Review rpjm des paling update1

20,172 views
19,941 views

Published on

2 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
20,172
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
107
Actions
Shares
0
Downloads
660
Comments
2
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Review rpjm des paling update1

  1. 1. BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provin- si, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerin- tahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi di- maksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi desa berdasarkan hak dan asal usul yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya gu- na potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Walaupun undang- undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah desa mempunyai kewe- nangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan desa tetap harus memperhatikan perencanaan pe- merintah daerah pemerintah provinsi dan pusat, sehingga pencapaian tujuan desah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perancanaa Pembangunan Desa bahwa Kepala Desa terpilih harus membuat RPJMD 3 (Tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman laporan keterangan pertang- gungjawaban Kepala Desa maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah De- sa ke Bupati. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah, provinsi dan daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan pedoman tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu tu- juan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah, provinsi dan daerah. Alokasi sumber daya desa harus mendukung penyelesaian masalah nasional dan masalah yang dihadapi daerah itu sendiri. RPJMDes Tahun 2008 – 2013 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyu- mas Tahun 2005 – 2025. 1
  2. 2. Secara tujuan dan sasaran pembangunan desa Melung tahun 2010-2012 adalah tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (good government) kelembagaan dan organisasi pe- rangkat daerah, laju pertumbuhan penduduk yang terkendali, pemanfaatan ruang yang serasi dan efisien, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta tersedianya kelengkapan sarana dan prasa- rana pendukung perekonomian desa. Dalam upaya melaksanakan dan menca- pai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat beberapa peluang dan kendala strategis yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan, yaitu mun- culnya beberapa issue strategis nasional yang diantaranya adalah : 1. Pemanasan Global (Global Warming), 2. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, 3. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, 4. Aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat, 5. Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang wilayah 6. Masih rendahnya kinerja lembaga-lembaga desa Pemerintah Desa Melung akan berusaha mengembangkan potensi dan me- minimalisasi kekurangan yang dimiliki untuk merespon peluang dan kendala yang muncul atas issue-issue strategis tersebut guna melaksanakan dan men- capai kinerja pembangunan 2010-2013. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputu- san yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkemban- gan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam menca- pai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada ak- hirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran. Sesuai dengan filosofis pembangunan yang ada sekarang ini yaitu “Desa Membangun”, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menggali kebutu- han masyarakat bukan hanya sekedar keinginan dari masyarakat, suksesnya pembagunan di Desa perlu adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait.1.2. Dasar Hukum Dasar hukum dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2
  3. 3. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 20 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa. 10. Peraturan Bupati Banyumas nomor 200 tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas.1.3. Pengertian : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melung Kecamatan Ke- dungbanteng Kabupaten Banyumas adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan ta- hun 2013. Dan RPJM-Desa ini merupakan revisi atau perubahan atas Peraturan Desa Melung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Desa Me- lung Tahun 2008 – 2013.1.4. Maksud dan Tujuan 1.1. Maksud Penyusunan RPJMDes Melung Tahun 2010 – 2013 adalah sebagai doku- men perencanaan pembangunan untuk memberikan : a. Arah kebijakan pembangunan Desa Melung, b. Arah kebijakan keuangan Desa Melung, c. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 3 (tiga) tahun kedepan yang diejawantahkan dalam Program Pembangunan Dan Rencana Kerja, 1.2. Tujuan Penyusunan RPJMDes Melung Tahun 2010 – 2013 adalah : 3
  4. 4. a. Untuk menjabarkan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan Desa Melung. b. Sebagai pedoman dasar dalam kegiatan pembangunan dalam 3 (tiga) tahun dan merangkum kegiatan masyarakat dalam pembangunan desa. c. Menampung aspirasi masyarakat dan membangun consensus dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan untuk menentukan arah pembangunan Desa Melung di masa yang akan datang yang penyusunannya mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Banyumas.1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RANCANGAN RPJM-Desa BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Pengertian 1.4. Maksud dan Tujuan BAB II : PROFIL DESA 2.1. Kondisi Desa 2.2. Sejarah Desa 2.3. Demografi 2.4. Keadaan Sosial 2.5. Sarana dan Prasaran 2.6. Keadaan Ekonomi 2.7. Kondisi Pemerintahan Desa 2.8. Pembagian wilayah desa 2.9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa BAB III : POTENSI DAN MASALAH 3.1. Potensi 3.2. Masalah BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 4.1. Visi dan Misi 4.1.1 Visi 4.1.2 Misi 4.2. Kebijakan Pembangunan 4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 4.4. Potensi dan Masalah 4.5. Program Pembangunan Desa 4.6. Strategi Pencapaian 4
  5. 5. BAB. V : PENUTUPLampiran: 1.3. Peta Sosial Desa 1.4. Tabel data potensi. masalah, dan tindakan pemecahan masalah 1.5. Tabel Rencana Pembangunan Desa 5
  6. 6. BAB II PROFIL DESA2.1. Kondisi Desa Desa Melung termasuk desa pinggir hutan yang secara administrasi letak desa Melung berada dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas pada sebelah utara timur Kecamatan Kedung-banteng dan berada di sabuk sebelah barat gunung Slamet. Sebagaimana pada umumnya penduduk desa pinggir hutan untuk tingkat pendidikan masih sangat rendah sehingga berimbas pada tingkat ekonomi yang sangat rendah pula.2.2. Sejarah Pembangunan Desa Sejarah desa Melung dimulai dengan cerita Syech Abdulrahman Kyai Melung sebagai pemimpin dan sesepuh desa Melung yang tidak tercatat dalam dokumen resmi pemerintahan desa baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan cerita tersebut merupakan cerita turun temurun yang dilakukan antar generasi. Desa Melung dahulu pada masa sebelum kemerdekaan masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Kebumen dan baru sekitar tahun 1955-an dimasukkan kedalam Kecamatan Kedungbanteng. Berdasarkan sejarah yang informasinya diberikan secara turun temurun kepada generasi berikutnya bahwa pada jaman penjajahan Belanda desa Melung merupakan kebun kopi dan penghasil alpokat yang sangat terkenal di negara Belanda dengan kopi kampungnya, lalu pada tahun 1928 Belanda mendirikan PLTA Ketenger yang sesungguhnya berada di Desa Melung. Berdasarkan perjalanan panjang sejarah desa Melung yang tercatat dan merupakan hasil dari wawancara beberapa tokoh masyarakat yang pernah mengalami Lurah Desa Melung yang dialami oleh tokoh masyarakat yang dapat menceritakan sejarahnya dimulai pada saat pembangunan PLTA Ketenger sehingga catatan sejarah desa Melung dimulai berkisar tahun 1928 sesuai dengan sejarah berdirinya PLTA Ketenger. Dan yang pernah menjadi lurah atau Kepala Desa sejak tahun 1928 sampai dengan tahun 2006 adalah : a. Suradirana Pada masa sebelum kemerdekaan jabatan lurah merupakan bagian dari ketua adat yang jabatannya tidak terbatas dan dapat diturunkan kepada anak-anaknya. Menurut cerita orang tua yang pernah mengalami lurah Suradirana memimpin Desa pada masa penjajahan Belanda dan 6
