Keselamatan dan Kesehatan Kerja
UNIVERSITAS BATAM
Disusun oleh:
Bambang Apriyanto
DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
UUD 1945
Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2)
UU No. 13 Tahun 2003
P...
LATAR BELAKANG PENERAPAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
• UU No. 1 Tahun 1970
1. Setiap tenaga kerja dan orang lainn...
TUJUAN UNDANG-UNDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
• Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan
atas keselamatan ...
UNDANG-UNDANG
KESELAMATAN KERJA
Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970
(Tambahan Lembaran Negara No. 1918)
1. VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No. 406)
sudah tidak sesuai lagi
2. Perlindungan tenaga kerja tidak hanya di ...
Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga
kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan
selamat...
DASAR - 1
Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;
Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945
Pasal 86, 87 Parag...
• Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan
• ...
Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b...
Pasal 86
(1) Cukup jelas
(2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan
untuk memberikan jaminan keselamatan dan
me...
Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang
terintegrasi dengan ...
Pasal 87
(1) Yang dimaksud dengan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari
sistem manajemen per...
Pasal 190
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi
administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan
sebaga...
Pasal 190
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa :
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pemb...
• Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan
atas keselamatan dalam pekerjaannya
• Orang lain yang berada di tempat kerj...
• Pertimbangan dikeluarkannya
• Landasan hukum UU No. 1 Tahun
1970
• Batang Tubuh
• Penjelasan
RUANG LINGKUP
(1) Tempat kerja
1. Ruangan/ lapangan
2. Tertutup/ terbuka
3. Bergerak/ tetap
(2) Pengurus  pucuk pimpinan (bertanggung j...
(1) Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I :
a. Darat, dalam tanah
b. Permukaan air, dalam air
c. Udara
(2) Rincian tempat ...
(1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3
(2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1)  IPTEK...
(1) Direktur sebagai pelaksana umum
(2) Wewenang dan kewajiban :
– direktur (Kepmen No. 79/Men/1977)
– Peg. Pengawas (Perm...
(1) Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan  TK baru
(2) Dinyatakan mampu dan memahami  pekerja
(3) Pengurus wajib  p...
a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3)
b. Memakai APD
c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K...
(1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut
dengan peraturan perundangan
(2) Ancaman pidana atas pelanggara...
PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970 - 1
PERATURAN ORGANIK
• secara sektoral
• pembidangan teknis
PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970 - 2
TEMPAT KERJA
SDM
BAHAN
PERALATAN
PROSES PRODUKSI
CARA KERJA
SIFAT PEKERJAAN
...
PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970 - 3
• Secara sektoral
- PP No. 19/1973
- PP No. 11/ 1979
- Per.Menaker No. 01/19...
PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970 - 4
• Pembidangan Teknis
- PP No. 7/1973 - Pestisida
- PP No. 11/ 1975 - Keselam...
PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970 - 5
• Pembidangan Teknis
- Per.Menaker No. 04/1998 - PUIL
- Per.Menaker No. 02/1...
PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970 - 6
• Pendekatan SDM
- Per.Menaker No. 07/1973 - Wajib Latih Hiperkes
Bagi Dokte...
PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970 - 7
• Pendekatan SDM
- Per.Menaker No. 01/1979 - Syarat dan
Kwalifikasi Operator...
PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970 - 8
• Pendekatan Kelembagaan
dan Sistem
- Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3
- Per.M...
K3 = SAVING PROFIT
KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA
PENGERTIAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
Secara Filosofi :
” Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan
...
ISTILAH-ISTILAH DALAM
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
Potensi Bahaya (Hazard)
ialah suatu keadaan yang memungkinkan a...
ISTILAH-ISTILAH DALAM
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
Aman atau selamat
ialah kondisi tiada ada kemungkinan malapetak...
SEJARAH
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
“ Bila seorang ahli bangunan membuat rumah untuk seseorang dan
pembuatannya t...
PRINSIP DASAR PENCEGAHAN KECELAKAAN
USAHA PENCEGAHAN
KECELAKAAN
MENGETAHUI FAKTOR PENYEBAB DAN
RANGKAIAN KEJADIAN KECELAKA...
METODE PENCEGAHAN KECELAKAAN
Tahapan Pokok Pencegahan Kecelakaan
menurut ILO :
- Penetapan Peraturan Perundang-undangan
- ...
METODE PENCEGAHAN KECELAKAAN
Tahapan Pokok Pencegahan Kecelakaan
menurut ILO :
- Asuransi
- UU No.3 Th 1992 Pasal 25 ayat ...
PELAPORAN DAN ANALISA KECELAKAAN
KERJA (Permennaker no 3 tahun 1998)
TERJADI
KECELAKAAN
Leader segera lapor ke
Foreman ata...
KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
Lembaga K3 yang ada di Indonesia saat ini:
- P2K3 (Panitia Pembina Kesela...
ASPEK-ASPEK
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
- INSTALASI LISTRIK- MESIN PRODUKSI- BOILER- FAKTOR FISIK
- LIFT- MESIN P...
SISTIM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3)
DASAR HUKUM YANG MENGHARUSKAN SMK3 HARUS DITERAPKAN
PP 50 tahun 20...
