• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Politik hukum agraria
 

Politik hukum agraria

on

  • 474 views

 

Statistics

Views

Total Views
474
Views on SlideShare
474
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Politik hukum agraria Politik hukum agraria Document Transcript

    • Tugas Makalah PERIMBANGAN PEMBAGIAN HASIL SUMBER DAYA ALAM Antara PUSAT Dan DAERAH (Makalah ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Agraria) Dosen Pengampu : Anne Permatasari S.IP, M.Si Oleh : Nama : Canang Bagus Prahara Umpu No. Mhs : 98520164 JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKRTA 2003
    • Perimbangan Pembagian Hasil Sumber Daya Alam antara Pusat dan Daerah 1. Pendahuluan Peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian pada masa krisis sangat dominan. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian agar dapat kembali ke posisi sebelum krisis karena sektor swasta belum dapat berperan secara optimal. Dalam masa krisis, alokasi pengeluaran pemerintah meningkat cukup tajam guna mengakomodasikan berbagai program untuk mengatasi krisis, seperti kebijakan subsidi, perlindungan terhadap masyarakat miskin yang terkena dampak krisis, dan pemberian stimulus fiskal terutama untuk membantu pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Namun, upaya pemulihan dan perlindungan terhadap masyarakat tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal berkaitan dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi pada sisi penerimaan negara dan pembiayaan anggaran. Pemerintah tetap melakukan ekspansi fiskal untuk melanjutkan program pemulihan ekonomi. Namun secara bersamaan tetap berupaya menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran, yaitu melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan dan penajaman prioritas pengeluaran. Agar dapat memperoleh ruang gerak yang lebih besar dalam melaksanakan program-program pemulihan, pemerintah juga melakukan negosiasi
    • ulang (rescheduling) dan percepatan restrukturisasi utang luar negeri sesuai dengan kemampuan keuangan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan.1 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2002 disusun di tengah-tengah munculnya rasa optimisme yang tinggi terhadap prospek dan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional,seiring dengan mulai tumbuhnya kembali kepercayaan masyarakat dan para pelaku pasar, baik di dalam maupun di luar negeri terhadap terbentuknya pemerintahan baru yang dipilih melalui proses yang demokratisdan konstitusional. Momentum yang cukup kondusif tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempercepat proses penyelamatandari krisis multi dimensional yang berkepanjangan. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan RAPBN 2002. Di samping itu, penyusunan RAPBN 2002 juga mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan negara, belanja negara, defisit APBN, dan pembiayaan anggaran dalam tahun anggaran berjalan (2001) dan pola kecenderungan dalam beberapa tahun sebelumnya. Perkembangan tahun 2001 digunakan sebagai landasan dalam membuat estimasi dasar (base-line-projections) berbagai besaran RAPBN 2002. Pertimbangan lainnya yang juga menjadi dasar penyusunan RAPBN 2002 adalah berbagai kebijakan strategis di bidang fiskal, serta program-program dan sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana digariskan dalam GBHN 1999-2004 dan Propenas 2000-2004. Dalam tahun 2002, kebijakan keuangan negara diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability) dengan tetap mengupayakan pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan 1 Jimmi Mohammad Ibrahim, “ Prospek Otonomi Daerah”, Dahar Prize, Semarang, 1991, hal. 44
    • negara guna mendukung proses pemulihan ekonomi, serta memantapkan proses desentralisasi dengan tetap mengupayakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah sesuai azas keadilan, sepadan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah pusat kepada daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menunjang terwujudnya fiscal sustainability, ada dua langkah strategis yang harus dijabarkan dalam penyusunan RAPBN 2002, yaitu : Pertama, mengupayakan penurunan secara significant volume dan rasio defisit anggaran negara terhadap PDB minimal sama atau lebih rendah dari sasaran tahun 2001 yang ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah APBN (medium-term-budget) seperti tertuang dalam Propenas. Kedua, menurunkan rasio stock utang pemerintah, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri terhadap PDB (debt-to-GDP-ratio). Pada akhir tahun 2002, diharapkan rasio utang pemerintah mencapai 72 persen terhadap PDB, dengan rasio utang luar negeri sekitar 36,9 persen terhadap PDB. Untuk itu dipersiapkan langkah-langkah guna meningkatkan pendapatan negara, mengendalikan belanja negara, dan mengoptimalkan pilihan pembiayaan defisit anggaran negara.2 Penetapan besaran-besaran RAPBN 2002 juga berpedoman pada sasaran yang tertuang dalam Propenas untuk tahun 2002, dan kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2002, yang antara lain menyepakati target defisit anggaran 2-3 persen 2 Suara Merdeka, Sabtu, 13 Oktober 2001
    • terhadap PDB, dan kenaikan harga BBM dalam negeri rata-rata tertimbang 30 persen mulai Januari 2002. Secara garis besar RAPBN 2002 direncanakan sebagai berikut. Dengan berlakunya UU no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berasal dari pendayagunaan sumber daya alam (SDA), maka SDA menjadi tumpuan daerah untuk memperoleh dana dalam mengelola rumah tangganya. Dari segi perlindungan terhadap lingkungan tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan, karena ini berarti daerah dapat mengeksploitasi SDA sebanyak- banyaknya demi meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah). Diketahui bahwa SDA dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu :3 1. SDA yang tidak pernah habis, bersifat permanen dan tidak dapat diproduksi oleh manusia, perpetual resources, seperti : sinar matahari, angin, gelombang. 2. SDA yang tidak dapat diperbaharui, non-renewable resources, seperti : minyak, gas alam, uranium, batu bara dll. 3. SDA yang dapat diperbaharui, renewable resources, seperti : hutan Oleh karena SDA menjadi tumpuan utama daerah, maka langkah-langkah antisipatif perlu dilakukan dengan mengetahui :4 1. Komitmen pengambil keputusan di daerah. 2. Kemampuan teknis untuk menentukan potensi dan masalah pendaya gunaan SDA melalui : a. Inventarisasi dan evaluasi berbagai jenis SDA yang tersedia. 3 Warsito Utomo,”Menyikapi Era Otonomi Daerah”, Insist Press, Yogyakarta, 2000, Hal 34-55. 4 Nur Fauzi dan R. Yanto Zakaria, “Mensiasati Otonomi Daerah”, KPA bekerjasama dengan Insist Press, Jogjakarta, 2000, Bab I, hal 5-6.
    • b. Pelaksanaan berbagai kajian dalam menentukan pilihan yang didasarkan pada pertimbangan pertumbuhan ekonomi, ketahanan sosial dan kerentanan ekologi serta pertimbangan antar generasi secara berkelanjutan. Selain itu sumber daya manusia (SDM) di propinsi, kabupaten/kota yang pada umumnya kurang memadai dari segi wawasan, pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan, pengendalian, pencemaran dan rehabilitasi SDA juga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Selanjutnya dengan pemberlakuan UU No.22/1999 ini juga dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah yaitu misalnya antara daerah hulu yang harus melakukan konservasi hutan dalam rangka kesinambungan kuantitas sumber daya air dan daerah hilir sebagai pengguna dan dapat mengeksploitasi SDAnya. Menghadapi berbagai tantangan dan kendala diatas maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :5 1. Mempertegas komitmen untuk memberdayakan lembaga lingkungan di kabupaten dan kota, dari sisi masalah lingkungan yang mendesak, penetapan prioritas program, lembaga Bapedalda, SDM dan mitra lingkungan. Pembentukan Bapedalda di Kabupaten dan Kota yang belum memiliki lembaga tersebut. 2. Penguatan kelembagaan di tingkat propinsi, regional dan pusat dengan peran sebagai mitra kerjasama dalam pengelolaan lingkungan. 5 Andi Malaranggeng,”Otonomi Daerah Persepektif Teoritis dan praktis”, BIGRAF Publishing, 2001, hal 132.
    • 3. Penguatan fungsi Bapedal Regional sebagai penterjemah kebijaksanaan nasional dan bertindak sebagai mentor teknis lingkungan dan kepanjangan tangan dari Bapedal Daerah. 4. Bapedal Pusat berfungsi sebagai lembaga penyusun kebijaksanaan teknis pengendalian dampak lingkungan makro dan penetapan berbagai baku mutu dan standar lingkungan nasional. 5. Perlunya pendorongan Bapedal ke daerah dalam hal : a. Penyusunan profil lingkungan. b. Pemilihan program lingkungan. c. Rancangan program peningkatan kelembagaan. d. Pengembangan SDM. e. Pelaksanaan program kemitraan. f. Pengembangan informasi.
