Naskah akademik-pembentukan-perda

13,029 views
12,745 views

Published on

Naskah Akademik Pembentukan Perda
Tambahan Materi pada Kuliah Aspek LEGAL TI

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,029
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
388
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Naskah akademik-pembentukan-perda

  1. 1. NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN Oleh: RUSDIANTO S, S.H., M.HA. NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1. Pendahuluan Istilah atau terminologi “Naskah Akademik” bukan merupakan halbaru dalam kerangka proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indoensia. Pada tanggal 29 Desember 1994, BadanPembinaan Hukum Nasional (BPHN), menerbitkan sebuah petunjuk teknispenyusunan Naskah Akademik, melalui Surat Keputusan Kepala BadanPembinaan Hukum Nasional No.G-159.PR.09.10 Tahun 1994 tentangPetunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yang, antara lain, menjelaskan mengenai nama/istilah, bentukdan isi, kedudukan serta format dari Naskah Akademik. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 188 Tahun 1998 tentang TataCara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang menyebutkan istilahNaskah Akademik dengan penyebutan “Rancangan Akademik”. DalamPasal 3 ayat (1) Keppres 188/1998 disebutkan “Menteri atau pimpinanLembaga Pemrakarsa Penyusunan Rancangan Undang-Undang dapatpula terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenaiRancangan Undang-undang yang akan disusun”. Sedangkan dalam peraturan yang terbaru, yaitu Undang-undangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Bahan Kuliah Mata Kuliah Perancangan Perundang-Undangan Fakultas Hukum UNNAR 2011 Dosen Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Fakultas Hukum UNNAR Surabaya 1
  2. 2. undangan, tidak diatur secara eksplisit mengenai Naskah Akademik.Naskah Akademik itu baru “muncul” secara tegas melalui PeraturanPresiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara MempersiapkanRancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah danRancangan Peraturan Presiden. Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 68 tahun 2005 menyebutkan bahwa:“Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-undangan dapatterlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akandiatur dalam Rancangan Undang-undang”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2)Perpres Nomor 68 Tahun 2005 menyebutkan “Penyusunan NaskahAkademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehpemrakarsa bersama-sama dengan Departemen yang tugas dantanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan danpelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihakketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu”. Keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan peraturanperundang-undangan di Indonesia hingga saat ini memang belummerupakan sebuah keharusan/kewajiban yang harus dilakukan dalamrangka penyusunan peraturan perundang-undangan (termasuk PeraturanDaerah). Kedudukan Naskah Akademik masih dianggap hanya sebagai“pendukung” penyusunan peraturan perundang-undangan. Akan tetapidengan semakin berkembang dan berubahnya pola kehidupanmasyarakat Indonesia serta beberapa permasalahan dalam pembuatandan pelaksanaan perundang-undangan yang sudah ada sekarang,urgensi Naskah Akademik dalam proses penyusunan peraturanperundang-undangan yang tepat guna, komprehensif dan sesuai denganasas-asas pembentukan perundang-undangan menjadi sangat penting. Keberadaan Naskah Akademik memang sangat diperlukan dalamrangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuanagar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan nantinya akansesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. 2
  3. 3. Dengan digunakannya Naskah Akademik dalam proses pembentukanperaturan perundang-undangan, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak menghadapi masalah (misalnyadimintakan judicial review) di kemudian hari.2. Pengertian Naskah Akademik Selama ini Naskah Akademik bukan merupakan istilah tunggal,karena di dalam literatur maupun dokumen-dokumen resmi dikenalbeberapa istilah, antara lain: a. Rancangan Akademik (sebagaimana dipakai dalam Keputusan Presiden No.188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah) b. Draft Akademik c. Naskah Awal RUU/RPP d. Naskah Akademis e. Naskah Akademik (sebagaimana dipakai dalam Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Dalam tulisan ini istilah yang dipakai adalah Naskah Akademik,dengan pertimbangan bahwa istilah inilah yang digunakan dalamPeraturan Presiden No. 68 Tahun 2005, dan istilah ini pun sudah lazimdipakai oleh berbagai kalangan yang bergerak di bidang peraturanperundang-undangan. Sedangkan mengenai pengertiannya, yangdimaksud Naskah Akademik adalah “naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang,tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, 3
