Ekopub Ketenagakerjaan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ekopub Ketenagakerjaan

on

  • 10,425 views

if u need more information, just send me a post.. tx..

if u need more information, just send me a post.. tx..

Statistics

Views

Total Views
10,425
Views on SlideShare
10,425
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
146
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ekopub Ketenagakerjaan Ekopub Ketenagakerjaan Document Transcript

  • KETENAGAKERJAAN (Studi Terhadap Analisis Kasus Ribuan Kasus TKI di Malaysia Belum Terselesaikan) {Tugas Kelompok Ekonomi Publik} Oleh : Anugrah Putra Sanjaya 0616041021 Indah Sri Wahyuni 0616041008 Resa Margareta 0616041048 Barita P.M Siahaan 0616041024 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
  • 2008 Pengantar Saat ini Indonesia telah menjadi bagian dari negara-negara pengirim buruh migran dalam jumlah yang cukup besar. Mereka memenuhi lapangan pekerjaan baik di negara-negara Timur Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika, maupun Eropa. Depnaker memproyeksikan peningkatan pengiriman buruh migran ke luar negeri pada Pelita VI (1993/4-1998/9) hingga 1,25 juta. Dalam era globalisasi proyeksi ini dimungkinkan terjadi bahkan besar kemungkinan jauh terlampaui. Migrasi buruh menjadi sebuah keniscayaan yang tak mungkin dibendung; yang menjadi persoalan adalah --seperti juga nasib buruh migran dari negara-negara lainnya-- kondisi buruh migran Indonesia banyak diwarnai dengan berbagai peristiwa kelabu, dan posisi mereka begitu rentan terhadap proses eksploitasi. Kasus kekerasan terhadap buruh migran Indonesia (terutama TKW) hampir terjadi setiap waktu. Sebenarnya permasalahan ketenagakerjaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perekonomian suatu nigara. Percaya atau tidak, pada mulanya muncul akibat dari pengangguran yang luas terutama di Indonesia. Pengganguran ini memberikan efek yang besar bagi menurunya pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Banyaknya pengangguran akibat dari minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia merupakan permaslahan yang sangat kompleks dan perlu dipikirkan jalan keluarnya oleh pemerintah. Masalah pengangguran merupakan masalah yang dapat menggangu laju pertumbuhan ekonomi negara terhambat. Secara kasat mata, sebenarnya masih ada aspek positif yang dapat dijadikan sebagai modal sosial untuk perumusan kebijakan ketenagakerjaan di masa mendatang. Aspek itu adalah perhatian positif terhadap hak-hak dasar pekerjaKami yakin jika permasalahan tersebut dapat dikelola secara optimal oleh pemerintah, bukan tidak mungkin suatu saat nanti permasalahan tersebut dapat berubah menjadi aset yang paling utama dalam peningkatan perekonomian negara ini.
