Your SlideShare is downloading. ×
0
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Strategi transpormasi konflik

4,413

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,413
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
206
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. STRATEGI TRANSFORMASI KONFLIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN Oleh : Ir. Suporahardjo M.Si Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) Workshop Membangun Pemahaman Sistem Tata Kelola HTI dan Model Resolusi Konflik CAPPA, Jambi 26 Agustus 2008
  • 2. LATAR BELAKANG <ul><li>Tuntutan jaminan keamanan dari gangguan konflik dengan pihak lain dalam pengelolaan hutan tanaman </li></ul><ul><li>Eskalasi konflik di sektor kehutanan yang semakin tinggi di awal era desentralisasi </li></ul><ul><li>merebaknya pendekatan kekerasan dan ekstra legal yang masih mengemuka dalam mengelola konflik </li></ul>
  • 3. PERTANYAAN KUNCI <ul><li>Adakah pendekatan mengelola konflik yang dapat digunakan dalam mengatasi konflik di wilayah kelola HTI, HTR dan HTHR? </li></ul><ul><li>Jika ada mungkinkah pendekatan mengelola konflik tersebut dipraktekkan dan apa persyaratannya agar dapat dapat berjalan dengan baik? </li></ul>
  • 4. Apa itu Konflik? <ul><li>“ conflictus” artinya saling menyerang </li></ul><ul><li>“ conflict” (webster) dalam bahasa aslinya berarti ”perkelahian, peperangan atau perjuangan”—yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. </li></ul><ul><li>Konflik sering diidentikkan dengan suasana krisis’ dalam istilah Cina “krisis” (wei chi) mengandung arti bahaya dan peluang </li></ul><ul><li>Sisi bahaya sering diartikan sebagai kegelapan. Sedangkan sisi peluang dilihat sebagai pencerahan karena membuka pintu kebebasan, membantu pertumbuhan, mendapatkan arah baru kehidupan, adanya kebutuhan untuk perubahan dan kadang dapat memperkuat kembali identitas kelompok </li></ul><ul><li>Dua kata kunci dalam batasan konflik: disagreement (ketidaksetujuan) dan incompatible (bertentangan/tidak cocok dengan/sulit didamaikan) </li></ul>
  • 5. Batasan Konflik Sosial <ul><li>Konflik sosial dapat didefinisikan sebagai perjuangan atas nilai atau tuntutan terhadap status, kekuasaan ( power ) dan kelangkaan sumberdaya, dimana tujuan dari para pihak yang berkonflik tidak hanya untuk mendapatkan nilai-nilai tetapi juga untuk menetralisasi, melukai atau menyingkirkan rival mereka. </li></ul><ul><li>Suatu konflik sosial ada ketika dua atau lebih orang atau kelompok secara terbuka percaya bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan yang tidak cocok/tidak dapat didamaikan </li></ul>
  • 6. Fungsi Konflik <ul><li>Fungsional/positif/konstru k tif </li></ul><ul><li>Disfungsional/negatif/destruktif </li></ul>
  • 7. Konflik dan paradigma Pengelolaan Sumberdaya alam <ul><li>Eco-developmentalism </li></ul><ul><li>Memperjuangkan lingkungan bukan demi lingkungan itu sendiri, tetapi terutama demi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan pemupukan modal (kapitalisme). </li></ul><ul><li>Eco-facism/totaliter </li></ul><ul><li>Memperjuangkan masalah lingkungan demi lingkungan itu sendiri. </li></ul><ul><li>Eco-populism </li></ul><ul><li>Memperjuangkan lingkungan hanya demi kepentingan rakyat banyak, lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. </li></ul>
  • 8. Penggunaan sumberdaya alam rentan terhadap konflik karena: <ul><li>Pertama, sumberdaya alam menyimpan suatu lingkungan atau ruang yang saling berhubungan dimana aksi oleh perorangan atau kelompok kemungkinan akan meningkatkan efek ke tempat yang lebih jauh; </li></ul><ul><li>Kedua, sumberdaya alam juga merupakan ruang sosial dimana relasi yang rumit dan tidak setara terbentuk antara aktor sosial dalam rentang yang luas—misalnya produsen ekspor produk pertanian dan petani skala kecil; </li></ul><ul><li>Ketiga, sumberdaya alam adalah subyek yang dapat meningkatkan kelangkaan yang disebabkan oleh perubahan lingkungan, meningkatnya permintaan dan distribusi yang tidak setara; dan </li></ul><ul><li>Keempat, sumberdaya alam digunakan oleh warga di dalam cara-cara yang didefinisikan secara simbolik. Lahan, hutan air bukan hanya sumberdaya, tetapi juga bagian dari cara hidup atau identitas etnik. </li></ul>
