• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia
 

Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia

on

  • 24,926 views

 

Statistics

Views

Total Views
24,926
Views on SlideShare
24,925
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
101
Comments
1

1 Embed 1

http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia Document Transcript

    • PERANAN LEMBAGA PERADILAN DALAM PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA ERA REFORMASITUGAS AKHIR MAKALAH KOMPREHENSIF Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat Program S1-KKT Disusun Oleh: Nurfatimah 11401279015 1
    • PRODI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2012 BAB I PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Haltersebut secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang DasarNegara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwaIndonesia adalah negara hukum. Bila negara hukum dikaitkan dengan teorikedaulatan hukum, maka supremasi dari suatu negara tidak terletak padanegara itu tetapi pada hukum itu sendiri. Hukum mempunyai posisi yang strategis dan dominan dalam kehidupanmasyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem dapatberperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumenpelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidangpenegakan hukum. Menurut Friedman, sistem hukum tersebut tersusun darisub-subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum danbudaya hukum. Ketiga unsur tersebut sangat menentukan apakah suatu sistemhukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum menyangkutaspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Strukturhukum lebih menekankan pada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itusendiri. Sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakat terhadaphukum itu sendiri (Marwan Effendy, 2005:1). Dengan demikian maka di duniaini tidak ada negara hukum yang tidak memiliki lembaga penegak hukumsebagai pemegang kekuasaan kehakiman mengingat pentingnya penegakkanhukum tersebut. Bahkan, kualitas suatu kekuasaan kehakiman dijadikansebagai salah satu indikator untuk menentukan seberapa demokratisnya suatu 2
    • negara hukum. Konsekuensi logis bagi Indonesia sebagai negara hukum adalahIndonesia harus memiliki seperangkat penegak hukum, secara konstitusionaldikenal dengan istilah kekuasaan kehakiman. Hal tersebut secara eksplisitdiatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RepublikIndonesia Tahun 1945. Menjunjung tinggi hukum merupakan hak sekaligus kewajiban bagiseluruh warga negara Indonesia selaku negara yang menganut paham negarahukum. Terlebih lagi dalam hal penegakkan hukum, selain peranan lembaganegara yang berwenang dalam hal penegakan hukum dan pemegang kekuasaankehakiman, peran aktif dari warga negara juga sangat diperlukan agar hukumdapat ditegakkan dengan adil dan tidak memihak. Seperti yang kita ketahuibersama bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan faktor penting dalamsistem hukum di negara manapun, begitu pula di Indonesia. Agar hukum dapatditegakkan dan pelanggar hukum mendapatkan sangksi yang tegas dan sesuaimaka keberadaan lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan menjadisangat penting guna mengawal kehidupan masyarakat agar menjadi masyarakatyang sadar hukum dan kehidupan yang damai sejahtera dan tertib hukum dapattercapai. Salah satu upaya nyata yang dapat ditempuh guna mewujudkan warganegara yang sadar hukum dan menjunjung tinggi hukum adalah melalui jalurakademis, yakni melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. MataPelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yangmemfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampumelaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negaraIndonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan olehPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik IndonesiaTahun 1945. Hakekat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar danterencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara denganmenumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hakdan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaanbangsa dan negara (standar isi PKn). 3
    • Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang bertujuanuntuk menjadikan peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut ini: 16 Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 26 Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, bebangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi. 36 Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 46 Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek berikut ini: 16 Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagi bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan. 26 Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional. 36 Hak asasi manusia, meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Intrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. 46 Kebutuhan warga Negara, meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara. 56 Konstitusi Negara, meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi. 66 Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi. 76 Pancasila, meliputi: Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. 4
    • 86 Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi (standar isi PKn). Berkaitan dengan uraian di atas, tentang tujuan dan ruang lingkup matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maka penulisan ini akan difokuskanpada pembahasan mengenai peranan lembaga peradilan nasional. Hal tersebutjuga menjadi salah satu standar kompetensi dan kompetensi dasar matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di sekolah. PendidikanKewarganegaraan yang diberikan untuk kelas X SMA/MA semester 1 standarkompetensi yang harus dimiliki siswa salah satunya adalah, menampilkan sikappositif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional, untuk dapatmewujudkan hal tersebut maka diperlukan kajian mengenai sistem hukum danperadilan nasional secara mendalam. Namun, penulisan ini hanya akandifokuskan pada kompetensi dasar peranan lembaga-lembaga peradilannasional dengan judul, “Peranan Lembaga Peradilan dalam PelaksanaanKekuasaan Kehakiman di Indonesia Era Reformasi”. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengembangkan materipembelajaran di SMA/MA khususnya pada kelas X semester 1. Tulisan iniberupaya memberikan gambaran dan deskripsi mengenai peranan lembagaperadilan dalam pelaksanaan Kekusaan Kehakiman di Indonesia EraReformasi. Diharapkan dengan adaya pembahasan mengenai peranan lembagaperadilan dalam melaksanakan Kekusaan Kehakiman di Indonesia erareformasi, peserta didik dapat memahami dan menganalisis peranan-perananlembaga peradilan yang ada di Indonesia era reformasi dengan lebih baiksehingga tujuan yang hendak dicapai dalam mata pelajaran PendidikanKewarganegaraan dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan pada peserta didikdapat tercapai. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa pembahasanmengenai peranan lembaga peradilan nasional tidaklah mudah dan tidak dapatdilakukan secara singkat mengingat cakupan materinya yang sangat luas dankompleks sehingga, diperlukan pembahasan khusus secara mendalam danmenyeluruh mengenai peranan lembaga peradilan nasional. Oleh sebab itu 5
