Dra Pudji Astuti, MM




Politik adalah proses pembentukan dan
pembagian kekuasaan dalam masyarakat
yang antara lain berwujud proses pembuata...






Didirikan oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) WNI
berusia 21 th atau sdh menikah; Pendaftar: 50
orang, anggota t...
UU No.8 tahun 2012
 Pembentukan dan kepengurusan partai
politik menyertakan paling rendah 30%
keterwakilan perempuan

Dal...


Perempuan di perlemen bukan sekedar
Jumlah tetapi harus diikuti dengan kualitas
perempuan yang memadai, sehingga mampu
...
“Partisipasi
sejajar
perempuan
dalam
pengambilan keputusan bukanlah sematamata sebuah tuntutan akan keadilan
demokrasi, na...
Hambatan berikut berasal dari sikap budaya masyarakat




Hambatan fisik, wanita dibebani tugas untuk
mengandung, melahi...




Hambatan sosial budaya, wanita dianggap
sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa,
bergantung,
dan menerima keadaan,...






Muncul kesadaran bahwa politik adalah arena
yang harus di perjuangkan dan direbut untuk
dapat
mengubah
pola
dan
p...
Bagi perempuan







Meningkatnya peran dan kedudukan
perempuan
Meningkatnya harkat dan martabat
perempuan
Meningkatn...
Bagi Masyarakat, bangsa dan negara:








Meningkatnya kemudahan untuk
menyampaikan aspirasi dan kepentingan
masyara...




Menggagas Kebijakan affirmatif dan gender
mainstreaming dalam UU Pemilu dan Partai
politik
Advokasi melalui partai-p...
adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan
agar kelompok/golongan tertentu (gender
ataupun profesi) memperoleh peluang ya...


Yaitu
upaya
penintegrasian
kesamaan
kesempatan ke dalam seluruh proses-proses
kebijakan
pembangunan,
implementasi,
eval...







Strategi dan sebuah proses perencanaan dan
perubahan pada tiap tingkat yang berbeda
(organisasi/institusi)
Pros...






UU Pemilu telah menerapkan tindakan affirmatif dengan
mengakomodir keterwakilan perempuan minimal 30%.
Dengan ini...




UU No. 10 th. 2008 (psl 55 ayat 2)  di
dalam bakal calon, setiap tiga orang bakal
calon terdapat satu orang perempu...




Wanita memiliki hak yang sama di dalam
undang-undang untuk dapat berbuat dalam
rangka membangun bangsa dan negara
Ti...






Peran
perempuan
dalam
politik
adalah
memperjuangkan nasib bangsa dan negara tanpa
memandang perbedaan gender,
Per...


Politik bermakna bagi perempuan jika ada
upaya koordinasi antara badan eksekutif dan
legislatif untuk sama-sama memperj...
Makna pemilu bagi perempuan
Makna pemilu bagi perempuan
Makna pemilu bagi perempuan
Makna pemilu bagi perempuan
Makna pemilu bagi perempuan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Makna pemilu bagi perempuan