  • PEMBAHASAN A. Istilah-istilah di Ketenagakerjaan Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja merupakan nilai tambah Produk Domestik Bruto (PDB) dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santuan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. B. Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan adalah merupakan bagian penting bagi suatu perusahaan karena menyangkut eksistensi suatu perusahaan dalam dunia industri. Lingkup ketenagakerjaan meliputi fungsi pekerja dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan
  • perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluargannya. Di sisi lain pengusaha memiliki fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis dan berkeadilan. Memperhatikan fungsi para pihak maka hubungan yang tercipta antara pekerja dan pengusaha atau yang biasa disebut dengan hubungan industrial, harus dijalankan secara selaras dan seimbang guna mencapai tujuan perusahaan. Dalam perjalanannya permasalahan utama yang muncul dalam hubungan industrial ini, adalah menyangkut perselisihan mengenai hak-hak dan kepentingan dari pekerja dalam suatu perusahaan, polemik mengenai pilihan hukum dalam penyelesaian juga sering muncul. Kontroversi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dikarenakan sering berubahnya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, ketidaksesuaian pemahaman antara pengusaha dengan pekerja, dll. Ketidaksesuaian paham antara pekerja dan pengusaha, dikarenakan pengusaha memandang bagaimana mengeluarkan output biaya produksi dan konsumsi seminimal mungkin untuk mendapatkan income yang maksimal, sedangkan disisi lain para pekerja menginginkan terjaminnya hak-hak dan kepentingan mereka selaku pekerja yang telah memberikan sumbangsih kepada perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Akibat yang timbul dari perselisihan ini adalah aksi mogok yang dilakukan oleh pekerja, pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi pekerja yang telah memenuhi masa kerja tertentu. ikuti perkembangan keteyang Secara teoritis, ada tiga cara pokok untuk menciptakan kesempatan kerja atau berusaha dalam jangka panjang, yakni : 1.Memperlambat laju pertumbuhan penduduk, yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi penawarantenaga kerja.. Tetapi seperti dikemukakan di atas, cara ini tidak memadai bagi Indonesia karena angka kelahiran memang tidak relatif rendah dan dampaknya terhadap pertumbuhan kerja kurang signifikan dalam jangka pendek.
  • 2.Meningkatkan intensitas pekerja dalam menghasilkan output (labour intensity of output). Tetapi dalam jangka panjang, cara ini tidak selalu berhasil karena tidak selalu kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. 3.melalui pertumbuhan ekonomi. Cara ini bukan tanpa kualifikasi karena secara empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja tidak terdapat hubungan otomatis atau niscaya, tetapi justru tantangannya menjadi riil, karena hubungan yang tidak otomatis itu, maka peranan pemerintah menjadi strategis dan crucial untuk merancang strategi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi juga lebih kepada "ramah" terhadap ketenagakerjaan (employment - friendly - growth).. C.Rencana Tenaga Kerja Indonesia 2004-2009 (Upaya Untuk Memulihkan Perekonomian) Salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh program pembangunan nasional (Propenas 2000-2004 dan sejalan dengan CBHN 1999-2004 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan memperluas landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran itu Propenas menggunakan sejumlah indikator yang mencakup antara lain pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara bertahap sehingga mencapai 6-7 persen, inflasi terkendali sekitar 3-5 persen, menurunkan tingkat pengangguran menjadi sekitar 5,1 persen, dan menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 14 persen pada tahun 2004. Semua sasaran kuantitatif itu tampaknya masih jauh dari yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2002 masih sekitar 3,7 persen, sementara angka pengangguran menurut Survey Angkatan kerja Nasional (Sakernas) 2002 masih sekitar 9,1 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah hampir mencapai 100 juta jiwa.
  • D. Masalah Ketenagakerjaan Indonesia dan kebijakan Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sangat besar dan komplek, karena menyangkut jutaan jiwa, dan kompleks, karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang sulit dipahami. Faktor demografis mempengaruhi jumlah dan komposisi angkatan kerja. Indonesia cukup berhasil dalam menurunkan angka kelahiran dan kematian secara berkesinambungan. Hal ini justru berdampak pada pertumbuhan penduduk usia kerja yang jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Fakta ini menunjukkan tekanan kuat dalam sisi penyediaan tenaga kerja. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi secara nasional masih terlalu rendah, yaitu hanya 3,7 persen pada tahun 2002, suatu angka yang terlalu rendah untuk dapat menyediakan lapangan kerja baru secara memadai. Akibatnya, angka pengangguran terus meningkat mencapai 9,13 juta jiwa pada tahun yang sama. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang penting adalah masih sulitnya arus masuk modal asing, perilaku proteksionis sejumlah negara-negara maju dalam menerima ekspor negara-negara berkermbang, iklim investasi, pasar global, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Masalah lain, yang tak kalah pentingnya adalah pelaksanaan etonomi daerah yang dalam banyak hal seringkali tidak mendukung penciptaan lapangan kerja atau "tidak ramah" terhadap tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah-masalah lainnya termasuk kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan stabilitas politik. Semua ini secara intuitif tampaknya telah dipahami oleh kebanyakan pengambil kebijakan. Yang tampaknya kurangnya dipahami adalah bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia bersifat multidimensi, sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multi-dimensi pula. Tidak ada jalan pintas dan sederhana untuk mengatasinya.
