Your SlideShare is downloading. ×
0
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Teori konflik sistem sosial budaya

2,353

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,353
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. SISTEM SOSIAL INDONESIA DIPERLUKAN UNTUK MEMAHAMI KONDISI SOSIAL INDONESIA
  • 2. Mengapa demikian.....??  Karena sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat HETEROGEN secara VERTIKAL maupun HORIZONTAL  Indonesia merupakan negara yang memiliki susunan masyarakat dengan ciri PLURALITAS yang tinggi
  • 3. PLURALITAS MENURUT QUR’AN  Diakui oleh Al Quran - yaitu Surat Al Baqarah ayat 148 - bahwa masyarakat terdiri dari berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri- sendiri.  Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan memberikan toleransi kepada masing- masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya.  Dengan keragaman dan perbedaan itu ditekankan perlunya masing-masing berlomba menuju kebaikan. Mereka semua akan dikumpulkan oleh Allah SWT pada hari akhir untuk memperoleh keputusan final.
  • 4. AKIBAT HETEROGENITAS MASYARAKAT INDONESIA Masyarakat menjadi RAWAN KONFLIK
  • 5. TERKAIT DENGAN INDONESIA SEBAGAI SUATU STATE YANG TERINTEGRASI Memunculkan 2 pertanyaan inti: 1. faktor-faktor latent apakah yang sesungguhnya telah menyebabkan terjadinya konflik?. 2. Faktor-faktor apakah yang mengintegrasikan masyarakat Indonesia yang memiliki kondisi potensial konflik?.
  • 6. Untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut maka.................. HARUS MENGETAHUI DAN MEMAHAMI SISTEM SOSIAL INDONESIA
  • 7. Apakah SISTEM…..????? Konsep yang menjelaskan:  Suatu kompleksitas dari saling ketergantungan antar bagian-bagian,komponen-komponen, dan proses-proses yang melingkupi aturan- aturan tata hubungan yang dapat dikenali.  Suatu tipe serupa dari saling ketergantungan antar kompleksitas tersebut dengan lingkungan sekitarnya.
  • 8. Gambar SISTEM SISTEM HUBUNGAN SALING TERGANTUNG SUB SISTEM
  • 9. PLURALITAS MASYARAKAT INDONESIA DISEBABKAN OLEH:  KEADAAN GEOGRAFIS  LETAK INDONESIA ANTARA SAMODERA INDONESIA DAN SAMODERA PASIFIK (pusat lalu lintas perdagangan dan persebaran agama)  IKLIM YANG BERBEDA (berakibat plural secara regional)  CURAH HUJAN DAN KESUBURAN TANAH YANG BERBEDA (PLURALITAS LINGKUNGAN EKOLOGIS) a) WETRICE CULTIVATION (pertanian sawah di Jawa dan Bali) b) SHIFTING CULTIVATION (pertanian ladang di luar Jawa)
  • 10. Gambar SISTEM SISTEM HUBUNGAN SALING TERGANTUNG SUB SISTEM
  • 11. WILAYAH INDONESIA
  • 12. UNTUK MEMAHAMI SISTEM SOSIAL DAN BUDAYA INDONESIA DIPERLUKAN PENGUASAAN TEORI Karena fungsi teori adalah memberi MAKNA terhadap REALITAS SOSIAL
  • 13. DUA PENDEKATAN TEORITIS YANG HARUS DIKUASAI: STRUKTURAL FUNGSIONAL KONFLIK DIALEKTIKA
  • 14. STRUKTURAL FUNGSIONAL Asumsi Dasar: MASYARAKAT TERINTEGRASI ATAS DASAR KATA SEPAKAT PARA ANGGOTANYA TERHADAP NILAI DASAR KEMASYARAKATAN YANG MENJADI PANUTANNYA
  • 15. KESEPAKATAN MASYARAKAT tersebut Menjadi GENERAL AGREEMENTS yang memiliki kemampuan mengatasi PERBEDAAN-PERBEDAAN PENDAPAT dan KEPENTINGAN dari para anggotanya MASYARAKAT SEBAGAI SUATU SISTEM YANG SECARA FUNGSIONAL TERINTEGRASI KEDALAM SUATU BENTUK EQUILIBRIUM
