2012 makalah kuliah_umum_pascasarjana_ugm_prof mahfud md
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

2012 makalah kuliah_umum_pascasarjana_ugm_prof mahfud md

on

  • 3,495 views

Kuliah Umum dalam rangka Pembukaan Kuliah Pascasarjana 2012

Kuliah Umum dalam rangka Pembukaan Kuliah Pascasarjana 2012

Statistics

Views

Total Views
3,495
Views on SlideShare
3,495
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
65
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    2012 makalah kuliah_umum_pascasarjana_ugm_prof mahfud md 2012 makalah kuliah_umum_pascasarjana_ugm_prof mahfud md Document Transcript

    • MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------- ETIKA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN KONSTITUSI1 Oleh: Moh. Mahfud MD.2Pengantar Bahwa negara ini sedang mengalami berbagai persoalan, tentu kita semuatelah mahfum. Tidak hanya pada sektor atau bidang tertentu saja, persoalantelah muncul di hampir semua sendi kehidupan berbangsa. Kecenderunganyang ada, persoalan itu semakin hari bukannya semakin menyederhana tetapikian kompleks dan rumit. Ini bisa terjadi bukan karena kita tidak melakukanapapun untuk mengatasinya. Setiap persoalan telah coba kita atasi dan hadapidengan menerapkan pendekatan-pendekatan tertentu. Pun demikian, reformasisegala bidang sudah ditempuh untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Itusebabnya, reformasi pada 1998 dilakukan, dengan harapan kondisi segeraberubah dan lebih baik. Sekarang, setelah lebih kurang 14 tahun reformasi dilakukan, persoalan-persoalan itu tak juga dapat tuntas diselesaikan. Ada beberapa bidang yangmendapat klaim agak sedikit membaik, seperti bidang ekonomi misalnya,namun tidak sedikit yang makin terpuruk seperti bidang hukum, politik, dansosial. Dulu, reformasi dilakukan antara lain untuk memperbaiki hukum danpolitik yang kurang memberikan makna bagi kemaslahatan rakyat. Setelahreformasi, bukannya tambah baik, hukum dan politik tetap lebih seringdibelokkan menjadi instrumen untuk mencapai atau melanggengkankekuasaan. Hukum dengan segenap institusinya juga tak mampu meredamkecenderungan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan praktik-praktik kotorlainnya. Politik dipraktikkan dengan perilaku yang minim kesantunan.Praktiknya, politik direduksi untuk alasan kekuasaan bukan sebuah prosesmewujudkan kebaikan bersama. Politik identitas semakin menguatmengalahkan visi kebersamaan sebagai bangsa seiring rasa saling percaya di1 Makalah pada Kuliah Perdana Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Senin, 17 September 2012 di Gedung Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta.2 Ketua Mahkamah Konstitusi RI. 1
    • antara sesama warga bangsa yang memudar pelan-pelan. Distrust itu telahmenimbulkan disorientasi, tak ada pegangan bagi rakyat mengenai hendakdibawa kemana bangsa ini dijalankan. Pada gilirannya, disorientasi itu punberpeluang mencetak pembangkangan (disobedience), yang dalam skala kecilatau besar, sama-sama membahayakan bagi integrasi bangsa dan negara. Setelah segala cara memperbaiki sistem, baik hukum, sosial, politik, danekonomi dilakukan dan tak juga menunjukkan hasil, maka banyak yangkemudian meyakini bahwa problem sebenarnya bukanlah soal sistem belaka,melainkan berkait dengan soal etika berbangsa dan bernegara yang meredup.Betapapun sistem diubah dan diganti, tetap saja problem tak kunjung tuntasteratasi selama kita belum mampu membenahi etika berbangsa dan bernegara.Jadi, inti persoalannya sekarang ialah soal melemahnya etika berbangsa danbernegara. Hal ini mengisyaratkan bahwa upaya perbaikan kondisi bangsa iniharuslah memperhatikan fakta bahwa krisis ini bertalian erat dengan krisisetika dan moralitas. Untuk itu, upaya menemukan solusi harus disertai upayamengingat dan memperkuat kembali prinsip-prinsip fundamen etis-moral dankarakter bangsa berdasarkan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesiasebagaimana tertuang dalam konstitusi kita, UUD 1945.Dasar Prinsip Etika Bernegara Etika merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkanetika adalah barometer peradaban bangsa. Suatu bangsa dikatakanberperadaban tinggi ditentukan oleh bagaimana warga bangsa bertindak sesuaidengan aturan main yang disepakati bersama. Perilaku dan sikap taat padaaturan main memungkinkan aktifitas dan relasi antar sesama warga berjalansecara wajar, efisien, dan tanpa hambatan berarti. Masyarakat Jawa misalnya,dituntut dan diajarkan untuk memahami benar tentang arti penting etika.Sebab, etika yang juga sering disebut unggah-ungguh, tata krama, sopan santun,dan budi pekerti membuatnya mampu secara baik menempatkan diri dalampergaulan sosial, dan itu akan sangat menentukan keberhasilan dalam hidupbermasyarakat. Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, etika akanmenjelaskan mana tingkah laku yang baik, apa yang pantas, dan apa yangsecara substansi mengandung kebaikan dan sebaliknya. Bagi bangsa timurseperti Indonesia, etika telah mendarah daging dimiliki dan diterapkan dalamkerangka penghormatan terhadap nilai kebaikan, kemanusiaan, dan keadilan 2
    • kolektif. Karena itu, kita masih yakin dan percaya, etika mengalir menjadibagian dari kultur sosial dan antropologis bangsa Indonesia. Bahkan secaranatural-genetis, di dalam diri anak bangsa mengalir sifat-sifat luhur manusia,yang pada perkembangannya dirumuskan oleh founding peoples ke dalamPancasila, dan selanjutnya disepakati sebagai dasar dan orientasi bernegara.Melalui Pancasila inilah, para pendiri negara menggariskan prinsip-prinsip dasaretis bernegara yang demikian jelas dan visioner. Prinsip-prinsip dasar Pancasilayang dituangkan dalam UUD 1945 dan disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945,tidaklah hadir hanya sebagai intuitif dan tiba-tiba jatuh dari langit, melainkanmelewati proses penggalian mendalam. Meskipun baru dibahas dandikemukakan dalam sidang BPUPKI menjelang Indonesia merdeka, pemikiranmengenai prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara sebenarnya telahmuncul dan dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, berbagai pemikiran yang mengarahkepada kepada gagasan terciptanya konstruksi kebangsaan dan kemerdekaanIndonesia. Beragam pemikiran dan gagasan mengenai politik, fundamen etis danmoral bangsa, ideologi, dan visi kebangsaan itu kemudian bersintesis dalamkarakter keindonesiaan. Akhirnya, para penyusun UUD berhasil menggali danmengakomodir nilai-nilai etika dan moral dalam berbagai bidang kehidupanberbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan lain-lainuntuk dituangkan ke dalam UUD 1945. Di dalam Pembukaan UUD 1945, nilaietika dan moral terdapat di seluruh Pokok Pikiran3, yang kemudian nilai-nilai itudijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Itu sebabnya, UUD 1945 sejatinyamerupakan sintesa nilai etika dan moral yang diangkat dari nilai-nilai luhurbangsa Indonesia yang dikenal religius, berperikemanusiaan, persatuan,demokrasi, dan keadilan. Hal ini sangat simetris dan sinergis dengan tujuanbernegara dan berkonstitusi yakni mengarahkan kepada moral kehidupanberbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang lebih baik. Nilai-nilai luhur itu kemudian disepakati untuk diformalisasi dengansebutan Pancasila. Di dalam Pancasila itu, nilai ketuhanan ditempatkan sebagai3 Pembukaan UUD 1945 memuat 4 (empat) pokok pikiran. Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negaraIndonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahIndonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Pokok pikiran kedua menyatakan bahwanegara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negaraberkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokokpikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan danpermusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini menunjukkan bahwa negara Indonesia demokrasi, yaitukedaulatan ditangan rakyat. Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan atas KetuhananYang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3
