Perbup rkpd 2013

2,237
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,237
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
217
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perbup rkpd 2013

  1. 1. B U P A T I B A N D U N G PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG Menimbang Memperhatikan : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2013; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. 2. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan; 20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum; 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar; 23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan; 24. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi; 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permenten/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKPl2010 tentang SPM Bidang Kesenian;
  3. 3. 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 32. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 33. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota; 34. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 41 tahun 2011 tentang SPM Bidang Penamanan Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87); 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60); 38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 27 Seri E);
  4. 4. 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D); 43. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2); 44. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 45. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3); 46. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1); 47. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 48. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 11 Nomor 11). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bandung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Bandung. 5. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 7. RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  5. 5. 8. Renja-SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah. 10. KUA adalah Kebijakan Umum APBD. 11. PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 12. RKA adalah Rencana Kerja Anggaran. 13. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kebupaten Bandung sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung. Pasal 2 (1) RKPD Tahun 2013 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. (2) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2010-2015 pada Tahun ke-tiga yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. (4) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berfungsi sebagai: a. Pedoman di dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Renja – SKPD; b. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Bandung Tahun 2013. Pasal 3 Dalam rangka penyusunan Renja – SKPD Tahun 2013 sebagaimana Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2013, untuk : a. Menyusun Rancangan Akhir Renja – SKPD; b. Sebagai bahan untuk penyusunan RKA – SKPD. Pasal 4 Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja – SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.
  6. 6. Pasal 5 Kaidah – kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2013 adalah sebagai berikut : a. Dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan SKPD melakukan pemantauan. b. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh Renja SKPD. c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati. d. Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD. e. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD. f. Program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dapat bertambah seiring pengalokasian dari pusat/provinsi sesuai peruntukan beserta pendampingannya. Pasal 6 (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan / atau c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan peraturan Bupati. Pasal 8 Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  7. 7. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 11 Juni 2012 BUPATI BANDUNG ttd DADANG M. NASER Diundangkan di Soreang pada tanggal 11 Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG ttd SOFIAN NATAPRAWIRA Pembina Utama Madya NIP. 19581229 198603 1 011 BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 20
  8. 8. DaftarIsi R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | i LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 20 TAHUN 2012 TANGGAL : 11 JUNI 2012 TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013 DAFTAR ISI DAFTAR ISI i BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang I – 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan I – 2 1.3. Hubungan Antar Dokumen I – 5 1.4. Sistematika Dokumen RKPD I – 6 1.5. Maksud dan Tujuan I – 8 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN II – 1 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II – 1 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II – 1 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II – 8 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II – 14 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II – 56 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun 2011 dan Realisasi RPJMD 2010-2015 II – 66 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II – 76 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah II – 76 2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah II – 82 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III 1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III 1 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 III – 1 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 III – 3 3.2. Kebijakan Keuangan Daerah III – 13 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III – 13 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III – 15 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III – 15 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III – 17 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III – 19 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV – 1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV – 1 4.2 Prioritas dan Pembangunan IV – 4 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS V – 1 5.1. Program Kegiatan SKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013 V – 2 5.2. Rekapitulasi Anggaran 2013 Berdasarkan 11 Prioritas V – 300 BAB VI PENUTUP VI – 1
  9. 9. BabI|Pendahuluan R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan daerah tahun ketiga RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015, dalam rangka mendukung “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. RKPD tahun 2013 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD tahun 2010 – 2015. Penjabaran yang dimaksud, menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan dengan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang ada dalam RPJMD, begitupun dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Prioritas pembangunan tahun 2013 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan. RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013 sekurang–kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal (Ranwal) RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan akhir RKPD dan penetapan RKPD melalui peraturan kepala daerah. Mengacu pada permendagri 54 tahun 2010 pasal 101 ayat 1 menyatakan bahwa ;“ Bappeda menyusun RKPD”, dan pasal 129 ayat 2 menyatakan bahwa :” RKPD kab/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD provinsi ditetapkan”. Namun dalam pelaksanaan penyusunannya dilakukan oleh suatu tim yang ditetapkan oleh keputusan kepala daerah. RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013 disusun untuk mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2011 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2012, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2013. Perpaduan berbagai faktor ini selanjutnya dituangkan menjadi Tema Pembangunan tahun 2013, yang mewarnai rencana aksi RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013. Tema RKPD tahun 2013 adalah “Konsolidasi Perencanaan Pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Tahun 2015”. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung pada tahun 2013 telah menyelaraskan dengan kebijakan pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat dan RKP tahun 2013 dengan titik berat pada upaya pengurangan kemiskinan (pro poverty reduction), pertumbuhan ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan kerja (pro job), upaya penanganan masalah lingkungan (pro environment) dan pembenahan infrastruktur publik (MP3EI), penanggulangan kemiskinan (MP3KI) serta upaya pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs). Tantangan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada, memberikan konsekuensi terhadap penyediaan dan peningkatan layanan publik serta pemenuhan pangan. Perubahan iklim masih menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian, dimana pertanian, perikanan dan kesehatan adalah sektor – sektor yang mendapat dampak paling besar. Tantangan lainnya adalah kemiskinan, pengangguran serta kondisi infrastruktur yang belum memadai baik dalam hal ketersediannya maupun kualitasnya.
  10. 10. BabI|Pendahuluan 2 | R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 Ditengah pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami perbaikan dan perekonomian Jawa Barat sebesar 6,48%, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung juga menunjukkan peningkatan sebesar 0,06% dari tahun 2010 sebesar 5,88% menjadi 5,94% pada tahun 2011. Hal ini menunjukan perlu adanya peninggkatan yang signifikan terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung. Selanjutnya adanya kebijakan pemerintah dalam pembatasan energi BBM dan peralihan dari BBM ke BBG, yang disebabkan menipisnya persedian BBM, yang harus menjadi perhatian kita bersama yang akan berdampak terhadap penurunan investasi dan pengurangan tenaga kerja. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2013, dalam menjawab tantangan ke depan, yaitu perluasan kesempatan bagi masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas termasuk mendorong penerapan norma agama dan nilai luhur budaya sunda dalam kehidupan masyarakat, memantapkan pembangunan daerah dan wilayah perdesaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar wilayah, meningkatkan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat, mengendalikan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan, penataan ruang dan penanggulangan bencana, meningkatkan keamanan dan ketertiban secara terrpadu, serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) juga masih menjadi penekanan di Tahun 2013. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bandung adalah: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. 11. BabI|Pendahuluan R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 3 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan; 20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum; 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar; 23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan; 24. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi; 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permenten/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKPl2010 tentang SPM Bidang Kesenian; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  12. 12. BabI|Pendahuluan 4 | R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 32. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 33. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk- 010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota; 34. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 41 tahun 2011 tentang SPM Bidang Penamanan Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87); 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60); 38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 27 Seri E); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D); 43. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2); 44. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 45. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3); 46. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1);
  13. 13. BabI|Pendahuluan R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 5 47. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 48. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010- 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 11 Nomor 11). 1.3. Hubungan antar Dokumen RKPD Kabupaten Bandung tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD merupakan penjabaran tahunan RPJMD sesuai Peraturan Daerah No.11 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010 - 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah No.3 tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007 – 2027 serta memperhatikan pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional tahun 2010 – 2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. RKPD Kabupaten Bandung tahun 2013 diserasikan dengan RKPD Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 27 tahun 2012 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sisrenbangda dan Rencana Kerja Pemerintah sesuai Peraturan Presiden No. 54 tahun 2012 tentang RKP tahun 2013. RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013 disusun untuk mensinergikan perencanaan pembangunan dengan dokumen RKPD provinsi dan RKP melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Sinergitas yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini, merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan daerah dan pusat, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, dan nasional. Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan pembangunan daerah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan potensi-potensi unggulan dari masing-masing kecamatan. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan.
