SlideShare a Scribd company logo
1 of 97
Download to read offline
EVALUASI INDIKATOR
PROGRAM PP DAN PL
TAHUN 2010 s.d 2012
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2013
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan
PetunjukNya sehingga kami dapat menyusun Buku Evaluasi Capaian Indikator
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2010-
2012.
Buku ini berisikan informasi tentang capaian indikator program yang
memberikan gambaran capaian tingkat Nasional dan Provinsi dari tahun
2010-2012.
Kami berharap buku ini dapat menjadi bahan informasi bagi Lintas Program
di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Lintas Sektor terkait dalam Bidang
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
terlibat dalam penyusunan buku ini dan kami sangat berharap adanya
masukan untuk penyempurnaan penyusunan buku ini dimasa mendatang.
Sekretaris Ditjen PP dan PL
dr. H. M. Subuh, MPPM
SAMBUTAN DIRJEN PP DAN PL
Indonesia berhadapan dengan berbagai masalah penyakit (triple burden) dimana
penyakit menular belum teratasi dan penyakit tidak menular cenderung naik serta
adanya ancaman dari munculnya penyakit infeksi new emerging dan re-emerging.
Untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat
dilaksanakan dengan baik dan terukur berdasarkan Indikator Program
sebagaimana yang terdapat dalam RPJMN, Renstra, Rencana Aksi Program dan
Rencana Aksi Kegiatan yang dapat memberikan dampak bagi pembangunan
kesehatan di Indonesia.
Dalam rangka memberikan informasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan,
Ditjen PP dan PL menyusun Buku Evaluasi Capaian Indikator Program PP dan PL
tahun 2010 sd 2012 yang memberikan gambaran capaian tingkat Nasional dan
Provinsi.
Melalui penyusunan buku ini diharapkan pelaksanaan kegiatan kedepan dapat
terlaksana lebih baik dari pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.
Jakarta, 13 Agustus 2013
Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama
1. PROGRAM SURVEILANS, IMUNISASI DAN KARANTINA KESEHATAN
2. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
3. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG
4. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
5. PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN
4
PROGRAM SURVEILANS,
IMUNISASI DAN KARANTINA
KESEHATAN
5
Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 17 Mei 2013
6
Capaian Nasional
2010 : 88,9%
2011 : 88,9%
2012 : 86,8%
0
20
40
60
80
100
120
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 17 Mei 2013
7
Indikator ini merupakan
Indikator MDGs
Capaian Nasional
2010 : 93,6%
2011 : 93,6%
2012 : 99,3%
0
20
40
60
80
100
120
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra
Ket : ● On track ● Off track
GOAL 4 PROGRAM IMUNISASI
INDIKATOR
ACUAN
DASAR
CAPAIAN INDONESIA TARGET
MDG’S
2015
STA
TUS2011 2012
Persentase anak
usia 1 tahun yang
diimunisasi campak
44,5%
(SDKI,
1991)
88,6%
(Kemenkes
RI 1991)
93,6 %
Kemenkes
RI
99,3%
Laporan
Rutin Per 17
Mei 2013
Kemenkes RI
92% ●
8
Sumber : Direktorat SIMKARKESMA, Update 17 Mei 2013
9
Capaian Nasional
2010 : 75,3%
2011 : 74,1%
2012 : 79,3%
0
20
40
60
80
100
120
2010
2011
2012
0
20
40
60
80
100
120
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 28 Februari 2013
10
Capaian Nasional
2010 : 89,8 %
2011 : 89,8%,
2012 : 88,7%
Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 19 Juli 2013
11
Capaian Nasional
2010 : 2,63
2011 : 2,76
2012 : 2,77
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
2010
2011
2012
PERSENTASE PENANGGULANGAN KLB < 24 JAM
Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update Mei 2013
12
Capaian Nasional
2010 : 63,00%
2011 : 70,08%
2012 : 80,35%
0
20
40
60
80
100
120
2010
2011
2012
0
20
40
60
80
100
120
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 28 Februari 2013
13
Capaian Nasional
2010 : 43%
2011 : 65%
2012 : 70 %
Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 19 Juli 2013
14
Capaian Nasional
2010 : 100,00%
2011 : 99,43%
2012 : 99,47%
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012
Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 19 Juli 2013
15
Capaian Nasional
2010 : 84,92%
2011 : 82,74%
2012 : 79,18%
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012
Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 19 Juli 2013
16
Capaian Nasional
2010 : 18,75%
2011 : 22,92%,
2012 : 22,45%
0
20
40
60
80
100
120
2010
2011
2012
17
PROGRAM PENGENDALIAN
PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013
18
235
209
231
214
228
213
0
50
100
150
200
250
T R T R T R
2010 2011 2012
per100.000penduduk
 Data ini bersumber dari modeling estimasi jumlah orang dengan TB.
Modeling ini menggunakan data surveilans program TB dan
menghasilkan estimasi interval yang lebih kecil dibandingkan dengan
estimasi WHO dalam TB Global Report.
 Pada tahun 2011, prevalensi di tingkat nasional :
 Modeling sebesar 214 per 100.000 penduduk dengan interval
181-252 per 100.000 penduduk
 Estimasi WHO sebesar 281 per 100.000 penduduk dengan
interval 130 - 489 per 100.000 penduduk.
 Subdit TB telah berencana melakukan estimasi sampai tingkat
provinsi dan kabupaten/kota. Akan tetapi, rencana tersebut belum
dapat dilaksanakan karena masih dalam proses pengembangan agar
mendapatkan presisi estimasi.
Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013
19
TUBERKULOSIS
Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013
20
73
78.3
75
83.5
80
84.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
T R T R T R
2010 2011 2012
Persen(%)
 Indikator CDR per provinsi tidak dapat ditampilkan lagi sebagai
indikator penemuan kasus TB, sesuai dengan arahan WHO (global),
sejak tahun 2011, indikator yang digunakan saat ini adalah Case
Notification Rate (CNR).
 CDR tidak lagi digunakan sebagai indikator karena indikator ini
memasukan insidens dalam rumus perhitungan. Insidens ini hanya
berlaku di tingkat pusat/nasional dan tidak dapat didisagregasi di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 Estimasi insidens diperoleh dari TB prevalens survey yang hanya
berlaku untuk tingkat nasional dan 3 region (Sumatera, Jawa, Bali dan
DIY, Kawasan Timur Indonesia). Penggunaan estimasi per region untuk
mengukur CDR di wilayah region tersebut (provinsi dan kabupaten)
akan mempengaruhi presisi dari perhitungan CDR dan memberikan
informasi yang misleading.
 Karena indikator ini masih masuk ke dalam MDGs, RPJMN, RKP, dan
lain-lain maka CDR hanya dihitung untuk tingkat nasional saja.
Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013
21
Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013
22
Capaian Nasional
2010 : 91,2 %
2011 : 90,3%
2012 : 90,2 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Aceh
SUMUT
SUMBAR
RIAU
Kep.RIAU
JAMBI
SUMSEL
BABEL
BENGKULU
LAMPUNG
BANTEN
DKI
JABAR
JATENG
D.I.Y.
JATIM
BALI
KALBAR
KALTENG
KALSEL
KALTIM
SULUT
GRTALO
SULTENG
SULSEL
SUL-BAR
SULTRA
NTB
NTT
MALUKU
MALUT
PAPUA
PAPUABARAT
INDONESIA
persen(%)
2010
2011
2012
INDIKATOR
ACUAN
DASAR
CAPAIAN INDONESIA TARGET
MDG’S
2015
STA
TUS2011 2012
6.9a
Angka Kejadian Tuberkulosis
(semua kasus/1.000
penduduk/tahun)
343
(1990)
189
(Laporan TB Global
WHO, 2011)
187
(Laporan TB, Global Report
WHO 2012)
Menu
run
●
6.9b
Tingkat Prevalensi
Tuberkulosis (per 100.000
penduduk)
443
(1990)
214
(pemodelan matematika
estimasi epidemi TB di
Indonesia th 2011-2012)
213
(pemodelan matematika
estimasi epidemi TB di
Indonesia tahun 2011-2012)
221 ●
6.9c Tingkat Kematian karena
Tuberkulosis
92
(1990)
27
Laporan TB Global WHO,
2011)
27
(Laporan TB, Global Report
WHO 2012)
46 ●
6.10a Proporsi jumlah kasus
Tuberkulosis yang terdeteksi
dalam program DOTS
20%
(2000)
83.47% 84.40%
Laporan Kemenkes RI
70% ●
6.10b Proporsi kasus Tuberkulosis
yang diobati dan sembuh
dalam program DOTS
86%
(2000)
90.3% 90.2%
Laporan Kemenkes RI
85% ●
6.9 Angka Kejadian, Prevalensi dan Tingkat Kematian akibat Tuberkulosis
6.10 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi & diobati dalam program
DOTS
GOAL 6 PROGRAM TB
23Sumber : Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Ket : ● On track ● Off track
 Secara umum, analisa untuk provinsi-provinsi yang
memiliki capaian yang tinggi adalah sama yaitu:
 Manajemen tatalaksana kasus yang baik
 Sistem surveilans yang sudah berjalan baik sehingga
data kohort pasien mulai dari diagnosis, pengobatan
sampai menyelesaikan pengobatan tercatat lengkap
dan terlaporkan.
 Jika dibandingkan pencapaian tahun 2012 dengan
tahun 2011 dan 2010 maka trend indikator per
provinsi ini relatif sama meskipun ada beberapa
provinsi yang menunjukan peningkatan
Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013
24
27
20
25
30
2010 2011
2012 = data belum ada
Data untuk provinsi
tidak tersedia
karena perhitungan
yang dilakukan
hanya untuk tingkat
nasional. Sehingga
angka ini tidak dapat
didisagregasikan di
tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.
Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013
25
2012 = data belum ada
189
187
186
186.5
187
187.5
188
188.5
189
189.5
2010 2011
Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013
Data untuk provinsi
tidak tersedia
karena perhitungan
yang dilakukan
hanya untuk tingkat
nasional. Sehingga
angka ini tidak dapat
didisagregasikan di
tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.
26
INDIKATOR
ACUAN
DASAR
CAPAIAN INDONESIA TAR
GET
2015
STA
TUS
2011 2012
6A.1 Prevalensi HIV pada
penduduk usia 15-49 tahun
0,16%
estimasi
2006
0,3%
(Pemodelan matematika
HIV di Indonesia th 2009)
0,3%
(Pemodelan matematika HIV di
Indonesia th 2009)
<0,5% ●
6A.2 Penggunaan kondom pada
hubungan seks berisiko
12.8%
SKRRI
2002/2003
37.6%
STBP 2011
37.6%
STBP 2011
65% ●
6A.3 Persentase penduduk usia
15-24 tahun yang memiliki
pengetahuan komprehensif
tentang HIV-AIDS
38%
SDKI 1994
20.6%
Rapid survey tahun 2011 di
Kota Bogor Prov. Jabar,
Kota Metro Prov. Lampung,
Kota Makassar Prov. Sulsel,
Kota Marauke Prov. Papua
dan Balikpapan Prov. Kaltim
21.25%
Rapid survey tahun 2012 di Kota
Bogor Prov. Jabar, Kota Metro
Prov. Lampung, Kota Makassar
Prov. Sulsel, Kota Marauke Prov.
Papua, Balikpapan Prov. Kaltim,
Mataram Prov. NTB
95% ●
6B.5 Persentase ODHA yang
mendapatkan ART
71.2
Kemenkes
RI 2005
84.1%
Laporan Kemenkes RI
88.4%
(30.663 ODHA yang mendapat
ARV)
Laporan Kemenkes RI
90% ●
Sumber : Direktorat PPML,
Ket : ● On track ● Off track
Target 6.A. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus HIV/AIDS
hingga Tahun 2015
Target 6.B. Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang
membutuhkan sampai dengan tahun 2010
GOAL 6 PROGRAM AIDS
27
HIV/ AIDS
28
Sumber : Direktorat PPML, Update 28 Februari 2013
Peta Epidemi HIV di Indonesia
Estimasi jumlah ODHA Dewasa 2012 : 591.823
Sumber : Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung
29
Sumber : Direktorat PPML, Update 28 Februari 2013
0
20
40
60
80
100
120
DKI
Jabar
Jateng
DIYogyakarta
Jatim
NAD
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
Sumsel
Lampung
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sulut
Sulteng
Sultra
Sulsel
Maluku
Bali
NTB
NTT
Papua
Bengkulu
Malut
Banten
Babel
Gorontalo
Kepri
PapuaBarat
Sulbar
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat PPML, Update 28 Februari 2013
30
Capaian Nasional
2010 : 32,6 %
2011 : 39,3 %
2012 : 44,2 %
2010 2011 2012
18000
21760
27738
19572
24410
30663
Jumlah ODHA mendapat ARV
Target Realisasi
ODHA
Sumber : Direktorat PPML, Update 28 Februari 2013
31
26
1337
133
314
203 230
40
335
132
792
3926
1416
1110
272
2912
395
1737
110
242
465
46 88
392
212
86
524
71 8 7
195
92
535
3028
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi, 2012
Nasional
21.511
32
JUMLAH ORANG YANG BERUMUR 15 TAHUN ATAU LEBIH YANG
MENERIMA KONSELING DAN TESTING HIV JUMLAH PENGIDAP HIV
BERDASARKAN PROVINSI TAHUN 2010 - 2012
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
DKI
Jabar
Jateng
DIYogyakarta
Jatim
NAD
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
Sumsel
Lampung
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sulut
Sulteng
Sultra
Sulsel
Maluku
Bali
NTB
NTT
Papua
Bengkulu
Malut
Banten
Babel
Gorontalo
Kepri
PapuaBarat
Sulbar
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat PPML, Update 28 Februari 2013
33
Capaian Nasional
2010 : 300.577 orang,
2011 : 579.185 orang,
2012 : 886.825 orang
No Provinsi Tahun
2011 2012
1. Jawa Barat 13,7 18,9
2. Lampung 24 25,9
3. Kalimantan Timur 17,7 11
4. Sulawesi - Selatan 18,7 28,2
5. Nusa Tenggara Barat 23,9
6. Papua 29,1 18,5
Sumber : Direktorat PPML, Update 28 Februari 2013
34
0
5
10
15
20
25
30
35
40
DKI
Jabar
Jateng
DIYogyakarta
Jatim
NAD
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
Sumsel
Lampung
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sulut
Sulteng
Sultra
Sulsel
Maluku
Bali
NTB
NTT
Papua
Bengkulu
Malut
Banten
Babel
Gorontalo
Kepri
PapuaBarat
Sulbar
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat PPML, Update 28 Februari 2013
35
Capaian Nasional
2010 : 278 Kab/Kota
2011 : 335 Kab/Kota,
2012 : 375 Kab/Kota
36
Sumber : Direktorat PPML, Update 28 Februari 2013
Capaian Nasional
2010 : 23 %
2011 : 23,98%
2012 : 23,42%
 Sebagian besar pengelola program dan petugas ISPA di poliklinik
belum terlatih karena keterbatasan dana dan mutasi petugas yang
tinggi.
 Manajemen data:
 Under reported yang disebabkan karena kerancuan antara
diagnosa kerja dan klasifikasi ISPA (Pneumonia, Pneumonia Berat,
Batuk Bukan Pneumonia/ISPA biasa), sehingga banyak kasus
pneumonia dimasukkan ke dalam ISPA biasa.
 Keterlambatan pelaporan secara berjenjang
 Pengendalian pneumonia balita masih berbasis Puskesmas. Data
kasus pneumonia belum mencakup RS Pemerintah dan swasta, klinik,
praktek, dan sarana kesehatan lain.
 Pada beberapa kabupaten dan provinsi masih terjadi kesalahan
perhitungan target cakupan.
Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013
37
TANTANGAN PENGENDALIAN ISPA
38
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
105.00
110.00
2010
2011
2012
Capaian Nasional
2010 : 7,22 per 100.000
2011 : 8,3 per 100.000
2012 : 7,76 per 100.000
Sumber : Direktorat PPML, Update 28 Februari 2013
39
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
DKI
JawaBarat
JawaTengah
D.I.Yogyakarta
JawaTimur
Aceh
SumateraUtara
SumateraBarat
Riau