    • sumber etika dan spiritualitas pada posisi yang sangat penting sebagaifundamen etik kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegasannya, Indonesiabukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler, karena Indonesiamelindungi hidupnya semua agama dan keyakinan serta mengembangkanagama untuk bisa memainkan peran yang berkaitan dengan penguatan etikasosial. Dalam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yangbersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia jugameruapakan fundamen penting bagi etika politik kehidupan bernegara.Pengakuan dan pemuliaan hak-hak dasar warga negara secara adil dan beradabmerupakan prasyarat yang tak boleh diabaikan dalam bernegara. Pancasila juga menekankan prinsip persatuan kebangsaan yangmengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan itu dikelola dalamkonsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman dankeragaman dalam persatuan. Dalam prinsip semacam ini, ada toleransi, adaruang hidup untuk bisa menerima dan menghormati perbedaan yang ada. Perludiketahui, negara Indonesia merdeka dikonstruksi di atas perbedaan, sehinggaperbedaan itu bukanlah masalah tetapi justru menjadi sumber kekuatan. DalamPancasila terkandung pula prinsip bahwa nilai ketuhanan, kemanusiaan, danpersatuan tersebut diaktualisasikan dengan menjunjung tinggi kedaulatanrakyat melalui prinsip musyawarah mufakat. Nilai-nilai ketuhanan,kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi menjadi landasan etik bagi upayamewujudkan keadilan sosial dengan semangat kekeluargaan. Intinya, melaluiPancasila dan UUD 1945, prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yangdibangun oleh para pendiri negara diarahkan untuk memajukan kepentinganumum (bonnum commune) dalam kerangka nilai-nilai ketuhanan, penghormatanterhadap kemanusiaan, mengedepankan persatuan, mengembangkandemokrasi, serta berorientasi mewujudkan keadilan sosial. Inilah prinsip-prinsipmendasar yang dijadikan acuan dalam merumuskan kehidupan demokratisberbasis etika dan moralitas. Dalam berpolitik misalnya, meskipun identik dengan cara meraihkekuasaan, UUD menggariskan politik sebagai seni yang mengandungkesantunan dan etika yang diukur dari pengutamaan moral. Pilihan para pendirinegara untuk menyandarkan politik pada prinsip demokrasi deliberatif yangmengedepankan pemusyawaratan dan bukan menang-menangan, merupakankeputusan terbaik untuk mengatasi segala paham golongan maupun 4
    • perseorangan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya. Perbedaan, dalamhal ini tetap dijunjung tinggi sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah. Terkait dengan implementasi hak asasi manusia (HAM), Pembukaan UUD1945 menyelaraskannya dengan filosofi, budaya, serta struktur kemasyarakatanIndonesia. Dalam konteks filsafati, HAM akan terpenuhi manakala manusia jugamenunaikan kewajiban asasinya. Karena itu, tegaknya HAM harus diartikansebagai keseimbangan tegaknya hak asasi dengan kewajiban asasi. Demikian halnya dengan bidang ekonomi. UUD 1945 mengepankanprinsip kesejahteraan sosial dalam setiap aktifitas perekonomian yangberorientasi pada keadilan sosial. Pembangunan ekonomi harus bermuara padapeningkatan kesejahteraan sosial yang menjadi tolok ukur keberhasilanpembangunan. Interaksi antar pelaku dalam ekonomi dilandasi oleh semangatkeseimbangan, keserasian, saling mengisi, dan saling menunjang dalam rangkamencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Problem Implementasi Etika Dewasa Ini Yang terjadi di masyarakat belakangan ini, pengabaian moral dan etikaberlangsung secara massif di hampir semua segi kehidupan berbangsa danbernegara. Etika mengalami proses marginalisasi secara serius sedemikian rupa.Pergeseran nilai akibat transaksi informasi global dan pola pikir pragmatis-materialisme telah berimbas pada peminggiran etika, dalam arti, etika seringkalitak lagi dijadikan acuan tindakan dan perilaku. Drama yang kita lihatbelakangan ini, baik di pentas politik, panggung sosial, maupun di arenapenegakan hukum, hampir semua mementaskan aktor dengan perilaku miskinetika. Di pentas politik, etika politik sudah lama tiarap. Barangkali, sepertipernah dikatakan oleh Franz-Magnis Suseno, etika politik itu hanya academicexercise, hanya menarik dibicarakan dalam konteks akademis di bangku-bangkukuliah. Senyatanya, terutama di waktu sekarang ini, etika politik sekedarpemanis bibir saja. Kompetisi politik terreduksi hanya pada persoalan kalah danmenang dalam meraih jabatan politik dan kekuasaan. Padahal jelas, politiktanpa etika melahirkan sinetron demokrasi, yang hanya menyuguhkankebohongan dan janji-janji kosong para demagog yang jelas-jelas mengancamdemokrasi. Padahal, etika dalam politik akan memberikan jaminan bahwapolitik itu ada untuk meningkatkan harkat martabat sekaligus meninggikanakhlak bangsa. 5