  14. 14. BabI|Pendahuluan 6 | R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 1.4. Sistematika Dokumen RKPD BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang. 1.3 Hubungan antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RKPD provinsi yang berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RPJPD provinsi serta RTRW provinsi; demikian pula dengan RKP yang berpedoman pada RPJMN dan RPJPN. 1.4 Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 1.5 Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  15. 15. BabI|Pendahuluan R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 7 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis subbab 2.3.1 s/d 2.3.2 yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional dan provinsi dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPKD kabupaten/kota. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 3.2 Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
  16. 16. BabI|Pendahuluan 8 | R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 1.5. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor, serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bandung tahun 2013 ini, diantaranya: 1. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah tahun ketiga 2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antarsektor, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan. 3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan. 4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui indikasi prioritas program dan kegiatan SKPD berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2013. 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran RKPD tahun 2013 dengan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD 4.2 Prioritas dan Pembangunan Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2013 pada dasarnya merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPD tahun 2013 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan tentang matrik Renja dari program dan kegiatan SKPD tahun 2013, yang bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat. BAB VI PENUTUP Mengemukakan RKPD tentang penjelasan singkat tentang kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh, dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman rancangan akhir Renja SKPD serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD tahun yang direncananakan.
  17. 17. BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 1 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung dapat dilihat dari 4 (empat aspek), yaitu : aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1 Aspek Geografi Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung aspek geografi dapat dilihat dari : Karakteristik Lokasi dan Wilayah, Potensi Pengembangan Wilayah, dan Wilayah rawan bencana, sebagai berikut : A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 ha, terdiri dari 31 Kecamatan, 267 Desa dan 9 Kelurahan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Bandung adalah :  Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang;  Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur;  Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi.  Sebelah Tengah berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi. Secara geografis Kabupaten Bandung terletak pada koordinat 107o 14‟ – 107o 56‟ Bujur Timur dan 6o 49‟ – 7o 18‟ Lintang Selatan. Kabupaten Bandung termasuk wilayah dataran tinggi, dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %, 8 – 15 % hingga di atas 45 %. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung berada di antara bukit-bukit dan gunung-gunung, seperti :  Di sebelah utara terdapat Bukit Tunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta.  Di sebelah selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Garut. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 120 C sampai 240 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau. Dampak dari kondisi geografis Kabupaten Bandung membuat potensi hidrologi Kabupaten Bandung yaitu sumber daya air tersedia cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Sumber air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 – 200 meter) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri, non industri dan sebagian kecil untuk rumah tangga. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM.
  18. 18. 2 | R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan Dengan kondisi hidrologi seperti tersebut, Kabupaten Bandung cukup potensial untuk dapat mengembangkan sektor pertanian, sektor industri dan sektor-sektor lain yang membutuhkan ketersediaan air. Sungai Citarum yang melalui Kabupaten Bandung, sejak dulu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Bandung. Sungai ini dimanfaatkan sejak lama untuk menghidupi banyak hal, tidak hanya sebagai sumber air namun menjadi lahan mata pencaharian, pengairan, transportasi dan lain-lain. Lahan di Kabupaten Bandung terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan basah sebagian besar digunakan untuk sawah, sementara lahan kering digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, perumahan, dan bangunan lainnya. Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung Tahun 2009 No Pemanfaatan Ruang Luas Area (ha) Persentase (%) 1. Tegal/Kebun 20.901 11,859 2. Ladang/Huma 12.650 7,178 3. Perkebunan PBS/PTP 27.350 15,519 4. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat 6.132 3,479 5. Tambak - - 6. Kolam/Empang 980 0,556 7. Pengembalaan/Padang rumput 376 0,213 8. Sementara tidak diusahakan 8 0,005 9. Pekarangan yang ditanami pertanian 6.381 3,621 10. Rumah/Bangunan/Halaman 18.090 10,264 11. Hutan Negara 37.733 21,410 12. Rawa-rawa - - 13. Lainnya/jalan/sungai/tandus 9.426 5,348 14. Sawah 36.212 20,547 J u m l a h 176.238,67 100 Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung 2010-2015 B. Potensi Pengembangan Wilayah Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga berdampak pada perbedaan komoditi unggulan yang diusahakan di setiap wilayah. Oleh karena itu Kabupaten Bandung memiliki banyak komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik dari sektor petanian maupun dari sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian. Di antara komoditi-komoditi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kabupaten Bandung, terdapat beberapa komoditi yang menjadi unggulan tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi sampai ke tingkat provinsi dan nasional. Komoditi-komoditi tersebut dapat dikategorikan sebagai komoditi khas Kabupaten Bandung. Khasnya komoditi unggulan tersebut dapat dilihat dari jenis komoditinya yang hanya dihasilkan atau sebagian besar produksinya terpusat di Kabupaten Bandung, dan juga dapat dilihat dari cita rasa yang dimiliki berbeda dengan komoditi yang sama yang dihasilkan daerah lain. Komoditi-komoditi khas yang menjadi unggulan di Kabupaten Bandung diantaranya dari sektor pertanian yaitu : strawberry, kopi, sapi perah dan produk turunannya. Sementara dari sektor industri diantaranya : industri peralatan pertanian dan industri kerajinan wayang golek dan sebagainya. Komoditi-komoditi tersebut menjadi unggulan baik untuk tingkat propinsi maupun tingkat nasional, bahkan beberapa komoditi telah dapat bersaing di pasar internasional, seperti:
