Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang kriminalisasi dan berbagai teori yang relevan dengan kriminalisasi seperti teori hukuman, faktor-faktor yang mempengaruhi proses kriminalisasi, dan implikasi dari kriminalisasi. 2. Beberapa teori hukuman yang dibahas antara lain teori retributif, teori ekspresif, teori paternalistik, dan teori keuntungan serta beban. 3

1. DARI HUKUMAN MENJADI
KRIMINALISASI
“FROM PUNISHMENT TO
CRIMINALIZATION”
Oleh :
Brigita P. Manohara

2.  Terdapat kendalayang tidak sepele serta batasan yang
salah di dalam bagian umum dari hukum pidana.
Tetapi bagian yang umum itu bukan hanya pada
hukum positif dimana kita mungkin bisa mulai
membatasi isi pelanggaran yang terjadi Pembenaran
normatif dari hukuman juga menghasilkan sebuah
sumber batasan yang penting
 Sebuah teori kriminalisasi harus mengidentifikasi
alasan khusus untuk membatasi hukum pidana
khusus

3.  Teori kriminaslisai mesti mengidentifikasi alasan
khusus untuk dalam membatasi hukum pidana,
dengan kata lain, apa yang spesial atau khusus dan
yang sulit mengenai kewajiban pidana?
 Mengapa mesti ada pengecualian/ pengharaman
terhadap “non trivial harm or evil” ?
 Mengapa mesti ada sanksi pidana yang tidak bisa
diberikan kepada pelaku pidana yang absen/ tidak ada
kesalahan?
 mengapa masyarakat memiliki sejumlah alasan
tertentu untuk menjadi prihatin ketika otoritas
negara dilaksanakan melalui hukum pidana?

4.  Hukuman tidak boleh dipaksakan oleh negara kecuali
individu tersebut diyakini telah melakukan kejahatan
 Sebuah teori kriminalisasi menyediakan batasan yang
lengkap kapan negara diijinkan menggunakan hukum
 Tindak pidana adalah sesuatu yang dilarang atau
tidak diijinkan tetapi hampir tidak pernah bisa
sepenuhnya dicegah

5.  Ketika hukum pidana berlaku, maka hampir tidak
terelakkan bahwa pada mereka beberapa hukuman bisa
dipaksakan
 Tindak pidana adalah sesuatu yang dilarang atau tidak
diijinkan tetapi hampir tidak pernah bisa sepenuhnya
dicegah.
 Bentuk sanksi lain : Sanksi ini meliputi penyitaan aset,
pengusiran, hukuman perusakan (punitive damages),
deportasi, denaturalisasi, pencabutan hak, perilaku
antisosial pemerintah, kurungan bagi anak pelaku pidana,
penahanan pra peradilan, ritual membuat malu (shaming
rituals), perintah penghunaan sipil, perintah
perlundungan, dan sejenisnya.

6.  subjek pelanggar menjadi state punishment lebih
mudah dijelaskan daripada diterapkan.
 Beberapa tipe respon negara menyimpang jauh dari
hukuman pada kasus lainnya : the greater deviation,
the fewer protection that are needed (semakin besar
deviasinya, maka perlindungan yang dibutuhkan
semakin sedikit).
 Pertanyaan utama yang mesti dijawab oleh teori
kriminalisasi adalah : untuk tindakan apa seseorang
bisa dijadikan subjek hukuman oleh negara (for what
conduct may the state subject persons to punishment ?)

7.  dua batasan dalam proses kriminalisasi, yaitu : penal
liability tidak bisa dibenarkan kecuali dikenakan pada
pelanggaran yang dirancang untuk melarang non trivial
(hal buruk yang tidak sepele); dan tidak boleh ditimpakan
kecuali pada tindakan terdakwa sepenuhnya salah
 Terkait paksaan/ pembatasan/ ketidakleluasaan internal pada
teori pemidanaan/ penghukuman, penulis mengidentifikasi
faktor tersebut, yakni :
1. ada perbedaan pendapat dari para ahli aliran konsekuensialis
dan non konsekuensialis, ada upaya membenarkan hukuman
dan menolak adanya pembatasan
2. Adanya kesulitan membangun argumen persuasif terhadap
paksaan/pembatasan
3. Tidak ada prinsip yang dapat difungsikan sebagai satu
generalisasi yang akurat mengenai hukum positif ketika ada
banyak pengecualian

8.  hukuman semestinya ditimbulkan akibat pelanggaran
hukum yang sesuai dengan batasan, yang kemudian
diikuti oleh saksi punitif dan kemungkinan tidak
dapat dibenarkan dari ketiadaan sangkaan terhadap
perilaku yang dijatuhkan/dikenakan.
 sanksi punitif tidak dibenaran ketika kita memiliki
alasan prinsip dalam menyimpulkan sebagian
tindakan yang mana mereka dikenakan/ ditentukan
sebagai kriminalisasi, subjek hukuman, pada bagian
pertama

