Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan kebijakan kolonial Belanda di Hindia Belanda, dimulai dari pelaksanaan Politik Liberal yang memberikan kesempatan kepada pengusaha asing untuk berinvestasi, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya UU Agraria 1870 untuk melindungi hak atas tanah penduduk pribumi. Pada akhir abad ke-19, muncul gagasan Politik Etis yang bertujuan untuk membalas jasa penduduk prib

1. Pergantian Pemerintahan
VOC ke Pemerintahan
Kolonial Belanda
Pelaksanaan Politik
Kolonial Liberal

2. Pelaksanaan Politik Kolonial
Liberal
• Setelah tanam paksa dihapuskan tahun 1870,
pemereintahan Belanda memberlakukan
Politik Pintu Terbuka (Open Door Policy)
• Masa ini disebut masa Liberalisme, dimana
para pengusah swasta asing selain Belanda
diberikan kesempatan untuk menanamkan
modalnya di wilayah Hindia Belanda

3. • Dikeluarkan UU Agraria tahun 1870 (Agrarisch
Wet) oleh Menteri jajahan Belanda De Waal
• Isi dari UU Agraria:
– Pribumi diberikan hak memiliki tanah dan
menyewakan kepada pengusaha swasta
– Pengusaha dapat menyewakan tanah dari
gubernemen jangka waktu 75 tahun
• Tujuan dari UU Agraria:
– Memberikan kesempatan dan jaminan kepada swasta
asing untuk membuka usaha dalam bidang
perkembangan di Indonesia
– Melindungi hak atas tanah penduduk agar tidak hilang

4. • Pengaruh Politik Pintu Terbuka
– Dibangunnya fasilitas perhubungan dan irigasi
– Rakyat mengenal sistem upah dengan uang juga
mengenal barang-barang ekspor dan impor
– Timbulnya pedagang perantara
– Industri atau usaha pribumi mati karena
pekerjanya banyak yang pindah kerja di
perkebunan dan pabrik-pabrik
• Akhirnya pada tahun 1900 pemerintah
kolonial Belanda menghapuskan kebijakan
ekonomi liberal Politik Pintu Terbuka

5. Pergantian Pemerintahan
VOC ke Pemerintahan
Kolonial Belanda
Politik Etis

6. Politik Etis
• Akhir abad ke 19, Van Deventer menulis dalam
majalah De Gids yang berjudul Een Ereschuld
(Hutang Budi)
• Van Deventer mengatakan bahwa kemakmuran
yang dimiliki Belanda merupakan hasil jerih payah
penduduk pribumi Indonesia baik melalui tanam
paksa, kerja rodi, pajak, maupun bentuk
pemaksaan lainnya
• Belanda membayar hutang budi dengan
melaksanakan Politik Etis (Politik Balas Budi)

7. Van
Deventer
Conrad Theodore van
Deventer (1857-1915) dikenal
sebagai seorang ahli hukum
Belanda dan juga tokoh Politik
Etis.
Nyonya Van
Deventer, mendirikan
Yayasan Kartini, yang
dimaksudkan untuk membuka
sekolah-sekolah bagi puteri-
puteri pribumi tahun 1913

8. • Kebijakan Van Deventer dikenal dengan Trilogi Van
Deventer, yang isinya:
– Edukasi (pendidikan)
– Irigasi (pengairan)
– Migrasi(perpindahan penduduk)
• Politik Etis ternyata untuk kepentingan Kolonial
Belanda (Politik Asosiasi). Antara lain:
– Edukasi untuk mencetak pegawai-pegawai terampil yang
bekerja diperusahaan-perusahaan Belanda
– Irigasi untuk mengairi perkebunan-perkebunan Belanda
– Migrasi untuk memperoleh tenaga kuli kontrak, seperti
perkebunan tembakau di Deli
• Tanpa disadari Belanda, Edukasi telah melahirkan
golongan terpelajar yang menyadari nasib bangsana
dan mempelopori lahirnya Pergerakan Nasional

9. Pergantian Pemerintahan
VOC ke Pemerintahan
Kolonial Belanda
Pengaruh Kebijakan
Pemerintahan
Kolonial

10. Politik
• Campur tangan Belanda dalam menentukan
kebijaksanaan politik negara, seperti dalam
pergantian raja, pengangkatan pejabat birokrasi
• Perubahan tata kehidupan di kalangan rakyat
Indonesia
• Menghapus kedudukan menurut adat penguasa
pribumi dan menjadikan mereka pegawai
pemerintahan Belanda
• Meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa
pribumi

11. Sosial Ekonomi
• Rakyat mengenal sistem ekonomi uang,
memudahkan bagi pelaksana pemungutan
pajak, peningkatan perdagangan hasil bumi,
lahirnya buruh upahan
• Sistem penyewaan tanah, kerja paksa,
pemerasan, penindasan, mengakibatkan
kesejahteraaan hidup rakyat semakin merosot
sehingga mencapai tingkat kemiskinan yang
tinggi

12. Kebudayaan
• Pengaruh kehidupan Barat di lingkungan
tradisional semakun luas, seperti pergaulan,
gaya hidup, cara berpakaian, bahasa, dan
pendidikan barat mulai dikenal di kalangan
masyarakat atas
• Tradisi di lingkungan penduduk mulai luntur
dan hilang, tradisi keagamaan rakyat terancam
sehingga merusak nilai-nilai kehidupan
tradisional