Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) di SMK dan Pendayagunaan
     di Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan di DKI Jakarta
...
sebagai sarana pembelajaran , dan bukan             kebutuhan dari bawah dan ada partisipasi
tujuan.    Selama     pelaksa...
faatan menjadi penting, dan jika dianggap         Implementasi desentralisasi pendidikan di
cocok untuk sekolah lain, maka...
Bagian Kegiatan (Pimbagkeg) DBEP di                  Karakteristik Pendidikan Vokasional
kabupaten/kota. DM tidak memegang...
mampu menggali ilmu baru di tempat                 yang harus canggih, tetapi watak belajar
kerja secara mandiri.         ...
Kerja DKI Jakarta terdaftar ada 20,62 ribu            SMK yang ada. Investasi Pemprov DKI
orang, dan yang berhasil ditempa...
Tabel 1. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid pada SMU dan SMK Menurut Status
               Sekolah dan Kotamadya 2004/2005

  ...
keluarganya sebanyak 116.063 orang. Jika             ratusan instruktur (guru) dan gedung serta
dibandingkan jumlah pendud...
DKI Jakarta. Tetapi cara ini, Pemprov                 akan tersedia daftar SMK miskin
DKI Jakarta akan dituduh hanya berpi...
8. Isi RPS itu antara lain misalnya
   pemberdayaan guru dalam mengem                         - - - , Studi Pelacakan: Sek...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1 bdp

1,601 views
1,494 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
76
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 bdp

  1. 1. Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) di SMK dan Pendayagunaan di Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan di DKI Jakarta Bambang Dharmaputra Dosen Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika RPS merupakan rancangan yang disusun oleh sekolah dan masyarakatnya dalam membangun pendidikan di sekolah mereka . Program ini sudah diterapkan pada pendidikan dasar untuk ribuan sekolah di tiga provinsi (Bali, NTB, dan NTT). Pada hakikatnya, model RPS ini dapat diterapkan di SMK dengan berbagai modifikasi. Salah satu modifikasinya adalah melibatkan BP2K untuk membantu SMK yang kurang beruntung. Kata kunci: desentalisasi pendidikan, karakteristik pendidikan kejuruan, BP2K, model RPS SMK Diberlakukan Undang-Undang Sisdiknas Tulisan ini tidak akan membahas proyek No. 20 tahun 2003, telah merubah tersebut secara mendalam, tetapi hanya paradigma pendidikan yang selama ini akan memaparkan bagaimana hakekat bersifat sentralistik menjadi otonomi pemberdayaan desentralisasi di tingkat sampai di tingkat satuan pendidikan sekolah dan pemerintah daerah dalam dalam kadar tertentu. Bahkan pada pasal- menangani masalah pendidikan. pasal di Bab XV, peran serta masyarakat dalam pendidikan semakin dominan dan Karakteristik Desentralisasi menentukan mutu sekolah. Oleh sebab itu Pendidikan memberdayakan satuan pendidikan dan masyarakatnya menjadi agenda paling Desentralisasi pendidikan mengandung penting dalam pendidikan di masa pengertian membagi kewenangan yang mendatang. Namun demikian, mungkin lebih besar dalam tanggung jawab yang ada yang merisaukan apakah satuan dahulunya dipegang pusat. Pemberian pendidikan dan masyarakatnya telah siap kewenangan ini terkait pula pada menghadapi perubahan tersebut ! Jangan- kemampuan daerah/sekolah dalam jangan ini hanya cara lain untuk tanggung jawab tersebut. Jika sekolah mengatakan sekolah belum siap dan atau daerah saat itu dianggap belum pendidikan pun perlu kembali ke sistem mampu menanganinya secara mandiri, lama, yakni sentralistik dari pusat. maka pemberdayaan kapasitas sekolah dan daerah menjadi masalah utama yang Namun dugaan semacam itu tak perlu harus ditangani pemerintah pusat. Strategi dikuatirkan, karena iklim demokrasi di pemberdayaan diberikan dengan memper negeri ini agaknya tidak akan mendukung bantukan konsultan pada berbagai hal kita kembali ke masa lalu. Depdiknas pun yang diperlukan sambil melatih sekolah dengan bantuan dana pinjaman ADB dan dinas pendidikan terkait memperaktik (Asean Development Bank) telah kan konsep-konsep desentralisasi secara mengembangkan program pemberdayaan nyata Untuk