Rangkuman (1)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Rangkuman (1)

  • 793 views
Uploaded on

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEYQFjAD&url=ftp%3A%2F%2Fsmpn16-mlg.sch.id%2Fdinda%2F--LaW%2520facuLty%2520UB--%2FKRIMINOLOGI%2FRangkuman.doc&ei=rOtIUtrQ......

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEYQFjAD&url=ftp%3A%2F%2Fsmpn16-mlg.sch.id%2Fdinda%2F--LaW%2520facuLty%2520UB--%2FKRIMINOLOGI%2FRangkuman.doc&ei=rOtIUtrQAoPYrQeP_oDoDQ&usg=AFQjCNEjp-rioMFegqENNGZQdBO8bKGp9A&bvm=bv.53217764,d.bmk

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
793
On Slideshare
793
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. DEFINISI PENJAHAT DAN TEORI-TEORI TENTANG KEJAHATAN Sutherland menyatakan a person who commits a crime (seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan), Istilah penjahat tidak ada dalam hukum pidana, penjahat istilah dalam ilmu sosil (kriminologi) sedangkan dalam hukum pidana istilah tersebut sesuai dengan tingkatannya, tersangka kalau perkaranya masih di tingkat penyidikan, terdakwa apabila telah sampai ke persidangan dan jaksa penuntut umum telah mendakwanya dengan suatu pasal, terpidana apabila hakim berpendapat ia bersalah dan cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahannya, dan narapidana apabila ia menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dikarenakan “asas pruduga tak bersalah”sehingga apabila belum ada putusan yang in kracht yang bersangkutan belum bisa dinyatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan kejahatan Lombroso menyatakan penjahat adalah seorang yang dapat dilihat dari penelitian bagian badan dengan pengukuran antropometris, pendapat ini ditolak Vollmer, penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkah laku anti sosial, ini juga ditolak Parsons menyatakan penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebahagiaan orang lain dan membebankan kepentingan ekonominya. Mabel Elliot penjahat adalah orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinyadengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Hari Saheroedji menyimpulkan semua defenisi tersebut bahwa penjahat adalah orang yang berkelakukan anti sosial, bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum. GW Bawengan yang dikutip dari Ruth Shonle Cavan tediri dari: 1. The casual offender, pelanggaran kecil sehingga tidak bisa disebut penjahat seperti naik sepeda tidak pakai lampu di malam hari 2. The occasiona criminal, kejahatan enteng 3. The episodic criminal, kejahatan karena dorongan emosi yang hebat, awalnya bercanda akhirnya karena tersinggung membunuh 4. The white collar crime, menurut Sutherland adalah kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha dan pejabat dalam hubungan dengan fungsinya.Menurut Ruth S.Cavan mereka kebal dengan hukum karena punya kekuasaan dan kemampuan materil 5. The habitual criminal, yang mengulangi kejahatan(residivis) 6. The profesional criminal, kejahatan sebagai mata pencaharian dan mengeai delik ekonomi atau yang berlatar perekonomian 7. Organized crime, kejahatan dengan suatu organisasi dengan organisator yang mengatur operasi kejahatan 8. The mentally abnormal criminal, menurut Cavan seperti golongan psychopatis dan psychotis 9. The nonmalicious criminal, kejahatan yang mempunyai arti relatif, karena ada sebagian bagi kelompok lain itu bukan merupakan kejahatan seperti bugil dalam suatu ritual kepercayaan itu perbuatan suci bagi kelompok lain ini merupakan kejahatan Sejarah Perkembangan Akal Pemikiran Manusia yang menjadi Dasar Dibangunnya Teori-teori Kriminologi 1. Spritualisme bahwa segala kebaikan bersumber dari Tuhan dan segala keburukan datang dari setan, orang yag melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yaang telahterkena bujukan setan. Bencana alam dipandang sebagai hukuman atas pelanggaran norma 2.Naturalisme Perkembangan paham rasionalis muncul dari ilmu alam setelah abad pertengahan menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasionil dan mampu dibuktikan secara ilmiah, lahirnya rasionalisme di Eropa menjadikan pendekatan ini mendominasi pemikiran tentang kejahatan pada abad selanjutnya 3.Aliran klasik Dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (free will) Dalam bertingkah laku manusia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya (Hedonisme) atau manusia dalam berprilaku dipandu oleh 2 hal yaitu penderitaan dan Kesenangan. Pemikiran ini mendasari L Beccaria menuntut adanya persamaan dihadapan hukum bagi semua orang dan hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan perbuatan/kelakuan. Pembaharuan dari aliran klasik karena tidak ada keadilan misal anak-anak di hukum,orang gila di hukum maka aliran neo klasik aspek kondisi pelaku sudah mulai diperhitungkan.
