Your SlideShare is downloading. ×
0
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Perizinan vs pp 26 2008 edit

676

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
676
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Data Dan Fakta Pola Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau Terhadap PP No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional <ul><li>Oleh: </li></ul><ul><li>Raflis.Ssi </li></ul><ul><li>Dept Riset dan GIS Kabut Riau </li></ul><ul><li>http://riau-forest-fire.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>http://rencanatataruangriau.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>http://pulp-dan-kertas-indonesia.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/raflis </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
  • 2. Latar Belakang <ul><li>Keluarnya UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang merupakan momentum yang positif dalam penegakan hokum terhadap ruang yang ada di Indonesia. </li></ul><ul><li>Pasal 77 UU No 26 Tahun 2007 </li></ul><ul><ul><li>Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian. </li></ul></ul><ul><ul><li>Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak. </li></ul></ul><ul><li>Keluarnya UU no 26 tahun 2007 diikuti dengan keluarnya PP no 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. </li></ul>
  • 3. <ul><li>Dalam Peta Pola Ruang Wilayah Nasional ditetapkan kawasan seluas 3.376.000 ha sebagai kawasan lindung atau 37.61% dari total luas wilayah daratan (8.975.784 ha.) </li></ul>Sumber: Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Peta Pola Ruang Wilayah Nasional (Di analisis ulang oleh dept Riset dan GIS Kabut Riau)
  • 4. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. (Pasal 1 Point 9 PP 26 tahun 2008) <ul><li>Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan: </li></ul><ul><ul><li>pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam </li></ul></ul><ul><ul><li>ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; </li></ul></ul><ul><ul><li>pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat </li></ul></ul><ul><li>Peraturan zonasi untuk kawasan bergambut disusun dengan memperhatikan: </li></ul><ul><ul><li>pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; </li></ul></ul><ul><ul><li>ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik; </li></ul></ul><ul><ul><li>pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasal 99 ayat 1 dan 2 PP 26 2008 </li></ul></ul>
  • 5. Data dan Fakta <ul><li>Terdapat 2.295.300 ha perizinan yang perlu ditertibkan/ dicabut izin pemanfaatan ruangnya karena tidak sesuai dengan Kriteria lahan yang ditetapkan dalam PP no 26 tahun 2008 </li></ul><ul><li>Perizinan yang perlu ditertibkan diantaranya: </li></ul><ul><ul><li>Terdapat seluas 1.570.700 ha Izin Hutan Tanaman Industri berada pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya </li></ul></ul><ul><ul><li>Terdapat seluas 724.600 ha Izin Perkebunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya </li></ul></ul>
  • 6. Hutan Tanaman Industri <ul><li>Terdapat seluas 1.570.700 ha Izin Hutan Tanaman Industri berada pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, diantaranya: </li></ul><ul><li>Seluas 1.060.000 ha hutan Tanaman Industri berada dalam Kawasan Lindung </li></ul><ul><li>Seluas 510.700 ha hutan Tanaman Industri berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas </li></ul><ul><li>Hutan Tanaman Industri hanya diizinkan pada kawasan dengan skor &lt; 125 atau tidak pada berada dalam kawasan lindung. </li></ul><ul><li>Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam. (penjelasan pasal 64 ayat 1 huruf a PP 26 2008) </li></ul><ul><li>Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat). (Pasal 64 ayat 3 PP 26 2008) </li></ul>
  • 7. HTI Pada Kawasan Lindung <ul><li>Terdapat 1.060.000 ha Izin hutan Tanaman Industri berada dalam Kawasan Lindung </li></ul>
  • 8. HTI Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas <ul><li>Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam. (penjelasan pasal 64 ayat 1 huruf a PP 26 2008) </li></ul><ul><li>Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat). (Pasal 164 ayat 2 PP No 26 2008) </li></ul><ul><li>Terdapat 510.700 ha hutan Tanaman Industri berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas </li></ul>
  • 9. Kawasan Perkebunan <ul><li>Seluas 724.600 ha Izin Perkebunan yang tidak sesuai dengan Kriteria kawasan yang ada pada Pola Pemanfaatan Ruang pada PP No 26 tahun 2008 diantaranya: </li></ul><ul><li>Seluas 353.800 ha Perkebunan berada dalam kawasan lindung </li></ul><ul><li>Seluas 190.000 ha Perkebunan berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas </li></ul><ul><li>Seluas 180.000 ha Perkebunan berada pada kawasan Hutan Produksi, </li></ul><ul><li>Catatan: </li></ul><ul><ul><li>Definisi kawasan perkebunan tidak ditegaskan secara jelas dalam PP No 26 tahun 2008. artinya Perkebunan hanya diizinkan pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) </li></ul></ul><ul><ul><li>(pasal 64 ayat 4 PP 26 2008) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>memiliki factor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat); dan/atau </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan. </li></ul></ul></ul>
  • 10. Perkebunan Dalam Kawasan Lindung <ul><li>Terdapat 353.800 ha Perkebunan berada dalam kawasan lindung </li></ul>
  • 11. Perkebunan Pada kawasan Hutan Produksi Terbatas <ul><li>Terdapat 190.000 ha Perkebunan berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas </li></ul>
  • 12. Perkebunan Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap <ul><li>Terdapat 180.000 ha Perkebunan berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap </li></ul>

×