itu, sekolah diminta sekolah miskin di tingkat pendidikan menyusun Rencana Pengembangan dasar dan pengelola di tingkat kabupaten/ Sekolah (RPS) dan Dinas Pendidikan kota. Program itu dikenal dengan DBEP Kabupaten/Kota menyusun Rencana (Decentralized Basic Education Project) Pengembangan Pendidikan Kabupaten yang telah mencakup tiga provinsi (Bali, /Kota (RPPK) dengan melibatkan NTB, dan NTT) dan ribuan sekolah stakeholder yang terkait. Dana ADB miskin di tingkat pendidikan dasar yang diberikan ke sekolah untuk semenjak tahun 2003. melaksanakan RPS dan kabupaten/kota untuk melaksanakan RPPK, digunakan RPS di SMK dan Pendayagunaan di BP2K di DKI Jakarta (Bambang Dharmaputra) 1
  2. 2. sebagai sarana pembelajaran , dan bukan kebutuhan dari bawah dan ada partisipasi tujuan. Selama pelaksanaan ini mereka. RPS baru syah jika semua berlangsung, maka ada tim independen program yang diajukan ditanda tangani yang meman tau dan mengevaluasi kepala sekolah, ketua komite sekolah, dan pelaksanaan di tingkat sekolah dan di ada penanggung jawab program yang tingkat kabupaten/ kota yang melaporkan ditunjuk Selain itu, RPS yang diajukan ke ADB. terbuka untuk dilihat semua pihak, dan pelaksanaannya dikontrol masyarakat. Ciri Khusus DBEP 4. Mekanisme pendanaan berbasis Dalam MAP 1 (Momerandum rencana/kebutuhan Administration Project) ADB dengan Ada saja kemungkinan RPS yang disusun pemerintah RI disebut beberapa ciri ambisius dan tidak mencerminkan sebagai berikut kebutuhan sekolah. Oleh sebab itu, ADB 1. Fokus kemiskinan menetapkan dana-dana apa yang dapat dibiayai (eligebel) dan tidak. Untuk Keberpihakan pada siswa miskin meru mengontrol RPS yang disusun sekolah pakan persyaratan pertama yang diminta sesuai rencana/kebutuhan, maka tim MBS ADB. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kecamatan dan Kota / Kabupaten berhak harus dapat menentukan sekolah-sekolah menilai RPS yang diajukan dan diperiksa mana yang termasuk kriteria miskin dan ulang oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/ menjaringnya secara transparan dan ber Kota sebelum dikirim ke pusat. Jika RPS tanggungjawab. Untuk itu para konsultan dianggap menyimpang oleh tim peme yang ada di kabupaten/kota berkewajiban riksa, maka diberikan masukan ke sekolah memberdayakan kapasitas dinas pendi untuk memperbaiki dan jika dianggap dikan setempat untuk melaksanakannya.2 sudah memadai baru di kirim ke pusat 2. Implementasinya terdesentralisasi untuk mendapat dana ADB untuk RPS mereka Sekolah miskin yang terpilih, untuk meng gunakan dana yang akan diberikan 5. Perhatian akan berkelanjutan diharuskan membuat RPS. Sekolah program. miskin (biasanya kemampuannya pun Dana RPS tersebut diberikan untuk tiga lemah) dalam menyusun RPS perlu tahun bagi pengembangan mutu sekolah. diperkuat. Untuk itu perlu dibantu Setiap tahun sekolah harus mengevaluasi konsultan untuk tingkat sekolah (FF: Field dan merevisi RPS, dan salah satu ukuran Facilitator) yang dikoordinir oleh RPS yang direvisi adalah jaminan konsultan tingkat kabupaten/kota (DM: berkelanjutan program setelah program District Manager). Tugas FF dan DM DBEP berakhir. Dengan demikian, jika terus berlanjut pada pendampingan sekolah hanya mengandalkan pembiayaan implementasi RPS tersebut. Selain itu, dari dana ADB, maka tidak ada perhatian DM harus memberdayakan MBS akan berkelanjutan program. Di sini pula (Manajemen Berbasis Sekolah) tingkat peran tim MBS Kecamatan dan kecamatan untuk SD/MI dan MBS Kabupaten/Kota untuk menilai revisi RPS Kabupaten/Kota untuk SMP/MTs tersebut 3. Implementasinya berorientasi pada 6. Mendukung praktik yang baik. proses, dari bawah, dan bersifat partisipatori Program yang diajukan bukan semata program standar, tetapi program yang di Penyusunan RPS harus disusun bersama dukung dan diakui baik dalam praktiknya semua stakeholder sekolah. Jadi rencana oleh semua pihak. Jadi prinsip keberman yang diajukan harus mencerminkan 2 Pevote, Vol.1, No. 1 September 2006 : 1-10
