• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Tata ruang sumatera   supriyanto
 

Tata ruang sumatera supriyanto

on

  • 621 views

 

Statistics

Views

Total Views
621
Views on SlideShare
621
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
14
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Tata ruang sumatera   supriyanto Tata ruang sumatera supriyanto Presentation Transcript

    • Peran dan Fungsi Parlemen dalam Kontrol KepastianPeraturan Tata Guna Ruang Supriyanto, SP Fraksi Gerakan Keadilan, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi
    • Peran dan Fungsi Dewan Pada tiap fungsi, dibutuhkan partisipasi aktif seluruh anggota dewan untuk melahirkan produk hukum, kebijakan dan keputusan melalui mekanisme, tahapan dan tata tertib dewan. Hal terpenting, sejauh mana komitmen yang dibangun anggotadewan untuk bersama-sama mengakomodir semua kepentingan menuju satu tujuan akhir, menciptakan kesejahteraan dankeadilan di tengah masyarakat. Meski berasal dari fraksi / Partai / Komisi yang berbeda.
    • TUGAS DAN WEWENANG DPRD Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan kepala daerah; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; dst…..
    • Peraturan Daerah Solusi
    • TATA CARA PEMBENTUKAN PERDA BERDASARKAN PP NO 16 TAHUN 2009 BAB IX Pasal 81 - 88 Pembahasan tingkat IIPembahasan Tingkat I Jawaban Eksekutif atas pemandangan fraksi Pemandangan Umum Fraksi
    • Gambaran Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2009-2014 45 Anggota DPRD Provinsi Jambi KOMISI I dikelompokkan dalam 7 Fraksi dan Bidang Pemerintahan 4 Komisi. Masing-masing : KOMISI II Bidang Ekonomi1. Fraksi Demokrat ( 8 Anggota) Pembangunan2. Fraksi PAN ( 8 Anggota)3. Fraksi Golkar ( 7 Anggota) KOMISI III4. Fraksi PDIP ( 5 Anggota) Bidang Pembangunan5. Fraksi Hanura ( 5 Anggota ) Infrastruktur6. Fraksi Gerakan Keadilan ( 5 Anggota)7. Fraksi Hijau ( 7 Anggota) KOMISI IV Bidang Pendidikan dan Kesra
    • Mekanisme PengawasanSecara umum, pola pengawasan (controlling) yang dilakukanmenggunakan metode :1. Tinjauan ke Lapangan2. Kunjungan Kerja3. Serap Aspirasi Konstituen (Reses)4. Dengar Pendapat (hearing)5. Masukan informasi dari pihak ketiga (LSM, Media massa, pelajar/ mahasiswa, dsb) Hanya saja, terdapat beberapa kelemahan pada tiap metode diatas. Yaitu :1. Informasi yang diperoleh tidak menggambarkan persoalan sebenarnya ;2. Tinjauan lapangan maupun kunjungan kerja memiliki batas waktu dan ruang lingkup yang sangat terbatas. Sehingga kurang mengakomodir masukan dari banyak elemen masyarakat;3. Dengar pendapat (hearing) terkadang kurang ditindaklanjuti aksi nyata, terutama menyangkut konflik yang terjadi ditengah masyarakat4. Masukan / informasi pihak ketiga, kadangkala sarat kepentingan kelompok tertentu. Sehingga diperlukan data / informasi tambahan untuk keberimbangan masukan sebelum mengambil keputusan.
    • Batasan DewanDalam menjalankan tugas dan fungsinya, Anggota Dewan juga memiliki keterbatasan. Diantaranya : Keterbatasan kemampuan menelaah semua permasalahan (dibutuhkan masukan dan konsultasi dari banyak pihak, terutama aktivis, masyarakat dan kelompok masyarakat yang berkompeten di bidangnya) Sisi Politis : Keterbatasan mempengaruhi kebijakan anggota/ fraksi/ komisi lain. Akibat beragam kepentingan, dasar, filosofis dan cara pandang anggota dewan sebagai wakil rakyat. (Dibutuhkan komitmen cukup kuat mengemban amanah wakil rakyat. Mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan kelompok tertentu. Serta perlu membangun pemikiran (main frame) azas kebersamaan untuk rakyat) Tekanan/ kepentingan golongan tertentu yang terselip dalam kebijakan eksekutif dan anggota dewan. Terbatasnya kemampuan “MEMAKSA” Eksekutif melaksanakan masukan- masukan yang diberikan anggota dewan. Baik saat hearing maupun Sidang Paripurna. (Kewenangan dewan, pada banyak hal hanya sebatas rekomendasi pada kepala daerah)