  7. 7. Jepang. Pembangunan yang diketahui adalah pada pembangunan PLTA Ketenger.b. Mulyadirana Merupakan pengganti dari lurah terdahulu dan inipun tidak tercatat kapan dan berakhirnya menjadi lurah untuk desa Melung.c. Wiryo Sukatmo Merupakan lurah yang memimpin desa Melung menurut cerita menjabat menjadi lurah pada awal-awal kemerdekaan Indonesia.d. Mursidi Memegang jabatan sejak tahun 1957 yang pada masa tersebut sedang banyaknya pemberontakan-pemberontakan DI/TII yang bermukim di Desa Melung sebagai tempat pelarian dan dijadikan markas gerakannya karena wilayah desa Melung yang sangat strategis, bersama sekretaris desanya tewas dibunuh pemberontak DI/TII Darul Islam, karena dianggap tidak melindungi. Hasil pembangunan yang dicapai belum begitu nampak karena masyarakat kondisi pada saat itu dari segi keamanan dan ketrentraman sangat tidak kondusif ditambah lagi pemberontakan G30S/PKI yang berlangsung pada tahun 1965. Pada kondusi negara yang masih belum kondusif berdampak pada kegiatan pembangunan di desa-desa.e. Martareja Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah tahun 1965 pada saat Desa Melung dipimpin oleh lurah Martareja yang dilakukan yaitu : 1. Pembukaan jalan setapak menjadi jalan besar antara desa Melung sampai desa Windujaya 2. Jalan antara Kaliputra sampai dengan desa Kutaliman. 3. Pembangunan kantor dan balai desa. 4. Pembangunan lapangan desa.f. Kusnadi Sebagai sekretaris desa yang menjabat sementara kepala desa karena Martareja mengundurkan diri akibat sakit.g. Slamet Memegang jabatan dari tahun 1992 –1994 cukup banyak adanya pembangunan hanya melanjutkan kerja dari Lurah terdahulunya karena menjabat selama kurang lebih 3 tahun lalu mengundurkan diri. Pembangunan yang telah dilaksanakan adalah : 1. Pembangunan dam Watugayong. 2. Pembangunan WC/kamar mandi umum. 7
  8. 8. 3. Pembangunan pasar desa. 4. Pembangunan listrik masuk desa. h. Sirun Ahmad Mahudin Menjadi Kepala Desa dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2002 dengan hasil pembangunan berupa : 1. Pembangunan sarana air bersih dengan sumber mata air Lubang 2. Pembangunan sarana air bersih wangan wali dari program PPK tahun 2000. 3. Pembangunan jembatan kali Manggis yang menghubungkan jalur gerumbul Melung dengan Selarendeng dari program P3DT. 4. Pengerasan jalan Selarendeng sampai desa Kalikesur. 5. Adanya listrik masuk desa Melung. 6. Adanya program IDT dengan pengembangan ternak kambing. 7. Kegiatan LED (Lembaga Ekonomi Desa). i. A. Budi Satrio Menjabat jadi Kepala desa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006.2.3. Demografi Jumlah penduduk desa Melung pada pertengahan tahun 2010 mencapai 2107 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1087 jiwa dan perempuan sebanyak 1020 jiwa, memiliki 577 KK sehingga dalam setiap keluarga rata-rata terdiri dari 4 (empat) orang. Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah (tahun) (jiwa) (jiwa) (jiwa) 0–4 88 64 152 5–9 91 76 167 10 – 14 105 116 221 15 – 19 96 103 199 20 – 24 112 91 203 25 – 29 107 96 203 30 - 34 89 88 177 35 - 39 73 69 142 40 - 44 62 58 120 45 – 49 50 68 118 50 – 54 57 35 92 8
  9. 9. 55 – 59 42 44 86 60 – 64 44 43 87 65 – 69 32 29 61 > 70 40 39 79 Jumlah 1087 1020 2107 Sumber : Database sekunder Desa Melung 2010 Ketersediaan tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut klasifikasi umur. Kurangannya ketersediaan tenaga kerja menyebabkan tingginya anggaran pembangunan karena harus menyediakan tenaga kerja dari luar daerah. Namun sebaliknya apabila disuatu daerah terjadi lonjakan jumlah tenaga kerja maka akan terjadi persaingan yang kurang sehat antar pekerja, dan banyaknya angkatan kerja terpaksa keluar dari daerah untuk mendapatkan pekerjaan. Maka pada umumnya masyarakat pedesaan lebih banyak angkatan kerja yang berusia lanjut sehingga proses pembangunan sedikit mengalami kendala, karena yang memiliki potensi dan keahlian biasanya enggan untuk tinggal di pedesaan. Usia angkatan kerja dapat dibagi dalam 3 kelompok yaitu : (1) angkatan kerja muda usia 15-24 tahun: (2) angkatan kerja sedang usia 25-54 tahun dan (3) angkatan kerja tua usia diatas 55 tahun. Maka dari tabel diatas dapat menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja desa Melung dari jumlah penduduk untuk angkatan kerja muda mencapai 19,079 %, angkatan kerja sedang sebesar 40,437 % sedangkan untuk angkatan kerja tua sebesar 14,855 %.2.4. Keadaan Sosial 2.4.1. Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan masyarakat desa Melung termasuk masih sangat rendah, karena kondisi ekonomi dan pemahaman akan pentingnya pendidikan masih kurang, angka putus sekolah dasar masih cukup tinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Desa hanya memiliki satu SD Negeri belum adanya Taman Kanak-kanak atau yang sejenisnya. Dan baru pada tahun 2002 berdiri Kelompok Bermain, serta pada tahun 2007 berdiri pula SMPN 3 Satu Atap Kedungbanteng. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan jenjang kelulusan masyarakat yang tadinya hanya tamat SD namun kedepan minimal masyarakat lulus pada tingkat SMP dan program 9
  10. 10. nasional pendidikan dasar 9 tahun di Desa Melung dapat tercapai 100% dan menekan angka putus sekolah pendidikan dasar. Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Melung No Tingkat pendidikan Jumlah (jiwa) 1 Tidak tamat SD 567 2 Tamatan SD 784 3 Tamatan SMP 78 4 Tamatan SMA 54 5 Tamatan D1 1 6 Tamatan D2 - 7 Tamatan D3 1 8 Tamatan S1 2 Jumlah 1487 Sumber : Database sekunder Desa Melung 20102.4.2. Kelembagaan Desa Kelembagaan desa yang ada sekarang ini sudah berjalan cukup baik hanya saja perlu peningkatan kapasitas pengurus agar lembaga yang ada bisa dan mampu mandiri dalam mengelola lembaga tersebut. Adapun lembaga yang ada yaitu : 1. Lembaga Pembangunan dan Kemandirian Desa (LPKD) merupakan lembaga yang bergerak dibidang perencananaan dan pengelola kegiatan pembangunan. 2. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK) 3. Paguyuban PAGER GUNUNG merupakan gabungan kelompok tani yang bergerak pada kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan dan kegiatan konseervasi lahan serta lingkungan. 4. Linmas (Perlindungan Masyarakat) 5. Pengelola Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Ad-Dhawan 6. Koordinator Ekonomi Desa (KED) merupakan bentukkan dari kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau sekarang ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 7. Karang Taruna dengan nama Taruna Karya 14 merupakan lembaga pemuda yang bergerak pada kegiatan kepemudaan 10
  11. 11. berupa olah raga dan keberadaannya masih pada tingkat gerumbul yaitu : - Ikatan Remaja Gerumbul Melung (IRGM) - Ikatan Remaja RW I dan RW II - Ikatan Remaja Gerumbul Selarendeng2.5. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk sarana dan prasarana jalan desa Melung sudah cukup baik sebagai prasarana perhubungan jalan ditambah sekarang ini sudah ada sarana transportasi angkutan. Untuk sarana dan prasarana bidang pendidikan di Desa Melung sudah memiliki 1 (satu) unit Sekolah Dasar hanya saja belum adanya prasarana ruang perpustakaan dan buku-bukunya, lalu sudah berdirinya Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) tahun 2002 yang berubah program menjadi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan model Kelompok Bermain SATRIA JAYA, sedangkan SMP sudah ada dengan adanya program SD-SMP Satu Atap namun baru memiliki 3 ruang kelas dan 1 ruang guru sehingga masih kurang dan SMP Negeri, namun untuk prasarana ruang kelas baru pada tahun mendatang masih kurang belum lagi ruang perpustakaan dan ruang laboratorium yang lainnya masih banyak kekurangan terutama masalah balai desa yang sudah rusak, lapangan sepak bola yang tidak memenuhi standar, sarana air bersih, bendungan dan irigasi yang sampai saat ini masih bersifat irigasi setengah teknis.2.6. Keadaan Ekonomi 2.6.1. Mata Pencaharian Mata pencaharian masyarakat sangat dipengaruhi oleh dimana mereka tinggal dan hidup. Karena Desa Melung termasuk dalam desa pinggir hutan maka sebagain besar mengandalkan hidup pada hasil pertanian dan perkebunan baik itu pertanian sawah maupun pertanian kebun. Ketersediaan tenaga kerja untuk desa Melung masih didominasi oleh lulusan SD atau yang sederajat hal ini dapat mempengaruhi kualitas kerja dan pengalaman serta pendapatan yang rendah, oleh karena itu mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah petani, buruh tani, penderes, serta menjadi buruh 11