  4. 4. jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan PeraturanPerundang-undangan”.3. Bentuk dan Isi Naskah Akademik Naskah Akademik memuat gagasan konkrit dan aplikatifpengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidangtertentu yang telah ditinjau secara sistemik-holistik-futuristik dan dariberbagai aspek ilmu (multidisipliner dan interdisipliner). Naskah Akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi (dasarpemikiran perlunya suatu peraturan perundang-undangan), konsepsi, asashukum, ruang lingkup, dan materi muatan, dilengkapi dengan pemikirandan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalammenyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan.4. Kegunaan Naskah Akademik Naskah Akademik merupakan: a. Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dimaksud; b. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan. c. Bahan dasar bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang. d. Pedoman dari sudut pandang akademik dalam menjelaskan alasan-alasan penarikan rumusan norma tertentu di dalam rancangan peraturan perundang-undangan di setiap tingkat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait. e. Bahan dasar Keterangan Pemerintah mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang disiapkan Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 4
  5. 5. 5. Pengaturan Naskah Akademik Pasal 18 Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN No.53, TLN : 4389), menyatakan : (1) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 18 ayat (3) sebagaimana dikemukakan di atas mengamanatkan perlunya dibuat peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Presiden. Peraturan Presiden dimaksud adalah Perpres Nomor 68 tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Pasal 5 Peraturan Presiden No. 68 tahun 2005 mengatur mengenai Naskah Akademik, sebagai berikut: 1) Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-Undang dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang. 2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa bersama-sama dengan 5
  6. 6. Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu. 3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur. 4) Pedoman penyusunan Naskah Akademik diatur dengan Peraturan Menteri. Pendekatan pengaturan di dalam Peraturan Presiden tersebut pada prinsipnya tidak jauh berbeda dari ketentuan sebelumnya yang dimuat dalam Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. Pasal 3 Keppres ini menyatakan: (1) Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa penyusunan Rancangan Undang-undangan dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenai Rancangan Undang-Undang yang akan disusun. (2) Penyusunan rancangan akademik dilakukan bersama-sama dengan Departemen Kehakiman dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Perguruan Tinggi atau Pihak Ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu. Selanjutnya di dalam Pasal 4 angka (2) ditegaskan bahwa dalam halRancangan undang-undang tersebut memerlukan rancangan Akademik,maka rancangan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(1) dijadikan bahan dalam pembahasan forum konsultasi. Kata “dapat” di dalam rumusan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 68tahun 2005 dan dalam Pasal 3 ayat (1) Keppres 188 Tahun 1998mengandung arti bahwa Naskah Akademik tidak harus dibuat untuk suaturencana pengajuan RUU. Artinya penyusunan suatu RUU boleh dengan 6
  7. 7. atau tanpa didahului dengan penyusunan Naskah Akademiknya. Implikasidari pengaturan ini adalah banyaknya RUU yang diajukan tanpa disertaiNaskah Akademik. Lebih lanjut Perpres tersebut menyatakan bahwa penyusunanNaskah Akademik pelaksanaannya dapat diserahkan kepada PerguruanTinggi atau Pihak Ketiga. Dengan demikian, Perguruan Tinggi, lembagapenelitian dan kajian hukum, lembaga swadaya masyarakat, danorganisasi masyarakat dapat membuat membuat Naskah Akademik suatuRUU baik melalui kerjasama dengan departemen teknis maupun atasprakarsanya sendiri. Tidak mengherankan apabila dalam praktik dapat ditemukanNaskah-naskah Akademik dengan versi yang beragam, karena berasaldari sumber-sumber yang berlainan (BPHN Dep. Hukum dan HAM,Departemen-departemen/LPND, Perguruan Tinggi, LSM, dan sebagainya)dan dibuat sesuai dengan selera dan persepsi pihak pembuatnya. Belum adanya keseragaman dalam penyusunan Naskah Akademiktelah menjadi kendala khususnya didalam mengoptimalkan kegunaanNaskah Akademik di dalam proses perancangan suatu RUU baik diDepartemen Hukum dan HAM maupun di instansi pemrakarsa, termasukDPR. Di masa yang lalu, ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 188Tahun 1998 yang “tidak mewajibkan suatu RUU/RPP didahului dengansuatu penyusunan Naskah Akademik”, senantiasa dijadikan salah satualasan untuk mengabaikan pembuatan Naskah Akademik dalam prosespenyusunan RUU. Kondisi yang sama kemungkinan akan terulang, karenaPeraturan Presiden No. 68 tahun 2005 pun menyatakan hal yang hampirsama.6. Upaya Penyempurnaan Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan 7