Jambi
SumateraSelatan
Lampung
KalimantanBarat
KalimantanTengah
KalimantanSelatan
KalimantanTimur
SulawesiUtara
SulawesiTengah
SulawesiTenggara
SulawesiSelatan
Maluku
Bali
NTB
NTT
Papua
Bengkulu
MalukuUtara
Banten
Babel
Gorontalo
KepulauanRiau
PapuaBarat
SulawesiBarat
2010
2011
2012
Capaian Nasional
2010 : 0,77
2011 : 0,84
2012 : 0,87
Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Jiuli 2013
High burden
(CDR>10/100000)
Or new case> 1000
Low burden
CDR<10/100000
Or new case
<1000
As per MOH Report
Penduduk 2012 : 244.775.797
Aceh Sumatera
565 (12,25) 984 (2.06)
Kalimantan
542(3.78)
North Sulawesi
444 (19,08)
Gorontalo
220 (20.25)
North Maluku
535 (49.14)
Papua
1.348(42.88)
West Papua
594 (72.71)
West Java
2.316(5.19)
DKI Jakarta
417 (4.23)
Central Java
1.813(5,56)
East Java
4.807 (12.65)
Maluku
649 (40.09)
C. Sulawesi
368 (13.45)
SE Sulawesi
300(12.91)
South Sulawesi
1.160(14.12)
NTT
349 (7.16)
NTB
394 (8,56)
West Sulawesi
211 (17.29)
Banten
757 (6,75)
D.I. Yogyakarta
121 (3,43)
Bali
100 (2,47)
40
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
DKI
JawaBarat
JawaTengah
D.I.Yogyakarta
JawaTimur
Aceh
SumateraUtara
SumateraBarat
Riau
Jambi
SumateraSelatan
Lampung
KalimantanBarat
KalimantanTengah
KalimantanSelatan
KalimantanTimur
SulawesiUtara
SulawesiTengah
SulawesiTenggara
SulawesiSelatan
Maluku
Bali
NTB
NTT
Papua
Bengkulu
MalukuUtara
Banten
Babel
Gorontalo
KepulauanRiau
PapuaBarat
SulawesiBarat
2010
2011
2012
Capaian Nasional
2010 : 6128
2011 : 6631
2012 : 4360
Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Jiuli 2013
41
PROGRAM PENGENDALIAN
PENYAKIT BERSUMBER BINATANG
42
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013
43
Capaian Nasional
2010 : 65,7 %
2011 : 27,67 %
2012 : 37,20%
2010 2011 2012
NO PROV IR NO PROV IR NO PROV IR
1 Bali 337.04 1 Bali 86.33 1 Sulteng 85
2 DKI Jakarta 227.44 2 Sulteng 78.40 2 Bangka Belitung 84.95
3 Kaltim 167.31 3 Kep. Riau 72.83 3 Kaltim 84.32
4 Yogyakarta 144.92 4 DKI Jakarta 69.27 4 Lampung 76.52
5 Kep. Riau 88.37 5 Jambi 59.32 5 DKI Jakarta 68.48
Nasional 65.70 Nasional 27.67 Nasional 37.20
Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013
44
 Angka kesakitan (IR) DBD selama 3 tahun terakhir cenderung menurun,
meskipun pada tahun 2012 sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun
2011.
 Apabila dilihat distribusi penyebaran per provinsi ada beberapa provinsi
dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi mengakibatkan IR juga tinggi
seperti DKI Jakarta dan Bali.Tetapi bila dilihat hanya selama 3 tahun terakhir
urutan provinsi dengan IR tertinggi selalu berubah.
 DKI adalah provinsi yang sangat endemis DBD sehingga IR juga sangat tinggi
terutama pada tahun 2008 ( IR=317,09), 2009 (IR=313,41) dan 2010
(IR=337,04), bila dibandingkan dengan 2 tahun terakhir (2011 dan 2012)
sudah bisa menekan IR cukup signifikan. Penurunan ini kemungkinan besar
adalah hasil dari upaya yang dilaksanakan berupa:
 Mengaktifkan jumantik sebagai petugas lapangan diseluruh wilayah DKI
Jakarta
 Kesadaran masyarakat yang meningkat untuk melalukan kegiatan 3M plus
Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013
45
DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
 Pada tahun 2012 terjadi peningkatan IR di beberapa
provinsi, kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa
hal sbb:
 Masih kurangnya pengetahuan dan peran serta
masyarakat
 Upaya penatalaksanaan penemuan kasus secara dini,
tatalaksana penderita DBD sampai upaya pemutusan
rantai penularan yang belum optimal
 Cuaca/iklim yang mendukung peningkatan kepadatan
vektor penular DBD (nyamuk Aedes aegypti)
 Terjadinya peningkatan kasus di beberapa provinsi.
Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013
DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
46
Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013
47
Capaian Nasional
2010 : 1,96 %
2011 : 1,75%
2012 : 1,69 %
NO INDIKATOR
ACUAN
DASAR
CAPAIAN INDONESIA TARGET
2015
STA
TUS2011 2012
6.6 Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria
66.a Angka kejadian malaria /1,000 pddk 4.68
(1990)
1.75
Kemenkes RI
1.69
Laporan Kemenkes RI
per triwulan IV th 2012
<1 ●
6.7 Proporsi anak balita yang tidur
dengan kelambu berinsektisida
Ket :
*Data merupakan data program
berupa cakupan distribusi kelambu
pada balita
Program pendistribusian kelambu
beriinsektisida (LLIN) mulai tahun
2004
3.3%
t.d
Pedesaan
4.5%
Perkotaan
1.6%
SDKI
2007
16.5%
(Riskesdas
2010)
22.6%*
(Data
Kemenkes RI)
49.1%
Hasil survey tahun 2012
di wilayah timur Indonesia
dan Sumatera.
48.2%
Hasil survey tahun 2012
di wilayah Kalimantan
dan Sulawesi.
Untuk Jawa Tengah
belum dilakukan survey di
tahun 2012
Mening
kat●
●
Sumber : Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Ket : ● On track ● Off track GOAL 6 PROGRAM MALARIA
48
UPAYA PENURUNAN KASUS MALARIA
Angka Kejadian Malaria 2005 – 2012
(per 1.000 penduduk)
49
50
60.56
52.27
19.41
7.42
5.32
5.08
3.48
2.66
2.49
2.47
2.35
2.06
1.69
1.64
1.29
1.23
1.15
0.85
0.84
0.82
0.79
0.44
0.25
0.20
0.20
0.19
0.18
0.06
0.03
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
Tidak ada laporan
Sebesar 74,5 % kasus
berasal dari Papua,
Papua Barat dan NTT
API Nasional 1.69
Sumber : Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Kemenkes RI, update Mei 2013
(kelengkapan 80%)
Data belum lengkap
Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013
51
MALARIA
Jika dilihat Annual Parasite Incidence (API) nasional dari tahun 2010 sampai 2012 terlihat
cenderung menurun.
Apabila dilihat per provinsi, wilayah timur Indonesia terutama Papua, Papua Barat dan NTT
merupakan provinsi dengan API tertinggi. Kontribusi terhadap jumlah kasus nasional dari 3
provinsi ini lebih sebesar 74,5 % pada tahun 2012.
Diperlukan upaya lebih besar untuk menurunkan angka kesakitan di 3 provinsi tersebut,
yaitu :
 Kelambunisasi melalui kampanye dan distribusi kelambu berinsektisida secara massal
 Intensifikasi dan ekstensifikasi pengobatan di semua fasilitas kesehatan dan penemuan
secara aktif melalui pemeriksaan darah massal
 Penyemprotan dinding rumah (Indoor Residual Spraying / IRS) di desa dengan API >40
‰.
Dari data endemisitas kabupaten/kota, maka didapat bahwa jumlah kab/kota yang API nya
kurang dari 1 ‰ dari tahun 2010 sampai 2012 cenderung meningkat.
Di samping indikator API yang merupakan indikator dampak, maka jika dilihat dari indikator
proses terjadi peningkatan kinerja program, yaitu proporsi kasus yang dikonfirmasi
laboratorium pada tahun 2010 sebesar 81 % meningkat menjadi 93 % pada tahun 2012, dan
pengobatan menggunakan Artemisinin based Combination Therapy (ACT) pada tahun 2010
sebesar 47 % meningkat menjadi 82 % pada tahun 2012 serta peningkatan kinerja surveilans
berupa peningkatan kelengkapan laporan yaitu 67 % pada tahun 2010 menjadi 87 % pada
tahun 2012.
Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013 52
NO INDIKATOR
ACUAN
DASAR
CAPAIAN INDONESIA TARGET
2015
STA
TUS2011 2012
6.6 Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria
66.a Angka kejadian malaria /1,000 pddk 4.68
(1990)
1.75
Kemenkes RI
1.69
Laporan Kemenkes RI
per triwulan IV th 2012
<1 ●
6.7 Proporsi anak balita yang tidur
dengan kelambu berinsektisida
Ket :
*Data merupakan data program
berupa cakupan distribusi kelambu
pada balita
Program pendistribusian kelambu
beriinsektisida (LLIN) mulai tahun
2004
3.3%
t.d
Pedesaan
4.5%
Perkotaan
1.6%
SDKI
2007
16.5%
(Riskesdas
2010)
22.6%*
(Data
Kemenkes RI)
49.1%
Hasil survey tahun 2012
di wilayah timur Indonesia
dan Sumatera.
48.2%
Hasil survey tahun 2012
di wilayah Kalimantan
dan Sulawesi.
Untuk Jawa Tengah
belum dilakukan survey di
tahun 2012
Mening
kat●
●
Sumber : Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Ket : ● On track ● Off track GOAL 6 PROGRAM MALARIA
53
Sumber : Direktorat PPBB, Update 30 April 2013
54
Capaian Nasional
2010 : 88,57%
2011 : 86,98%
2012 : 86,73%
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
DKI
Jabar
Jateng
DIYogyakarta
Jatim
NAD
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
Sumsel
Lampung
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sulut
Sulteng
Sultra
Sulsel
Maluku
Bali
NTB
NTT
Papua
Bengkulu
Malut
Banten
Babel
Gorontalo
Kepri
PapuaBarat
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
55
1. Flu Burung
• FB pada manusia pertama dilaporkan pada Juni 2005
• Sejak Juni 2005 sampai Desember 2012, kasus FB pada manusia tersebar
sporadis di 15 Provinsi, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera
Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan
• Terdapat 16 kasus klaster keluarga.
2. Rabies
Rabies tersebar di 24 provinsi. Sembilan (9) provinsi yang masih bebas yakni:
Babel, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, DI Yogyakarta, NTB, Papua dan
Papua Barat.
3. Leptospirosis
Kasus Leptospirosis yang dilaporkan pada Manusia, terdapat di: DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Kepulauan Riau,
Sulawesi Selatan
56
4. Antraks
Kasus Antraks yang dilaporkan pada manusia,terdapat di: DKI Jakarta (Jakarta
Selatan), Jawa Barat (Bogor, Depok), Sulawesi Selatan (Makassar, Maros, Gowa),
NTT (Sikka, Ngada, Sabu, Ende), NTB (Sumbawa, Bima, Sumba Barat), Jawa
Tengah (Boyolali, Sragen, Pati)
5. Pes
Daerah fokus Pes terdapat di 3 Provinsi:
1. Jawa Tengah: Kecamatan Selo dan Cepogo (Kab. Boyolali)
2. DI Yogyakarta: Kecamatan Cangkringan (Kab. Sleman)
3. Jawa Timur: Kecamatan Nongkojajar, Tosari, Puspo, Pasrepan (Kab. Pasuruan)
57
0
20
40
60
80
100
120
DKI
Jabar
Jateng
DIYogyakarta
Jatim
NAD
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
Sumsel
Lampung
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sulut
Sulteng
Sultra
Sulsel
Maluku
Bali
NTB
NTT
Papua
Bengkulu
Malut
Banten
Babel
Gorontalo
Kepri
PapuaBarat
Sulbar
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013
58
Capaian Nasional
2010 : 26.02 %
2011 : 40,05%
2012 : 51,61 %
INDIKATOR CAPAIAN
2012
target
(renstra kemenkes th 2010-2014)
2010 2011 2012 2013 2014
PERSENTASE KAB/
KOTA YANG
MELAKUKAN
MAPPING VEKTOR
51.61 30 40 50 60 70
Pencapaian 2012
51.61%
26.02 %
59
40.05 %
Definisi kegiatan Mapping/pemetaan vektor:
 Konfirmasi vektor
 Hasil monitoring resistensi vektor
 Pemetaan tempat perindukan
 Perilaku vektor
 Perilaku manusia
Apabila kab/kota melakukan 1 dari 5 kegiatan maping,
kab/kota tersebut dinilai sudah melakukan maping
vektor.
Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013
UPAYA – UPAYA PENCAPAIAN INDIKATOR
 Meningkatkan advokasi kepada pemangku kepentingan di kabupaten endemis filariasis
untuk melaksanakan POMP Filarisis
 Meningkatkan kesepakatan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menjamin
ketersediaan biaya operasional POMP filariasis
 Meningkatkan Pemberdayaan dan penggerakan masyarakat untuk minum obat filariasis
 Meningkatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
 Menggalang kemitraan
 meningkatkan sistem surveilans, melalui kegiatan mapping penderita kronis dan
endemisitas filariasis
 Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
INDIKATOR CAPAIA
N 2010
CAPAIA
N 2011
CAPAIA
N 2012
TARGET
Presentase Cakupan
Pemberian Obat
Massal Pencegahan
Filaraisis Di Daerah
Endemis Filariasis
39,4 37,84 56,53 2010 2011 2012 2013 2014
44 49 55 60 65
60
Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013
61
PROGRAM PENGENDALIAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR
Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013
Capaian Nasional
2010 : 45,5 %
2011 : 63,6 %
2012 : 81,8 %
62
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2010 2011 2012
40%
60%
80%
45,5%
63,6%
81,8%
Persentase
Target
Realisasi
Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013
Capaian Nasional
2010 : 54,8 %
2011 : 84,8 %,
2012 : 90,9 %
63
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012
50 %
70 %
80 %
54,8 %
84,8 %
90,9%
Persentase
Target
Realisasi
Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013
64
Capaian Nasional
2010 : 7,4 %
2011 : 10,1%
2012 : 17,1 %
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2010 2011 2012
10%
15%
20%
7,4%
10,1%
17,1%
Persentase
Target
Realisasi
Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013
65
Capaian Nasional
2010 : 7,4 %
2011 : 10,1%
2012 : 17,1 %
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
DKI
DKIYogyakarta
Sumbar
Bali
Jabar
Gorontalo
Kepri
Banten
Jateng
Kaltim
Bengkulu
Jambi
Riau
Babel
Sulut
Jatim
Sulsel
Malut
NTB
Sulteng
Sultra
Kalsel
Lampung
Kalbar
Sumsel
Sumut
NAD
Kalteng
Maluku
NTT
Papua
PapuaBarat
Sulbar
Persentase
Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013
66
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012
10%
15%
20%
24,5%
42,3%
51,5%
Persentase
Target
Realisasi
Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013
67
Capaian Nasional
2010 : 24,5 %.
2011 : 42,3 %,
2012 : 51,5 %
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
DKI
DIYYogyakarta
Sumbar
Kalsel
Sulteng
Sultra
Sulsel
Bali
Bengkulu
Banten
Kepri
Jatim
Sumut
Babel
Sulut
Jabar
Kalbar
NAD
Lampung
Riau
Kaltim
Papua
PapuaBarat
Jateng
NTB
Gorontalo
Sumsel
Malut
NTT
Jambi
Kalteng
Maluku
Sulbar
Persentase
Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013
68
0
5
10
15
20
25
2010 2011 2012
5%
10%
15%
13,5%
17,9%
23,9%
Persentase
Target
Realisasi
Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013
69
Capaian Nasional
2010 : 13,5 %.
2011 : 17,9 %,
2012 : 23,9 %
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0 DKIYogyakarta
Kalsel
Bali
DKI
Kepri
Babel
Kalbar
Banten
Jatim
Sumut
Riau
Sulut
Sultra
Papua
PapuaBarat
Jabar
NTB
Sulteng
Jateng
Lampung
Kaltim
Sumsel
Sumbar
Sulsel
NAD
Jambi
Kalteng
Maluku
NTT
Bengkulu
Malut
Gorontalo
Sulbar
Persentase
70
PROGRAM PENYEHATAN
LINGKUNGAN
0
10
20
30
40
50
60
70
DKI
Jabar
Jateng
DIYogyakarta
Jatim
NAD
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
Sumsel
Lampung
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sulut
Sulteng
Sultra
Sulsel
Maluku
Bali
NTB
NTT
Papua
Bengkulu
Malut
Banten
Babel
Gorontalo
Kepri
PapuaBarat
Sulbar
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
71
Capaian Nasional
2010 : 44,2 %
2011 : 42,8%,
2012 : 41,18%
Target 7c: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses
berkelanjutan terhadap sumber air minum layak dan fasilitas sanitasi dasar layak hingga
tahun 2015
INDIKATOR
ACUAN
DASAR
1993
CAPAIAN INDONESIA TARGET
MDG’S
20152011 2012
Proporsi rumah tangga dengan
akses berkelanjutan thdp air
minum layak (Kota & Desa)
Kota 50,58% 40,52% 38.96% 75,29%
Desa 31,61% 44,96% 44,28% 65,81%
Total 37,73% 42,76% 41,66% 68,87%
Proporsi rumah tangga dengan
akss berkelanjutan thdp sanitasi
layak (kota & Desa)
Kota 53,64% 72,54 71,66% 76,82%
Desa 11,110% 38,97% 41,25% 55,55%
Total 24,81% 55,60% 56,24% 62,41%
Sumber : Data Sementara Susenas 2012
Ket : ● On track ● Off track GOAL 7 PROGRAM AIR
72
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
Kep.Riau
DKIJakarta
Papua
Aceh
Kep.BangkaBelitung
KalimantanTimur
JawaBarat
Bengkulu
Lampung
KalimantanTengah
SumateraBarat
SulawesiBarat
Riau
Gorontalo
SumateraUtara
SumateraSelatan
Indonesia
PapuaBarat
SulawesiSelatan
NusaTenggaraBarat
Jambi
SulawesiTengah
MalukuUtara
KalimantanSelatan
Bali
SulawesiTenggara
Maluku
NusaTenggaraTimur
KalimantanBarat
JawaTimur
JawaTengah
DIYogyakarta
SulawesiUtara
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
Sumber: Hasil Sementara Susenas tahun 2012
73
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
Papua
Nusa…
Kalimantan…
Sumatera…
Lampung
Sulawesi…
Bengkulu
Kalimantan…
Sulawesi…
Sumatera…
Gorontalo
Maluku
PapuaBarat
Jambi
Aceh
Maluku…
Sulawesi…
Nusa…
Kalimantan…
JawaBarat
JawaTimur
Indonesia
JawaTengah
Sumatera…
Banten
Sulawesi…
Riau
Sulawesi…
Kalimantan…
Kep.…
Kep.Riau
DKIJakarta
DI…
Bali
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
Sumber: Hasil Sementara Susenas tahun 2012 74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
75
Capaian Nasional
2010 : 55,5%
2011 : 55,6 %,
2012 : 57,35 %
 Kedua Indikator tersebut merupakan indikator yang masuk MDGs dan
Renstra, tidak tercapai sampai tahun 2012. Pemerintah melalui Perpres No.5
tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010-2014, menetapkan fokus
pembangunan antara lain perluasan penyediaan air minum untuk
pencapaian keseluruhan sasaran MDGs 2015. Sasaran air minum layak
MDGs di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 68,87 %, sementara itu yang
baru tercapai tahun 2010 baru 53,26 % (berdasarkan data BPS yang diolah
oleh Ditjen Cipta Karya dan Bappenas), sehingga diperlukan percepatan
pencapaian target MDGs sebesar 15,61 % yang harus dicapai dalam 4
(empat) tahun. Sedangkan kemampuan peningkatan setiap tahun hanya
menghasilkan tambahan akses maksimum 1,78%.
 Dalam upaya pencapaian MDGs masih terdapat beberapa permasalahan,
antara lain ketersediaan air baku, kurangnya investasi bidang air minum,
komitmen pemerintah yang rendah, dan kinerja penyelenggara air minum
yang belum optimal, serta pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpadu.
Selain itu perilaku pengguna air minum masih kurang memperhatikan
efisiensi dan efektifitas pemanfaatannya.
 Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk mempercepat pencapaian target
MDGs tersebut yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut.
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
76
UPAYA PENCAPAIAN TARGET TERSEBUT
 Peningkatan keterpaduan pelaksanaan antara pengembangan SPAM dan pembangunan
prasarana penyediaan air baku;
 Peningkatan alokasi anggaran untuk penyediaan sumber air baku mendukung pengembangan
SPAM;
 Peningkatan alokasi anggaran untuk penyediaan air minum berbasis masyarakat
berpenghasilan rendah di perdesaan melalui kegiatan tugas perbantuan penyehatan
lingkungan bagi kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah;
 Memperkuat komitmen dan peningkatan pembiayaan APBN dan APBD serta pelaksanaan
program/kegiatan pengembangan SPAM Perpipaan dan BJP Terlindungi;
 Melakukan terobosan untuk mendorong APBD provinsi dan kabupaten/kota agar dapat
membiayai pembangunan prasarana penyediaan air minum dan pengawasan kualitas air
minum di kabupaten/kota, dengan regulasi Keputusan Menteri;
 Melaksanakan advokasi dan pendampingan dalam proses pembangunan prasarana dan sarana
pengolahan air limbah;
 Melaksanakan kampanye publik, sosialisasi dan edukasi kepada institusi & masyarakat dalam
program percepatan pembangunan sanitasi permukiman;
 Meningkatkan komitmen Kemkes dan mendorong pemerintah Provinsi, kab/kota untuk
melakukan pemicuan perubahan perilaku melalui pendekatan sanitasi total berbasis
masyarakat melalui akses pendanaan BOK dan satker PL hingga 20 000 desa pada tahun 2014;
 Pengembangan dan Pembangunan TTG air minum pada DTPK
77Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
0
20
40
60
80
100
120
DKI
Jabar
Jateng
DIYogyakarta
Jatim
NAD
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
Sumsel
Lampung
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sulut
Sulteng
Sultra
Sulsel
Maluku
Bali
NTB
NTT
Papua
Bengkulu
Malut
Banten
Babel
Gorontalo
Kepri
PapuaBarat
Sulbar
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
78
Capaian Nasional
2010 : 82,5%
2011 : 90,8 %
2012 : 95,39%
Pada tahun 2010 untuk indikator persentase kualitas air
minum yang memenuhi syarat tidak tercapai, karena
adanya Permenkes yang baru (Permenkes Nomor
492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan
Kualitas Air Minum dan Permenkes Nomor
736/Menkes/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana
Pengawasan Kualitas Air Minum) sehingga sosialisasi
belum merata, monitoring belum terbangun dan jejaring
tidak aktif. Selain itu ketersediaan sumber daya untuk
mendukung pengawasan kualitas air minum belum
optimal. Untuk tahun 2011 dan 2012 capaian indikator
ini tercapai.
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
79
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
80
Capaian Nasional
2010 : 2.510 Desa,
2011 : 6.235 Desa,
2012 : 11.165 Desa
 Untuk jumlah desa melaksanakan STBM dari tahun 2010-
2012 sebanyak 11.165 desa
 Desa STBM adalah desa yang sudah melaksanakan 5
(lima) pilar STBM secara permanen dan
berkesinambungan.
 Kriteria desa melaksanakan STBM :
 Desa yang sudah dilakukan pemicuan minimal 1 (satu)
dusun
 Memiliki Natural Leader
 Memiliki Rencana Kerja Masyarakat
 Dari tahun 2010 – 2012 indikator ini telah memenuhi
target seperti yang diharapkan
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
81
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
Aceh
BantenKep.Riau
Riau
DKIJakarta
Papua
Kep.Bangka
Belitung
Kalim
antan
Tim
ur
Jaw
a
BaratLam
pung
Papua
Barat
Bali
Sum
atera
BaratBengkulu
Kalim
antan
TengahIndonesia
Sum
atera
Utara
Sulaw
esiTengahGorontalo
Nusa
Tenggara
Barat
Sum
atera
Selatan
Sulaw
esiSelatan
Sulaw
esiBarat
Sulaw
esiTenggara
Jam
bi
Jaw
a
Tim
ur
DIYogyakarta
Jaw
a
TengahM
aluku
Kalim
antan
Selatan
M
aluku
Utara
Kalim
antan
Barat
Nusa
Tenggara
Tim
ur
Sulaw
esiUtara
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
82
Capaian Nasional
2010 : 44 %
2011 : 43 %
2012 : 41,18 %
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
PapuaBantenBengkulu
Aceh
Kep.Bangka
Belitung
Kalim
antan
Tim
ur
Jaw
a
Barat
Kalim
antan
Tengah
Sulaw
esiBaratLam
pung
Gorontalo
Sum
atera
BaratKep.Riau
Sum
atera
U
tara
Sum
atera
Selatan
M
aluku
U
tara
Kalim
antan
Selatan
Jam
bi
Sulaw
esiSelatanIndonesia
Papua
Barat
N
usa
Tenggara
Barat
Riau
Sulaw
esiTengahM
aluku
Kalim
antan
Barat
N
usa
Tenggara
Tim
ur
Sulaw
esiTenggara
Sulaw
esiU
tara
Jaw
a
Tengah
Jaw
a
Tim
ur
DIYogyakarta
Bali
DKIJakarta
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
83
Capaian Nasional
2010 : 44 %
2011 : 43 %
2012 : 41,18%
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
NusaTenggaraTimur
JawaBarat
PapuaBarat
SumateraBarat
NusaTenggaraBarat
Bengkulu
SumateraSelatan
KalimantanTengah
Papua
Lampung
Maluku
SulawesiTengah
JawaTengah
Indonesia
SulawesiBarat
JawaTimur
KalimantanSelatan
Jambi
Aceh
Gorontalo
KalimantanBarat
SulawesiUtara
Banten
KalimantanTimur
SumateraUtara
DKIJakarta
Kep.BangkaBelitung
Kep.Riau
SulawesiTenggara
Riau
MalukuUtara
SulawesiSelatan
DIYogyakarta
Bali
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
84
Capaian Nasional
2010 : 55,5 %
2011 : 55,6 %,
2012 : 57,35%
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
Papua
KalimantanTengah
NusaTenggaraTimur
Kep.Riau
SumateraBarat
KalimantanBarat
Banten
Gorontalo
Bengkulu
Lampung
KalimantanSelatan
SumateraSelatan
SulawesiBarat
Maluku
SulawesiTengah
MalukuUtara
SulawesiTenggara
JawaBarat
Jambi
Indonesia
SumateraUtara
Aceh
JawaTimur
NusaTenggaraBarat
PapuaBarat
Riau
KalimantanTimur
JawaTengah
SulawesiUtara
SulawesiSelatan
Kep.BangkaBelitung
DIYogyakarta
Bali
DKIJakarta
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
85
Capaian Nasional
2010 : 55,5 %
2011 : 55,6 %,
2012 : 57,35%
0
20
40
60
80
100
120
2010
2011
2012
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
86
Capaian Nasional
2010 : 49,29%
2011 : 56,7 %,
2012 : 62,17 %
 Pencapaian indikator ini dari tahun 2010 – 2012 telah memenuhi dari target yang
ditetapkan. Untuk tahun genap kegiatan yang dilaksanakan adalah pendekatan
Kabupaten Kota Sehat (KKS) melalui pembinaan Provinsi, sedangkan untuk tahun
ganjil pendekatan KKS melalui penilaian verifikasi dan pemberian penghargaan
(dilakukan oleh tim penilai pusat dan lintas sektor). Sesuai dengan Peraturan Bersama
Menkes dan Mendagri tahun 2005, verifikasi/penilaian dan penghargaan KKS
dilaksanakan setiap 2 tahun sekali (tahun ganjil). Namun demikian setiap tahun genap
dilakukan pembinaan KKS baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.
Target nasional capaian Penyelenggaraan KKS adalah :
 Tahun 2010 adalah 50% kab/kota diseluruh Indonesia ,
 Tahun 2011, 55%,
 Tahun 2012, 60%
 Tahun 2013, 65%.
 Artinya diharapkan ada penambahan 5% (atau 5-6 kab/kota) setiap tahunnya yang
menyelenggarakan KKS. Pada tahun 2009, capaian KKS adalah 237 (47,7%) kab/kota
dari 497 seluruh kab/kota. Pada tahun 2010, capaian penyelenggaraan KKS masih
tetap di 47,7%, namun kegiatan pembinaan dari pusat dan propinsi terus diberikan.
Capaian KKS tahun 2011 adalah 309 (62,17%) kab/kota dari 497 seluruh kab/kota.
Peningkatan tahun 2011 dikarenakan adanya pemberian penghargaan KKS, dimana
daerah antusias untuk mengikutinya dan ada 72 kab/kota yang ikut dalam proses
verifikasi KKS pada bulan Juni-Juli 2011.
87Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
 Sampai tahun 2012, capaian masih 24 Propinsi, ada beberapa hal
yang mendasari hal tersebut :
 Komitmen dari Kepala Daerah terkait faktor geografi/tingkat
kesulitan daerah sehingga masih ada 9 Propinsi belum
diintervensi
 Sosial budaya yang belum menimbulkan komitmen, namun
pada tahun 2014 akan ada pembinaan dari Pusat khususnya
untuk Indonesia Timur
 Indikator KKS untuk seluruh Indonesia tidak bisa disamakan
oleh karena itu perlu adanya sosialisasi terutama terkait
indikator KKS
 Dukungan komitmen politik dari pemangku kebijakan di
kab/kota masih rendah karena kurangnya advokasi
 Dukungan teknis dan sumberdaya dalam peningkatan
pembinaan KKS belum optimal
88
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010
2011
2012
89
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
Capaian Nasional
2010 : 58,77 %
2011 : 64,26 %
2012 : 70,12%
Capaian hingga tahun 2012 (70,12%) telah melebihi dari target
yang ditetapkan (65%). Namun begitu, tetap diupayakan fasilitasi
penyediaan dekonsentrasi sebagai percepatan capaian Tempat
Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan bagi
kabupaten/kota, sinkronisasi dalam pelaksanaan rencana kerja
pusat dan daerah dalam percepatan capaian Tempat Pengelolaan
Makanan yang memenuhi syarat kesehatan, penyediaan sarana
pengawasan deteksi cepat cemaran makanan dan minuman di 33
propinsi pada sasaran 60 kab/kota, peningkatan orientasi teknis
kualitas pengawasan TPM dan Peningkatan kewaspadaan dini KLB
keracunan pangan terhadap 120 petugas kab/kota dan 33 petugas
propinsi serta dukungan sarana media advokasi dalam peningkatan
higiene sanitasi pengelolaan pangan rumah tangga dan sekolah di
45 kab/kota
90
HIGIENE SANITASI PANGAN
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
91
Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
92
 Pada tahun 2010, capaian melampaui target yang telah ditentukan, yaitu 25% dari
20% target yang ditentukan. Demikian pula pada tahun 2011, capaian sebanyak 35%
sedangkan target adalah 30%. Pada tahun 2012, capaian belum memenuhi target,
yaitu hanya 42,17% dari target 45% yang telah ditentukan.
 Beberapa hal yang menjadi pendorong kegiatan di Kab/Kota dalam hal pengelolaan
limbah medis fasyankes adalah :
 Komitmen dari Kab/Kota dan fasyankes untuk melakukan pengelolaan limbah
medis yang benar dan aman
 Dukungan sarana dan prasarana, serta aspek non material (yaitu : koordinasi yang
baik antar sektor dan fasyankes) yang mempermudah KabKota untuk melakukan
pembinaan
 Adapun kendala yang dialami adalah :
 Pengelolaan limbah medis fasyankes belum menjadi kegiatan utama di beberapa
Kab/Kota maupun provinsi
 Keterbatasan anggaran daerah untuk melaksanakan kegiatan ini
 Pelaporan pengelolaan limbah medis fasyankes secara berjenjang belum dilakukan
semua kab/kota
93
Capaian Nasional
2010 : 73,4 %
2011 : 65,94 %
2012 : 68,69% (Target 75%)
94
Capaian Nasional
2010 : 75,5 %
2011 : 74,43 %
2012 : 74,29 % (target 81%)
95
Capaian Nasional
2010 : 25 %
2011 : 44,74 %
2012 : 67,81 % (Target 60%)
96
 Dari 3 indikator PPTTU tercapai satu indikator yaitu Persentase
Cakupan Daerah Potensial Yang Melaksanakan Sosialisasi Strategi
Adaptasi DKAPI.
 Indikator rumah sehat perlu dikaji target yang ditetapkan,
sehubungan dengan prasyarat minimal rumah sehat tergantung
dari indikator Air Minum dan Jamban yang masih dibawah target
rumah sehat.
 Indikator alternatif program penyehatan permukiman adalah
jumlah daerah yang melaksanakan pembinaan rumah yg
belum/tidak memenuhi syarat
 Perlu kegiatan akselerasi pembinaan rumah sehat agar
cakupan rumah sehat bisa lebih meningkat.
 Perlu akselerasi pembinaan TTU untuk meningkatkan Indikator
TTU yang memenuhi kesehatan
 Data jumlah TTU melelui SP2TP belum lengkap, sehingga perlu
peningkatan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan
pembinaan TTU
CAPAIAN INDIKATOR PPTTU
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Profil pppl2012
Profil pppl2012Profil pppl2012
Profil pppl2012Ditjen P2P
 