  • 2. 3.AliranPositif Dibagi atas 2 pandangan: 1. Determinisme Biologis yaitu teori yang mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. 2. Determinisme Cultural yaitu teori yang mendasari pemikirannya pada pengaruh sosial, budaya dan lingkungan dimana seseorang hidup. 4. Teori anomi, teori yang mencari sebab kejahatan dari sosio-kultural dengan berorientasi pada kelas sosia. Emile Durkheim orang yang pertama kali menggunakan istilah anomi untuk menggambarkan keadaan yang disebut Deregulation di dalam masyarakat (hancurnya keteraturan sosial akibat hilangnya patokan- patokan dan nilai-nilai). Robert Merton juga penganut Anomi tapi berbeda dengan Durkheim yaitu teorinya membagi norma sosial menjadi 2 jenis yakni tujuan sosial (Societal goals) dan sarana yang tersedia (Accept talk means) untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana yang dipergunakan. Tapi dalam kenyataannya tidak semua orang dapat menggunakan sarana yang tersedia sehingga digunakan berbagai cara untuk mendapatkan hal itu yang menimbulkan penyimpangan dalam mencapai tujuan, Yaitu teori yang bersifat kongkrit yang berusaha menjelaskan bagaimana seorang menjadi jahat. Terkenal dengan Teori sosial kontrol yang memulai pertanyaan mengapa oang mentaati norma atau tidak semua orang melanggar hukum. Jawabannya karena orang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriinil ketika kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang. Menurut Travis Hirchi dengan perfectif micro sosiological studies (social bond) ikatan sosial ada 4: 1. Attachment dibagi menjadi attachment total dan attachment partial. Attachment total yaitu suatu keadaan dimana seseorang individu melepas ego yang terdapat dalam dirinya diganti dengan rasa kebersamaan, rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu mentaati hukum karena melanggar berarti menyakiti perasaan orang lain. Attachment partial yaitu suatu hubungan antara seorang individu dengan lainnya dimana hubungan tersebut tidak didasarkan pada peleburan ego dengan ego yang lain tapi hadirnya orang lain yang mengawasi. Dari 2 hal itu dapat diketahui bahwa attachment total akan mencegah hasrat seseorang melakukan deviasi sedangkan attachment partial hanya menimbulkan kepatuhan bila ada orang lain yang mengawasi bila tidak ada maka terjadi deviasi. 2. Comitment Yaitu keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan. Segala kegiatan yang dilakukan bermanfaat bagi ikatan tersebut bisa berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya 3. Involvement Merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi kecil kemungkinan terkena deviasi. Logikanya mreka menghabiskan waktu dan tenaga dalam kegiatan tersebut. Sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan dan berbuat yang melanggar hukum 4. Beliefs Merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan terhadap norma atau agama akan menyebabkan orang patuh pada norma tersebut Bridging Teori Merupakan teori yang menengahi antara makro dengan mikro teori.Terdiri atas: Teori sub kultur adalah suatu sub bagian budaya diantara budaya dominan dalam masyarakat yang memiliki norma-norma, keyakinan- keyakinan dan nilai-nilainya sendiri. Sub kultur timbul ketika sejumlah orang dalam keadaan serupa mendapati diri mereka terpisah dari masyarakat banyak dan kemudian secra bersama saling mendukung. Sub kultur bisa orang se suku,bangsa minoritas, penghuni penjara, kelompok profesi dan sebagainya a. Deliquent Sub Cultur Albert Cohen melalui suatu penelitian menyatakan bahwa perilaku deliquen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah (lower class) dan mereka lebih banyak membentuk geng, tidak terdapat alasa yang rasional bagi deliquen sub kultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan), mencari