  12. 12. diluar desa dengan penghasilan yang rendah. Dengan penghasilan yang rendah nerpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Tabel 3. Mata Pencaharian No Tingkat pendidikan Jumlah (jiwa) 1 Petani 79 2 Buruh tani 896 3 PNS/TNI/POLRI 9 4 Pedagang 38 5 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 6 6 Buruh harian lepas 179 7 Tukang 26 8 Peternak ayam pedaging 24 9 Pengrajin gula kelapa 27 10. Lain-lain 293 Jumlah 1567 Sumber : Database sekunder Desa Melung 20102.6.2. Pola Penggunaan Lahan Penggunaan lahan masyarakat tidak lepas dari sejarah, dimana masa masa penjajahan Belanda desa Melung merupakan perkebunan kopi, namun sayang dari perkebunan kopi kemudian bergeser menjadi perkebunan cengkeh karena pada masa itu cengkeh merupakan primadona untuk tanaman perkebunan. Akibat harga cengkeh yang rendah maka masyarakat banyak yang menebangnya kemudia diganti dengan tanaman albasia. Namun pada dasarnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat lebih menyukai dengan keanekaragaman hayati. Desa Melung memiliki lahan pakuan hutan seluas 318,19 Ha merupakan lahan negara Perum PERHUTANI yang menjadi bagian dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat sehingga secara administratif menjadi satu kesatuan dalam pengelolaan tata ruang desa. Merupakan hutan damar dan tanaman seling berupa puspa hal tersebut dengan harapan bahwa hutan akan menjadi tetap lestari, karena wilayah barat gunung Slamet merupakan daerah penyanggah dan daerah konservasi, sebagai daerah resapan air. 12
  13. 13. Tabel 4. Pola Penggunaan Lahan Masyarakat No Penggunaan lahan Jumlah (Ha) 1 Persawahan 61,250 2 Pemukiman 87,450 3 Pekarangan 131,409 4 Perikanan 0.840 5 Pangkuan Hutan 318,19 6 Pendidikan 0,420 7 Perkantoran 0,110 8 Lapangan 0,210 Jumlah 593,879 Sumber : Database sekunder Desa Melung 20102.6.3. Pemilikan Ternak Penduduk desa Melung hampir 80% memelihara ternak kambing, baik kambing jawa randu maupun kambing kacang. Disamping itu dengan maraknya kegiatan peternakan ternak ayam potong dengan sistem kemitraan untuk memenuhi kebutuhan pasar maka di Desa Melung ada sekitar 17 peternak yang mengelola ternak ayam potong dengan rata-rata memelihara sebanyak 2.000 – 4.000 ekor. Tabel 5. Populasi Ternak No Kepemilikan Ternak Jumlah (ekor) 1 Sapi 28 2 Kambing 876 3 Kerbau 2 4 Itik 34 5 Ayam 864 6. Kelinci 26 Jumlah populasi 1830 Sumber : Database sekunder Desa Melung 20102.6.4. Sistem Usaha Tani Ditinjau dari komoditas yang diusahakan masyarakat adalah komoditas pertanian seperti padi, jagung, ketela, ubi jalar, komoditas perkebunan seperti kopi, cengkeh, kelapa, jengkol, petai serta 13
  14. 14. komoditas kehutanan seperti komoditas kayu albasia, sengon dan kayu tahun lainnya. Komoditas unggulan pada sekarang ini sudah tidak ada lagi, hal tersebut dikarenakan jenis tanaman yang diusahakan sangat bervariasi. Namun lebih didominasi oleh hasil kehutanan rakyat berupa albasia. Pada tahun 2009 ini dikembangan pertanian hortikultura organik dengan memanfaatkan lahan suksara desa atau tanah kas desa yang pemasarannya sangat baik dengan mensuplay beberapa supermarket di wilayah purwokerto dan beberapa kota lainnya.2.7. Kondisi Pemerintahan Desa Jarak pusat pemerintahan dengan : - Desa/kelurahan terjauh : 16 Km Lama tempuh : 30 menit - Pusat kedudukan kecamatan : 8 Km Lama tempuh : 15 menit - Ibukota Kabupaten : 20 Km Lama tempuh : 30 menit - Ibukota Propinsi : 298 Km Lama tempuh : 6 jam2.8. Pembagian Wilayah Desa 2.8.1. Batas Wilayah - Sebelah Barat berbatasan dengan desa Windujaya - Sebelah Timur berbatasan dengan desa Ketenger dan desa Karangtengah - Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kutaliman dan desa Kalikesur. - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sirampok Kecamatan Sirampok Kabupaten Brebes.. 2.8.2. Topografi dan Jenis Tanah Desa Melung berada pada 7O 19’ 52,71” S dan 109O 12’ 40,94” T. Dengan memiliki topografi berbukit-bukit dengan kemiringan rata-rata 45% dan berada pada ketinggian rata-rata 400-700 dpl. Jenis tanah yang pada umumnya adalah latosol dengan batuan vulkanik jenis andesit. 14
  15. 15. 2.8.3. Iklim Karena letaknya sebelah barat gunung Slamet maka desa Melung termasuk beriklim sejuk dengan suhu rata-rata antara 20 OC - 29 OC dan kelembaban rata-rata 70% - 85% serta curah hujan cukup tinggi mencapai 3000- 3500 mm/tahun.2.8.4. Luas wilayah : - Luas wilayah desa Melung 1.320,634 Ha - Luas wilayah terdiri dari : No Penggunaan lahan Jumlah (Ha) 1. Persawahan 61,250 2. Pemukiman 87,450 3. Peekebunan/hutan rakyat 131,409 4. Perikanan 1,058 5. Pangkuan desa hutan 318,190 negara 6. Pendidikan 0,420 7. Perkantoran 0,175 8. Lapangan 0,210 9. Kuburan 1,420 10. Tempat peribatan 0,022 11. Lain-lain 3,030 12 Hutan rimba 700,250 Jumlah 1.320,634 Sumber : Database sekunder Desa Melung 20102.8.5. Wilayah bawahan terdiri dari : a. Kepala Dusun I membawahi Gerumbul Depok dan Kaliputra b. Kepala Dusun II membawahi gerumbul Melung dan Selarendeng Jumlah Rukun Warga ada 4 buah terdiri dari : a. Gerumbul Depok adalah RW 1. b. Gerumbul Kaliputra adalah RW 2 c. Gerumbul Melung adalah RW 3 d. Gerumbul Selarendeng adalah RW 4. Jumlah Rukun Tetangga ada 17 buah terdiri dari a. Gerumbul Depok ada 4 RT : RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04 15
  16. 16. b. Gerumbul Kaliputra ada 3 RT : RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 dan RT 05 c. Gerumbul Melung ada 3 RT : RT 01, RT 02, RT 03. RT 04 dan RT 05 d. Gerumbul Selarendeng ada 3 RT : RT 01, RT 02 dan RT 03. 2.8.6. Tanah Banda Desa : a. Tanah Sawah : 18,45 Ha b. Tanah Pekarangan : 1,58 Ha c. Kolam : 0,00 Ha d. Lain-lain : 0,21 Ha2.9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 2.9.1. Jumlah Perangkat Desa sebanyak 9 orang terdiri dari : - Kepala Desa : A. Budi Satrio - Sekretaris Desa : M. Soim Fathurrohim - Kepala Urusan Keuangan : S.B. Margino - Kepala Urusan Umum : Timbul Yulianto - Kepala Dusun I : Natim - Kepala Dusun II : Narwin - Kasi. Pemerintahan : Sulastri - Kasi. Pembangunan : - - Kasi KPM : Khoerudin, S.sos - Pembantu Kasi. KPM (Kayim) : Dulrohmat 2.9.2. Badan Perwakilan Desa terdiri dari 7 orang : - Ketua : Suparno - Wakil Ketua : Sudarso - Sekretaris : Wijianan Endahyani - Kabid. Pemerintahan : Budi Santosa, S.Pd. - Kabid. Pembangunan : Sukirno - Kabid. Kemasyarakat : Dulatif - Anggota : Suwarjo 16
  17. 17. BAB III POTENSI DAN MASALAH3.1. Potensi Sebagaimana pada umumnya desa pinggir hutan sudah barang tentu sangat kaya dengan sumber daya alam baik berupa keindahan alam, kayu, sumber mata air. Desa Melung yang tidak begitu jauh dengan lokawisata Baturraden hanya berjarak 4,5 Km serta Kebun Raya Baturraden sudah barang tentu pada masa depan sangat memungkinan untuk dikembangan sebagai penunjang pariwisata. Budaya masyarakat dalam hal pelestarian hutan juga menjadi potensi yang menarik karena kebiasaan masyarakat dengan menebang pohon kayu tidak seluruh yang dimiliki namun menebang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan dengan segera menanam kembali melebihi dari tanaman yang di tebang. Disamping itu pada saat sekarang ini sudah dikembangakan pertanian hortikultura berbasis organik dengan memanfaatkan lahan tanah kas desa yang dikelola oleh lembaga desa Pager Gunung dari hasil sayuran organik sudah berhasil memasarkan ke supermarket-supermarket di sekitar Purwokerto dan kota-kota sekitar Kabupaten Banyumas.3.2. Masalah Kondisi yang dihadapi desa Melung di era desentralisasi dan otonomi daerah ke depan sangat komplek, sehingga membutuhkan penanganan yang cukup serius dan bersungguh-sungguh. Sejalan dengan visi pembangunan yang akan dijalankan dan ingin diwujudkan serta mendasari pada misi yang akan ditempuh guna mewujudkan visi pembangunan dimaksud, maka dapat diidentifikasi adanya 5 (lima) isue–isue strategis yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi desa saat ini : 1. Rendahnya keberdayaan masyarakat dan kemampuan desa. Ditinjau dari aspek ekonomi berbagai permasalahan yang dihadapi pembangunan yang dilaksanakan selama ini antara lain : ditingkat pemerintahan adanya duplikasi pengembangan usaha ekonomi produktif yang membuat pemerintah desa bingung karena harus membuat lembaga lagi sesuai dengan program yang diterima, lemahnya kemampuan masyarakat untuk membangun organisasi atau lembaga ekonomi rakyat. Dari aspek sosial terdapat keterbatasan data dan informasi serta ego sektoral dimana saling tumpang tindihnya lembaga yang ada, karena 17