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCStrategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCditjenyankes
 
Sejarah Pemberantasan Penyakit
Sejarah Pemberantasan PenyakitSejarah Pemberantasan Penyakit
Sejarah Pemberantasan PenyakitDitjen P2P
 
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020Ditjen P2P Kemenkes
 
Materi pembekalan ns team 2021 manajemen pkk
Materi pembekalan ns team 2021 manajemen pkkMateri pembekalan ns team 2021 manajemen pkk
Materi pembekalan ns team 2021 manajemen pkkBidangTFBBPKCiloto
 
Final juknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi covid 19
Final juknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi covid 19Final juknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi covid 19
Final juknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi covid 19Yusneri Ahs
 
Juknis HIV: Panduan VCT
Juknis HIV: Panduan VCTJuknis HIV: Panduan VCT
Juknis HIV: Panduan VCTIrene Susilo
 
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasi
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasiJuknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasi
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasiYusneri Ahs
 
Pmk no _11_th_2019_ttg_penanggulangan_kusta
Pmk no _11_th_2019_ttg_penanggulangan_kustaPmk no _11_th_2019_ttg_penanggulangan_kusta
Pmk no _11_th_2019_ttg_penanggulangan_kustarickygunawan84
 
Upaya Kementerian Kesehatan mencapai Universal Health Coverage
Upaya Kementerian Kesehatan mencapai Universal Health CoverageUpaya Kementerian Kesehatan mencapai Universal Health Coverage
Upaya Kementerian Kesehatan mencapai Universal Health Coverageditjenyankes
 
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaPedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaMuh Saleh
 
Kmk ri nomor hk.01.07 menkes 308 2019 tentang pedoman nasional pelayanan kedo...
Kmk ri nomor hk.01.07 menkes 308 2019 tentang pedoman nasional pelayanan kedo...Kmk ri nomor hk.01.07 menkes 308 2019 tentang pedoman nasional pelayanan kedo...
Kmk ri nomor hk.01.07 menkes 308 2019 tentang pedoman nasional pelayanan kedo...rickygunawan84
 
Profil kesehatan-indonesia-2013
Profil kesehatan-indonesia-2013Profil kesehatan-indonesia-2013
Profil kesehatan-indonesia-2013Kamu Aku
 
Tantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksi
Tantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksiTantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksi
Tantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksiZakiah dr
 
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatanPemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatanZakiah dr
 
Pokok pokok hasil riskesdas 2013 provinsi jawa tengah
Pokok pokok hasil riskesdas 2013 provinsi jawa tengahPokok pokok hasil riskesdas 2013 provinsi jawa tengah
Pokok pokok hasil riskesdas 2013 provinsi jawa tengahrahasst
 
Sistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilutSistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilutZakiah dr
 
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
 
Selasa 27 april am4 pedoman promkes pusk dlm penanggulangan covid-19
Selasa 27 april am4 pedoman promkes pusk dlm penanggulangan covid-19Selasa 27 april am4 pedoman promkes pusk dlm penanggulangan covid-19
Selasa 27 april am4 pedoman promkes pusk dlm penanggulangan covid-19BidangTFBBPKCiloto
 

What's hot (20)

Profil pppl2012
Profil pppl2012Profil pppl2012
Profil pppl2012
 
Nl.edisi 3.2013
Nl.edisi 3.2013Nl.edisi 3.2013
Nl.edisi 3.2013
 
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCStrategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
 
Sejarah Pemberantasan Penyakit
Sejarah Pemberantasan PenyakitSejarah Pemberantasan Penyakit
Sejarah Pemberantasan Penyakit
 
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020
 
Materi pembekalan ns team 2021 manajemen pkk
Materi pembekalan ns team 2021 manajemen pkkMateri pembekalan ns team 2021 manajemen pkk
Materi pembekalan ns team 2021 manajemen pkk
 
Final juknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi covid 19
Final juknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi covid 19Final juknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi covid 19
Final juknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi covid 19
 
Juknis HIV: Panduan VCT
Juknis HIV: Panduan VCTJuknis HIV: Panduan VCT
Juknis HIV: Panduan VCT
 
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasi
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasiJuknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasi
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasi
 
Pmk no _11_th_2019_ttg_penanggulangan_kusta
Pmk no _11_th_2019_ttg_penanggulangan_kustaPmk no _11_th_2019_ttg_penanggulangan_kusta
Pmk no _11_th_2019_ttg_penanggulangan_kusta
 
Upaya Kementerian Kesehatan mencapai Universal Health Coverage
Upaya Kementerian Kesehatan mencapai Universal Health CoverageUpaya Kementerian Kesehatan mencapai Universal Health Coverage
Upaya Kementerian Kesehatan mencapai Universal Health Coverage
 
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaPedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
 
Kmk ri nomor hk.01.07 menkes 308 2019 tentang pedoman nasional pelayanan kedo...
Kmk ri nomor hk.01.07 menkes 308 2019 tentang pedoman nasional pelayanan kedo...Kmk ri nomor hk.01.07 menkes 308 2019 tentang pedoman nasional pelayanan kedo...
Kmk ri nomor hk.01.07 menkes 308 2019 tentang pedoman nasional pelayanan kedo...
 