    • Di bidang pemerintahan, etika aparat pemerintahan semakin merosot.Aparat pemerintahan saat ini kebanyakan melihat status dan jabatan yangdisandang bukan sebagai amanat untuk mengabdi pada bangsa dan negarasehingga harus bekerja keras dalam menjalankan amanat tersebut. Sebaliknya,status dan jabatan yang dikuasai adalah peluang untuk mencari keuntunganpribadi sehingga tidak akan bekerja dengan baik jika tidak menerima imbalandan akan selalu mempresepsikan setiap tugas dan fungsi yang diemban dari sisimateri. Proyek-proyek negara yang dibiayai dari uang rakyat dilihat sebagailahan untuk menambah pendapatan sehingga sebanyak mungkin dikeruk untukkeuntungan pribadi. Hilanglah kejujuran digantikan dengan manipulasi untukpertanggungjawaban keuangan. Hilanglah semangat kerja keras, digantikandengan prinsip mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan kerjasesedikit mungkin. Karena persepsi kegiatan dan anggaran untuk keuntungan pribaditersebut, berlomba-lombalah para pejabat pemerintahan mengajukan danmendapatkan anggaran sebanyak-banyaknya walaupun tidak rasional jikadibandingkan dengan kemampuan jabatan dan organisasi yang dimiliki untukmenjalankan program tersebut. Bahkan untuk memperoleh anggaran itupunsudah dilakukan dengan ketidakjujuran data serta melakukan penyuapanterhadap lembaga yang menentukan anggaran. Jika di hulu anggaran sudahdilakukan dengan menghalalkan cara, tentu dalam pelaksanaan danpertanggungjawabannya pasti dipenuhi dengan kebohongan, yang padaakhirnya merugikan rakyat. Saat ini, banyak pejabat negara yang berperilaku tidak etis ataumelanggar etika. Banyak pejabat negara yang sedang mendapat sorotanmasyarakat karena diduga terlibat dalam kasus hukum tertentu, dengan entengmenjawab, buat apa mundur, bukankah pengadilan belum membuktikan kalausaya bersalah. Padahal, seseorang yang melanggar etika seharusnya merasalebih berdosa daripada melanggar hukum karena pada dasarnya etikamerupakan dasar hukum. Hukum itu ada karena etika, hukum merupakan nilaietik yang diundangkan. Karena itu, jika ada seorang pemimpin atau pejabatnegara sudah terbukti melanggar etika, maka seharusnya ia malu dan lalumengundurkan diri tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. Pelajar ilmuhukum pasti paham bahwa hukum itu adalah formalisasi dari nilai-nilai agama,etika, dan kesusilaan yang semua menjadi kaidah-kaidah dalam bermasyarakat 6
    • untuk kemudian diformalkan menjadi aturan hukum. Oleh sebab itulah,kaidah-kaidah itu harus dijadikan landasan dalam penegakan hukum. Di bidang sosial, etika dalam pergaulan antar sesama warga semakintergerus oleh berbagai hal, mulai dari pergeseran nilai sebagai imbasmodernitas, derasnya arus informasi yang tak terbendung, sampai denganmenyeruaknya kembali politik identitas. Perbedaan latar belakang, apakah ituagama, keyakinan, suku, aliran, atau perbedaan lainnya, mudah sekalimenyulut konflik meski dipicu oleh persoalan-persoalan sepele. Terlebih lagi,perbedaan pendapat lebih sering diselesaikan dengan menggunakan ”okol”ketimbang akal. Akibatnya, alih-alih menyelesaikan masalah, yang adapersoalan makin rumit dan kian meruncing. Kecenderungan lebih menggunakan”okol” ketimbang akal menunjukkan melemahnya penghargaan danpenghormatan terhadap nilai dan martabat manusia. Tak berhenti sampai di situ, etika di dunia pendidikan juga nyata-nyatasemakin dipinggirkan. Sekarang ini banyak orang yang suka melanggar etikaakademis dan etika keilmuan, misalnya orang membeli gelar akademik dan sukamencuri karya keilmuan orang lain (plagiasi). Pada kasus lain, ada akademisiyang suka ”menjual” keahlian untuk menuliskan tesis atau disertasi orang laindengan imbalan tertentu. Ada pula pakar dari perguruan tinggi yang dimintamenyampaikan pendapat ahli di persidangan tetapi pendapatnya tidak mengacupada pakem ilmiah-akademis melainkan bergantung pesanan dan pendapatan.Dulu, orang menulis buku dan menerbitkan