PEDOMAN DAN PENERAPAN SMK3
1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
- Kepemimpinan dan Komitmen
- Tinjauan Awal K3
- Kebijakan K3
2. PERE...
PRINSIP - PRINSIP (SMK3)
PERBEDAAN AUDIT K3 DENGAN INSPEKSI K3
AUDIT K3
- Fokus pada pemeriksaan sistem
managemen
`
INSPEK...
SUSUNAN ORGANISASI
(P2K3 atau SAFETY COMMITTEE)
KETUA
Production
Management
Dept.
Safety Officer
Quality
Management
Dept.
...
Ketua Safety Committee
Persyaratan Tugas
1. Level Top Management atau 1. Membuat kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehat...
SUSUNAN ORGANISASI
(TIM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT)
Secretary
Chemical Spillage
Team
KETUA
Oil Spillage
Team
Health
Task...
STRATEGI DAN PENDEKATAN PROGRAM
KESELAMATAN KERJA
Telaahan Personal
Telaahan personal dimaksudkan untuk menentukan karakte...
STRATEGI DAN PENDEKATAN PROGRAM
KESELAMATAN KERJA
Peraturan Keselamatan Kerja
Perusahaan perlu memiliki semacam panduan ya...
Kesehatan dan Keselamatan
Kerja
SAP 11 MSDM
FIA IISIP
2008
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 54
Pembahasan
• Arti Safety and Health
• Jenis Kecelakaan Fisik
• UU ttg perlindungan
ke...
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 55
Keselamatan (Safety):Perlindungan
terhadap pekerja agar tidak terluka
akibat kecelaka...
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 56
Jenis Kecelakaan
• overexertion,
• jatuh di tingkat yg sama,
• reaksi tubuh krn jatuh...
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 57
UU yang menjadi dasar pemberlakuan
kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia
Pasal...
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 58
Keselamatan : efek ekonomi
langsung/tdk langsung
Langsung : biaya perawatan dan
penye...
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 59
Tercapainya Program Keselamatan
Kerja
• Didukung dari Manajemen Puncak
• Pelatihan me...
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 60
Job Hazard analysis:
• Proses untuk mempelajari dan
menganalisa suatu jenis pekerjaan...
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 61
Ergonomics
• Study untuk mempelajari interaksi
manusia dengan usaha
kerja,peralatan,p...
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 62
Repetitive Stress Injuries: suatu kondisi
yang disebabkan terlalu banyak
tekanan pada...
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 63
Kekerasan dalam lingkungan kerja
scr fisik dan mental
• Karena jenis kerja: supir tax...
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 64
Tindakan pencegahan
• Dilarang membawa senjata tajam ke tempat
kerja dan tempat parki...
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 65
Faktor2 penyebabStress
Faktor organisasi: budaya perusahaan (mis
CEO otoriter vs dibi...
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 66
Program Sadar Kesehatan Perusahaan
• Olahraga
• Kebiasaan makan yang baik
• Menempatk...
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 67
Subtance Abuse alkohol dan
obat2an
Cara penanganan:
-Pemeriksaan rutin tanpa pemberit...
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 68
Program Keselamatan global
Persiapan kerangka kebijakan dan prinsip
keselamatan diman...
SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 69
Referensi
• Mondy,R Wayne .Human Resource
Management,10th ed,NewJersey:Pearson
Intern...
Penilaian Resiko
(Risk Assessement)
Penilaian Resiko (Risk Assesment)
Adalah proses evaluasi kemungkinan dan
konsekuensi kecelakaan atau penyakit
yang terjadi...
Bahaya (Hazard)
Segala sesuatu yang berpotensi
menyebabkan luka pada tubuh dan
termasuk bahaya fisika, kimia, listrik,
bio...
Resiko (Risk)
Kemungkinan bahaya yang dapat
menyebabkan luka pada tubuh manusia.
Contoh : Jika seorang bekerja di ketinggi...
Langkah-langkah Penilaian terhadap
Resiko
1. Temukan sumber bahayanya
(Identifikasi bahayanya)
2. Penilaian
(Evaluasi)
3. ...
 Identifikasi Bahaya
 Pendekatan
Apak yang akan terjadi, mengapa dan
bagaimana. Pertimbangkan:
- Didasari dengan penjual...
 Evaluasi Resiko
Penentuan Level Resiko
Resiko = Kemungkinan Kejadian (Likelihood)
X
Tingkat Keparahan (Severity)
2. Peni...
Kemungkinan Kejadian (Likelihood)
 Analisa Kemungkinan Kejadian
- Biasanya tidak dapat diperkirakan
- Pertimbangkan penga...
Tingkat Keparahan (Severity)
 Penentuanya secara wajar/realistis
- Jumlah orang yang celaka
- resiko-resiko yang terjadi ...
Risk Matrix
Likelihood
Severity
Remote Occasional Frequent
Major
Resiko
Sedang
Resiko Tinggi Resiko Tinggi
Moderate
Resiko...
 As Low as Reasonable Practice ( Gunakan cara
semurah mungkin dan yang penting wajar)
3. Tentukan cara penanggulangannya
...