Profil kesehatan-indonesia-2013
Profil kesehatan-indonesia-2013Profil kesehatan-indonesia-2013
Profil kesehatan-indonesia-2013
 
Tantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksi
Tantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksiTantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksi
Tantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksi
 
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatanPemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
 
Pokok pokok hasil riskesdas 2013 provinsi jawa tengah
Pokok pokok hasil riskesdas 2013 provinsi jawa tengahPokok pokok hasil riskesdas 2013 provinsi jawa tengah
Pokok pokok hasil riskesdas 2013 provinsi jawa tengah
 
Sistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilutSistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilut
 
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
 
Selasa 27 april am4 pedoman promkes pusk dlm penanggulangan covid-19
Selasa 27 april am4 pedoman promkes pusk dlm penanggulangan covid-19Selasa 27 april am4 pedoman promkes pusk dlm penanggulangan covid-19
Selasa 27 april am4 pedoman promkes pusk dlm penanggulangan covid-19
 

Viewers also liked

Buku informasi pp pl 2013
Buku informasi pp pl 2013Buku informasi pp pl 2013
Buku informasi pp pl 2013Ditjen P2P
 
INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN
INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN
INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN yesintabella
 
Pencapaian Indikator Pemantauan Janji Presiden
Pencapaian Indikator Pemantauan Janji PresidenPencapaian Indikator Pemantauan Janji Presiden
Pencapaian Indikator Pemantauan Janji PresidenDitjen P2P
 
Jurnal PP dan PL Edisi 5 Tahun 2015
Jurnal PP dan PL Edisi 5 Tahun 2015Jurnal PP dan PL Edisi 5 Tahun 2015
Jurnal PP dan PL Edisi 5 Tahun 2015Ditjen P2P Kemenkes
 
Indikator program malaria
Indikator program malariaIndikator program malaria
Indikator program malariaJoni Iswanto
 
Bangga Menjadi Karyawan GB
Bangga Menjadi Karyawan GBBangga Menjadi Karyawan GB
Bangga Menjadi Karyawan GBGregory Budiman
 
Menjadi Reseller dan Mitra Get Beauty
Menjadi Reseller dan Mitra Get BeautyMenjadi Reseller dan Mitra Get Beauty
Menjadi Reseller dan Mitra Get BeautyGregory Budiman
 
Keragaman perilaku karyawan & gaya kepemimpinan ARCHIVES BLOG
Keragaman perilaku karyawan & gaya kepemimpinan ARCHIVES BLOGKeragaman perilaku karyawan & gaya kepemimpinan ARCHIVES BLOG
Keragaman perilaku karyawan & gaya kepemimpinan ARCHIVES BLOGVendrian Dinata
 
Lakip simkar 2014
Lakip simkar 2014Lakip simkar 2014
Lakip simkar 2014Ditjen P2P
 
Analisis terhadap kebijakan pemberantasan sarang nyamuk (psn) dalam upaya pen...
Analisis terhadap kebijakan pemberantasan sarang nyamuk (psn) dalam upaya pen...Analisis terhadap kebijakan pemberantasan sarang nyamuk (psn) dalam upaya pen...
Analisis terhadap kebijakan pemberantasan sarang nyamuk (psn) dalam upaya pen...Operator Warnet Vast Raha
 
Kmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesia
Kmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesiaKmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesia
Kmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesiagiantolala
 
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan  Indikator Kinerja PembangunanRencana Strategis dan  Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
Optimalisasi Kegiatan Pemeriksaan Jentik Berkala
Optimalisasi Kegiatan Pemeriksaan Jentik BerkalaOptimalisasi Kegiatan Pemeriksaan Jentik Berkala
Optimalisasi Kegiatan Pemeriksaan Jentik BerkalaMila Khairina
 
Jurnal Ditjen PP dan PL Kemenkes RI Tahun 2013
Jurnal Ditjen PP dan PL Kemenkes RI Tahun  2013Jurnal Ditjen PP dan PL Kemenkes RI Tahun  2013
Jurnal Ditjen PP dan PL Kemenkes RI Tahun 2013humasditjenppdanpl
 
Laporan Evaluasi Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2015
Laporan Evaluasi Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2015Laporan Evaluasi Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2015
Laporan Evaluasi Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2015Ditjen P2P
 

Viewers also liked (20)

Buku informasi pp pl 2013
Buku informasi pp pl 2013Buku informasi pp pl 2013
Buku informasi pp pl 2013
 
Renstra 2015-2019
Renstra 2015-2019Renstra 2015-2019
Renstra 2015-2019
 
Profil PP dan PL Tahun 2014
Profil PP dan PL Tahun 2014Profil PP dan PL Tahun 2014
Profil PP dan PL Tahun 2014
 
INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN
INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN
INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN
 
Pencapaian Indikator Pemantauan Janji Presiden
Pencapaian Indikator Pemantauan Janji PresidenPencapaian Indikator Pemantauan Janji Presiden
Pencapaian Indikator Pemantauan Janji Presiden
 
Jurnal PP dan PL Edisi 5 Tahun 2015
Jurnal PP dan PL Edisi 5 Tahun 2015Jurnal PP dan PL Edisi 5 Tahun 2015
Jurnal PP dan PL Edisi 5 Tahun 2015
 
Indikator program malaria
Indikator program malariaIndikator program malaria
Indikator program malaria
 
Bangga Menjadi Karyawan GB
Bangga Menjadi Karyawan GBBangga Menjadi Karyawan GB
Bangga Menjadi Karyawan GB
 
Menjadi Reseller dan Mitra Get Beauty
Menjadi Reseller dan Mitra Get BeautyMenjadi Reseller dan Mitra Get Beauty
Menjadi Reseller dan Mitra Get Beauty
 
Keragaman perilaku karyawan & gaya kepemimpinan ARCHIVES BLOG
Keragaman perilaku karyawan & gaya kepemimpinan ARCHIVES BLOGKeragaman perilaku karyawan & gaya kepemimpinan ARCHIVES BLOG
Keragaman perilaku karyawan & gaya kepemimpinan ARCHIVES BLOG
 
6. instrumen penelitian
6. instrumen penelitian6. instrumen penelitian
6. instrumen penelitian
 
Lakip simkar 2014
Lakip simkar 2014Lakip simkar 2014
Lakip simkar 2014
 
Sanitasi total berbasis masyarakat lampung tengah
Sanitasi total berbasis masyarakat lampung tengahSanitasi total berbasis masyarakat lampung tengah
Sanitasi total berbasis masyarakat lampung tengah
 
Analisis terhadap kebijakan pemberantasan sarang nyamuk (psn) dalam upaya pen...
Analisis terhadap kebijakan pemberantasan sarang nyamuk (psn) dalam upaya pen...Analisis terhadap kebijakan pemberantasan sarang nyamuk (psn) dalam upaya pen...
Analisis terhadap kebijakan pemberantasan sarang nyamuk (psn) dalam upaya pen...
 
Kmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesia
Kmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesiaKmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesia
Kmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesia
 
Artikel inisiatif
Artikel inisiatifArtikel inisiatif
Artikel inisiatif
 
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan  Indikator Kinerja PembangunanRencana Strategis dan  Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
 
Optimalisasi Kegiatan Pemeriksaan Jentik Berkala
Optimalisasi Kegiatan Pemeriksaan Jentik BerkalaOptimalisasi Kegiatan Pemeriksaan Jentik Berkala
Optimalisasi Kegiatan Pemeriksaan Jentik Berkala
 
Jurnal Ditjen PP dan PL Kemenkes RI Tahun 2013
Jurnal Ditjen PP dan PL Kemenkes RI Tahun  2013Jurnal Ditjen PP dan PL Kemenkes RI Tahun  2013
Jurnal Ditjen PP dan PL Kemenkes RI Tahun 2013
 
Laporan Evaluasi Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2015
Laporan Evaluasi Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2015Laporan Evaluasi Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2015
Laporan Evaluasi Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2015
 

Similar to Buku evaluasi indikator 2010 2012

Laporan program TB Tahun 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Laporan program TB Tahun 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratLaporan program TB Tahun 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Laporan program TB Tahun 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
 
Situasi DBD 2018.pptx
Situasi DBD 2018.pptxSituasi DBD 2018.pptx
Situasi DBD 2018.pptxiwanyudianto1
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanWdd Wuryanto
 
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PML
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PMLKEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PML
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PMLMuh Saleh
 
Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...
Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...
Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...Muh Saleh
 
ppt ukm pengembangan JAN 22.pptx
ppt ukm pengembangan JAN 22.pptxppt ukm pengembangan JAN 22.pptx
ppt ukm pengembangan JAN 22.pptxELSA256749
 
Kebijakan pelaporan HIV AIDS & IMS
Kebijakan pelaporan HIV AIDS & IMSKebijakan pelaporan HIV AIDS & IMS
Kebijakan pelaporan HIV AIDS & IMSNurlaela Rostari
 
Strategi pembangunan kesehatan sulawesi barat tahun 2013 2014
Strategi pembangunan kesehatan sulawesi barat tahun 2013 2014Strategi pembangunan kesehatan sulawesi barat tahun 2013 2014
Strategi pembangunan kesehatan sulawesi barat tahun 2013 2014Muh Saleh
 
Strategi gain uci pernas
Strategi gain uci pernasStrategi gain uci pernas
Strategi gain uci pernasJoni Iswanto
 
Kel.3_Evaluasi Program Kesehatan....pptx
Kel.3_Evaluasi Program Kesehatan....pptxKel.3_Evaluasi Program Kesehatan....pptx
Kel.3_Evaluasi Program Kesehatan....pptxJansenFernando1
 
Bahan tayang modul 6
Bahan tayang modul 6Bahan tayang modul 6
Bahan tayang modul 6PusdiklatKKB
 
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015daldukpapua
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Muh Saleh
 
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdfBuku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdfNadyaNafisUtami
 
PPT Surveilans DBD.pptx
PPT Surveilans DBD.pptxPPT Surveilans DBD.pptx
PPT Surveilans DBD.pptxFitriYusya
 
Riset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokok
Riset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokokRiset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokok
Riset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokokindonesiaheart
 
Evaluasi Proses Pemantauan Jentik Daerah Kepadatan Jentik Rendah
Evaluasi Proses Pemantauan Jentik Daerah Kepadatan Jentik RendahEvaluasi Proses Pemantauan Jentik Daerah Kepadatan Jentik Rendah
Evaluasi Proses Pemantauan Jentik Daerah Kepadatan Jentik RendahLidia Fibriana
 

Similar to Buku evaluasi indikator 2010 2012 (20)

Laporan program TB Tahun 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Laporan program TB Tahun 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratLaporan program TB Tahun 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Laporan program TB Tahun 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
 
Situasi DBD 2018.pptx
Situasi DBD 2018.pptxSituasi DBD 2018.pptx
Situasi DBD 2018.pptx
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
 
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PML
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PMLKEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PML
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PML
 
Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...
Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...
Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...
 
ppt ukm pengembangan JAN 22.pptx
ppt ukm pengembangan JAN 22.pptxppt ukm pengembangan JAN 22.pptx
ppt ukm pengembangan JAN 22.pptx
 
Kebijakan pelaporan HIV AIDS & IMS
Kebijakan pelaporan HIV AIDS & IMSKebijakan pelaporan HIV AIDS & IMS
Kebijakan pelaporan HIV AIDS & IMS
 
Strategi pembangunan kesehatan sulawesi barat tahun 2013 2014
Strategi pembangunan kesehatan sulawesi barat tahun 2013 2014Strategi pembangunan kesehatan sulawesi barat tahun 2013 2014
Strategi pembangunan kesehatan sulawesi barat tahun 2013 2014
 
Strategi gain uci pernas
Strategi gain uci pernasStrategi gain uci pernas
Strategi gain uci pernas
 
Kel.3_Evaluasi Program Kesehatan....pptx
Kel.3_Evaluasi Program Kesehatan....pptxKel.3_Evaluasi Program Kesehatan....pptx
Kel.3_Evaluasi Program Kesehatan....pptx
 
Bahan tayang modul 6
Bahan tayang modul 6Bahan tayang modul 6
Bahan tayang modul 6
 
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
 
13. bab i
13. bab i13. bab i
13. bab i
 
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdfBuku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
 
PPT Surveilans DBD.pptx
PPT Surveilans DBD.pptxPPT Surveilans DBD.pptx
PPT Surveilans DBD.pptx
 
Buku_Pedoman_Manajemen_PTM.pdf
Buku_Pedoman_Manajemen_PTM.pdfBuku_Pedoman_Manajemen_PTM.pdf
Buku_Pedoman_Manajemen_PTM.pdf
 
Riset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokok
Riset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokokRiset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokok
Riset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokok
 
Evaluasi Proses Pemantauan Jentik Daerah Kepadatan Jentik Rendah
Evaluasi Proses Pemantauan Jentik Daerah Kepadatan Jentik RendahEvaluasi Proses Pemantauan Jentik Daerah Kepadatan Jentik Rendah
Evaluasi Proses Pemantauan Jentik Daerah Kepadatan Jentik Rendah
 
ppt_tim ina.pptx
ppt_tim ina.pptxppt_tim ina.pptx
ppt_tim ina.pptx
 

More from Ditjen P2P

Buku Saku Imunisasi untuk Petugas Kesehatan
Buku Saku Imunisasi untuk Petugas KesehatanBuku Saku Imunisasi untuk Petugas Kesehatan
Buku Saku Imunisasi untuk Petugas KesehatanDitjen P2P
 
Profil Ditjen P2P Tahun 2022
Profil Ditjen P2P Tahun 2022Profil Ditjen P2P Tahun 2022
Profil Ditjen P2P Tahun 2022Ditjen P2P
 
Profil Ditjen P2P 2021.pdf
Profil Ditjen P2P 2021.pdfProfil Ditjen P2P 2021.pdf
Profil Ditjen P2P 2021.pdfDitjen P2P
 
Buletin Lingkungan Sehat Edisi IV Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi IV Tahun 2014 Buletin Lingkungan Sehat Edisi IV Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi IV Tahun 2014 Ditjen P2P
 
Buletin Lingkungan Sehat Edisi III Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi III Tahun 2014 Buletin Lingkungan Sehat Edisi III Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi III Tahun 2014 Ditjen P2P
 
Buletin Lingkungan Sehat Edisi II Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi II Tahun 2014 Buletin Lingkungan Sehat Edisi II Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi II Tahun 2014 Ditjen P2P
 
Buletin Lingkungan Sehat Edisi I Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi I Tahun 2014Buletin Lingkungan Sehat Edisi I Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi I Tahun 2014Ditjen P2P
 
Profil UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen PP dan PL 2013 v2
Profil UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen PP dan PL 2013 v2Profil UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen PP dan PL 2013 v2
Profil UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen PP dan PL 2013 v2Ditjen P2P
 
Leaflet waspada banjir final
Leaflet waspada banjir finalLeaflet waspada banjir final
Leaflet waspada banjir finalDitjen P2P
 
Situasi penyakit 2012
Situasi penyakit 2012Situasi penyakit 2012
Situasi penyakit 2012Ditjen P2P
 