  • Masalah-masalah ketenagakerjaan bersifat multi-dimensi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks sehingga penyelesaiannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan yang multi-dimensi pula. Masalah ketenagakerjaan yang berskala besar, kompleks, serta masih didominasi oleh tenaga kerja pertanian dan sektor informal memerlukan kebijakan pasar kerja yang lentur (labour market flexibility). Melalui kebijakan itu, pihak pengusaha diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan internal melalui penyelesaian tingkat upah, bukan melalui pemutusan hubungan kerja yang berdampak sangat luas. Kebijakan semacam itu diharapkan dapat mempersempit tingkat kesenjangan upah antara lapangan usaha formal dan sektor informal, menekan laju kenaikan pengangguran terbuka, serta memberikan peluang dalam menurunkan angka kemiskinan di negeri ini. CONTOH KASIUS & ANALISIS KASUS KETENAGAKERJAAN Ribuan Kasus TKI di Malaysia Belum Terselesaikan KUPANG--MIOL: Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, Teguh Hendro Cahyono mengatakan, ribuan kasus ketenagakerjaan di Malaysia yang melibatkan 2.208 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam tahun 2006 belum terselesaikan. "Secara keseluruhan terdata 54.476 orang TKI yang terlibat masalah, namun kasus yang melibatkan 52.893 orang sudah diselesaikan sehingga kasus yang belum terselesaikan melibatkan 2.208 orang," kata Cahyono dalam Desiminasi Perlindungan dan Advokasi TKI di Luar Negeri, di Kupang, Jumat. Desiminasi itu diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dihadiri instansi terkait. Cahyono mengatakan, penanganan kasus ketenagakerjaan TKI itu tidak semuanya dapat dilakukan dalam waktu singkat. Seringkali menyita waktu terutama kasus-kasus yang penyelesaiannya melalui jalur hukum atau jabatan buruh. Ia mencontohkan, kasus kekerasan yang dialami Nirmala Bonat yang hingga kini masih dalam proses pengadilan (baru tahapan pemeriksaan saksi). Demikian pula kasus kekerasan yang menimpa dua orang TKW lainnya yakni Sanih dan Yudista.
  • "Sejauh ini selama menunggu proses penanganannya, TKI yang mengadu ke KBRI ditampung sementara di 'shelter' KBRI yang terletak di bagian belakang gedung KBRI," ujarnya. Ia menyebut kasus ketenagakerjaan yang melibatkan TKI di pabrik, konstruksi, ladang dan jasa berupa gaji tidak dibayar, hak dan fasilitas serta jenis pekerjaan tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerja. Kasus dalam sektor informal atau pekerja rumah tangga berupa gaji tidak dibayar, pemotongan gaji tidak sesuai ketentuan, majikan kasar, disuruh memasak masakan tidak halal, tidak betah kerja, bekerja ganda, pelecehan seksual, dilarang berkomunikasi dengan orang luar dan tidak diberi makanan layak. "Setiap terjadi permasalahan, KBRI mengacu kepada kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh majikan dan PJTKI (Perusahaan Jasa TKI) sebagai wakil pekerja serta diketahui oleh KBRI," ujarnya. Kontrak kerja itu, tambah Cahyono, sering disebut sebagai kontrak induk yang