    • tulisan ini akan berupaya membahas dan menguraikan mengenai hal-hal berikut ini: 16 Apa yang dimaksud dengan peradilan nasional dan pengadilan? 26 Bagaimana peranan lembaga atau badan peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia era reformasi? BAB II PEMBAHASANA6 Pengertian Peradilan Nasional dan Pengadilan 16 Pengertian Peradilan Nasional Peradilan yang dalam bahasa Belanda disebut rechtspraak dan dalam bahasa Inggris disebut judiciary adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan (Subekti, 1987:91-92). Peradilan berasal dari kata “adil” yang diambil dari bahasa Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang artinya proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum, dalam bahasa Arab peradilan disebut al-Qadha yang artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan (Gemala Dewi, 2005:3). Menurut Sjachran Basah (1985:112) peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Zaeni Asyhadie, 2009:4). Dari uraian tersebut di atas dikemukakan bahwa peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan 6
    • dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dengan kata lain secara singkat peradilan dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. Menujuk pada pengertian di atas maka peradilan nasional dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan melalui proses memeriksan, memutus dan menyelesaikan perkara yang mencakup lingkup nasional dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang ada di Indonesia.26 Pengertian Pengadilan Salah satu instrumen penting di dalam suatu negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Masyarakat yang tertib hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum harus dilakukan secara tertib dan teratur dalam suasana ketentraman dan kedamaian. Oleh sebab itu dibutuhkan institusi sebagai forum atau tempat penyelesaian setiap persoalan hukum, sehingga tidak ada seseorang atau sekelompok orang yang merasa kuat dan berkuasa untuk memaksakan penyelesaian persoalan hukum secara sepihak (eigenrichting) (Abdul Latief, 2004:28-30). Di Indonesia sendiri memiliki lembaga peradilan, yaitu pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya guna menjamin ditegakkannya hukum secara adil dan tidak memihak. Pengadilan atau rechtbank dalam bahasa Belanda dan court dalam bahasa Inggris adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara (Subekti, 1978:91-92). Pengadilan adalah dewan atau badan yang berkewajiban untuk mengadili perkara- perkara dengan memeriksa dan memberi keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum atau undang-undang dan sebagainya 7
    • (Simorangkir, 2008:124). Pengadilan merupakan pengertian khusus, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan (Gemala Dewi, 2005:3). Dengan demikian Pengadilan dapat diartikan sebagai sebuah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di Pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan. Di Indonesia lembaga yang menjalankan fungsi peradilan, secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Ada beberapa hal penting yang tertuang di dalam Pasal 24 Undang Undang Dasar Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 berkenaan dengan Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut: (16 Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (26 Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (36 Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang.B6 Peranan Badan Peradilan dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Era Reformasi 8
    • Uraian di bawah ini hanya akan membahas mengenai peranan lembagaperadilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia era reformasi.Kita ketahui bersama bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesiadijalankan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilanagama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Namun, perlu kitaketahui sebelumnya bahwa keempat lingkungan peradilan tersebut padaakhirnya berpuncak pada lembaga negara yang disebut Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi yaitu padatingkat kasasi atau tingkat akhir bagi perjuangan keadilan warga negara.Sebagaimana telah dikemukakan pada pasal 24 ayat (2) Undang-Undang DasarNegara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaanKehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilanyang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkunganperadilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahanegara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya undang-undang yang mengatur tentangMahkamah Agung mengalami beberapakali perubahan. Undang-undangtentang Mahkamah Agung pertama yang dikeluarkan pemerintah RepublikIndonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 TentangMahkamah Agung. Undang-undang terbaru yang dikeluarkan tentangMahkamah Agung adalah Undang-Undang Nomor3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 TentangMahkamah Agung. Pasal 1 menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung adalahsalah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnyadalam pasal 2 dinyatakan bahwa: “Mahkamah Agung adalah PengadilanNegara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakantugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain”. 9
    • Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik IndonesiaTahun 1945, Mahkamah Agung memiliki wewenang sebagai berikut:16 Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 24A ayat (1)).26 Mengajukan tiga orang anggota Hakim Konstitusi (Pasal 24C ayat (3)).36 Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat (1)). Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MahkamahAgung, Mahkamah Agung memiliki wewenang sebagai berikut:16 Dalam tingkat kasasi pembatalan putusan atau penetapan pengadilan- pengadilan dari semua lingkungan pengadilan karena: a6 Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan; b6 Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c6 Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya puluhan undang-undang (Pasal 30 ayat (1)).26 Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 31 ayat (1)).36 Menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi(Pasal 31 ayat (2)).46 Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman(Pasal 32 ayat (1)).56 Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam undang- undang (Pasal 34). 10
    • Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi menjadipuncak dari empat lingkungan peradilan yang ada di Indonesia sesuai dengankonstitusi, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negaradan peradilan militer. Berikut ini penjelasan mengenai peranan masing-masinglembaga peradilan tersebut:16 Peranan Peradilan Umum Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Sebelum membahas mengenai Peradilan Umum secara mendalam perlu diketahui bahwa perjalanan sebuah perkara dapat dipersidangkan di meja hijau tidak lepas dari peranan Kepolisisan dan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Upaya penegakkan hukum di Indonesia selain dilakukan oleh lembaga peradilan pemegang kekuasaan kehakiman juga dibantu oleh lembaga peradilan lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Sebuah perkara dapat dipersidangkan di meja hijau jika telah diselidiki dan diperiksan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang yang mengatur tentang Kepolisian Negara Kesatauan Republik Indonesia adalah Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok sebagai berikut: a6 Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b6 Menegakkan hukum; dan c6 Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13). Sebagai aparat penegak hukum polisi dapat menjalakan fungsinya sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian 11
    • Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undanguntuk melakukan penyelidikan, sedangkan yang dimaksud denganpenyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yangdiatur dalam undang-undang. Sedang yang dimaksud dengan penyidikadalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberiwewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan yangdimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalamhal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1). Terkait dengan tugas pokoknya selanjutnya Kepolisian jugaberwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan danpenyitaan (Pasal 16). Sebagai contoh misalnya pihak Kepolisian mendengarlaporan dari warga bahwa di suatu tempat telah ditemukan sesosok mayat,maka Kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan di tempatkejadian perkara yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan jikaperistiwa penemuan mayat tersebut diduga kuat merupakan korbanpembunuhan. Setelah dilakukan penyidikan, pihak kepolisian telahmengumpulkan bukti dan saksi yang memperkuat dugaan terjadinya tidakpidana pembunuhan. Maka tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pihakKepolisian adalah melakukan penangkapan terhadap orang yang didugamelakukan tindak pidana pembunuhan tersebut untuk diiterogasi dandiperiksa secara lebih lanjut. Hasil pemeriksaaan yang dilakukan oleh pihakKepolisian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidanapembunuhan tersebut kemudian dicatat dalam berita acara yang seringdisebut dengan istilah BAP (berita acara pemeriksaan) yang akandiserahkan ke Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memilikikedudukan yang sentral dalam penegakan hukum, yaitu sebagai pengendali 12
    • proses perkara atau dominus litis. Hal tersebut dikarenakan hanya institusiKejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat dilanjutkan kePengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menuruthukum acara pidana (Marwan Effendy, 2005: 105). Undang-undang yangmengatur mengenai Kejaksaan Republik Indonesia adalah Undang-UndangNomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 2 ayat(1) menegaskan bahwa, Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalamundang-undang ini yang disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahanyang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan sertakewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenangKejaksaan Republik Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 30 sebagaiberikut:a6 Di bidang pidana: 1) melakukan penuntutan; 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat; 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaanyya dikoordinasikan dengan penyidik.b6 Di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.c6 Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum menyelenggarakan kegiatan: 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 2) pengamanan kebijakan penegakan hukum; 3) pengamanan peredaran barang cetakan; 4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Sebagai gambaran, masih terkait dengan contoh sebelumnya dimanaBAP dari pihak Kepolisian atas penyidikan terhadap seseorang yang diduga 13
    • telah melakukan tindak pidana pembunuhan diserahkan pada pihakKejaksaan. Aparat Kejaksaan akan mempelajari BAP yang diserahkan olehpihak Kepolisian tersebut. Apabila telah lengkap maka Kejaksaan akanmenerbitkan P21 yang artinya perkara tersebut telah siap dibawa kepengadilan untuk disidangkan. Dalam hal ini, Pengadilan yang berhakmengadili adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Di awal telah dijelaskan bahwa Peradilan Umum adalah salah satupelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan padaumumnya baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Undang-undang yang mengatur tentang Peradilan Umum yang pertama adalahUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudianUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang saat ini mengalami perubahan keduadengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentangPeradilan Umum. Menurut undang-undang tersebut lingkungan peradilanumum ini meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, selain itu jugaada pengadilan khusus.a* Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota (Pasal 4 ayat (1)). Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1* Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama (Pasal 50). 2* Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 ayat (1)), yaitu pada wilayah kabupaten atau kota.b* Pengadilan Tinggi 14
    • Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pasal 4 ayat (2)). Pengadilan Tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1* Mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding (Pasal 51 ayat (1)). 2* Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya (Pasal 51 ayat (2)). 3* Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 ayat (1)), yaitu pada wilayah provinsi. Sebagai contoh misalnya seseorang yang berperkara di PengadilanNegeri Bantul setelah diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul dapatmengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan upaya kasasi keMahkamah Agung.c* Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum Di lingkungan Peradilan Umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang (Pasal 8). Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1). Berikut ini akan diuraikan mengenai macam-macam Pengadilan Khusus yang ada di lingkungan Peradilan Umum. 1* Pengadilan Khusus Pidana atau Publik Pengadilan Khusus Pidana merupakan pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta undang-undang lainnya yang berlaku di 15
    • Indonesia. Dewasa ini, di Indonesia terdapat beberapa PengadilanKhusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk, antara lain:a*Pengadilan Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Bangsa Indonesia memiliki misi untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat. Oleh sebab itu dibentuklah suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlu kita ketahui juga bahwa mengenai pelanggaran hak asasi manusia ada yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia ringan seperti pembunuhuan, aborsi dan lain sebagainya. Lebih lanjut hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perkara mengenai pelanggaran hak asasi ringan tersebut peradilannya ditangani oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding. Undang-undang yang mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang 16
    • bersangkutan (Pasal 3 ayat (1)).Untuk Daerah Khusus Ibu KotaJakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayahPengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2)).Pengadilan HAM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:(1* Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat ( Pasal 4).(2* Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia (Pasal 5). Perlu diingat bahwa Pengadilan HAM tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusiayang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 6).Selanjutnya yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusiayang berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadapkemanusiaan (Pasal 7). Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukandengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruhatau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompokagama, dengan cara:(1* Membunuh anggota kelompok;(2* Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;(3* Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;(4* Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;(5* Atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (Pasal 8). 17