Modul kesehatan dan keselamatan kerja
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modul kesehatan dan keselamatan kerja

9,163
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
9,163
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1,911
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modul kesehatan dan keselamatan kerja

  1. 1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja UNIVERSITAS BATAM Disusun oleh: Bambang Apriyanto
  2. 2. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) UUD 1945 Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 & 87 UU No. 1 Tahun 1970 Peraturan Pelaksanaan PP, Per.Men, SEPeraturan Khusus
  3. 3. LATAR BELAKANG PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) • UU No. 1 Tahun 1970 1. Setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya 2. Setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien 3. Proses produksi berjalan lancar • UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 : Pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama Pasal 87 : Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi pada manajemen perusahaan Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan • Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
  4. 4. TUJUAN UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) • Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya • Orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya • Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien
  5. 5. UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970 (Tambahan Lembaran Negara No. 1918)
  6. 6. 1. VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No. 406) sudah tidak sesuai lagi 2. Perlindungan tenaga kerja tidak hanya di industri/ pabrik 3. Perkembangan teknologi/ IPTEK serta kondisi dan situasi ketenagakerjaan 4. Sifat refresif dan polisional pada VR. 1910 sudah tidak sesuai lagi LATAR BELAKANG
  7. 7. Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien PENGERTIAN Secara Etimologis : Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur dan sejahtera Secara Filosofi : Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja Secara Keilmuan :
  8. 8. DASAR - 1 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE; Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945 Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU Ketenagakerjaan UU No.1 Tahun 1970
  9. 9. • Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan • UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai ketenagakerjaan Pasal 3 Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 9 Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama Pasal 10 Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja DASAR HUKUM
  10. 10. Pasal 86 (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama; (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja UU Ke-TK-an (baru)
  11. 11. Pasal 86 (1) Cukup jelas (2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. (3) Cukup jelas Penjelasan
  12. 12. Pasal 87 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
  13. 13. Pasal 87 (1) Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaiatan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. (2) Cukup Jelas Penjelasan
  14. 14. Pasal 190 (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang ini serta peraturan pelaksanaannya. BAB XVI Bagiaan Kedua Sanksi Administratif
  15. 15. Pasal 190 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat produksi; h. pencabutan ijin. (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri
  16. 16. • Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya • Orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya • Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien TUJUAN 1. Kampanye 2. Pemasyarakatan 3. Pembudayaan 4. Kesadaran dan kedisiplinan Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :
  17. 17. • Pertimbangan dikeluarkannya • Landasan hukum UU No. 1 Tahun 1970 • Batang Tubuh • Penjelasan RUANG LINGKUP
  18. 18. (1) Tempat kerja 1. Ruangan/ lapangan 2. Tertutup/ terbuka 3. Bergerak/ tetap (2) Pengurus  pucuk pimpinan (bertanggung jawab/ kewajiban) (3) Pengusaha orang/ badan hukum yg menjalankan usaha atau tempat kerja (4) Direktur pelaksana UU No. 1/1970 (Kepmen No. 79/Men/1977) (5) Pegawai pengawas - peg. Pengawas ketenagakerjaan dan spesialis (6) Ahli Keselamatan Kerja tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA BAB I - ISTILAH Pasal 1 Unsur tempat kerja, ada : (1) Pengurus (2) Sumer bahaya (3) usaha
  19. 19. (1) Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I : a. Darat, dalam tanah b. Permukaan air, dalam air c. Udara (2) Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan dengan : a. Keadaan mesin/ alat/ bahan b. Lingkungan kerja c. Sifat pekerjaan d. Cara kerja e. Proses produksi (3) Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2 Catatan : peraturan pelaksana digolongkan untuk bidang teknis dan sektoral
  20. 20. (1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3 (2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1)  IPTEK UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Pasal 3 (1) Penerapan syarat-syarat K3  sejak tahap perencanaan s/d pemeliharaan (2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis (3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK dapat ditetapkan lebih lanjut Pasal 4 Syarat-syarat K3
  21. 21. (1) Direktur sebagai pelaksana umum (2) Wewenang dan kewajiban : – direktur (Kepmen No. 79/Men/1977) – Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 03/Men/1984) – Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 4/Men/1992) UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Pasal 5 Pasal 6 Panitia banding (belum di atur) Pasal 7 Retribusi Pasal 8 (1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK (2) Berkala  (permen No. 02/Men/1980 dan Permen No. 03/Men/1983)
  22. 22. (1) Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan  TK baru (2) Dinyatakan mampu dan memahami  pekerja (3) Pengurus wajib  pembinaan (4) Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3 UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Pasal 9 - Pembinaan Pasal 10 - Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1984) Pasal 11 - Kecelakaan (1) Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan (2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No. 03/Men/1998)
