Pelaksanaan Kode Etik di Dinas Komunikasi dan
         Informasi Provinsi Lampung
         (Mata kuliah etika administrasi...
PENDAHULUAN

   1. Latar Belakang

Kode etik adalah suatu alat untuk menunjang pencapaian tujuan suatu organisasi atau
sub...
David K.Hart)


Sebagai aparat negara, para pejabat wajib menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-
peraturan yang tela...
2. Tujuan
Makalah ini bertujuan untuk :
   1. Mengetahui apakah Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
       mem...
Bidang (4 Kabid), Sekretaris Dinas, 3 Kepala Sub Bagian, 10 Kepala Seksi dan
   61 orang staf.


3. Apa relevansi kode eti...
disebutkan yang ketiga dan keempat tadi itu sanksinya dalam bentuk teguran
       secara lisan oleh atasan langsung, sekal...
Dalam Dinas Kominfo hanya dijelaskan bahwa kode etik yang dimiliki oleh dinas
tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan d...
Sebagai pegawai negri, ungkapan-ungkapan yang mengandung nilai-nilai etis tetapi
merasa abstrak terdapat dalam sumpah jaba...
kejujuran dapat dinilai dari keadaan berikut:
   -   melaksanakan tugas secara ikhlas
   -   tidak menyalahgunakan wewenan...
dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai Dinas Kominfo. Namun,
karena kode etik dirumuskan untuk penyempurnaan ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pelaksanaan Kode Etik Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Lampung

2,802 views
2,730 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,802
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelaksanaan Kode Etik Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Lampung