506 views
302 views

Published on

Wanita memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun yang dipilih

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makna pemilu bagi perempuan

  1. 1. Dra Pudji Astuti, MM
  2. 2.   Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara Pemilihan Umum (Pemilu) adalah Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanaan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (pasal 1 ayat 1 UU 22 tahun 2007)
  3. 3.     Didirikan oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) WNI berusia 21 th atau sdh menikah; Pendaftar: 50 orang, anggota tdk merangkap Parpol lain. Menyertakan 30% anggota perempuan AD & ART Sistem kepengurusan sesuai UU; didaftar di Kemkuham.
  4. 4. UU No.8 tahun 2012  Pembentukan dan kepengurusan partai politik menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan Dalam realita politik perempuan masih terpinggirkan ataupun terdiskriminasi, pada PEMILU perempuan merupakan mayoritas pemilih, namun Minoritas dalam lembaga-lembaga politik
  5. 5.  Perempuan di perlemen bukan sekedar Jumlah tetapi harus diikuti dengan kualitas perempuan yang memadai, sehingga mampu ikut aktif mempengaruhi proses politik saat mereka bekerja di dalam struktur parlemen, terutama yang berkaitan dengan isu-isu perempuan
  6. 6. “Partisipasi sejajar perempuan dalam pengambilan keputusan bukanlah sematamata sebuah tuntutan akan keadilan demokrasi, namun juga dapat dilihat sebagai syarat penting agar kepentingan kaum perempuan dapat diperhitungkan.”
  7. 7. Hambatan berikut berasal dari sikap budaya masyarakat   Hambatan fisik, wanita dibebani tugas untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Keharusan ini mengurangi keleluasaan mereka untuk aktif terus dalam berbagai bidang kehidupan. Hambatan teologis, untuk waktu yang lama, perempuan dipandang sebagai makhluk yang tercipta untuk lelaki termasuk mendampingi, mengurus keperluanya, sudut pandang ini secara psikologis menghambat peran perempuan untuk mengambil peran yang berarti
  8. 8.   Hambatan sosial budaya, wanita dianggap sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa, bergantung, dan menerima keadaan, pandangan ini menempatkan perempuan secara sosiokultural lebih rendah dari lakilaki. Hambatan historis, kurangnya nama perempuan dalam sejarah masa lalu bisa dipakai membenarkan ketidakmampuan perempuan untuk berkiprah seperti halnya laki-laki
  9. 9.    Muncul kesadaran bahwa politik adalah arena yang harus di perjuangkan dan direbut untuk dapat mengubah pola dan proses pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan perempuan Disadari bahwa perempuan tidak mungkin, berada di luar arena konstelasi politik untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. Sementara perempuan termarginalkan di segala aspek kehidupan
  10. 10. Bagi perempuan     Meningkatnya peran dan kedudukan perempuan Meningkatnya harkat dan martabat perempuan Meningkatnya rasa percaya diri Meningkatnya akses dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan kepentingan perempuan
  11. 11. Bagi Masyarakat, bangsa dan negara:     Meningkatnya kemudahan untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat khususnya perempuan; Percepatan terwujudnya kesetaraan gender diberbagai aspek kehidupan; Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa; Meningkatknya harkat dan martabat bangsa indonesia di forum internasional.
  12. 12.   Menggagas Kebijakan affirmatif dan gender mainstreaming dalam UU Pemilu dan Partai politik Advokasi melalui partai-partai politik di parlemen dan gerakan-gerakan di luar parlemen.
  13. 13. adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.
  14. 14.  Yaitu upaya penintegrasian kesamaan kesempatan ke dalam seluruh proses-proses kebijakan pembangunan, implementasi, evaluasi dan pengujian
  15. 15.     Strategi dan sebuah proses perencanaan dan perubahan pada tiap tingkat yang berbeda (organisasi/institusi) Proses teknis sekaligus politis Melibatkan analisis gender Bukan sebuah tujuan, tetapi semata alat untuk mencapai kesetaraan gender (gender equality)
  16. 16.    UU Pemilu telah menerapkan tindakan affirmatif dengan mengakomodir keterwakilan perempuan minimal 30%. Dengan ini diharapkan pemerintahan Indonesia dapat mencapai arti demokrasi yang sesungguhnya tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender. Keterwakilan perempuan saat ini di DPR baru mencapai jumlah 18%, di DPR Provinsi 16%, dan di DPR Kabupaten/Kota 12%. Walaupun keterwakilan perempuan dalam pemerintahan telah diakomodir oleh undang-undang ternyata faktanya keterwakilan perempuan belum mencapai jumlah minimal yaitu 30%.
  17. 17.   UU No. 10 th. 2008 (psl 55 ayat 2)  di dalam bakal calon, setiap tiga orang bakal calon terdapat satu orang perempuan Pasal 6 ayat (2)  KPU, KPU Prov dan KPU Kab/kota mengumumkan persentasi keterwakilan perempua di media massa, cetak, elektronik.
  18. 18.   Wanita memiliki hak yang sama di dalam undang-undang untuk dapat berbuat dalam rangka membangun bangsa dan negara Tidak ada marginalisasi perempuan dalam mengajukan diri sebagai anggota legislatif sepanjang kompetensi dan kemampuan sesuai untuk posisi tersebut
  19. 19.    Peran perempuan dalam politik adalah memperjuangkan nasib bangsa dan negara tanpa memandang perbedaan gender, Persebaran keterwakilan wanita dalam politik di Indonesia terbilang masih rendah karena budaya ketimuran yang masih melekat di dalam masyarakat namun perlu digaris bawahi bahwa saat ini kepentingan perempuan dan anak belum terlalu diperhatikan dalam kancah pembangunan bangsa dan negara, sehingga perlu memperhatikan kepentingan perempuan dalam politik.
  20. 20.  Politik bermakna bagi perempuan jika ada upaya koordinasi antara badan eksekutif dan legislatif untuk sama-sama memperjuangkan nasib perempuan dan anak di dalam upaya pembangunan daerah terutama dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak, dan dalam hal –hal tersebut di atas tak akan terwujud tanpa pemilu, karena dari pemilu lah munculnya wakil-wakil rakyat .

×