    • TUNGGAKAN MASALAH Akankah Terus Begini ...?
    • Tantangan Hari ini ....Penduduk Miskin (KK) Kegiatan / Pekerjaan1. Kerinci 23 494 Kegiatan Utama Feb 08 Ags 08 Feb 09 Ags 09 Feb 102. Merangin 18 214 (dalam ribuan)3. Sarolangun 16 562 Penduduk 15+ (jiwa) 1.932 1.957 1.985 2.002 2.0314. Batang Hari 12 380 Bekerja 1.183 1.224 1.272 1.260 1.2915. Muaro Jambi 13 038 Pengangguran 74 66 70 74 606. Tanjab imur 17 0437. Tanjab Barat 15 572 Bekerja di Sektor :8. Tebo 10 256 Pertanian,Perkbn 688,5 606,9 700,3 695,9 670,8 Pertambangan 23,3 12,8 21,7 21 22,79. Bungo 10 276 Industri 44,9 46,4 45,2 41,7 34,810. Kota Jambi 20 527 Listrik,Gas,Air Bersih 1,3 3,3 3,2 1,7 5,3 Perdgan, rmh makan 180,3 191 202 201,4 211,9 Jumlah 157 362 Transportasi 66 61 61,6 63,4 63,7 Keuangan, Real Estate 7,0 8,1 6,8 11,9 13,5 Jasa Kemasyarakatan 131,5 149,4 175,3 173,5 221,8 Proyeksi Kebutuhan Dasar Masyarakat Tahun 2013 – 2028 2013 2018 2023 2028 Jumlah Penduduk (jiwa) 3,129,387 3,332,006 3,534,627 3,737,245 Jumlah Rumah (Unit) 625,877 666,401 706,925 747,449 Bagaimana Penggunaan Ruang mampu mengatasinya ..........?
    • Kondisi Provinsi Jambi Saat IniLuas darat : 53.435 Km2Luas Laut : 4.496 Km2Panjang Garis Pantai : 211,9 KmJumlah Penduduk Tahun 2009 : 2,82 juta jiwaJumlah Angkatan Kerja 2009 : 1.334 ribu jiwaJumlah Kesempatan Kerja 2009 : 1.260 ribu orangPertumbuhan Penduduk 2009 : 1,57% per tahunUpah Minum Provinsi (UMP) 2009 : Rp 825.000,-Kepadatan Penduduk : 53 jiwa/Km2PDRB H Berlaku 2009 : Rp 42.816 MilyarPertumbuhan Ekonomi 2009 : 6,4%Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 71,99
    • Gambaran Umum Pemanfaatan RuangKawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya Sektor Pertanian, Perkebunan,Hutan Lindung 163,534 Ha PeternakanHutan Lindung Gambut 59,995 Ha … (223.529 ha) Karet 643.338 haKawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya Kelapa Sawit 484.137 ha Kelapa Dalam 119.030 haCagar Alam Hutan Bakau Pantai timur 402.500 Ha Kelapa Hybrida 771 haCagar Alam Durian Luncuk I dan II 115 Ha Kulit Kayu Manis 47.237 haTaman Nasional Kerinci Seblat 450.197 Ha Sawah 179.828 haTaman Nasional Berbak 142.500 Ha Kopi 23 762 haTaman Nasional Bukit Dua Belas 60.500 Ha Lada 234 haTaman Nasional Bukit Tiga Puluh 34.490 Ha Cengkeh 313 haTaman Hutan Raya Tanjab Timur 17.593 Ha Coklat 1 319 haTaman Hutan Raya Muarojambi 14.263 Ha Pinang 19 668 haTaman wisata Alam : 426 Ha Kemiri 796 haHutan Biotrop : 3.000 Ha Kapuk 132 haKebun Raya Bukit Sari 425,5 Ha Jarak Pagar 169 ha Aren 289 haTahura Sultan Taha 15.830 Ha ...(1.141.839,5 Ha) Vanili 14 haHPH 61.000 ha Teh 2 625 ha13 IUPHHK 507.019 ha Tebu 1 236 haPertambangan 632.522 ha Tembakau 80 haKebun/tegalan 363.548 ha Nilam 1 990 haPadang rumput 28.841 ha Tambak 768 ha Jumlah 1.527.736 ha TOTAL : 4.486. 034 ha Berapa Ruang yang Tersisa ...???
    • Bagaimana dengan Kontrol Kepastian Peraturan Tata guna Ruang.. ???? ? Fakta : 1 Otonomi Daerah telah memberi ruang gerak hampir tidak terbatas bagi kepaladaerah. Baik mengeluarkan izin perkebunan, pemanfaatan lahan, pertambanganhingga perindustrian. Keputusan yang dibuat terkadang “Mengabaikan” konsepkeseimbangan alam, keberlanjutan ekosistem dan dampak bencana. Karena targetkepala daerah yaitu memacu PAD dengan menggandeng investor sebanyak-banyaknya. Peralihan sektor primer ke sektor sekunder juga memacu masifnyaaktivitas industri. Tidak selamanya