WONOSOBO Keberpihakan yang Tersendat
<ul><li>Wonosobo </li></ul><ul><li>S atu dari 35 kabupaten di Jawa Tengah, dengan wilayah seluas  98.476  ha, terdiri atas...
<ul><li>Fakta  Ekologis: </li></ul><ul><li>Tahun 1999 luas tanah kosong telah mencapai 9.025 Ha (44,56%) akibat gagalnya r...
<ul><li>Fakta  Eko nomi dan Sosial : </li></ul><ul><li>Pengelolaan hutan negara hanya menyumbang sekitar Rp 450 juta (3,4%...
Basic argument Perda PSDHBM Wonosobo  No. 22/2001
Poin Perubahan No Poin Semula Detil perubahan 1 Pengelola hutan Pengelolaan hutan dilakukan oleh Perhutani  Pengelolaan hu...
milestone
C o n f l i c t
Ringkasan Peristiwa <ul><li>Reformasi : 1998 –  </li></ul><ul><li>Otonomi Daerah : 1999 </li></ul><ul><li>Perhutani – PHBM...
PSDHLT <ul><li>merupakan suatu model pengelolaan kawasan hutan yang didasarkan pada karakteristik dan permasalahan yang di...
FHW <ul><li>Forum Hutan Wonosobo  (FHW) :  kelompok kerja lintas sektoral di tingkat  kabupaten dengan misi menempatkan se...
selesai
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Keberpihakan wonosobo arupa

817

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
817
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Keberpihakan wonosobo arupa