    • II. Pembahasan TAP MPR Nomor Tahun 1998 tentang " Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" khususnya pasal 5 menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah berhak memanfaatkan sumber daya nasional dan bertanggung jawab atas kelestarian hidup"6 Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 kini semakin sarat dengan muatan ketatanegaraan, politik sosial budaya, ekonomi, dan administrasi negara secara keseluruhan. Permasalahan ini sebenarnya hanyalah refleksi dari pembagian kekuasaan antara instansi baik pusat maupun daerah, oleh karena itu beberapa hal penting harus diperhatikan dalam kebijaksanaan perirnbangan keuangan pusat dan daerah, ialah :7 1. Memberikan otonomi daerah yang lebih luas, dalam arti daerah otonom diberi kebebasan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas pengambilan keputusan disektor publik. 2. Ketersediaan sumber-sumber penerimaan daerah otonom yang memadai untuk menjalankan fungsinya. 3. Equiti, alokasi bantuan pusat meskipun bervariasi, tetapi mencerminkan kebutuhan fiskal (fiscal-needs) antar daerah otonom, sehingga porsi alokasi 6 Mashuri Maschab dkk, “Identifikasi Masalah Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979”, (Laporan Penelitian), FISIPOL, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bekerjasama dengan Balitbang, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1992, hal 38. 7 Ibid, hal 58.
    • bantuan pusat merupakan kebalikan (inverse) dari kemampuan masing-masing daerah dalam menggali PAD nya 4. Bantuan pusat harus menjamin kepastian ketersediaan dananya bagi daerah otonom (predeternined). 5. Netralitas, alokasi bantuan pusat harus netral terhadap pilihan alokasi penggunaan dana untuk berbagai sektor yang diinginkan oleh daerah otonom. 6. Kesadaran, formula pembagian bantuan pusat kepada daerah otonom (hindari kriteria pembagian yang ambigous dan tidak operasional). 7. Insentif, disain bantuan pusat harus mampu memberikan insentif kepada daerah otonom untuk melakukan efisiensi ekonomi dalam menentukan pelayanan sektor publik. 8. Memberikan kebebasan akuntabilitas di tingkat daerah otonom, antara lain, dengan menempatkan DPRD sebagai lembaga yang mengawasi dan memberi amanat kepada Gubernur, Bupati dan Wahkota dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. 9. Kewenangan daerah otonom dalam jangka panjang secara bertahap diarahkan akan mencakup semua kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional dan kebijakan strategi nasional dalam penyelenggaraan pemerintah (terutama mencakup perumusan kebijakan, pengadilan pembangunan sektoral dan nasional, dan kebijakan standarisasi nasional)
    • Disamping hal-hal tersebut bahwa pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, yaitu : 1. Meningkatkan efisiensi pelayanan sektor publik (inter-jurisdictional spillovers). 2. Mengoreksi ketimpangan fiskal, baik vertikal fiscal imbalance horizontal fiscal imbalance. 3. Pencapaian standar pelayanan yang minimum. Implikasi langsung fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk membiayai tanggung jawabnya tersebut, kepada daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan, baik melalui pemberian kewenangan dalam pemungutan pajak/retribusi, sistem transfer, dan pemberian kewenangan untuk melakukan pinjaman. Sistem pembiayaan tersebut merupakan langkah maju bila dibandingkan dengan pengaturan-pengaturan yang sebelumnya berlaku. Dengan kebijaksanaan tersebut sistem pembiayaan daerah menjadi sangat jelas.8 Dalam hal ini, kepada daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 dan telah disempurnakan dengan UU No.34 Tahun 2000 yang lebih mencerminkan keleluasaan kepada daerah. Dengan UU No.34 Tahun 1999 tersebut, daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk memungut pajak selain yang ditetapkan UU yang tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Demikian juga dengan propinsi juga diberikan kewenangan untuk memungut retribusi.9 8 Kaho, Josef Riwu,”Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia”, Rajawali, Jakarta, 1991, hal 45 9 Ibid, hal 75.
