Your SlideShare is downloading. ×
PPh
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

PPh

11,573
views

Published on

Published in: Education, Business, Technology

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
11,573
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
639
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Page |1 Pajak Penghasilan Kelompok 1 Perbankan Syariah V A Achmad Syaiful Huda Atika Abdul Azis Zulkarnaen Budi Wahyono Esa M.P Nindya Kirana Uswatun Hasanah Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 2. Page |2 PAJAK PENGHASILAN UMUM 1. Subjek Pajak Pajak Penghasilan umum merupakan pajak subjektif. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang melekat pada diri seseorang atau badan. Subjek pajak meliputi1: 1. Orang pribadi Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. 3. Badan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4. Bentuk usaha tetap Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 1 UU PPh No. 36 tahun 2008 pasal 2. Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 3. Page |3 Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua2, yaitu: 1. Subjek Pajak Dalam Negeri 2. Subjek Pajak Luar Negeri Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dengan Subjek Pajak Luar Negeri SP DN SP LN Penghasilan dari Indonesia dan dari luar Penghasilan hannya yang berasal dari Indonesia Indonesia saja Dasar pengenaan pajak dari Penghasilan netto Dasar pengenaan pajak dari penghasilan bruto Dikenekan tarif umum (Ps. 17) Dikenakan tarif (Ps. 26) Wajib menyampaikan SPT Tidak wajib menyampaikan SPT Waktu yang dijadikan dasar untuk menentukan status apakah subjek pajak itu merupakan SP DN atau SP LN ditetapkan menurut UU PPh selama 183 hari dalam jangka 12 bulan. Orang Pribadi Tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan - Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia - Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia Baik melalui BUT maupun tidak Subjek Pajak Luar Negeri Sedangkan subjek yang tidak dikenakan pajak yaitu: 1. Kantor perwakilan negara asing 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dengan syarat yang ditentukan pada UU PPh no 36 tahun 2008 pasal 3. 3. Organisasi-organisasi internasional sesuai syarat yang ditentukan pada UU Pph no 36 tahun 2008 pasal 3 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 2 Ibid. Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 4. Page |4 Kewajiban Pajak Subjektif Subjek Pajak Mulai Berakhir Dalam Negeri Orang Pribadi Saat dilahirkan Saat meninggal Saat berada di Saat meninggalkan Indonesia atau berniat Indonesia untuk untuk itu selama-lamanya Badan Saat didirikan di Saat dibubarkan/tidak Indonesia berkedudukan di Indonesia Warisan Belum Terbagi Saat timbulnya Selesai dibagi Luar Negeri Melalui BUT Saat menjalankan Saat tidak menjalankan usaha/kegiatan di usaha/kegiatan di Indonesia Indonesia Tidak melalui BUT Saat Saat sudah tidak menerima/memperoleh menerima/memperoleh penghasilan dari penghasilan dari Indonesia Indonesia 2. Objek Pajak Setelah mempelajari subjek pajak yang wajib dikenakan pajak, selanjutnya adalah membahas yang terbebani pajak atau objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.3 Pengecualian objek pajak meliputi beberapa ketentuan berikut: 1. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 2. Warisan 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan 4. Penggantian atau imbalan kecuali yang bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed 3 UU Pph No. 36 tahun 2008 pasal 4. Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 5. Page |5 profit) 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 6. Dividen 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas ketentuan yang berlaku dalam Undang- undang. 10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berdasarkan ketentuan Undang-undang 11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan Menteri Keuangan 12. Sisa lebih yang diterima lembaga nirlaba yang bergerak dalam pendidikan atau lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan. • Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto yaitu: 1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 6. Page |6 usaha.4 2. Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 5. Kerugian selisih kurs mata uang asing. 6. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. 7. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan Indonesia. 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat yang tertulis dalam Undang-undang.5 9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 12. Sumbnagan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya yang disebutkan di atas terjadi kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya sampai dengan lima tahun. Sedangkan kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. 4 UU Pph No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 poin a. Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 7. Page |7 • Biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto Untuk menentukan besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan : 1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekuktu, atau anggota. 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan pengecualian sesuai Undang-undang.6 4. Premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang tertulis dalam Undang-undang dan sesuai Peraturan Pemerintah. 6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan berdasarkan ketentuan Undang-undang dan ketentuannya diatur oleh Peraturan Pemerintah. 8. Pajak penghasilan. 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbaggi atas saham. 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan 5 Ibid poin h. 6 Lihat ibid, pasal 9 c. Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 8. Page |8 melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A. 3. Tarif Pajak Tarif pajak diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: 1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut7: Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5,00% Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 15,00% 250.000.000,00 Di atas 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 25,00% 500.000.000,00 Di atas Rp 500.000.000,00 30,00% 2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010. Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar8: • Rp. 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi • Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin • Rp. 15.840.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) • @ Rp. 1.320.000,00 tambahan tanggungan (maksimal 3 orang) Penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak PN - PTKP Menyelenggarakan Pembukuan (PB-Biaya) - PTKP PN : Penghasilan Netto PKP WP OP PTKP : Pengh. Tidak Kena Pajak 7 UU PPh no 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1. 8 UU PPh no. 36 tahun 2008 pasal 7 ayat 1. Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 9. Page |9 PB : Pengh. Bruto Menggunakan norma PN – PTKP penghitungan (PB x Norma) - PTKP Syarat Pembukuan dan Pencatatan Dasar Hukum Ps. 28 UU KUP dan KEP-520/PJ./2000 WP OP Melakukan Usaha / Ya pekerjaan Tidak bebas? Melakuka n Pembukua Tidak Wajib pencatatan Ya Wajib pembukuan 1. Sekurang-kurangnya 1. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan harta, terdiri dari catatan PB, kewajiban, modal, Pengh. Bukan objek, pendapatan-biaya, dan Pengh. Yang dikenakan penjualan-pembeian PPh final 2. Diselenggarakan dengan 2. Catatan dan dokumen prinsip taat azas dan harus dikumpulkan teratur dengan stelsel akrual atau dalam 1 tahun pajak stelsel kas 3. Harus disimpan selama 10 3. Wajib disimpan selama 10 tahun tahun Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 10. P a g e | 10 Kewajiban Pembukuan atau Pencatatan Dasarr Hukum Ps. 14 UU PPh dan KEP-536/PJ./2000 WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Omzet ≥ Tidak Ya Rp 4,8 M? Wajib pembukuan Memilih Ya pembukuan ? Dianggap memilih Tidak pembukuan Tidak Tidak Sepenuhny Memberitahukan penggunaan a pembukua Ya Ya Wajib pencatatan diperiksa Menggunakan PN dihitung dgn NPPN Sesuai pembukuan NPPN + sanksi 50 % • NPPN adalah Norma Penghitungan Penghasilan Netto Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 11. P a g e | 11 Pokok-pokok perubahan Ketentuan lama Ketentuan baru Bunga obligasi yang diterima Pasal 4 ayat (3) huruf j: bunga Ketentuan tersebut dicabut reksadana obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha dikecualikan sebagai objek PPh Surplus BI Surplus BI ditafsirkan sebagai Penegasan bahwa surplus BI bukan objek pajak merupakan objek pajak Dividen yang diterima WP OP Dividen yang diterima WP OP Dividen yang diterima WP OP tidak termasuk dalam objek Pph dikenakan Pph pasal 4 ayat (2) pasal 4 ayat (2) final setinggi-tingginya sebesar 10% PTKP KMK Nomor: 137/PMK.03/2005 - Diri sendiri : Rp 15.840.000 - Diri sendiri : Rp 13.200.000 - Tambahan WP kawin : Rp - Tambahan WP kawin : Rp 1.320.000 1.200.000 - Tambahan isteri bekerja : Rp - Tambahan isteri bekerja : Rp 15.840.000 13.200.000 - Tambahan tanggungan : Rp - Tambahan tanggungan : Rp 1.320.000 (maksimal 3 orang) 1.200.000 (maksimal 3 orang) Norma Penghasilan netto Pasal 14 UU No.17 Tahun Batas peredaran usaha untuk 2000: dapat menggunakan norma WP OP yang memiliki penghitungan penghasilan netto peredaran usaha kurang dari Rp bagi WP OP dinaikkan menjadi 600 juta dapat menggunakan Rp 4,8 milyar norma penghitungan penghasilan netto Tarif WP OP Pasal 17 UU No. 17 Tahun no. lapisan penghasilan tarif: 2000 - Sampai dengan Rp 50.000.000 no. lapisan penghasilan tarif: dikenakan tarif 5% - Sampai dengan Rp 25.000.000 - diatas Rp 50.000.000 sampai dikenakan tarif 5% Rp 250.000.000 dikenakan tarif - diatas Rp 25.000.000 sampai 15% Rp 50.000.000 dikenakan tarif - diatas Rp 250.000.000 sampai 10% Rp 500.000.000 dikenakan tarif Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 12. P a g e | 12 - diatas Rp 50.000.000 sampai 25% Rp 100.000.000 dikenakan tarif - diatas Rp 500.000.000 15% dikenakan tarif 30% - diatas Rp 100.000.000 sampai Rp 200.000.000 dikenakan tarif 25% - diatas Rp 200.000.000 dikenakan tarif 35% Tarif WP Badan Ketentuan UU No.17 Th.2000 -Tarif tunggal 30% No. lapisan penghasilan tarif - diturunkan menjadi 28% pada - s.d. Rp. 50.000.000 dikenakan tahun 2009, dan menjadi 25% tarif 10% pada tahun 2010 - diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000 dikenakan tarif 15% - diatas Rp. 100.000.000 dikenakan tarif 30% Tarif Pemotongan dan Jenis pot/put tarif non NPWP pemungutan dibandingkan tarif NPWP Pasal 21 20% lebih tinggi Pasal 22 100% lebih tinggi Pasal 23 100% lebih tinggi Fiskal luar negeri Bagi WP orang pribadi yang - Bagi WPOP yang memiliki