Usman penegakan hukun tata ruang
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Usman penegakan hukun tata ruang

on

  • 1,994 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,994
Views on SlideShare
1,994
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
51
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Usman penegakan hukun tata ruang Usman penegakan hukun tata ruang Presentation Transcript

  • PENEGAKAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUMPENATAANRUANG SEBAGAI JAMINAN ATAS HAK LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN WARGA USMAN Pusat penelitian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Lembaga Penelitian Unja
  • KERANGKA SISTEM HUKUM PENATAAN RUANGSubstansi Hk Sisitem hukum Struktur Hk Penataan RuangPERATURAN Bdn. PerizinanTATA RUANG Bdn. Peradilan Budaya Hk Moralitas perilaku Pemangku kepentingan penataan ruang Sistem Sistem SistemSUBSTANSIAL KULTURAL STRUKTURAL
  • KONSEP PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) Dalam arti luas,  mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum Dalam arti sempit,  menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan.
  • TAHAPAN KEBIJAKAN Penataan Ruangkegiatan pembuatan hukum Penyusunan Peraturan (law making/Formulasi), Penataan Ruang dan RTRWkegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (law Pemanfaatan Ruang administrating/aplikasi), kegiatan peradilan atas Pengendalian pelanggaran hukum pemanfaatan ruang(law adjudicating/eksekusi).
  • Landasan Nilai Penegakan Hukum Tata Ruang KEADILAN KEMANFAATAN KEPASTIAN
  • Substansi Hukum Tata Ruang Secara khusus mengatur tata ruang termasuk RTRW Peraturan Terkait dengan penataan ruang  sangat luas cakupannya
  • HAK MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG  Pasal 60 Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
  • KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG  Pasal 61 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
  • PELANGGARAN ADMINISTRASI  Pasal 62 melanggar kewajiban, dikenai sanksi administratif.  Pasal 63 Sanksi administratif dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif.
  • PELANGGARAN PIDANA  Pasal 69(1) tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, (penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00).(2) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, (pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00)(4) mengakibatkan kematian orang, (pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00)  Pasal 70(1) memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang (pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00).(2) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, (pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00)(3) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, (pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00)(4) mengakibatkan kematian orang, (pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00)
  • PELANGGARAN PIDANA Pasal 71  tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 Pasal 72  tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 Pasal 73  pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00  Selain sanksi pidana pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
  • Tanggung jawab korporasi Pasal 74  tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.  Selain pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum. Pasal 75  Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
  • Struktur Hukum Kelembagaan Penegak Hukum Penataan Ruang:  Administratif >> Lembaga Perizinan >> Pejabat Pemberi izin  Pidana >> Lembaga Peradilan >> Polri/PPNS, Jaksa Hakim,, Petugas Eksekusi  Perdata >> Lembaga Peradilan/PSA >> Hakim/mediator dll. Para penegak hukum ini dapat dilihat dari 2 sisi:  sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian perso-alan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, peja-bat atau aparat penegak hukum itu sendiri.  sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.  kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.
  • Budaya Hukum Ide-ide, sikap, harapan, pendapat, dan nilai nilai yang berhubungan dengan hukum (bisa positip / negatip). a. Buda Hukum Pr ya osedur l: a Nil i- a ya a daa ma r ka daa menyel ika sengket da a nil i ng da l m syaa t l m esa n a n ma j konfl naemen ik b. Buda Hukum Subst nt : ya a if A a funda a t ut mamengena a ya a da t k menur sumsi- sumsi ment l er a i pa ng dil n ida ut ma r ka. syaa t
  • KESADARAN HUKUMHUKUM PERILAKU HUKUM Law awareness (pengetahuan tentang peraturan) Law acquaintances (pengetahuan tentang isi peraturan) Legal attitude (sikap hukum) Legal behavior (perilaku hukum)
  • PORSI PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG RTRWN RTRWP RTRWK Kebijakan Penataan Ruangwisdom Peran Serta dlm formulasi kebijakan Rencana Tataplan Peran Serta dlm proses Perencanaan Ruang dan Aturan2nya Peran Serta Pemanfaatan dlm PemanVirtue faatan Ruan Ruang untyuk g kegiatan2 masyarakatKontrol Peran Serta dlm Pen Pengendalian gendalian Pemanfaatan Ruang Porsi Peran Serta Masyarakat
  • TEORI BEKERJANYA HUKUM BIDANG KERJANYA KEKUATAN SOSIAL LEMBAGA PEMBUAT PERATURAN UMPAN BALIK UMPAN BALIK NO A RM RM A NO BIROKRASI & AKTIFITAS PEMEGANG PENEGAK HUKUM PENERAPAN SANKSI PERANAN UMPAN BALIK BIDANG BIDANG BEKERJANYA BEKERJANYA KEKUATAN SOSIAL KEKUATAN SOSIAL(R. Seidman : The State Law and Development, 1978 : 75)
  • BEKERJANYA HUKUMa. Setiap peraturan memberitahu bagaimana seorang pemegang peranan diharapkan bertindak.b. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan, aktifitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan komplek sosial, politik dan lain- lainnya mengenai dirinya.c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenali diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.d. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan keseluruhan komplek kekuatan sosia, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.
  • Terima kasih Atas perhatian Wassalam USMAN Pusat penelitian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Lembaga Penelitian Unja usmanunja@yahoo.com, 081366200789