Your SlideShare is downloading. ×
99111 2-115826256402
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

99111 2-115826256402

153
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
153
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Negara dan Kekuasaan KULIAH 2 NEGARA DAN KEKUASAAN2.1 Negara • Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan- hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. • Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. • Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh Negara sendiri. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan- kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. • Dengan begitu bisa dikatakan bahwa Negara mempunyai dua tugas: 1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. 2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. • Pengendalian ini dilaukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaran pemerintah beserta alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan Negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur; maka dari itu Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan‘12 1 Finny F Basarah Ajar Universitas Mercu Buana
  • 2. Negara dan Kekuasaan semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri.2.1.1 Definisi Negara • Roger H. Soltau: Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. • Harold J. Laski: Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih tinggi dari individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan Negara apabila cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewewnang yang bersifat memaksa dan mengikat. • Max Weber: Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. • Robert M. MacIver: Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuatan memaksa. • Secara umum dapat dikatakan bahwa Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolistis dari keuasaan yang sah.2.1.2 Sifat-sifat Negara • Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada Negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya: 1. Sifat Memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai dan anarki dapat dicegah, maka Negara memiliki sifat memaksa, Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan‘12 2 Finny F Basarah Ajar Universitas Mercu Buana
  • 3. Negara dan Kekuasaan dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dsb. Organisasi dan asosiasi yang lain dari Negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Negara lebih mengikat. Di Negara demokratis sebaiknya paksaan dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi (membujuk). Lagipula pemakaian paksaan secara ketat selain memerlukan organisasi yang ketat juga memerlukan biaya yang tinggi. Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. 2. Sifat Monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. 3. Sifat Mencakup Semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab apabila seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas Negara, maka usaha Negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagipula, manjadi warga Negara tidak berdasarkan kemauan sendiri dan hal ini berbeda dengan asosiai lain di mana keanggotaan bersifat sukarela.2.1.3 Unsur-unsur Negara • Negara memiliki beberapa unusr sbb.: 1. Wilayah. Setiap Negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan Negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekitarnya dan angkasa di atasnya. Dalam mempelajari wilayah suatu Negara perlu diperhatikan beberapa variabel, antara lain besar kecilnya suatu Negara. Menurut hukum Internasinal, maka berdasarkan prinsip “the sovereign equality of nations”, semua Negara sama martabatnya, namun dalam kenyataannya, Negara Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan‘12 3 Finny F Basarah Ajar Universitas Mercu Buana
  • 4. Negara dan Kekuasaan kecil sering mengalami kesukaran untuk mempertahankan kedaulatannya, palagi apabila tetangganya adalah Negara besar. Di sisi lain, terdapat Negara yang luas wilayahnya menghadapi bermacam-macam masalah, apalagi jika mencakup berbagai suku bangsa, ras, dan agama. Indonesia sendiri mempelopori gagasan Wawasan Nusantara, bahwa semua perairan antara pulau-pulau beserta selat dan muara sungai dianggap perairan pedalaman (internal waters), di mana kedaulatan Indonesia berlaku sepenuhnya. 