    • Selanjutnya yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (1* Pembunuhan; (2* Pemusnahan; (3* Perbudakan; (4* Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (5* Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; (6* Penyiksaan; (7* Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (8* Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; (9* Penghilangan orang secara paksa; (10* Atau kejahatan apartheid (Pasal 9).b* Pengadilan Anak Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita- cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan 18
    • perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yangmenyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebihmantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenaipenyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secarakhusus, sehingga dibentuklah Pengadilan Anak. Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakimanyang berada di lingkungan Peradilan Umum.Pengadilan Anaksesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakanuntuk menangani pidana khususnya bagi perkara anak (GatotSupramono, 2005:17). Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut SidangAnak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara anak nakal (Pasal 3 dan 21). Dalam hal iniyang dimaksud sebagai anak adalah adalah orang yang dalamperkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapibelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernahkawin. Sedangkan yang dimaksud dengan anak nakal adalah anakyang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukanperbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurutperaturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukumlain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan(Pasal 1). Selanjutnya berdasarkan Pasal 22 seorang anak yangdiputus sebagai Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atautindakan sebagai berikut:(1* Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan (Pasal 23 ayat (2)).(2* Pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 23 ayat (3)).(3* Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, 19
    • menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.m Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim (Pasal 24). Sebagai contoh misalnya kasus pencurian uang yang dilakukan seorang anak berusia 13 tahun, maka ketika ada laporan dari korban dan si anak tersebut telah diduga kuat sebagai pelakunya maka proses peradilan si anak tersebut dilakukan di Pengadilan Anak secara tertutup. Upaya banding atas putusan kasus tersebut nantinya dapat dilakukan di Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung.c*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Korupsi diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata corruptie dalam bahasa Belanda yang secara harafiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Istilah korupsi tersebut yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dimana korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainnya (Andi Hamzah, 2005:4-6). Tindak pidana korupsi adalah perbuatan keji yang telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus- menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, 20
    • maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap,dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam sistemhukum nasional (bagian menimbang Undang-Undang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Olehsebab itu dibentuklah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yangsering disebut dengan Pengadilan Tipikor dengan adanya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah mengeluarkanUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan dikeluarkannya Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiapibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerahhukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 3). Khususuntuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak PidanaKorupsi berkedudukan di setiap kotaa yang daerah hukumnyameliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan(Pasal 4). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunyapengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara tindak pidana korupsi (Pasal 5). Lebih lanjut Pasal 6menyebutkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara: (1* Tindak pidana korupsi; (2* Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau (3* Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah sebuah perbuatan yangmelanggar hukum dengan upaya memperkaya diri atau orang lainyang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang 21
    • lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana pencucian uang adalah sebuah perbuatan yang dilakukan untuk melegalkan atau menghilangkan jejak uang hasil korupsi, untuk lebih lanjut hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedang tindak pidana yang secara tegas dalam undang- undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi maksudnya sudah jelas bahwa dimungkinkan ada tindak pidana yang ditentukan sebagai tindak pidana korupsi apabila ada undang- undang yang mengatur hal tersebut. Disamping wewenang di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 7). Sebagai contoh misalnya kasus dugaan suap cek pelawat anggota DPR yang diduga dilakukan oleh Nunun Nurbaety dan Miranda Goultom sebagai tersangka, peyelidikan dan penyidikan kasus tersebut dilakukan oleh KPK dan proses peradilannya dilakukan di Pengadilan Tipikor. Upaya banding atas putusan kasus tersebut nantinya dapat dilakukan di Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung.d* Pengadilan Perikanan Ketentuan mengenai Pengadilan Perikanan secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengadilan Perikanan adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, 22
    • mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan (Pasal71 ayat (1)). Tindak pidana di bidang perikanan adalah perbuatanyang dilakukan baik perseorangan maupun kelompok atauperusahan dan siapapun yang terlibat didalamnya yang melakukanpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan menggunakanbahan kimia, biologis, peledak, baik alat dan/atau cara, dan/ataubangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakankelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa ijin (Pasal 84). Pengadilan Perikanan di Indonesia untuk pertama kalidibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak,Bitung dan Tual (Pasal 71 ayat (3)). Sejanjutnya daerah hukumPengadilan Perikanan sesuai dengan daerah hukum PengadilanNegeri yang bersangkutan (Pasal 71 ayat (4)). Dalam pemeriksaandan pemberian putusan di persidangan dapat dilakukan tanpakehadiran terdakwa, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 79dan Pasal 80. Seperti halnya proses peradilan pada umumnya,putusan Pengadilan Perikanan dapat diajukan banding kePengadilan Tinggi (Pasal 82) dan kasasi ke Mahkamah Agung(Pasal 83). Ketentuan pidana dan denda yang dijatuhkan padaterdakwa diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 105. Pidanayang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara dan/ataudenda. Hukuman penjara yang dijatuhkan maksimal 10 tahun danminimal 1 tahun. Hukuman penjara tersebut dapat disertai dengandenda, denda yang diberikan dapat mencapai 20 miliar rupiah. Sebagai contoh misalnya seseorang yang diduga kuatmelakukan tindak pidanan perikanan yang telah dilakukanpenyidikandan pemeriksaan karena melakukan penangkapan ikandi perairan Indonesia menggunakan bahan berbahaya akan diadilidi Pengadilan Perikanan dan dapat dijatuhi hukuman penjaramaksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00. 23