  3. 3. faatan menjadi penting, dan jika dianggap Implementasi desentralisasi pendidikan di cocok untuk sekolah lain, maka hal tingkat sekolah dan MBS Kecamatan dan tersebut dapat ditiru, tentunya dengan Kota/Kabupaten sejak tahun 2003 telah penyesuaian. memberi gambaran yang cukup baik. 7. Penekanan pada transparansi, Sekolah miskin sekali pun, ternyata ada akuntabilitas, dan kesesuaian . yang mampu menyusun dan mengimple mentasikan RPS dengan baik sehingga Penyusunan RPS yang baik, harus dibukti mendapat akreditasi A oleh tim penilai kan pada implementasinya secara pusat. Tetapi ada juga kepala sekolah transparan, akuntabel, dan sesuai dengan terpaksa turun jabatan karena rancangan program. Oleh sebab itu, implementasi RPS yang buruk dan sekolah berkewajiban menempelkan tuntutan masyarakatnya. Secara keselu penggunaan dana di papan pengumuman ruhan dapat dikatakan bahwa sekolah tentang pelaksanaan RPS setiap bulan ke semakin mampu mengimplementasikan masyarakat sekolah. Secara tranparan dan kontrol komite sekolah semakin baik pun, sekolah berkewajiban menjelaskan terhadap RPS. apa yang berkaitan dengan RPS terhadap gugatan masyarakatnya. Peran FF sebagai konsultan sekolah sangat dirasakan dalam memecahkan atau 8. Monitoring independen setidaknya menjadi teman menumpahkan Karena penekanan akan transparansi, kesulitan yang dihadapi sekolah dalam akuntabilitas, dan kesesuaian, DBEP akan mengimplementasikan RPS. Demikian melibatkan suatu kelompok pemonitor pula, peran FF dalam memotivasi sekolah independen yang memberikan laporan ke untuk melaksanakan RPS dengan baik, pusat. Namun demikian, sebaiknya juga dan sekaligus mengingatkan sekolah akan monitoring melibatkan komite sekolah kewajiban membuat laporan bulanan dan dinas pendidikan setempat. Intinya keuangan ke publik secara terbuka, semakin banyak pihak yang mengawasi, mendorong sekolah tranparan, akuntabel maka kemungkinan kecurangan semakin terhadap masyarakatnya. Paradigma baru kecil. inilah yang sebenarnya ingin dibangun proyek DBEP dan bukan pemberian 9. Peran organisasi-organisasi non dananya. Secara keseluruhan DM pemerintah mengontrol FF yang ada, dan memberi Hakekatnya, komite sekolah sebagai petunjuk-petunjuk dalam membina organisasi non pemerintah, adalah sekolah. Sewaktu-waktu DM bersama FF lembaga yang paling berwenang dan ber berkunjung ke sekolah untuk membina kepentingan pelaksanaan RPS. Namun, mereka secara langsung. karena keterbatasan waktu dan Di sisi lain, tim MBS Kecamatan dan kemampuan dari komite sekolah, maka MBS Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan bantuan dari pihak luar menjadi penting. kapasitas dalam membina sekolah, dan ini FF yang berfungsi sebagai pendamping menjadi tanggungjawab DM. Berbeda sekolah, dapat mem bantu sekolah pada dengan sekolah, maka tim MBS tidak saat implementasi RPS. Sekolah dapat mendapat dana khusus dari ADB tetapi berkonsultasi tentang semua masalah dari dana pendamping APBD yang yang dihadapi dalam pelaksanaan, dan nilainya mungkin terlalu kecil jika FF tidak mampu mengatasinya dapat dibandingkan sekolah. Dana yang cukup berkonsultasi dengan DM dan seterusnya besar dari ADB tersedia di RPPK dan di akan memberi solusi pengatasannya. sinilah sebenarnya pembinaan Tim MBS dapat diberikan melalui desentralisasi Pengalaman Implementasi kegiatan (berikut dananya) oleh Pimpinan RPS di SMK dan Pendayagunaan di BP2K di DKI Jakarta (Bambang Dharmaputra) 3
  4. 4. Bagian Kegiatan (Pimbagkeg) DBEP di Karakteristik Pendidikan Vokasional kabupaten/kota. DM tidak memegang kebijakan pemberian dana RPPK, dan Berbagai definisi dapat saja diberikan yang mungkin dilakukan adalah untuk memaknai pendidikan kejuruan menyarankan Pimbagkeg untuk memberi atau vokasional. Namun demikian, kegiatan tim MBS kecamatan dan kota/ menurut Strong dan Schaefer (1975:59)3 kabupaten secara nyata. tekanan utamanya adalah mempersiapkan seseorang menjadi tenaga kerja yang Upaya yang dilakukan DM untuk tugas berguna. Itulah sebabnya pada kurikulum ini adalah meminta agar para pengawas SMK tahun 1994 dikembangkan sekolah mendampingi FF dalam bertugas. pendidikan system ganda (PSG) sebagai Hal ini penting, karena setelah proyek ini upaya melakukan “link and match” antara berakhir, maka tugas FF dapat diganti pendidikan dan dunia kerja. Namun oleh