2. Penduduk. Setiap Negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan Negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk, maka perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme. Dalam hubungannya antara dua Negara yang kira-kira sama tingkat industrinya, Negara yang sedikit penduduknya sering lebih lemah kedudukannya daripada Negara yang banyak penduduknya. Sebaliknya, Negara yang padat pendududuknya menghadapi persoalan bagaimana menyediakan fasilitas yang cukup sehingga rakyatnya dapat hidup secara layak. Penduduk dalam suatu Negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Perbedaan ini tampak misalnya dalam kebudayaannya, nilai-nilai politik atau identitas nasionalnya. Kesamaan dalam sejarah perkembangannya, kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan suku bangsa dan kesamaan agama merupakan faktor-faktor yang mendorong ke arah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat. Dasar dari suatu Negara terutama bersifat psikologis, yang dinamakan Nasionalisme. Nasionalsme sendiri merupakan suatu perasaan subjektif pada sekolompok manusia bahwa mereka merupakan satu bangsa dan bahwa cita-cita serta aspirasi mereka bersama hanya dapat tercapai apabila mereka tergabung dalam satu Negara (nation). Ernest Renan: Pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa atau kesamaan suku bangsa, Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan‘12 4 Finny F Basarah Ajar Universitas Mercu Buana
  • 5. Negara dan Kekuasaan akan tetapi tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan keinginan untuk mencapainya lagi di masa depan. 3. Pemerintah. Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan- keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama Negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara. Bermacam-macam kebijaksanaan ke arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakan sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah mencakup hanya sebagian kecil daripadanya. Ia sering berubah, sedangkan Negara terus bertahan (kecuali apabila dicaplok oleh Negara lain). Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legistaif, eksekutif, dan yudikatif. 4. Kedaulatan. Kedautalan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan malaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturannya (kedaulatan ke dalam – internal sovereignty). Di samping itu Negara mempertahankan kemerdekannya terhadap serangan- serangan dari Negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar (external sovereignty). Untuk itu Negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya. Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridus, dan onsep kedaulatan I I tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik. Kadaulatan yang bersifat mutlak sebenarnya tidak ada, sebab pemimpin kenegaraan selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor- faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara mutlak. Apalagi apabila menghadapi masalah dalam hubungan Internasional; perjanjian-perjanjian Internasional pada dasarnya membatasi kedaulatan suatu Negara. Kedaulatan umumnya Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan‘12 5 Finny F Basarah Ajar Universitas Mercu Buana
  • 6. Negara dan Kekuasaan dianggap tidak dapat dibagi-bagi, tetapi di dalam Negara federal sebenarnya kekuasaan dibagi antara Negara dan Negara-negara bagian.2.1.4 Tujuan dan Fungsi Negara • Roger H. Soltau: Tujuan Negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. • Harold J. Laski: Tujuan Negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. • Setiap Negara menyelanggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu: 1. Melaksanakan penertiban (law and order); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka Negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa Negara bertindak sebagai “stabilitator” 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan; untuk menjaga kemugkinan serangan dari luar. Untuk itu Negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. 4. Menegakkan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. • Charles E. Merriam menyebutkan lima fungsi Negara, yaitu: 1. Keamanan ekstern 2. Ketertiban intern 3. Keadilan 4. Kesejahteraan umum 5. Kebebasan • Keselurugan fungsi Negara diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.2.1.5 Teori Asal-Usul Negara Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan‘12 6 Finny F Basarah Ajar Universitas Mercu Buana
  • 7. Negara dan Kekuasaan − Terdapat 8 (delapan) teori mengenai terbentuknya Negara, yaitu: 1. Teori Perjanjian Masyarakat. − Masyarakat mengadakan kesepakatan untuk mendirikan suatu Negara. − Thomas Hobbes mengemukakan “pactum subjectionis”, bahwa dengan kesepakatan membentuk Negara, rakyat menyerahkan semua hal mereka secara alamiah (sebelum adanya Negara), untuk diatur sepenuhnya oleh kekuasaan Negara. − John Locke mengemukakan adanya “pactum unionis” dan “pactum subjectionis”, bahwa sebagian besar (mayoritas) anggota suatu masyarakat membentuk persatuan (union) dahulu, baru kemudian anggota masyarakat menjadi kawula (subject) negara. − J.J. Rosseau mengemukakan “pactum unions”, yaitu suatu perjanjian atau kesepakatan untuk membentuk Negara, tetapi bukan sekaligus berarti menyerahkan hak masing- masing orang untuk diatur oleh Negara. Justru rakyat yang memilih wakil-wakilnya, serta menyusun aparatur pemerintah. Pemerintah hanya “simply and solely a commission, an employment, in which the rules, more officials the sovereign, exercise in their own name the power of which it makes them depositories”. 2. Teori Pengalihan Hak − Merupakan hak yang diperoleh setelah pihak lain melepas atau membiarkan berlakunya hak itu. − Pengalihan hak untuk membentuk Negara serta memegang kekuasaan dapat berupa pengalihan atau pendelegasian dari rakyat yang (akan) menjadi kawula Negara, dapat berupa pengalihan hak Negara atau penguasa sebelumnya. Umumnya pengalihan hak ini tepat diterapkan untuk mengkaji terbentuknya Negara monarkis. Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan‘12 7 Finny F Basarah Ajar Universitas Mercu Buana
  • 8. Negara dan Kekuasaan Tetapi, dengan sedikit modifikasi, dapat dianalogikan kepada pembentukan Negara sebagai hasil revolusi. 3. Teori Penaklukan − Teori ini erat kaitannya dengan doktrin “Kekuatan Menimbulkan Hak” (Might Makes Right). Bahwa pihak atau kelompok yang kuat, menaklukan pihak atau kelompok lainnya, lalu mendirikan Negara. Pembuktian serta penggunaan kekuatan berlaku sebagai dasar (raison d’ etre) terbentuknya Negara. 4. Teori Organis − Selain sebagai teori mengenai asal-usul atau dasar terbentuknya Negara, juga sebagai teori hakikat Negara. − Negara adalah suatu organisme. Negara lahir sebagaimana analogi kelahiran makhluk hidup lainnya. Jika ada embrionya, maka perlahan-lahan berkembang menjadi Negara. Teori organis mengenai lahirnya Negara dapat dianalogikan dengan teori historis atau teori evolusi, bahwa Negara tumbuh sebagai hasil suatu evolusi. 5. Teori Ketuhanan − Bahwa kekuasaan atas Negara dan terbentuknya Negara adalah karena hak-hak yang dikaruniakan oleh Tuhan. 6. Teori Garis Kekeluargaan (Patriarkhal, Matriarkhal) − Bahwa Negara dapat terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar dan kemudian bersatu membentuk Negara. − Adakalanya garis kekeluargaan berdasarkan garis ayah (patriarkhal), adakalanya garis ibu (matriarkhal). − Teori ini disebut juga teori perkembangan suku. Orang- orang yang mempunyai hubungan darah (kekeluargaan) Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan‘12 8 Finny F Basarah Ajar Universitas Mercu Buana
  • 9. Negara dan Kekuasaan berkembang menjadi suatu suku (tribe), lalu berkembang lagi sehingga membentuk suatu Negara. 7. Teori Metafisis − Bahwa Negara ada, lahir, dan terbentuk karena memang seharusnya ada. Negara adalah kesatuan supra-natural, terbentuknya pun karena dorongan supra-natural atau metafisis. 8. Teori Alamiah − Bahwa Negara terbentuk karena kodrat alamiah manusia. Sebagai “zoon politicon”, manusia membutuhkan adanya Negara. Sehubungan dengan kebutuhan alamiah inilah, maka dibentuk Negara.2.2 Kekuasaan • Kekuasaan adalah kemampuan seeseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Gejala kekuasaan ini adalah gejala yang lumrah terdapat dalam setiap masyarakat, dalam semua bentuk hidup bersama. • Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (relationship), dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah (the tuler and the ruled); satu pihak yang memberi perintah, satu pihak yang memenuhi perintah. Tidak ada persamaan martabat, selalu yang satu lebih tinggi daripada yang lain dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan kekuasaan. Paksaan tidak selalu perlu dipakai secara gamblang, tetapi adanya kemungkinan paksaan itu dipakai, sering sudah cukup. • Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk memengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan politik Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan‘12 9 Finny F Basarah Ajar Universitas Mercu Buana
  • 10. Negara dan Kekuasaan tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk memengaruhi tindakan dan aktivitas Negara di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif. • Suatu kekuasaan politik tidaklah mungkin terjadi tanpa penggunaan kekuasaan (machtsuitoefening). Kekuasaan itu harus digunakan dan harus dijalankan. Apabila penggunaan kekuasaan itu berjalan dengan efektif, hal ini dapat disebut sebagai penguasaan/pengendalian. Dengan sendirinya untuk menggunakan kekuasaan politik yang ada, harus ada penguasa, yaitu pelaku yang memegang kekuasaan, dan harus ada alat/sarana kekuasaan (machtsmiddelen) agar penggunaan kekuasaan itu dapat dilakukan dengan baik. • Ossip K. Flechtheim membedakan dua macam kekuasaan politik, yaitu: 1. Bagian dari kekuasaan sosial yang khususnya terwujud dalam lembaga Negara (kekuasaan Negara atau state power), seperti lembaga-lembaga pemerintahan. 2. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada Negara.DAFTAR PUSTAKABudiharjo. Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.Rudy, May. 2011. Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya. Bandung: PT Revika Aditama Kapita Selekta Ilmu Sosial Pusat Pengembangan Bahan‘12 10 Finny F Basarah Ajar Universitas Mercu Buana