Draft rtrwp 2010 2029

3,113 views
2,842 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,113
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
194
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Draft rtrwp 2010 2029

  1. 1. Kepala Bappeda Provinsi Jambi Jambi, 20 Mei 2010
  2. 2. MUATAN POKOK <ul><ul><li>Tujuan, Kebijakan, dan Strategi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Rencana Struktur Ruang; </li></ul></ul><ul><ul><li>Rencana Pola Ruang; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kawasan Strategis; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peran Serta Masyarakat. </li></ul></ul>
  3. 3. TUJUAN RTRWP JAMBI <ul><li>Tujuan: </li></ul><ul><li>Penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan wilayah provinsi yang harmonis, adil, makmur dan sejahtera berbasis kelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan, dengan mengoptimalkan sumberdaya pemerataan antar wilayah dan infrastruktur.   </li></ul><ul><li>RTRWP menjadi pedoman untuk: </li></ul><ul><li>penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; </li></ul><ul><li>penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; </li></ul><ul><li>pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi; </li></ul><ul><li>pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; </li></ul><ul><li>penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; </li></ul><ul><li>penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Kebijakan: </li></ul><ul><li>pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah b arat , t engah dan timur provinsi jambi; </li></ul><ul><li>pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah; </li></ul><ul><li>optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya; </li></ul><ul><li>penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan; </li></ul><ul><li>penetapan kawasan lindung; </li></ul>KEBIJAKAN DAN STRATEGI
  5. 5. Strategi Pencapaian: KEBIJAKAN DAN STRATEGI <ul><li>pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya; </li></ul><ul><li>peningkatan akses kawasan budidaya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer. </li></ul><ul><li>peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN, PKW, dan PKL; </li></ul><ul><li>peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah barat, tengah dan timur melalui pengolahan produk pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan. </li></ul>Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat -Tengah dan Timur Provinsi Jambi. Kebijakan 1:
  6. 6. <ul><li>peningkatan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan; </li></ul><ul><li>Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan; </li></ul><ul><li>peningkatan dan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya; </li></ul><ul><li>peningkatan dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan; </li></ul><ul><li>peningkatan dan pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata. </li></ul>KEBIJAKAN DAN STRATEGI Strategi Pencapaian: Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah. KEBIJAKAN - 2
  7. 7. KEBIJAKAN DAN STRATEGI <ul><li>pengembangan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada; </li></ul><ul><li>pengembangan dan pelestarian kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan; </li></ul><ul><li>pengembangan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif; </li></ul><ul><li>pemanfaatan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan; </li></ul>Strategi Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. KEBIJAKAN 3:
  8. 8. <ul><li>pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju M etropolitan Jambi ; </li></ul><ul><li>pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRWN. </li></ul><ul><li>promosi PKW yang berada pada kawasan andalan yaitu Perkotaan Muara Bungo untuk menjadi PKN; . </li></ul><ul><li>promosi dan penetapan Kota Sungai Penuh, Perkotaan Bangko , Perkotaan Muara Sabak , Perkotaan Muara Tebo dan Perkotaan Sengeti untuk menjadi P KW yang melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, </li></ul><ul><li>penetapan Sanggaran Agung, Siulak Mukai, Muara Tambesi, P elabuhan Dagang, Nipah Panjang, Wiroto Agung, Rantau I kil, Pelawan, Teluk N ilau, Sungai Abang, Batang Sangir, Sungai Okan, Limbur Tembesi, Pauh, Teluk Serdang, Rantau Panjang, Pamenang dan Tempino menjadi PKL untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; </li></ul><ul><li>promosi dan penetapan pusat-pusat kegiatan lainnya di sebelas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi yang memenuhi kriteria pusat kegiatan sebagai PKL. </li></ul>Strategi Pencapaian: KEBIJAKAN DAN STRATEGI Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah. K EBIJAKAN-4:
  9. 9. KEBIJAKAN DAN STRATEGI <ul><li>pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi , Kota Jambi dan Sarolangun. </li></ul><ul><li>mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi. </li></ul><ul><li>sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun. </li></ul>Strateg Pencapaian: Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan. KEBIJAKAN -5:
  10. 10. POLA RUANG EKSISTING PROVINSI JAMBI Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Hutan Lindung Suaka Alam & Cagar Budaya Hutan Produksi Pertanian Luas Hutan Lindung 1 .234.296,2 Ha 24,20% dari Luas Daratan Perkebunan Lainnya (perikanan, pemukiman, dll) Pola RTRWN Pola RTRW Sumatera
  11. 11. ARAHAN RENCANA POLA RUANG PROVINSI JAMBI 1500 – 3000 mdpl 100 - 500 mdpl 0 - 100 mdpl
  12. 12. STRUKTUR RUANG EKSISTING PROVINSI JAMBI: PUSAT KEGIATAN DAN SISTEM JARINGAN Bandara Jalan PKN Kota Jambi Sarolangun PKW Ka. Tungkal Sengeti Ma. Bulian Ma. Bungo Pelabuhan Ma. Tebo PKL Ma. Sabak Merangin S. Penuh
  13. 13. ARAHAN STRUKTUR RUANG PROVINSI JAMBI: PUSAT KEGIATAN DAN SISTEM JARINGAN Jaringan SIS Rel Kereta Api Bandara Jalan PKN Kota Jambi Sarolangun PKW Ka. Tungkal Sengeti Ma. Bulian Ma. Bungo Ma. Tebo PKL Dikaji untuk PKNp Pelabuhan PKWp Ma. Sabak Merangin S. Penuh
  14. 14. KAWASAN STRATEGIS NASIONAL 1 2 3 4
  15. 15. RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI: Dalam Kajian
  16. 17. Kabupaten BUNGO Usulan Perubahan
  17. 18. Kabupaten TEBO Usulan Perubahan
  18. 19. Kabupaten SAROLANGUN Usulan Perubahan
  19. 20. Kabupaten Tanjab Timur Usulan Perubahan
  20. 21. Kabupaten Tanjab Barat Usulan Perubahan
  21. 22. Kabupaten Merangin Usulan Perubahan
  22. 23. Kabupaten Batanghari Usulan Perubahan
  23. 24. Kabupaten Muaro Jambi Usulan Perubahan
  24. 25. <ul><li>Memberikan informasi yang berkaitan dengan daerah yang sedang direncanakan tata ruangnya. </li></ul><ul><li>Memberikan masukan dan/atau saran terhadap substansi tata ruang, balk yang menyangkut struktur ruang maupun pola ruang. </li></ul><ul><li>Menyampaikan usul keberatan atas rencana tata ruang. </li></ul><ul><li>Bantuan pemikiran perencanaan tata ruang. </li></ul><ul><li>Tata cara penyampaian informasi dan masukan dalam tahap perencanaan tata ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. </li></ul>
  25. 26. <ul><li>Berperan aktif dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. </li></ul><ul><li>Berperan aktif dalam pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang. </li></ul><ul><li>Memberikan laporan pemantauan adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana. </li></ul><ul><li>Turut menjaga adanya kepastian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana. </li></ul><ul><li>Tata cara penyampaian laporan adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. </li></ul>
  26. 27. Terima Kasih

×