  1. 1. WONOSOBO Keberpihakan yang Tersendat
  2. 2. <ul><li>Wonosobo </li></ul><ul><li>S atu dari 35 kabupaten di Jawa Tengah, dengan wilayah seluas 98.476 ha, terdiri atas 15 Kecamatan, 263 desa, dan 154 (70 %) diantaranya adalah desa hutan dengan jumlah penduduk 495.052 Jiwa ( 70% ) </li></ul><ul><li>Luas Hutan Negara 18.896,42 Ha atau 19,20% </li></ul>Wonosobo
  3. 3. <ul><li>Fakta Ekologis: </li></ul><ul><li>Tahun 1999 luas tanah kosong telah mencapai 9.025 Ha (44,56%) akibat gagalnya rehabilitasi lahan dan maraknya aksi “penjarahan” </li></ul><ul><li>Sering terjadi banjir, tanah longsor dan pendangkalan waduk . Lebih dari 30% wilayah memiliki kemiringan 40 derajat, dengan ketinggian antara 270-2,250 mdpl dan curah hujan relatif tinggi (2,000-3,000 mm/th). </li></ul><ul><li>Akibat erosi dari sepanjang sungai Serayu, sisa umur teknis Waduk Sudirman diperkirakan hanya tinggal 12 – 15 tahun. Pengerukan sedimentasi waduk secara ekonomis akan menelan biaya sebesar Rp 200 milyar / tahun. Waduk Panglima Sudirman di Banjarnegara mengaliri 6.400 hektar sawah, juga menghasilkan energi listrik sebesar 184,5 MW. </li></ul><ul><li>Terletak pada hulu DAS Serayu, posisi Wonosobo sangat penting bagi wilayah lain : Purworejo, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Banyumas , dan Cilacap. </li></ul><ul><ul><li>Terdapat sekitar 20,000 ha lahan kering yang dikelola sebagai hutan rakyat. </li></ul></ul>
  4. 4. <ul><li>Fakta Eko nomi dan Sosial : </li></ul><ul><li>Pengelolaan hutan negara hanya menyumbang sekitar Rp 450 juta (3,4% PAD) dari bagi hasil PBB dan IHH, jumlah yang tidak sebanding dengan nilai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan </li></ul><ul><li>Fakta kemiskinan pa d a hampir seluruh wilayah desa hutan . Peringkat ke miskinan urutan 30 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin mencapai 60% dari total penduduk . PDRB per kapita hanya Rp 1,6 juta ( jauh dari rata-rata nasional sebesar Rp 4,8 juta ) . </li></ul><ul><li>Jumlah penduduk751.416 jiwa dan hampir 60% hidup dari pertanian dan kehutanan. Kepemilikan lahan rata-rata per KK hanya 0,4 h a, sawah 0,12 h a , dan lahan di hutan rakyat 0,29 ha. </li></ul><ul><li>Tingkat pendidikan rendah </li></ul><ul><li>Tingkat pengangguran tinggi </li></ul>
  5. 5. Basic argument Perda PSDHBM Wonosobo No. 22/2001
  6. 6. Poin Perubahan No Poin Semula Detil perubahan 1 Pengelola hutan Pengelolaan hutan dilakukan oleh Perhutani Pengelolaan hutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo bersama kelompok masyarakat yang diberi ijin kelola. 2 Peran serta Masyarakat Masyarakat adalah salah satu pihak dalam kerjasama pengelolaan hutan. Masyarakat tidak berhak menentukan pola dan jenis tanaman pokok. Masyarakat adalah pelaku utama pengelolaan hutan. Masyarakat dapat menentukan pola dan jenis tanaman pokok. 3 Rencana pengelolaan Berdasarkan rencana perusahaan Perhutani yang disusun oleh seksi perencanaan hutan (SPH) Berdasarkan perencanaan secara partisipatif oleh masyarakat 4 Jenis dan pola tananaman Pada suatu kawasan umumya seragam (monokultur) sesuai dengan kelas perusahaan: pinus, mahoni, damar, jati Jenis dan pola tanaman dapat bermacam-macam (muti layer dan multicrop)sesuai hasil perencanaan masyarakat 5 Jangka waktu pengelolaan oleh masyarakat Masyarakat dapat terlibat kegiatan di kawasan hutan selama 2 tahun dan dapat diperpanjang Ijin pengelolaan diberikan selama-lamanya 30 tahun dengan masa evaluasi 6 tahun
  7. 7. milestone
  8. 8. C o n f l i c t
  9. 9. Ringkasan Peristiwa <ul><li>Reformasi : 1998 – </li></ul><ul><li>Otonomi Daerah : 1999 </li></ul><ul><li>Perhutani – PHBM : 2000 </li></ul><ul><li>Tap MPR no. IX/2001 mengenai Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam </li></ul><ul><li>Forum Koordinasi Penanganan Penjarahan dan Penataan Hutan (FKPPPH) : 2001 </li></ul><ul><li>Jeda Lingkungan : Maret – September 2001, Perhutani keluar </li></ul><ul><li>PERDA PSDHBM disyahkan : September 2001 </li></ul><ul><li>Departemen Dalam Negeri dan Komisi III DPRD RI tidak keberatan : Maret 2002 </li></ul><ul><li>Departemen Kehutanan mempersoalkan Perda PSDHBM : Juli 2002 </li></ul><ul><li>Perhutani mengajukan judicial review ke MA </li></ul><ul><li>Departemen Dalam Negeri mengirimkan surat kepada Bupati Wonosobo untuk menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya mengusulkan proses pencabutan kepada DPRD : 24 Oktober 2002 </li></ul><ul><li>NEGOSIASI : Tim Multipihak Wonosobo, Perhutani, dan Dephut </li></ul><ul><li>Kepmendagri No. 9 tahun 2005 yang Membatalkan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat </li></ul><ul><li>PSDHLT : Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari Terintegrasi </li></ul>
  10. 10. PSDHLT <ul><li>merupakan suatu model pengelolaan kawasan hutan yang didasarkan pada karakteristik dan permasalahan yang dihadapi </li></ul><ul><li>Z ona Atas (1500 up) : Dieng, Sindoro, Sumbing  konversi lahan (kentang, tembakau, sayur), pertanian tidak ramah lingkungan (teras memotong, pestisida) </li></ul><ul><li>Zona Bawah : Hutan Produksi  tanah kosong meningkat; Hutan Rakyat  rendah dan labilnya harga kayu – kelestarian hutan rakyat </li></ul>
  11. 11. FHW <ul><li>Forum Hutan Wonosobo (FHW) : kelompok kerja lintas sektoral di tingkat kabupaten dengan misi menempatkan sektor kehutanan sebagai core pembangunan dalam rangka menyelamatkan lingkungan, pengembangan ekonomi, dan kehidupan sosial Masyarakat Desa Hutan (MDH) </li></ul><ul><li>Tugas : (1) Pengembangan konsep Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari Secara Partisipatif dan Terintegrasi di Kabupaten Wonosobo , (2) Komunikasi dan koordinasi yang mendorong sinergis antar sektor dan antar stakeholder, (3) Monitoring dan evaluasi, dan (4) Arbitrase permasalahan-permasalahan kehutanan. </li></ul><ul><li>ANGGOTA : (1) Pemda (Dinas Kehutanan, BAPPEDA, Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Dinas Pertanian, Disperindag, Kantor LH, Dinas Pariwisata, unsur TNI/Polri, unsur Kajari), (2) Perhutani (KPH Kedu Utara, KPH Kedu Selatan, SPH I Pekalongan dan SPH II Jogjakarta), (3) DPRD , (4) Tokoh masyarakat, Tokoh agama , dan (5) Lembaga Swadaya Masyarakat </li></ul>
  12. 12. selesai
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×