pengawas. Selain itu, para pengawas Doni4, melihat kelemahan system PSG tersebut ada di bawah koordinasi tim saat itu sebagai kesalahan visi dalam MBS, dan kewajiban tim MBS membina memandang relasi keseluruhan antara para pengawasnya. Melalui jalur inilah, dunia pendidikan dan kepentingan pasar. DM dapat meningkatkan kapasitas tim Pada hakekatnya pasarlah yang sangat MBS, yakni melalui tindakan nyata yang membutuhkan tenaga-tenaga profesional dilakukan di lapangan. hasil pendidikan agar usaha mereka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berjalan di dalam situasi persaingan yang terkait melihat manfaat diterapkan RPS semakin ketat. Kesalahan selama ini, untuk membina sekolahnya. Apalagi sejak pendidikan hanya diabdikan ke pasar ada dana BOS (Bantuan Operasional semata, dengan membentuk manusia dari Sekolah), maka adanya RPS yang dapat satu sisi saja, yakni memenuhi tuntutan mengontrol kegiatan sekolah secara pasar kerja sesaat. Pada hakekatnya, transparan, akuntabel, dan sesuai pendidikan itu mempunyai dua sisi yang rancangan telah terbukti ada pada harus dikembangkan, yakni sisi filosofis sekolah-sekolah DBEP. Jadi sekolah dan sisi praktis. Sisi filosofis mendorong DBEP dapat dijadikan model bagi sekolah pendidikan itu mengembangkan diri, lainnya. Oleh sebab itu, kepala dinas pun belajar dan mencari ilmu, walaupun saat menginstruksikan agar semua sekolah itu belum dilihat manfaatnya. Sebaliknya pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) sisi praktis mendorong hanya pada sisi membuat RPS sebagaimana yang dibuat terapan yang saat ini dirasakan sangat sekolah DBEP. Untuk itu, RPS yang berguna dan praktis. dibuat harus komprehensif, yakni memuat Tidak ada yang salah dalam PSG, tetapi semua sumber dana yang diterima kedok ideologis dan kerancuan visi sekolah, dan rancangan penggunaannya pendidikan di balik program ini yang seperti RPS DBEP. Jadi para pengawas jomplang. Menyerahkan bulat-bulat harus mengetahui cara membuat RPS agar dengan kemauan pasar, mengakibatkan mereka mampu membina sekolah-sekolah sekolah hanya mau mengembangkan sisi mereka. Jika ini dapat berjalan, maka terapannya saja dan mengabaikan sisi pinjaman dana ADB benar-benar filosofis dari pendidikan. Akibatnya, bermanfaat bagi daerah dalam mengimp siswa menjadi tidak berkembang kemam lementasikan desentralisasi pendidikan di puan mengembangkan diri, dan mencari tingkat sekolah dan kabupaten/kota. ilmu secara mandiri. Di sisi lain, perkem bangan teknologi yang semakin cepat, perusahaan menuntut pekerja yang mampu mengikuti perkembangan dan 4 Pevote, Vol.1, No. 1 September 2006 : 1-10
  5. 5. mampu menggali ilmu baru di tempat yang harus canggih, tetapi watak belajar kerja secara mandiri. mencari ilmu itulah yang harus ditanamkan sekolah. Sejak dari dahulu, pembentukkan sikap dan penanaman etos kerja dianggap Berbeda dengan sekolah umum, maka pengalaman belajar paling penting sekolah kejuruan menuntut fasilitas diberikan di SMK. Misalnya, Kazanas dan belajar praktik yang lebih, baik jenisnya Wolf5 mengatakan bahwa dengan maupun frekuensinya. Watak kerja di kemajuan teknologi yang semakin cepat, industri tidak mungkin diberikan dengan sikap kerja seseorang semakin penting, ceramah di ruang kelas, tetapi harus karena semakin banyak keahlian di bidang terealisasikan di ruang praktik yang vokasional digantikan oleh mesin. dirancang dengan baik. Jika ruang praktik Menurut kajian ATT&C Australia PTY sekolah kejuruan rendah mutunya, maka Ltd6 ada 6 kompetensi dasar yang harus sulit kita berharap lulusannya akan dikembangkan bagi pekerja di industri. terbentuk watak kerja yang dituntut pasar. Enam competency based performance Namun tidak berarti, ruang praktik yang tersebut disingkat SAEKAR (Skills, hebat dan canggih, berarti lulusannya Attitude, Experience, Knowledge, berwatak kerja yang hebat pula. Accountability, dan Responsibility). Secanggih apa pun peralatan, maka hasil Selain itu arah perubahan dari kualifikasi akhir ditentukan oleh guru atau instruktur yang diperlukan dalam industri yang mengelola pembelajaran tersebut. manufacturing di abad 21 menurut Oleh sebab itu, guru