  • 9. Wujud Konflik <ul><li>Latent conflict (konflik tersembunyi) </li></ul><ul><li>Konflik tersembunyi dicirikan dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak nampak yang tidak sepenuhnya berkembang dan belum tereskalasi ke dalam polarisasi konflik yang tinggi. Seringkali satu atau dua pihak boleh jadi belum menyadari konflik bahkan yang paling potensial pun. </li></ul><ul><li>Emerging conflict (konflik mencuat) </li></ul><ul><li>Konflik mencuat adalah konflik perselisihan dimana pihak-pihak yang berselisih terindentifikasi. Mereka mengakui adanya sengketa, dan kebanyakan permasalahnya jelas, tapi proses negosiasi dan penyelesaian masalahnya belum berkembang. </li></ul><ul><li>Manifest conflict (konflik terbuka) </li></ul><ul><li>Konflik terbuka adalah konflik dimana pihak-pihak yang berselisih secara aktif terlibat dalam perselisihan yang terjadi, mungkin sudah mulai untuk bernegosiasi, dan mungkin juga mencapai jalan buntu. </li></ul>
  • 10. Jenis Konflik berdasarkan sumber penyebabnya <ul><li>Konflik data; </li></ul><ul><li>Konflik nilai; </li></ul><ul><li>Konflik kepentingan; </li></ul><ul><li>Konflik hubungan; dan </li></ul><ul><li>Konflik struktural </li></ul>
  • 11. SIKLUS KONFLIK DAN SUMBER PENYEBABNYA
  • 12. Konflik Struktural Memperjelas batasan dan peran perubah - an; menggantikan pola-pola perilaku destruktif; mengalokasikan kembali kepe - milikan / kontrol terhadap sumber daya; me - netapkan proses pembuatan keputusan yg dapat diterima secara adil dan saling me - nguntungkan; merubah proses negosiasi dari tawar-menawar ber - dasarkan posisi pada berdasarkan kepentingan; memodi - fikasi cara-cara mempengaruhi yg diguna - kan oleh para pihak (mengurangi kekeras - an/pemaksaan, lebih persuasif); merubah hubungan fisik dan lingkungan para pihak (ketertutupan dan jarak); memodifikasi tekanan-tekanan eksternal para pihak; merubah kendala-kendala waktu Pola pe r ilaku atau interaksi yang destruktif; kontrol, kepemilikan atau distribusi atas sumberdaya yang timpang; kekuasaan dan kewenanganyang tidak setara; faktor-faktor geografi, fisik atau lingkunan yang menghalangi kerjasama; kendala waktu Kemungkinan intervensi Sumber penyebab
  • 13. Tahapan konflik <ul><li>Formation (pembentukan) </li></ul><ul><li>Eskalation (eskalasi/peningkatan) </li></ul><ul><li>Endurance (bertahan) </li></ul><ul><li>Improvement (perbaikan) </li></ul><ul><li>Settlement/resolution </li></ul><ul><li>Reconstru c tion and reconciliation </li></ul>
  • 14. endurance improvemment/ de-escalation escalation settlement/ solution Formation reconstruction and Reconciliation Konflik tersembunyi konflik mencuat konflik terbuka
  • 15. Faktor-faktor yang mempengaruhi eskalasi konflik <ul><li>Proses eskalasinya </li></ul><ul><li>- perubahan internal yang berkaitan dengan proses-proses psikologi dan pengembang- an organisasi </li></ul><ul><li>- perubahan hubungan antara lawan mencakup masalah yang berkaitan dengan kelogisan interaksi yang diperdebatkan, perluasan isu-isu dan polarisasi hubungan; </li></ul><ul><li>- Keterlibatan pihak yang lain </li></ul><ul><li>Kondisi dan kebijakan yang menghasilkan perjuangan destruktif </li></ul>
  • 16. Alternative Dispute Resolution (ADR) <ul><li>ADR adalah suatu prosedur untuk mencapai konsensus, bersifat informal yang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa sebagai alternatif dari pendekatan litigasi (melalui lembaga pengadilan). Prosedur yang termasuk dalam pendekatan ini adalah penyelesaian melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, pencarian fakta ( fact-finding ), pengadilan mini ( mini-trial ), arbitrasi atau kombinasi dari di antara semua tersebut (Yarn, DH. 1999: hal 18). </li></ul>