  18. 18. setiap ada program harus membuat lembaga baru yang mengurusi, padahal di desa sudah ada lembaga yang secara tugas dan fungsinya sama, dan yang menjadi kesulitan adalah usulan untuk penggabungan lembaga ditidak dapat terima pada suatu program. Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka dilapangan masih menghadapi kendala seperti kurangnya biaya untuk sosialisasi, sarana, kualitas sumber daya yang terbatas serta kultur budaya yang kurang mendukung. Disamping masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia,2. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sebagai bagian dari rendahnya tingkat ekonomi maka berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, karena tidak mampu membiaya sekolah anaknya sampai dengan pendidikan dasar dan putus sekolah. Dengan rendahnya pendidikan maka hasil dari pembangunan akan mengalami hambatan, karena rendahnya penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesenjangan pendidikan terutama dialami oleh perbedaan tingkat pendidikan antara laki-laki dengan perempuan hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya angka buta huruf dikalangan kaum perempuan, maka kedepan diharapkan masyarakat sudah tidak ada lagi yang buta huruf. Dilaksanakannya otonomi pendidikan menuntut peran sekolah, orang tua dan masyarakat turut serta dalam perencanaan sampai dengan pengawasan bidang pendidikan karena permasalahan yang dihadapi sekarang ini antara lain, kurangnya pemerataan, rendahnya kualitas pelayanan pendidikan, belum optimalnya manajemen sistem pendidikan dan kurangnya keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan pendidikan.3. Rendahnya derajat kesehatan Rendahnya derajat kesehatan masyarakat juga merupakan efek dari rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, dimana biaya obat dan pelayanan kesehatan semakin meningkat sementara kemampuan masyarakat merosot. Dengan adanya Pembangunan Poliklinik Desa (PKD) diupayakan minimal dapat memberikan pelayanan dasar kesehatan di masyarakat dan terjangkau juga dapat melayani masyarakat yang miskin. Disamping itu pelayanan posyandu juga perlu ditingkatkan baik sarana prasarana dan pemberdayaan kader posyandu itu sendiri. Karena posyandu merupakan 18
  19. 19. ujung tombak dalam pelayanan kesehatan balita yang sebagai generasi penerus bangsa. Sehubungan dengan mahalnya harga obat-obat maka perlu adanya upaya kegiatan pelatihan dan sosialisasi manfaat dan penggunaan obat- obat tradisonal serta diharapkan sampai dengan pengembangan produk obat-obat tradisional.4. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masalah pembangunan yang sangat urgen pada saat ini adalah masalah kemiskinan yang ditandai oleh banyaknya pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat Desa Melung yang sebagian besar adalah penduduk miskin dengan tingkat ekonomi yang rendah disertai rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan banyaknya pengangguran.5. Adanya kerusakan sumber daya alam dan sumber daya air. Sumber daya alam sebagai bagian dari kehidupan harus ada keseimbangan, khusunya masalah hutan, mengingat desa Melung merupakan desa pinggir hutan sehingga masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat. Ketika hutan rusak maka akan berdampak pada berkurangnya sumber daya air. Air di sungai tetap murni karena ia bergerak, bila terperangkapar akan mati. Oleh karena itu air harus tetap beredar dan tetap ada, karena hampir seluruh mahluk hidup terdiri dari air. Ketika darah berhenti mengalir, tubuh akan membusuk, ketika darah di otak berhenti, ini dapat mengancam nyawa. Begitu pula dengan air ketika bicara air maka seluruh masyarakat akan dari hulu sampai hilir akan mempermasalahkan air. Dan bila air tidak lancar maka akan mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat.. Oleh karena itu pembenahan sumber daya air perlu dilestarikan dan hutan sebagai salah satu penahan siklus peredaran air dimuka bumi ini. Apabila hutan rusak maka berdampak pada sumber daya air. 19
  20. 20. BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Dari sejarah perkembangan desa Melung serta kondisi masyarakat yang adasekarang ini dengan didukung potensi dan masalah yang ada di Desa Melung makaharapan dan pengembangan desa kedepan perlu adanya visi dan misi untukmengatasi masalah dan mengelola potensi yang ada dalam menuju kesejahteraanmasyarakat.4.1. Visi dan Misi 4.1.1. Visi Berdasarkan kondisi Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 3 (tiga) tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Desa Melung dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Visi dalam RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah maka visi pembangunan desa Melung tahun 2010–2013 adalah : “Desa Melung yang Cerdas, Berbudaya serta Sejahtera” 4.1.2. Misi Visi Pembangunan Desa Melung ke depan diharapkan mampu mewujudkan kebutuhan dan amanat masyarakat dengan tetap menga- cu pada maksud otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu daerah yang mempunyai kemandirian, daya saing dan mampu memberikan pelaya- nan publik dalam rangka pencapaian tujuan nasional seperti yang di- amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Disamping itu visi Desa Melung tidak lepas dari Visi dalam RPJM Na- sional dan RPJM Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Kabupaten Banyu- mas disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional, RPJM Provinsi dan RPJM Kabupaten Banyumas. Visi Pembangunan harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat berbudaya dan kesejahteraan yang ingin dicapai. “Cerdas” mengandung maksud masyarakat desa Melung untuk tingkat pendidikan sudah mulai naik dengan rata-rata minimal SLTP. Hal tersebut yang ditandai dengan adanya Kelompok Bermain SATRIA JAYA se- bagai pendidikan pra sekolah karena pada massa usia dibawah 6 (enam) ta- 20
  21. 21. hun merupkan masa-masa keemasan (golden age) sebagai pembentukanmanusia untuk SD-SMP satu atap dan sudah adanya kelompok bermain. DI-harapkan pada tahun-tahun mendatang tingkat pendidikan masyarakat sudahminimal SMP dan sukses untuk kegiatan Wajib Belajar 9 Tahun. “Berbudaya” mengandung maksud masyarakat yang berakhlakmulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab serta mandiri berda-sarkan falsafah Pancasila . Hal tersebut yang ditandai dengan adanya jati diridan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, me-matuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beraga-ma, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, me-nerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah, dan memiliki kebanggaan sebagaimasyarakat desa Melung sebagai bagian dari daerah Indonesia dalam rangkamemantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan desa padakhususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Kemandirian adalahhakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap masyarakat untuk menentukan na-sibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya dalam ke-rangka negara Kesatuan RI. Oleh karena itu, pembangunan desa, sebagaiusaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya mem-bangun kemandirian. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karenamengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasaberubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang men-dasari dan mempengaruhinya. Desa mandiri adalah desa yang mampu mewu-judkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan desa lain yang telah majudengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karenaitu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekono-mi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuansekaligus kemandirian. Kemandirian suatu desa tercermin, antara lain, padaketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhituntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparaturpemerintah desa. dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaanpembangunan yang bersumber dari pendapatan desa yang makin kokoh.Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu di-imbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dankerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dangejolak ekonomi . “Kesejahteraan “ terdiri dari dan mengandung maksud Kemajuan De-sa, keadilan dan kemakmuran. Tingkat kemajuan suatu desa dinilai berdasar-kan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu ne- 21
