Pembahasan RTRWP Kalbar

2,846 views
2,612 views

Published on

Paparan Kepala Dinas PU Kalbar (31 Januari 2012)

Published in: News & Politics, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,846
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
215
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pembahasan RTRWP Kalbar

  1. 1. Disampaikan oleh:Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalbar Pontianak, Selasa 31 Januari 2012
  2. 2. SELAYANG PANDANG Gambaran Umum; Kronologis Penyusunan RTRW; Progres Penyusunan RTRW; Kawasan Hutan Rakyat Dalam RTRW; Sekilas Substansi RTRW.
  3. 3. “Pergub Kalbar No. 48 Th. 2008(mengacu PP No. 38 Th. 2007 dan PPNo. 41 Th. 2007) menyatakan bahwaTupoksi penyusunan RTRW Prov dan pembinaan penyelenggaraan penataan ruang kab/kota di Dinas PU Prov. Kalbar”
  4. 4. PETA WILAYAH ADMINISTRASI Terdiri dari 12 kabupaten & 2 kota Batas Administrasi Prov. Kalbar: • Utara : Laut Natuna, Serawak (Malaysia Timur) 3.1 • Selatan : Laut Jawa dan Prov. Kalteng • Barat : Selat Karimata dan Laut Natuna • Timur : Prov. Kalteng dan Prov. Kaltim
  5. 5. PROVINSI KALIMANTAN BARAT uas : 147.307 Km2 (terluas ke-4 RI); abupaten / Kota : 12 kabupaten / 2 kota; ecamatan : 175 kecamatan; enduduk : 4.395.983 orang (Th.2010); ertumbuhan pnddk : 1,58 % (Th.2009-2010); DRB (harga berlaku) : Rp.60,48 T (triwulan III 2011); 
  6. 6. Peraturan Perundang-undanganTerkait Penyusunan RTRWProv. Kalbar Periode 2007-2011
  7. 7. Tahun Tahun 2007 Tahun 2009 Tahun 2008 Tahun 2010 Tahun 2011 2004-2007 FIN ISH RT REV S TA (26 IS ISI ) 200 I (26 EV 2007 R il • UU 4/2009 tentang 9) Apr il r Pertambangan Mineral dan Ap • UU 26/2007 ttg Batu Bara; • PP 10/2010 ttg Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Penataan Ruang; • UU 10/2009 ttg Fungsi Kawasan Hutan; • UU 24/2007 ttg Kepariwisataan; • PP 15/2010 ttg • UU 30/2009 ttg Penanggulangan Ketenagalistrikan; Penyelenggaraan Penataan Bencana; Ruang; • UU 32/2009 ttg • UU 27/2007 ttg • PP 24/2010 ttg Perlindungan dan Penggunaan Kawasan • UU 12/2011 ttg Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hutan; Pembentukan Wilayah Pesisir • UU 43/2008 ttg Hidup; • PP 22/2010 ttg Wilayah Peraturan• Perda 5/2004 dan Pulau-Pulau • UU 41/2009 tentang Wilayah Perlindungan Lahan Pertambangan; Perundang- ttg RTRW Prov. Kecil; • PP 68/2010 ttg Bentuk dan Negara; Pertanian Pangan undangan; Kalbar; • UU 30/2007 ttg Berkelanjutan; Tata Cara Peran • PP 26/2008 ttg Masyarakat Dalam • UU 4/2011 ttg• SK Menhutbun Energi; • UU 45/2009 ttg Perikanan; • PP 38/2007 ttg RTRW Nasional; • PP 24/2009 ttg Kaw Industri; Penataan Ruang; Informasi 259/2000 ttg • Permenhub 11/2010 ttg Penunjukan Pembagian Urusan • Permendagri • Permenpu 11/2009 ttg Tatanan Kebandarudaraan Geospasial; Pedoman Persetujuan Pemerintahan 28/2008 ttg Nasional; • RPP tentang Kawasan Substansi Dalam Penetapan • Permenhub 6/2010 ttg antara Tata Cara Raperda ttg RTRW Prov dan Tingkat Hutan dan Pemerintah, Rencana Pengembangan Evaluasi Kab/Kota, beserta Rencana Jaringan Pelayanan Ketelitian Peta Perairan Prov. Pemprov, dan Rincinya; Raperda ttg • Permenpu 15/2009 ttg Penyeberangan; Rencana Tata Kalbar. Pemkab/kota; • Kepmen Kelautan dan • Kepmenpu Rencana Tata Pedoman Penyusunan RTRW Perikanan 32/2010 ttg Ruang. Ruang Daerah. Prov; 390/2007 ttg Penetapan Kawasan • Permen Pertanian 41/2009 Penetapan Status Minapolitan; ttg Kriteria Teknis ttg • Kepmenpu 567/2010 ttg Daerah Irigasi Kawasan Peruntukan Jalan Strategis Nasional. Pusat, Prov, dan Pertanian; • Kepmenpu 630/2009 Kab/Kota. tentang Status dan Fungsi Jalan.