  • 16. Istilah lain pendekatan STRUKTURAL FUNGSIONAL  INTEGRATION APPROACH  ORDER APPROACH  EQUILIBRIUM APPROACH  STRUCTURAL FUNGTIONAL APPROACH
  • 17. TOKOH  PLATO  AUGUSTE COMTE  HERBERT SPENCER  EMILE DURKHEIM  BRANISLAW MALINOWSKI  REDCLIFFE BROWN  TALCOT PARSON
  • 18. ANGGAPAN DASAR THEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL  Masyarakat adalah suatu SISTEM dari BAGIAN- BAGIAN yang saling BERHUBUNGAN  Hubungan dalam masyarakat bersifat GANDA dan TIMBAL BALIK (SALING MEMPENGARUHI)  Secara FUNDAMENTAL, SISTEM SOSIAL cenderung bergerak kearah EQUILIBRIUM dan bersifat DINAMIS  DISFUNGSI/KETEGANGAN SOSIAL/ PENYIMPANGAN pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui PENYESUAIAN dan proses INSTITUSIONALISASI
  • 19. ANGGAPAN DASAR THEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL (lanjutan)  PERUBAHAN-PERUBAHAN dalam SISTEM SOSIAL bersifat GRADUAL melalui PENYESUAIAN. Bukan bersifat REVOLUSIONER  PERUBAHAN terjadi melalui 3 macam kemungkinan: 1. PENYESUAIAN SIATEM SOSIAL terhadap PERUBAHAN DARI LUAR (extra systemic change) 2. PERTUMBUHAN melalui PROSES DIFFERENSIASI STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL 3. PENEMUAN BARU oleh ANGGOTA MASYARAKAT  Faktor terpenting dalam INTEGRASI adalah KONSENSUS
  • 20. Penilaian/kritik terhadap theori STRUKTURAL FUNGSIONAL Terlalu menekankan anggapan dasarnya pada PERANAN UNSUR-UNSUR NORMATIF dari TINGKAH LAKU SOSIAL (pengaturan secara NORMATIF terhadap HASRAT seseorang untuk menjamin STABILITAS SOSIAL) (David Lockwood)
  • 21. Menurut David Lockwood Terdapat SUB STRATUM yang berupa DISPOSISI-DISPOSISI yang mengakibatkan timbulnya PERBEDAAN LIFE CHANCES (kesempatan hidup) dan KEPENTINGAN- KEPENTINGAN YANG TIDAK NORMATIF DALAM SETIAP SITUASI SOSIAL terdapat 2 hal yaitu: TATA TERTIB yang bersifat NORMATIF SUB STRATUM yang melahirkan KONFLIK
  • 22. GAMBARAN SITUASI SOSIAL MENURUT DAVID LOCKWOD SUB STRATUM TATA TERTIB
  • 23. KENYATAAN YANG DIABAIKAN DALAM PENDEKATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL 1. Setiap STRUKTUR SOSIAL mengandung KONFLIK dan KONTRADIKSI yang bersifat internal dan menjadi PENYEBAB PERUBAHAN 2. REAKSI suatu SISTEM SOSIAL terhadap PERUBAHAN yang datang dari luar (extra systemic change) tidak selalu bersifat Adjustive/tampak 3. Suatu SISTEM SOSIAL dalam waktu yang panjang dapat mengalami KONFLIK SOSIAL yang bersifat VISIOUS CIRCLE 4. Perubahan-perubahan sosial tidak selalu terjadi secara GRADUAL melalui penyesuaian, tetapi juga dapat terjadi secara REVOLUSIONER
  • 24. TEORI KONFLIK DIALEKTIKA MEMANDANG BAHWA PERUBAHAN SOSIAL TIDAK TERJADI MELALUI PROSES PENYESUAIAN NILAI-NILAI YANG MEMBAWA PERUBAHAN, TETAPI TERJADI AKIBAT ADANYA KONFLIK YANG MENGHASILKAN KOMPROMI-KOMPROMI YANG BERBEDA DENGAN KONDISI SEMULA Tokoh: DAHRENDORF
  • 25. ASUMSI DASAR TEORI KONFLIK DIALEKTIKA 1. PERUBAHAN SOSIAL merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat 2. KONFLIK dalah gejala yang melekat pada setiap masyarakat 3. SETIAP UNSUR didalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya DISINTEGRASI dan PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL 4. Setiap masyarakat terintegrasi diatas PENGUASAAN atau DOMINASI oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang yang lain