  22. 22. gara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakanmakin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian daerah,ber-akhlak mulia, dan berkualitas pendidikan. Tingginya kualitas pendidikanpenduduknya ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendahserta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profe-sional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Kemajuan suatu desa juga di-ukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kema-juan suatu desa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kese-hatan. Desa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan pendudukyang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelaya-nan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusiayang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Ditinjaudari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu desa diukur dari tingkatkemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan. Selain itu, dalamproses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor perta-nian, perkebunan dan kehutanan rakyat seerta sektor-sektor jasa; juga peman-faatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan.Desa yang maju umumnya adalah desa yang perekonomiannya stabil. Gejolakyang berasal dari dalam maupun luar desa dapat diredam oleh ketahananekonominya. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 8(delapan) misi Desa Melung sebagai berikut:1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung oleh aparatur desa yang profesional, serta responsif terhadap permasalahan– permasalahan yang timbul di masyarakat.2. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengem- bangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan desa dan daerah. 22
  23. 23. 3. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan. Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui pelatihan-pelatihan serta menambah ketrampilan di masyarakat dengan bekerja sama Perguruan Tinggi dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan desa menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. SDM yang memiliki kompetensi tinggi tanpa diskriminasi karena hanya SDM yang berkompetenlah yang dapat berkontribusi secara optimal dalam proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Upaya ini lebih diarahkan pada peningkatan kesehatan fisik dan mental masyarakat, peningkatan pendidikan dan ketrampilan masyarakat, serta ketahanan keluarga.4. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, perkebunan dan kehutanan rakyat dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal. Pembangunan ekonomi masyarakat berbasiskan ekonomi kerakyatan, dan ditopang oleh sektor pertanian yang maju, sektor UMK yang tangguh dan industri rumah tangga yang kuat. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan prioritas utama, serta memelihara dan merevitalisasi budaya yang berakar pada kearifan lokal. Menjadikan Desa Melung sebagai “Desa Agrowisata dan Ekowisata” sebagai penunjang obyek pariwisata Baturraden untuk meningkatkan sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Desa Melung itu sendiri. keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan da- lam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbai- ki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendu- kung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehi- dupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekara- gaman hayati sebagai modal dasar pembangunan desa.5. Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan berkeadilan Adalah meningkatkan pembangunan desa; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, 23
  24. 24. menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. 6. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur lebih diarahkan kepada sasaran–sasaran yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda ekonomi, dengan memperhatikan aspek kelestarian alam dan lingkungan hidup serta tata ruang dan tata wilayah daerah.4.2. Kebijakan Pembangunan Adanya sinergisitas antara desa, kabupaten, provinsi dan negara haruslah dimulai sejak sekarang ini agar kegiatan pembangunan tidak saling tumpang tindih dan terencana dengan baik. Kebijakan pembangunan desa tidak lepas dari kebijakan pembangunan nasional yaitu pembangunan yang berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi. Prediksi perekonomian pada tahun-tahun mendatang diharapkan akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya., dimana rencana program- program diarahkan pada kegiatan yang langsung menyentuh pada masyarakat, bersifat produktif dan merupakan upaya konkrit dalam rangka mendorong perkembangan sektor riil. Pada akhirnya, hal-hal tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja perekonomian masyarakat desa, Kabupaten Banyumas pada khususnya dan Jawa Tengah serta negara secara utuh. Faktor-faktor internal yang masih perlu diantisipasi, antara lain semakin terbatasnya sumber-sumber pendapatan desa karena banyaknya aturan yang 24
  25. 25. terkadang tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Sepertipenggunaan ADD yang masiih lebih banyak dipergunakan untukpembangunan fisik dan terbatasnya untuk kegiatan pengembangan di sektorriil. Di sisi lain program penanggulangan bencana dan penanggulanganberbagai penyakit, masih sangat sedikit dana, juga tuntutan adanya honor atauinsentif bagi para pengurus RT dan RW memberikan beban biaya APBDesyang cukup berat, serta penurunan daya beli masyarakat pada saatbanyaknya hajatan secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja sektorriil disamping upah tenaga kerja yang terus mengalami kenaikan. Sedangkanfaktor eksternal antara lain dampak terjadinya perubahan ekonomi globalkhususnya pasar bebas, fluktuasi perekonomian negara-negara maju danperubahan harga minyak dunia yang belum stabil. Tantangan ke depan pembangunan ekonomi adalah meningkatkanpertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang mampu meningkatkanpendapatan per kapita dan mengurangi pengangguran, sehingga dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Melung. Kebijakan pembangunan desa Melung secara umum ditujukan dalamrangka percepatan dan prioritas sasaran, yaitu :1. Memaksimalkan pengembangan potensi SDM aparatur yang telah dimiliki, di segala bidang kompeten, profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat., mandiri, bermanfaat, meningkatkan fungsi koordinasi, serta penegakan prinsip-prinsip good local governance;2. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di lingkungan pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat.3. Mewujudkan masyarakat yang berdaya berkemampuan (empowered) dan berdaya-saing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.4. Memaksimalkan peran lembaga-lembaga keagamaan, dalam mewujudkan akhlak dan moral umat (akhlaqul kharimah );5. Memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat 25
  26. 26. guna yang melibatkan kalangan perguruan tinggi, untuk pengurangan resiko bencana dan mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik. 6. Mengembangkan kawasan agrowisata dan ekowisata untuk mendukung percepatan pembangunan pedesaan. 7. Menumbuhkembangkan kelompok usaha produktif, Badan Usaha Milik Desa, dan Lembaga Keuangan Mikro melalui kemitraan bisnis (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh BUMN/BUMD, dan Corporate Social Responsibility/ CSR oleh Swasta) 8. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara bijaksana, penerapan teknologi tepat guna, 9. Meningkanya peran lembaga keuangan dalam mendukung permodalan dan penciptaan iklim kondusif bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang dikonsentrasikan pada bidang pertanian, UMK serta tumbuh dan berkembangnya potensi ekonomi rakyat; 10. Memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal dalam memperkuat sistem sosial masyarakat, meningkatakan kualitas pelayanan dasar, serta pengembangan dan promosi budaya; 11. Penyempurnaan produk-produk rencana tata ruang dan menjadikanya sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana (infrastruktur) guna mendukung tumbuhnya perekonomian desa; 12. Penyusunan produk-poduk hukum desa disertai dengan upaya sosialisasi, penerapan dan penegakannya secara konsisten dan konsekuen guna menjamin adanya kepastian hukum, terciptanya rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Arah Kebijakan Nasional ditekankan pada upaya memberikan perlindungan sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin serta peningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar (SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0081/M.PPN/04/2008 dan Nomor SE 57/MK/2008 tentang pagu Indikatif RKP Tahun 2009). Arah kebijakan Pembangunan Desa lebih menitik beratkan upaya- upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, ditujukan untuk meningkatkan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan koservasi 26