  8. 8. Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 • Tahap III : Sinkronisasi Substansi Raperda dan Penetapan Raperda (target); • Tahap II : Laporan Data dan • Stakeholders : BKPRD Prov, BKPRD Analisis, Laporan Rencana, Kab/Kota, DPRD, akademisi, NGO/ serta Laporan Rancangan LSM, praktisi, danPergub Kalbar 48/2008 • Tahap I (akhir th. 2009) : tokoh/perwakilan masyarakat; Laporan Pendahuluan dan Perda;(didasarkan atas PP • Stakeholders : BKPRD Prov, • Media Pelibatan : Seminar/rapat,38/2007) ttg Tupoksi Kompilasi Data; email/jejaring sosial, serta media • Stakeholders : BKPRD BKPRD Kab/Kota, DPRD,penyusunan RTRW cetak dan elektronik lokal; Prov, BKPRD Kab/Kota, akademisi, NGO/LSM, • Clearing House : 17 Maret diProvinsi dan DPRD, akademisi, praktisi, dan Ditjen Penataan Ruang Kem PU;pembinaan NGO/LSM, praktisi, dan tokoh/perwakilan • Persub BKPRN : 7 September, olehpenyelenggaraan tokoh/perwakilan masyarakat; Kem PUpenataan ruang • Media Pelibatan : (Wakil Ketua I dan Ketua Timkab/kota berada di masyarakat; Seminar/rapat, FGD, pos, Pelaksana BKPRN);Dinas PU Prov. Kalbar • Media Pelibatan : • Pembahasan DPRD I : 6 Oktober; email/jejaring sosial, serta(sebelumnya berada di Seminar/Rapat, FGD, pos, • Pembahasan DPRD II : 21 media cetak dan elektronikBappeda Prov. Kalbar). email/jejaring sosial, serta November; media cetak dan lokal; • Audiensi : 23 November, BKPRD elektronik lokal. • Konsultasi/Uji Publik : 10 dan DPRD bersama Ditjen Desember 2010; Penataan Ruang Kem PU; • Pembahasan di BKPRN : 23 • Pembahasan DPRD III : 5 Des 2011 Desember 2010.
  9. 9. Definisi “masyarakat” dalam penyusunan RTRW Prov: a. orang perseorangan atau kelompok orang; b. organisasi masyarakat tingkat prov atau yang memiliki cakupan wilayah layanan satu prov atau lebih dari prov yang sedang melakukan penyusunan RTRW Prov; c. perwakilan organisasi masyarakat tingkat prov dan prov yang berdekatan secara sistemik (memiliki hubungan interaksi langsung) yang dapat terkena dampak dari penataan ruang yang sedang disusun RTRW Prov-nya; dan d. perwakilan organisasi masyarakat tingkat prov dan prov dari daerah yang dapat memberikan dampak bagi penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW Prov-nya.
  10. 10. DokumentasiPenyelenggaraanPenataan Ruang
  11. 11. Status RTRW Kab/Kota (31 Januari ‘12)NO KABUPATEN 1 2 3 4 5 6 71 KAB. KUBU RAYA X X X X X X X2 KAB. PONTIANAK X X X X X X X 1. Revisi RTRWK3 KAB. SAMBAS X X X X X X X 2. Penyempurnaan4 KAB. BENGKAYANG X X X X X X X Raperda RTRWK5 KAB. LANDAK X X X X X X 3. Proses Rekomendasi6 KAB. SANGGAU X X X X X X Gubernur7 KAB. SEKADAU X X X X X X X 4. Surat Rekomendasi Gubernur8 KAB. SINTANG X X X 5. Proses Persetujuan9 KAB. MELAWI X X X X X X Substansi10 KAB. KAPUAS HULU X X X X X X X 6. Pembahasan BKPRN11 KAB. KAYONG UTARA X X X X X X X 7. Surat Persetujuan12 KAB. KETAPANG X X X X X X X Substansi13 KOTA PONTIANAK X X X X X X14 KOTA SINGKAWANG X X X X X X
  12. 12. Status Terakhir RTRW Kab/Kota Berdasarkan Tingkat KemajuanNO KAB/KOTA PROGRES TERAKHIR1 KAB. BENGKAYANG SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)2 KAB. SAMBAS SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)3 KAB. PONTIANAK SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)4 KAB. SEKADAU SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)5 KAB. KAPUAS HULU SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)6 KAB. KAYONG UTARA SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)7 KAB. KUBU RAYA SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)8 KAB. KETAPANG SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)9 KAB. LANDAK PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)10 KAB. SANGGAU PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)11 KAB. MELAWI PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)12 KOTA PONTIANAK PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)13 KOTA PONTIANAK PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)14 KAB. SINTANG PROSES REKOM GUBERNUR