  23. 23. a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3) b. Memakai APD c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3 d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3 e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak dipenuhi dan APD yang wajib diragukan UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Pasal 12 – Hak dan Kewajiban TK Pasal 13 – Kewajiban memasuki tempat kerja Barangsiapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan APD Pasal 14 – Kewajiban pengurus a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No. 1/1970 dan peraturan pelaksananya) b. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3 c. Menyediakan APD secara cuma-cuma
  24. 24. (1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut dengan peraturan perundangan (2) Ancaman pidana atas pelanggaran : • Maksimum 3 bulan kurungan atau • Denda maksimum Rp. 100.000 (3) Tindak pindana tersebut adalah pelanggaran UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Pasal 15 – Ketentuan Penutup Pasal 16 Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama setahun (12 Januari 1970) Pasal 17 Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja  VR 1910 tetap berlaku selama tidak bertentangan Pasal 18 Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang keselamatan kerja dalam LNRI No. : 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970
  25. 25. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 1 PERATURAN ORGANIK • secara sektoral • pembidangan teknis
  26. 26. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 2 TEMPAT KERJA SDM BAHAN PERALATAN PROSES PRODUKSI CARA KERJA SIFAT PEKERJAAN LINGKUNGAN KERJA FAKTOR PENYEBAB AMAN SEHAT ANALISIS MGT Prod’s KECELAKAAN
  27. 27. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 3 • Secara sektoral - PP No. 19/1973 - PP No. 11/ 1979 - Per.Menaker No. 01/1978 K3 Dalam Penebangan dan Pengaangkutan Kayu - Per.Menaker No. 01/1980 K3 Pada Konstruksi Bangunan
  28. 28. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 4 • Pembidangan Teknis - PP No. 7/1973 - Pestisida - PP No. 11/ 1975 - Keselamatan Kerja Radiasi - Per.Menaker No. 04/1980 - APAR - Per.Menaker No. 01/1982 - Bejana Tekan - Per.Menaker No. 02/1983 - Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik - Per.Menaker No. 03/1985 - Pemakaian Asbes - Per.Menaker No. 04/1985 - Pes. Tenaga & Prod. - Per.Menaker No. 05/1985 - Pes. Angkat & Angkut
  29. 29. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 5 • Pembidangan Teknis - Per.Menaker No. 04/1998 - PUIL - Per.Menaker No. 02/1989 - Instalasi Petir - Per.Menaker No. 03/1999 - Lif Listrik
  30. 30. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 6 • Pendekatan SDM - Per.Menaker No. 07/1973 - Wajib Latih Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan - Per.Menaker No. 01/1979 - Wajib Latih Bagi Paramedis - Per.Menaker No. 02/1980 - Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja - Per.Menaker No. 02/1982 - Syarat dan Kwalifikasi Juru Las - Per.Menaker No. 01/1988 - Syarat dan Kwalifikasi Oparetor Pesawat Uap
  31. 31. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 7 • Pendekatan SDM - Per.Menaker No. 01/1979 - Syarat dan Kwalifikasi Operator Angkat dan Angkut - Per.Menaker No. 02/1992 - Ahli K3 - Kep.Menaker No. 407/1999 - Kompetensi Tehnis Lif - Kep.Menaker No. 186/1999 - Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran
  32. 32. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 8 • Pendekatan Kelembagaan dan Sistem - Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3 - Per.Menaker No. 04/1995 - Perusahaan Jasa K3 - Per.Menaker No. 05/1996 - SMK3 - Per.Menaker No. 186/1999 - Pelaporan Kecelakaan
  33. 33. K3 = SAVING PROFIT
  34. 34. KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA
  35. 35. PENGERTIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) Secara Filosofi : ” Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil kary dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur ” Secara Keilmuan : ” Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ” Secara Praktis : ” Merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan ditempat kerja serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi secara aman dan efisien dalam pemakaiannya ”
  36. 36. ISTILAH-ISTILAH DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) Potensi Bahaya (Hazard) ialah suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan atau kerugian berupa cedera, penyakit, kerusakan atau kemampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan Tingkat Bahaya (Danger) ialah merupakan ungkapan adanya potensi bahaya secara relatif Resiko (Risk) ialah suatu ukuran menyatakan kemungkinan (probability) dan Keparahan (severity) dari suatu kecelakaan atau kerugian pada yang periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu. Kecelakaan ialah kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda Insiden ialah kejadian yang tidak diinginkanyang merupakan gejala atau telah terjadi kontak dengan sumber energi melebihi ambang batas badan atau struktur
  37. 37. ISTILAH-ISTILAH DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) Aman atau selamat ialah kondisi tiada ada kemungkinan malapetaka (bebas bahaya) Tindakan Tak Aman (Unsafe Act) ialah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan Keadaan Tak Aman (Unsafe Condition) ialah suatu kondisi fisik atau keadan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan
  38. 38. SEJARAH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) “ Bila seorang ahli bangunan membuat rumah untuk seseorang dan pembuatannya tidak dilaksanakan dengan baik sehingga rumah itu roboh dan menimpa pemilik rumah hingga mati, maka ahli bangunan tersebut dibunuh” Zaman Mozai + 5 abad setelah Raja Hamurabi dinyatakan bahwa ahli bangunan bertanggung jawab atas keselamatan para pelaksanan dan pekerjanya dengan menetapkan pemasangan pagar pengaman pada setiap sisi luat atap rumah. b. Raja Hamurabi tahun 1700 SM (Kerajaan Babylonia) dalam kitab Undang undangnya menyatakan bahwa : a. Plinius + 80 tahun sesudah Masehi ahli Ecyclopedia bangsa Roma mensyaratkan agar para pekerja tambang diharuskan memakai tutup hidung c. Dominico Fontana Tahun 1450 diserahi tugas untuk membangun obelisk ditengah lapangan St. peter Roma. Ia lalu mensyaratkan agar para pekerja memakai topi baja. d.