diperbanyak untuk dibaca dan ditandatangani oleh pekerja sebelum berangkat ke Malaysia. KBRI pun mengeluarkan "term of service" (TOS) sebagai acuan standar untuk semua sektor. TOS tersebut menjelaskan hak dan kewajiban pekerja serta majikan sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Malaysia. "Khusus penyelesaian masalah ketenagakerjaan hubungan industrial atau perselisihan kerja diupayakan melalui musyawarah mufakat antar majikan dan pekerja yang difasilitasi KBRI. Penyelesaian seperti ini lebih banyak dilakukan hampir 95 persen," ujarnya. Cahyono mengakui, secara umum pengguna tenaga kerja di Malaysia cukup puas dengan kinerja TKI yang dinilai jujur, produktif, mudah menyesuaikan diri dan mempunyai motivasi kerja yang tinggi. "Banyak juga TKI yang berhasil menjalani masa kerja di Malaysia sehingga memperoleh penghasilan yang memadai. Keluarganya di Tanah Air ikut sejahtera," ujarnya. Analisis Berdasarkan informasi yang didapat, saat ini permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia memang sangat besar dan komplek. Pemberdayaan dalam sector ketenagakerjaan jika
  • dikelola dan di lindungi pemerintah secara baik dapat meningkatkan devisa Negara dan nantinya akan membawa kemajuan perekonomian Negara kearah yang baik. Akan tetapi jika permasalahan ini hanya ditangani setengah hati oleh pemerintah maka hal yang akan tmenimbulkan masalah yang cukup sulit bagipemerintah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya difficult problem yang harus diselesaikan Negara seprti contoh kasus diatas. Untuk itu hal yang seharusnya dilakukan pemerintah tidak hanya sebatas membuat undang-undangsecara formal bagi ketenagakerjaan Indonesia,akan tetapi lebih mengarah pada implementasi perlindungan dan evaluaasi (control) terhadap kebijakannya, sehingga pada akhirnya akan membawa pengaruh positif bagi tenaga kerja dan juga perumbuhan ekonomi Negara ditengah pengangguran yang merajalela. Berdasarkan informasi analisa kelompok kami, permasalahan ketemngakerjaan dapat digolongkan sebagai berikut : 1. Masalah universal yakni jaminan kesejahteraan pekerja di Indonesia 2. Masalah kesesuaian paham antar hak pekerja dan pengusaha (upah buruh rendah) 3. Kekerasan terhadap tenaga kerja 4. Keterampilan dan keahlian tenaga kerja Indonesia masih diragukan 5. Kurang konsernnya pemerintah terhadap permasalahan ini (terutama dalam perlingungan tenaga kerja) 6. Ekonomi daerah yang kurang memperhatikan prospek lapangan pekerjaan Terdapat beberapa cara yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengatasi permasalahan seperti diatas, yakni : 1. Menjamin kesejahteraan pekerja : Perusahaan mempunyai tugas etis untuk membayar upah yang sama dan menyediakan standar buruh yang sama dimanapun mereka berada. Namun pandangan ini ditolak oleh sebagian besar business ethicists dan pengkritik international sweatshops. Karyawan di Indonesia banyak yang tidak menerima gaji yang sesuai standard. Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap banyak kasus remunerasi di Indonesia.