  8. 8. Sebagaimana telah dikemukakan, salah satu tugas dan fungsi BPHNadalah menyusun Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan.Untuk itu, pada tahun 1994 BPHN telah membuat Petunjuk TeknisPenyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yangdituangkan dalam Keputusan Kepala BPHN No.G-159.PR.09.10 Tahun 1994.Keputusan Kepala BPHN ini telah menjadi pedoman di dalam penyusunanNaskah Akademik yang dilaksanakan di BPHN dan di lingkunganPemerintah, meskipun landasannya masih mengacu kepada KeputusanPresiden No.188 Tahun 1998 tentang Tata cara MempersiapkanRancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah yangsaat ini sudah dicabut dengan Peraturan Presiden No. 68 tahun 2005. Dalam rangka tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden No. 68tahun 2005 dan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitasperaturan perundang-undangan, saat ini BPHN telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Mengupayakan penyempurnakan Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPHN No.G-159.PR.09.10 Tahun 1994. b. Bersama-sama dengan Direktorat jenderal Peraturan Perundang- undangan merancang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik. c. Menyusun format penyusunan Naskah Akademik yang dapat mempertegas perbedaannya dengan format hasil penelitian/pengkajian dan kegiatan lainnya yang bersifat research. Naskah Akademik sedikitnya sudah dapat mengemukakan norma-norma suatu peraturan dan akan lebih baik lagi jika norma-norma tersebut telah dirumuskan dalam pasal demi pasal. d. Melakukan sosialisasi penyusunan Naskah Akademik sebagai bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan 8
  9. 9. B. NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH1. Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintah Daerah untukmenuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasimasyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dariPeraturan Daerah tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapatmenunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebihmaju. Meskipun dalam kenyataannya banyak peraturan daerah yangbelum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerahyang bersangkutan. Pada tataran implementasinya, sebuah peraturan daerah harustepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturandaerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaatdan maslahat bagi masyarakat. Ini merupakan tugas berat bagi paraperancang peraturan daerah agar produk rancangannya sesuai denganasas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU No. 10 tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 137 UU No. 32tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut asasdapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasanrumusan. Dalam praktik, sering ditemukan bahwa para perancang peraturanperundang-undangan pada dinas teknis maupun biro/bagian hukumPemerintah Daerah belum mampu menerjemahkan kebijakan pemerintahyang telah disusun kedalam bentuk peraturan daerah yang dapat 9
  10. 10. diterapkan secara efektif. Ketidakmampuan para perancang tersebutdisebabkan oleh paling sedikit tiga hal, yaitu:1 1. Mitos bahwa perancang tidak menangani urusan kebijakan, sebab yang membuat peraturan daerah adalah para pejabat Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan bukan perancang; 2. Banyak Daerah yang tidak memiliki aturan mengenai prosedur yang mengharuskan mendasarkan rancangan peraturan daerah pada pemikiran logis berdasarkan fakta di masyarakat; 3. Sangat sedikit dari perancang yang memiliki pemahaman atas teori, metodologi, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan yang dapat secara jelas menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi peraturan daerah yang dapat dilaksanakan secara efektif. Akibat dari hal-hal tersebut, maka tidak mengherankan bila paraperancang peraturan daerah pada dinas teknis maupun biro/bagianhukum Pemerintah Daerah kembali pada kebiasaan yang bermasalah,ketika merancang peraturan daerah, yaitu: 1. Menyadur peraturan perundang-undangan daerah lain; 2. sekedar mengkriminalisasi perilaku yang tidak diinginkan; atau 3. Berdasarkan kompromi keinginan dari kelompok-kelompok kepentingan dominan dalam masyarakat. Disamping kelemahan dari sisi perancang, permasalahan-permasalahan mendasar dalam proses pembentukan peraturan daerah,antara lain disebabkan karena:1 Sony Maulana, Perancangan Peraturan Daerah Sebagai Wujud Kontribusi KeikutsertaanPemerintah Daerah Dalam Perubahan Sosial Yang Demokratis Di Daerah, Makalah pada Bimbingan TeknisHarmonisasi Peraturan Daerah (Perda) Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi manusia, Samarinda5 September 2005, hlm. 4-5. 10