  27. 27. lingkungan serta penataan struktur pemerintahan desa Melung untukmenyiapkan kemandirian masyarakat Desa Melung. Untuk pencapaian visi dan misi maka arah kebijakan pembangunanadalah :4.3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Arah kebijakan dalam bidang ekonomi adalah : a. Memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan antar wilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi desa, daerah dan provinsi guna meningkatkan daya tarik investasi. Sasarannya adalah : 1. Terbentuknya jejaring kerjasama antar desa dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis dalam bidang- bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian desa dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2. Meningkatnya ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan; 3. Meningkatnya produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna. 4. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang mendukung pengembangan ekonomi lokal. 5. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan, khususnya pertanian, industri dan pariwisata. b. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis dan masyarakat secara mandiri. Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam mengantisipasi peluang yang tersedia; 2. Tersusunnya peraturan/regulasi dan SOP Unit usaha Pager Gunung yang mendukung pemberdayaan masyarakat; 3. Berkembangnya UMKM dengan mempermudah akses permodalan, mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, akses pasar, serta sistem perlindungan yang memadai; 27
  28. 28. 4. Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna; 5. Berkembangnya pasar produk yang dikelola lembaga Pager Gunung serta menjaga kesinambungan pasar yang sudah ada;4.3.2. Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia Arah kebijakan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah : a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di segala bidang dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya adalah : 1. Meningkatnya kesadaran beragama dimuali sejak usia dini serta sarana peribadatan. 2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan kemudahan akses dalam menempuh pendidikan tanpa diskriminasi usia kelompok dan jenis kelamin; 3. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di kalangan masyarakat, melalui pelatihan ketrampilan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta eksplorasi di bidang kesenian; 4. Meningkatnya prestasi olah raga. 5. Meningkatnya Pembangunan Gender 6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 7. Meningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas dan Sejahtera. b. Terwujudnya masyarakat yang berkemampuan (empowered), berdayasaing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. Sasarannya adalah : 1. Meningkatnya ketrampilan masyarakat melalui pelatihan; 2. Menguatnya kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat; 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. c. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat. 28
  29. 29. 1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa melalui pendidikan dan pelatihan; 2. Terwujudnya sistem kerja perangkat desa yang mantap, teruji dan meningkatnya kesejahteraan perangkat desa. d. Meningkatnya kepercayaan kepada pemerintahan desa serta dapat membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya membangun bangsa melalui : 1. Penyusunan produk-produk hukum desa; 2. Sosialisasi, penerapan dan penegakan produk hukum secara konsisten dan konsekuen. e. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di lingkungan pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat. Sasarannya adalah : 1. Semakin mantapnya sistem administrasi pemerintahan; 2. Semakin mantapnya sistem pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah; 3. Berkembangnya penggunaan sistem ICT dalam tata laksana pemerintahan di desa. 4. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur pemerintah yang membuka peluang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.4.3.3. Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Arah kebijakan pembangunan dibidang sumber dayam alam dan lingkungan hidup adalah memanfaatkan secara optimal sumber daya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Desa Melung. Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam itu sendiri; 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari; 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam; 4. Berkurangnya resiko bencana. 29
  30. 30. 4.3.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa 1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa Dasar penentuan arah kebijakan keuangan desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa. Dalam peraturan tersebut jenis-jenis pendapatan desa dirinci menurut jenis pendapatan desa. Selanjutnya untuk jenis pungutan desa telah diatur dalam peraturan desa. Diharapkan pada tahun-tahun kedepan pendapatan asli desa dan bantuan-bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan emerintah daerah kabupaten akan senantiasa bertambah mengingat akan kebutuhan yang semakin meningkat. Komponen pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Perimbangan, dan bantuan baik dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun bantuan dari Pemerintah, bantuan dari pihak ketiga serta lain-lain pendapatan yang sah, yaitu : a. Pendapatan Asli Desa - Tanah Kas Desa - Tanah Suksara Desa - Kekeyaan Desa lainnya - Pungutan Desa b. Dana Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas - Alokasi Dana Desa - Bantuan Instruksi Bupati - Bantuan lain-lain c. Dana Bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah - Bantuan Lain-lain d. Dana Bantuan dari Pemerintah - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Bantuan lain-lain e. Dana Bantuan dari Pihak Ke Tiga - Bantuan dari PLTA Ketenger - Bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat - Bantuan lainnya yang tidak mengikat f. Dana Tidak Terduga 2. Arah Kebijakan Belanja Desa 30
  31. 31. Belanja Desa diproyeksikan untuk belanja aparatur dan belanja publik. Arah kebijakan belanja desa lebih diutamakan dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa, pembangunan infrastruktur yang meliputi : a. Belanja Tidak Langsung : Adalah belanja belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan desa yang dipengaruhi jontribusinya terhadap prestasi kerja sukar diukur. Adapun arah kebijakan belanja tidak langsung meliputi : - Belanja penghasilan tetap perangkat desa. - Belanja tunjangan perangkat desa. - Belanja bantuan keuangan bagi lembaga-lembaga desa. - Belanja tidak terduga yang meliputi biaya penanggulangan bencana. b. Belanja Langsung : Adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh program kegiatan desa yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur. Adapun arah kebjijakan untuk belanja langsung meliputi : - Belanja kegiatan pembangunan infrastruktur. - Belanja kegiatan - Belanja penambahan modal lembaga-lembaga desa.4.2. Potensi dan Masalah a. Daftar masalah dan potensi dari bagan Sketsa Desa NO Masalah Potensi BIDANG PEMERINTAHAN & PEMBERDAYAAN MA- I SYARAKAT 1. Honor RT Kas RT 2. Informasi Pertemuan/selapanan 3. Di RW 4 tidak ada kegiatan pertemuan RT Struktur 4. Kepengurusan RT kurang lengkap Warga 5. Administrasi kurang tertib II BIDANG KEAGAMAAN 1. Kegiatan TPQ terbengkalai/tidak lancar Masjid 2. Kurangnya kesadaran menjalankan syariat beragama Tokoh agama 3. Sarana prasarana Madrasah Diniyah Ustad 31