  • 2. Melakukan pengawasan (kontrol) tegas bagi perusahaan tenaga kerja : Menurut De George perusahaan harus membayar upah minimum sebesar standar hidup, walaupun perusahaan lokal tidak melakukannya. Namun, kenyataannya pandangan ini sulit untuk diimplementasikan. Karyawan sudah seharusnya memperoleh upah yang sesuai dengan standar hidup di negara mereka bekerja, walaupun perusahaan lokal tidak mampu mewujudkannya. 3. Peningkatan kinerja pekerja (terampil) : yang relevan adalah apakah perusahaan mencapai tujuan minimum secara universal. Dalam pandangan ini, memang logis apabila apa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sesuai dengan kinerja mereka bagi perusahaan, namun sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata khususnya di Indonesia mengingat kinerja perusahaan sangat minim dipengaruhi produktivitas karyawannya. 4. Penentuan standar upah pekerja : Menurut standar ini, upah atau standar buruh secara pasti dapat diterima apabila secara bebas dipilih oleh pekerja. Kebanyakan business ethics menolak standar ini karena terdapat kegagalan pasar atau pasar tidak dapat bekerja secara efektif. Pandangan ini juga lebih sulit lagi diimplementasikan di Indonesia. Perusahaan mana yang mau rugi mengingat situasi global yang tidak menentu tentunya perusahaan dituntut menekan cost sehingga mereka sangat sulit untuk memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk menentukan sendiri gajinya. Standar yang ditentukan pemerintah saja masih banyak yang tidak dipenuhi apalagi dengan classic liberal standard tentunya sangat tidak mungkin. 5. Pemerintah lebih menjamin K3, keamanan, keselamatan dan kesehatan para pekerja al ini dilakukan agar para pekerja merasa dilingungi oleh pemerintah. Saat ini permasalahan ketenagakerjaan lebih banyak didominasi oleh masalah kesejahteraan (gaji, tunjangan, dll). Namun penyiksaan terhadap TKI maupun TKW masih banyak terjadi. Pemerintah sudah mulai menunjukkan perhatian yang serius, berita terakhir menunjukkan bahwa pihak pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan pihak pemerintah Malaysia untuk menuntut 87 majikan yang terindikasi melakukan pelanggaran kontrak kerja maupun bentuk kekerasan baik fisik maupun mental kepada
  • TKI & TKW. Hal ini berbeda jauh dengan tahun 1997 dimana kasus-kasus tersebut sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah kita. Kasus outsourcing serta maraknya tuntutan status honorer karyawan untuk diangkat menjadi karyawan tetap yang intinya berujung pada kesejahteraan tetap menjadi permasalahan sentral mengingat pemerintah sampai saat ini belum mengakomodir tuntutan berbagai serikat pekerja mengenai posisi karyawan yang masih terbilang lemah dalam UU no 13 tahun 2003. Kesimpulan Deretan panjang kasus-kasus yang menimpa buruh migran Indonesia menuntut keseriusan Pemerintah Indonesia untuk menciptakan instrumen perlindungan bagi buruh migran Indonesia dan mengupayakan agar negara-negara yang mempekerjakan buruh migran Indonesia mempunyai komitmen untuk menyediakan instrumen perlindungan. Ironisnya, dengan UU No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah Indonesia mengabaikan dimensi perlindungan terhadap buruh (termasuk buruh migran) dan bahkan semakin mempersempit ruang gerak hak-hak buruh. Dalam UU tersebut, tak satu pasalpun mengatur soal perlindungan buruh migran Indonesia. Adalah sebuah kewajiban yang tak bisa ditunda-tunda bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan secara mendasar kebijakan ketenagakerjaan agar lebih berorientasi perlindungan. Buruh migran Indonesia yang telah disanjung-sanjung sebagai "pahlawan devisa" sudah seharusnya dilindungi dengan instrumen hukum yang memadai. Tidak ada kata terlambat bagi pemerintah untuk mengatasi masalah ini, dimana ada usaha maka jalan menuju keberhasilan akan tercapai. Setidaknya hal yang perlu di lakukan pemerintah dalam strategi kebijakannya lebih mengarah pada pengawasan/perlindungan yang tegas terhadap para pekerjanya, membuat perjanjian/draft kontrak upah pekerja dengan pengusaha, memberikan pelatihan atau keterampilan khusus bagi para pekerja agar nantinya dapat menjadi pekerja yang berkualitas. Serta pembukaan lapangan kerja di daerah-daerah yang berpotensi.
  • Tempo Interaktif, Sabtu, 12 Juni 2004. Istilah-Istilah Ketenagakerjaan Levi Silalahi, Depnakertrans, Minggu, 13 Juni 2004. Rencana Tenaga kerja 2004-2009 By : Anugrah Putra Sanjaya Indah Sri Wahyuni Resa Margareta Barita P.M Siahaan