  11. 11. 1. Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan Peraturan daerah relatif lama, hal ini terlihat dari fakta bahwa untuk pembentukan sebuah peraturan daerah diperlukan waktu antara 8 – 12 bulan, atau bahkan lebih; 2. Tidak/belum dilibatkannya secara maksimal peranserta masyarakat dalam proses pembentukannya, terutama dari kalangan akademisi dan praktisi hukum. Padahal menurut Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 139 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peranserta masyarakat diperbolehkan dalam proses pembentukan peraturan daerah; 3. Belum digunakannya secara optimal fungsi Naskah Akademik sebagai sebuah instrumen dalam rangka pembentukan peraturan daerah. Padahal terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh apabila Naskah Akademik digunakan sebagai satu instrumen dalam proses pembentukan peraturan daerah, terutama dalam masalah efisiensi waktu. Keadaan ini ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman mengenai keberadaan, manfaat, dan urgensi Naskah Akademik dari para pihak yang terkait dalam pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, adanya NaskahAkademik bukan (atau sampai saat ini belum diatur secara tegas) sebagaisuatu keharusan dalam proses pembentukan peraturan daerah, akantetapi keberadaan Naskah Akademik sangat diperlukan dalam prosespembentukan peraturan daerah. Naskah Akademik memaparkanalasan-alasan, fakta atau latar belakang tentang hal-hal yang mendorongdisusunnya suatu masalah atau urusan sehingga dipandang sangatpenting dan mendesak diatur dalam peraturan daerah. Manfaat dari dataatau informasi yang dituangkan dalam latar belakang bagi pembentuk 11
  12. 12. peraturan daerah itu adalah bahwa mereka dapat mengetahui denganpasti tentang mengapa perlunya dibuat sebuah peraturan daerah danapakah peraturan daerah tersebut memang diperlukan oleh masyarakat. Selanjutnya, Naskah Akademik menjelaskan aspek filosofis (citahukum), aspek sosiologis (yakni nilai-nilai yang hidup dan terpelihara dalamkehidupan masyarakat setempat), aspek yuridis (keterkaitan dankeharmonisan secara vertikal dan horizontal dengan peraturan-peraturanyang telah ada sebelumnya), dan aspek politis (political will yangmendukung dibentuknya suatu peraturan daerah yang tercermin darikebijakan yang ditetapkan oleh para pengambil kebijakan yang menjadidasar bagi tata laksana pemerintahan). Aspek filosofis memuat hasil kajian yang mencerminkan landasanideal atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita pada saatmenuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan.Sedangkan aspek yuridis adalah kajian terhadap dasar-dasar hukum yangmenjadi landasan hukum bagi dibuatnya peraturan daerah, baik secarayuridis formal maupun yuridis materiil. Dalam kaitan ini kajian ditujukanterhadap aturan-aturan lain yang dapat dipakai sebagai landasan hukumkewenangan bagi suatu instansi atau institusi untuk membuat peraturantertentu dan dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yangakan diatur. Tidak cukup sampai di situ, peraturan yang baik adalahperaturan yang secara efektif berlaku dalam masyarakat. Untuk itu, perludikaji sejauhmana masyarakat secara realita membutuhkan peraturantentang masalah terkait, dan sejauhmana keberadaan nilai-nilai yanghidup dan berkembang dalam masyarakat mendukung keberadaan danimplementasi dari peraturan yang akan dibuat. Umumnya, teori-teori perundang-undangan hanya menyebutkantiga aspek kajian untuk mengukur baik-tidaknya suatu peraturanperundang-undangan, yaitu dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.Akan tetapi, sebuah peraturan perundang-undangan (termasuk peraturandaerah) tidak bisa sama sekali dilepaskan dari unsur-unsur politis dalam 12
  13. 13. pembentukannya. Aspek politis pada dasarnya mengedepankanpersoalan tarik-ulur kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.Dalam Naskah Akademik pun kajian terhadap aspek ini perlu dilakukan.Bagaimana sesungguhnya kemauan politik dari pemerintah, danbagaimana bargaining power dari kemauan politik pemerintah ini ketikaberhadapan dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam erademokrasi seperti saat ini. Tidak kurang pentingnya juga kajian-kajian dari berbagai aspekterkait, antara lain, dari aspek ekonomi dan ekologi, yang akan lebihmemperkaya Naskah Akademik dan pada tahap selanjutnya juga akanlebih menyempurnakan substansi peraturan perundang-undangan(peraturan daerah) yang akan dibuat. Jika