    • Sementara itu, implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan, ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran dari pajak dan retribusi tersebut dan dengan melihat kenyataan bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerimaan pajak yang dibagihasilkan yaitu pajak penghasilan perorangan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), sedangkan penerimaan sumber daya alam (SDA) yang dibagi hasilkan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.10 Dana bagi hasil dimaksud diakui akan menyebabkan variasi antar daerah, karena didasarkan atas daerah penghasil sehingga hanya menguntungkan daerah- daerah tertentu. Namun demikian, variasi antar daerah tersebut dapat diantisipasi melalui DAU yang diberikan dan didesain dengan mempertimbangkan sisi kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah. Dengan kata lain, DAU ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga semua daerah mempunyai kemampuan yang relatif sama untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya. Aspek keadilan dan pemerataan dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah dapat ditinjau dari berbagai sudut. Fakta yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar daerah propinsi (12 daerah) hanya marnpu rnembiayai kebutuhan pengeluaran dari penerimaan yang berasal PAD kurang dari 10%. Keadaan ini seolah- olah kurang sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah yang memberikan tanggung 10 Fauzi, Gamawan,“Konsep Pemikiran tentang Pemerintahan Terendah Yang Otonom di Sumatera Barat”, Makalah, Seminar Sehari tentang Pemberdayaan Pemerintah Terendah dalam Menyongsong Otonomi Daerah, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya (P3SD), Padang 13 Maret 1999.
    • jawab yang sangat besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah. Sementara itu, kebijakan pemberian kewenangan kepada daerah yang terbatas dalam perpajakan di satu sisi, dapat dibenarkan mengingat perbedaan yang sangat besar antar daerah dalam kapasitas fiskal (basis pajak). Di sisi lain sistem perpajakan pusat (PPN) tidak memberikan peluang kepada daerah untuk memungut pajak lain karena selalu terbentur dengan adanya pajak ganda (tumpang tindih). Diakui bahwa dengan kondisi saat ini dimana perkembangan ekonomi antar daerah sangat timpang, pemberian kewenangan yang besar kepada daerah dalam perpajakan akan semakin memperbesar ketimpangan antar daerah. Sementara itu, dengan pemberian kewenangan tersebut kemampuan pusat dalam melakukan pemerataan antar daerah menjadi sangat terbatas. Implikasi langsung fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk membiayai tanggung jawabnya tersebut, kepada daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan, baik melalui pemberian kewenangan dalam pemungutan pajak/retribusi, sistem transfer, dan pemberian kewenangan untuk melakukan pinjaman. Perlu kiranya diingat bahwa pemberian kewenangan kepada daerah dalam perpajakan (tax assignment), tidak selalu dapat disesuaikan dengan pemberian kewenangan dalam tanggung jawab pengeluaran (expenditure assignment). Artinya, kebutuhan pengeluaran daerah tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari pajak daerah atau dari PAD. Pemberian kewenangan untuk memungut pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umurn, juga mempertimbangkan
    • ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah, karena pajak daerah yang baik akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam pembiayaan pengeluaran. Selanjutnya, untuk mengakomodasikan isu keadilan dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah, pemerintah telah menetapkan kebijakan penyaluran dana bagian daerah dari berbagai penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dibagihasilkan. Hal ini menjadi penting karena sebagian penerimaan tersebut akan dikembalikan lagi ke daerah tempat dimana daerah tersebut merupakan potensi penerimaan perpajakan dan potensi daerah penghasil dari penerimaan SDA.11 Namun demikian dana bagi hasil yang sebenarnya ditujukan untuk menunjang proses keadilan dalam distribusi pendapatan sesuai dengan potensi daerah, justru menyebabkan disparitas yang cukup tinggi antar daerah karena tidak semua daerah mempunyai potensi penerimaan dari SDA yang demikian tinggi dibandingkan daerah lainnya. Maka pemerintah melakukan kebijakan transfer dana kepada daerah melalui APBN untuk mengatasi disparitas dimaksud dengan Dana Alokasi Umum (DAU).12 Pelaksanaan transfer dana dari pusat ke daerah yang ada di Indonesia dilakukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan atas berbagai pertimbangan sebagai berikut :13 1. Mengatasi ketimpangan fiskal vertikal Di banyak negara, pemerintah pusat menguasai sebagian besar sumber-sumber penerimaan (pajak) utama negara yang bersangkutan. Jadi, pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber-sumber, penerimaan negara, atau hanya 11 Syaukani, dkk, “Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal 65. 12 Kaho, Josef Riwu, “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pungutan Retribusi Daerah”, Jurnal Ilmu Politik, Volume II, Gramedia, Jakarta, 1987, hal 40. 13 Ibid, hal 77.