  • 17. Landasan hukum pendekatan ADR <ul><li>Undang-undang tentang lingkungan hidup nomor 23 tahun 1997. </li></ul><ul><li>Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Lembaga Penyedia Jasa ini adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka penyelesaian sengketa baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya (pasal 1 ayat 1). Lembaga Penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa ini dapat dibuat oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) dan masyarakat. </li></ul>
  • 18. ADR/ ECR paling berguna ketika <ul><li>setiap partisipan memandang hasil sangat penting; </li></ul><ul><li>isu-isu relatif jelas; </li></ul><ul><li>hukum-hukum yang relevan adalah cukup fleksibel mengijinkan penyelesaian yang dinegosiasikan; </li></ul><ul><li>ECR dimulai pada suatu tahapan konflik yang jelas, sebelum menuju dengar pendapat publik; dan </li></ul><ul><li>pembuat keputusan aktual berkemauan untuk berpartisipasi atau secara formal mengangkat perwakilan. </li></ul>
  • 19. ADR/ ECR seharusnya tidak digunakan ketika <ul><li>kesehatan dan keselamatan publik memerlukan aksi dilakukan dengan segera; </li></ul><ul><li>situasi pengalaman sebelumnya berpengaruh; </li></ul><ul><li>partisipan tidak mengakui hak-hak pihak yang lain; </li></ul><ul><li>partai memberikan dukungan dana dan mendesak mengontrol penuh atas proses; </li></ul><ul><li>proses digunakan sebagai suatu cara memperlambat aksi nyata atau menciptakan suatu ilusi yang sesuatu akan dilakukan. </li></ul>
  • 20. Keputusan ekstralegal secara paksa Keputusan yudisial Keputusan legislatif Keputusan secara tertutup diambil oleh pihak yang berkonflik Keputusan diambil oleh pihak ketiga Keputusan secara hukum dan diambil oleh pihak ketiga Menghindari konflik Memecahkan masalah dan diskusi informal Negosiasi Mediasi Keputusan administratif Arbitrase Aksi tanpa kekerasan Aksi kekerasan Penggunaan paksaan dan kemungkinan hasil menang-kalah semakin meningkat
  • 21. Berbagai Pendekatan ADR <ul><li>Negosiasi </li></ul><ul><li>Adalah suatu proses bilateral atau multilateral di mana para pihak yang berbeda atas isu-isu tertentu berusaha mencapai kesepakatan atau kompromi atas isu-isu tersebut melalui komunikasi. Dapat juga dikatakan bahwa negosiasi adalah suatu proses konsiliasi di mana para pihak yang berpartisipasi di dalamnya melibatkan diri dalam komunikasi bolak-balik dalam usaha menyesuaikan perbedaan. </li></ul>
  • 22. Mediasi Mediasi adalah proses negosiasi yang dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga yang biasa disebut mediator ini mempunyai kewenangan yang terbatas atau tidak punya kewenangan dalam membuat keputusan ketika melakukan inte r vensi dalam proses negosiasi tersebut.
  • 23. Arbitrasi Suatu proses dengan pihak ketiga netral atau panel, disebut arbitor atau panel arbitrasi, dengan mempertimbangkan fakta dan argumen yang dipresentasikan oleh para pihak yang berkonflik, pihak ketiga ini selanjutnya memberikan suatu keputusan yang bersifat mengikat atau tidak bagi para pihak yang berkonflik.
  • 24. Konsiliasi Konsiliasi melibatkan peran terbatas pihak ketiga dengan mana secara sederhana pihak ketiga berusaha mendorong terjadinya negosiasi antara para pihak yang bersengketa. Dorongan ini dapat melibatkan pelayanan konsiliator sebagai perantara dalam komunikasi antara para pihak, memberikan tempat untuk bernegoasiasi dll. Konsiliasi secara sejati jarang terjadi—artinya tanpa ikut campur pihak lain, karena konsiliator sering diminta nasehatnya tentang penyelesaian sengketa atau mengusahakan sasaran secara spontan. Karena bantuan aktif konsiliator dalam proses komunikasi dan mengusahakan rekomendasi penyelesaian, sering terjadi konsiliator menjadi mediator. Oleh karena itu karena gradasi antara konsiliator dan mediator ini sangat dekat, banyak ahli memperlakukan konsiliasi dan mediasi sebagai taktik yang dapat dipertukarkan.