    • Upaya banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi dan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.2* Pengadilan Khusus Perdata atau Privat a*Pengadilan Niaga Secara eksplisit memang belum ada undang-undang yang mengatur tentang Pengadilan Niaga secara khusus. Ketentuan mengenai Pengadilan Niaga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus perdata di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus mengenai kepailitan seseorang, sekolompok orang atau perusahan (Debitor) yang berhutang kepada Kreditor. Berikut ini beberapa istilah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: (1* Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2* Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. (3* Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. (4* Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. (5* Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. (6* Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang- undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila 24
    • tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. (7* Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, (8* Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. (9* Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya, (10* Tenggang waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut. (11* Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi (Pasal 1). Jadi Debitor yang sudah jatuh tempo dan masa tenggan pembayaran hutangnya telah habis sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Kreditor maka akan diperiksa, diadili dan diputus pailit oleh Pengadilan Niaga dan akan dilakukan penyitaan harta bendanya. Pengadilan Niaga berada di lingkungan Pengadilan Negeri seperti halnya peradilan pada umumnya, keputusan banding dapat dilakukan di Pengadilan Tinggi dan keputusan untuk kasasi maupun peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung.b* Pengadilan Hubungan Industrial Secara eksplisit memang belum ada undnag-undang yang mengatur tentang Pengandilan Hubungan Industrial secara khusus. Ketentuan mengenai Pengadilan Hubungan Industrial tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialn menyatakan bahwa, Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di 25
    • lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa,mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubunganindustrial. Menurut Pasal 2, jenis perselisihan hubungan industrialmeliputi:(1* Perselisihan hak;(2* Perselisihan kepentingan;(3* Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan(4* Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Selanjutnya yang dimaksud dengan keempat jenisperselisihan hubungan industrial tersebut di atas adalah sebagaiberikut: 1) perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karenatidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan ataupenafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama; 2) perselisihan kepentingan adalah perselisihan yangtimbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaianpendapat mengenai, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yangditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atauperjanjian kerja bersama; 3) perselisihan pemutusan hubungankerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanyakesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yangdilakukan oleh salah stu pihak; dan 4) perselisihan antar serikatpekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan adalahperselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikatpekerja/serikat buruh lainnya hanya dalam satu perusahaan yangtimbul karena tidak adanya persesuaian paham mengenaikeanggotaan pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerja(Zaeni Asyhadie, 2009: 102-103). Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutus: 26
    • (1 Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; (2 Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; (3 Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; (4 Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (Pasal 56). Sebagai contoh misalnya sebuah perusahaan tekstil di wilayah Bandung melakukan PHK. Para pekerja yang di PHK merasa diperlakukan tidak adil dan sepakat memerkarakannya di meja hijau. Maka, proses peradilan tersebut di lakukan di Pengadilan Hubungan Industrial. Uapaya banding atas putusan tersebut dapat diajukan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Perlu diketahui bahwa, disamping Pengadilan Khusus Pidana danPengadilan Khusus Perdata di lingkungan Peradilan Umum yang telahdiuraikan sebelumnya, di Provinsi Papua juga dikenal dengan apa yangdisebut sebagai peradilan adat. Provinsi Papua merupakan salah satuprovinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus, hal tersebut diaturdalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khususbagi Provinsi Papua. Terkait dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman diPapua, menurut Pasal 50, Kekuasaan Kehakiman di Provinsi Papuadilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain itu juga diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakathukum adat tertentu. Selanjutnya yang dimaksud dengan peradilan adatadalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yangmempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adatdan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yangbersangkutan (Pasal 51 ayat (1)). Lembaga atau badan pelaksana peradilan adat di Provinsi Papuatersebut lebih dikenal dengan istilah Pengadilan Adat Papua. Pengadilan 27
    • Adat Papua adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berkenaan dengan adat di papua. Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pengadilan adat tersebut berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Jika salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya, pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan (Pasal 51). Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan. Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap. Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana. Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilanadat ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat menjadi bahan pertimbangan hukumPengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan (Pasal 51).2 Peranan Peradilan Agama Peradilan agama merupakan peradilan yang mengadili perkara- perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Golongan rakyat yang dimaksud adalah golongan rakyat yang beradama Islam sedangkan yang dimaksud dengan perkara-perkara tertentu adalah perkara-perkara 28
    • bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah(Musthofa, 2005:7) Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragamaIslam. Dalam perkembangannya undang-undang yang mengatur tentangPeradilan agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama. Undang-undang terbaru yang telah dikeluarkan pemerintahIndonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama. Seperti halnya peradilan lainnya, berdasarkan Pasal 3,kekuasaan kehakiman Peradilan Agama dilaksanakan oleh PengadilanAgama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada MahkamahAgung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.a Pengadilan Agama Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten (Pasal 4 ayat (1)). Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1 memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah (Pasal 49 ayat (1)). 2 memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1)), yaitu di wilayah kota atau kabupaten.b Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi (Pasal 4 ayat (2)). Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 29