bertolak ke luar negeri wajib NPWP tidak membayar Fiskal membayar fiskal Luar Negeri Luar Negeri sebagai pembayaran pajak - Bagi WPOP yang tidak dimuka. memiliki NPWP dan telah Sesuai PP No.41 Th. 2001 berusia 21 tahun yang bertolak besarnya Fiskal Luar Negeri : ke LN, wajib pajak membayar - Sebesar Rp. 1.000.000 Fiskal Luar Negeri sebagai transportasi melalui udara pembayaran pajak dimuka yang - Sebesar Rp. 500.000 ketentuannya diatur dengan PP transportasi melalui darat dan laut UMKM Untuk pengembangan UMKM diberikan fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif 50% lebih rendah dari tarif normal yang diatur dengan PP CONTOH-CONTOH SOAL PPh 1. Wajib pajak Tn. Acong Th. 2009 memiliki gaji pokok Rp 96.000.000, Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 13. P a g e | 13 tunjangan lainnya dan uang lembur sebesar Rp 12.000.000, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Rp 6.000.000, ia juga menerima tantiem,bonus dan THR sebesar Rp 16.000.000. Dan dalam satu tahun ia harus membayar a. biaya jabatan sebesar 5% dari pengh. Bruto, dan iuran pensiun sebesar Rp 4.560.000. Dia memiliki istri dan 3 anak. b. Berapa Penghasilan netto Tn. Acong dalam setahun? c. Hitunglah PTKP! d. Hitung PPh Ps. 17 terutang! 2. Wajib pajak Tn. Azis (Islam)Th. 2009 memiliki gaji pokok Rp 560.000.000, tunjangan lainnya dan uang lembur sebesar Rp 40.000.000, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Rp 10.000.000, ia juga menerima tantiem,bonus dan THR sebesar Rp 25.000.000. Dan dalam satu tahun ia harus membayar biaya jabatan sebesar 5% dari pengh. Bruto, dan iuran pensiun sebesar Rp 4.560.000. Dia memiliki istri dan 3 anak. a. Berapa Penghasilan netto Tn. Azis setelah dikurangi zakat dalam setahun? b. Hitunglah PTKP! c. Hitung PPh Ps. 17 terutang! 3. Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp 2.000.000 per bulan. Penghitungan zakat atas penghasilan sebagai pegawai adalah? 4. Seorang wajib pajak (suami) dalam tahun 2009 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 350.000.000. wajib pajak berstatus kawin pisah harta dan beragama islam. Dia memiliki 4 orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 200.650.000. penetapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah? 5. Seorang wajib pajak (suami) dalam tahun 2009 memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 315.450.000. wajib pajak berstatus hidup berpisah (HB) dan mempunyai 3 orang anak, sedangkan isterinya menerima penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 210.000.000 Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 14. P a g e | 14 Jawaban : 1. A. Perincian penghasilan Tn. Acong Tahun 2009 1. Gaji/Pensiun/IHT Rp 96,000,000 2. Tunjangan lainnya Rp 12,000,000 3. Tunjangan PPh - 4. Honorarium dan imbalan - 5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Rp 6,000,000 + 6. Jumlah (1 sd 6) Rp 114,000,000 7. Tantiem,bonus dan THR Rp 16,000,000 + 8. Penghasilan Bruto Rp 130,000,000 Pengurangan : 9. Biaya jabatan atas penghasilan Rp 1,296,000 10. iuran pensiun Rp 4,560,000 + 11. jumlah pengurang Rp 5,856,000 − 12. Penghasilan netto Rp 124,144,000 (jawaban poin a) PTKP (K/3) Wajib Pajak Rp 15,840,000 Status kawin Rp 1,320,000 Anak 3 orang @ Rp 1.320.000 Rp 3,960,000 + 12. Jumlah PTKP (jawaban poin b) Rp 21,120,000 − 13. Penghasilan Kena Pajak Rp 103,024,000 PPh terutang : 5% x Rp 50.000.000 Rp 2,500,000 15% x Rp 53. 024.000 Rp 7,953,600 + 14. PPh terutang (dalam setahun) Rp 10,453,600 (jawaban poin c) 15. PPh terutang Tn. Acong perbulan adalah (Rp 10.453.600 : 12) Rp 871,133 poin 9 : biaya atas jabatan adalah 5% dari pengh.bruto,maks Rp 1.296.000 pertahun Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 15. P a g e | 15 2. Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 16. P a g e | 16 A. Perincian penghasilan Tn. Azis Tahun 2009 1. Gaji/Pensiun/IHT Rp 560,000,000 2. Tunjangan lainnya Rp 40,000,000 3. Tunjangan PPh - 4. Honorarium dan imbalan - 5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Rp 10,000,000 + 6. Jumlah (1 sd 6) Rp 610,000,000 7. Tantiem,bonus dan THR Rp 25,000,000 + 8. Penghasilan Bruto Rp 635,000,000 Pengurangan : 9. Biaya jabatan atas penghasilan Rp 1,296,000 10. iuran pensiun Rp 4,560,000 + 11. jumlah pengurang Rp 5,856,000 − 12. Penghasilan netto Rp 629,144,000 13. zakat (2,5% * penghasilan netto) Rp 15,728,600 − 14. Penghasilan netto setelah dikurangi zakat Rp 613,415,400 (jawaban poin a) PTKP (K/3) Wajib Pajak Rp 15,840,000 Status kawin Rp 1,320,000 Anak 3 orang @ Rp 1.320.000 Rp 3,960,000 + 13. Jumlah PTKP (jawaban poin b) Rp 21,120,000 − 14. Penghasilan Kena Pajak Rp 592,295,400 PPh terutang : 5% x Rp 50.000.000 Rp 2,500,000 15% x Rp 50. 000.000 Rp 7,500,000 25% x Rp 250.000.000 Rp 62,500,000 30% x Rp 242.295.400 Rp 72,688,620 + 15. PPh terutang (dalam setahun) Rp 145,188,620 (jawaban poin c) 16. PPh terutang perbulan adalah (Rp 145.188.620 : 12) Rp 12,099,052 poin 9 : biaya atas jabatan adalah 5% dari pengh.bruto,maks Rp 1.296.000 pertahun 3. Penghasilan bruto Rp 24.000.000 Biaya jabatan Rp 1.200.000− Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 17. P a g e | 17 Penghasilan neto Rp 22.800.000 *Zakat atas penghasilan 2,5% Rp 570.000 • zakat atas penghasilan adalah = 2,5% x penghasilan neto = 2,5% x Rp 22.800.000 = Rp 570.000 4. Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 18. P a g e | 18 1. Penghasilan neto suami Rp 350,000,000 2. Penghasilan neto isteri Rp 200,650,000 3. Penghasilan neto gabungan Rp 550,650,000 4. Zakat atas penghasilan neto Rp 137,662,500 5. Penghasilan neto setelah zakat Rp 412,987,500 6. PTKP (K/I/3) Wajib pajak (suami) Rp 15,840,000 Status kawin Rp 1,320,000 Wajib pajak (isteri) Rp 15,840,000 Anak (3) orang Rp 3,960,000 Jumlah PTKP Rp 36,960,000 7. Penghailan Kena Pajak Rp 376,027,500 Rp 62,987,500 PPh terutang gabungan (suami dan isteri) 5% x Rp 50.000.000 Rp 2,500,000 15% x Rp 50.000.000 Rp 7,500,000 25% x Rp 276.027.500 Rp 69,006,875 PPh terutang Rp 79,006,875 Rp 276,027,500 a. PPh terutang untuk suami : Rp 26,027,500 Rp 350,000,000 Rp 79,006,875 Rp 50,217,754 Rp 550,650,000 b. PPh terutang untuk SPT isteri : Rp 200,650,000 Rp 79,006,875 Rp 28,789,121 Rp 550,650,000 5. Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 19. P a g e | 19 a. Penghitungan PPh terutang bagi suami : 1. Penghasilan neto suami Rp 315,450,000 2. PTKP (TK/3) Wajib pajak Rp 15,840,000 Anak 3 orang Rp 3,960,000 3. Jumlah PTKP Rp 19,800,000 4. Penghasilan Kena Pajak Rp 295,650,000 5. PPh terutang suami 5% x Rp 50.000.000 Rp 2,500,000 15% x Rp 245.650.000 Rp 36,847,500 Jumlah PPh terutang suami Rp 245,650,000 Rp 39,347,500 b. Penghitungan PPh terutang bagi isteri : 1. Penghasilan neto isteri Rp 210,000,000 2. PTKP (TK) Waib Pajak Rp 15,840,000 3. Jumlah PTKP Rp 15,840,000 4. Penghasilan Kena Pajak Rp 194,160,000 5. PPh terutang bagi isteri 5% x Rp 50.000.000 Rp 2,500,000 15% x Rp 144.160.000 Rp 21,624,000 Jumlah PPh terutang bagi isteri Rp 24,124,000 DAFTAR PUSTAKA Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy
  • 20. P a g e | 20 UU PPh No. 36 Tahun 2008 UU PPh No. 17 Tahun 2000 Buku petunjuk pengisian SPT Hak Cipta Hanya Milik ALLAH silakan anda mengcopy