dan peralatan German – Singapore Institute akan merupakan pasangan yang dituntut dalam berubah, yakni kebutuhan skills menurun pembelajaran di SMK. tetapi kemampuan intra disiplin dan kualifikasi sikap kerja yang penting serta SMK di DKI Jakarta pengetahuan teknologi tentang apa dan bagaimana suatu peralatan yang terus Jumlah penduduk DKI Jakarta berubah akan meningkat. berdasarkan hasil regrestrasi penduduk pertengahan tahun 2004 tercatat sebanyak Jadi PSG bukan hal yang salah, tetapi 7,47 juta jiwa dengan luas wilayah 661,5 langkah SMK menyiapkan siswanya km2. Ini berarti kepadatan penduduk di sebelum ke DUDI (Dunia Usaha dan DKI Jakarta sebanyak 11,3 ribu Dunia Industri) perlu dilakukan dengan orang/km2, sehingga menjadi wilayah matang. Seperti dilihat dari akronim terpadat penduduknya di seluruh SAEKAR, maka tiga kompetensi yang Indonesia7 harus dikembangkan masuk dalam ranah afektif, yakni Attitude, Accountability, dan Jika dilihat dari pendidikannya, maka dari Responsibility. Ranah afektif tidak dapat usia sepuluh tahun ke atas yang diajarkan secara langsung, tetapi berjenjang SLTP/SLTA sekitar 58,72 terbentuk (disadari atau tidak) pada saat persen, sementara untuk jenjang maksimal pembelajaran ranah kognitif atau tamat SD sekitar 20,66 persen, dan untuk psikomotor. Misalnya, accountability jenjang akademi/perguruan tinggi akan terkait dalam pembelajaran kognitif sebanyak 10,18 persen. dan psikomotor. Jika sekolah tidak Dari usia penduduk di atas 15 tahun, menekankan kerja yang bertanggung maka yang tergolong angkatan kerja jawab dalam praktik di sekolah, maka sebanyak 4,10 juta orang dan bukan sulit kita mengharap siswa kelak akan angkatan kerja sebanyak 2,52 juta orang. bertanggung jawab dalam bekerja. Dari angkatan kerja tersebut sebanyak Demikian pula berlaku dalam pelajaran 602,74 ribu orang sedang mencari teori, bukan pada isi materi pelajarannya pekerjaan. Dari catatan Dinas Tenaga RPS di SMK dan Pendayagunaan di BP2K di DKI Jakarta (Bambang Dharmaputra) 5
  6. 6. Kerja DKI Jakarta terdaftar ada 20,62 ribu SMK yang ada. Investasi Pemprov DKI orang, dan yang berhasil ditempatkan Jakarta di bidang sarana dan prasarana sebanyak 6,85 ribu orang dari 11,85 ribu praktik ke BP2K yang cukup besar itu lowongan kerja yang ada. Catatan BPS menjadi kurang bermanfaat. Minat SMK selanjutnya menjelaskan ada sebanyak untuk praktik ke BP2K semakin lama 300,58 ribu orang pencari kerja yang semakin kecil jumlahnya, dan ini terlihat masih belum ditempatkan. Angka dari siswa yang dikirim ke sana. pengangguran yang cukup tinggi ini perlu Berbagai alasan yang dikemukakan SMK diperhatikan oleh SMK yang out put nya mulai dari alasan teknis pelaksanaan yang adalah calon-calon tenaga kerja yang tidak aman bagi siswa, yakni pada tahun sebagian besar akan masuk di pasar kerja 90an seringnya terjadi tawuran siswa DKI Jakarta. SMK yang praktik ke BP2K. Selain itu Jika kita melihat data statistik BPS lebih ada pula alasan ekonomis tentang lanjut pada tahun 2004, maka nampak pembiayaan praktik di BP2K yang harus pula bahwa jumlah SMK lebih banyak ditanggung SMK cukup tinggi dengan dibanding SMU, tetapi jumlah guru dan kondisi siswa mereka yang tergolong siswanya SMK lebih kecil dibanding miskin. Tetapi ada pula yang mengatakan SMU. Jika dirinci lebih lanjut, maka kualitas praktik di BP2K tidak bermutu, jumlah SMK Swasta sebanyak 522 dan mereka pun merasa sanggup sekolah dan SMK Negeri hanya 59 melaksanakan sendiri di sekolahnya. sekolah. Jadi perbandingannya hampir Agaknya alasan ekonomilah yang lebih 1/10 saja SMK Negeri dibanding SMK dominan dibanding alasan lainnya, tetapi Swasta. Di sisi lain, jumlah SMU ada 500 BP2K perlu juga berbenah diri terhadap sekolah, dengan rincian 118 SMU Negeri tuntutan mutu dari sekolah. dan 382 SMU Swasta. Jadi perbandingannya sekitar ¼ saja SMU Kemiskinan di DKI Jakarta Negeri dibanding SMU Swasta. Data yang lebih rinci tentang perbandingan Krisis ekonomi di tahun 1998 telah SMU dan SMK tampak pada tabel 1 pada berakibat besar sekali, sehingga telah halaman berikut. menjadi krisis multi dimensi sampai saat ini. Angka pengangguran yang disebutkan