  39. 39. PRINSIP DASAR PENCEGAHAN KECELAKAAN USAHA PENCEGAHAN KECELAKAAN MENGETAHUI FAKTOR PENYEBAB DAN RANGKAIAN KEJADIAN KECELAKAAN (TEORI DOMINO) YAKNI sbb: Lemah Pengawasan Manajemen (lack of control management Sebab Dasar (kebijakan / keputusan, manusia / pribadi, lingkungan / pekerjaannya) Sebab yang merupakan Gejala (sympton) Insiden Kecelakaan
  40. 40. METODE PENCEGAHAN KECELAKAAN Tahapan Pokok Pencegahan Kecelakaan menurut ILO : - Penetapan Peraturan Perundang-undangan - Standarisasi - Inspeksi / Audit - Riset - Pendidikan dan Pelatihan - Persuasi - Kebijakan Corporate (Corporate policy) - Standard warna pada simbol (signade) safety
  41. 41. METODE PENCEGAHAN KECELAKAAN Tahapan Pokok Pencegahan Kecelakaan menurut ILO : - Asuransi - UU No.3 Th 1992 Pasal 25 ayat 2: “ Badan pentelenggara program jaminan sosial tenaga kerja adalah BUMN yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” - PerMen /No12/VI/2007 pasal 1 ayat 1: “ Badan pentelenggara yang ditunjuk adalah PT. Jamsostek ” - PP No.14 tahun 1993 pasal 2 ayat 1 : ” Program Jamsostek terdidri dari : Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian, Hari Tua dan Pemeliharaan Kesehatan. ayat 4 : “ Jika pengusaha telah memberikan pelayanan kesehatan dengan manfaat lebih, maka tidak wajib ikut dalam jaminan pemeleiharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara (Jamsostek) ”
  42. 42. PELAPORAN DAN ANALISA KECELAKAAN KERJA (Permennaker no 3 tahun 1998) TERJADI KECELAKAAN Leader segera lapor ke Foreman atau Supervisor Catatan : Laporan harus diberikan ke Admin. Dept dalam waktu 2 x 24 jam agar assuransi dapat di klaim Tindakan P3K terhadap Karyawan yang mengalami kecelakaan Kepala Dept. membuat laporan lengkap tentang kejadian dan perbaikan/pencegahan yang telah dilakukan Karyawan yang mengalami Kecelakan segera dibawa Ke Dokter Kepala Dept. menyelidiki & menganalisa penyebab kecelakaan Kepala Dept. melakukan tindakan perbaikan / pencegahan Safaty Officer & Mgt meninjau efektivitas dari tindakan perbaikan dan pencegahan yg dilakukan Dokter memutuskan bahwa kecelakaan tersebut "KECELAKAAN KERJA" ? TIDAK YA Apakah sudah efektif ? TIDAK YA SELESAI Kepala Dept. membuat Laporan bagaimana Kecelakaan terjadi Berdasarkan laporan tsb Safety Officer membuat laporan sementara Kepala Dept. memberikan laporan kejadian ke HRD 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari YMB Safety Officer membuat laporan lengkap TOTAL 4 Hari Foreman atau Supervisor Memberikan Laporan ke Kepala Dept. Contoh Format Laporan Kecelakaan Industri
  43. 43. KELEMBAGAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) Lembaga K3 yang ada di Indonesia saat ini: - P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) - DK3N (Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional) - PJK3 (Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja) ialah suatu lembaga yang dibentuk di perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha K3 yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pengusaha dan Pekerja. ialah lembaga yang dibentuk untuk membantu memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri tentang usaha-usaha K3. ialah lembaga usaha berdasarkan SK penunjukan dari Depnakertrans yang bergerak dibidang jasa K3 dengan mempunyai ahli K3 dibidangnya. UU No. 1 Tahun 1970 DASAR HUKUM : Kep. 125/Men/1984 (tentang DK3N dan P2K3) Per. 04/Men/1987 (tentang P2K3 dan Ahli K3) Per. 04/Men/1995 (tentang PJK3) (PERATURAN PELAKSANAAN)
  44. 44. ASPEK-ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) - INSTALASI LISTRIK- MESIN PRODUKSI- BOILER- FAKTOR FISIK - LIFT- MESIN PEMBANGKIT- KOMPRESOR- FAKTOR KIMIA - PENANGKAL PETIR- CRANE(PRESSURE TUBE)- FAKTOR BIOLOGI - FORKLIFT- FAKTOR PSIKOLOGI - FAKTOR FISIOLOGI ASPEK ELEKTRIK ASPEK MEKANIK ASPEK PRESSURE ASPEK LINGKUNGAN ASPEK - ASPEK K3
  45. 45. SISTIM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DASAR HUKUM YANG MENGHARUSKAN SMK3 HARUS DITERAPKAN PP 50 tahun 2012
  46. 46. PEDOMAN DAN PENERAPAN SMK3 1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN - Kepemimpinan dan Komitmen - Tinjauan Awal K3 - Kebijakan K3 2. PERENCANAAN - Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko - Peraturan Perundang-undangan lainnya - Tujuan dan Sasaran - Indikator Kinerja - Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang Sedang Berlangsung 3. PENERAPAN - Jaminan Kemampuan - Kegiatan Pendukung 4. PENGUKURAN DAN EVALUASI - Inspeksi dan Pengujian - Audit SMK3 - Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 5. PENINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAGEMEN `
  47. 47. PRINSIP - PRINSIP (SMK3) PERBEDAAN AUDIT K3 DENGAN INSPEKSI K3 AUDIT K3 - Fokus pada pemeriksaan sistem managemen ` INSPEKSI K3 - Fokus pada pemeriksaan alat atau benda - Mengutamakan pemeriksaan saat proses kerja berlangsung - Mengutamakan hasil akhir pengujian - Upaya pengukuran efektivitas dari pelaksanaan suatu sistem - Upaya menemukan kesesuaian dari suatu obyek
  48. 48. SUSUNAN ORGANISASI (P2K3 atau SAFETY COMMITTEE) KETUA Production Management Dept. Safety Officer Quality Management Dept. Production Dept. 1 Production Dept. 2 Total Preventive Maintenance Dept. Production Engineering Dept. HRD & Financet Dept. DASAR HUKUM TENTANG P2K3 (SAFETY COMMITTEE) PERMEN No. 4 Tahun 1987
  49. 49. Ketua Safety Committee Persyaratan Tugas 1. Level Top Management atau 1. Membuat kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. Pemilik Perusahaan atau 2. Bertanggungjawab atas diterapkannya kerja aman dan sehat 3. Pemegang saham utama Serta masing-masing kegiatan program-programnya. 3. Meninjau tingkat efektif Kerja aman dan sehat serta kegiatan program-programnya Sekretaris Safety Committee 1. Memiliki sertifikat Ahli K3 dari Badan resmi (Depnaker) 1. Menyelenggarakan pertemuan rutin setiap anggota 2. Memiliki surat penunjukan dari Menteri Depnaker 2. Mengontrol semua dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3. Mampu menerapkan cara kerja yang sehat dan aman 3. Memberikan dukungan dan saran ke masing-masing divisi Dan menegerti aturan - aturan kerja aman dan sehat Untuk memastikan kegiatan keselamatan dan Kesehatan Kerja berhasil diterapkan 4. Memiliki kompetensi yang baik 4. Menyelidiki semua kecelakan kerja yang terjadi dan mengambil tindakan perbaiakn dan pencegahan 5. Memberikan laporan dan daftar ke Disnaker tentang tindakan dan kondisi tidak aman dilokasi kerja Anggota (Electrical, Mechanical, Pressure eqp., Env. Section) 1. Wakil dari salah satu Unit atau Divisii. 1. Identifikasi tindakan dan kondisi tidak aman dilokasi kerja masing-masing 2. Menerapkan program atau kegiatan untuk memastikan kerja aman dan sehat. 3. Melaporkan ke Safety Committee Tugas Tugas 2. Mampu menerapkan cara kerja yang sehat dan aman Dan menegerti aturan - aturan kerja aman dan sehat 3. Memiliki kompetensi yang baik Persyaratan Persyaratan
  50. 50. SUSUNAN ORGANISASI (TIM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT) Secretary Chemical Spillage Team KETUA Oil Spillage Team Health Task Force Coordinator First Aid Team Fire Warden Floor Leader Fire Fighting
  51. 51. STRATEGI DAN PENDEKATAN PROGRAM KESELAMATAN KERJA Telaahan Personal Telaahan personal dimaksudkan untuk menentukan karakteristik karyawan tertentu yang diperkirakan potensial berhubungan dengan kejadian keselamatan kerja: faktor usia; apakah karyawan yang berusia lebih tua cenderung lebih lebih aman dibanding yang lebih muda ataukah sebaliknya, ciri-ciri fisik karyawan seperti potensi pendengaran dan penglihatan cenderung berhubungan derajad kecelakaan karyawan yang kritis, dan tingkat pengetahuan dan kesadaran karyawan tentang pentingnya pencegahan dan penyelamatan dari kecelakaan kerja. Dengan mengetahui ciri-ciri personal itu maka perusahaan dapat memprediksi siapa saja karyawan yang potensial untuk mengalami kecelakaan kerja. Lalu sejak dini perusahaan dapat menyiapkan upaya-upaya pencegahannya. Sistem Insentif Insentif yang diberikan kepada karyawan dapat berupa uang dan bahkan karir. Dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui kompetisi antarunit tentang keselamatan kerja paling rendah dalam kurun waktu tertentu, misalnya selama enam bulan sekali. Siapa yang mampu menekan kecelakaan kerja sampai titik terendah akan diberikan penghargaan. Bentuk lain adalah berupa peluang karir bagi para karyawan yang mampu menekan kecelakaan kerja bagi dirinya atau bagi kelompok karyawan di unitnya. Pelatihan Keselamatan Kerja Pelatihan keselamatan kerja bagi karyawan biasa dilakukan oleh perusahaan. Fokus pelatihan umumnya pada segi-segi bahaya atau resiko dari pekerjaan, aturan dan peraturan keselamatan kerja, dan perilaku kerja yang aman dan berbahaya.