  19. 19. BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 3 1. Pertanian Pertanian telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah ini, baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Berdasarkan pada besarnya potensi yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Sektor Pertanian sebagai salah satu core bussiness dan leading sector di samping industri manufaktur dan pariwisata, serta merupakan andalan pada pembangunan bidang ekonomi. Kabupaten Bandung memiliki kondisi iklim, lahan dan sumberdaya hayati yang sangat mendukung pengembangan usaha aneka jenis komoditas pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Kawasan ini juga telah memiliki akses pasar yang cukup baik ke Kota Bandung dan JABODETABEK dengan penduduk berdaya beli cukup baik, sehingga sangat berpeluang untuk memposisikan diri sebagai pemasok utama produk agribisnis bagi masyarakat di wilayah tersebut. Keragaman sosial ekonomi di Kawasan Metropolitan Bandung menjadi sasaran pasar lokal pengembangan komoditas hortikultura. Secara umum, Kabupaten Bandung sampai saat ini masih merupakan daerah sentra produksi sayuran terbesar di Jawa Barat. Dari 79.065 hektar pertanaman sayuran di Jawa Barat pada tahun 2006, seluas 27.606 hektar di antaranya (atau 35%) adalah pertanaman sayuran di Kabupaten Bandung. Setelah pemekaran Kabupaten Bandung, maka budidaya hortikultura dipusatkan pengembangannya di kawasan Bandung Selatan dengan komoditas unggulan kentang, kubis, paprika, tomat, wortel, bawang merah dan cabe merah. Kondisi budidaya Hortikultura di Kawasan Bandung Selatan walaupun telah mempunyai tujuan pemasaran yang jelas, tetapi masih dirasakan belum optimal. Hal ini, dikarenakan penjualan komoditas hortikultura masih didominasi oleh produk segar, sedangkan produk olahan hortikultura belum banyak berkembang sehingga nilai tambah produk masih terbatas, produktivitas, kualitas dan diversifikasi produk belum optimal, sehingga kurang memiliki daya saing. 2. Peternakan dan Perikanan Berdasarkan potensi perikanan, pengembangan sektor ini diarahkan di Kecamatan Ibun, Majalaya, Ciparay, Pacet dan Bojongsoang dan pemanfaatan/pengelolaan situ-situ di Kecamatan Pangalengan, Rancabali, Ibun dan Kertasari. Sementara untuk pengembangan dan intensifikasi perikanan, difokuskan di Kecamatan Pangalengan, Kertasari, Ciwidey, Pasirjambu, Arjasari, Cikancung, Ibun, Pacet, Paseh dan Cimaung. Tabel 2.2 Kawasan/Sentra Unggulan Perikanan di Kabupaten Bandung No. Kecamatan Komoditas Unggulan Kolam Air Tenang Minapadi KolamAir Deras 1 Cileunyi V V 2 Cimenyan 3 Cilengkrang 4 Bojongsoang V V 5 Margahayu V 6 Margaasih 7 Katapang V V 8 Dayeuhkolot V V 9 Banjaran V V 10 Pameungpeuk V V 11 Pangalengan V 12 Arjasari V V
  20. 20. 4 | R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan No. Kecamatan Komoditas Unggulan Kolam Air Tenang Minapadi KolamAir Deras 13 Cimaung V V V 14 Cicalengka V 15 Cikancung V V 16 Rancaekek V V 17 Ciparay V V 18 Pacet V V V 19 Kertasari 20 Baleendah V V 21 Majalaya V V V 22 Paseh V V 23 Ibun V V V 24 Soreang V V V 25 Pasirjambu V 26 Ciwidey V V 27 Rancabali V 28 Cangkuang V V V 29 Nagreg V V 30 Solokanjeruk V V 31 Kutawaringin V Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bandung, 2010 *) Keterangan : V = Potensi unggulan Sementara untuk potensi peternakan, dapat tergambarkan pada tabel di bawah ini : Tabel 2.3 Kawasan/Sentra Unggulan Peternakan di Kabupaten Bandung No. Kecamatan Komoditas Unggulan Sapi Perah Sapi Potong Domba Ayam Ras Pedaging Itik 1 Cileunyi 2 Cimenyan V V V 3 Cilengkrang V V 4 Bojongsoang V V 5 Margahayu 6 Margaasih 7 Katapang 8 Dayeuhkolot V 9 Banjaran V V 10 Pameungpeuk V V 11 Pangalengan V V V 12 Arjasari V V V V 13 Cimaung V V V V 14 Cicalengka V V V 15 Cikancung V V V V 16 Rancaekek V V V 17 Ciparay V V V 18 Pacet V V V 19 Kertasari V V 20 Baleendah V V V
  21. 21. BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 5 No. Kecamatan Komoditas Unggulan Sapi Perah Sapi Potong Domba Ayam Ras Pedaging Itik 21 Majalaya V V V 22 Paseh V V V V 23 Ibun V V V 24 Soreang V V V V 25 Pasirjambu V V V 26 Ciwidey V V 27 Rancabali V 28 Cangkuang V V 29 Nagreg V V V 30 Solokanjeruk V V V 31 Kutawaringin V V Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bandung, 2010 *) Keterangan : V = Potensi unggulan 3. Pariwisata Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Bandung mempunyai cukup banyak potensi dan sebagian besar merupakan wisata alam dan agro. Rincian wisata dan lokasi adalah sebagai berikut :  Kawasan Pariwisata Alam, meliputi : Gunung Patuha/Kawah Putih, Ranca Upas, Cimanggu, Walini, Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk (Kecamatan Rancabali), Gunung Puntang, arung jeram lamajang (Kecamatan Cimaung), Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah Gunung Papandayan, Arung Jeram Palayangan (Kecamatan Pangalengan), Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari), Kawah kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan Ibun), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey), Curug Cinulang (Kecamatan Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan Paseh), Situ Sipatahunan (Kecamatan Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan Cimenyan), Batukuda (Kecamatan Cilengkrang), Curug Cilengkrang (Kecamatan Cilengkrang).  Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi : Gunung Padang (Kecamatan Ciwidey), Rumah adat Cikondang, Rumah Hitam (Kecamatan Pangalengan), Rumah Adat Bumi Alit (Kecamatan Banjaran), Situs Kampung Mahmud (Kecamatan Margaasih), Situs Karang Gantung (Kecamatan Pacet), Situs Bojongmenje (Kecamatan Rancaekek), Sentra Seni Jelekong (Kecamatan Baleendah), Sentra Seni Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Sentra Kerajinan (Kecamatan Pasirjambu), Sentra wisata seni Benjang (Kecamatan Cileunyi).  Kawasan Pariwisata Agro, meliputi : - Agrowisata Strawberry : Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ibun, Kecamatan Paseh; - Agrowisata Teh : Kertamanah, Malabar (Kecamatan Pangalengan), Rancabali (Kecamatan Rancabali), Gambung (Kecamatan Pasirjambu); - Agrowisata Sayuran : Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan; - Agrowowisata Herbal : Kecamatan Rancabali, Kecamatan pasirjambu, Kecamatan Ciwidey.  Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olahraga, meliputi : Stadion Si Jalak Harupat (Kecamatan Kutawaringin), Arena Golf Margahayu/BIG (Kecamatan Margahayu), arena Dago Golf (Kecamatan Cimenyan), Kawasan Wisata Terpadu Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), serta Kawasan Pariwisata Terpadu Sekitar Situ Cileunca (Kecamatan Pangalengan).
