Hak Masyarakat dalam Pemilu (RTK)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Hak Masyarakat dalam Pemilu (RTK)

  • 1,680 views
Uploaded on

This Presentation were rewrites and wrap up to show the participants of workshop conducted by Panwaslu Banda Aceh about People Rights in 2014 free election and how to use the rights to know

This Presentation were rewrites and wrap up to show the participants of workshop conducted by Panwaslu Banda Aceh about People Rights in 2014 free election and how to use the rights to know

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,680
On Slideshare
1,679
From Embeds
1
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
27
Comments
0
Likes
1

Embeds 1

http://www.slideee.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Liza Dayani Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Aceh (KIA)
  • 2. Pemilu Cerminan Demokrasi    Salah satu perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Kegiatan pemilu juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.
  • 3. HAK KONSTITUSIONAL UUD 1945 Hak Pilih pasif  Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)  Pasal 28, 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3) Hak Pilih Aktif  Pasal 1 ayat (2) pasal 2 ayat 1) pasal 6A ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), pasal 22C ayat (1) Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai RAS, kekayaan, agama dan keturunan.
  • 4. HAK WARGA NEGARA DIPILIH (HAK PILIH PASIF) Hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat2 tertentu untuk dapat dipilih menjadi anggota dari suatu badan perwakilan  MEMILIH (HAK PILIH AKTIF) Hak Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat2 tertentu untuk memilih anggota2 yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan 
  • 5. HAK ASASI MANUSIA Pasal 43 Ayat (1)  Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Catatan : hak ini juga tercantum dalam UU No. 12/2005 tentang pengesahan kovenan Hak Sipil Politik (pasal 25)
  • 6. HAK LAIN TERKAIT PEMILU  DIPILIH MENJADI PETUGAS PENYELENGGARA PEMILU  DIPILIH MENJADI TIM SELEKSI ANGGOTA KPU/KIP  DIPILIH MENJADI ANGGOTA KPU/KIP  DIPILIH MENJADI TIM SELEKSI ANGGOTA BAWASLU PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN DST  DIPILIH MENJADI ANGGOTA BAWASLU PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN DST  DIPILIH DAN MEMILIH MENJADI PETUGAS/KELOMPOK MASYARAKAT PEMANTAU/ PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMILU (DAPAT JADI SAKSI SAAT PROSES PEMUNGUTAN SUARA) CATATAN : SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  • 7. Hak Untuk Tahu Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyim pan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
  • 8. Hak Pemohon Informasi Publik (pasal 4 UUKIP) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang  Setiap orang berhak : a. melihat dan mengetahui informasi publik b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik; c. mendapat salinan informasi publik melalyui permohonan sesuai dengan UUKIP d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan  Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut  Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugtana ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UUKIP 
  • 9. Hak Badan Publik pasal 6 UUKIP   Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi tidak dapat diberikan apabila ; a. membahayakan negara b. berkaitan dengan perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat c. berkaitan dengan hak-hak pribadi d. berkaitan dengan rahasia jabatan e. yang diminta belum dikuasai dan didokumentasikan
  • 10. Kewajiban Badan Publik pasal 7 UUKIP 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon, selain informasi yang dikecualikan Wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik seacra baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah Wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiaporang atas informasi publik Pertimbangan tersebut memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan dan keamanan negara Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik
  • 11. Contoh Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemilu        Daftar Pemilih sementara dan tetap Daftar Parpol peserta pemilu Daftar Caleg masing-masing parpol Informasi mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu Jumlah dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilu Laporan keuangan partai baik yang bersumber dari APBN/APBD/iuran anggota dan sumbersumber lainnya Hasil pemungutan suara di berbagai tingkatan.
  • 12. BAGAIMANA DENGAN GOLPUT?? GOLPUT SELALU MENJADI TANTANGAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TERMASUK PILKADA  GOLPUT MERUPAKAN PILIHAN SADAR BUKAN KETIDAK HADIRAN DILUAR KONTROL  SENGAJA DENGAN MAKSUD ATAU TUJUAN TERTENTU MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN SUARA BOLEH KAH? TENTU SAJA BOLEH KARENA ITU MERUPAKAN HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN PRINSIP PEMILU YANG BEBAS DAN RAHASIA 
  • 13. BAGAIMANA MENGGUNAKAN HAK MASYARAKAT DALAM PEMILU      IKUT SERTA SECARA AKTIF DALAM SETIAP PROSES/TAHAPAN PEMILU. IKUT SERTA DALAM KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARPOL. MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMILU DENGAN CARA BERGABUNG DALAM KELOMPOK YANG INDEPENDEN MELAPORKAN SETIAP PELANGGARAN PEMILU YANG DITEMUKAN KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILU ATAU KELOMPOK PEMANTAU INDEPENDEN LAINNYA YANG DIAKUI OLEH PENYELENGGARA PEMILU. MENGIKUTI SETIAP PERKEMBANGAN INFORMASI TERKAIT PROSES/TAHAPAN PEMILU
  • 14. INFORMASI DALAM PRESENTASI INI DIRANGKUM DARI BERBAGAI SUMBER DAN APABILA TERDAPAT KEKELIRUAN, MAKA ITU MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMATERI. TERIMA KASIH