    • berwenang untuk memungut pajak-pajak yang besar penerimaannya relatif kurang signifikan. Kekurangan sumber penerimaan daerah relatif terhadap kewajibannya ini akan menyebabkan dibutuhkannya transfer dana dari pemerintah pusat. 2. Mengatasi ketimpangan fiskal horizontal Kenyataan empirik diberbagai negara menunjukkan bahwa kapasitas atau kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi kekayaan sumber daya alam daerah, atau tinggi rendahnya intensitas kegiatan ekonomi daerah. Ini semua berimplikasi kepada besar tidaknya basis pajak di daerah-daerah bersangkutan. Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah- daerah juga sangat bervariasi dalam pelaksanaan berbagai fungsi dan pelayanan publik. Ada daerah-daerah dengan penduduk miskin, penduduk lanjut usia, dan anak-anak serta remaja, yang tinggi proporsinya. Ada pula daerah-daerah yang berbentuk kepulauan luas, dimana sarana-prasarana transportasi dan infrastruktur lainnya masih belum memadai. Sementara di lain pihak ada daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar namun sarana dan prasarananya sudah lengkap. Ini mencerminkan tinggi-rendahnya kebutuhan fiskal (fiscal needs) dari daerah-daerah bersangkutan. Membandingkan kebutuhan fiskal ini dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) tersebut di atas, maka dapat dihitung kesenjangan (gap) dari masing-masing daerah, yang seyogianya ditutupi lewat transfer dari pemerintah pusat. 3. Kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum disetiap daerah.
    • Daerah-daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan, bantuan (subsidi) agar dapat mencapai standar pelayanan minimum. Jika dikaitkan dengan Postulat Musgrave (1983) yang menyatakan bahwa peran redistributif (pemerataan) dan sektor publik akan lebih efektif dan cocok jika dijalankan oleh pemerintah pusat, maka penetapan standar pelayanan minimum disetiap daerahpun akan lebih bisa dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah pusat14 . 4. Untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik (inter-jurisdictional spill-over effects). Beberapa jenis pelayanan publik di satu wilayah memiliki “efek menyebar” (atau eksternalitas) ke wilayah-wilayah lainya. Sebagai misal : pendidikan tinggi (universitas), pemadam kebakaran, jalan raya penghubung antar daerah, sistem pengendali polusi (udara dan air), dan rumah sakit daerah. Namun tanpa adanya manfaat (dalam bentuk pendapatan) yang berarti dari proyek-proyek serupa diatas, biasanya pemerintah daerah enggan untuk berinvestasi di sini. Oleh karena itulah, pemerintah pusat perlu untuk memberikan semacam insentif ataupun menyerahkan sumber-sumber keuangan agar pelayanan-pelayanan publik demikian dapat terpenuhi di daerah. 5. Usaha menjaga stabilitas Alasan terakhir dan perlunya dana transfer yang jarang dikemukan adalah untuk mencapai tujuan stabilisasi dari pemerintah pusat. Transfer dana dapat ditingkatkan oleh pemerintah ketika aktivitas perekonomian sedang lesu. Disaat lain, bisa saja dana transfer ke daerah dikurangi manakala perekonomian booming. Transfer untuk dana-dana pembangunan (capacity grants) merupakan 14 Postulat Musgrave, “Menata Otonomi yang Dewasa”,Graffiti Press, Jakarta, 1983, hal 54