    • 1 Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding (Pasal 51 ayat (1)). 2 Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya (Pasal 51 ayat (2)). 3 Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1)), yaitu di wilayah provinsi. Sebagai contoh misalnya dalam kasus perceraian di PengadilanAgama Sleman, seorang suami menuntut cerai istrinya. Sang istri menolakuntuk dicerai, namun Pengadilan Agama Sleman mengabulkan permohonansuami sehingga sang istri melakukan banding ke Pengadilan Tinggi AgamaYogyakarta.c Pengadilan Khusus di Lingkungan Perdilan Agama Di lingkungan Peradilan Agama dapat dibentuk Pengadilan Khusus yang diatur dengan undang-undang (Pasal 3A ayat (1)). Pasal 1 menyatakan bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Peradilan Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum (Pasal 3A ayat (2)). Lebih lanjut mengenai Peradilan Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Oleh sebab itu Kekuasaan Peradilan Agama di Provinsi 30
    • Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Mahkamah Syari’at Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Mahkamah Syariat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam (Pasal 1). Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) dan (3), kewenangan Mahkamah Syari’at didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberlakukan bagi pemeluk agama Islam. Pasal 26 menyebutkan bahwa Mahkamah Syari’at terdiri atas Mahkamah Syari’at Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda atau nama lain sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Mahkamah Syari’at Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.3 Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (Wiyono, 2007:5). Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian maka Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberi perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirugikan dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Kansil, 1978:3). Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha 31
    • negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individualdan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata (Pasal 1 ayat (3)). Dari rumusan pasal tersebut, ternyataKeputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa TataUsaha Negara yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :a Penetapan tertulis;b Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;c Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;d Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;e Bersifat konkrit, individual dan final;f Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keenam ciri tersebut bersifat komulatif, artinya untuk dapat disebutKeputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan TataUsaha Negara harus memenuhi keseluruhan elemen tersebut. Dalam perkembangannya undang-undang yang mengatur tentangPeradilan Tata Usaha Negara telah mengalami beberapa kali perubahan.Undang-undang pertama yang dikeluarkan adalah Undang-Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang tersebutkemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negra yang kemudian mengalami perubahan kedua setelahdiundangkannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negaraberwenang memeriksa, memutus dan meyelesaikan sengketa Tata Usahanegara. Berdasarkan Pasal 5, kekuasaan kehakiman di lingkungan PeradilanTata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara danPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkunganPeradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagaiPengadilan Negara Tertinggi. 32
    • a Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten (Pasal 6 ayat (1)). Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama (Pasal 50).b Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi (Pasal 6 ayat (2)). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1 Memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. 2 Memeriksadan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. 3 Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara dimana putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan permohonan kasasi (Pasal 51). Perlu diketahui bahwa upaya peradilan atas sengketa Tata UsahaNegara sebelumnya harus melalui upaya administratif terlebih dahulu.Menurut Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, upaya administratif merupakan prosedur yangditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untukmenyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakandilingkungan pemerintah sendiri (bukan oleh badan peradilan yang bebas),yang terdiri upaya keberatan dan banding administratif; Berdasarkan rumusan penjelasan Pasal 48 tersebut maka upayaadministratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat(orang perorangan/badan hukum perdata) yang terkena Keputusan Tata 33
    • Usaha Negara (Beschikking) yang merugikannya melalui Badan/PejabatTata Usaha Negara dilingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan kebadan peradilan. Berikut ini ketentuan yang tercantum dalam Pasal 48:1 Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;2 Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan yangdimaksud Upaya Adiministratif adalah :a Pengajuan surat keberatan (bezwaarscriff beroep) yang diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan (Penetapan/ Beschikking) semula;b Pengajuan banding administratif (administratif beroep) yang ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upayaadministratif berupa peninjauan surat keberatan, maka gugatan terhadapKeputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepadapengadilan Tata Usaha Negara. Apabila peraturan dasarnya menentukanadanya upaya adiministratif berupa surat keberatan dan atau mewajibkansurat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata UsahaNegara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukanlangsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat 34
    • pertama yang berwenang. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut makadapat dibuat bagan proses penyelesaian upaya administratif sebagai berikut: Bagan Proses Upaya Administrasi Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banding Administratif Sengketa Tata Usaha Negara Upaya Administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara ara Keberatan Administratif 35
    • Sebagai contoh misalnya seorang PNS yang diberhentikan olehinstansi terkait karena menjadi tersangka kasus korupsi. Ketika menerimasurat pemberhentian PNS tersebut dapat menuntut intansi tempat ia bekerjake Pengadilan Tata Usaha Negara karena seyogyaknya dalam hukumdikenal asas praduga tak bersalah. PNS tersebut baru menjadi tersangka danbelum di putus bersalah. Namun sebelum upaya peradilan tersebutdilakukan upaya administratif, yaitu keberatan dan banding administratifharus dilakukan terlebih dahulu guna menyelesaikan sengeketa tersebutbarulah upaya peradilan di pengadilan dapat dilakukan. Upaya banding atasputusan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradan kasasi ke Mahkamah Agung.c Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Pasal 9A ayat (1) di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk Pengadilan Khusus yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang telah dikeluarkan terkait dengan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Undang-Undnag Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman,tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan merupakan salah satu dasar diperlukannya Pengadilan Pajak. 36
    • Meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dankewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undanganperpajakan seringkali menimbulkan sengketa pajak. Sengketa pajakadalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajakatau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibatdikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatankepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undanganperpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkanUndang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Pasal 1).Sengketa pajak tersebut tentunya yang memerlukan penyelesaian yangadil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Olehsebab itu diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistemkekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilandan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. PengadilanPajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakimanbagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadapsengketa pajak (Pasal 2). Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukotaNegara (Pasal 3). Berdasarkan Kekuasaan Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajakmemiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:1 Di tingkat pertama dan terakhir yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa pajak (Pasal 33 ayat (1);2 Dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 ayat (2));3 Dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya (Pasal 31 ayat (2));4 Bertugas mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak (Pasal 32 ayat (1)). 37
    • Sebagai contoh misalnya seorang perusahaan di daerah Surabaya bersengketa pajak dengan petugas pajak di weilayah tersebut. Maka ketika terjadi gugatan atau penuntutan perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Pajak yang berada di wilayah tersebut. Upaya banding atas keberatan terhadap putusan tersebut masih ditangani Pengadilan Pajak di wilayah tersebut dan untuk upaya kasasi diajukan ke Mahkamah Agung.4 Peranan Peradilan Militer Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui peradilan militer. Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Mengenai Angkatan Bersenjata atau Tentara Nasional Indonesia sebagai pemegang pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara secara eksplisit diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersama dengan Kepolisian. Namun, Peradilan Militer hanya diperuntukkan dalam lingkungan Angkatan Bersenjata atau Tentara Nasional Indonesia saja, sedangkan pelanggaran pidana yang dilakukan anggota Kepolisian dilakukan oleh Peradilan Umum. 38
    • Undang-undang yang mengatur mengenati Peradilan Militer adalahUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.Berdasarkan undang-undang tersebut kekuasaan dan wewenang PengadilanMiliter dalam menanggapi sebuah pelanggaran pidana dibedakan sebagaiberikut:a Pengadilan Militer Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 40 Pengadilan Militer berwenang: 1 Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: a Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah; b Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit; c Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang- undang; d Seseorang yang tidak masuk golongan tersebut di atas tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. 2 Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. 3 Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligusmemutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Berdasarkan Pasal 10, Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tempat kejadiannya berada di 39
    • daerah hukumnya atau terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. Sebagai contoh misalnya seorang Kapten diduga kuat melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita. Proses peradilan kasus tersebut ditangani oleh Pengadilan Militer. Upaya banding atas putusan tersebut diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi.b Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dan perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama, Pengadilan Militer Tinngi juga memutus dan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding. Berdasarkan Pasal 41 Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi memiliki wewenang sebagai berikut: 1 Pada tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah: a Prajurit atau salah satu prajurit yang berpangkat mayor ke atas; b Seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana yang berdasar undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau yang dipersamakan udang-undang yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan mayor ke atas; c Terdakwanya seorang yang atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dalam hal ini oleh Pengadilan Militer Tinggi; 2 Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. 3 Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya. 40
    • Sebagai contoh misalnya seorang Mayor Jenderal tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Peradilan kasus tersebut ditangani oleh Pengadilan Militer Tinggi dan upaya banding dapat di ajukan ke Pengadilan Militer Utama.c Pengadilan Militer Utama Pengadilan Militer Utama adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Militer pada tingkat banding yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang diminta banding, dan sengketa tata usaha militer yang pada tingkat pertama telah diputus oleh pengadilan militer tinggi yang di minta banding (Pasal 42). Berdasarkan Pasal 43, Pengadilan Militer Utama baik pada tingkat pertama dan terakhir memiliki wewenang sebagai berikut: 1 Sengketa mengenai wewenang mengadili antara: a Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer yang berlainan; b Pengadilan Militer Tinggi; c Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer. 2 Sengketa perbedaan pendapat antara perwira penyerah perkara dengan oditur (penuntut umum) tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Berdasarkan Pasal 44 Pengadilan Militer Utama juga memiliki fungsi pengawasan sebagai berikut: 1 Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap: a Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing; b Tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya. 41
    • 2 Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran. 3 Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran. 4 Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung. d Pengadilan Militer Pertempuran Pengadilan Militer Pertempuran adalah pengadilan yang dibentuk dalam keadaan sedang berperang di medan tempur. Berdasarkan Pasal 45 Pegadilan Militer Pertempuran memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang sesuai ketentuan Pasal 9, di medan pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobile mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran (Pasal 46). Sebagai contoh misalnya seorang anggota TNI yang sedang berjuang di medan laga di kawasan Timur Tengah diduga melakukan penganiayaan terhadap rekannya. Proses peradilan kasus tersebut di tingkat pertama dan terakhir ditangani oleh Pengadilan Militer Pertempuran karena berada di medan pertempuran. Pada tahun 1997 Indonesia mengalami sebuah gejolak politik yangamat luar biasa dalam sejarah kepemerintahan bangsa Indonesia yang ditandaidengan mencetusnya reformasi. Hingga saat ini reformasi telah banyakmembawa perubahan dalam kepemerintahan di Indonesia, KekuasaanKehakiman menjadi salah satu hal yang diperbaharui. Selain MahkamahAgung, lembaga negara yang memegang Kekuasaan Kehakiman yang adasekarang ini adalah Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusisecara eksplisit dipertegas setelah Amandemen III Undang-Undang Dasar 42
    • Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24. SebelumAmandemen ke III bunyi Pasal 24 adalah sebagai berikut: (1) Kekuasaankehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badankehakiman menurut Undang-undang; (2) Susunan dan kekuasaan Badan-badanKehakiman itu diatur dengan Undang-undang. Setelah dilakukan Amendemenke III pada tanggal 19 November 2001 Pasal 24 yang ada sekarang iniberbunyi; (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdekauntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2)Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badanperadilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudianpada tanggal 10 Agustus 2002 dilakukanlah Amandemen ke IV denganmenambahkah satu ayat pada Pasal 24 yang berbunyi sebagai berikut: (3)Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakimandiatur dalam undang-undang. Badan-badan lain yang dimaksud pada Pasal 24ayat (3) tersebut saat ini salah satunya adalah Komisi Yudisial. Dengan katalain di era reformasi sekarang ini pemegang Kekuasaan Kehakiman diIndonesia selain Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi jugaterdapat Mahkamah Konstitusi. Selain itu saat ini juga dikenal apa yang disebutdengan Komisi Yudisial yang ditunjuk sebagai badan yang fungsinya berkaitandengan kekuasaan kehakiman. Berikut ini akan diuraikan mengenai peranan dan wewenang dariMahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial:1 Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang lahir sebagai tuntutan dari reformasi yang 43
    • telah berhasil menggulingkan orde baru. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dikukuhkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sekarang mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; b Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; c Memutus pembubaran partai politik; d Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; e Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela; f Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Jimly Assiddiqie, 2003:197).2 Komisi Yudisial Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 24B. Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang berifat mandiri. Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Berdasarkan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 44
    • Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial memilikiwewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyaiwewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lebih lanjut ketentuan yangmengatur mengenai Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 22Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan undang-undang terbaru, yaituUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Berdasarkan undang-undang tersebut Komisi Yudisial memilikiwewenang sebagai berikut:a Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR (Pasal 13). Dalam hal ini Komisi Yudisial bertugas untuk melakukan pendaftaran, menyeleksi, menetapkan, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR (Pasal 14).b Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim di seluruh lingkungan peradilan (Pasal 13). Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Komisi Yudisial juga memiliki tugaspengawasan sebagai berikut:a Menerima laporan masyarakat mengenai perilaku hakim;b Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan tentang perilaku hakim;c Memeriksa dugaan pelanggaran perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. Bagan Lembaga Peradilan di Indonesia Era Reformasi Mahkamah Agung PK Kasasi 45
    • PengadilanMiliter Utama PengadilanTinggi Agama PengadilanTinggi PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Militer Pertempuran PengadilanMiliter Tinggi PengadilanTata Usaha Negara PengadilanAgama PengadilanNegeriBanding BandingPengadilan Khusus:Pengadilan HAMPengadilan AnakPengadilan PerikananPengadilan NiagaPengadilan Hubungan IndustrialPengadilan Adat PapuaPengadilan Khusus:Pengadilan PajakPengadilan Khusus:Mahkamah Syari’ah Nanggroe Aceh Darussalam 46
    • PengadilanMiliter Banding BAB III PENUTUP Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RepublikIndonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negarahukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memiliki seperangkat penegakhukum dalam rangka menjunjung tinggi hukum dan keadilan bagi warganya.Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945telah memuat ketentuan dasar mengenai Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.Lembaga Negara pemegang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalahMahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang dibantu oleh badan lain yakniKomisi Yudisial. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi yangmembawahi empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, PeradilanAgama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Masing-masinglingkungan peradilan memiliki pengadilan tingkat pertama yang berada dikabupaten/kota dan tingkat banding yang berada di provinsi dan semuanyaberpuncak pada Mahkamah Agung dalam hal kasasi dan peninjauan kembali.Disamping itu juga terdapat beberapa pengadilan khusus seperti Pengadilan 47
    • HAM, Pengadilan Anak, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Niaga, PengadilanHubungan Industrial, dan Pengadilan Adat Papua di lingkungan Peradilan Umum,Mahkamah Syari’ah Nanggroe Aceh Darussalam di lingkungan Peradilan Agamadan Pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan dilingkungan Peradilan Militer terdapat Pengadilan Militer, Pengadilan MiliterTinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Pertempuran. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru memiliki tugas utamamenjaga konstitusi, yaitu menguji undang-undang atas Undang-Undang DasarNegara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial yang jugasebagai lembaga baru di era reformasi ini memiliki peran utama mengenaipengusulan dan pengangkatan hakim agung serta menegakkan kehormatan dankeluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim di seluruh lingkungan peradilandan fungsi pengawasan lainnya. DAFTAR PUSTAKAAbdul Latief. 2004. Reformasi dan Paradigma Penegakan Hukum Menuju Pemerintahan yang Bersih. Yogyakarta: UII Press.Andi Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.C.S.T. Kansil. 1986. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pradnya Paramita.Gatot Supramono. 2005. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Djambatan.Gemala Dewi. 2005. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Prenada Media.Jimly Assiddiqie. 2003. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.______2006. Pengantar Ilmu Hukum Jilid II. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.______2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.Kunthoro Basuki dan Retno Supartinah. 1984. Bunga Rampai Ilmu Hukum dari Sudikno Mertokusumo. Yogyakarta: Liberty. 48
    • Marwan Effendy. 2005. Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perpektif Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Mukti Arto. 2001. Konsepsi Ideal Mahkamah Agung. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.Musthofa. 2005. Kepaniteraan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.Subekti. 1978. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Pramita.Sudikno Mertokusumo. 2008. Mengenal Hukum suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.Simorangkir dkk. 2008. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.Wantjik Saleh. 1976. Kehakiman dan Peradilan. Jakarta: Simbur CahayaWiyono. 2007. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika.Zaeni Asyhadie. 2009. Pengadilan Hubungan Industrial. Jakarta: Rajawali Press. DAFTAR UNDANG-UNDANGUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi YudisialUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi YudisialUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan UmumUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 49