  22. 22. 6 | R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan 4. Potensi Kawasan Dikaitkan dengan fungsi strategis, struktur dan pola ruang, kawasan prioritas yang akan dikembangkan adalah :  Kawasan Kota Baru Tegalluar;  Kawasan Industri Margaasih;  Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat. Kawasan Kota Baru Tegalluar merupakan kawasan strategis dengan luas ± 3.500 ha yang terdiri dari pengembangan kawasan pemukiman skala besar, kawasan industri, pengembangan waduk/danau buatan dan kawasan rekreasi. Kawasan Industri Margaasih merupakan kawasan strategis dengan luas ± 450 ha untuk pengembangan kawasan industri non-polutif. Sementara Pengembangan Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat diarahkan menjadi kawasan strategis dengan luas ± 740 ha yang terdiri dari kawasan inti stadion (sport centre) dengan luas ± 130 ha dan kawasan pendukung dengan luas ± 610 ha terletak di Kecamatan Kutawaringin yang diarahkan untuk kegiatan jasa/perdagangan, perumahan, industri non polutif serta kegiatan komersial lainnya. Kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan wilayah, adalah sebagai berikut : Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah C. Wilayah rawan bencana Kondisi geografi Kabupaten Bandung seperti telah diuraikan sebelumnya serta pemanfaatan lahan yang kurang sesuai dengan ketentuan, terutama dalam pemanfaatan lahan untuk pertanian di daerah perbukitan dengan kemiringan tertentu serta alih fungsi lahan (dari hutan menjadi lahan pertanian) menyebabkan sering terjadinya pergerakan tanah (longsor), erosi dan sedimentasi serta bertambahnya lahan kritis di Kabupaten Bandung. Selain itu, adanya alih pungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman juga menyebabkan terganggunya sistem jaringan irigasi dan drainase, sehingga timbulnya genangan dan banjir di beberapa titik lokasi terutama wilayah permukiman seperti : banjir di Cieunteung-Baleendah, Dayeuhkolot serta jalan terusan Kopo dan lain sebagainya.
  23. 23. BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 7 Selanjutnya, kondisi lingkungan yang kurang baik di daerah hulu, terutama terkait dengan fungsi resapan air, di tambah makin tingginya tingkat alih fungsi lahan menjadi permukiman serta perilaku masyarakat yang kurang baik dalam menjaga lingkungan (terutama terkait dengan pengelolaan sampah) menyebabkan sedimentasi dan banjir di daerah hilir. Berikut adalah peta/gambaran wilayah rawan bencana di Kabupaten Bandung : Gambar 2.2 Wilayah dengan Potensi Bencana di Kabupaten Bandung Sumber: Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang RTRW Kabupaten Bandung 2007- 2027. 2.1.1.2 Aspek Demografi Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2011 lk. 3.299.988 jiwa (Suseda tahun 2011), terdiri dari laki-laki sebanyak 1.682.208 jiwa (50,98 %) dan perempuan sebanyak 1.617.780 jiwa (49,02 %). Jumlah ini meningkat 2,63 % dibandingkan tahun 2010, dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai lk 3.215.548 jiwa, terdiri atas : laki-laki 1.638.623 jiwa (50,96 %) dan perempuan 1.576.925 jiwa (49,04 %). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2011, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 65,29 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 30,45 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 4,27 %. Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mengalami penurunan sebesar 0,4 %, demikian pula dengan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) menurun 0,33 %, sedangkan jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) menurun 0,72 %.
  24. 24. 8 | R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2011 No Kelompok Umur (thn) 2010 2011 Jenis Kelamin Jumlah % Jenis Kelamin Jumlah % Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 1. Muda (0-14) 513.714 488.483 1.002.197 31,17 515.226 489.499 1.004.725 30,45 2. Produktif (15-64) 1.065.575 1.021.119 2.086.694 64,89 1.100.846 1.053.590 2.154.436 65,29 3. Tua (65+) 59.334 67.323 126.657 3,94 66.136 74.691 140.827 4,27 Jumlah 1.638.623 1.576.925 3.215.548 100 1.682.208 1.617.780 3.299.988 100 % 50,96 49,04 100,00 50,98 49,02 100 LPP (%) 1,35 2,63 Dependency Ratio (%) 54,10 53,17 Kepadatan Penduduk (jiwa/km2 ) 1.825 1.872 Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Suseda Tahun 2010-2011. Dari jumlah penduduk tersebut diatas, terdapat angka beban ketergantungan (dependency ratio) sebesar 53,17 % pada tahun 2011, ini artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung lk. 53 orang penduduk tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, dependency ratio pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,93 point. Angka Ketergantungan (dependency ratio) ini diharapkan dapat diturunkan pada tahun-tahun mendatang, dengan meningkatkan daya saing dan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bandung. Secara perbandingan wilayah, Kabupaten Bandung memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 176.238,67 ha atau 1.762,39 km2 , sehingga rata-rata kepadatan penduduknya adalah 1.872 jiwa/km2 . Artinya secara rata-rata terdapat 1.872 orang yang menghuni 1 km2 daerah. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, kepadatan penduduk tahun 2011 meningkat sebesar 47 jiwa/km2 . Kenaikan setiap tahun bertambah seiring dengan pertambahan penduduk yang besar setiap tahun, sedangkan jumlah lahan tidak berubah. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, serta Seni Budaya dan Olahraga. 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi (kesejahteraan dan pemerataan ekonomi) adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi, yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita dan tingkat inflasi, sebagai berikut:
  25. 25. BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 9 A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada tahun 2011 PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 51,292 trilyun dan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp 23,026 trilyun. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp 5,199 trilyun atau 11,28 %, sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan meningkat 1,291 trilyun atau 5,94 % (PDRB kabupaten Bandung tahun 2010 berdasarkan harga berlaku Rp 46,092 trilyun dan berdasarkan harga konstan Rp 21,734 trilyun). Capaian PDRB tersebut tidak terlepas dari kontribusi ke-9 sektor lapangan usaha. Dari ke-9 sektor lapangan usaha tersebut, sektor-sektor yang berkontribusi paling besar bagi PDRB Kabupaten Bandung baik tahun 2010 maupun tahun 2011, yaitu : - Sektor industri pengolahan pada tahun 2011 berkontribusi sebesar 58,72 % atas dasar harga berlaku dan 60,18 % atas dasar harga konstan, sedangkan tahun 2010 berkontribusi sebesar 59,60 % atas dasar harga berlaku dan 60,61 % atas dasar harga konstan. Kontribusi sektor ini pada tahun 2011 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu sebesar 0,89 % atas dasar harga berlaku dan menurun 0,43 % atas dasar harga konstan. - Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2011 berkontribusi sebesar 17,39 % atas dasar harga berlaku dan 16,28 % atas dasar harga konstan, sedangkan tahun 2010 berkontribusi sebesar 16,91 % atas dasar harga berlaku dan 15,99 % atas dasar harga konstan. Kontribusi sektor ini pada tahun 2011 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu sebesar 0,48 % atas dasar harga berlaku dan meningkat 0,29 % atas dasar harga konstan. - Sektor pertanian pada tahun 2011 berkontribusi sebesar berkontribusi sebesar 7,76 % atas dasar harga berlaku dan 7,33 % atas dasar harga konstan, sedangkan tahun 2010 berkontribusi sebesar 7,53 % atas dasar harga berlaku dan 7,37 % atas dasar harga konstan. Kontribusi sektor ini atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu sebesar 0,04 % dibandingkan tahun 2010. - Sektor lainnya berkontribusi di bawah 7 %. Peningkatan maupun penurunan kontribusi sektor – sektor tersebut, menunjukkan bahwa secara bertahap terjadi perubahan struktur ekonomi di kabupaten Bandung. Peningkatan kontribusi dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran seiring dengan tumbuhnya usaha – usaha tersebut di kabupaten Bandung. Kenaikan kontribusi sektor pertanian dipicu oleh semakin meningkatnya harga jual beberapa produk – produk hasil pertanian di pasaran, hal ini memberikan pengaruh positif bagi para pelaku sektor pertanian. Peningkatan kontribusi yang cukup menggembirakan terjadi di sektor jasa – jasa, dimana sebagian besar kontribusi sektor jasa disumbang oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten) yang terjadi selama tahun 2011 di Kabupaten Bandung. Berikut adalah nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB serta pertumbuhannya pada tahun 2010 dan 2011 : Tabel 2.5 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2011 (dalam jutaan rupiah) No Sektor Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB 2010 2011 ADH Berlaku % ADH Konstan % ADH Berlaku % ADH Konstan % 1. Pertanian 3.471.661,92 7,53 1.602.050,01 7,37 3.978.936,25 7,76 1.688.263,14 7,33 2. Pertambangan dan Penggalian 580.783,81 1,26 282.922,47 1,30 642.359,10 1,25 291.397,20 1,27 3. Industri Pengolahan 27.471.535,02 59,60 13.173.587,93 60,61 30.116.379,01 58,72 13.857.488,88 60,18 4. Listrik, Gas dan Air 741.188,33 1,61 396.026,30 1,82 824.630,98 1,61 428.521,96 1,86 5. Bangunan 764.990,68 1,66 381.103,63 1,75 852.508,61 1,66 411.973,98 1,79 6. Perdagangan, 7.796.200,55 16,91 3.474.795,78 15,99 8.920.233,69 17,39 3.748.625,24 16,28
  26. 26. 10 | R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan No Sektor Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB 2010 2011 ADH Berlaku % ADH Konstan % ADH Berlaku % ADH Konstan % Hotel dan Restoran 7. Angkutan dan Komunikasi 1.933.148,22 4,19 892.448,05 4,11 2.159.485,64 4,21 960.418,42 4,17 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 898.354,49 1,95 474.864,56 2,18 990.504,14 1,93 508.799,47 2,21 9. Jasa-jasa 2.434.375,72 5,28 1.056.862,46 4,86 2.806.725,22 5,47 1.130.748,84 4,91 PDRB 46.092.238,72 100 21.734.661,19 100 51.291.762,65 100 23.026.237,14 100 Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2010-2011. Tabel 2.6 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2011 No. Sektor Pertumbuhan (%) 2010 2011 ADH Berlaku ADH Konstan ADH Berlaku ADH Konstan 1 Pertanian 0,22 0,05 0,23 -0,04 2 Pertambangan dan Penggalian -0,02 -0,01 -0,01 -0,04 3 Industri Pengolahan -0,40 -0,37 -0,89 -0,43 4 Listrik, Gas dan Air -0,03 -0,01 0,00 0,04 5 Bangunan -0,03 0,02 0,00 0,04 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 0,45 0,35 0,48 0,29 7 Angkutan dan Komunikasi -0,17 0,00 0,02 0,06 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan -0,04 -0,02 -0,02 0,02 9 Jasa-jasa 0,00 -0,01 0,19 0,05 Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2010-2011. Tabel 2.7 Pertumbuhan Nilai Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2011 No. Sektor Pertumbuhan (%) 2010 2011 ADH Berlaku ADH Konstan ADH Berlaku ADH Konstan 1 Pertanian 15,22 6,66 14,61 5,38 2 Pertambangan dan Penggalian 10,41 4,87 10,60 3,00 3 Industri Pengolahan 11,12 5,24 9,63 5,19 4 Listrik, Gas dan Air 9,88 5,32 11,26 8,21 5 Bangunan 9,80 7,17 11,44 8,10 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 14,98 8,21 14,42 7,88 7 Angkutan dan Komunikasi 7,69 5,78 11,71 7,62 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9,49 5,26 10,26 7,15 9 Jasa-jasa 11,99 5,60 15,30 6,99 PDRB 11,87 5,88 11,28 5,94 Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2010-2011.
  27. 27. BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 11 B. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2011, LPE Kabupaten Bandung mencapai 5,94 %. Nilai LPE ini meningkat sebesar 0,06 point dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 5,88 %. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan masing-masing sektor (9 sektor lapangan usaha). Dari ke-9 sektor lapangan usaha tersebut, sektor yang mengalami pertumbuhan paling besar yaitu : - Sektor listrik, gas dan air mencapai pertumbuhan 8,21 % pada tahun 2011 dan 5,32 % pada tahun 2010 (meningkat 2,89 point); - Sektor bangunan/konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 8,10 % pada tahun 2011 dan 7,17 % pada tahun 2010 (meningkat 0,93 point); - Sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan sebesar 7,88 % pada tahun 2011 dan 8,21 % pada tahun 2010 (mengalami perlambatan pertumbuhan 0,33 point); - Sektor lainnya mengalami pertumbuhan di bawah 7,88 %. Berikut adalah pertumbuhan ke-9 sektor lapangan usaha pada tahun 2010 dan 2011 : Tabel 2.8 LPE Masing-masing Sektor di Kabupaten Bandung Tahun 2010 dan 2011 No. Sektor LPE (%) 2010 2011 + / _ 1. Pertanian 6,66 5,38 -1,28 2. Pertambangan dan Penggalian 4,87 3,00 -1,87 3. Industri Pengolahan 5,24 5,19 -0,05 4. Listrik, Gas dan Air 5,32 8,21 2,89 5. Bangunan 7,17 8,10 0,93 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 8,21 7,88 -0,33 7. Angkutan dan Komunikasi 5,78 7,62 1,84 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5,26 7,15 1,89 9. Jasa-jasa 5,6 6,90 1,3 PDRB 5,88 5,94 Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2011. C. PDRB per Kapita PDRB per kapita Kabupaten Bandung tahun 2011 berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 7,19 % yaitu dari Rp 14.501.060,00 pada tahun 2010 menjadi Rp 15.543.010,00, sedangkan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 2,04 %, yaitu dari Rp 6.837.930,00 pada tahun 2010 menjadi Rp 6.977.680,00 pada tahun 2011. Capaian PDRB perkapita tersebut belum sepenuhnya dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk setempat karena penghitungan nilai PDRB mengesampingkan kepemilikan serta sebagian besar aktivitas produksi yang terjadi di wilayah tersebut bukan milik dari penduduk setempat, demikian pula sebaliknya. PDRB perkapita memberikan peluang positif bagi para investor yang akan menginvestasikan modalnya di kabupaten Bandung, namun di pihak lain minat para pencari kerja semakin besar sehingga mampu memicu migrasi penduduk.
