Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit

on

  • 1,685 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,685
Views on SlideShare
1,685
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
460
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit Presentation Transcript

  • 1. Problematik Sektor Kehutanan- Perkebunan di Provinsi Riau Terhadap Rencana Tata Ruang Disampaikan Pada:Forum Diskusi “Menjalin Peran Para Pelaku Penataan Ruang” Batam , 29-30 Juli 2010 Oleh Raflis Local Unit Manager Forest Governance Integrity Transparecy International Indonesia
  • 2. HIRARKHI PENGURUSAN HUTAN MENURUT UU 41/1999 HUTAN DAN ISINYA DIKUASAI NEGARA – DIURUS OLEH PEMERINTAH 1. PENGURUSAN HUTAN 1.1. Perencanaan Kehutanan 1.2. Pengelolaan hutan 1.3. Litbang, diklat, & Penyuluhan 1.4. Pengawasan 1.1. PERENCANAAN KEHUTANAN 1.2. PENGELOLAAN HUTAN 1.1.1. Inventarisasi hutan, 1.1.2. Pengukuhan kawasan hutan, 1.2.1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 1.1.3. Penatagunaan kawasan hutan, 1.2.2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, 1.1.4. Pembentukan wil. pengelolaan hutan, 1.2.3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, 1.1.5. Penyusunan rencana kehutanan. 1.2.4. Perlindungan hutan dan konservasi alam. 1.1.1. INV HUTAN 1.1.2. PENGUKUHAN 1.1.3. PENATAGUNAAN 1.1.4. PEM WIL PH KWS HTN KWS HTNInv. hutan tingkat nasional, Penunjukan kws hutan Tingkat Nasional Inv. hutan tingkat wilayah, Penataan batas kws hutan Penetapan Fungsi Kws Hutan Tingkat Provinsi Inv. hutan tingkat DAS, Pemetaan kws hutan, Penetapan Penggunaan Kws Hutan Tingkat Kab/Kota Inv. hutan tingkat UP Penetapan kws hutan
  • 3. Pengaturan Pola Ruang• Kepmen 137 tahun 1986 tentang TGHK – Kategori kawasan yang ditetapkan: 1) Hutan Lindung, 2)Hutan Produksi terbatas, 3)Hutan Produksi, 4)Hutan Produksi Konversi• Kepres 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung – Kategori yang ditambahkan adalah kawasan bergambut – Idealnya setelah kepres 32 keluar TGHK direvisi• Perda No 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau – Kategori kawasan yang ditetapkan: 1)APK Kehutanan, 2)APK Perkebunan, Kawasan Lindung – Sebagian kawasan bergambut ditetapkan sebagai kawasan Lindung – Sampai Saat ini Dephut tidak mengakui Perda No 10 tahun 1994, tetapi tidak ada peraturan yang membatalkan perda ini.• PP No 47 tahun 1997 dan PP 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional – Kriteria dalam TGHK dan Kepres 32 tahun 1990 dimasukkan sebagai kriteria kawasan – Lampiran VII PP 26 tahun 2008 menjelaskan kawasan lindung dan budidaya dalam RTRWN
  • 4. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kepmen 137 tahun 1986 TGHK TGHK Update
  • 5. TGHK Kepmen 137 tahun 1986A . Hutan Tetap 1. HutanLindung 228.793,82 ha 2. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 531.852,65 ha 3. HutanProduksiTerbatas 1.605.762,78 ha 4. HutanProduksiTetap 1.815.949,74 ha 5. HutanMangrove /Bakau 138.433,62 haLuasHutanTetap 4.320.792,61 haB. Hutan Produksi Konversi dan Areal Penggunaan lain 4.277.964,39 haTotal 8.598.757,00Sumber: Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2006
  • 6. Perda No 10 Tahun 19941. Arahan Pengembangan Kawasan Hutan 2.872.491 33,41 ha2. Hutan Lindung 161.823 1,88 ha3. Kawasan Lindung Gambut 830.235 9,66 ha4. Cagar Alam/SA/SM 570.412 6,63 ha5. Kawasan Sekitar Waduk /Danau 20.024 0,23 ha6. Kawasan Pengembangan Perkebunan, Transmigrasi, Pemukiman, dan Penggunaan lain (nonKehutanan) 4.143.772 48,19 haJumlah 8.598.757 100Sumber: Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2006