  52. 52. STRATEGI DAN PENDEKATAN PROGRAM KESELAMATAN KERJA Peraturan Keselamatan Kerja Perusahaan perlu memiliki semacam panduan yang berisi peraturan dan aturan yang menyangkut apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh karyawan di tempat kerja. Isinya harus spesifik yang memberi petunjuk bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dengan hati-hati untuk mencapai keselamatan kerja maksimum. Sekaligus dijelaskan beberapa kelalaian kerja yang dapat menimbulkan bahaya individu dan kelompok karyawan serta tempat kerja. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan melalui pemantauan, penumbuhan kedisiplinan dan tindakan tegas kepada karyawan yang cenderung melakukan kelalaian berulang-ulang. Untuk menerapkan strategi dan program di atas maka ada beberapa pendekatan sistematis yang dilakukan secara terintegrasi agar manajemen program kesehatan dan keselamatan kerja berjalan efektif berikut ini. Pendekatan Keorganisasian Merancang pekerjaan, Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan program, Menggunakan komisi kesehatan dan keselamatan kerja, Mengkoordinasi investigasi kecelakaan. Pendekatan Teknis Merancang kerja dan peralatan kerja, Memeriksa peralatan kerja, Menerapkan prinsip-prinsip ergonomi. Pendekatan Individu Memperkuat sikap dan motivasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja, Menyediakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja, Memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk program insentif.
  53. 53. Kesehatan dan Keselamatan Kerja SAP 11 MSDM FIA IISIP 2008
  54. 54. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 54 Pembahasan • Arti Safety and Health • Jenis Kecelakaan Fisik • UU ttg perlindungan keselamatan/kesehatan • Job Hazard analysis&Ergonomics • Kekerasan dalam lingkungan kerja dan tindakan pencegahan • Program Kesehatan Perusahaan
  55. 55. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 55 Keselamatan (Safety):Perlindungan terhadap pekerja agar tidak terluka akibat kecelakaan kerja Kesehatan (Health) : Pekerja terbebas dari penyakit fisik dan mental
  56. 56. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 56 Jenis Kecelakaan • overexertion, • jatuh di tingkat yg sama, • reaksi tubuh krn jatuh dll, • jatuh ke level yg lebih bawah, • kejatuhan benda
  57. 57. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 57 UU yang menjadi dasar pemberlakuan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia Pasal 86 UU no 13/2003 Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : • a. keselamatan dan kesehatan kerja; • b. moral dan kesusilaan; dan • c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. • Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. • Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 87 UU no 13/2003 • Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. • Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  58. 58. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 58 Keselamatan : efek ekonomi langsung/tdk langsung Langsung : biaya perawatan dan penyembuhan,kehilangan(anggota tubuh) bahkan kematian Kehilangan sumber keuangan Tdk langsung: produktivitas,turnover.premi asuransi lebih tinggi,tanggung jawab sosial
  59. 59. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 59 Tercapainya Program Keselamatan Kerja • Didukung dari Manajemen Puncak • Pelatihan memadai dalam masa Orientasi mengenai keselamatan • Pekerja yang sadar akan perlunya ‘safety’ dalam bekerja • Lingkungan dan tempat kerja yang aman
  60. 60. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 60 Job Hazard analysis: • Proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan kemudian membagi pekerjaan tsb ke dalam langkah langkah menghilangkan bahaya yangmungkin terjadi • Perlu keikutsertaan pekerja,ahli /insinyur keselamatan di bidangnya ,serta investigasi kecelakaan (bila sampai terjadi)
  61. 61. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 61 Ergonomics • Study untuk mempelajari interaksi manusia dengan usaha kerja,peralatan,perlengkapan,dan lingkungan fisik
  62. 62. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 62 Repetitive Stress Injuries: suatu kondisi yang disebabkan terlalu banyak tekanan pada persendian akibat melakukan suatu gerakan berulang contoh • Carpal Tunnel Syndrome : tekanan pada syaraf karena penyempitan pembuluh tempat syaraf tsb akibat gerakan/posisi tertentu yang berulang
  63. 63. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 63 Kekerasan dalam lingkungan kerja scr fisik dan mental • Karena jenis kerja: supir taxi dan polisi yang bekerja shift malam,peg pompa bensin,penjual minuman keras,pelayanan publik • Krn berkaitan dengan cash • Perusahaan kurang menjaga kemungkinan celah kejahatan (kriminal biasa dan kejahatan kerah putih)