kondisi memungkinkan makasesungguhnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan(termasuk peraturan daerah) perlu menggunakan apa yang disebutproses regulatory impact assessment (RIA), yang berguna untukmengetahui sejauhmana dampak ekonomis yang timbul dari peraturantersebut bila sudah terbentuk dan diberlakukan di tengah-tengahmasyarakat. Selain itu, urgensi lainnya adalah dalam Naskah Akademik diberikangambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari peraturandaerah yang akan dibuat. Dalam hal ini dijelaskan mengenai konsepsi,pendekatan, dan asas-asas dari materi hukum yang perlu diatur, sertapemikiran-pemikiran normanya. Mengenai asas-asas dari materi hukum,pada dasarnya tidak semata-mata terikat pada asas-asas yang telahditentukan dalam Pasal 6 UU No. 10 tahun 2004 jo. Pasal 138 UU No. 32tahun 2004, tetapi juga perlu mencermati nilai-nilai, asas-asas hukum adatatau kearifan tradisional yang masih hidup dana berkembang dalamkehidupan masyarakat setempat. Juga dipertimbangkan asas resiko (riskmanagement) yang mau tidak mau akan timbul atau dihadapi nantinyajika peraturan daerah itu sudah terbentuk atau telah diberlakukan.Dengan dituangkannya asas resiko ini, paling tidak sudah ada antisipasi 13
  14. 14. terhadap resiko-resiko negatif yang kemungkinan besar terjadi sebagaikonsekuensi dari adanya peraturan daerah terkait. Naskah Akademik juga memberikan ruang bagi para pengambilkeputusan yang berwenang untuk membahas dan menetapkanperaturan daerah (baik pemerintah daerah maupun Dewan perwakilanRakyat Daerah) untuk mempertimbangan apakah suabtsnasi/materi yangterkandung dalam Naskah Akademik itu layak diatur dalam bentukperaturan daerah atau tidak, dan apakah hanya perlu satu peraturandaerah atau dimungkinkan untuk dituangkan dalam lebih dari satuperaturan (mungkin peraturan sederajat atau peraturan pelaksanaan). Saat ini ada tendensi pandangan masyarakat bahwa peraturanperundang-undangan (termasuk peraturan daerah) adalah produk yangselalu berpihak pada kepentingan pemerintah (politik) semata-mata,sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu merasa memilikidan menjiwai peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu,Naskah Akademik diharapkan dapat digunakan sebagai instrumenpenyaring, menjembatani, dan meminimalisir unsur-unsur kepentinganpolitik dari pembentuk peraturan perundang-undangan (peraturandaerah). Naskah Akademik menjelaskan objektivitas tujuan dibentuknyaperaturan perundang-undangan, karena didasarkan atas hasil kajiandan/atau penelitian, yang menampung aspirasi serta mengakomodasikepentingan dan keinginan masyarakat, serta didukung oleh kebijakanpolitik dan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan seringnya terjadi pembatalan terhadapperaturan-peraturan daerah yang dianggap bermasalah, NaskahAkademik diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pembatalandemikian, karena didasarkan atas hasil kajian/penelitian yangkomprehensif. Pada kenyataannya, meskipun bukan merupakan suatu keharusan,keberadaan Naskah Akademik sangat diperlukan dalam prosespembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu, ke depan perlu 14
  15. 15. dipertimbangkan oleh para pembuat peraturan daerah untuk terlebihdahulu menyusun Naskah Akademik dalam proses pembentukanperaturan daerah, mengingat banyak manfaat yang dapat diambil dariNaskah Akademik dalam keseluruhan proses pembentukan peraturandaerah, mulai dari perencanaan, pembahasan, sampai padapemberlakuan atau pelaksanaannya. Dengan digunakannya Naskah Akademik sebagai bagian dariproses pembentukan peraturan daerah, maka diharapkan akan terciptaperaturan-peraturan daerah yang berbasis akademik-ilmiah, tidak semata-mata kumpulan pasal-pasal yang ketika diterapkan ternyata tidak efektif.Jika demikian halnya, maka kerugian besar, baik berkaitan dengan waktu,materi maupun pikiran, harus ditanggung oleh daerah. Apalagi jikakemudian akibat dari adanya peraturan daerah itu muncul gejolak dimasyarakat.2. Tahapan Proses Penyusunan Naskah Akademik Proses penyusunan Naskah Akademik terdiri dari beberapa tahap,pada tahap pertama diawali dengan melakukan persiapan, tahappelaksanaan penyusunan Naskah Akademik, diskusi publik draft awalNaskah Akademik, evaluasi draft Naskah Akademik, penyempurnaan ataufinalisasi penyusunan Naskah Akademik, dan penyerahan NaskahAkademik kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerahsebagai bahan masukan dalam proses pembentukan peraturan daerah. Tahap persiapan penyusunan Naskah Akademik dimulai denganmembentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah, yangterdiri dari personel yang dianggap memiliki kompetensi dan wawasan luasdi bidangnya. Susunan personalia Tim ini disesuaikan dengan kebutuhandan pokok persoalan yang akan dibuat peraturan daerahnya.Kompetensi para anggota Tim bukan semata-mata di bidang hukum,tetapi akan lebih baik apabila melibatkan pakar dari beragam disiplin ilmuterkait dengan permasalahan yang akan dikaji. Kompetensi anggota dari 15