  • 26. UNSUR-UNSUR yang BERTENTANGAN dalam MASYARAKAT atau KONTRADIKSI INTERN akibat PEMBAGIAN KEWENANGAN/OTORITAS yang TIDAK MERATA dapat menyebabkan terjadinya PERUBAHAN SOSIAL Contoh: REFORMASI DI INDONESIA
  • 27. KONFLIK bersifat MELEKAT kepada MASYARAKAT, namun dalam kenyataannya SISTEM dalam masyarakat tetap bisa berjalan Karena kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sudah terwakili melalui mekanisme yang “terlembaga” sehingga menghasilkan kompromi- kompromi baru yang diterima
  • 28. Menurut DAHRENDORF Karena adanya ASSOSIASI TERKOORDINASI secara IMPERATIV (IMPETARATIVELY COORDINATED ASSOCIATIONS/ICA) yang mewakili ORGANISASI-ORGANISASI yang berperan penting di dalam MASYARAKAT
  • 29. ICA  Terbentuk atas HUBUNGAN-HUBUNGAN KEKUASAAN antara beberapa KELOMPOK PEMERAN KEKUASAAN YANG ADA DALAM masyarakat  KEKUASAAN menunjukkan adanya faktor “PAKSAAN” oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Dalam ICA hubungan kekuasaan menjadi “TERSAHKAN” atau TERLEGITIMASI
  • 30.  Dalam ICA terdapat RULING dan RULED (pemeran yang berkuasa dan pemeran yang dikuasai)  yang berkuasa berusaha mempertahankan STATUS QUO, yang dikuasai berusaha mendapatkan STATUS QUO  Terdapat DIKOTOMI antara DOMINATOR dan SUB DOMINATOR (DOMINATED GROUP dengan SUBJUGATED GROUP)
  • 31. Dalam pandangan teori KONFLIK DIALEKTIKA: KEKUASAAN (POWER) dan OTORITAS (AUTHORITY) merupakan sumber yang langka dan selalu DIPEREBUTKAN dalam sebuah IMPERATIVELY COORDINATED ASSOCIATIONS
  • 32. DOMINATED SUBJUGATEDSUBJUGATED SUBJUGATED SUBJUGATED SUBJUGATED MENGUASAI DIKUASAI LEGITIMASI
  • 33. TEORI KONFLIK DIALEKTIKA LEBIH SESUAI DENGAN REALITAS SOSIAL DAHRENDORF dengan teori KONFLIK DIALEKTIKA berusaha menyempurnakan pendapat KARL MARX mengenai REALITAS SOSIAL
  • 34. REALITAS SOSIAL 1. SISTEM SOSIAL selalu berada dalam KONFLIK yang terus menerus (CONTINUAL STATE OF CONFLICT) 2. Konflik tercipta karena KEPENTINGAN yang saling BERTENTANGAN dalam struktur sosial 3. Kepentingan yang saling bertentangan merupakan refleksi dari perbedaan dalam DISTRIBUSI KEKUASAAN antar kelompok yang MENDOMINASI dan TERDOMINASI 4. Kepentingan cenderung mempolarisasi kedalam dua kelompok kepentingan
  • 35. REALITAS SOSIAL (lanjutan) 5. Konflik bersifat DIALEKTIKA (suatu konflik menciptakan suatu kepentingan yang baru, yang dibawah kondisi tertentu akan menurunkan konflik yang berikutnya) 6. Perubahan sosial adalah ciri/karakter yang selalu berada dimanapun (UBIQUITOUS FEATURE) dalam setiap sistem sosial dan akibat dari konflik. 7. Konflik dapat diatasi oleh kekuasaan yang dihimpun di dalam ICA.  ICA yang dominan dapat meredam konflik
  • 36. Dalam tinjauan KONFLIK DIALEKTIKA, suatu KEPENTINGAN bisa dinegoisasikan antar kelompok dalam ICA jika sudah menjadi KELOMPOK KEPENTINGAN yang bersifat RIIL Sehingga, Bersatunya INDIVIDU yang memiliki KEPENTINGAN yang SAMA dalam sebuah kelompok yang TERORGANISIR menjadi hal yang penting.