  32. 32. III BIDANG KESEHATAN 1. Pencemaran lingkungan di Dusun I Bidan 2. Kegiatan Posyandu masih menumpang Kader Posyandu 3. Pelayanan PKD kurang maksimal Sarana PKD Penyakit menahun (Gondok,Exim,Malaria) di RW 4 4. dan 2 5. Lingkungan RW 4 kurang sehatIV BIDANG PENDIDIKAN Kurangnya sarana prasarana SMP khususnya lokal 1. Lahan kelas 2. Kurangnya informasi tentang pendidikan formal Guru 3. Biaya pendidikan mahal Komite 4. Kurangnya ketrampilan (pertanian, peternakan) Wali Murid 5. Banyak anak putus sekolah di RW 4 6. Tidak ada Kejar Paket BV BIDANG EKONOMI 1. Irigasi & Bendungan Watu Gayong sering jebol Lahan pertanian,saluran air 2. Irigasi & Bendungan Kali Tuma Swadaya 3. Irigasi & Bendungan Kali Kracak Batu 4. Banyak Pengangguran Lahan pertanian,peternakan 5. Irigasi & Bendungan Curug Gupit Lahan pertanian,saluran air 6. Pembangunan jalan Selarendeng Kali kesur 7. Pembangunan jalan tembus melung selarendeng Batu,tenaga gotong royong 8. Pembangunan talud dan pagar keliling makam Batu,tenaga gotong royongVI BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 1. Tanah makam sempit RW I Swadaya 2. Pagar keliling makam tidak ada RW 3 Lahan 3. Jalan makam sempit RW I Sarana prasarana 4. Kegiatan karawitan kurang lancar Gamelan,Sanggar 5. Kurangnya perhatian pada penyandang cacad Dinas terkait 6. Krisis gotong royong Lembaga Desa Di RW 4 kalangan generasi muda banyak yang 7. Lahan pertanian merantau (urbanisasi) ke luar desa.VII SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Distribusi air bersih di RW 4 kurang merata dan kurang 1. Saluran air/Pipa lancer Pengurus PAB lengkap Iuran 2. Pemilik tanah tidak mengijinkan untuk pengadaan bak Warga/pemanfaat 3. Hilangnya sumber mata air Hutan 4. Pengambilan batu di tebing /sungai 5. Banjir dan erosi di tanah lapangan Saluran 6. Jalan gelap RW I Listrik Batu,tenaga kerja, gotong 7. Jalan & gorong-gorong rusak RT 2/RW 1 royongVIII SARANA PRASARANA 32
  33. 33. 1. Balai Desa rusak Swadaya 2. Jalan dan drainase ke Balai Desa rusak Batu Batu, swadaya 3. Pembangunan Madrasah Diniyah /gotongroyong 4. Irigasi & bendungan Kali Manggis jebol Lahan pertanian,petani 5. Pintu gerbang Balai Desa Gotong royong 6. Draenase jalan Kabupaten banyak yang rusak Batu b. Masalah dan Potensi dari bagan Kalender Musim NO Masalah Potensi I PANCA ROBA 1. Angin ribut Pohon 2. Banyak penyakit, flu, batuk Obat 3. Hasil gula penderes jelek (banyak sekul) 4. Tanaman kayu rusak 5. Badeg/nira susut 6. Hama tanaman II KEMARAU 1. Tanah sawah kering Menanam palawija 2. Debit air menurun Sayuran 3. Pakan ternak kurang Pupuk kandang 4. Produksi pertanian padi menurun 5. Harga ternak murah 6. Kolam ikan kering 7. Produksi gula penderes baik III HUJAN 1. Tanah longsor Musim tanam 2. Sumber air bersih keruh air melimpah 3. Tanah longsor 4. Irigasi/bendungan jebol 5. Tanaman sayur rusak/lodoh c. Masalah dan Potensi dari BaganNO Lembaga Masalah Potensi1 Pemerintah Desa Perangkat kurang lengkap Sarana Prasana Kurang maksimalnya terjun ke masya- rakat Struktur Pertemuan rutin 33
  34. 34. 2 PKK Anggota PKK RT kurang aktif Struktur pengurus lengkap Pertemuan rutin Arisan3 RW Tidak ada honor Struktur kepengurusan Pengurus kurang aktif Pertemuan Lembaga Kurangnya informasi4 RT Pengurus belum lengkap SDM Administrasi belum rapih Stempel Kegiatan tidak ada Warga/SDM Tidak ada honor Struktur kepengurusan Kesadaran berorganisasi masih kurang Iuran/kamling SDM rendah Keterpakasaan menjadi pengurus Pengelola Air Ber-5 sih (PAB) Pemanfaatan belum merata Iuran Iuran tidak lancar Strukur kepengurusan Aturan tidak dilaksanakan Buku administrasi Belum tahu tentang tupoksi6 PAGER GUNUNG Insentif Pengurus belum sesuai Lahan pertanian Kedisiplinan pengurus kurang Struktur Tidak ada pertemuan anggota Sanggar/sekretariat Kegiatan UKM kurang lancar Manager dan staf Lahan belum tergarap maksimal Petani organik Pemasaran sayur organik terbatas Pasar7 LINMAS Tidak ada kegiatan Pertemuan Rutin/arisan Personil LINMAS/HANSIP kebanyakan Seragam lengkap usia lanjut Kurang kompak8 BPD Masih tergantung kepada PEMDES Sarana prasarana Tidak ada pertemuan rutin anggota Tempat/ruangan Anggota kurang kompak/aktif9 PKD Buka satu kali dalam seminggu Gedung PKD Kurang tenaga medis Bidan Bidan praktek di rumah Saranaprasarana10 KARANGTARUNA Tidak ada kegiatan Struktur lengkap Kepengurusan kurang aktif Pemuda Pemuda susah untuk dikumpulkan11 LPKD Yang aktif hanya ketua Struktur Pengurus lengkap Belum paham dengan tupoksinya Warga Keterlibatan pengurus lainnya kurang Tidak ada pertemuan 34
  35. 35. 12 KOMITE SEKOLAH Kurang aktif Struktur pengurus lengkap SDM masih kurang Guru Kurang respon terhadap wali murid Wali Murid4.3. Program Pembangunan Desa Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan langkah-langkah, sasaran prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, serta kerangka berfikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan. Untuk mencapai visi dan misi maka strategi pembangunan digunakan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Program Pembangunan Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; Permendagri No 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program-program pembangunan dalam RPJM Desa ini juga mengacu program nasional yang terdapat dalam RPJP Nasional (UU No. 17 Tahun 2007) dan RPJM Nasional (Perpres No. 7 Tahun 2004), dan tahapan pembangunan lima tahunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (Perda No. 3 Tahun 2008). RPJMD Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta RPJP 2005 -2025. Selain peraturan perundangan di atas, program pembangunan dalam RPJM Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2007- 2012 mendasarkan pada Perda No. 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah; Paturan Gubernur No. 88 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RADPRB) Provinsi Jawa Tengah. Program pembangunan dalam RPJM Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2010- 2013 meliputi Program Kewenangan Urusan Wajib, Program Kewenangan Urusan Pilihan, Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan. a) Kewenangan Urusan Wajib Kelompok program kewenangan urusan wajib, meliputi 23 kewenangan urusan, rincian program masing-masing kewenangan urusan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pendidikan. 35
  36. 36. Komitmen Pemerintah Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dilaksanakan dengan terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan. Adapun rencana program adalah : 1) Peningkatan pemerataan dan layanan akses pendidikan; 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; 3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik penyelenggaraan pendidikan. 4) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP, 5) Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C), 6) Peningkatkan partisipasi masyarakat serta kualitas Komite Sekolah. dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan. 7) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan Kelompok Bermain Satria Jaya. 8) Pembangunan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Satria Jaya II Gerumbul Selarendeng. 9) Pembangunan pagar keliling sekolah SD-SMP Satu Atap. 10) Pembangunan laboratorium sekolah. 11) Pembangunan perpustakaan sekolah. 12) Pengadaan buku dan sarana pendidikan SD san SMP. 13) Pembinaan dan peningkatan kemampuan pemuda dalam berolah raga. 14) Peningkatan kelembagaan Karang Taruna dan peran serta dalam pembangunan.2. Pembangunan Bidang Agama Untuk pencapaian sasaran pembangunan, program yang akan ditempuh adalah : 1) Peningkatan jumlah sarana dan prasarana masjid dan mushola. 2) Meningkatnya pendidikan keagamaan sejak usia dini. 3) Pembangunan Madrasah Diniyah. 4) Rehabilitasi Masjid Baitul Muttaqin gerumbul Kaliputra. 5) Rehabilitasi Masjid Selarendeng. 36
  37. 37. 6) Rehabilitasi Mushola. 7) Kegiatan TPQ/TPA. 8) Kegiatan pengajian dan peringkatan hari besar keagamaan. 9) Penyediaan sarana peribadatan. 10) Pembinaan tenaga keagamaan dan peningkatan kualitas tenaga keagamaan.3. Pemerintahan Umum Rencana kerja dalam bidang ini adalah : 1) Penyusunan produk hukum desa yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. penyusunan peraturan desa, pengawasan produk hukum, sosialisasi produk-produk hukum, peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa hukum, penghormatan HAM serta koordinasi antar lembaga dalam bidang bantuan hukum. 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. 3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang mendukung penyelenggaraan otonomi desa dan daerah serta meningkatnya sinergitas antara pusat, desa dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. 4) Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan administrasi keuangan, meningkatnya tertib administrasi keuangan desa dalam mengefektifkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa, memantapkan tertib administrasi kepemerintahan dalam rangka peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah desa yang efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel. 5) Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). 6) Optimalisasi manajemen pengelolaan aset desa yang diprioritaskan pada pengamanan aset desa, tersedianya data aset yang akurat. 7) Peningkatan peran dan fungsi Badan Permusyawarahan Desa. 8) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 9) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. 37