  16. 16. disiplin ilmu hukum dan perundang-undangan diperlukan untuk menelaahaturan-aturan hukum dan pola perancangan peraturan perundang-undangan. Pada tahap persiapan ini dilaksanakan kegiatan yangmenyangkut aspek teknis Tim serta pengumpulan data dan informasi yangrelevan dengan pokok persoalan. Tahap selanjutnya adalah penyusunan draft Naskah Akademiksesuai dengan pola dan sistematika standar yang biasa dipakai dalampenyusunan Naskah Akademik. Tahapan ini memerlukan waktu yangcukup, karena selain menuangkan berbagai data dan informasi ke dalambentuk Naskah Akademik, juga mulai dipikirkan alternatif kaedah-kaedahatau norma-norma dari narasi yang disusun. Penarikan kaedah/normahukum inilah yang membedakan antara Naskah Akademik dan hasilpenelitian/kajian biasa. Jika draft Naskah Akademik sudah selesai disusun, maka tahapberikutnya adalah menyelenggarakan diskusi publik (public hearing).Tujuan dari diskusi publik ini, selain dari mengenaikan/menginformasikanNaskah Akademik kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait, jugamenghimpun masukan dari berbagai pihak, dalam rangka memperkayadan menyempurnakan Naskah Akademik. Diskusi publik ini dapatberbentuk diskusi terfokus, lokakarya, seminar, jaring aspirasi publik,pertemuan konsultasi, atau juga mempublikasikannya di media masa. Evaluasi terhadap draft Naskah Akademik perlu dilakukan setelahmemperoleh masukan atau tanggapan dari masyarakat. Pada tahap iniTim penyusun Naskah Akademik mulai menginventarisir masukan-masukanyang diperoleh dari diskusi publik dan sedapat mungkin mengakomodirmasukan-masukan yang berfmanfaat ke dalam Naskah Akademik. Selanjutnya Tim penyusun Naskah Akademik menyempurnakan danmenetapkan draft akhir Naskah Akademik, untuk diserahkkan kepadapemerintah daerah dan/atau DPRD, sebagai bahan masukan danpertimbangan dalam pembahasan itu. 16
  17. 17. C. FORMAT NASKAH AKADEMIK Naskah Akademik terdiri dari dua bagian, yaitu (1) bagian yangmemuat hasil kajian materi RUU yang akan diusulkan; dan (2) bagianyang memuat Naskah Awal RUU yang diusulkan. 1. Format Bagian Pertama a. Sampul Depan/Cover, berisi judul dan penyusun Naskah Akademik. b. Kata Pengantar, yang berisi pengantar proses penyusunan Naskah Akademik. c. Daftar Isi Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Memuat pemikiran tentang konstatering fakta-fakta yang merupakan alasan-alasan pentingnya materi hukum yang bersangkutan harus segera diatur. B. Dasar Pemikiran Perlunya RUU Memuat pemikiran tentang dasar perlunya RUU dibentuk, antara lain meliputi dasar filosofis, dasar sosiologis, dasar yuridis, dasar psikopolitik, dan dasar ekonomi. C. Maksud dan Tujuan Mengemukakan tentang apa yang hendak dicapai melalui pembentukan RUU tersebut (misalnya memberikan jaminan kepastian hukum). D. Metode Pendekatan E. Analisis Hukum Positif Yang Terkait Materi Hukum RUU 17
  18. 18. Memuat hasil inventarisasi berikut analisis peraturan perundang-undangan terkait atau peraturan perundang-undangan yang memiliki ketentuan- ketentuan berkenaan dengan materi RUU. Dalam hal ini perlu juga diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis, hukum adat dan/atau kebiasaan dan kearifan lokal/tradisional yang berkembang dalam masyarakat, serta ketentuan- ketentuan dalam traktat-traktat, konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional (multilateral-global, multilateral-regional, dan bilateral) terutama yang telah diratifikasi oleh Indonesia.Bab II Ruang Lingkup Materi Naskah Akademik A. Ketentuan Umum 1. Memuat terminologi-terminologi atau pengertian- pengertian yang dipakai dalam Naskah Akademik beserta arti dan maknanya masing-masing. 2. Memuat pendekatan asas-asas hukum dan tujuan pengaturan bagi RUU yang akan dibentuk. Dalam bagian ini dielaborasi asas-asas yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004, yaitu asas: (a) pengayoman; (b) kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kekeluargaan; (e) kenusantaraan; (f) bhineka tunggal ika; (g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau dan (j) keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Akan tetapi, asas-asas hukum tersebut tidak harus semuanya diterapkan. Juga dimungkinkan untuk 18