Dari data tersebut terlihat besarnya minat BPS di DKI Jakarta bukan barang aneh, pihak swasta untuk mengembangkan dan para lulusan sekolah yang akan SMK dibanding SMU. Padahal kita masuk sebagai angkatan kerja pun akan mengetahui, persyaratan SMK menuntut semakin sulit mencari pekerjaan. Sambil sekali adanya ruang praktik dan bengkel, berharap pertumbuhan ekonomi semakin justru itu tidak tidak terlalu dipersyaratkan baik di tahun mendatang, maka penyiapan untuk SMU. Tuntutan ruang praktik dan siswa SMK yang berkualitas di DKI bengkel berarti menuntut investasi yang Jakarta perlu diprioritaskan oleh Pemprov besar jika ingin bermutu. Itulah sebabnya, DKI Jakarta. Pemberdayaan SMK dengan pada tahun 1975 pemerintah mengembang mendayagunakan BP2K perlu ditingkat kan BLPT Pulogadung yang sekarang kan dengan pendekatan keberpihakan bernama BP2K Pulogadung. Saat itu kepada keluarga miskin. yang diizinkan praktik di sana, hanyalah STM Negeri saja dan STM Swasta Walaupun pendapatan asli daerah sebagai dibantu Pemprov DKI Jakarta mana ditunjukkan oleh PDRB Pemprov dibangunkan BPKPT seperti di Budi DKI Jakarta cukup tinggi (tahun 2004 saja Utomo dan Duren Sawit. sebesar 320.371.140 juta rupiah), tetapi Ironisnya, saat ini BP2K yang ada di DKI Jakarta justru kekurangan murid dari 6 Pevote, Vol.1, No. 1 September 2006 : 1-10
  7. 7. Tabel 1. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid pada SMU dan SMK Menurut Status Sekolah dan Kotamadya 2004/2005 Kotamadya SMU SMK Negeri/Swasta Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Jakarta Selatan 103 3.569 45.456 130 3.543 44.680 Negeri 31 1.725 24.781 15 699 10.033 Swasta 72 1.844 20.675 115 2.844 34.647 Jakarta Timur 134 4.756 62.019 186 5.107 64.559 Negeri 39 2.342 34.364 13 751 10.491 Swasta 95 2.414 27.655 173 4.356 54.068 Jakarta Pusat 70 1.969 23.376 75 1.971 22.257 Negeri 13 733 9.814 14 635 8.203 Swasta 57 1.236 13.562 61 1.336 14.054 Jakarta Barat 110 3.038 35.102 117 3.096 38.886 Negeri 17 920 12.902 8 418 5.739 Swasta 93 2.118 22.200 109 2.678 33.147 Jakarta Utara 82 2.284 26.080 72 1.847 19.244 Negeri 17 860 11.919 8 431 5.531 Swasta 65 1.424 14.161 64 1.416 13.713 Kepulauan Seribu 1 20 430 1 15 171 Negeri 1 20 430 1 15 171 Swasta - - - - - - Jumlah 500 15.636 192.463 581 15.579 189.797 Negeri 118 6.600 94.210 59 2.949 40.168 Swasta 382 9.036 98.253 522 12.630 149.629 2003/2004 490 15.791 205.255 590 16.117 193.630 2002/2003 487 15.746 206.234 598 16.246 200.463 2001/2002 479 15.662 213.060 583 16.678 200.463 2000/2001 473 15.497 211.212 841 16.225 206.267 1999/2000 483 15.494 213.531 547 16.383 222.064 Sumber Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi DKI Jakarta, dan diolah penulis dari data Jakarta dalam Angka 2004 tak dapat disangkal bahwa jumlah otonomi dan demokrasi yang semakin keluarga miskin di DKI Jakarta cukup baik ke depan. tinggi pula. Oleh sebab itu, keberpihakan Dari segi kemiskinan, data BPS pun Pemprov DKI Jakarta ke masyarakat memberi laporan yang suram. Misalnya, miskin menjadi sangat penting, apalagi di Kodya Jakarta Utara8 saja, rumah dalam konteks tangga miskin pada tahun 2004 sebanyak 27.131 keluarga dengan anggota RPS di SMK dan Pendayagunaan di BP2K di DKI Jakarta (Bambang Dharmaputra) 7
  8. 8. keluarganya sebanyak 116.063 orang. Jika ratusan instruktur (guru) dan gedung serta dibandingkan jumlah penduduk Jakarta fasilitas belajar seperti: Utara sebesar 1.182.749 orang , maka 1. Bengkel Mesin beserta berarti hampir 10 % penduduk Jakarta peralatannya Utara termasuk katagori miskin. Data ini 2. Bengkel Otomotif beserta sebelum terjadi kenaikan BBM pada peralatannya Oktober 2005, maka sekarang tentunya 3. Bengkel Listrik beserta akan berbeda dari tahun 2004. Apalagi peralatannya angka kemiskinan yang ditunjukkan BPS 4. Bengkel Elektronika beserta ibarat gunung es, di mana yang muncul di peralatannya permukaan kecil dibanding yang ada di 5. Bengkel Bangunan beserta bawahnya. Umumnya orang tua yang peralatannya memasukkan anaknya ke SMK bukanlah 6. Ruang Aula kelompok keluarga kaya dan berharap 7. Ruang Perpustakaan anak mereka secepatnya bekerja setelah 8. Ruang AVA (Audio