    • instrumen yang cocok untuk tujuan ini. Namun kecermatan dalam mengkalkulasi amat berakibat merusak atau bertentangan dengan alasan-alasan sebelumnya diatas. Jadi, secara prinsip tujuan umum dari transfer dana pemerintah pusat adalah untuk : 1. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal. 2. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal. 3. Menginternalisasikan sebagian atau seluruh timpahan manfaat (atau biaya) kepada daerah yang menerima limpahan manfaat atau menimbulkan biaya tersebut. Selain ketiga hal di atas, kerap pula dikemukan bahwa pertimbangan pemberian transfer pusat adalah untuk menjamin tetap baiknya kinerja fiskal pemerintah daerah. Artinya, transfer ini dimaksudkan agar pemerintah daerah untuk secara insentif menggali sumber-sumber penerimaan (sesuai dengan kriteria yang berlaku), sehingga hasil yang diperoleh menyamai (bahkan melebihi) kapasitasnya. Dengan kata lain, transfer ini dimaksudkan sebagai “sarana edukasi” bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan mendapat transfer jika upayanya dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang menjadi kewenangannya sama atau melebihi kapasitasnya. Sementara daerah tidak akan mendapat transfer apabila upayanya menghasilkan penerimaan yang lebih rendah dari kapasitas fiskalnya. UU No. 22/1999 tentang "Pemerintah Daerah" dan UU No. 25 /1999 tentang "Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah". Pemerintah Pusat menempatkan diri sebagai Pembina dan Pengawas atas penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai pembina, Pemerintah Pusat harus memberdayakan daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
    • 1. Persepsi dan komitmen pada tingkat pimpinan di kalangan pemerintah maupun swasta masih berbeda. 2. Koordinasi antar sektor di Pusat dan Daerah masih lemah. 3. Kurang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penanganan program. 4. Kualitas sumber daya manusia masih terbatas. 5. Pendanaan dan prasarana serta sarana kerja untuk operasional masih sangat terbatas. 6. Penegakkan hukum oleh Pemerintah Daerah masih lemah. Berdasarkan UU No. 22/1999, Propinsi tidak membawahkan daerah Kabupaten/ Kota, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerjasama dan atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten/ Kota dalam kedudukannya masing-masing sebagai daerah otonom. Perlu direview kembali mekanisme hubungan kerja dalam pengelolaan lingkungan hidup antara Pemerintah dan Daerah yang ada selama ini. Termasuk review tata hubungan kerja dalam pemanfaatan bantuan/pinjaman luar negeri di bidang pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat disusun sutu konsep mekanisme hubungan kerja antara Pemerintah, daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota dengan suatu paradigma baru.
    • III. Kesimpulan Berdasarkan PP No. 25/2000, ada peluang untuk tidak terakomodasinya kepentingan lingkungan suatu Kabupaten/ Kota dari adanya sebaran dampak suatu kegiatan di kabupaten/ Kota lainnya, sehingga memicu konflik antar daerah bahkan antar Propinsi. Untuk itu maka langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi permasalahan tersebut diatas adalah :15 1. Pemerintah tetap membuat pedoman teknis sebagai acuan bagi daerah untuk menyusun pedoman sejenis yang berlaku didaerahnya seperti halnya pedoman baku mutu. 2. Keanggotaan Komisi AMDAL Daerah Kabupaten/ Kota melibatkan wakil dari Kabupaten/kota lainnya yang daerahnya potensial terkena dampak sebagai anggota. 3. Komisi penilai AMDAL Daerah Kabupaten/Kota yang berwenang menilai AMDAL suatui kegiatan yang potensi dampaknya melintasi Kabupaten/ Kota lainnya bersepakat dengan Komisi Penilai AMDAL Daerah menyerahkan kewenangan penilaiannya kepada Komisi Penilai AMDAL Propinsi, dengan kesepakatan bahwa hasil penilaian tersebut bersifat mengikat pada pilihan-pilihan keputusan perizinan di Kabupaten/Kota bersangkutan. Dalam rangka peningkatan hasil guna dan daya guna pengelolaan lingkungan hidup daerah pada era otonomi daerah, maka agar pelaksanaan nyata dan bertanggung jawab sesuai UU No. 22/1999, maka beberapa kebijaksanaan Pembangunan 15 Gie, The Liang,”Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia, Suatu Analisa tentang Masalah-Masalah Desentralisasi dan Cara-Cara Penyelesaiannya”, (Jilid II), Gunung Agung, Jakarta, 1967.