  • 3. kesenangan dengan menibulkan kegelisahan pada orang lain juga meremehkan nilai-nilai kelas menengah b. Teori Differential Opportunity Ricard Cloward dan Llloyd Ohlin mengkobinasikan teori strain, differential asociation dan social disorganization. Dimana delinquent sub culture tumbuh subur di daerah- daerah kelas bawah dan mengambil bentuk tertentu yang mereka lakukan karena kesempatan untuk mendapatkan ukses secara tidak lebih tersebar secara merata dibanding kesempakatan untuk meraih sukses secara sah. di 09:06 Teori-Teori Umum tentang Perilaku Menyimpang Teori-teori umum tentang penyimpangan berusaha menjelaskan semua contoh penyimpangan sebanyak mungkin dalam bentuk apapun (misalnya kejahatan, gangguan mental, bunuh diri dan lain-lain). Berdasarkan perspektifnya penyimpangan ini dapat digolongkan dalam dua teori utama. Perpektif patologi sosial menyamakan masyarakat dengan suatu organisme biologis dan penyimpangan disamakan dengan kesakitan atau patologi dalam organisme itu, berlawanan dengan model pemikiran medis dari para psikolog dan psikiatris. Perspektif disorganisasi sosial memberikan pengertian pemyimpangan sebagai kegagalan fungsi lembaga-lembaga komunitas lokal. Masing-masing pandangan ini penting bagi tahap perkembangan teoritis dalam mengkaji penyimpangan. Teori-Teori Sosiologi tentang Perilaku Menyimpang Teori anomi adalah teori struktural tentang penyimpangan yang paling penting selama lebih dari lima puluh tahun. Teori anomi menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini (misalnya orang-orang kelas bawah) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan daripada kelompok lainnya. Teori sosiologi atau teori belajar memandang penyimpangan muncul dari konflik normatif di mana individu dan kelompok belajar norma- norma yang membolehkan penyimpangan dalam keadaan tertentu. Pembelajaran itu mungkin tidak kentara, misalnya saat orang belajar bahwa penyimpangan tidak mendapat hukuman. Tetapi pembelajaran itu bisa juga termasuk mangadopsi norma-norma dan nilai-nilai yang menetapkan penyimpangan diinginkan atau dibolehkan dalam keadaan tertentu. Teori Differential Association oleh Sutherland adalah teori belajar tentang penyimpangan yang paling terkenal. Walaupun teori ini dimaksudkan memberikan penjelasan umum tentang kejahatan, dapat juga diaplikasikan dalam bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Sebenarnya setiap teori sosiologis tentang penyimpangan mempunyai asumsi bahwa individu disosialisasikan untuk menjadi anggota kelompok atau masyarakat secara umum. Sebagian teori lebih menekankan proses belajar ini daripada teori lainnya, seperti beberapa teori yang akan dibahas pada Bab berikutnya. Teori Labeling Teori-teori umum tentang penyimpangan mencoba menjelaskan semua bentuk penyimpangan. Tetapi teori-teori terbatas lebih mempunyai lingkup penjelasan yang terbatas. Beberapa teori terbatas adalah untuk jenis penyimpangan tertentu saja, atau untuk bentuk substantif penyimpangan tertentu (seperti alkoholisme dan bunuh diri), atau dibatasi untuk menjelaskan tindakan menyimpang bukan perilaku menyimpang. Dalam bab ini perpektif- perpektif labeling, kontrol dan konflik adalah contoh-contoh teori-teori terbatas yang didiskusikan. Perspektif labeling mengetengahkan pendekatan interaksionisme dengan berkonsentrasi pada konsekuensi interaksi antara penyimpang dengan agen kontrol sosial. Teori ini memperkirakan bahwa pelaksanaan kontrol sosial menyebabkan penyimpangan, sebab pelaksanaan kontrol sosial tersebut mendorong orang masuk ke dalam peran penyimpang. Ditutupnya peran konvensional bagi seseorang dengan pemberian stigma dan label, menyebabkan orang tersebut dapat menjadi penyimpang sekunder, khususnya dalam mempertahankan diri dari pemberian label. Untuk masuk kembali ke dalam peran sosial konvensional yang tidak menyimpang adalah
  • 4. berbahaya dan individu merasa teralienasi. Menurut teori labeling, pemberian sanksi dan label yang dimaksudkan untuk mengontrol penyimpangan malah menghasilkan sebaliknya. Teori Kontrol Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompk-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusnya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang. Teori Konflik Teori konflik adalah pendekatan terhadap penyimpangan yang paling banyak diaplikasikan kepada kejahatan, walaupun banyak juga digunakan dalam bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Ia adalah teori penjelasan norma, peraturan dan hukum daripada penjelasan perilaku yang dianggap melanggar peraturan. Peraturan datang dari individu dan kelompok yang mempunyai kekuasaan yang mempengaruhi dan memotong kebijakan publik melalui hukum. Kelompok-kelompok elit menggunakan pengaruhnya terhadap isi hukum dan proses pelaksanaan sistem peradilan pidana. Norma sosial lainnya mengikuti pola berikut ini. Beberapa kelompok yang sangat berkuasa membuat norma mereka menjadi dominan, misalnya norma yang menganjurkan hubungan heteroseksual, tidak kecanduan minuman keras, menghindari bunuh diri karena alasan moral dan agama. Homoseksualitas menyangkut orientasi dan perilaku seksual. Perilaku homoseksual adalah hubungan seks antara orang yang berjenis kelamin sama. Orientasi homoseksual adalah sikap atau perasaan ketertarikan seseorang pada orang lain dengan jenis kelamin yang sama untuk tujuan kepuasan seksual. Lebih banyak perilaku homoseksual dibandingkan orang yang memiliki orientasi homoseksual. Norma dan aturan hukum yang melarang homoseksualitas dianggap kuno, di mana opini masyarakat akhir- akhir ini lebih bisa menerima homoseksualitas. Perkembangan suatu orientasi homoseksualitas terjadi dalam konteks biologis. Tetapi makna sesungguhnya dari orientasi tersebut berada dalam proses sosialisasi seksual dan penerimaan serta indentifikasi peran seks. Sosialisasi seksual adalah suatu proses yang kompleks yang dimulai dari belajar norma. Norma-norma seksual mengidentivikasi objek seksual, waktu, tempat dan situasi. Banyak kombinasi yang mungkin dapat terjadi dan termasuk terjadinya kesalahan dalam sosialisasi. Preferensi seksual terbentuk saat masa remaja, walaupun banyak juga para homoseksual yang menjadi homoseksual di usia yang lebih tua. Penerimaan identifas homoseksual terjadi setelah suatu proses peningkatan aktivitas homoseksual dan partisipasi dalam suatu subkebudayaan homoseksual atau komunikasi homoseksual. Secara sosiologis, seorang homoseksual adalah orang yang memiliki identitas homoseksual. Homoseksualitas Perempuan (Lesbianisme) Lesbianisme, sama dengan homoseksual pada laki-laki, terjadi melalui penerimaan orientasi seksual lesbian. Lesbian lebih cenderung membangun orientasi seksualnya dalam konteks hubungan pertemanan dengan perempuan lainnya. Hubungan seks antara lesbian, terjadi dalam konteks berjalannya hubungan sosial dengan perempuan lain. Hubungan antara para lesbian umumnya berlangsung dalam jangka waktu lama, bukan berarti para homoseks tidak membangun hubungan seperti ini. Namun lesbian lebih cenderung selektif dalam memilih pasangan seks dan tidak banyak terlibat dalam subkebudayaan lesbian. Karena lesbianisme ini lebih bersifat pribadi dan rahasia, para lesbian tidak banyak mendapat ancaman dari stigma sosial atau hukum. Perilaku dan orientasi seksual mereka tidak begitu nyata bagi orang lain. Dan karena alasan ini, para lesbian tidak banyak membutuhkan dukungan suasana subkebudayaan lesbian. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Penanggulangan dan pencegahan kejahatan tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Tingkat Kriminalitas
  • 5. Pendekatan Integral Jenis-jenis tindak krlminal yang terjadi di sepanjang tahun 2007 di atas merupakan tindak pidana yang umumnya juga terjadi di daerah-daerah lain. Dalam kebijakan kriminal (criminal policy), upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan perlu digunakan pendekatan integral, yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal. Sarana penal adalah hukum pidana melalui kebijakan hukum pidana. Sementara non penal adalah sarana non hukum pidana, yang dapat berupa kebijakan ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan ini memerlukan pendekatan integral dikarenakan hukum pidana tidak akan mampu menjadi satu-satunya sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu komplek yang terjadi dimasyarakat. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat Kurieren am Symptom dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (remidium) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Berkaitan dengan kelemahan penggunaan hukum pidana, Roeslan Saleh menyatakan bahwa "keragu-raguan masyarakat terhadap hukum pidana semakin besar sehubungan dengan praktek penyelenggaraan hukum pidana yang terlalu normatif-sistematis. Adapun batas-batas kemampuan hukum piclana sebagai sarana kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan adalah pertama, sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana; kedua, hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan clan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb); tiga, penggunaan hukum piclana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "kurieren am symptom", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" clan bukan pengobatan kausatif'; empat, sanksi hukum piclana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal clan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif; lima, sistem pemidanaan bersifat fragmentair clan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional; enam, keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku clan imperatif; clan tujuh, bekerjanyalberfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi clan lebih menuntut biaya tinggi. Pendekatan dengan sarana non penal mencakup area pencegahan kejahatan (crime prevention) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB mengenai "the prevention of crime and the treatment of offenders", yaitu : pertama, pencegahan kejahatan clan peradilan plclana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir clan ditangani dengan metode yang simplistik clan fragmentair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks clan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas clan menyeluruh; kedua, pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab clan kondisi- kondisi yang demikian harus merupakan "strategi pokoklmendasar dalam upaya pencegahan kejahatan" (the basic crime prevention strategy); tiga, penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru. Berdasarkan pernyataan dalam kongres PBB di atas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para
  • 6. terpidana (penjahat) saja, tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Perlunya Kesadaran hukum Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tabu hukum dan wajib menegakkannya, justru oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi "tauladan bagi masyarakat" dalam mematuhi dan menegakkan hukum. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh dimasyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara sarana penal dan non penal, maka dengan sendiri tingkat kriminalitas akan turun, sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) akan terwujud. Amin! (*) http://www.google.com/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ca d=rja&ved=0CEYQFjAD&url=ftp%3A%2F %2Fsmpn16-mlg.sch.id%2Fdinda%2F--LaW %2520facuLty%2520UB--%2FKRIMINOLOGI %2FRangkuman.doc&ei=rOtIUtrQAoPYrQeP_o DoDQ&usg=AFQjCNEjp- rioMFegqENNGZQdBO8bKGp9A&bvm=bv.53 217764,d.bmk
  • 7. terpidana (penjahat) saja, tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Perlunya Kesadaran hukum Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tabu hukum dan wajib menegakkannya, justru oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi "tauladan bagi masyarakat" dalam mematuhi dan menegakkan hukum. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh dimasyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara sarana penal dan non penal, maka dengan sendiri tingkat kriminalitas akan turun, sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) akan terwujud. Amin! (*) http://www.google.com/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ca d=rja&ved=0CEYQFjAD&url=ftp%3A%2F %2Fsmpn16-mlg.sch.id%2Fdinda%2F--LaW %2520facuLty%2520UB--%2FKRIMINOLOGI %2FRangkuman.doc&ei=rOtIUtrQAoPYrQeP_o DoDQ&usg=AFQjCNEjp- rioMFegqENNGZQdBO8bKGp9A&bvm=bv.53 217764,d.bmk