  38. 38. 4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat : Rencana kerja pembangunan urusan kesehatan meliputi : 1. Peningkatan peran dan fungsi PKD 2. Peningkatan pemberdayaan dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Peningkatan lingkungan hidup yang sehat; 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Fokus kegiatan surveilans, pencegahan, pengendalian dan penanggulanan penyakit menular termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/ bencana dan penyakit tidak menular. 5. Meningkatnya pengetahuan pemahaman masyarakat tentang perumahan dan lingkungan yang sehat, dan aman. 6. Peningkatan pelayanan posyandu balita dan posyandu lansia. 7. Meningkatkan peserta KB.5. Pembangunan sumber daya alam : Rencana kerja pembangunan urusan sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi : 1) Meningkatkan pelestarian hutan dan sumber daya air. 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan penting sumber daya hutan dan air. 3) Meningkatkan kawasan konservasi serta daerah aliran sungai. 4) Meningkatkan kerjasama dengan Perum PERHUTAN dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat. 5) Berkurangnya korban bencana alam geologi dan teridentifikasinya kawasan rawan bencana geologi sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana.6. Ekonomi Rencana kerja pembangunan urusan ekonomi meliputi adalah : 1. Meningkatnya kemampuan lembaga ekonomi desa. 2. Meningkatkan pelayanan dan kemudahan-kemudahan masyarakat dalam memperoleh kredit dari Lembaga Pager Gunung.7. Sarana dan Prasarana Urusan Wajib kegiatan sarana dan prasarana meliputi 3 (tiga) bidang yaitu : 1). Bidang Prasarana Jalan, 2). Bidang Pengelolaan 38
  39. 39. Sumber Daya Air dan 3). Bidang Prasarana Perdesaan Bangunan. Rencana kerja pembangunan meliputi : a. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan: 1) Pembangunan jalan tembus Depok RT 02/RW I ke RW II. 2) Peningkatan akses jalan Selarendeng-Kalikesur untuk menjadi jalan kabupaten. 3) Rehabilitasi jalan Melung-Kutaliman. 4) Pembangunan jembatan kali Manggis. 5) Pembangunan draenase jalan kabupaten 6) Rehabilitasi gang-gang di wilayah RT dan RW. b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah : 1) Pembangunan bendungan dan irigasi : a. Bendungan dan irigasi Watu gayong b. Bendungan dan Irigasi Lubang c. Bendungan dan Irigasi Wangan Wali d. Bendungan dan Irigasi Curug gupid e. Irigasi Kracak f. Irigasi Wangan Tuma. 2) Pembangunan talud 3) Pembangunan bak penampung air bersih. 4) Pemeliharaan bak dan saluran air bersih. c. Prasarana Desa 1) Pembangunan balai desa. 2) Pembangunan talud lapangan desa 3) Pembangunan pos ronda8. Penataan Ruang Rencana kerja pembangunan Penataan Ruang, meliputi : 1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Desa; 2) Penyediaan rencana rinci pengembangan kawasan agrowisata 3) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pengendalian serta pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya dan kewaspadaan masyarakat terhadap pemanfaatan yang aman dari bencana tanah longsor. 4) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 5) Sosialisasi dan pemantauan mitigasi bencana alam geologi tanah longsor. 39
  40. 40. 9. Perencanaan Pembangunan Rencana kerja urusan perencanaan pembangunan adalah : 1) Peningkatan kerjasama antara Desa dan dalam perencanaan pembangunan. 2) Mendorongan kelembagaan BKAD untuk lebih berperan dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan desa; 4) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa; 5) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;10. Lingkungan Hidup Sasaran rencana kerja pembangunan urusan lingkungan hidup adalah: 1) Terkendalinya beban pencemaran lingkungan pada usaha peternakan ayam potong serta berkurangnya resiko pencemaran bahan-bahan berbahaya dan beracun (B-3) maupun limbah B-3; 2) Peningkatan kedisiplinan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; 3) Peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat dan sumberdaya aparatur dalam pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan hidup; 4) Peningkatan penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas perkebunan berupa tanaman keras atau tanaman tahunan, dan tanaman penutup tanah; 5) Peningkatan pengelolaan lahan, teknik budidaya, manajemen usaha tani dan kualitas hasil; 6) Peningkatan dan pemulihan daya dukung lingkungan pada kawasan lindung, cadangan sumberdaya alam serta lahan di ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS/sub DAS); 7) Peningkatan kapasitas aparat, masyarakat dan warga sekolah dalam pencegahan pencemaran, perusakan, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan; 40
  41. 41. 8) Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konservasi dan Hutan Fokus kegiatan Pengembangan kerjasama pengelolaan lingkungan maupun teknologi antara pemangku kepentingan di kawasan hutan. 9) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus kegiatan Identifikasi permasalahan dan fasilitasi penanganan kawasan lindung serta keanekaragaman hayati, pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dan penanganan masyarakat yang bermasalah dibidang lingkungan.11. Pertanahan Sasaran rencana kerja pembangunan urusan pertanahan adalah: 1) Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasar pada RTRW dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan; 2) Pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian; 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat dalam konservasi SDA yang mempunyai potensi fungsi sebagai kawasan lindung dan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan pertanahan. 4) Penyusunan database pertanahan12. Kependudukan dan Catatan Sipil Sasaran rencana Urusan Kependudukan dan catatan Sipil adalah : 1) Peningkatan pembuatan akte kelahiran. 2) Peningkatan pelayanan KTP dan KK 3) Terwujudnya penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sasaran rencana kerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah 1) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, SDM, 41
  42. 42. aparatur dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh pembangunan dalam rangka mewujudkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender serta mengoptimalkan perlindungan anak secara luas melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan anak; 3) Peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak melalui upaya-upaya membuka dan memperluas akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, membuka akses dan kontrol perempuan pada sumberdaya ekonomi, mewujudkan perlindungan dari rasa aman, mengurangi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, melindungi perempuan dan anak terhadap faktor–faktor sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan kearifan lokal yang kurang mendukung kualitas hidup perempuan dan anak, mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran. 4) Peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak; peningkatan kualitas perlindungan reproduksi sehat bagi perempuan, remaja dan anak, peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi; penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (trafficking); peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di segala bidang pembangunan; advokasi dan fasilitasi peningkatan peran dan posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta perlindungan perempuan kelompok rentan.14. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sasaran rencana kerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah 1) Pelayanan Keluarga Berencana Fokus kegiatan peningkatan dan perluasan cakupan, jangkauan serta kualitas sarana prasarana pelayanan KB; peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga masyarakat dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui KB; Fasilitasi, advokasi dan supervise 42

×