    • Lingkungan Hidup yang ditempuh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Pengembangan Wilayah Pembangunan Pengembangan didasarkan pada kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungannya, dengan kata lain, implementasi kebijakan penataan ruang wilayah yang berwawasan lingkungan. Pengembangan wilayah diarahkan pada pemanfaatan ruang secara efisien dengan tetap memenuhi kaidah pola tata ruang nasional dan daerah, serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 2. Konservasi Keanekaragaman Hayati Dan Non Hayati Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan non hayati. 3. Rehabilitasi Lingkungan Rehabilitasi lingkungan lebih ditekankan pada pendekatan secara terintegrasi misalnya antara daerah aliran sungai dengan kawasan pesisir dibawahnya. Hal ini dimaksudkan agar rehabilitasi dapat lebih efektif dalam meningkatkan perlindungan ekosistem antara daratan, kawasan pesisir dan lautan sebagai suatu kesatuan ekosistem. 4. Pengurangan, Pengelolaan dan Penanggulangan Limbah Peningkatan pengelolaan dan penanggulangan berbagai limbah yang langsung dibuang ke lingkungan melalui upaya pencegahan yang diterapkan di seluruh sektor kegiatan. Sedangkan pengurangan limbah akan terus didorong untuk menjadi salah satu prioritas dalam pencapaian efisiensi produksi di berbagai bidang, misalnya industri, perumahan dsb.
    • 5. Pengembangan Kelembagaan Pengembangan kelembagan mencakup peningkatan kemampuan manajemen, penyediaan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pembentukan dan penguatan kelembagaan BAPEDALDA perlu didukung agar masalah pengendalian dampak lingkungan dapat ditangani dengan baik. Untuk itu maka perlu diadakan penataan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah sehingga permasalahan lingkungan hidup dapat ditangani secara lebih dini, proporsional dan struktural. Akan tetapi mengingat bahwa peraturan undang-undang masih lebih banyak memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi, maka peraturan perlu direview untuk bentuk dan keberadaaan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di setiap tingkatan pemerintahan yang ada sekarang ini, sehingga dapat diperoleh suatu konsep bentuk kelembagaan di Tingkat Pusat, Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan struktur piramida. 6. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan lingkungan hidup adalah tergantung dari kualitas sumber daya manusia di kalangan pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat. Untuk itu maka peran pusat-pusat studi lingkungan hidup, lembaga-lembaga kajian ilmu pengetahuan dan teknologi sangat perlu untuk dikembangkan dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusianya.
    • 7. Pendayagunaan Sumber Pendanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Beberapa peraturan yang memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan pajak dan retribusi di sektor lingkungan hidup adalah sebagai berikut : a. UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Pajak Dati II). c. Pajak Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan (Pajak Dati II). d. Peraturan Pemerintah No. 20/ 1997 tentang Retribusi Daerah. e. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (jasa Umum). f. Retribusi Air Bersih (Jasa Umum). g. Retribusi Penyedotan Kakus (Jasa Usaha). h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Jasa Usaha). Walaupun sudah ada peraturan-peraturan mengenai sumber pendapatan dari sektor lingkungan seperti tersebut diatas namun masih terdapat beberapa ketentuan retribusi yang belum ditindak lanjuti dengan pengaturan pelaksanaan yang lebih operasional. Tapi dengan telah diundangkannya UU no. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka diharapkan tidak akan terjadi lagi keterbatasan pendanaan pembangunan di daerah, termasuk keterbatasan pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup daerah.