  19. 19. memasukkan asas-asas hukum lainnya sesuai dengan dasar, tujuan, fungsi dan materi muatan RUU. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2): “Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.” B. Materi Memuat materi muatan yang perlu diatur secara sistematik serta pemikiran-pemikiran mengenai rumusan normatif yang disarankan, sedapat mungkin dengan mengemukakan beberapa alternatif rumusan norma.Bab III Penutup A. Kesimpulan 1. Rangkuman pokok isi Naskah Akademik. 2. Ruang lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematik dengan peraturan perundang- undangan terkait yang berlaku. 3. Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan yang diatur. B. Saran Rekomendasi 1. Apakah semua materi Naskah Akademik sebaiknya diatuir dalam satu bentuk undang- undang atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan pelaksanaan atau peraturan yang lain. 2. Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan Naskah Akademik Peraturan 19
  20. 20. Perundang-undangan dan saat paling lambat RUU sudah selesai diproses beserta alasannya. Daftar Pustaka Memuat referensi literatur dan/atau dokumen peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik. Lampiran Lampiran-lampiran dapat berupa: a. Inventarisasi peraturan yang relevan dan masih berlaku b. Inventarisasi permasalahan hukumnya c. Berita Acara rapat-rapat atau Notula Rapat, dsb. 2. Format Bagian Kedua Pada bagian kedua Naskah Akademik dimuat kumpulan norma-norma atau draft pasal-pasal, dengan format sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.D. PENUTUP Demikian beberapa hal yang perlu diketahui mengenai Naskah Akademik dalam kaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Semoga ada manfaatnya Palembang, 18 November 2008 20
  21. 21. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: ............................................. TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIKRANCANGAN UNDANG-UNDANG PRAKARSA PEMERINTAH DALAM RANGKA PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang;Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden; MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRAKARSA PEMERINTAH DALAM RANGKA PROGRAM LEGISLASI NASIONAL BAB I KETENTUAN UMUM 21
  22. 22. Pasal 11. Penyusunan Naskah Akademik adalah pembuatan Naskah Akademik yang dilakukan melalui suatu proses penelitian hukum secara cermat, komprehensif dan sistematis.2. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang.3. Paparan Naskah Akademik adalah pemaparan hasil penyusunan Naskah Akademik oleh pemrakarsa yang dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan melibatkan para ahli, wakil instansi terkait, unsur perguruan tinggi dan unsur masyarakat.4. Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah unit Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tugas dan fungsinya antara lain di bidang perencanaan pembangunan Hukum Nasional. BAB II MATERI MUATAN DAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK Pasal 2(1) Naskah Akademik secara umum memuat dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur, dan draft awal Rancangan Undang Undang.(2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Pasal 3Pemrakarsa Rancangan Undang Undang dan Naskah Akademik adalah Menteriatau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mengajukan usulpenyusunan Rancangan Undang-Undang. Pasal 4Pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnyayang mempunyai keahlian untuk itu. BAB III KEDUDUKAN NASKAH AKADEMIK Pasal 5 22
  23. 23. (1) Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usul pengajuan Rancangan Undang-Undang dalam Daftar Prioritas Program Legislasi Nasional.(2) Naskah Akademik yang dapat diajukan dalam rapat koordinasi Program Legislasi Nasional adalah Naskah Akademik dari Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui dalam Rapat Pembahasan Tahunan Program Legislasi Nasional Pemerintah sebagai prioritas.(3) Rapat Pembahasan Tahunan Program Legislasi Nasional Pemerintah diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka penyusunan prioritas Program Legislasi Nasional Pemerintah. BAB IV PAPARAN NASKAH AKADEMIK Pasal 6(1) Paparan Naskah Akademik dilakukan oleh Pemrakarsa di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.(2) Badan Pembinaan Hukum Nasional mengkoordinasikan pelaksanaan paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Pelaksanaan paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan para ahli, wakil instansi terkait, unsur perguruan tinggi dan unsur masyarakat.(4) Dalam hal Naskah Akademik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disempurnakan oleh Pemrakarsa Pasal 7Paparan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakansebelum rapat koordinasi penyusunan Program Legislasi Nasional antara DPRdengan Pemerintah. Pasal 8Naskah Akademik yang telah dipaparkan dan telah memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diajukan dalam rapat koordinasi ProgramLegislasi Nasional dengan Badan Legislasi DPR RI. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 9Pembiayaan untuk keperluan paparan Naskah Akademik danpenyempurnaannya dibebankan kepada instansi pemrakarsa. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN 23