  28. 28. 12 | R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan D. Tingkat Inflasi Inflasi PDRB Kabupaten Bandung tahun 2011 mencapai 5,04 %. Nilai ini menurun 0,46 % dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 5,50 %. Jika dilihat dari ke-9 sektor lapangan usaha, sektor-sektor yang mengalami penurunan inflasi yaitu : sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, yaitu masing-masing menurun sebesar 1,37 %; 1,52 %; 0,2 % dan 1,12 %; sedangkan sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan inflasi. Peningkatan inflasi PDRB terjadi pada sektor usaha pertanian yang mengalami peningkatan sebesar 2,85 point; sektor pertambangan dan penggalian 2,11 point; sektor angkutan dan komunikasi 2 point; sektor jasa-jasa 1,71 point; dan sektor bangunan 0,63 point. Penyebab peningkatan inflasi PDRB tersebut kemungkinan karena adanya kenaikan harga komponen produksi, permintaan meningkat sedangkan persediaan berkurang atau tidak ada, serta adanya kenaikan harga. Berikut gambaran laju inflasi PDRB di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 dan 2011 : Tabel 2.9 Laju Inflasi PDRB di Kabupaten Bandung Tahun 2010 dan 2011 No. Sektor (Lapangan Usaha) Inflasi PDRB (%) 2010 2011 + / _ 1. Pertanian 5,91 8,76 2,85 2. Pertambangan dan Penggalian 5,28 7,39 2,11 3. Industri Pengolahan 5,59 4,22 -1,37 4. Listrik, Gas dan Air 4,34 2,82 -1,52 5. Bangunan 2,46 3,09 0,63 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 6,26 6,06 -0,2 7. Angkutan dan Komunikasi 1,8 3,80 2 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,02 2,90 -1,12 9. Jasa-jasa 6,05 7,76 1,71 PDRB 5,5 5,04 Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2011 Dilihat dari capaian PDRB, PDRB Perkapita, LPE dan Inflasi PDRB dapat diketahui bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2011 menunjukkan perkembangan lebih baik dibandingkan tahun 2010, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ekonomi Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik serta mampu bersaing dalam ekonomi nasional”. 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Gambaran pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial salah satunya dapat dilihat dari indikator indeks pembangunan manusia (IPM). IPM mencakup 3 (tiga) komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut berkaitan dengan pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia. Untuk mengetahui nilai IPM digunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli sebagai acuan untuk mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Tahun 2011 IPM Kabupaten Bandung mencapai 75,01 lebih tinggi 0,77 point dari tahun 2010 yang mencapai 74,24. Peningkatan terjadi pada indeks kesehatan dan indeks daya beli. Indeks kesehatan meningkat 3,07 point yaitu dari 74,00 pada tahun 2010 menjadi 77,07 pada tahun 2011 dan indeks daya beli meningkat 2,06 point, yaitu dari 63,07 pada tahun 2010 menjadi 65,13 pada tahun 2011. Sedangkan indeks pendidikan menurun 0,85 point, yaitu dari 85,65 pada tahun 2010 menjadi 84,8 pada tahun 2011.
  29. 29. BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 13 Capaian IPM tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bandung, terutama peningkatan peluang hidup (kesehatan) dan kemampuan daya beli. Sedangkan penurunan nilai indeks pendidikan dimungkinkan karena banyaknya penduduk Kabupaten Bandung terutama penduduk usia SMA dan Perguruan Tinggi yang bersekolah di luar Kabupaten Bandung, secara umum indikator makro pembangunan di Kabupaten Bandung tahun 2010-2011 dapat tergambarkan dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.10 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2011 No. Indikator Tahun +/- 2010 2011 A. Indikator Makro Sosial : 1 Jumlah Penduduk (jiwa) 3.215.548 3.299.988 2,63 2 Laju Pertumbuhan Penduduk 1,35% 2,63% 1,28 3 Jumlah Keluarga Miskin 185.064 - Jumlah sasaran RTM (PPLS 2011) 238.224 - 4 IPM 74,24 75,01 0,77 5 Indeks Pendidikan 85,65 84,8 -0,85 6 Rata-rata Lama Sekolah (thn) 9,02 8,62 -0,40 7 Angka Melek Huruf 98,41% 98,53% 0,12 8 Indeks Kesehatan 74,00 77,07 3,07 9 Indeks AHH 74,00 75,11 1,11 10 Angka Harapan Hidup (tahun) 69,4 70,06 0,66 11 AKB 34,75 34,17 -0,58 B. Indikator Makro Ekonomi : 1 PDRB : ADH Berlaku (juta rupiah) 46.092.238,72 51.291.762,65 11,28 ADH Konstan (juta rupiah) 21.734.661,19 23.026.237,14 5,94 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,88% 5,94% 0,06 4 Pendapatan Perkapita pertahun (Rp) : ADH Berlaku 14.501.060,00 15.543.014,90 7,19 ADH Konstan 6.837.930,00 6.977.680,00 2,04 5 Inflasi PDRB 5,50% 5,04% -0,62 6 Indeks Daya Beli 63,07 65,13 2,06 7 Daya Beli (ribuan rupiah) 572,91 641,81 68,90 Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Tahun 2011.
  30. 30. 14 | R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Bandung sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah Sunda, namun demikan upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Bandung seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong-royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan olahraga ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan pembinaan olahraga melalui : pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan Pekan Olahraga SD, penyelenggaraan Pekan Olahraga SMP, penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), kegiatan Lomba Gerak Jalan, bimbingan teknis personal, lomba senam dan kegiatan senam masal, Tes Kesegaran Jasmani bagi SMP dan SMA, penyelenggaraan bantuan sarana dan prasarana, kegiatan Porseni SD, SMP/SMA/SMK, penyelenggaraan Tes Kesegaran Jasmani Guru olahraga, penyelenggaraan lari 10K, penyelenggaraan gerak jalan santai, penyelenggaraan TKJ, kegiatan POPDA SD,SMP, SMA /SMK penyelenggaraan lari 10 K, kegiatan jalan santai, penyelenggaraan Tes Kesegaran Jasmani SMP dan SMA. Gambaran kondisi hasil pembangunan daerah bidang seni budaya dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari indikator-indikator : jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, jumlah gedung olahraga, dan sebagainya. Tabel 2.11 Perkembangan Seni, budaya dan olah raga Tahun 2008 s.d 2009 Kabupaten Bandung No Capaian Pembangunan 2008 2009 1. Jumlah grup Kesenian 608 803 2. Jumlah gedung Kesenian - - 3. Jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk 1,95 3,96 4. Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk 1,129 1,2 Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung, tahun 2010. 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai perundang-undangan berlaku. A. Pendidikan Upaya untuk mencapai pelayanan pendidikan, selain melalui program pendidikan formal dan program pendidikan non formal, juga melalui upaya yang telah dilaksanakan yaitu melalui peningkatan minat baca dan tulis bagi masyarakat di pedesaan melalui pembangunan perpustakaan di perdesaan. Pemerintah daerah berupaya mempercepat keberhasilan program wajar dikdas 9 tahun melalui pemberian bantuan operasional sekolah, untuk Kabupaten Bandung dana BOS dari APBD Provinsi Jawa Barat diperuntukkan bagi 410,565 Siswa SD/MI dan 153,666
  31. 31. BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 15 Siswa SMP/MTs, dan dana BOS dari APBN diperuntukkan bagi 380.507 Siswa SD/SDLB Negeri dan 69.038 Siswa SMP/SMPLB/SMPT/Satap Negeri. Indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan salah satunya dapat dilihat dari : angka melek huruf (AMH) dan rata- rata lama sekolah (RLS). Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 mencapai 98,53 %. Angka ini meningkat 0,12 poin dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 98,41 %. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan mutu sumber daya manusia di Kabupaten Bandung. Rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2011 mencapai 8,62 tahun, ini artinya bahwa penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2011 rata-rata masih ada yang belum menamatkan pendidikan sampai jenjang SLTP (wajar dikdas 9 tahun). Angka RLS ini menurun 0,4 point dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 9,02 tahun. Intervensi pemerintah kabupaten Bandung di bidang pendidikan, saat ini telah memberikan ruang yang cukup luas bagi warga masyarakat usia sekolah jenjang menengah (SMA/SMK) terutama bagi warga miskin yang diberikan bantuan bea siswa pendidikan menengah, namun masih ada penduduk Kabupaten Bandung terutama usia SMA dan Perguruan Tinggi yang bersekolah di luar Kabupaten Bandung. B. Kesehatan Indikator kesehatan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari : angka harapan hidup saat dilahirkan (AHH) dan angka kematian bayi (AKB). AHH Kabupaten Bandung tahun 2011 mencapai 70,06 tahun. Ini artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk Kabupaten Bandung dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk. 70 – 71 tahun. AHH ini meningkat 0,66 poin dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 69,4 tahun. AKB Kabupaten Bandung pada tahun 2011 mencapai 34,17 jiwa, artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 34-35 bayi diperkirakan meninggal. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 34,75 jiwa. Kematian bayi tersebut akibat faktor penanganan pada saat persalinan, pengaruh usia perkawinan pertama, kualitas gizi serta pemberian imunisasi. Dengan demikian, pemerintah kabupaten Bandung akan terus menerus meningkatkan intervensi terhadap program – program yang terkait bidang kesehatan C. Daya Beli (purchasing power parity/PPP) Indikator daya beli yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia adalah konsumsi/pengeluaran riil perkapita berdasarkan paritas daya beli dalam rupiah. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung tahun 2011 berada pada kisaran Rp 641.810,00 (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah). Angka ini meningkat Rp 68.900,00 dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai Rp 572.910,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan, yaitu : 1. Pendidikan Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.