    • 8. Penguatan Peralatan dan Perlengkapan Perlu diadakan review terhadap keberadaan Laboratorium Rujukan yang ada di beberapa instansi vertikal di daerah dan perumusan konsep pembangunan jaringan laboratorium lingkungan daerah secara otonom. 9. Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Penegakan Hukum di Pemerintahan daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota sudah harus mulai dilakukan mengingat penegakan hukum merupakan salah satu sarana untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan disamping sebagai salah satu pembuat jera bagi pelanggar hukum lingkungan. 10. Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha, Ormas dan LSM Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterlibatan berbagai organisasi kemasyarakatan baik formal maupun non formal yang berada di daerah mutlak diperlukan karena "masyarakat" (masyarakat, dunia usaha, Ormas, LSM) merupakan titik sentral dari keberhasilan upaya pembangunan lingkungan hidup. Untuk itu, maka kepada Daerah kabupaten/Kota perlu dibekali kemampuan di dalam meningkatkan keberdayaan "masyarakat" untuk menghasilkan komoditi unggulan daerah yang ramah lingkungan melalui program-program cleaner production, ecolabeling, ecoeficiency guna mengantisipasi perdagangan bebas. Untuk itu maka diperlukan suatu konsep yang strategis dalam rangka pembekalan ke Pemerintah Daerah. 11. Penataan Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
    • Beberapa peraturan perlu untuk diadakan review dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tata laksana pengelolaan lingkungan hidup daerah sebagai tindak lanjut diundangkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain adalah :16 a. UU No. 23/1997 tentang, "Pengelolaan Lingkungan Hidup". b. PP No. 19/1999 tentang, "Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut". c. PP No. 18/1999 tentang, "Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan Beracun". d. PP No. 27/1999 tentang, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan" sebagai pengganti PP No.51/1993". e. PP No.20/1990 tentang, "Pengendalian Pencemaran Air". f. PP No.41/ 1999 tentang, "Pengendalian Pencemaran Udara". g. PP No.54/2000 tentang, "Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan". h. Keppres No. 77/1994 tentang, "Badan Pengendalian Dampak Lingkungan";. i. Kep-Mendagri No. 98/1996 tentang, "Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah". j. Instruksi Mendagri No. 11/1997 tentang, "Petunjuk Pelaksanaan KEPMENDAGRI No. 98/1996". Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa departemen dalam Negeri dan Otonomi daerah menempuh beberapa kebijakan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan untuk meningkatkan hasil guna dan 16 Penelitian Studi Effektifitas Pelimpahan Wewenang Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintah Nagari.
    • daya guna pengelolaan lingkungan hidup daerah sekaligus mengantisipasi permasalahan lingkungan di era otonomi daerah, meliputi: 1. Koordinasi dan keterpaduan dalam perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup di daerah. 2. Pembenahan/penataan kelembagaan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 3. Peningkatan SDM pengelolaan lingkungan hidup daerah. 4. Pendayagunaan sumber pendanaan pengelolaan lingkungan hidup daerah. 5. Penegakan dan penataan serta penaatan penegakan hukum lingkungan. 6. Review mekanisme hubungan kerja dalam pengelolaan lingkungan hidup antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 7. Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, Ormas dan LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup. 8. Review peraturan perundangan-undangan yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tata laksana pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dari uraian diatas maka perlu untuk lebih diperhatikan persamaan persepsi tentang kewenangan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih. Dengan demikian pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada dapat dilakukan baik secara bersama-sama maupun mandiri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta dunia usaha dan LSM.
    • Daftar Pustaka • Fauzi, Nur dan R. Yanto Zakaria, “Mensiasati Otonomi Daerah”, KPA bekerjasama dengan Insist Press, Jogjakarta, 2000. • Fauzi, Gamawan,“Konsep Pemikiran tentang Pemerintahan Terendah Yang Otonom di Sumatera Barat”, Makalah, Seminar Sehari tentang Pemberdayaan Pemerintah Terendah dalam Menyongsong Otonomi Daerah, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya (P3SD), Padang 13 Maret 1999. • Gie, The Liang,”Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia, Suatu Analisa tentang Masalah-Masalah Desentralisasi dan Cara-Cara Penyelesaiannya”, (Jilid II), Gunung Agung, Jakarta, 1967. • Kaho, Josef Riwu,”Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia”, Rajawali, Jakarta, 1991. • Kaho, Josef Riwu, “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pungutan Retribusi Daerah”, Jurnal Ilmu Politik, Volume II, Gramedia, Jakarta, 1987. • Malaranggeng, Andi”Otonomi Daerah Persepektif Teoritis dan praktis”, BIGRAF Publishing, 2001. • Maschab, Maschab dkk, “Identifikasi Masalah Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979”, (Laporan Penelitian), FISIPOL, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bekerjasama dengan Balitbang, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1992. • Musgrave, Postulat “Menata Otonomi yang lebih Dewasa”, Graffiti Press, Jakarta, 1983. • Mohammad, Ibrahim, Jimmi, “ Prospek Otonomi Daerah”, Dahar Prize, Semarang, 1991. • Syaukani, dkk, “Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002. • Utomo, Warsito”Menyikapi Era Otonomi Daerah”, Insist Press, Yogyakarta, 2000 • Suara Merdeka, Sabtu, 13 Oktober 2002. • Penelitian Studi Effektifitas Pelimpahan Wewenang Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari.