etika, moral, dan nilai agama. - Bekerja dlm Tim scr Cepat & Tepat, melibatkan semua pihak yg kompeten, dilakukan secara cepat dengan ketepatan/presisi yang tinggi. Upaya Kesehatan
  • 10. Tujuan penyelenggaraan upaya kesehatan adalah terselenggaranya upaya kesehatan yg adil, merata, terjangkau, & bermutu utk menjamin terselengga- ranya pembangunan kesehatan guna meningkat- kan derajat kesehatan masyarakat yg setinggi- tingginya. Upaya kesehatan diutamakan pd berbagai upaya dgn daya ungkit tinggi dlm pencapaian sasaran pembangunan kesehatan utamanya penduduk rentan, antara lain : ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut, & masyarakat miskin. Upaya Kesehatan
  • 11. - Upaya kesehatan primer adalah upaya kesehatan dimana terjadi kontak pertama scr perorangan/ masyarakat dgn pelayanan kesehatan melalui meka-nisme rujukan timbal-balik, termasuk penanggulangan bencana dan pelayanan gawat darurat. - Upaya kesehatan sekunder adalah upaya kesehatan rujukan lanjutan, yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan sekunder & pelayanan kesehatan masya-rakat sekunder. - Upaya kesehatan tersier adalah upaya kesehatan rujukan unggulan yg terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan tersier & pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Sistem Pelayanan Kesehatan
  • 12. Bentuk Pokok 1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat a. Primer, pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan keluarga, kelompok, dan masyarakat. Merupakan tanggung-jawab Dinkes Kabupaten/ Kota yg pelaksanaan operasionalnya dpt didele-gasikan kpd Puskesmas. Upaya Kesehatan
  • 13. Masyarakat termasuk swasta dpt menyeleng-garakan pelayanan kesehatan sesuai peraturan yg berlaku dan berkerjasama dgn pemerintah. Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat primer ditanggung oleh pemerintah bersama masyarakat, termasuk swasta. b. Sekunder, menerima rujukan kesehatan dari pe-layanan kesehatan masyarakat primer & mem-berikan fasilitasi dlm bentuk sarana, teknologi, & sumber daya manusia kesehatan serta didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Upaya Kesehatan
  • 14. Merupakan tanggung-jawab Dinkes Kabupaten/ Kota dan atau Provinsi sbg fungsi teknisnya, yakni melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat yg tidak sanggup/tidak memadai dilakukan pada pelayanan kesehatan masyarakat primer. Fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta hrs mempunyai izin sesuai peraturan yang berlaku serta bekerjasama dgn unit kerja Pemda, seperti laboratorium kesehatan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, dll. Upaya Kesehatan
  • 15. c. Tersier, menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat sekunder dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, sumber daya manusia kesehatan, dan rujukan operasional. Merupakan tanggung-jawab Dinkes Provinsi dan Kemkes yg didukung dgn kerja sama lintas sektor. Institut pelayanan kesehatan masyarakat tertentu scr nasional dapat dikembangkan untuk menampung kebutuhan. Pelaksananya adalah Dinkes Provinsi, Unit kerja terkait di tingkat Provinsi, Kemkes, & Unit kerja terkait di tingkat nasional. Upaya Kesehatan
  • 16. 2. Pelayanan Kesehatan Perorangan a. Primer, kontak pertama scr perorangan sbg proses awal pelayanan kesehatan dgn penekanan pd pengobatan & pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan & pencegahan, termasuk gaya hidup sehat. Pembiayaan utk penduduk miskin dibiayai oleh pemerintah, sedangkan golongan lainnya diatur oleh pemerintah dalam sistem pembiayaan yang berlaku. Upaya Kesehatan
  • 17. Pelayanan kesehatan diberikan oleh dokter dan dokter gigi di puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama, termasuk Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan pengobatan tradisional serta pengobatan alternatif yang secara ilmiah telah terbukti terjamin keamanan dan khasiatnya. Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya Kesehatan
  • 18. b. Sekunder, pelayanan kesehatan spesialistik yg menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer, dapat juga dijadikan sebagai wahana pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dilaksanakan di tempat kerja maupun fasilitas kesehatan baik Rumah Sakit setara kelas C serta fasilitas kesehatan lainnya milik pemerintah, masyarakat, maupun swasta oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik Upaya Kesehatan