  • 37. Kepentingan yang SAMA dari beberapa INDIVIDU, jika tidak DIORGANISASI secara FORMAL kedalam suatu KELOMPOK, merupakan KEPENTINGAN SEMU karena tidak ada yang bisa mewakili/mengatasnamakan pemilik kepentingan
  • 38. PRASYARAT KELOMPOK SEMU TERORGANISIR MENJADI KELOMPOK KEPENTINGAN 1. KONDISI TEKNIS dari suatu organisasi/ TECHNICAL CONDITIONS OF ORGANIZATIONS (sejumlah orang yang mampu mengorganisasikan dan merumuskan LATENT INTEREST menjadi MANIFEST INTEREST) 2. KONDISI POLITIS dari suatu organisasi/ POLITICAL CONDITIONS OF ORGANIZATION (adanya KEBEBASAN POLITIK untuk berorganisasi yang diberikan oleh masyarakat) 3. KONDISI SOSIAL bagi suatu organisasi/SOCIAL CONDITIONS OF ORGANIZATIONS (adanya SISTEM KOMUNIKASI yang memungkinkan para anggota dari suatu kelompok semu berkomunikasi satu sama lain dengan mudah)
  • 39. Skematis proses kelompok semu menjadi kelompok kepentingan KONDISI TEKNIS KONDISI SOSIAL KONDISI POLITIS KELOMPOK KEPENTINGAN
  • 40. Menurut penganut teori KONFLIK: KONFLIK TIDAK BISA DILENYAPKAN, TETAPI HANYA BISA DI KENDALIKAN AGAR KONFLIK LATENT TIDAK MENJADI MANIFEST DALAM BENTUK VIOLENCE/KEKERASAN
  • 41. BENTUK PENGENDALIAN KONFLIK KONSILIASI (CONCILIATION) MEDIASI (MEDIATION) PERWASITAN (ARBITRATION)
  • 42. KONSILIASI (CONCILIATION) TERWUJUD MELALUI LEMBAGA-LEMBAGA TERTENTU YANG MEMUNGKINKAN TUMBUHNYA POLA DISKUSI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIANTARA FIHAK-FIHAK YANG BERKONFLIK
  • 43. LEMBAGA-LEMBAGA berfungsi EFFEKTIF jika:  Bersifat OTONOM dengan WEWENANG untuk MENGAMBIL KEPUTUSAN tanpa CAMPUR TANGAN fihak lain  Kedudukan lembaga tersebut dalam masyarakt bersifat MONOPOLISTIS (hanya lembaga tersebut yang berfungsi demikian)  Peran lembaga harus mampu MENGIKAT KELOMPOK KEPENTINGAN yang BERLAWANAN. Termasuk KEPUTUSAN- KEPUTUSAN yang di HASILKAN  Harus bersifat DEMOKRATIS
  • 44. PRASYARAT KELOMPOK KEPENTINGAN UNTUK KONSILIASI  Masing-masing kelompok SADAR sedang BERKONFLIK  Kelompok-kelompok yang berkonflik TERORGANISIR secara JELAS  Setiap kelompok yang berkonflik harus PATUH pada RULE OF THE GAMES
  • 45. MEDIASI (MEDIATION) Fihak yang berkonflik sepakat menunjuk fihak KETIGA untuk memberi “nasehat- nasehat” penyelesaian konflik MENGURANGI IRASIONALITAS KELOMPOK YANG BERKONFLIK
  • 46. PERWASITAN (ARBITRATION) Dilakukan/terjadi jika fihak yang bersengketa bersepakat untuk menerima atau “terpaksa” menerima hairnya fihak ketiga yang akan memberikan “keputusan- keputusan” tertentu untuk mengurangi konflik
  • 47. Jika pengendalian konflik efektif maka: KONFLIK AKAN MENJADI KEKUATAN PENDORONG TERJADINYA PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL YANG TERUS BERLANJUT
  • 48. STRUKTUR MAJEMUK MASYARAKAT INDONESIA MASYARAKAT MAJEMUK MEMILIKI SUB STRUKTUR DENGAN CIRI YANG SANGAT BERAGAM SEHINGGA DISEBUT MAJEMUK MASING-MASING SUB STRUKTUR BERJALAN DENGAN SISTEMNYA MASING- MASING
  • 49. Struktur Sosial:  Suatu susunan/konfigurasi dari beberapa orang dengan kategori yang berbeda, tetapi terikat pada suatu tata hubungan kerja yang sama Struktur sosial Hubungan kerja Beberapa orang dgn kategori yang berbeda
  • 50. Jadi:  Dalam struktur sosial terdapat sistem sosial  Dalam sistem sosial terdapat seperangkat kegiatan bersama yang memperlihatkan hubungan timbal balik yang disebut struktur SISTEM SOSIAL DAN STRUKTUR SOSIAL TIDAK BISA DI PISAHKAN
  • 51.  STRUKTUR SOSIAL memperlihatkan suatu HUBUNGAN yang KONSTAN sebagai suatu kerangka  SISTEM, memberikan SIFAT dan DINAMIKA pada STRUKTUR secara KESELURUHAN STRUKTUR SOSIAL SISTEM
  • 52. INDONESIA adalah MASYARAKAT MAJEMUK yang ditandai oleh 2 ciri unik:  MAJEMUK secara HORIZONTAL  MAJEMUK secara VERTIKAL
  • 53. KONSEKWENSINYA adalah:  Dalam mengamati SISTEM SOSIAL DAN BUDAYA serta REALITAS MASYARAKAT INDONESIA diperlukan minimal penguasaan 2 teori, yaitu; KONFLIK DIALEKTIKA dan STRUKTURAL FUNGSIONAL.  KONFLIK dan KONSENSUS adalah gejala yang melekat bersama-sama di masyarakat (David Lockwood)
  • 54. MASYARAKAT MAJEMUK INDONESIA adalah:  SUATU MASYARAKAT MAJEMUK (PLURAL SOCIETIES) yang masyarakatnya terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri- sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain dalan SATU KESATUAN POLITIK (Furnival)
  • 55. CIRI MASY. MAJEMUK INDONESIA  Dalam KEHIDUPAN POLITIK, tidak ada KEHENDAK BERSAMA  Dalam KEHIDUPAN EKONOMI, tidak ada PERMINTAAN SOSIAL yang DIHAYATI BERSAMA oleh seluruh elemen MASYARAKAT (common social demand)
  • 56. Tidak adanya PERMINTAAN SOSIAL yang dihayati bersama, menyebabkan KARAKTER EKONOMI YANG BERBEDA. EKONOMI MAJEMUK  MASY. MAJEMUK EKONOPMI TUNGGAL  MASY. HOMOGEN
  • 57. Akibatnya:  Anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai KESELURUHAN, kurang memiliki HOMOGENITAS KEBUDAYAAN dan kurang memiliki DASAR- DASAR untuk saling memahami satu sama lain.