  • 25. Pencarian Fakta Fact-finding adalah suatu proses independen di mana pihak ketiga netral, atau fact-finder (pencari fakta), menginvestigasi suatu sengketa dan isu-isu sebagai bahan untuk membuat laporan yang membuktikan berbagai fakta yang relevan . Para pihak yang bersengketa mungkin menyepakati sebelum atau sesudah proses pencarian fakta selesai bahwa kesimpulan dari laporannya dapat digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian atau mungkin untuk bergerak ke proses selanjutnya.
  • 26. Respon Terhadap Berbagai Konflik: melalui liku-liku istilah MENINGKATNYA BERBAGAI KEKERASAN Sumber: Fisher, dkk. 2001: 7. M E N I N G K A T N Y A R U A N G L I N G K U P Transformasi Konflik Resolusi Konflik Pengelolaan Konflik Penyelesaian Konflik Pencegahan Konflik Konflik Terbuka Konflik di Permukaan Konflik Laten
  • 27. <ul><li>Pencegahan Konflik </li></ul><ul><li>Bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras; </li></ul><ul><li>Penyelesaian Konflik </li></ul><ul><li>Bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian; </li></ul><ul><li>Pengelolaan Konflik </li></ul><ul><li>Bertujuan untuk membasmi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat; </li></ul><ul><li>Resolusi Konflik </li></ul><ul><li>Menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan; </li></ul>
  • 28. TRANSFORMASI KONFLIK <ul><li>Mengatasi sumber –sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif; </li></ul><ul><li>Ungkapan ini mengandung arti bahwa tujuannya tidak hanya mengakhiri atau mencegah sesuatu yang kurang baik melainkan juga memulai sesuatu yang baru dan baik. Istilah ini menggarisbawahi keyakinan bahwa konflik dapat menjadi katalisator bagi terjadinya perubahan yang mendasar, lenggeng dan positif dalam diri individu, relasi antar individu dan struktur-struktur masyarakat (Kraybill, dkk. 2002). </li></ul>
  • 29. DALAM TRANSFORMASI SOSIAL KONFLIK HARUS DILIHAT <ul><li>pertama, sebagai problem tatanan sosial; </li></ul><ul><li>kedua, sebagai suatu katalisator perubahan sosial; dan </li></ul><ul><li>ketiga, sebagai suatu perjuangan non-kekerasan untuk keadilan sosial </li></ul>
  • 30. ORIENTASI TRANSFORMASI KONFLIK <ul><li>Beorientasi baik pada hasil, proses dan perubahan struktur demi terciptanya konstituen yang membangun perdamaian </li></ul><ul><li>Aktivititas sangat luas mencakup pemberdayaan kelembagaan mediasi berbasis komunitas, fasilitasi/konsultasi, peningaktan kapasitas, kegiatan pembangunan dan kerja di yang terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia, pelatihan -pelatihan di tingkat akar - rumput (grassroot) serta kerja penanganan trauma </li></ul>
  • 31. 7 dimensi dari Penyelesaian Konflik sejati (doucet, 1996: 6): <ul><li>completeness— isu-isu dalam konflik dilenyapkan atau penting untuk menghentikannya; </li></ul><ul><li>acceptability---jalan keluar dapat diterima oleh seluruh pihak, tidak hanya satu atau kelompok elit; </li></ul><ul><li>self –supporting—tidak cukup ada sangsi dari pihak ketiga untuk memelihara kesapakatan; </li></ul><ul><li>satisfactory—seluruh pihak memandang jalan keluar sesuai dengan sistem nilai mereka; </li></ul><ul><li>uncompromising—tidak ada tujuan dirahasiakan di dalam bentuk solusi yang bersifat kompromis; </li></ul><ul><li>innovative—solusi baru yang ditetapkan positif dan mengabsah - kan hubungan baru antara para pihak; </li></ul><ul><li>uncoerced—kesepakatan yang telah dicapai tanpa pemaksaan oleh kekuatan dari luar. </li></ul>

×