  1. 1. Pelaksanaan Kode Etik di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung (Mata kuliah etika administrasi publik) Oleh Hafidzin Sholeh 0616041039 Barita P. M. Siahaan 0616041024 Erlangga 0616041030 Fatima Agustriana 0616041035 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG LAMPUNG 2008
  2. 2. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kode etik adalah suatu alat untuk menunjang pencapaian tujuan suatu organisasi atau suborganisasi atau bahkan kelompok-kelompok yang belum terikat dalam suatu organisasi. Sesuatu alat itu tentunya bisa saja diadakan kalau ia sudah dirasakan perlunya. Pada dasarnya kode etik adalah suatu hukum etik. Huku etik itu biasanya dibuat oleh suatu organisasi suatu kelompok, sebagai suatu patokan tentang sikap mental yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya dalam menjalankan tugasnya. (Sujatmo, hlm.32-40). Dalam kode etik terdapat adanya rasa kemanusiaan, harga diri, martabat, dan nilai-nilai filosofis. Kode etik juga merupakan hasil kesepakatan atau konvensi suatu kelompok sosial. Kode etik adalah persetujuan bersama, yang timbul dari diri para anggota itu sendiri (self regulation) untuk lebih mengarahkan perkembangan mereka sesuai dengan nilai-niali ideal yang diharapkan. Pelaksanaan kode etik ini tidak sebatas pada konsekuensi profesi, karena sesungguhnya setiap jenis pekerjaan dan setiap jenjang keputusan mengandung konsekuensi moral. Dalam pelaksanaannya, kode etik menerapkan sistem sanksi dan pengawasan yang terus menerus. Di samping berfungsi sebagai patokan-patokan sikap mental yang ideal bagi segenap unsur orgnasisasi, kode etik juga dapat mendorong keberhasilan organisasi itu sendiri. Organisasi akan berhasil jika para pegawai memiliki inisiatif-inisiatif yang baik teliti, jjur, dan memiliki loyalitas yang tinggi. Kualitas-kualitas seperti inilah yang hendak dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan kode etik. Manfaat lain yang akan didapat dari perumusan kode etik ialah bahwa para aparat akan memiliki kesadaran moral atas kedudukan yang diperolehnya dari negara atas nama rakyat. Pejabat yang menaati norma-norma dalam kode etik akan menempatkan kewajibannya sebagai aparat pemerintah (incombency obligation) di atas kepentingan-kepentingannya akan karier dan kedudukan. Oleh karena itu, kode etik mengandaikan bahwa para pejabat publik dapat berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana dari nilai-nilai tersebut dalam tindakan-tindakan yang nyata. (H. George Frederickson &
  3. 3. David K.Hart) Sebagai aparat negara, para pejabat wajib menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan- peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Sebagai pelaksana kepentingan umum, para pejabat wajib mengutamakan aspirasi masyarakat dan pek terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan kata lain, para pejabat harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual merujuk pada penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Namun, kebanyakan sekarang, kondisi yang tergambarkan adalah sebuah institusi publik yang cenderung mengarah kepada kebutuhan dari para birokrat itu sendiri. Kode etik seolah tidak hidup, tidak tahu permsalahan ada pada kode etiknya yang bermasalah karena cenderung tidak adaptif terhadap kebutuhan lingkungan atau pelaksaannya yang kurang maksimal. Permaslahan klasik seperti penyalahgunaan wewenang seolah telah menjadi budaya dalam tubuh instansi kita yang layaknya beregerak dalam sektor pelayanan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, bahwa pelayanan publik yang dilakukan oeh pemerintah adalah hal yang sewajibnya dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat. Maka alangkah baiknya jika kita menyoroti peraturan apa yang dipedomankan dalam tubuh organisasi yang bersangkutan, sebab dari sanalah sebuah kondisi kerja mulai dibentuk. Melalui makalah ini, akan digambarkan suatu kondisi kode etik di sebuah organisasi layanan publik dari sektor pemerintah, khusunya di dinas komunikasi dan informasi Provinsi Lampung. Dari gambaran tersebut, akan diketahui bagaimana kode etik di dalam organisasi tersebut mengilhami tiap karyawannya dalam menjalankan tugas- tugasnya sebagai pelaku layanan publik dan demi terwujudnya tujuan yang hendak dicapai dari dinas tersebut.
  4. 4. 2. Tujuan Makalah ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui apakah Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung memiliki kode etik atau tidak. 2. Melihat bagaimana Penerapan kode etik dalam dunia kerja sehari-hari di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. 3. Mengetahui bagaimana relevansi kode etik Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung dalam rangka pengembangan profesionalisme kerja. 4. Mengetahui aturan-aturan mengenai etika yang biasanya dilanggar oleh para pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung serta mengetahui sangsi bagi pelanggarnya. 5. Mengetahui hal-hal yang perlu dikembangkan mengenai etika di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. HASIL WAWANCARA 1. Apakah instansi bapak ini memiliki kode etik? Bila ya, dalam bentuk apa? Jawab: Ya. Kode etik yang dimaksudkan disini adalah landasan atau pedoman, acuan serta memberikan arah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung. Dinas Kominfo ini sendiri sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Provinsi Lampung punya kode etik yang diruangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Lampung, yang selanjutnya di jabarkan di dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Provinsi Lampung. 2. Bagaimana penerapan kode etik dalam melaksanakan Tuagas dan fungsi di Dinas Kominfo Provinsi Lampung ini? Jawab: Begini...penerapan kode etik dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Dinas ini dijabarkan dalam bentuk uraian tugas dan fungsi masing-masing yaitu Kepala