Leaftlet waspada banjir
Leaftlet waspada banjirLeaftlet waspada banjir
Leaftlet waspada banjirDitjen P2P
 
Profil Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2011
Profil Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2011Profil Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2011
Profil Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2011Ditjen P2P
 
Permenkes1144 2010
Permenkes1144 2010Permenkes1144 2010
Permenkes1144 2010Ditjen P2P
 
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanPermenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanDitjen P2P
 
Permenkes No -2349-organisasi- BBTKL - PP
Permenkes No -2349-organisasi- BBTKL - PPPermenkes No -2349-organisasi- BBTKL - PP
Permenkes No -2349-organisasi- BBTKL - PPDitjen P2P
 
Struktur Organisasi Ditjen PP dan PL
Struktur Organisasi Ditjen PP dan PLStruktur Organisasi Ditjen PP dan PL
Struktur Organisasi Ditjen PP dan PLDitjen P2P
 

More from Ditjen P2P (17)

Buku Saku Imunisasi untuk Petugas Kesehatan
Buku Saku Imunisasi untuk Petugas KesehatanBuku Saku Imunisasi untuk Petugas Kesehatan
Buku Saku Imunisasi untuk Petugas Kesehatan
 
Profil Ditjen P2P Tahun 2022
Profil Ditjen P2P Tahun 2022Profil Ditjen P2P Tahun 2022
Profil Ditjen P2P Tahun 2022
 
Profil Ditjen P2P 2021.pdf
Profil Ditjen P2P 2021.pdfProfil Ditjen P2P 2021.pdf
Profil Ditjen P2P 2021.pdf
 
Buletin Lingkungan Sehat Edisi IV Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi IV Tahun 2014 Buletin Lingkungan Sehat Edisi IV Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi IV Tahun 2014
 
Buletin Lingkungan Sehat Edisi III Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi III Tahun 2014 Buletin Lingkungan Sehat Edisi III Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi III Tahun 2014
 
Buletin Lingkungan Sehat Edisi II Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi II Tahun 2014 Buletin Lingkungan Sehat Edisi II Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi II Tahun 2014
 
Buletin Lingkungan Sehat Edisi I Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi I Tahun 2014Buletin Lingkungan Sehat Edisi I Tahun 2014
Buletin Lingkungan Sehat Edisi I Tahun 2014
 
Komik Rabies
Komik RabiesKomik Rabies
Komik Rabies
 
Profil UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen PP dan PL 2013 v2
Profil UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen PP dan PL 2013 v2Profil UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen PP dan PL 2013 v2
Profil UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen PP dan PL 2013 v2
 
Leaflet waspada banjir final
Leaflet waspada banjir finalLeaflet waspada banjir final
Leaflet waspada banjir final
 
Situasi penyakit 2012
Situasi penyakit 2012Situasi penyakit 2012
Situasi penyakit 2012
 
Leaftlet waspada banjir
Leaftlet waspada banjirLeaftlet waspada banjir
Leaftlet waspada banjir
 
Profil Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2011
Profil Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2011Profil Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2011
Profil Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2011
 
Permenkes1144 2010
Permenkes1144 2010Permenkes1144 2010
Permenkes1144 2010
 
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanPermenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
 
Permenkes No -2349-organisasi- BBTKL - PP
Permenkes No -2349-organisasi- BBTKL - PPPermenkes No -2349-organisasi- BBTKL - PP
Permenkes No -2349-organisasi- BBTKL - PP
 
Struktur Organisasi Ditjen PP dan PL
Struktur Organisasi Ditjen PP dan PLStruktur Organisasi Ditjen PP dan PL
Struktur Organisasi Ditjen PP dan PL
 