Visual tamat serta membantu orang tua. Aid) Akibatnya kemungkinan putus sekolah 9. Ruang Belajar Teori (drop out) di SMK akan tinggi dibanding Selain itu sedang dikembangkan pula SMU. fasilitas lainnya, seperti: Data statistik tahun 2004 pun mendukung 1. Laboratorium bahasa Inggris dugaan tersebut, yakni jumlah siswa putus beserta jaringan perangkat sekolah di SMU untuk kelas I (794 elektroniknya siswa), kelas II (404 siswa), dan kelas III 2. Laboratorium Fisika untuk (90 siswa) atau seluruhnya 1.288 siswa. pengembangan teknologi Jadi angka putus sekolah di SMU sebesar tepat guna 0,7 %. Sedangkan di SMK 1,4 % atau dua 3. Laboratorium Komputer kali lipat dari SMU. Data tahun 2004 untuk pengembangan multi untuk siswa putus sekolah SMK untuk media siswa kelas I (1.682 siswa), kelas II (814 siswa), dan kelas III (248 siswa) atau Di luar BP2K Pulogadung, Pemprov DKI seluruhnya 2.714 siswa. Jakarta masih mempunyai empat BP2K lain yang tersebar di lima wilayah kota BP2K di DKI Jakarta DKI Jakarta. Dari hasil analisis persekolahan, maka Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan tampak bahwa SMK di DKI Jakarta walau (BP2K) ada lima di DKI Jakarta. Daftar pun jumlahnya besar, tetapi sebagian alamat yang dikeluarkan Dikmenti9 untuk besar terpuruk karena kemiskinan. Umum tahun ajaran 2004/2005, merinci kelima nya SMK tersebut berstatus swasta, BP2K, yakni BP2K Budi Utomo, BP2K dengan ciri angka DO tinggi dan sarana Pulogadung, BP2K Kampung Jawa, praktik kurang memadai. Diperkirakan BP2K Lenteng Agung, dan BP2K Duren tenaga pengajarnya pun kurang memadai, Sawit. Kelima BP2K ini adalah sehingga tuntutan penerapan KTSP kepunyaan Pemprov DKI Jakarta, dan (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) bertujuan menampung praktik siswa SMK akan menjadi sulit tanpa dibantu Dinas yang sarana dan prasarana praktiknya Dikmenti. kurang memadai. Upaya pengatasan masalah ini dapat Misalnya fasilitas BP2K Pulogadung saja dilakukan dengan menutup SMK yang mempunyai luas lahan 2,6 Ha dengan tidak bermutu oleh Dikmenti, sehingga mereka hilang dari peta persekolahan di 8 Pevote, Vol.1, No. 1 September 2006 : 1-10
  9. 9. DKI Jakarta. Tetapi cara ini, Pemprov akan tersedia daftar SMK miskin DKI Jakarta akan dituduh hanya berpihak sesuai kriteria itu. pada SMK ”bermutu” saja, dan 2. SMK miskin yang terjaring itu, mengabaikan masyarakat miskin yang kemudian dibantu pengembangan hanya mampu menyekolahkan putra/ kapasitas sekolahnya dengan bantuan putrinya di SMK ”kurang bermutu”. Jika BP2K dan LPTK terkait yang didanai kebijakan ini yang diambil, maka oleh Pemprov DKI Jakarta. dampaknya akan menjadi besar secara politis. 3. Bantuan itu jangan berbentuk uang langsung ke sekolah, tetapi pember Cara yang lebih baik adalah memberdaya dayaan siswa praktik dan guru/sekolah kan SMK ”kurang bermutu” tadi dengan dalam program-program yang didanai fasilitas BP2K yang dibiayai Pemprov oleh Pemprov DKI Jakarta. DKI Jakarta. Dengan demikian, tidak saja siswa miskin saja yang tertolong dengan 4. SMK yang terpilih dibebaskan biaya mendapat praktik di BP2K, tetapi juga praktik siswanya di BP2K, bahkan mutu gurunya pun dapat didongkrak fasilitas yang mendukung lainnya pun dengan mengembangkan KTSP yang dibantu Pemprov DKI Jakarta. didukung BP2K dan LPTK (Lembaga Dengan demikian tidak ada alasan Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang siswa putus sekolah karena terkait. kemiskinan. 5. Dengan fasilitas praktik yang baik di Bantuan bagi SMK Kelompok Kurang BP2K, DUDI akan lebih percaya dan oleh BP2K di DKI Jakarta uji kompetensi pun bukan uji sesaat Bantuan bagi SMK Kelompok Kurang tetapi hasil pembelajaran yang tersebut hendaknya jangan hanya diyakini berjalan baik di BP2K. Oleh memberi fasilitas praktik gratis untuk para sebab itu, BP2K dapat diminta siswanya semata, tetapi memberdayakan mempersiapkan PSG sekolah miskin guru dan sekolah untuk meningkatkan itu pada DUDI terkait sesuai akad mutu pembelajarannya. Dengan demikian, kerjasama yang disepakati bersama. lulusan SMK tersebut dapat diserap pasar 6. Pemberdayaan SMK miskin itu tidak kerja, karena mutu pembelajarannya