  • 58. KARAKTERISTIK MASYARAKAT MAJEMUK (Pierre L. Van Den Berghe)  Terjadi SEGMENTASI kedalam bentuk KELOMPOK-KELOMPOK yang memiliki kebudayaan yang berbeda  Memiliki STRUKTUR SOSIAL yang terbagi-bagi ke dalam LEMBAGA-LEMBAGA yang NON KOMPLEMENTER  Kurang mengembangkan KONSENSUS antar para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar  Relatif sering terjadi KONFLIK
  • 59. KARAKTERISTIK MASYARAKAT MAJEMUK (lanjutan)  Secara relatif, INTEGRASI SOSIAL tumbuh diatas PAKSAAN dan saling SALING KETERGANTUNGAN DALAM BIDANG EKONOMI  Adanya DOMINASI POLITIK oleh SUATU KELOMPOK atas KELOMPOK YANG LAIN KARAKTERISTIK MASYARAKAT MAJEMUK INI TIDAK BISA DIGOLONGKAN KE DALAM DUA GOLONGAN MASYARAKAT (MODERN DAN TRADISIONAL) MENURUT EMILE DURKHEIM
  • 60. Masyarakat majemuk tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kekerabatan yang bersifat segmenter. Masyarakat majemuk tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki differensiasi atau spesialisasi yang tinggi Terkait dengan ciri masyarakat majemuk;
  • 61. MASYARAKAT YANG MEMILIKI UNIT KEKERABATAN YANG BERSIFAT SEGMENTER Adalah: Suatu masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam berbagai kelompok berdasarkan garis keturunan tunggal, tetapi memiliki struktur kelembagaan yang bersifat homogen
  • 62. MASYARAKAT YANG MEMILIKI DIFERENSIASI/SPESIALISASI TINGGI Adalah Suatu masyarakat dengan tingkat differensiasi fungsional yang tinggi dengan banyak lembaga- lembaga kemasyarakatan yang saling komplementer dan saling tergantung
  • 63. Menurut Van den Berghe; SOLIDARITAS MEKANIS DAN SOLIDARITAS ORGANIS sulit di tumbuhkan dalam MASYARAKAT MAJEMUK Karena Pengelompokan yang terjadi bersifat sesaat atas dasar kepentingan praktis
  • 64. FAKTOR YANG MENGINTEGRASIKAN MASYARAKAT MAJEMUK  Adanya KONSENSUS diantara sebagian besar anggota masyarakat terhadap NILAI- NILAI KEMASYARAKATAN yang bersifat fundamental  Adanya berbagai masyarakat yang berasal dari BERBAGAI KESATUAN SOSIAL (cross cutting affiliations) yang akan menyebabkan terjadinya LOYALITAS GANDA (cross cutting loyalities)
  • 65. Cross cutting affiliations and cross cutting loyalities KESATUAN SOSIAL MASYARAKAT TERINTEGRASI
  • 66. KEMUNGKINAN YANG TERJADI PADA MASYARAKAT MAJEMUK minimal ada 2 (dua) tingkatan konflik yang mungkin terjadi; KONFLIK BERSIFAT IDEOLOGIS KONFLIK BERSIFAT POLITIS
  • 67. KONFLIK BERSIFAT IDEOLOGIS  Terwujud dalam bentuk konflik antara SISTEM NILAI yang DIANUT OLEH serta menjadi IDEOLOGI dari BERBAGAI KESATUAN SOSIAL
  • 68. KONFLIK BERSIFAT POLITIS  Terjadi dalam bentuk PERTENTANGAN di dalam PEMBAGIAN STATUS KEKUASAAN dan SUMBER-SUMBER EKONOMI yang terbatas, diantara anggota masyarakat
  • 69. Dalam situasi “KONFLIK”, masyarakat yang berselisih berusaha MENGABAIKAN DIRI dengan MEMPERKOKOH SOLIDARITAS ANGGOTA, MEMBENTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN untuk KESEJAHTERAAN dan PERTAHANAN BERSAMA
  • 70. Faktor tersebut DIPERKUAT oleh ADANYA PAKSAAN dari SUATU KELOMPOK atau KESATUAN SOSIAL yang DOMINAN atas KELOMPOK yang LAIN KELOMPOK PERTAHANAN
  • 71. SUATU INTEGRASI SOSIAL YANG TANGGUH DAPAT BERKEMBANG APABILA  SEBAGIAN BESAR ANGGOTA MASYARAKAT BANGSA BERSEPAKAT TENTANG BATAS- BATAS TERITORIAL DARI NEGARA SEBAGAI SUATU KEHIDUPAN POLITIK  SEBAGIAN BESAR ANGGOTA MASYARAKAT BERSEPAKAT MENGENAI STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN ATURAN-ATURAN DALAM PROSES POLITIK YANG BERLAKU BAGI SELURUH MASYARAKAT (William Liddle)
  • 72. KONSEP STATUS DAN PERANAN UNTUK MELIHAT HUBUNGAN INDIVIDU DENGAN SISTEM SOSIAL  STATUS adalah suatu posisi dalam struktur sosial yang menentukan dimana seseorang menempatkan dirinya dalam suatu komunitas dan bagaimana ia diharapkan bersikap dan berhubungan dengan orang lain.  PERANAN adalah pola perilaku yang diharapka dari seseorang yang mempunyai status atau posisi tertentu dalam suatu organisasi atau masyarakat
  • 73. Dalam suatu SISTEM SOSIAL, individu menduduki suatu tempat (status) dan bertindak (berperan) sesuai dengan norma- norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh sistem
  • 74. DIFERENSIASI SOSIAL  Kalau kita memperhatikan masyarakat di sekitar kita, ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita jumpai. Perbedaan-perbedaan itu antara lain dalam agama, ras, etnis, clan (klen), pekerjaan, budaya, maupun jenis kelamin.  Perbedaan-perbedaan itu tidak dapat diklasifikasikan secara bertingkat/vertikal seperti halnya pada tingkatan dalam lapisan ekonomi, yaitu lapisan tinggi, lapisan menengah dan lapisan rendah.  Perbedaan itu hanya secara horisontal. Perbedaan seperti ini dalam sosiologi dikenal dengan istilah Diferensiasi Sosial.
  • 75. DIFERENSIASI SOSIAL  Diferensiasi adalah klasifikasi terhadap perbedaan- perbedaan yang biasanya sama.  Pengertian sama disini menunjukkan pada penggolongan atau klasifikasi masyarakat secara horisontal, mendatar, atau sejajar. Asumsinya adalah tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan lainnya.  Pengelompokan horisontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis (suku bangsa), klen dan agama disebut kemajemukan sosial, sedangkan pengelompokan berasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial.
  • 76. DIFERENSIASI SOSIAL  Bagan: Kemajemukan sosial, ras, etnis dan agama Heterogenitas sosial profesi (pekerjaan), gender Pengelompokan Horisontal Pengelompokan Vertikal Pengelompokan Sosial
  • 77. Ciri-ciri yang Mendasari Diferensiasi Sosial  Ciri Fisik. Diferensiasi ini terjadi karena perbedaan ciri-ciri tertentu. Misalnya : warna kulit, bentuk mata, rambut, hidung, muka, dsb.  Ciri Sosia. Muncul karena perbedaan pekerjaan yang menimbulkan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat berbeda. Termasuk didalam kategori ini adalah perbedaan peranan, prestise dan kekuasaan. Contohnya : pola perilaku seorang perawat akan berbeda dengan seorang karyawan kantor.
  • 78. Ciri-ciri yang Mendasari Diferensiasi Sosial  Ciri Budaya. Berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya, seperti religi atau kepercayaan, sistem kekeluargaan, keuletan dan ketangguhan (etos). Hasil dari nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat dapat kita lihat dari bahasa, kesenian, arsitektur, pakaian adat, agama, dsb.
  • 79. Bentuk-bentuk Diferensiasi Sosial  Diferensiasi Ras. Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawan yang sama. Diferensiasi ras berarti pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri- ciri fisiknya, bukan budayanya.  Diferensiasi Suku Bangsa (Etnis). Menurut Hassan Shadily MA, suku bangsa atau etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Diferensiasi suku bangsa merupakan penggologan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama, seperti ras.  Namun suku bangsa memiliki ciri-ciri paling mendasar yang lain, yaitu adanya kesamaan budaya. Suku bangsa memiliki kesamaan berikut : - ciri fisik - kesenian - bahasa daerah - adat istiadat
  • 80. Diferensiasi Klen (Clan)  Klen (Clan) sering juga disebut kerabat luas atau keluarga besar. Klen merupakan kesatuan keturunan (genealogis), kesatuan kepercayaan (religiomagis) dan kesatuan adat (tradisi). Klen adalah sistem sosial yang berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama umumnya terjadi pada masyarakat unilateral baik melalui garis ayah (patrilineal) maupun garis ibu (matrilineal).
  • 81. Diferensiasi Klen (Clan)- lanjutan  Klen atas dasar garis keturunan ayah (patrilineal) antara lain terdapat pada:  Masyarakat Batak (dengan sebutan Marga)  Masyarakat Minahasa (klennya disebut Fam),  Masyarakat Ambon (klennya disebut Fam)  Masyarakat Flores (klennya disebut Fam)  Klen atas dasar garis keturunan ibu (matrilineal) antara lain terdapat pada masyarakat Minangkabau, Klennya disebut suku yang merupakan gabungan dari kampuang-kampuang.
  • 82. Diferensiasi Agama  Diferensiasi agama merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan agama/kepercayaannya. Komponen-komponen Agama: ・ Emosi keagamaan, yaitu suatu sikap yang tidak rasional yang mampu menggetarkan jiwa, misalnya sikap takut bercampur percaya. ・ Sistem keyakinan, terwujud dalam bentuk pikiran/gagasan manusia seperti keyakinan akan sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, kosmologi, masa akhirat, cincin sakti, roh nenek moyang, dewa- dewa, dan sebagainya. ・ Upacara keagamaan, yang berupa bentuk ibadah kepada Tuhan, Dewa-dewa dan Roh Nenek Moyang. ・ Tempat ibadah, seperti Mesjid, Gereja, Pura, Wihara, Kuil, Klenteng. ・ Umat, yakni anggota salah satu agama yang merupakan kesatuan sosial.
  • 83. Diferensiasi Agama (lanjutan)  Agama dan Masyarakat. Dalam perkembangannya agama mempengaruhi masyarakat dan demikian juga masyarakat mempengaruhi agama atau terjadi interaksi yang dinamis. Di Indonesia, kita mengenal agama Islam, Katolik, Protestan, Budha dan Hindu. Disamping itu berkembang pula agama atau kepercayaan lain, seperti Khong Hu Chu, Aliran Kepercayaan, Kaharingan dan Kepercayaan-kepercayaan asli lainnya.
  • 84. Diferensiasi Profesi (pekerjaan)  Diferensiasi profesi merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya.  Profesi biasanya berkaitan dengan suatu ketrampilan khusus. Misalnya profesi dosen memerlukan ketrampilan khusus, seperti : pandai berbicara, suka membimbing, sabar, dsb.  Berdasarkan perbedaan profesi kita mengenal kelompok masyarakat berprofesi seperti guru, dokter, pedagang, buruh, pegawai negeri, tentara, dan sebagainya.  Perbedaan profesi biasanya juga akan berpengaruh pada perilaku sosialnya. Contohnya, perilaku seorang guru akan berbeda dengan seorang dokter ketika keduanya melaksanakan pekerjaannya.
  • 85. Diferensiasi Jenis Kelamin  Jenis kelamin merupakan kategori dalam masyarakat yang didasarkan pada perbedaan seks atau jenis kelamin (perbedaan biologis).  Perbedaan biologis ini dapat kita lihat dari struktur organ reproduksi, bentuk tubuh, suara, dan sebagainya.  Atas dasar itu, terdapat kelompok masyarakat laki- laki atau pria dan kelompok perempuan atau wanita.
  • 86. Diferensiasi Asal Daerah  Diferensiasi ini merupakan pengelompokan manusia berdasarkan asal daerah atau tempat tinggalnya, desa atau kota.  Terbagi menjadi: - masyarakat desa : kelompok orang yang tinggal di pedesaan atau berasal dari desa; - masyarakat kota : kelompok orang yang tinggal di perkotaan atau berasal dari kota. Perbedaan orang desa dengan orang kota dapat kita temukan dalam hal-hal berikut ini : perilaku,tutur kata, cara berpakaian, cara menghias rumah, dsb.
  • 87. Diferensiasi Partai  Demi menampung aspirasi masyarakat untuk turut serta mengatur negara/ berkuasa, maka bermunculan banyak sekali partai.  Diferensiasi partai adalah perbedaan masyarakat dalam kegiatannya mengatur kekuasaan negara, yang berupa kesatuan- kesatuan sosial, seazas, seideologi dan sealiran.