merupakan prestasi akademik luarbiasa yang membanggakan. Tetapi sekarang, orang bisa punya artikel, buku,atau bahkan karya ilmiah tanpa harus memiliki tradisi berpikir ilmiah dengancara menyewa ghost writer lalu mengklaim hasil tulisan itu sebagai karyanya,padahal ia tak paham substansinya. Mereka yang mengabaikan etika ilmiahakademik itu merupakan orang yang tidak keberatan membohongi diri sendiri.Dan apabila seseorang sudah bisa membohongi diri sendiri, maka dia tidaksungkan untuk membohongi orang lain, itulah ciri koruptor atau calon koruptor.Artinya, kemerosotan etika di dunia pendidikan turut berkontribusi banyakdalam keterpurukan moral dan etika bangsa. Dewasa ini, ukuran etis atau tidak, menjadi sangat lentur karena sikappermisif masyarakat terhadap hal-hal yang sesungguhnya merupakan bentukpenyimpangan sosial. Korupsi di negeri ini kian mengerikan dan merajalela,salah satunya karena dianggap wajar. Sebagian lain malah menganggap korupsisebagai budaya. Orang korupsi itu hanya soal kesempatan, kalau pun ada 7
    • kesempatan tapi tak korupsi, dianggap sebagai orang yang sok bersih. Alhasil,kita sendiri tidak tahu bagaimana cara memberantasnya. Seperti sering sayakatakan, teori pemberantasan korupsi dari gudang sudah habis. Semua teoridan cara sudah disarankan namun seolah tak ada yang mempan, sementaranegara terus menerus digerogoti. Di bidang hukum, yang terjadi sekarang adalah hukum dibuat danditegakkan tanpa bertumpu pada etika, moral, dan hati nurani sehinggamenjauhi rasa keadilan. Aturan hukum yang dibuat seringkali tak membawaperbaikan yang diinginkan. Salah satu sebabnya karena terjadinya pelanggaranetika melalui politik kompromistis-transaksional saat pembahasan di lembagalegislatif. Di ranah penegakan hukum, para penegak hukum sering berhentipada keinginan menegakkan bunyi pasal-pasal undang-undang itu sendiri tanpamelibatkan moral dan etika. Penegakan hukum yang hanya sekedarmenekankan dan mengedepankan formalitas-prosedural di atas etika dan moralkeadilan publik sebagai sukma hukum, menyebabkan keadilan seringkali gagaldiwujudkan. Hal serupa terjadi di bidang ekonomi. Ekonomi tidak bisa dilepaskan darietika dan moral, karena ekonomi tanpa etika sama halnya dengan kejahatan.Namun demikian, saat ini kita melihat bagaimana aktivitas ekonomi yangdijalankan justru mengesampingkan etika. Maraknya kasus korupsi berupasuap dalam bentuk commitment fee atau kick back dalam proyek misalnya,menujukkan bagaimana aktivitas ekonomi telah mengesampingkan etika.Padahal, jika saja etika untuk memperoleh proyek pemerintah dipegang teguh,korupsi dan suap akan bisa dicegah. Saat ini kita juga dapat melihatdikesampingkannya etika aktivitas ekonomi terhadap lingkungan hidup yangmengakibatkan kerugian terhadap masyarakat saat ini dan di masa yang akandatang. Pelanggaran-pelanggaran atas etika terjadi pula dalam bidang ekonomiterkait dengan lemahnya etika pemerintahan di birokrasi. Saya pernah bertemudengan pengusaha yang mengaku terpaksa menyuap pejabat karena pejabatnyayang minta disuap sehingga kalau tidak menyuap dia akan kalah ataudikalahkan oleh orang lain yang berani menyuap lebih tinggi. Tentu kita miris dengan fenomena ini. Manakala etika tidak lagi dijadikansebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka ini bukan lainadalah suara sirine tanda bahaya bagi negara ini. Saya sering menyebut kondisinegara saat ini sedang dalam bahaya. Di dalam konstitusi memang adaketentuan tentang negara dalam bahaya dalam arti serangan dari luar, dari 8
    • negara lain, sehingga negara dapat menyatakan perang, namun keadaansekarang ini lebih bahaya karena ancaman itu justru datang dari dalam negara.Ancaman bahaya itu ialah terjadinya penggerogotan dan pembusukan daridalam negara ini sendiri. Krisis etika telah membuat kita sulit menemukanorang-orang dengan perangai santun, tulus, toleran, mengapresiasi orang lainsecara berkeadaban dan manusiawi, dalam segala hal. Itu sesuatu yang ironismengingat jati diri bangsa Indonesia sesungguhnya dibingkai oleh nalar untukmemberikan penghormatan terhadap nilai kebaikan, kemanusiaan, dankeadilan.Solusi Menguatkan Etika Sebenarnya, mulai hilangnya etika dalam kehidupan berbangsa danbernegara telah disadari sejak awal reformasi. Hal ini karena salah satu faktorpenyebab runtuhnya rezim Orde Baru juga ialah masalah etika bernegara yangdilupakan. Tak dapat disangkal bahwa Orde Baru berhasil memajukanpembangunan fisik atau ekonomi, tetapi bersamaan dengan itu terjadi pulapengikisan atau pemiskinan nilai-nilai moral. Untuk mengembalikan danmeningkatkan etika bernegara pada tahun 2001 MPR membuat Ketetapan MPRNomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan inisesungguhnya saat ini masih berlaku, namun sayang telah dilupakan, bahkanoleh para pejabat negara. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 menentukanEtika Kehidupan Berbangsa meliputi: 1. Etika Sosial Budaya Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencitai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yaitu malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu juga perlu ditumbuhkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin, baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat. 2. Etika Politik dan Pemerintahan 9
    • Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.3. Etika Ekonomi dan Bisnis Persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada KKN dan diskriminasi. Minimnya etika di bidang ini lebih menimbulkan akibat negatif seiring dengan munculnya dominasi kapitalisme yang bersandar pada premis kaum libertarian bahwa kebebasan hasrat manusia harus dijamin dan hanya dengan kebebasan hasrat itulah akan dicapai kemajuan di bidang ekonomi. Intinya, kapitalisme percaya bahwa nafsu keserakahan (greed) manusia- lah yang akan mendatangkan kemajuan. Oleh karena itu, tidak boleh ada batasan terhadap kebebasan keserakahan manusia ini, terutama kebebasan untuk berusaha menjalankan aktivitas ekonomi dengan segala cara. Premis mendasar kapitalisme tersebut memunculkan sekurang- kurangnya 3 (tiga) keburukan. Pertama, persaingan bebas, dengan menghalalkan segala cara, yang menghasilkan pemusatan kekuasaan atau modal hanya pada segelintir orang. Karena keserakahan yang dibiarkan bebas, maka persaingan pun terjadi dan pemilik modal lebih besar keluar sebagai pemenang. Selain menimbulkan kesenjangan, pemusatan modal juga mengganggu keseimbangan pasar karena produksi tetap dijalankan sedangkan kemampuan membeli tidak ada. Krisis pun terjadi dan akan menjadi bagian dari kapitalisme itu sendiri. Kedua, perekonomian kapitalisme tidak berpijak pada perekonomian riil. 10
    • Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan industri atau perdagangan barang dan jasa. Banyak perdagangan yang bersifat semu dan berorientasi pada pemuas kesenangan serta mengejar keuntungan. Misalnya, perdagangan mata uang dan logam mulia. Perdagangan ini mengakibatkan nilai dan jumlah uang yang beredar “seolah-olah” semakin besar dan bertambah nilainya, namun tidak diiringi pertumbuhan sektor riil. Suatu saat, tentu akan mengalami puncak dan ambruk karena tidak memiliki aktivitas ekonomi riil sebagai dasarnya. Ketiga, sistem yang mengumbar keserakahan dan persaingan bebas yang menghalalkan segala cara telah merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara, terutama maraknya praktik korupsi.4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan Dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak pada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warganegara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya..5. Etika Keilmuan Etika ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 11
    • 6. Etika Lingkungan Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. Etika, sebagai ajaran-ajaran moral yang menunjukkan sikap dan perilakuyang baik dan buruk merupakan ajaran yang bersifat konstan sehinggapersoalan sesungguhnya adalah bagaimana menanamkan etika,mengontekstualisasikan, dan mengaktualisasikan dalam realitas kehidupanbernegara. Untuk itu, memperkuat etika berbangsa dapat dilakukan melaluipendidikan ajaran nilai dan moral yang menjadi sumber etika sertaaktualisasinya dalam kehidupan bernegara. Di dalam Ketetapan NomorVI/MPR/2001 ditentukan pula arah kebijakan untuk memperkuat etikabernegara adalah:1. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.2. Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual, serta amal kebajikan.3. Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Atas dasar itu semua, harus ada upaya untuk membebaskan bangsa darisituasi dan lilitan bahaya ini. Untuk menyelamatkan negara dan bangsa darikehancuran akibat perilaku minim etika, sebaiknya kita harus segeramengembalikan etika dan moral keadilan publik ke dalam setiap bidangkehidupan kita. Secara kolektif kita harus segera menyadari kembali bahwasemua perilaku dan tindakan kita haruslah berbasis pada etika dan moral danmendudukannya sebagai ukuran paling penting. Sebab secara kodrat, dimensi- 12