Buku evaluasi indikator 2010 2012

  • 1. EVALUASI INDIKATOR PROGRAM PP DAN PL TAHUN 2010 s.d 2012 DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2013
  • 2. KATA PENGANTAR Puji Syukur kami Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan PetunjukNya sehingga kami dapat menyusun Buku Evaluasi Capaian Indikator Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2010- 2012. Buku ini berisikan informasi tentang capaian indikator program yang memberikan gambaran capaian tingkat Nasional dan Provinsi dari tahun 2010-2012. Kami berharap buku ini dapat menjadi bahan informasi bagi Lintas Program di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Lintas Sektor terkait dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini dan kami sangat berharap adanya masukan untuk penyempurnaan penyusunan buku ini dimasa mendatang. Sekretaris Ditjen PP dan PL dr. H. M. Subuh, MPPM
  • 3. SAMBUTAN DIRJEN PP DAN PL Indonesia berhadapan dengan berbagai masalah penyakit (triple burden) dimana penyakit menular belum teratasi dan penyakit tidak menular cenderung naik serta adanya ancaman dari munculnya penyakit infeksi new emerging dan re-emerging. Untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan terukur berdasarkan Indikator Program sebagaimana yang terdapat dalam RPJMN, Renstra, Rencana Aksi Program dan Rencana Aksi Kegiatan yang dapat memberikan dampak bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam rangka memberikan informasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, Ditjen PP dan PL menyusun Buku Evaluasi Capaian Indikator Program PP dan PL tahun 2010 sd 2012 yang memberikan gambaran capaian tingkat Nasional dan Provinsi. Melalui penyusunan buku ini diharapkan pelaksanaan kegiatan kedepan dapat terlaksana lebih baik dari pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Jakarta, 13 Agustus 2013 Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama
  • 4. 1. PROGRAM SURVEILANS, IMUNISASI DAN KARANTINA KESEHATAN 2. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 3. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG 4. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 5. PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN 4
  • 5. PROGRAM SURVEILANS, IMUNISASI DAN KARANTINA KESEHATAN 5
  • 6. Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 17 Mei 2013 6 Capaian Nasional 2010 : 88,9% 2011 : 88,9% 2012 : 86,8% 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012
  • 7. Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 17 Mei 2013 7 Indikator ini merupakan Indikator MDGs Capaian Nasional 2010 : 93,6% 2011 : 93,6% 2012 : 99,3% 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012
  • 8. Sumber : Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra Ket : ● On track ● Off track GOAL 4 PROGRAM IMUNISASI INDIKATOR ACUAN DASAR CAPAIAN INDONESIA TARGET MDG’S 2015 STA TUS2011 2012 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 44,5% (SDKI, 1991) 88,6% (Kemenkes RI 1991) 93,6 % Kemenkes RI 99,3% Laporan Rutin Per 17 Mei 2013 Kemenkes RI 92% ● 8
  • 9. Sumber : Direktorat SIMKARKESMA, Update 17 Mei 2013 9 Capaian Nasional 2010 : 75,3% 2011 : 74,1% 2012 : 79,3% 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012
  • 10. 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012 Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 28 Februari 2013 10 Capaian Nasional 2010 : 89,8 % 2011 : 89,8%, 2012 : 88,7%
  • 11. Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 19 Juli 2013 11 Capaian Nasional 2010 : 2,63 2011 : 2,76 2012 : 2,77 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 2010 2011 2012
  • 12. PERSENTASE PENANGGULANGAN KLB < 24 JAM Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update Mei 2013 12 Capaian Nasional 2010 : 63,00% 2011 : 70,08% 2012 : 80,35% 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012
  • 13. 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012 Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 28 Februari 2013 13 Capaian Nasional 2010 : 43% 2011 : 65% 2012 : 70 %
  • 14. Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 19 Juli 2013 14 Capaian Nasional 2010 : 100,00% 2011 : 99,43% 2012 : 99,47% 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012
  • 15. Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 19 Juli 2013 15 Capaian Nasional 2010 : 84,92% 2011 : 82,74% 2012 : 79,18% 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012
  • 16. Sumber : Direktorat Simkar Kesma, Update 19 Juli 2013 16 Capaian Nasional 2010 : 18,75% 2011 : 22,92%, 2012 : 22,45% 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012
  • 18. Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013 18 235 209 231 214 228 213 0 50 100 150 200 250 T R T R T R 2010 2011 2012 per100.000penduduk
  • 19.  Data ini bersumber dari modeling estimasi jumlah orang dengan TB. Modeling ini menggunakan data surveilans program TB dan menghasilkan estimasi interval yang lebih kecil dibandingkan dengan estimasi WHO dalam TB Global Report.  Pada tahun 2011, prevalensi di tingkat nasional :  Modeling sebesar 214 per 100.000 penduduk dengan interval 181-252 per 100.000 penduduk  Estimasi WHO sebesar 281 per 100.000 penduduk dengan interval 130 - 489 per 100.000 penduduk.  Subdit TB telah berencana melakukan estimasi sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Akan tetapi, rencana tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses pengembangan agar mendapatkan presisi estimasi. Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013 19 TUBERKULOSIS
  • 20. Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013 20 73 78.3 75 83.5 80 84.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 T R T R T R 2010 2011 2012 Persen(%)
  • 21.  Indikator CDR per provinsi tidak dapat ditampilkan lagi sebagai indikator penemuan kasus TB, sesuai dengan arahan WHO (global), sejak tahun 2011, indikator yang digunakan saat ini adalah Case Notification Rate (CNR).  CDR tidak lagi digunakan sebagai indikator karena indikator ini memasukan insidens dalam rumus perhitungan. Insidens ini hanya berlaku di tingkat pusat/nasional dan tidak dapat didisagregasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.  Estimasi insidens diperoleh dari TB prevalens survey yang hanya berlaku untuk tingkat nasional dan 3 region (Sumatera, Jawa, Bali dan DIY, Kawasan Timur Indonesia). Penggunaan estimasi per region untuk mengukur CDR di wilayah region tersebut (provinsi dan kabupaten) akan mempengaruhi presisi dari perhitungan CDR dan memberikan informasi yang misleading.  Karena indikator ini masih masuk ke dalam MDGs, RPJMN, RKP, dan lain-lain maka CDR hanya dihitung untuk tingkat nasional saja. Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013 21
  • 22. Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013 22 Capaian Nasional 2010 : 91,2 % 2011 : 90,3% 2012 : 90,2 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Aceh SUMUT SUMBAR RIAU Kep.RIAU JAMBI SUMSEL BABEL BENGKULU LAMPUNG BANTEN DKI JABAR JATENG D.I.Y. JATIM BALI KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT GRTALO SULTENG SULSEL SUL-BAR SULTRA NTB NTT MALUKU MALUT PAPUA PAPUABARAT INDONESIA persen(%) 2010 2011 2012
  • 23. INDIKATOR ACUAN DASAR CAPAIAN INDONESIA TARGET MDG’S 2015 STA TUS2011 2012 6.9a Angka Kejadian Tuberkulosis (semua kasus/1.000 penduduk/tahun) 343 (1990) 189 (Laporan TB Global WHO, 2011) 187 (Laporan TB, Global Report WHO 2012) Menu run ● 6.9b Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 443 (1990) 214 (pemodelan matematika estimasi epidemi TB di Indonesia th 2011-2012) 213 (pemodelan matematika estimasi epidemi TB di Indonesia tahun 2011-2012) 221 ● 6.9c Tingkat Kematian karena Tuberkulosis 92 (1990) 27 Laporan TB Global WHO, 2011) 27 (Laporan TB, Global Report WHO 2012) 46 ● 6.10a Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS 20% (2000) 83.47% 84.40% Laporan Kemenkes RI 70% ● 6.10b Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS 86% (2000) 90.3% 90.2% Laporan Kemenkes RI 85% ● 6.9 Angka Kejadian, Prevalensi dan Tingkat Kematian akibat Tuberkulosis 6.10 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi & diobati dalam program DOTS GOAL 6 PROGRAM TB 23Sumber : Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ket : ● On track ● Off track
  • 24.  Secara umum, analisa untuk provinsi-provinsi yang memiliki capaian yang tinggi adalah sama yaitu:  Manajemen tatalaksana kasus yang baik  Sistem surveilans yang sudah berjalan baik sehingga data kohort pasien mulai dari diagnosis, pengobatan sampai menyelesaikan pengobatan tercatat lengkap dan terlaporkan.  Jika dibandingkan pencapaian tahun 2012 dengan tahun 2011 dan 2010 maka trend indikator per provinsi ini relatif sama meskipun ada beberapa provinsi yang menunjukan peningkatan Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013 24
  • 25. 27 20 25 30 2010 2011 2012 = data belum ada Data untuk provinsi tidak tersedia karena perhitungan yang dilakukan hanya untuk tingkat nasional. Sehingga angka ini tidak dapat didisagregasikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013 25
  • 26. 2012 = data belum ada 189 187 186 186.5 187 187.5 188 188.5 189 189.5 2010 2011 Sumber : Direktorat PPML, Update 18 Juli 2013 Data untuk provinsi tidak tersedia karena perhitungan yang dilakukan hanya untuk tingkat nasional. Sehingga angka ini tidak dapat didisagregasikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 26
  • 27. INDIKATOR ACUAN DASAR CAPAIAN INDONESIA TAR GET 2015 STA TUS 2011 2012 6A.1 Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 tahun 0,16% estimasi 2006 0,3% (Pemodelan matematika HIV di Indonesia th 2009) 0,3% (Pemodelan matematika HIV di Indonesia th 2009) <0,5% ● 6A.2 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko 12.8% SKRRI 2002/2003 37.6% STBP 2011 37.6% STBP 2011 65% ● 6A.3 Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS 38% SDKI 1994 20.6% Rapid survey tahun 2011 di Kota Bogor Prov. Jabar, Kota Metro Prov. Lampung, Kota Makassar Prov. Sulsel, Kota Marauke Prov. Papua dan Balikpapan Prov. Kaltim 21.25% Rapid survey tahun 2012 di Kota Bogor Prov. Jabar, Kota Metro Prov. Lampung, Kota Makassar Prov. Sulsel, Kota Marauke Prov. Papua, Balikpapan Prov. Kaltim, Mataram Prov. NTB 95% ● 6B.5 Persentase ODHA yang mendapatkan ART 71.2 Kemenkes RI 2005 84.1% Laporan Kemenkes RI 88.4% (30.663 ODHA yang mendapat ARV) Laporan Kemenkes RI 90% ● Sumber : Direktorat PPML, Ket : ● On track ● Off track Target 6.A. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus HIV/AIDS hingga Tahun 2015 Target 6.B. Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 GOAL 6 PROGRAM AIDS 27
  • 28. HIV/ AIDS 28 Sumber : Direktorat PPML, Update 28 Februari 2013
  • 29. Peta Epidemi HIV di Indonesia Estimasi jumlah ODHA Dewasa 2012 : 591.823 Sumber : Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung 29 Sumber : Direktorat PPML, Update 28 Februari 2013
  • 31. 2010 2011 2012 18000 21760 27738 19572 24410 30663 Jumlah ODHA mendapat ARV Target Realisasi ODHA Sumber : Direktorat PPML, Update 28 Februari 2013 31
  • 32. 26 1337 133 314 203 230 40 335 132 792 3926 1416 1110 272 2912 395 1737 110 242 465 46 88 392 212 86 524 71 8 7 195 92 535 3028 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi, 2012 Nasional 21.511 32
  • 33. JUMLAH ORANG YANG BERUMUR 15 TAHUN ATAU LEBIH YANG MENERIMA KONSELING DAN TESTING HIV JUMLAH PENGIDAP HIV BERDASARKAN PROVINSI TAHUN 2010 - 2012 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 DKI Jabar Jateng DIYogyakarta Jatim NAD Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Lampung Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sultra Sulsel Maluku Bali NTB NTT Papua Bengkulu Malut Banten Babel Gorontalo Kepri PapuaBarat Sulbar 2010 2011 2012 Sumber : Direktorat PPML, Update 28 Februari 2013 33 Capaian Nasional 2010 : 300.577 orang, 2011 : 579.185 orang, 2012 : 886.825 orang
  • 34. No Provinsi Tahun 2011 2012 1. Jawa Barat 13,7 18,9 2. Lampung 24 25,9 3. Kalimantan Timur 17,7 11 4. Sulawesi - Selatan 18,7 28,2 5. Nusa Tenggara Barat 23,9 6. Papua 29,1 18,5 Sumber : Direktorat PPML, Update 28 Februari 2013 34
  • 36. 36 Sumber : Direktorat PPML, Update 28 Februari 2013 Capaian Nasional 2010 : 23 % 2011 : 23,98% 2012 : 23,42%
  • 37.  Sebagian besar pengelola program dan petugas ISPA di poliklinik belum terlatih karena keterbatasan dana dan mutasi petugas yang tinggi.  Manajemen data:  Under reported yang disebabkan karena kerancuan antara diagnosa kerja dan klasifikasi ISPA (Pneumonia, Pneumonia Berat, Batuk Bukan Pneumonia/ISPA biasa), sehingga banyak kasus pneumonia dimasukkan ke dalam ISPA biasa.  Keterlambatan pelaporan secara berjenjang  Pengendalian pneumonia balita masih berbasis Puskesmas. Data kasus pneumonia belum mencakup RS Pemerintah dan swasta, klinik, praktek, dan sarana kesehatan lain.  Pada beberapa kabupaten dan provinsi masih terjadi kesalahan perhitungan target cakupan. Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013 37 TANTANGAN PENGENDALIAN ISPA
  • 40. High burden (CDR>10/100000) Or new case> 1000 Low burden CDR<10/100000 Or new case <1000 As per MOH Report Penduduk 2012 : 244.775.797 Aceh Sumatera 565 (12,25) 984 (2.06) Kalimantan 542(3.78) North Sulawesi 444 (19,08) Gorontalo 220 (20.25) North Maluku 535 (49.14) Papua 1.348(42.88) West Papua 594 (72.71) West Java 2.316(5.19) DKI Jakarta 417 (4.23) Central Java 1.813(5,56) East Java 4.807 (12.65) Maluku 649 (40.09) C. Sulawesi 368 (13.45) SE Sulawesi 300(12.91) South Sulawesi 1.160(14.12) NTT 349 (7.16) NTB 394 (8,56) West Sulawesi 211 (17.29) Banten 757 (6,75) D.I. Yogyakarta 121 (3,43) Bali 100 (2,47) 40
  • 43. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2010 2011 2012 Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013 43 Capaian Nasional 2010 : 65,7 % 2011 : 27,67 % 2012 : 37,20%
  • 44. 2010 2011 2012 NO PROV IR NO PROV IR NO PROV IR 1 Bali 337.04 1 Bali 86.33 1 Sulteng 85 2 DKI Jakarta 227.44 2 Sulteng 78.40 2 Bangka Belitung 84.95 3 Kaltim 167.31 3 Kep. Riau 72.83 3 Kaltim 84.32 4 Yogyakarta 144.92 4 DKI Jakarta 69.27 4 Lampung 76.52 5 Kep. Riau 88.37 5 Jambi 59.32 5 DKI Jakarta 68.48 Nasional 65.70 Nasional 27.67 Nasional 37.20 Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013 44
  • 45.  Angka kesakitan (IR) DBD selama 3 tahun terakhir cenderung menurun, meskipun pada tahun 2012 sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2011.  Apabila dilihat distribusi penyebaran per provinsi ada beberapa provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi mengakibatkan IR juga tinggi seperti DKI Jakarta dan Bali.Tetapi bila dilihat hanya selama 3 tahun terakhir urutan provinsi dengan IR tertinggi selalu berubah.  DKI adalah provinsi yang sangat endemis DBD sehingga IR juga sangat tinggi terutama pada tahun 2008 ( IR=317,09), 2009 (IR=313,41) dan 2010 (IR=337,04), bila dibandingkan dengan 2 tahun terakhir (2011 dan 2012) sudah bisa menekan IR cukup signifikan. Penurunan ini kemungkinan besar adalah hasil dari upaya yang dilaksanakan berupa:  Mengaktifkan jumantik sebagai petugas lapangan diseluruh wilayah DKI Jakarta  Kesadaran masyarakat yang meningkat untuk melalukan kegiatan 3M plus Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013 45 DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
  • 46.  Pada tahun 2012 terjadi peningkatan IR di beberapa provinsi, kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa hal sbb:  Masih kurangnya pengetahuan dan peran serta masyarakat  Upaya penatalaksanaan penemuan kasus secara dini, tatalaksana penderita DBD sampai upaya pemutusan rantai penularan yang belum optimal  Cuaca/iklim yang mendukung peningkatan kepadatan vektor penular DBD (nyamuk Aedes aegypti)  Terjadinya peningkatan kasus di beberapa provinsi. Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013 DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) 46
  • 47. Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013 47 Capaian Nasional 2010 : 1,96 % 2011 : 1,75% 2012 : 1,69 %
  • 48. NO INDIKATOR ACUAN DASAR CAPAIAN INDONESIA TARGET 2015 STA TUS2011 2012 6.6 Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria 66.a Angka kejadian malaria /1,000 pddk 4.68 (1990) 1.75 Kemenkes RI 1.69 Laporan Kemenkes RI per triwulan IV th 2012 <1 ● 6.7 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Ket : *Data merupakan data program berupa cakupan distribusi kelambu pada balita Program pendistribusian kelambu beriinsektisida (LLIN) mulai tahun 2004 3.3% t.d Pedesaan 4.5% Perkotaan 1.6% SDKI 2007 16.5% (Riskesdas 2010) 22.6%* (Data Kemenkes RI) 49.1% Hasil survey tahun 2012 di wilayah timur Indonesia dan Sumatera. 48.2% Hasil survey tahun 2012 di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Untuk Jawa Tengah belum dilakukan survey di tahun 2012 Mening kat● ● Sumber : Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Ket : ● On track ● Off track GOAL 6 PROGRAM MALARIA 48
  • 49. UPAYA PENURUNAN KASUS MALARIA Angka Kejadian Malaria 2005 – 2012 (per 1.000 penduduk) 49
  • 50. 50 60.56 52.27 19.41 7.42 5.32 5.08 3.48 2.66 2.49 2.47 2.35 2.06 1.69 1.64 1.29 1.23 1.15 0.85 0.84 0.82 0.79 0.44 0.25 0.20 0.20 0.19 0.18 0.06 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 Tidak ada laporan Sebesar 74,5 % kasus berasal dari Papua, Papua Barat dan NTT API Nasional 1.69 Sumber : Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Kemenkes RI, update Mei 2013 (kelengkapan 80%)
  • 51. Data belum lengkap Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013 51