  5. 5. Bidang (4 Kabid), Sekretaris Dinas, 3 Kepala Sub Bagian, 10 Kepala Seksi dan 61 orang staf. 3. Apa relevansi kode etik yang digunakan dalam rangka pengembangan profesionalisme kerja? Jawab: Relevansi kode etiknya dalam rangka pengembangan profesionalisme kerja merupakan pedoman...tuntunan serta arahan dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam Kinerja pejabat dan staf Dinas Kominfo. Tuntunan dan arahan itu meliputi aspek : disiplin, loyalitas, dedikasi, keterampilan atau kemampuandan motivasi atau semangat kerja. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang sudah disebutkan tadi itu, mencerminkan prestasi yang baik juga, yang kesemuanya mencerminkan profesionalitas seorang pegawai. 4. Dalam hal apa saja aturan mengenai etika dilanggar oleh pegawai pada instansi saudara dan sangsi apa yang diberikan terhadap pegawai yang melanggar? Jawab: Nah,,aturan yang biasanya dilanggar oleh pegawai itu seputar masalah: disiplin masuk dan pulang kerja yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, yang kedua tidak masuk keja tanpa keterangan,,,,ketiga tentang pengajuan cuti yang tidak menunggu surat persetujuan dari atasan, keempat mengenai selesai meaksanakan tugas tapi mereka tidak memberikan atau membuat laporan lagi. Sanksi yang diberikan terhada pelanggaran seperti yang pertama dan kedua diatas dalam bentuk teguran secara lisan maupun tertulis. Kalau teguran lisan sampai tiga kali tidak di indahkan, ditingkatkan lagi tegurannya dalam bentuk tertulis sebanyak tiga kali lagi. Nah,,kalo teguran tertulis masih juga dihiraukan maka mereka diberikan sanksi dalam bentuk skorsing berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Sedangkan Sanksi yang di berikan terhadap pelanggaran sebagaimana
  6. 6. disebutkan yang ketiga dan keempat tadi itu sanksinya dalam bentuk teguran secara lisan oleh atasan langsung, sekaligus diberikan pengarahan. 5. Hal apa saja yang perlu di kembangkan yang berkaitan dengan etika di Instansi ini? Jawab: Yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan tugas di Dinas Kominfo ini meliputi: • Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang terkait dengan tugas teknis di lapangan, khususnya tugas photography, shooting, sistem pelaporan. • Pembinaan dan peningkatan disiplin kerja, yang dilakukan dalam bentuk pertemuan koordinasi internal dengan seluruh pejabat dan staf di lingkungn Kominfo. Serta kegiatan-kegiatan yang bersifat informal untuk meningkatkan dengan semua staf. ANALISIS Dari hasil wawancara yang kami dapatkan, dapat disimpulkan bahwa kode etik yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung sama seperti lembaga-lembaga pemerintah yang lain. Kode etik yang ada dalam lembaga pemerintah diruangkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang selanjutnya dijabarkan oleh Peraturan Gubernur. Namun, yang terjadi dalam Dinas Kominfo tersebut, informan yang kami temui ternyata kurang mengetahui dan bahkan kurang memahami kode etik yang jelas. Oleh karena itu, kami mengambil kesimpulan bahwa informan yang kami temui itu pun sebenarnya kurang mengerti mengenai kode etik pada Dinas Kominfo dengan begitu kode etik yang seharusnya dianggap sebagai suatu alat untuk menunjang pencapaian tujuan suatu organisasi hanya berfungsi sebagai formalitas belaka. Perumusan kode etik tidak dapat dijadikan sebagai pedoman bertindak bagi segenap aparat publik. Hanya sebagian aparat saja yang dapat memahami kode etik dalam lingkup kerja dinas tersebut.
  7. 7. Dalam Dinas Kominfo hanya dijelaskan bahwa kode etik yang dimiliki oleh dinas tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentuikan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya di jabarkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas pada Pemerintahan Provinsi Lampung. Penerapan kode etik dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Dinas Kominfo Pemprov Lampung dijabarkan dalam bentuk tugas dan fungsi masing-masing bidang yang terdapat dalam stuktur organisasinya. Struktur organisasi di Dinas Kominfo terdiri atas empat kepala bidang, tiga kepala sub bagian, sepuluh kepala seksi dan enam puluh satu orang staf. Sedangkan relevansi kode etik yang digunakan dalam rangka pengembangan profesional kerja yang tercermin dalam kinerja pejabat dan staf Dinas Kominfo meliputi aspek kedisplinan, loyalitas, dedikasi, keterampilan atau kemampuan dan motivasi serta semangat kerja. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan dengan baik sebagaimana disebut diatas, mencerminkan prestasi dengan baik pula, yang kesemuanya mencerminkan profesionalitas seorang pegawai. Adapun hal-hal yang dilanggar oleh pegawai pada instansi ini mengenai masalah: 1. disiplin jam kerja (jam masuk, istirahat dan selesai kerja) 2. tidak masuk kerja tanpa alasan 3. permintaan cuti tidak menunggu surat persetujuan dari atasan 4. tidak adanya laporan terhadap hasil kerja Seharusnya seorang pejabat harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Kewaspadaan profesional berarti bahwa dia harus menaati kaidah kaidah teknis dan peraturan-peraturan sehubungan dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Sedangakan kewaspadaan spiritual merujuk pada penerapan nilai- nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhanadan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Dengan adanya dua kewaspadaan ini, pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dalam Dinas Kominfo dapat diminimalisir (Wahyudi K, 1992).
  8. 8. Sebagai pegawai negri, ungkapan-ungkapan yang mengandung nilai-nilai etis tetapi merasa abstrak terdapat dalam sumpah jabatan pegawai negri yang harus diucapkan pada saat mereka dilantik. Sumpah jabatan itu mudah untuk diucapkan, namun dalam perenungan, penghayatan serta pengalaman dari apa yang mereka ucapkan itu yang jauh lebih penting. Masalahnya adalah bahwa masing-masing orang sering tidak menggunakan persepsi yang sama dalam menafsirkan buti-butir sumpah jabatan tersebut, apalagi sejak semula sumpah jabatan itu memang hanya dimaksudkan sebagai gagasan dasar saja. Oleh sebab itu untuk menerapkan kaidah-kaidah etis tersebut para pegawai perlu merujuk pada peraturan-peraturan kepegawaian yang lebih operasionall mengenai peraturan disiplin Pegawai Negri Sipil. Dalam Wahyudi Kumorotomo yang merupakan inti dari penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negri Sipil terdapat delapan unsur penilaian, yaitu: 1. kesetiaan yang dimaksud dengan kesetiaan disini merupakan ketaatan, pengebdian, dan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara serta pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan pengabdian merupakan penyumbangan pemikiran dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan golongan dan pribadi. 2. prestasi kerja prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Fakator-faktor yang mempengeruhi prestasi kerja adalah kecakapan, ketrampilan, pengalaman, kesungguhan dan kesehatan. 3. tanggung jawab tanggung jawab berarti kesanggupan seorang pegawi dalam menyelesaikan pkerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya, tepat pada waktunya dan berani memikul resiko atas keputusan yang dibuatnya. 4. ketaatan ketaatan berarti kesanggupan seseorang pegawai dalam mnenaati segala peraturan perundang undangan, peraturan kedinasan yang berlaku, peraturan kedinasan dari atasan yang berwenang serta sanggup tidak melanggar larangan yang ditentukan. 5. kejujuran
  9. 9. kejujuran dapat dinilai dari keadaan berikut: - melaksanakan tugas secara ikhlas - tidak menyalahgunakan wewenang - hasil kerjanya dilap[oarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 6. kerjasama nilai kerjasama dapat diketahui bila seorang pegawai: - mengetahui bidang tugas orang lain yang berhubungan dengan tugas mereka. - Mampu menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain yang diyakini benar 7. prakarsa prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah serta melaksanakannya sesuai dengan tindakan yan g diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. 8. kepemimpinan kapemimpinan merujuk kepada kemampuan manajerial dari para pegawai yang memiliki bawahan dan atau memangku jabatan. Dari banyak uraian tentang nilai-nilai etika yang ditunjukan untuk jajaran pegawai negri, sangat terasa bahwa ungkapan-ungkapan yang digunakan begitu formal dan kaku. Uraian-uraian tersebut sebagian besar berisi daftar keseharusan dan larangan tanpa ungkapan mengenai dasr-dasar mengapa hal tersebut dilarang tanpa menyentuh hati nurani. Tetapi, bagi para pegwai atau pejabat yan gmemiliki pemikiran kritis, hal seperti itu agakmua kurang menyentuh dan kurang mengajak untuk merenungi tindakan dan prilakumereka. Setiap pengaruh yan gmengarah kepada hal-hal yang negatif hendaknya ditolak sendiri mungkin sebelum terlampau jauh dalam melangkah hingga sulit untuk kembali. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan pembinaan dan peningkatan disiplin kerja yang dilakukan dalam bentuk pertmuan koordinasi internal dengan sekuruh pejabat dan staf di lingkungan dinas kominfo seperti yang telah disebutkan dalam wawancara di Dinas Kominfo. Mengenai pelaksanaan kode etik dalam perilaku nyata, tergantung kepada niat baik
  10. 10. dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai Dinas Kominfo. Namun, karena kode etik dirumuskan untuk penyempurnaan pekerjaan, menjaga hal-hal yang buruk, dan untuk kepentingan bersama, maka setiap pegawai dan pejabat diharapkan untuk menaati dengan kesadaran yang tulus. Apabila ada seorang karyawan yang menyimpang dari kebaikan itu semata-mata karena dia tidak tahu cara-cara bertindak yang menuju ke arah kebaikan. Hal utama yang diperlukan adalah peringatan serta sentuhan nurani secara terus menerus untuk mempengaruhi seorang pegawai dalam menggugah kesadaran moral dalam kehidupan serta mempengaruhi instansiyang bersangkutan.

×