  • 88. Industrialisasi  Industrialisasi yang terjadi saat ini telah membawa pengaruh dan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Industri memberi mata pencaharian kepada berjuta-juta rakyat dalam bidang-bidang yang berbeda. Industri membuka peluang bagi banyak orang untuk mengembangkan kemampuannya.  Industri mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya secara industri telah membentuk perilaku, sikap, gaya hidup dan bahkan nilai-nilai dalam masyarakat.
  • 89. Revolusi Industri dan Munculnya Kapitalisme Industri  Revolusi Industri adalah perubahan teknologi, sosioekonomi, dan budaya pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang terjadi dengan penggantian ekonomi yang berdasarkan pekerja menjadi yang didominasi oleh industri dan diproduksi mesin.  Revolusi ini dimulai di Inggris dengan perkenalan mesin uap (dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar) dan ditenagai oleh mesin (terutama dalam produksi tekstil).  Perkembangan peralatan mesin logam-keseluruhan pada dua dekade pertama dari abad ke-19 membuat produk mesin produksi untuk digunakan di industri lainnya.
  • 90. Revolusi Industri dan Munculnya Kapitalisme Industri  Awal mulai Revolusi Industri tidak jelas tetapi T.S. Ashton menulisnya kira-kira 1760-1830.  Tidak ada titik pemisah dengan Revolusi Industri II pada sekitar tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga-uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut perkembangan mesin bakar dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik.
  • 91. Dampak Revolusi Industri  Efek budayanya menyebar ke seluruh Eropa Barat dan Amerika Utara, kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Efek dari perubahan ini di masyarakat sangat besar dan seringkali dibandingkan dengan revolusi kebudayaan pada masa Neolitikum ketika pertanian mulai dilakukan dan membentuk peradaban, menggantikan kehidupan nomadik.  Istilah "Revolusi Industri" diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19.
  • 92. Industrialisasi Di Indonesia
  • 93. ERA INDUSTRIALISASI DI INDONESIA  Era Industrialisasi di Indonesia: Periode Pendudukan Belanda  Perkembangan industrialisasi di Indonesia, terbagi dalam empat periode, mulai dari tanam paksa hingga berakhirnya Pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang hingga akhir Perang Dunia II, proklamasi hingga berakhirnya Orde Lama, serta masa Orde Baru hingga berakhirnya pembangunan Jangka Panjang I.  Industrialisasi di Indonesia, berawal pada perkembangan industri di sektor perubahan, dan baru menjelang tahun 1900, pemerintahan Hindia Belanda saat itu mengalihkan kesektor lain. Perkembangan industrialisasi juga tidak terlepas dari peristiwa dunia, seperti ekspansi Jerman ke
  • 94.  Era Industrialisasi di Indonesia: Periode Pendudukan Jepang  Kebijakan industri pada masa pendudukan Jepang beralih ke keperluan perang. Dalam masa ini dikembangkan satu kebijakan yaitu kebijakan Ekonomi Wilayah Selatan yang meliputi 2 wilayah, yaitu Hindia Belanda, Malaya, Baruto dan Filipina yang termasuk wilayah pertama, dan Indochina, dan Muangthai termasuk wilayah dua.  Pada masa ini pula terjadi perubahan struktur industri, dimana pola industri dengan menghasilkan bahan baku untuk ekspor, berkembang menjadi industri pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi untuk kosumsi sendiri.
  • 95.  Era Industrialisasi di Indonesia: Periode 20 Tahun Indonesia Merdeka  Perkembangan industri di Indonesia, penggal waktu ketiga ditandai dengan trial dan error dalam pengembangan industri. Hal ini karena bangsa Indonesia memang belum memiliki pengalaman sendiri dalam mengelola industri.  Pada penggal waktu ini ditandai dengan silih bergantinya pemerintahan, sehingga industri tidak berkembang kemudian dibuat Rencana Pembangunan Lima Tahun, yang disahkan DPR pada tahun 1958 dan berlaku surut hingga 1 Januari 1956.
  • 96.  Era Industrialisasi di Indonesia: Periode Orde Baru  Repelita sebagai ganti dari PNSB dimulai dengan target ambisius yaitu meningkatkan hingga 50% produksi dalam waktu 5 tahun. Repelita menekankan pada industri pertanian.  Masa ini terjadi dalam tahap stabilisasi dan reformasi, bimbingan dan penyuluhan, konsulidasi industri kecil, Broad Spektrum, serta pembinaan terbesar.
  • 97.  Repelita ini dibagi dalam Pembanguan Lima Tahun I hingga ke V.  Pelita I ditandai dengan probahan proyek pembinaan industri kecil kerajinan rakyat.  Pelita II ditandai dengan pemberian fasilitas kredit.  Pelita III ditandai dengan keterkaitan industri kecil pada perekonomian nasional.  Pelita IV ditandai dengan program bapak angkat dalam pemberian bahan baku.

×