  • 52. MALARIA Jika dilihat Annual Parasite Incidence (API) nasional dari tahun 2010 sampai 2012 terlihat cenderung menurun. Apabila dilihat per provinsi, wilayah timur Indonesia terutama Papua, Papua Barat dan NTT merupakan provinsi dengan API tertinggi. Kontribusi terhadap jumlah kasus nasional dari 3 provinsi ini lebih sebesar 74,5 % pada tahun 2012. Diperlukan upaya lebih besar untuk menurunkan angka kesakitan di 3 provinsi tersebut, yaitu :  Kelambunisasi melalui kampanye dan distribusi kelambu berinsektisida secara massal  Intensifikasi dan ekstensifikasi pengobatan di semua fasilitas kesehatan dan penemuan secara aktif melalui pemeriksaan darah massal  Penyemprotan dinding rumah (Indoor Residual Spraying / IRS) di desa dengan API >40 ‰. Dari data endemisitas kabupaten/kota, maka didapat bahwa jumlah kab/kota yang API nya kurang dari 1 ‰ dari tahun 2010 sampai 2012 cenderung meningkat. Di samping indikator API yang merupakan indikator dampak, maka jika dilihat dari indikator proses terjadi peningkatan kinerja program, yaitu proporsi kasus yang dikonfirmasi laboratorium pada tahun 2010 sebesar 81 % meningkat menjadi 93 % pada tahun 2012, dan pengobatan menggunakan Artemisinin based Combination Therapy (ACT) pada tahun 2010 sebesar 47 % meningkat menjadi 82 % pada tahun 2012 serta peningkatan kinerja surveilans berupa peningkatan kelengkapan laporan yaitu 67 % pada tahun 2010 menjadi 87 % pada tahun 2012. Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013 52
  • 53. NO INDIKATOR ACUAN DASAR CAPAIAN INDONESIA TARGET 2015 STA TUS2011 2012 6.6 Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria 66.a Angka kejadian malaria /1,000 pddk 4.68 (1990) 1.75 Kemenkes RI 1.69 Laporan Kemenkes RI per triwulan IV th 2012 <1 ● 6.7 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Ket : *Data merupakan data program berupa cakupan distribusi kelambu pada balita Program pendistribusian kelambu beriinsektisida (LLIN) mulai tahun 2004 3.3% t.d Pedesaan 4.5% Perkotaan 1.6% SDKI 2007 16.5% (Riskesdas 2010) 22.6%* (Data Kemenkes RI) 49.1% Hasil survey tahun 2012 di wilayah timur Indonesia dan Sumatera. 48.2% Hasil survey tahun 2012 di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Untuk Jawa Tengah belum dilakukan survey di tahun 2012 Mening kat● ● Sumber : Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Ket : ● On track ● Off track GOAL 6 PROGRAM MALARIA 53
  • 54. Sumber : Direktorat PPBB, Update 30 April 2013 54 Capaian Nasional 2010 : 88,57% 2011 : 86,98% 2012 : 86,73% 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 DKI Jabar Jateng DIYogyakarta Jatim NAD Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Lampung Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sultra Sulsel Maluku Bali NTB NTT Papua Bengkulu Malut Banten Babel Gorontalo Kepri PapuaBarat Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012
  • 55. 55
  • 56. 1. Flu Burung • FB pada manusia pertama dilaporkan pada Juni 2005 • Sejak Juni 2005 sampai Desember 2012, kasus FB pada manusia tersebar sporadis di 15 Provinsi, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan • Terdapat 16 kasus klaster keluarga. 2. Rabies Rabies tersebar di 24 provinsi. Sembilan (9) provinsi yang masih bebas yakni: Babel, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, DI Yogyakarta, NTB, Papua dan Papua Barat. 3. Leptospirosis Kasus Leptospirosis yang dilaporkan pada Manusia, terdapat di: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan 56
  • 57. 4. Antraks Kasus Antraks yang dilaporkan pada manusia,terdapat di: DKI Jakarta (Jakarta Selatan), Jawa Barat (Bogor, Depok), Sulawesi Selatan (Makassar, Maros, Gowa), NTT (Sikka, Ngada, Sabu, Ende), NTB (Sumbawa, Bima, Sumba Barat), Jawa Tengah (Boyolali, Sragen, Pati) 5. Pes Daerah fokus Pes terdapat di 3 Provinsi: 1. Jawa Tengah: Kecamatan Selo dan Cepogo (Kab. Boyolali) 2. DI Yogyakarta: Kecamatan Cangkringan (Kab. Sleman) 3. Jawa Timur: Kecamatan Nongkojajar, Tosari, Puspo, Pasrepan (Kab. Pasuruan) 57
  • 59. INDIKATOR CAPAIAN 2012 target (renstra kemenkes th 2010-2014) 2010 2011 2012 2013 2014 PERSENTASE KAB/ KOTA YANG MELAKUKAN MAPPING VEKTOR 51.61 30 40 50 60 70 Pencapaian 2012 51.61% 26.02 % 59 40.05 % Definisi kegiatan Mapping/pemetaan vektor:  Konfirmasi vektor  Hasil monitoring resistensi vektor  Pemetaan tempat perindukan  Perilaku vektor  Perilaku manusia Apabila kab/kota melakukan 1 dari 5 kegiatan maping, kab/kota tersebut dinilai sudah melakukan maping vektor. Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013
  • 60. UPAYA – UPAYA PENCAPAIAN INDIKATOR  Meningkatkan advokasi kepada pemangku kepentingan di kabupaten endemis filariasis untuk melaksanakan POMP Filarisis  Meningkatkan kesepakatan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menjamin ketersediaan biaya operasional POMP filariasis  Meningkatkan Pemberdayaan dan penggerakan masyarakat untuk minum obat filariasis  Meningkatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)  Menggalang kemitraan  meningkatkan sistem surveilans, melalui kegiatan mapping penderita kronis dan endemisitas filariasis  Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. INDIKATOR CAPAIA N 2010 CAPAIA N 2011 CAPAIA N 2012 TARGET Presentase Cakupan Pemberian Obat Massal Pencegahan Filaraisis Di Daerah Endemis Filariasis 39,4 37,84 56,53 2010 2011 2012 2013 2014 44 49 55 60 65 60 Sumber : Direktorat PPBB, Update 11 Maret 2013
  • 62. Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013 Capaian Nasional 2010 : 45,5 % 2011 : 63,6 % 2012 : 81,8 % 62 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2010 2011 2012 40% 60% 80% 45,5% 63,6% 81,8% Persentase Target Realisasi
  • 63. Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013 Capaian Nasional 2010 : 54,8 % 2011 : 84,8 %, 2012 : 90,9 % 63 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2010 2011 2012 50 % 70 % 80 % 54,8 % 84,8 % 90,9% Persentase Target Realisasi
  • 64. Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013 64 Capaian Nasional 2010 : 7,4 % 2011 : 10,1% 2012 : 17,1 % 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2010 2011 2012 10% 15% 20% 7,4% 10,1% 17,1% Persentase Target Realisasi
  • 65. Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013 65 Capaian Nasional 2010 : 7,4 % 2011 : 10,1% 2012 : 17,1 % 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 DKI DKIYogyakarta Sumbar Bali Jabar Gorontalo Kepri Banten Jateng Kaltim Bengkulu Jambi Riau Babel Sulut Jatim Sulsel Malut NTB Sulteng Sultra Kalsel Lampung Kalbar Sumsel Sumut NAD Kalteng Maluku NTT Papua PapuaBarat Sulbar Persentase
  • 66. Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013 66 0 10 20 30 40 50 60 2010 2011 2012 10% 15% 20% 24,5% 42,3% 51,5% Persentase Target Realisasi
  • 67. Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013 67 Capaian Nasional 2010 : 24,5 %. 2011 : 42,3 %, 2012 : 51,5 % 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 DKI DIYYogyakarta Sumbar Kalsel Sulteng Sultra Sulsel Bali Bengkulu Banten Kepri Jatim Sumut Babel Sulut Jabar Kalbar NAD Lampung Riau Kaltim Papua PapuaBarat Jateng NTB Gorontalo Sumsel Malut NTT Jambi Kalteng Maluku Sulbar Persentase
  • 68. Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013 68 0 5 10 15 20 25 2010 2011 2012 5% 10% 15% 13,5% 17,9% 23,9% Persentase Target Realisasi
  • 69. Sumber : Direktorat PPTM, Update 4 Maret 2013 69 Capaian Nasional 2010 : 13,5 %. 2011 : 17,9 %, 2012 : 23,9 % 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 DKIYogyakarta Kalsel Bali DKI Kepri Babel Kalbar Banten Jatim Sumut Riau Sulut Sultra Papua PapuaBarat Jabar NTB Sulteng Jateng Lampung Kaltim Sumsel Sumbar Sulsel NAD Jambi Kalteng Maluku NTT Bengkulu Malut Gorontalo Sulbar Persentase
  • 72. Target 7c: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak dan fasilitas sanitasi dasar layak hingga tahun 2015 INDIKATOR ACUAN DASAR 1993 CAPAIAN INDONESIA TARGET MDG’S 20152011 2012 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan thdp air minum layak (Kota & Desa) Kota 50,58% 40,52% 38.96% 75,29% Desa 31,61% 44,96% 44,28% 65,81% Total 37,73% 42,76% 41,66% 68,87% Proporsi rumah tangga dengan akss berkelanjutan thdp sanitasi layak (kota & Desa) Kota 53,64% 72,54 71,66% 76,82% Desa 11,110% 38,97% 41,25% 55,55% Total 24,81% 55,60% 56,24% 62,41% Sumber : Data Sementara Susenas 2012 Ket : ● On track ● Off track GOAL 7 PROGRAM AIR 72
  • 75. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2010 2011 2012 Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013 75 Capaian Nasional 2010 : 55,5% 2011 : 55,6 %, 2012 : 57,35 %
  • 76.  Kedua Indikator tersebut merupakan indikator yang masuk MDGs dan Renstra, tidak tercapai sampai tahun 2012. Pemerintah melalui Perpres No.5 tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010-2014, menetapkan fokus pembangunan antara lain perluasan penyediaan air minum untuk pencapaian keseluruhan sasaran MDGs 2015. Sasaran air minum layak MDGs di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 68,87 %, sementara itu yang baru tercapai tahun 2010 baru 53,26 % (berdasarkan data BPS yang diolah oleh Ditjen Cipta Karya dan Bappenas), sehingga diperlukan percepatan pencapaian target MDGs sebesar 15,61 % yang harus dicapai dalam 4 (empat) tahun. Sedangkan kemampuan peningkatan setiap tahun hanya menghasilkan tambahan akses maksimum 1,78%.  Dalam upaya pencapaian MDGs masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain ketersediaan air baku, kurangnya investasi bidang air minum, komitmen pemerintah yang rendah, dan kinerja penyelenggara air minum yang belum optimal, serta pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpadu. Selain itu perilaku pengguna air minum masih kurang memperhatikan efisiensi dan efektifitas pemanfaatannya.  Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk mempercepat pencapaian target MDGs tersebut yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut. Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013 76
  • 77. UPAYA PENCAPAIAN TARGET TERSEBUT  Peningkatan keterpaduan pelaksanaan antara pengembangan SPAM dan pembangunan prasarana penyediaan air baku;  Peningkatan alokasi anggaran untuk penyediaan sumber air baku mendukung pengembangan SPAM;  Peningkatan alokasi anggaran untuk penyediaan air minum berbasis masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan melalui kegiatan tugas perbantuan penyehatan lingkungan bagi kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah;  Memperkuat komitmen dan peningkatan pembiayaan APBN dan APBD serta pelaksanaan program/kegiatan pengembangan SPAM Perpipaan dan BJP Terlindungi;  Melakukan terobosan untuk mendorong APBD provinsi dan kabupaten/kota agar dapat membiayai pembangunan prasarana penyediaan air minum dan pengawasan kualitas air minum di kabupaten/kota, dengan regulasi Keputusan Menteri;  Melaksanakan advokasi dan pendampingan dalam proses pembangunan prasarana dan sarana pengolahan air limbah;  Melaksanakan kampanye publik, sosialisasi dan edukasi kepada institusi & masyarakat dalam program percepatan pembangunan sanitasi permukiman;  Meningkatkan komitmen Kemkes dan mendorong pemerintah Provinsi, kab/kota untuk melakukan pemicuan perubahan perilaku melalui pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat melalui akses pendanaan BOK dan satker PL hingga 20 000 desa pada tahun 2014;  Pengembangan dan Pembangunan TTG air minum pada DTPK 77Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
  • 79. Pada tahun 2010 untuk indikator persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat tidak tercapai, karena adanya Permenkes yang baru (Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Permenkes Nomor 736/Menkes/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum) sehingga sosialisasi belum merata, monitoring belum terbangun dan jejaring tidak aktif. Selain itu ketersediaan sumber daya untuk mendukung pengawasan kualitas air minum belum optimal. Untuk tahun 2011 dan 2012 capaian indikator ini tercapai. Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013 79
  • 80. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2010 2011 2012 Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013 80 Capaian Nasional 2010 : 2.510 Desa, 2011 : 6.235 Desa, 2012 : 11.165 Desa
  • 81.  Untuk jumlah desa melaksanakan STBM dari tahun 2010- 2012 sebanyak 11.165 desa  Desa STBM adalah desa yang sudah melaksanakan 5 (lima) pilar STBM secara permanen dan berkesinambungan.  Kriteria desa melaksanakan STBM :  Desa yang sudah dilakukan pemicuan minimal 1 (satu) dusun  Memiliki Natural Leader  Memiliki Rencana Kerja Masyarakat  Dari tahun 2010 – 2012 indikator ini telah memenuhi target seperti yang diharapkan Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013 81
  • 86. 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012 Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013 86 Capaian Nasional 2010 : 49,29% 2011 : 56,7 %, 2012 : 62,17 %
  • 87.  Pencapaian indikator ini dari tahun 2010 – 2012 telah memenuhi dari target yang ditetapkan. Untuk tahun genap kegiatan yang dilaksanakan adalah pendekatan Kabupaten Kota Sehat (KKS) melalui pembinaan Provinsi, sedangkan untuk tahun ganjil pendekatan KKS melalui penilaian verifikasi dan pemberian penghargaan (dilakukan oleh tim penilai pusat dan lintas sektor). Sesuai dengan Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri tahun 2005, verifikasi/penilaian dan penghargaan KKS dilaksanakan setiap 2 tahun sekali (tahun ganjil). Namun demikian setiap tahun genap dilakukan pembinaan KKS baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Target nasional capaian Penyelenggaraan KKS adalah :  Tahun 2010 adalah 50% kab/kota diseluruh Indonesia ,  Tahun 2011, 55%,  Tahun 2012, 60%  Tahun 2013, 65%.  Artinya diharapkan ada penambahan 5% (atau 5-6 kab/kota) setiap tahunnya yang menyelenggarakan KKS. Pada tahun 2009, capaian KKS adalah 237 (47,7%) kab/kota dari 497 seluruh kab/kota. Pada tahun 2010, capaian penyelenggaraan KKS masih tetap di 47,7%, namun kegiatan pembinaan dari pusat dan propinsi terus diberikan. Capaian KKS tahun 2011 adalah 309 (62,17%) kab/kota dari 497 seluruh kab/kota. Peningkatan tahun 2011 dikarenakan adanya pemberian penghargaan KKS, dimana daerah antusias untuk mengikutinya dan ada 72 kab/kota yang ikut dalam proses verifikasi KKS pada bulan Juni-Juli 2011. 87Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
  • 88.  Sampai tahun 2012, capaian masih 24 Propinsi, ada beberapa hal yang mendasari hal tersebut :  Komitmen dari Kepala Daerah terkait faktor geografi/tingkat kesulitan daerah sehingga masih ada 9 Propinsi belum diintervensi  Sosial budaya yang belum menimbulkan komitmen, namun pada tahun 2014 akan ada pembinaan dari Pusat khususnya untuk Indonesia Timur  Indikator KKS untuk seluruh Indonesia tidak bisa disamakan oleh karena itu perlu adanya sosialisasi terutama terkait indikator KKS  Dukungan komitmen politik dari pemangku kebijakan di kab/kota masih rendah karena kurangnya advokasi  Dukungan teknis dan sumberdaya dalam peningkatan pembinaan KKS belum optimal 88 Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
  • 89. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2010 2011 2012 89 Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013 Capaian Nasional 2010 : 58,77 % 2011 : 64,26 % 2012 : 70,12%
  • 90. Capaian hingga tahun 2012 (70,12%) telah melebihi dari target yang ditetapkan (65%). Namun begitu, tetap diupayakan fasilitasi penyediaan dekonsentrasi sebagai percepatan capaian Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan bagi kabupaten/kota, sinkronisasi dalam pelaksanaan rencana kerja pusat dan daerah dalam percepatan capaian Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan, penyediaan sarana pengawasan deteksi cepat cemaran makanan dan minuman di 33 propinsi pada sasaran 60 kab/kota, peningkatan orientasi teknis kualitas pengawasan TPM dan Peningkatan kewaspadaan dini KLB keracunan pangan terhadap 120 petugas kab/kota dan 33 petugas propinsi serta dukungan sarana media advokasi dalam peningkatan higiene sanitasi pengelolaan pangan rumah tangga dan sekolah di 45 kab/kota 90 HIGIENE SANITASI PANGAN Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
  • 91. 91 Sumber : Direktorat PL, Update 15 Februari 2013
  • 92. 92  Pada tahun 2010, capaian melampaui target yang telah ditentukan, yaitu 25% dari 20% target yang ditentukan. Demikian pula pada tahun 2011, capaian sebanyak 35% sedangkan target adalah 30%. Pada tahun 2012, capaian belum memenuhi target, yaitu hanya 42,17% dari target 45% yang telah ditentukan.  Beberapa hal yang menjadi pendorong kegiatan di Kab/Kota dalam hal pengelolaan limbah medis fasyankes adalah :  Komitmen dari Kab/Kota dan fasyankes untuk melakukan pengelolaan limbah medis yang benar dan aman  Dukungan sarana dan prasarana, serta aspek non material (yaitu : koordinasi yang baik antar sektor dan fasyankes) yang mempermudah KabKota untuk melakukan pembinaan  Adapun kendala yang dialami adalah :  Pengelolaan limbah medis fasyankes belum menjadi kegiatan utama di beberapa Kab/Kota maupun provinsi  Keterbatasan anggaran daerah untuk melaksanakan kegiatan ini  Pelaporan pengelolaan limbah medis fasyankes secara berjenjang belum dilakukan semua kab/kota
  • 93. 93 Capaian Nasional 2010 : 73,4 % 2011 : 65,94 % 2012 : 68,69% (Target 75%)
  • 94. 94 Capaian Nasional 2010 : 75,5 % 2011 : 74,43 % 2012 : 74,29 % (target 81%)
  • 95. 95 Capaian Nasional 2010 : 25 % 2011 : 44,74 % 2012 : 67,81 % (Target 60%)
  • 96. 96  Dari 3 indikator PPTTU tercapai satu indikator yaitu Persentase Cakupan Daerah Potensial Yang Melaksanakan Sosialisasi Strategi Adaptasi DKAPI.  Indikator rumah sehat perlu dikaji target yang ditetapkan, sehubungan dengan prasyarat minimal rumah sehat tergantung dari indikator Air Minum dan Jamban yang masih dibawah target rumah sehat.  Indikator alternatif program penyehatan permukiman adalah jumlah daerah yang melaksanakan pembinaan rumah yg belum/tidak memenuhi syarat  Perlu kegiatan akselerasi pembinaan rumah sehat agar cakupan rumah sehat bisa lebih meningkat.  Perlu akselerasi pembinaan TTU untuk meningkatkan Indikator TTU yang memenuhi kesehatan  Data jumlah TTU melelui SP2TP belum lengkap, sehingga perlu peningkatan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan pembinaan TTU CAPAIAN INDIKATOR PPTTU