  • 7. Pelanggaran Perizinan Terhadap TGHK Kehutanan : Izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT)No Fungsi Luas ha1 Area Penggunaan Lain (APL) 35682 Hutan Lindung 46353 Hutan Produksi Terbatas 6516334 Hutan Suaka Alam dan Hutan 12264 Wisata Jumlah 1022563
  • 8. Pelanggaran Perizinan Terhadap TGHK (Perkebunan)No Peruntukan Luas (ha)1 Hutan Lindung (HL) 12,0332 Hutan Produksi (HP) 102,9583 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 114,3464 Hutan Produksi Yang Dapat Di Konvesi (HPK) 1,010,2295 Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 4,058. Jumlah 233397 perizinan pada HPK harus mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari mentri kehutanan
  • 9. Pelanggaran HTI/IUPHHK-HT Terhadap Perda 10 1994• AP Lainnya 22,173.41• APK Perkebunan 186,709.62• APK Pertanian 1,296.11• APK Transmigrasi 11,063.89• APK yang Diprioritaskan 2,344.28• Kawasan Lindung 368,417.43• Jumlah 592,004.74
  • 10. Pelanggaran Perizinan Perkebunan Terhadap Perda 10 1994AP Lainnya 22,173.41 haAPK Pertanian 1,296.11 haAPK Transmigrasi 11,063.89 haAPK yang Diprioritaskan 2,344.28 haKawasan Lindung 368,417.43 haJumlah 405,295.12
  • 11. Pelanggaran Perkebunan dan HTI/IUPHHK_HT terhadap Kawasan BergambutPerizinan yang berada pada kawasan gambut dalam (Lebih dari 4m)• Perkebunan seluas 96 645 ha• HTI/ IUPHHK-HT seluas 614 150 ha
  • 12. Peta Pelanggaran Total Perkebunan Perda 10 TGHK Gambut Seluruh Pelanggaran
  • 13. Peta Pelanggaran Total HTI TGHK Perda 10 Gambut Seluruh Pelanggaran
  • 14. Mandat Penertiban Pola Ruang dalam UU No 26 Tahun 2007• Pasal 77 – Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang. – Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian. – Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.
  • 15. Izin Perkebunan dan HTI yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam PP 26 Tahun 2008• Lampiran 7 PP 26 Tahun 2008 Menetapkan sebagian besar wilayah provinsi riau sebagai kawasan lindung• Hasil Overlay analisis terhadap Peta pola ruang wilayah nasional terhadap perizinan HTI dan Perkebunan didapatkan: – 860 367 ha berada pada perizinan HTI – 224 692 ha berada pada perizinan perkebunan
  • 16. Mandat Penertiban UU 26 tahun 2007Mekanisme batal demi hukum – Akibat perubahan RTRWN dan ada penyimpangan dalam proses pemberian izin (Pelanggaran TGHK, Perda 10 tahun 1994, Kawasan bergambut) – Hasil overlay analisis pelanggaran perizinan terhadap RTRWN ditemukan perizinan yang harus ditertibkan seluas: • 801,743 ha izin HTI/IUPHHK-HT berada dalam kawasan lindung • 151,205.00 ha izin perkebunan dalam kawasan lindung
  • 17. • Mekanisme dapat dibatalkan dan pemilik izin mendapat penggantian yang layak – Izin didapatkan melalui prosedur yang benar tetapi ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam RTRWN – Tidak melanggar TGHK, Perda 10 maupun kawasan bergambut tetapi ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam RTRWN ditemukan seluas: • HTI/IUPHHK-HT seluas 57,995 ha • Perkebunan seluas 1021 ha