  64. 64. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 64 Tindakan pencegahan • Dilarang membawa senjata tajam ke tempat kerja dan tempat parkir • Pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa • Peraturan yang tidak memberi toleransi bagi pegawai yang melakukan kekerasan • Peraturan yangmewajibkan pegawai melapor adanya kejanggalan • Kerjasama dengan psikiater/dokter jika ada emergensi • Panic button • Melatih reception/manager melihat sesuatu yang bahaya
  65. 65. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 65 Faktor2 penyebabStress Faktor organisasi: budaya perusahaan (mis CEO otoriter vs dibiarkan berkompetisi) , pekerjaan sendiri(mis manager yang harus mem phk),kondisi kerja(terlalu penuh,ribut,kurangcahaya,kotor,mesin rusak terus menerus) Faktor Pribadi:keluarga (2 orang tua bekerja,perceraian,sakit dlm waktu lamadll),keuangan. Pencurian identitas
  66. 66. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 66 Program Sadar Kesehatan Perusahaan • Olahraga • Kebiasaan makan yang baik • Menempatkan stress dengan perspektif bijaksana • Adanya kemampuan menerima ‘curhat’ • Menasehatkan ‘struktur’ dalam hidup,mampu melihat keterbatasan diri • Keseimbangan kerja dan keluarga • Insentif bagi yang sehat
  67. 67. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 67 Subtance Abuse alkohol dan obat2an Cara penanganan: -Pemeriksaan rutin tanpa pemberitahuan - Tidak ada kompromi dengan hal2 yang merusak dan penurunan kinerja(absen,sering berubah mood,tidak rapi,kurang koordinasi,psikomotor berkurang)
  68. 68. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 68 Program Keselamatan global Persiapan kerangka kebijakan dan prinsip keselamatan dimanapun perusahaan beroperasi a.l dengan mengerti situasi dan budaya setempat terhadap: • Paparan bahan kimia (bagi pekerja dan penduduk sekitar) • Penanganan kecelakaan kerja (ditempat,fasilitas kesehatan di negara tetangga terdekat)
  69. 69. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 69 Referensi • Mondy,R Wayne .Human Resource Management,10th ed,NewJersey:Pearson International,2008.bab 10 • Mondy bab 10
  70. 70. Penilaian Resiko (Risk Assessement)
  71. 71. Penilaian Resiko (Risk Assesment) Adalah proses evaluasi kemungkinan dan konsekuensi kecelakaan atau penyakit yang terjadi disebabkan bahaya yang sudah diidentifikasi serta menentukan tindakan yang benar untuk mengontrol resiko.
  72. 72. Bahaya (Hazard) Segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan luka pada tubuh dan termasuk bahaya fisika, kimia, listrik, biologi dan ergonomik. Contoh : bahaya-bahaya pada tempat kerja yakni bagian-bagian mesin yang bergerak, bekerja diketinggian, lantai licin, energi listrik, suara berisik (noise), larutan beracun dan mudah terbakar, perpindahan benda sangat berat. Dan lain-lain
  73. 73. Resiko (Risk) Kemungkinan bahaya yang dapat menyebabkan luka pada tubuh manusia. Contoh : Jika seorang bekerja di ketinggian 40m tanpa alat pengaman, maka resiko terjatuh dan meninggal sangat tinggi.
  74. 74. Langkah-langkah Penilaian terhadap Resiko 1. Temukan sumber bahayanya (Identifikasi bahayanya) 2. Penilaian (Evaluasi) 3. Tentukan cara penanggulangannya (Pengaturannya)
  75. 75.  Identifikasi Bahaya  Pendekatan Apak yang akan terjadi, mengapa dan bagaimana. Pertimbangkan: - Didasari dengan penjualan - Didasari dengan urutan kegiatan  Jenis pekerjaan  Lokasi Pekerjaan 1.Temukan sumber bahayanya (Identifikasi bahayanya)
  76. 76.  Evaluasi Resiko Penentuan Level Resiko Resiko = Kemungkinan Kejadian (Likelihood) X Tingkat Keparahan (Severity) 2. Penilaian (Evaluasi)
  77. 77. Kemungkinan Kejadian (Likelihood)  Analisa Kemungkinan Kejadian - Biasanya tidak dapat diperkirakan - Pertimbangkan pengaturan (control) yang digunakan sebelumnya - Kondisi kerja dan prosedur Kemungkinan Kejadian Keterangan Remote Jarang Terjadi Occasional Kemungkinan terjadi Frequent Sering atau terjadinya berulang kali
  78. 78. Tingkat Keparahan (Severity)  Penentuanya secara wajar/realistis - Jumlah orang yang celaka - resiko-resiko yang terjadi pada perseorangan  Analysa Tingkat Keparahan Tingkat Keparahan Keterangan Minor Tidak ada yang celaka/luka kecil dan memar, iritasi, gangguan ketidaknyamanan (cukup dengan pertolongan pertama saja) Moderate Penyakit/luka yang menyebabkan cacat. (Pelayanan medis) Eg : Keseleo, patah tulang, tuli, gangguan pada tungkai dan lengan, infeksi kulit, luka bakar, Luka sobek. Major Fatal, luka serius or penyakit menahun. misal : amputasi, patah major, luka dibeberapa bagian, kanker, keracuan parah, penyakit fatal bahkan kematian
  79. 79. Risk Matrix Likelihood Severity Remote Occasional Frequent Major Resiko Sedang Resiko Tinggi Resiko Tinggi Moderate Resiko Rendah Resiko Sedang Resiko Tinggi Minor Resiko Rendah Resiko Rendah Resiko Sedang
  80. 80.  As Low as Reasonable Practice ( Gunakan cara semurah mungkin dan yang penting wajar) 3. Tentukan cara penanggulangannya (Pengaturannya)
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×