  32. 32. 16 | R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :  Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2011 jumlah ketersediaan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010, yaitu masing-masing meningkat sebesar 1,5 %; dan 2,69 % namun tidak demikian untuk ruang kelas SMP/MTs. Ketersediaan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami penurunan sebesar 5,9 %. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ruang kelas baik di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2010-2011. Tabel 2.12 Kondisi Ruang Kelas Baik berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2010 s.d. 2011 No. Jenjang Pendidikan 2010 2011 1 SD/MI 1.1. Jumlah ruang kelas kondisi baik 3.238* 5.311 1.2. Jumlah seluruh ruang kelas 4.633* 9.046 1.3. Persentase 57,21 58,71 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah ruang kelas kondisi baik 2.542* 2.651 2.2. Jumlah seluruh ruang kelas 2.423* 3.631 2.3. Persentase 78,91 73,01 3. SMA/MA/SMK 3.1 Jumlah ruang kelas kondisi baik 1.167* 1.505 3.2 Jumlah seluruh ruang kelas 1.380* 1.906 3.3 Persentase 76,27 78,96 Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan Data Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2011.  Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Data yang ada menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 cukup rendah (< 1 %). Jika dibandingkan dengan tahun 2010, angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, yaitu angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI menurun sebesar 0,03 %, yaitu dari 0,07 % pada tahun 2010 menjadi 0,04 % pada tahun 2011; sedangkan angka putus sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs. menurun sebesar 0,2 %, yaitu dari 0,59 % pada tahun 2010 menjadi 0,39 % pada tahun 2011. Namun, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan sebesar 0,06 % yaitu dari 0,58 % pada tahun 2010 meningkat menjadi 0,64 % pada tahun 2011. Peningkatan angka putus sekolah ini dapat disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan pada tingkat SMA/MA/SMK sehingga sejumlah siswa di Kabupaten Bandung tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau mengalami putus sekolah. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah siswa putus sekolah di Kabupaten Bandung berdasarkan jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2010- 2011.
  33. 33. BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 17 Tabel 2.13 Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2011 No. Jenjang Pendidikan 2010 2011 1. SD/MI 1.1. Jumlah Siswa Putus Sekolah 285 163 1.2. Jumlah seluruh Siswa 403.173 420.242 1.3. Angka Putus Sekolah (Persentase) 0,07 0,04 2. SMP/MTs 2.1. Jumlah Siswa Putus Sekolah 844 584 2.2. Jumlah seluruh Siswa 143.328 150.141 2.3. Angka Putus Sekolah (Persentase) 0,59 0,39 3. SMA/MA/SMK 3.1 Jumlah Siswa Putus Sekolah 391 518 3.2 Jumlah seluruh Siswa 67.476 80.637 3.3 Angka Putus Sekolah (Persentase) 0,58 0,64 Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan Data Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2011.  Angka (Persentase) Kelulusan Siswa Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun ajaran, menjadi harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun jika terjadi penurunan, hal tersebut perlu dicermati secara bijak dengan melihat korelasi dan sinergitas di antara siswa, guru serta orang tua. Jumlah kelulusan siswa di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. dan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan kelulusan dibandingkan tahun 2010. Kelulusan siswa SMP/MTs. meningkat sebesar 24,48 %, yaitu dari 70,62 % pada tahun 2010 menjadi 95,10 % pada tahun 2011. Kelulusan SMA/MS/SMK meningkat sebesar 2,77 %, yaitu dari 87,38 % tahun pada tahun 2010 menjadi 90,15 % pada tahun 2011. Namun tidak demikian untuk jenjang pendidikan SD/MI. Kelulusan siswa SD/MI menurun sebesar 3,57 %, yaitu dari 91,09 % pada tahun 2010 menjadi 87,52 % pada tahun 2011. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi angka kelulusan siswa di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2010-2011. Tabel 2.14 Jumlah Kelulusan Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2010 s.d. 2011 No. Jenjang Pendidikan 2010 2011 I. SD/MI 1.1. Jumlah Siswa Lulus Sekolah 50.300 56.912 1.2. Jumlah seluruh Siswa Kelas VI 55.220 65.028 1.3. Angka Kelulusan Siswa (Persentase) 91,09 87,52 II. SMP/MTs. 2.1. Jumlah Siswa Lulus Sekolah 30.049 44.969 2.2. Jumlah seluruh Siswa Kelas III 42.550 47.286 2.3. Angka Kelulusan Siswa (Persentase) 70,62 95,10 III. SMA/MA/SMK 3.1 Jumlah Siswa Lulus Sekolah 15.091 21.235 3.2 Jumlah seluruh Siswa Kelas III 17.271 23.556 3.3 Angka Kelulusan Siswa (Persentase) 87,38 90,15 Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan Data Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2011.