  24. 24. Pasal 10Naskah Akademik yang ada, dan telah menjadi salah satu persyaratanpengajuan RUU Prioritas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakantetap berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11Pedoman penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalamlampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini. Pasal 12Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : …………… Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Andi Mattalatta 24
  25. 25. LAMPIRAN PERATURAN MENTERINOMOR : ..........................................TANGGAL: ........................................... PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANGI. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK JUDUL NASKAH AKADEMIK BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. IDENTIFIKASI MASALAH C. MAKSUD DAN TUJUAN D. METODE PENELITIAN BAB II ASAS-ASAS SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS BAB III MODEL PENGATURAN, MATERI MUATAN RUU, DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF BAB IV PENUTUP LAMPIRAN KONSEP AWAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG 25
  26. 26. II. PENJELASAN SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK JUDUL NASKAH AKADEMIK Memuat jenis dan nama peraturan perundang-undangan BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemikiran mengenai alasan-alasan filosofis, sosiologis, yuridis, yang mendasari pentingnya materi hukum yang bersangkutan segera diatur dengan peraturan perundang- undangan. B. Identifikasi Masalah Pointer permasalahan yang akan dituangkan dalam ruang lingkup naskah akademik C. Maksud dan Tujuan Uraian tentang maksud dan tujuan penyusunan naskah akademik. Maksud penyusunan naskah akademik adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan undang- undang. Tujuan penyusunan naskah akademik adalah untuk memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup pengaturan. D. Metode Penelitian Uraian tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian sebagai bahan penunjang penyusunan naskah akademik. Metode ini terdiri dari metode pendekatan dan metode analisis data. BAB II ASAS-ASAS SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS Memuat berbagai asas-asas filosofis, yuridis, dan sosiologis dari ruang lingkup yang akan diatur. BAB III MODEL PENGATURAN, MATERI MUATAN RUU, DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF Berisi analisis terhadap identifikasi masalah berdasarkan teori, asas-asas, dan hukum positif terkait untuk menetapkan model pengaturan, materi muatan rancangan undang-undang. Analisis disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis dan dapat dikuatkan dengan data kuantitatif. Jika perlu 26
  27. 27. keterkaitan dengan hukum positif diperlukan pembahasannya sebagai langkah harmonisasi dan sinkronisasi. BAB IV PENUTUP Berisi jawaban terhadap identifikasi masalah yang telah ditetapkan yang menjadi pertimbangan penyusunan materi muatan dan rekomendasi terkait dengan pentingnya penyusunan regulasi dimaksud.III. SISTEMATIKA KONSEP AWAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG Konsep awal RUU yang terdiri dari pasal-pasal yang diusulkan dengan didasarkan pada uraian akademik. Konsiderans : Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan rancangan undang-undang. Pokok-pokok pikiran memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Alas/Dasar Hukum : Memuat dasar kewenangan pembuatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan undang-undang tersebut. Ketentuan Umum : Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam Naskah Akademik dan pengertiannya. Materi : Memuat konsep tentang asas-asas dan materi hukum yang perlu diatur, serta rumusan norma dan pasal-pasalnya yang disarankan; bila mungkin dengan mengemukakan beberapa alternatif. Ketentuan Pidana (jika perlu) : Memuat pemikiran-pemikiran tentang perbuatan-perbuatan tercela yang patut dilarang dengan menyarankan sanksi pidananya. Ketentuan Peralihan (jika perlu): Memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan yang baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Ketentuan Penutup : Pada umumnya memuat : 27
  28. 28. a. Saran tentang penunjukan lembaga/instansi atau alat perlengkapan Negara yang terkait dan karena itu perlu diikutsertakan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rancangan Undang Undang / Rancangan Peraturan Pemerintah;b. Saran tentang pemberian nama singkat RUU/RPP yang bersangkutan;c. Saran tentang saat mulai berlakunya Undang-Undang setelah diundangkan;d. Pendapat tentang pengaruh Undang-Undang yang baru terhadap Undang-Undang yang lain; baik yang sudah ada sebelumnya dan Undang-Undang yang masih harus dibuat. 28

×