Grand design & road map
REFORMASI BIROKRASI 2010-2015 – draft final November 2010
Sifat:
Nasional dan Instansional
Sasaran:
1.Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2.Terwujudnya peningkatan k...
…yang diinginkan
Sasaran lima tahun
pertama (2010 – 2014)
Sasaran lima tahun
kedua (2015 – 2019)
Sasaran lima tahun
ketiga (2020– 2024)
PEM...
PerubahanMindsetdanCultureSetPerubahanMindsetdanCultureSet
1. BIROKRASI YANG BERSIH
DAN BEBAS KKN
2. PENINGKATAN KUALITAS
...
Area Hasil yang diharapkan
Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Tatalaksana Sistem, pro...
Sasaran Indikator Base line
(2009)
Target
(2014)
Terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN
IPK*) 2.8 5.0
OPINI BP...
Tingkat Pelaksanaan Keterangan
Nasional
Makro
menyangkut penyempurnaan regulasi nasional
yang terkait dengan upaya pelaksa...
Pelaksana….
Tingkat Pelaksanaan Penanggungjawab/Pelaksana
Nasional
Makro
Komite Pengarah Reformasi Birokrasi
Nasional
Tim ...
KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Ketua: Wapres
Anggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko Kesra, Menne...
Tim PengarahTim Pengarah
Tim PelaksanaTim Pelaksana
Ketua: Pimpinan K/L
Sekretaris: Sekjen
Anggota: Pejabat Eselon I
Ketua...
Program untuk Tingkat Makro Program untuk Tingkat Meso Program untuk Tingkat Mikro
1) Penataan Organisasi
2) Penataan Tata...
Metode pelaksanaan
Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 – 2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan
Presid...
meneruskan hal-hal
yang belum dapat
diselesaikan pada
tahun keempat,
menjaga/ memeliha-
ra hal-hal yang
sudah berhasil
dil...
Penataan
Manajemen
SDM Aparatur
Penataan
Manajemen
SDM Aparatur
Penataan
Organisasi
Penataan
Organisasi
Penataan
Tatalaksa...
Pengorganisasian
Pelaksanaan RB
Pengorganisasian
Pelaksanaan RB
Pembangunan
mekanisme RB
Pembangunan
mekanisme RB
Pembangu...
Asesmen
Organisasi
saat ini
Analisis
Pekerjaan
Evaluasi
Pekerjaan
Profil Birokrasi
K/L dan Pemda
2014
Standar
Kompetensi
J...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Reformasi birokrasi

842

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
842
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
72
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reformasi birokrasi

  1. 1. Grand design & road map REFORMASI BIROKRASI 2010-2015 – draft final November 2010
  2. 2. Sifat: Nasional dan Instansional Sasaran: 1.Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2.Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 3.Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Area perubahan : •Organisasi •Tatalaksana •Peraturan Perundang-undangan •Sumber daya manusia aparatur •Pengawasan •Akuntabilitas •Pelayanan publik •Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur Sifat: Nasional dan Instansional Sasaran: 1.Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2.Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 3.Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Area perubahan : •Organisasi •Tatalaksana •Peraturan Perundang-undangan •Sumber daya manusia aparatur •Pengawasan •Akuntabilitas •Pelayanan publik •Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur Reformasi Birokrasi Gelombang II (2010 – 2014) Reformasi Birokrasi Gelombang II (2010 – 2014) Sifat: Instansional Sasaran: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Area perubahan: •Kelembagaan (organisasi) •Budaya Organisasi •Ketatalaksanaan •Regulasi – Deregulasi •SDM Sifat: Instansional Sasaran: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Area perubahan: •Kelembagaan (organisasi) •Budaya Organisasi •Ketatalaksanaan •Regulasi – Deregulasi •SDM Reformasi Birokrasi Gelombang I (2004 – 2009) Reformasi Birokrasi Gelombang I (2004 – 2009)
  3. 3. …yang diinginkan
  4. 4. Sasaran lima tahun pertama (2010 – 2014) Sasaran lima tahun kedua (2015 – 2019) Sasaran lima tahun ketiga (2020– 2024) PEMERINTAHAN KELAS DUNIA Penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka: mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, juga melanjutkan upaya yang belum dicapai pada lima tahun pertama pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah Peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia
  5. 5. PerubahanMindsetdanCultureSetPerubahanMindsetdanCultureSet 1. BIROKRASI YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 2. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 3. PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI 1. BIROKRASI YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 2. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 3. PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI SDM Organisasi Tatalaksana Monitoring dan Evaluasi Manajemen Perubahan Pengawasan dan Akuntabilitas Manajemen Pengetahuan RB (Knowledge Management ) Peraturan Perundang- undangan Penegakan Hukum (Law Enforcement) Quick Win
  6. 6. Area Hasil yang diharapkan Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip- prinsip good governance Peraturan Perundang-undangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Sumber daya manusia aparatur SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Area Perubahan dan Hasil Yang Diharapkan
  7. 7. Sasaran Indikator Base line (2009) Target (2014) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN IPK*) 2.8 5.0 OPINI BPK (WTP) Pusat 42,17% 100% Daerah 2.73% 60% Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Integritas Pelayanan Publik Pusat 6,64 8,0 Daerah 6,46 8,0 Peringkat Kemudahan Berusaha 122 75 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Indeks Efektivitas Pemerintahan**) - 0,29 0,5 Instansi pemerintah yang akuntabel 24% 80% Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi *) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5 Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014
  8. 8. Tingkat Pelaksanaan Keterangan Nasional Makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi Meso menjalankan fungsi manajerial, yakni menerjemahkan kebijakan makro dan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L dan Pemda Kementerian/ Lembaga/ Pemda Mikro menyangkut implementasi kebijakan/ program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional yang menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing- masing K/L dan Pemda Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  9. 9. Pelaksana…. Tingkat Pelaksanaan Penanggungjawab/Pelaksana Nasional Makro Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Tim Reformasi Birokrasi Nasional Meso Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional Tim Independen Tim Quality Assurance Instansional (K/L/Pemda) Mikro Tim Reformasi Birokrasi K/L/Pemda
  10. 10. KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Ketua: Wapres Anggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko Kesra, Menneg Pan-RB, Menkeu, Mendagri, Kepala UKP-PPP, Prof. Dr. Ryas Rasyid KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Ketua: Wapres Anggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko Kesra, Menneg Pan-RB, Menkeu, Mendagri, Kepala UKP-PPP, Prof. Dr. Ryas Rasyid TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Ketua: Menneg PAN-RB Anggota: Menkeu, Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Ketua: Menneg PAN-RB Anggota: Menkeu, Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab Tim QUALITY ASSURANCE Tim QUALITY ASSURANCETIM INDEPENDENTIM INDEPENDEN TIM RB - K/LTIM RB - K/L TIM RB - PEMDATIM RB - PEMDA Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional
  11. 11. Tim PengarahTim Pengarah Tim PelaksanaTim Pelaksana Ketua: Pimpinan K/L Sekretaris: Sekjen Anggota: Pejabat Eselon I Ketua: Pimpinan K/L Sekretaris: Sekjen Anggota: Pejabat Eselon I Kementerian/LembagaKementerian/Lembaga Ketua: Gubernur/Bupati/Walikota Sekretaris: Sekda Anggota: Pejabat Eselon II Ketua: Gubernur/Bupati/Walikota Sekretaris: Sekda Anggota: Pejabat Eselon II Pemerintah DaerahPemerintah Daerah Ketua: Sekjen Sekretaris: Pejabat Es. II Anggota: sesuai kebutuhan Ketua: Sekjen Sekretaris: Pejabat Es. II Anggota: sesuai kebutuhan Kementerian/LembagaKementerian/Lembaga Ketua: Sekda Sekretaris: Pejabat Es. II Anggota: Sesuai kebutuhan Ketua: Sekda Sekretaris: Pejabat Es. II Anggota: Sesuai kebutuhan Pemerintah DaerahPemerintah Daerah SUSUNAN TIM RB K/L DAN PEMDA
  12. 12. Program untuk Tingkat Makro Program untuk Tingkat Meso Program untuk Tingkat Mikro 1) Penataan Organisasi 2) Penataan Tatalaksana 3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 4) Penguatan Pengawasan 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Manajemen Perubahan 2) Konsultasi dan Asistensi 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4) Knowledge Management 1) Manajemen Perubahan 2) Penataan Peraturan Perundang- undangan 3) Penataan dan Penguatan Organisasi 4) Penataan Tatalaksana 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 6) Penguatan Pengawasan 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PROGRAM PD TINGKAT MAKRO, MESO DAN MIKRO
  13. 13. Metode pelaksanaan
  14. 14. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 Road Map Reformasi Birokrasi untuk periode 2010–2014 lebih bersifat living document, ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB • Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 • Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 dan 2020 – 2024 yang akan disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan. Transisi 2024 - 2025 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa proses penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1 tahun sebelum berakhirnya RPJP sedang berjalan. KETERKAITAN GD & RM RB:
  15. 15. meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun keempat, menjaga/ memeliha- ra hal-hal yang sudah berhasil dilaksana-kan, dan melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses reformasi birokrasi baik tingkat nasional maupun instansi (K/L/Pemda) Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten melanjutkan hal-hal yang belum dapat diselesai-kan pada tahun 2010, men- jaga/memelihara apa yang sudah berhasil dilaksana- kan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2010 meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2011, men- jaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksana- kan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2011 meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2012, men- jaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksana- kan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2012 20102010 20142014 20132013 20122012 20112011 TAHAPAN PELAKSANAAN
  16. 16. Penataan Manajemen SDM Aparatur Penataan Manajemen SDM Aparatur Penataan Organisasi Penataan Organisasi Penataan Tatalaksana Penataan Tatalaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Pengawasan Penguatan Pengawasan Peningkatan Kualitas Pelayanan Peningkatan Kualitas Pelayanan TINGKAT MAKRO
  17. 17. Pengorganisasian Pelaksanaan RB Pengorganisasian Pelaksanaan RB Pembangunan mekanisme RB Pembangunan mekanisme RB Pembangunan Sistem Monitoring dan Evaluasi RB Pembangunan Sistem Monitoring dan Evaluasi RB Sosialisasi dan Public Campaign Sosialisasi dan Public Campaign Penyelesaian Usulan RB Penyelesaian Usulan RB Penyusunan Rencana Penyelesaian Usulan RB Penyusunan Rencana Penyelesaian Usulan RB Konsultasi dan Asistensi Konsultasi dan Asistensi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Umpan balik bagi pelaksanaan RB pada tahun berikutnya Umpan balik bagi pelaksanaan RB pada tahun berikutnya TINGKAT MESO
  18. 18. Asesmen Organisasi saat ini Analisis Pekerjaan Evaluasi Pekerjaan Profil Birokrasi K/L dan Pemda 2014 Standar Kompetensi Jabatan Sistem rekrutmen Asesmen Kompetensi Individu Pola Karir Pola Diklat Database Kepegawaian Sistem penilaian kinerja Pegawai Tunjangan kinerja Redefnisi visi, misi dan strategi Quick wins Pengembangan e-office dan e- government Pemetaan kewenangan dan fungsi Analisis beban kerja Analisis business process Restrukturisasi Organisasi Penetapan standar pelayanan Revisi business process Penguatan unit kerja Pelayanan Penguatan unit kerja organisasi, tatalaksana, kepegawaian, diklat Target Kinerja Layanan Revisi Analisis Pekerjaan Revisi Evaluasi Pekerjaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Standar kinerja Organisasi Penyusunan IKU MANAJEMEN PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASANPENATAAN PERATURAN PER-UU- PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI Revisi Pemetaan kewenangan dan fungsi Asesmen Organisasi saat ini Asesmen Organisasi saat ini Analisis Pekerjaan Analisis Pekerjaan Evaluasi Pekerjaan Evaluasi Pekerjaan Profil Birokrasi K/L dan Pemda 2014 Profil Birokrasi K/L dan Pemda 2014 Standar Kompetensi Jabatan Standar Kompetensi Jabatan Sistem rekrutmenSistem rekrutmen Asesmen Kompetensi Individu Asesmen Kompetensi Individu Pola KarirPola Karir Pola DiklatPola Diklat Database Kepegawaian Database Kepegawaian Sistem penilaian kinerja Pegawai Sistem penilaian kinerja Pegawai Tunjangan kinerja Tunjangan kinerja Redefnisi visi, misi dan strategi Redefnisi visi, misi dan strategi Quick wins Quick wins Pengembangan e-office dan e- government Pengembangan e-office dan e- government Pemetaan kewenangan dan fungsi Pemetaan kewenangan dan fungsi Analisis beban kerja Analisis beban kerja Analisis business process Analisis business process Restrukturisasi Organisasi Restrukturisasi Organisasi Penetapan standar pelayananPenetapan standar pelayanan Revisi business process Revisi business process Penguatan unit kerja Pelayanan Penguatan unit kerja Pelayanan Penguatan unit kerja organisasi, tatalaksana, kepegawaian, diklat Penguatan unit kerja organisasi, tatalaksana, kepegawaian, diklat Target Kinerja LayananTarget Kinerja Layanan Revisi Analisis Pekerjaan Revisi Analisis Pekerjaan Revisi Evaluasi Pekerjaan Revisi Evaluasi Pekerjaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Standar kinerja Organisasi Standar kinerja Organisasi Penyusunan IKUPenyusunan IKU MANAJEMEN PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASANPENATAAN PERATURAN PER-UU- PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI Revisi Pemetaan kewenangan dan fungsi Revisi Pemetaan kewenangan dan fungsi TINGKAT K/L & PEMDA
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×