Prakarsa hutan untuk iklim

  • 494 views
Uploaded on

Climate Change

Climate Change

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
494
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Perubahan Iklim & Prakarsa Hutan untuk Iklim Arief Wicaksono Samdhana Institute Lokakarya – Memahami Proyek REDD Rintisan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum dan Kebijakan Minimalisasi Risiko Jambi, 31 Mei 2010
  • 2. Perubahan iklim?
  • 3. REDD?
  • 4. Unsur-unsur generik REDD
  • 5. √ √ √ √ 2005 2020 x ton/th x ton/th Siapa/bgm? Siapa/bgm? Siapa/bgm? Apa/ dimana? Apa/kual/ kuant/indk? Siapa/apa/ bgm/indk? Apa/bgm/ dimana? Apa/kual/ kuant/indk? Siapa/apa/ bgm/indk? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 30% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
  • 6. TAPAK PROYEK ( project site ) PEMBIAYAAN ( financial mechanism ) TUJUAN ( objective ) RONA AWAL ( baseline ) RUJUKAN ( reference ) DISTRIBUSI ( distribution ) LINGKUP ( scope ) GOVERNANSI ( governance ) Unsur-unsur generik pada kertas usulan ( proposal ) REDD 1 2A 2B 3B 4 5 3A
  • 7. Problematika REDD di Indonesia ALUR BERPIKIR = Orientasi penggalangan dana yang belum tentu ada urusannya dengan apa yang dibutuhkan untuk pembalikkan krisis TUNGGAKAN MASALAH MASA LALU = Apakah proyek berkerangka REDD akan menuntaskan tunggakan masalah masa lalu? Seperti: Tumbukan klaim; hak atas tanah; hak adat; kualitas data; mutu kinerja governance DEFINISI HUTAN = PBB (UNFCCC) resmi menggunakan definisi FAO; lihat juga definisi versi UU 41/1999  deforestasi = penggundulan hutan atau pelepasan kawasan hutan? BELUM ADA ARSITEKTUR ‘REDD’ YANG DEFINITIF = COP15 gagal menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum. REDD belum disepakati. Komitmen untuk dana publik di bawah konvensi masih belum jelas; sebagian besar bersifat sukarela dan/atau berbasis pasar KETIDAKKONSISTENAN HUKUM & KEBIJAKAN: Hukum & kebijakan kehutanan, pertanahan, pembangungan kewilayahan, penataan ruang, pertanian, penanaman modal asing, dsb. MISKIN PERSPEKTIF KEADILAN = Pengamanan dini ( safeguarding ) lebih untuk kepentingan keselamatan keuangan & risiko investasi, bukan soal mereka yang menerima dampak kegiatan LAINNYA?
  • 8. Tiga masalah mendasar terkait pelaksanaan REDD Tunggakan masalah terkait tanah & kekayaan alam, serta kehutanan Tumbukan klaim atas kepemilikan lahan Tumbukan & tumpangtindih tata-guna lahan Dsb Senjang pengetahuan & kemampuan (lokal-nasional; nasional-global) Perubahan iklim? REDD? Perdagangan karbon? Dsb Senjang governansi ( governance ) Korupsi Kesimpangsiuran penunjukkan kawasan Ketidaksinkronan kerangka hukum & kebijakan Dsb Kinerja yang dibutuhkan untuk meyakinkan pihak penyedia pembiayaan & pendukung
  • 9. Penguatan kemampuan pada REDD Upaya menyelesaikan tiga masalah mendasar Tunggakan masalah masa lalu/masih berlangsung Senjang pengetahuan Senjang governansi Kepastian hukum atas hak kelola Tata guna lahan Pelurusan pemahaman dasar Re-definisi modal wilayah – bukan sekedar luas lahan & jumlah penduduk  strategi produktifitas modal organik Re-definisi distribusi manfaat – bukan sekedar manfaat finansial  manfat untuk mendorong produktifitas modal wilayah  pendidikan, sarana kesehatan, ketahanan pangan, akses kepada air bersih & sumber energi
  • 10. TERIMA KASIH Selamat berdiskusi dan …