pun berhenti pada fasilitas praktik para diakui DUDI. Jadi pomeo lama yang siswanya, tetapi juga pada sekolah dan mengatakan jangan berikan ikan kepada para guru dalam mengembangkan anak, tetapi berikan pancing agar anak pembelajaran di sekolah mereka. dapat memancing ikan selamanya. Hal Untuk itu, LPTK bersama BP2K dan inilah yang perlu diterapkan dalam pengawas sekolah terkait akan memberdayakan SMK Kelompok Kurang membantu SMK dalam menyusun Untuk itu dapat ditempuh langkah- RPS dan implementasinya. langkah sebagai berikut: 7. RPS itu pada dasarnya rencana kerja 1. Dinas Dikmenti Pemprov DKI Jakarta sekolah dalam upaya mengembangkan perlu mengidentifikasi SMK miskin program sekolah agar meningkat mutu yang perlu dibantu per kodya di DKI mereka. RPS itu harus dibuat bersama Jakarta berdasarkan kriteria yang stakeholder sekolah dan disetujui oleh disepakati dengan Dewan Pendidikan. Komite Sekolah. Asas penyusunan Berdasarkan kriteria itu RPS adalah transparansi, dikembangkan instrumen untuk akuntabilitas, dan kesesuaian pada menjaring SMK miskin, dan hasilnya rencana program yang dikembangkan. RPS di SMK dan Pendayagunaan di BP2K di DKI Jakarta (Bambang Dharmaputra) 9
  10. 10. 8. Isi RPS itu antara lain misalnya pemberdayaan guru dalam mengem - - - , Studi Pelacakan: Sekolah Miskin Pendidikan bangkan KTSP , program praktik di Dasar (SD/MI dan SMP/MTs) tahun 2003 BP2K, dan program lainnya yang Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Denpasar: dianggap penting oleh sekolah. Semua DBEP Kabupaten Gianyar program sekolah itu ada penanggung 3 Strong, M.E., Schaefer,C.J. (1975), Introduction jawabnya, dan ini ditunjuk pada guru to Trade, Industrial, And Technical Education, yang berkaitan dengan kegiatan Columbus, Ohio: Charles E Merril Publishing Company, h. 59 tersebut. Sumber dana pun disebutkan, 4 misalnya dari Pemprov DKI, Komite Doni Koesoema A (2004), “Pendidikan Manusia Sekolah, dan sumber lainnya yang Versus Kebutuhan Pasar” dalam Pendidikan Manusia Indonesia, ed. Tonny D.Widiastono. dapat digali sekolah. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, h. 202 9. Teknis penyusunan RPS akan 5 Kazans, H.C, Wolf, L.C.(1972), “Development diberikan LPTK, dan dibimbing oleh for Work Habits in Vocational Education – pengawas terkait bersama LPTK. What the Literature Indicates”, The Philosophy Demikian pula pada saat pelaksanaan and Foundations of Vocational Education, New York: MSS Information Corporation, h. RPS itu, sekolah didampingi 10 pengawas dan LPTK agar program 6 Indonesian Australia Partnership for Skill yang direncanakan dapat berjalan. Development Metal Project, Competency Pengalaman menunjukkan di ratusan Based Training and Assessment Awareness sekolah pendidikan dasar, hal ini dapat Program 7 berjalan asalkan ada komitmen dari Badan Pusat Statistik Propinsi DKI Jakarta pemerintah daerah. Bantuan ADB selama (2004), Jakarta dalam Angka 2004, h.79 8 tiga tahun sebesar $ 6.000 untuk SD/MI BPS Kota Madya Jakarta Utara (2004), Jakarta dan $ 9.000 untuk SMP/MTs per sekolah, Utara dalam Angka 2004, h.65 hanya merupakan “pancing” yang 9 Pemprov DKI Jakarta , Dinas Dikmenti. (2005), selanjutnya dikembangkan sekolah Daftar Alamat SMA/SMK/PKBM dan melalui RPS. Pada hakikatnya bantuan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Propinsi Pemprov DKI Jakarta pun akan DKI Jakarta merupakan “pancing” agar SMK miskin itu mampu meningkatkan kemampuan mereka secara bertahap. PUSTAKA RUJUKAN 1 Divisi Bagian Sosial, Departemen Asia Teng gara, Asian Development Bank ( September 2002). Memorandum Administrasi Proyek: Indonesia, Proyek Desentralisasi Pendidikan Dasar (Loan 1863: INO-Decentralized Basic Education Project), Versi 2, 2 Dharmaputra, Bambang. (2004). Studi Pelacakan: Sekolah Miskin Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs) tahun 2003 Kota Denpasar, Propinsi Bali. Denpasar: DBEP Kota Denpasar - - -, Studi Pelacakan: Sekolah Miskin Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs) tahun 2003 Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Denpasar: DBEP Kabupaten Badung. 10 Pevote, Vol.1, No. 1 September 2006 : 1-10

×