izin pemanfaatan lahan “HARAM” dikeluarkan. Selama tetapmemperhatikan konsep keseimbangan dan pemerataan. Keadilan yang diterimaantara pengelola (korporasi), masyarakat sekitar dan pemerintah. Adanya aktivitas tanaman monokultur (akasia) di lahan gambut denganketebalan diatas 3 meter ; pemanfaatan sempadan sungai untuk kawasanperdagangan modern; eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara di penyanggataman nasional dan kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai; penambangan galian Ctanpa dilengkapi dokumen Amdal; Izin pertambangan tanpa terlebih dahulumembayar dana Reklamasi; mudahnya izin perkebunan kelapa sawit diterbitkan (113izin prinsip s.d 2008) Serta diterbitkannya Izin konsesi lahan bagi perusahaandengan mengabaikan penduduk yang telah terlebih dahulu bermukim didalamnya. Semua fakta, terakumulasi menjadi masalah berkepanjangan yang menuntutupaya maksimal untuk menyelesaikannya.
    • Fakta : 2 Dewan tidak pernah dilibatkan dalam hal perizinan pemanfaatanruang. Sehingga izin yang ada nyaris diluar kontrol dewan. Masalah baruakan muncul ketika konflik mencuat ke permukaan dan beberapa pihakmerasa dirugikan.Fakta : 3 Kemiskinan, ledakan pertumbuhan penduduk, pengangguran danlapangan kerja menjadi PEKERJAAN RUMAH besar bagi PemerintahDaerah. Pengaturan tata ruang dalam Ranperda RTRW, diharapkanmampu membuka akses seluas-luasnya menuntaskan masalah diatas.Serta membuka ruang bagi masyarakat untuk berusaha. (Bukannya memberiakses luas bagi korporasi mengeksploitasi sumber daya alam)
    • Apa yang harus dilakukan ..?• Memastikan Perda Tata Ruang dilaksanakan sesuai peruntukannya.• RTRW Kabupaten / Kota senantiasa merujuk Perda RTRW Provinsi 2009-2010.• Harus ada aturan ikutan (tambahan) yang menguatkan Perda RTRW• Melakukan konsultasi publik dengan semua elemen masyarakat secara periodik, untuk mendapat informasi yang sebenarnya tentang pemanfaatan ruang di tengah masyarakat.• Berusaha terlibat dalam proses pembuatan keputusan, terutama perizinan yang dikeluarkan pemerintah. Baik untuk aktivitas perkebunan, pertambangan, perdagangan maupun industri.• Meminta peran serta aktif Komisi AMDAL (Provinsi / kabupaten / kota) untuk meminimalkan kerusakan lingkungan akibat perubahan bentang alam.• Mendorong Pemerintah membuat lembaga ad hoc penyelesaian konflik. Yang memiliki kewenangan verifikasi, pendataan dan penyelesaian konflik secara independen. Mengingat akumulasi konflik lahan dan ruang di Jambi yang semakin bertambah.• Meminta keterbukaan informasi dari pihak Eksekutif. Baik terkait izin yang sudah dan akan dikeluarkan, maupun rencana penggunaan ruang jangka panjang.
    • Khusus usulan pelepasan 120 ribu kawasan hutan :• Harus dipastikan, pelepasan kawasan dapat dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat. Bukan oleh kelompok tertentu apalagi melegalkan aktivitas perambahan yang telah dilakukan perusahaan.• Harus ada pendataan kelompok masyarakat yang telah melakukan perambahan dan pola pemanfaatan lahan nantinya. Sehingga tidak terjadi, jumlah kawasan hutan berkurang, namun kemiskinan justru bertambah.
    • Konsep pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidupMengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kemauan politik pemerintah, serta partisipasi masyarakat dan tanggung jawab internasional. Menjadikan kehidupan seluruh umat manusia yang layak dibumi yang satu, sebab baru bumi satu-satunya ini yang layak dihuni
    • Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia supaya mereka merasakan sebagian dari (akibat)perbuatan mereka lalu mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS. AR-ruum : 41)