    • dimensi etis dan keluhuran bangsa ini menjadi bagian tak terpisahkan darikultur dan jati diri bangsa. Semua cara tentu harus ditempuh untuk memperkuat etika bernegara.Namun, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, pendidikanetika merupakan pendidikan karakter yang berbeda dengan pendidikan sebagaitransfer pengetahuan. Dalam proses pendidikan karakter ini peran keteladananjauh lebih besar dibanding dengan proses verbal. Perilaku dosen dan pimpinanperguruan tinggi lebih besar pengaruhnya terhadap pembentukan etikamahasiswa dibanding kuliah tentang etika di kelas. Keteladanan dalammenegakkan kejujuran ilmiah dan keberanian dalam menegakkan kebebasanakademik serta kebebasan mimbar akademik menjadi hal yang sangat pentinguntuk ditumbuhsuburkan di kampus-kampus. Demikian pula, keteladananaparat dan pimpinan pemerintahan akan berpengaruh lebih tinggi terhadapupaya memperkuat etika bernegara di kalangan masyarakat dibanding denganmodel penataran, berapa jam pun penataran itu diberikan. Kedua, persoalan etika bernegara tidak dapat diselesaikan hanya olehnegara dan para aparatnya. Negara dalam geraknya diwakili oleh aparat yangjuga merupakan anggota masyarakat. Dengan sendirinya perubahan etikabernegara yang terjadi di kalangan aparat sesungguhnya mencerminkanperubahan yang terjadi di masyarakat. Sebaliknya, aparat dan pimpinan adalahmodel bagi anggota masyarakat. Semuanya saling terkait sehingga harusdilakukan secara simultan. Di era demokrasi saat ini, masyarakat memilikiperan besar untuk menentukan pemimipin yang beretika sekaligus mampumemperkuat etika berbangsa dan bernegara. Untuk dapat melakukan hal ini,tentu harus ada kesadaran terlebih dahulu di kalangan masyarakat sertaorganisasi masyarakat dan politik tentang pentingnya etika berbangsa danbernegara. Atas dasar itulah, nilai-nilai etika dan moral harus benar-benar hidup didalam sanubari dan kehidupan kita. Sebab, apapun itu, kalau tidak bersumberatau dilandasi oleh etika dan moral, akan berpotensi besar membahayakanmasa depan dan menggagalkan tujuan kita mewujudkan kehidupan bangsa dannegara yang demokratis, berkeadaban, dan berkeadilan. ***** 13
    • Daftar BacaanA.B. Kusuma, Lahirnya Undang Dasar: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan, Badan Penerbit Fakultas Hukum Unibersitas Indonesia, Jakarta, 2004.Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta, 1988.____________________, Etika Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1991.____________________, Memantapkan Demokrasi Pancasila: Sebuah Telaah Filosofis, Jakarta, 1994.J. Kristiadi, Demokrasi dan Etika Bernegara, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2008.Kartohadiprodjo, S., Pancasila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bina Cipta, Bandung 1986.Mohammad Noor Syam, Sistem Filsafat Pancasila: Tegak sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 1945, Makalah yang disajikan dalam Kongres Pancasila yang diselenggarakan UGM-MKRI pada 30-31 Mei dan 1 Juni 2009 di Kampus UGM, Yogyakarta.Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, LP3ES, Jakarta, 2007.______________, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.______________, Hukum, Moral, dan Politik, Materi Studium Generale untuk Matrikulasi Program Doktor Ilmu Huku Universitas Diopnegoro, Semarang, 23 Agustus 2008.Slamet Sutrisno, Filsafat dan Ideologi Pancasila, Andi Publisher , Yogyakarta, 2006.Soekarno, Lahirnja Pantja Sila, dalam Tjamkan Pantja Sila, Departemen Penerangan, 1964.Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011. 14