9.  teori benefits-and burdens (manfaat dan beban) dapat
menunjukkan mengapa seseorang layak mendapatkan
sanksi pidana akibat melakukan pelanggaran dengan
tidak ada keuntungan materi yang jelas
 Menurut penulis, teori ini berimplikasi pada hukum
pidana substantif
 implikasi yang mungkin terjadi? Kembali pada
relatifitas jenis pelanggaran baru yang mengisi
hukum pidana : tumpang tindih kejahatan,
pelanggaran pendukung, kejahatan pencegahan resiko

10. EXPRESSIVE THEORY OF
PUNISHMENT
(TEORI EKSPRESIF DARI HUKUMAN)
 populer di kalangan filsuf jika dibandingkan dengan
teori benefits-and burdens (manfaat dan beban)
 Joel Feinberg merupakan salah satu ahli yang
pengaruhnya besar dalam teori ini.
 Feinberg : “hukuman merupakan perangkat
konvensional untuk mengekspresikan sikap
kebencian dan kemarahan, dan penilaian
ketidaksetujuan serta penolakan baik terhadap
otoritas penghukuman dirinya sendriri atau terhadap
“in whose name” (orang lain) dimana hukuman itu
ditimpakan”

11. TEORI PATERNALISTIK
 Herbert Morris : pendidikan merupakan salah
satu tujuan utama dari sanksi hukuman
 Jean Hampton : memaparkan pendidikan moral
sebagai tujuan dalam membenarkan hukuman
 isi dari hukum pidana mesti memenuhi kriteria
yang baku sebelum hukuman itu memiliki
tujuan untuk mendidik

12. LEGALISTIK RETRIBUTIVISM
(TEORI RETRIBUTIF
LEGALISTIK)
 Teori menonjol yang dikemukakan oleh JD Mabbot
 berpendapat bahwa hukuman penjahat dibenarkan
karena mereka telah melanggar hukum
 secara eksplisit menunjukkan bahwa kebaikan dan
keburukan di sisi pemerintah ataupun hukum
dimana hampir seluruhnya tidak relevan dalam
pembenaran hukuman
 bahwa teori retributif legalistik memungkinkan
hukuman apapun yang diharamkan hukum pidana

13.  Paul Robinson, dan John Darley
masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada hukum
terutama hukum pidana jika dalam proses
kriminalisasi, ada hal yang dirasa tidak adil
 Pendapat keduanya dituliskan dalam buku yang
berjudul “doctrine of criminalization: what conduct
should be criminal?”( doktrin dari kriminalisasi :
perilaku apa yang harus dipidana?)
 memulai dengan pendapat msayarakt yang tidak
menyetujui “kejahatan tanpa korban” seperti
prostitusi, perjudian atau distribusi obat-obat
tertentu.

14. untuk memerangi masalah over kriminalisasi dengan
mengembangkan seperangkat prinsip yang meliputi :
 Mengidentifikasi
 Membela
 Menjelaskan, dan
 Menerapkan setiap kendala/ paksaan/ batasan

15. KRIMINALISASI
 Soerjono Soekanto: kriminalisasi merupakan
tindakan atau penetapan penguasa mengenai
perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh
masyarakat atau golongan-golongan masyarakat
dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana
menjadi perbuatan pidana
 Kriminalisasi merupakan masalah yang
kompleks dan terpisah-pisah
 begitu banyak faktor yang terkait dan perlu
dipertimbangkan dalam proses kriminalisasi

16. Kompleksitas itu :
 berkaitan dengan jenis perbuatan yang dapat
dikriminalisasi
 Tampak dalam beragamnya pilihan instrumen
pengaturan kehidupan masyarakat
 Kompleksitas kriminalisasi berkaitan juga dengan
perubahan sosial dalam masyarakat yang berlangsung
secara cepat

17. Tiga asas kriminalisasi :
 asas legalitas
 asas subsidiaritas
 asas persamaan/kesamaan

18.  Bassiouni menjelaskan keputusan untuk melakukan
kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada
faktor-faktor kebijakan, yaitu :
1. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam
hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam
hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari,
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu
dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam
pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia,
4. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang
berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-
pengaruhnya yang sekunder

19.  Moeljatno merumuskan tiga kriteria kriminalisasi
dalam proses pembaruan hukum pidana:
1. penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan
terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan
perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu
adalah jalan yang utama untuk mencegah
dilanggarnya larangan-larangan tersebut.
3. Apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara
yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-
benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata
ada yang melanggar larangan

20.  Peter W. Low, efek-efek yang mungkin timbul dari
pelaksanaan kriminalisasi :
1. manfaat kriminalisasi terhadap masyarakat
2. mengukur biaya kriminalisasi yang meliputi aspek
pencegahan perilaku yang bernilai sosial, pengeluaran
untuk penegakan, efek pada individu, efek pada
privasi, efek kriminogenik, dan tarif kejahatan
3. efek kriminogenik yang timbul akibat kriminalisasi

21. IMPLEMENTASI DI INDONESIA
 lahirnya UU penyalahgunaan narkotika ( UU
No. 9 / 1976), dimana berdasarkan UU ini
penyalahgunaan narkotika merupakan
perbuatan yang dapat dipidana
 Lahirnya UU mengenai ITE