  • 19. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder yang bersifat tradisional dan komplementer dilaksanakan dengan berafiliasi dengan atau di rumah sakit pendidikan. 3. Tersier, menerima rujukan sub-spesialistik dari pelayanan kesehatan di bawahnya Pelaksana pelayanan kesehatan perorangan tersier adalah dokter sub-spesialis atau dokter spesialis yang telah mendapatkan pendidikan khusus atau pelatihan dan mempunyai izin praktik dan didukung oleh tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan. Upaya Kesehatan
  • 20. Pelaksananya adalah dokter sub-spesialis atau dokter spesialis yg telah mendapatkan pendidikan khusus/ pelatihan & mempunyai izin praktik dan didukung oleh tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan. Pelayanan kesehatan perorangan tersier dilak-sanakan di Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus setara kelas A dan B, baik milik pemerintah maupun swasta yg mampu memberikan pelayanan kesehatan sub-spesialistik dan juga termasuk klinik khusus. Upaya Kesehatan
  • 21. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik. Pelayanan kesehatan perorangan tersier wajib melaksanakan penelitian dan pengembangan dasar maupun terapan dan dapat dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Upaya Kesehatan
  • 22. PELAYANAN DASAR DAN RUJUKAN
  • 23. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alat dan atau tempat utk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik peningkatan, pencegahan, pengobatan, maupun pemulihan oleh pemerintah dan atau masyarakat, termasuk swasta. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai tingkat pertama primer hingga tingkat ketiga/tersier.
  • 24. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Sistem Rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yg mengatur pelimpahan tugas/wewenang & tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal; maupun struktural & fungsional thd kasus/masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
  • 25. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan dibagi dlm rujukan medik/perorangan yg berkaitan dgn pengobatan & pemulihan berupa pengiriman pasien (kasus), spesimen, & pengetahuan tentang penyakit; serta rujukan kesehatan dikaitkan dgn upaya pencegahan & peningkatan kesehatan berupa sarana, teknologi, dan operasional.
  • 26. Rujukan vertikal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan yg lebih tinggi dilakukan apabila: – pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik; – perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
  • 27. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan yg lebih rendah dilakukan apabila: – permasalahan pasien dpt ditangani oleh tingkatan pelayanan yg lebih rendah sesuai dgn kompetensi dan kewenangannya; – kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut; – pasien memerlukan pelayanan lanjutan yg dpt ditangani oleh tingkatan pelayanan yg lebih rendah & untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/atau – perujuk tdk dpt memberikan pelayanan kesehatan sesuai dgn kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
  • 28. Rujukan horizontal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yg sifatnya sementara atau menetap. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
  • 29. Setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban merujuk pasien bila keadaan penyakit/permasalahan kesehatan memerlukannya, kecuali dgn alasan yang sah dan mendapat persetujuan pasien/keluarganya (pasien tdk dapat ditransportasikan atas alasan medis, sumber daya, atau geografis). Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
  • 30. Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya yg diberikan setelah dijelaskan oleh tenaga kesehatan yg berwenang, sekurang- kurangnya mengenai : – diagnosis & terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan; – alasan dan tujuan dilakukan rujukan; – risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan; – transportasi rujukan; dan – risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
  • 31. Perujuk sebelum melakukan rujukan harus : - melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan; - melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bhw penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
  • 32. - membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan. Surat pengantar rujukan sekurang-kurangnya memuat: i. identitas pasien; ii. hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan; iii. diagnosis kerja; iv. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan v. tujuan rujukan; dan vi. nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
  • 33. Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan. Penerima rujukan berkewajiban: – menginformasikan mengenai ketersediaan sarana & prasarana serta kompetensi & ketersediaan tenaga kesehatan – memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien; dan – memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan. Penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
  • 34. Perorangan/ Keluarga Masyarakat Masyarakat Primer Primer Perorangan/ Keluarga Sekunder Tersier Upaya Kesehatan Keluarga Mandiri Kader Upaya Kesehatan Keluarga Mandiri Posyandu Polindes UKBM Puskesmas Dinkes Kab/Kota, BP4, BKMM, BKOM Kemkes, Dinkes Propinsi dr. swasta, Puskesmas BKIA, Bidan, BP dr. Sp swasta, RSUD, BP4, Klinik Spesialis RSU Pusat, RS Khusus Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan (Permenkes 001 tahun 2012 ttg sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan) Sekunder Tersier
  • 35. KEFARMASIAN
  • 36. PELAYANAN FARMASI DAN ALKES 1. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian melalui : – Penyempurnaan standar dan pedoman: • Formularium Nasional • Harga obat (group purchasing) • Standar pelayanan farmasi lainnya – Akreditasi standar pengelolaan dan pelayanan sarana kefarmasian (instalasi farmasi) – Pemenuhan jumlah SDM farmasi di fasyankes yang dilakukan secara bertahap – Peningkatan kompetensi SDM farmasi – Penyempurnaan Manajemen Pengelolaan Obat (dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan pelayanan)
  • 37. PELAYANAN FARMASI DAN ALKES 2. Penyusunan dan review regulasi yang dibutuhkan terkait dengan pelayanan kefarmasian dan alkes: – Penyediaan, pengelolaan dan pelayanan obat dan BMHP – Standarisasi alkes – Penggunaan Alkes yang tepat guna – Pengendalian dan pemantauan penggunaan obat secara rasional
  • 38. Permenkes turunan Perpres Jaminan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang: 1. Tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan 2. Pelayanan Kesehatan Lain yang Dijamin Dalam Manfaat Jaminan Kesehatan 3. Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan 4. Jenis dan Plafon Harga Alat Bantu Kesehatan; 5. Tata Cara Pembayaran Selisih Biaya (Koordinasi Manfaat) 6. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan 7. Daftar dan Harga Obat dan Bahan Medis Habis Pakai 8. Pemberian Kompensasi oleh BPJS Kesehatan dlm Hal di Daerah Belum Tersedia Fasilitas pelayanan kesehatan yg penuhi Syarat Guna Memenuhi Kebutuhan Medis Sejumlah Peserta 9. Persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah/Swasta yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan 10.Asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menyepakati besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan 11.Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s); 12.Standar Tarif Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Acuan Bagi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 13.Kendali mutu dan biaya penyelenggaran Jaminan Kesehatan: pelaksanaan dan pengembangan sistem kendali mutu pelayanan serta penjaminan kendali mutu dan kendali biaya
  • 39. Pasal 26 1. Pengembangan penggunaan teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan medis sesuai hasil penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment). 2. Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 3. Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hasil penilaian teknologi (health technology assessment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan. 4/29/2014 Hasbullah Thabrany - pandangan pribadi 39
  • 40. DASAR HUKUM PEKERJAAN KEFARMASIAN (UU 36/2009 dan PP 51/2009) Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yg mempunyai keahlian dan kewenanganuntuk itu : Pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional
  • 41. ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KEFARMASIAN DAN ALKES KEBIJAKAN: Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan Alkes STRATEGI: 1. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama esensial generik 2. Peningkatakan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen 3. Penguatan kapasitas institusi dalam manajemen suplai chain obat dan teknologi 4. Peningkatan kualitas sarana produksi, distribusi dan sarana sediaan farmasi dan alkes 5. Peningkatan pelayanan kefarmasian 6. Peningkatan kemandirian/produksi lokal BBO, OT, alkes 7. Peningkatan monitoring dan evaluasi harga obat 8. Penguatan pengawasan premarket dan post market alkes dan PKRTRef: RPJMN 2014 - 2019
  • 42. Pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PP 51/2009)
  • 43. KONSEP PELAYANAN KEFARMASIAN PELAYANAN KESEHATAN Patient Safety Kolaborasi tenaga kesehatan PELAYANAN FARMASI KLINIK PENGELOLAAN OBAT DAN PERBEKKES PATIENTCENTRE