  34. 34. 18 | R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan  Angka (Persentase) Siswa Melanjutkan Sekolah Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa baik jenjang pendidikan SD/MI maupun jenjang pendidikan SMP/MTs. belum tentu selaras dengan jumlah siswa yang dapat melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Kondisi tersebut dapat dilihat dari angka (persentase) siswa yang dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMP/MTs. dan SMA/MA/SMK. Pada tahun 2011, jumlah siswa di Kabupaten Bandung yang melanjutkan sekolah ke SMP/MTs. mengalami penurunan sebesar 6,53 % dibandingkan tahun 2010, yaitu dari 99,59 % pada tahun 2010 menjadi 93,06 % pada tahun 2011; sedangkan jumlah siswa yang melanjutkan sekolah ke SMA/MA/SMK mengalami peningkatan sebesar 8,13 %, yaitu dari 58,16 % pada tahun 2010 menjadi 66,30 % pada tahun 2011. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi siswa melanjutkan sekolah di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu 2010-2011. Tabel 2.15 Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2010 s.d. 2011 No. Jenjang Pendidikan 2010 2011 1. SD/MI : 1.1. Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah ke SMP/MTs. 50.094 52.962 1.2. Jumlah Siswa Lulus Sekolah 50.300 56.912 1.3. Persentase 99,59 93,06 2. SMP/MTs : 2.1. Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah ke SMA/SMK/MA 25,736 29.814 2.2. Jumlah Siswa Lulus Sekolah 44,247 44.969 2.3. Persentase 58,16 66,30 Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan Data Statistik Pendidikan Tahun 2011.  Persentase Guru Berpendidikan >= S1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, khususnya yang tercantum pada pasal 29 ayat 1-6, dinyatakan bahwa tenaga pendidik/guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1). Oleh karena itu guru-guru yang masih belum berpendidikan S1 harus mengikuti program pendidikan kualifikasi ke S1 yang diselenggarakan oleh LPTK (UPI, STIKIP, atau FKIP) yang memiliki program studi terakreditasi pada BAN-PT. Hal ini sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen, khususnya yang tercantum pada pasal 11, yang menyatakan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Jumlah guru berpendidikan > S1 di Kabupaten Bandung tahun 2011, baik untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs. dan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010, yaitu : guru SD/MI meningkat sebesar 26,22 % (dari 36,97 % pada tahun 2010 menjadi 63,19 % pada tahun 2011); Guru SMP/MTs meningkat 8,06 % (dari 76,56 % pada tahun 2010 menjadi 84,62 % pada tahun 2011); dan guru SMA/MA/SMK meningkat 9,10 % (dari 83,17 % pada tahun 2010 menjadi 92,27 % pada tahun 2011. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah guru berpendidikan > S1 di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2010-2011.
  35. 35. BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 19 Tabel 2.15 Persentase Guru Berpendidikan >= S1 berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2010 s.d. 2011 No. Jenjang Pendidikan 2010 2011 1. SD/MI : 1.1. Jumlah Guru Berpendidikan >= S1 5.310 10.750 1.2. Jumlah total guru 14,363 17.011 1.3. Persentase 36,97 63,19 2. SMP/MTs : 2.1. Jumlah Guru Berpendidikan >= S1 7,422 9.030 2.2. Jumlah total guru 9.694 10.671 2.3. Persentase 76,56 84,62 3. SMA/MA : 3.1 Jumlah Guru Berpendidikan >= S1 5.110 6.904 3.2 Jumlah total guru 6.114 7.482 3.3 Persentase 83,17 92,27 Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan Data Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2011. 2. Kesehatan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :  Rasio Fasilitas Kesehatan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada tahun 2011 mencapai 1 : 8.397. Ini artinya bahwa 1 Puskemas/Poliklinik/Pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 8.397 jiwa. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2010-2011. Tabel 2.16 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Bandung Tahun 2010 s.d. 2011 No. Uraian 2010 2011 1. Jumlah Puskesmas 61 62 2. Jumlah Poliklinik 309 254 3. Jumlah Pustu 85 77 4. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu 455 393 5. Jumlah Penduduk 3.215.548 3.299.988 6. Rasio Puskesmas persatuan penduduk 1 : 52.714 1 : 53.226
  36. 36. 20 | R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan No. Uraian 2010 2011 7. Rasio Poliklinik persatuan penduduk 1 : 10.407 1 : 12.992 8. Rasio Pustu persatuan penduduk 1 : 37.830 1 :42.857 9. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu 1 : 7.067 1 : 8.397 10. Jumlah Kecamatan 31 31 11. Jumlah Desa/ kelurahan 276 276 12. Rasio Puskesmas per Kecamatan 2 : 1 2 : 1 Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan LAKIP Kabupaten Bandung Tahun 2011.  Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2011 mencapai 82,94 %, jumlah ini lebih besar 0,84 % dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 82,10 %. Ini artinya bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan semakin meningkat. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persalinan di Kabupaten Bandung yang ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu tahun 2010-2011. Tabel 2.17 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Tahun 2009 s.d. 2010 No. Uraian 2010 2011 1. Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan 53.287 54.376 2. Jumlah Total Ibu Bersalin 68.681 65.559 3. Persentase 82,10 82,94 Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan LAKIP Kabupaten Bandung Tahun 2011.  Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi : peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Rasio jumlah Posyandu terhadap jumlah balita di Kabupaten Bandung tahun 2011 mencapai 1 : 75. Hal ini berarti bahwa 1 posyandu melayani 75 balita. Rasio Posyandu ini mengalami penurunan cakupan sebanyak 2 balita, dibandingkan tahun 2010 yang
  37. 37. BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 21 mencapai 1 : 77. Ini artinya bahwa masyarakat di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit semakin menyadari akan pentingnya Posyandu untuk menunjang pelayanan kesehatan dasar. Yang mana pada tahun 2010 jumlah Posyandu sebanyak 3.991 buah, pada tahun 2011 meningkat sebanyak 4.068 buah. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi Posyandu dan balita di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2010-2011. Tabel 2.18 Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Bandung Tahun 2010 s.d. 2011 No. Uraian 2010 2011 1. Jumlah posyandu 3.991 4.068 2. Jumlah balita 308.213 306.453 3. Rasio 1 : 77 1 : 75 Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan LAKIP Kabupaten Bandung Tahun 2011.  Persentase Balita Gizi Baik dan Gizi Buruk Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi, terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi bangsa masa depan. Banyak upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gizi di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2011 jumlah balita gizi baik di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan sebesar 5,14 %, yaitu dari 78,9 % pada tahun 2010 menjadi 84,04 % pada tahun 2011. Sementara jumlah balita gizi buruk mengalami penurunan sebanyak 0,004 %, yaitu dari 0,048 % pada tahun 2010 menjadi 0,05 % pada tahun 2011. Berikut adalah gambaran secara lengkap kondisi balita gizi baik/buruk di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2010-2011. Tabel 2.19 Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Bandung Tahun 2010 s.d. 2011 No. Uraian 2010 2011 1. Jumlah Balita Gizi Baik 243.166 257.538 2. Jumlah Balita Gizi Buruk 148 159 3. Jumlah Balita seluruhnya 308.213 306.453 4. Persentase : - Gizi Baik 78,90 84,04 - Gizi Buruk 0,048 0,05 Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan LAKIP Kabupaten Bandung Tahun 2011. 3. Pekerjaan Umum Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : Proporsi panjang jaringan jalan Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×