  • 18. Upaya Perlawanan secara konstitusi terhadap UU 26 tahun 2007Pemutihan Pelanggaran dalam draft RTRWP – Kehutanan (Perizinan HTI/IUPHHK-HT) • Pelanggaran TGHK, perda 10 tahun 1994 dan kawasan Bergambut tetapi diusulkan sebagai kawasan HTI/ Pencadangan HTI dalam draft RTRWP • Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional tetapi diusulkan sebagai kawasan budidaya kehutanan dalam draft RTRWP – Perkebunan (Perizinan Perkebunan) • Pelanggaran TGHK, Perda 10 tahun 1994 dan kawasan bergambut tetapi diusulkan sebagai kawasan Budidaya perkebunan dalam draft RTRWP • Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional tetapi diusulkan sebagai kawasan budidaya perkebunan dalam draft RTRWP
  • 19. Tabel dan peta Pemutihan PelanggaranPemutihan Perizinan sektor Kehutanan- Ditetapkan sebagai kawasan Lindung dalam PP 26 tahun 2008, diusulkan sebagai kawasan hutan produksi dalam draft RTRWP Riau- UU 26 tahun 2007 mengamanatkan untuk penertiban
  • 20. Upaya Perlawanan secara konstitusi terhadap UU 26 tahun 2007• Pembentukan Tim terpadu departemen kehutanan – Dalam melakukan riset/ analisis parameter pertama yang dilihat adalah legalitas perizinan ini sangat bertentangan dengan mandat penertiban izin dalam UU no 26 tahun 2007
  • 21. Skenario Hijau 2050
  • 22. Studi Kasus I (Hutan Desa)Hutan Desa• Desa Teluk Binjai Mengajukan permohonan rekomendasi hutan desa kepada Bupati pelalawan dengan surat No. 140/PMD-TB/TB/2009/43 tertanggal 8 Juni 2009.• Tidak adanya tanggapan dari Bupati,• Masyarakat mengirimkan surat langsung kepada Menteri Kehutanan No. 140/PMD-TB/2009/70 tertanggal 1 Agustus 2009.• Pada 27 Juli 2009 YMI mengirimkan surat Permohonan Tanggapan terhadap Pengajuan Hutan Desa.• Pada 19 Agustus 2009 berkenaan dengan surat balasan Bupati No. 522.11/PEM/2009/475 yang menyatakan bahwa “Bupati tidak dapat memenuhi permohonan masyarakat akibat telah adanya izin konsesi perusahaan di areal yang sama.”
  • 23. Studi Kasus II (Pelanggaran HAM)• PT Arara Abadi (HTI) Pembakaran rumah penduduk oleh brimob, masyarakat ditangkap dengan tuduhan memasuki kawasan hutan secara tidak syah• PT Sumatra Silva Lestari (HTI) konflik berdarah• PT Torganda (Perkebunan) konflik berdarah• PT Tribakti Sari Mas (Perkebunan) konflik berdarah
  • 24. Studi Kasus III Pelanggaran RTRWN SK 327/Menhut-II/2009SK…. PT RAPP
  • 25. Kesimpulan• Data dan informasi yang dimiliki lembaga negara tidak terbuka, Antar lembaga negara memiliki data yang berbeda Untuk itu perlu didorong UU Kebebasan memperoleh informasi• Selama ini tata ruang hanya sebagai dokumen yang tidak bisa diakses oleh publik sehingga masyarakat tidak bisa memberikan masukan / melakukan pengawalan terhadap rencana tata ruang yang sudah ditetapkan.• Dalam pemberian izin banyak terjadi pelanggaran dan tidak baik terhadap TGHK, RTRWP maupun kawasan bergambut.• Pelanggaran tata ruang dilakukan secara bersama sama mulai dari tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.• Penyusunan Rencana tata ruang lebih memikirkan investasi dibandingkan dengan keselamatan warga• Dampak langsung dari pemberian izin skala besar mengakibatkan tingginya konflik tenurial serta bencana banjir sebagai akibat dampak dari
  • 26. Saran• Seluruh stakehoder harus menyadari dan mengakui kesalahan masa lalu untuk dilakukan perbaikan.• Perlu dilakukan transparansi data yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang sehingga masing masing stakeholder bisa mempelajari dan memberikan masukan• Terhadap perizinan yang diduga melanggar aturan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut• Perlu dilakukan moratorium penebangan hutan alam pada perizinan yang sudah dikeluarkan dan ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam RTRWN