  13. 13. Prosedur Penetapan Perda RTRW Prov. Kalbar “Pembahasan bersama DPRD Prov”
  14. 14. Progres Sinkronisasi SubstansiKehutanan Prov. Kalbar
  15. 15. ALUR PROSES PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN(P.28/MENHUT-II/2009) Raperda RTRWP + kelengkapan dokumen Progres Pembentukan Tim Teknis 30 hr Kalbar Laporan Akhir Kajian Teknis 45 hr Timdu ke Penelitian Terpadu Menhut untuk 90 hr memperoleh Uji Konsistensi 30 hr persetujuan/pe nolakan. Laporan Menhut Ke DPR 14 hr Target Maret selesai. Persetujuan/penolakan dari DPR ? Persetujuan/penolakan substansi kehutanan 14 hr 223 hr (7,4 bln) + ?
  16. 16. Hasil Pertemuan Gubernur dan Tim Terpadu KehutananKalbar bersama Dirjen Planologi Kemhut di Jakarta, 9-11November 2011:i Gubernur dan Dirjen Planologi sepakat menargetkan penyelesaian sinkronisasi substansi kehutanan Kalbar paling lambat 31 Desember 2011 sebelum dilakukan pelaporan ke Menteri Kehutanan;n Untuk infrastruktur (fasum&fasos) dalam kaw hutan, akan diubah peruntukan kaw hutannya;n Untuk permukiman (desa/kampung) dalam kaw hutan, akan diubah peruntukan kaw hutannya secara total (menjadi APL) atau bertahap, selama diusulkan dan disetujui oleh kepala daerah serta ketersediaan data/informasi pendukung.
  17. 17. APL : areal penggunaan lain HPK : hutan produksi konversiCA : cagar alam HPT : hutan produksi terbatasHL : hutan lindung TN : taman nasionalHP : hutan produksi TWA : taman wisata alam
  18. 18. Pengertian Hutan vs Kawasan Hutan Hutan : suatu kesatuan ekosistem (hamparan, sumber daya alam hayati, didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan). >>> aspek fisik Kawasan hutan : wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. >>> aspek hukumDEPARTEMEN KEHUTANANGEDUNG MANGGALA WANABAKTI, JAKARTA
  19. 19. Status dan Fungsi Kawasan Hutan (UU 41/1999 ttg Kehutanan)A. Status Kawasan Hutan (KH)  Status KH terdiri atas hutan negara dan hutan hak. Hutan Negara dapat berupa hutan adat;  Pemerintah (Pusat) menetapkan status KH, sementara hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat masih ada dan diakui keberadaannya.B. Fungsi Kawasan Hutan (KH)  Fungsi KH terdiri atas fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi;  Pemerintah (Pusat) menetapkan fungsi KH tersebut.
  20. 20. Definisi:Hutan negara → hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;Hutan adat → hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;Hutan desa → hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untukkesejahteraan desa;Hutan kemasyarakatan → hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untukmemberdayakan masyarakat.Hutan hak → hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;Hutan rakyat → hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik;Hutan produksi → KH yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;Hutan lindung → KH yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistempenyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; danHutan konservasi → KH dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokokpengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
  21. 21. Posisi Kawasan Peruntukan Hutan RakyatDalam Substansi RTRW Nas/Prov/Kab/Kota 6.turut diakomodasi meskipun bermakna “status”, sementara tata ruang bermakna “fungsi”. Menjadi peluang daerah; 7.berada pada lahan masyarakat (dibebani hak milik) dan dikelola oleh masyarakat; 8.ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan (Pemerintah Pusat) → Pemda tidak berwenang, kecuali mengajukan usulan (dukungan data spasial dan disetujui kepala daerah).
  22. 22. Pembagian Urusan PemerintahanBidang Kehutanan (PP 38/2007)
  23. 23. Tujuan Penataan Ruang Prov.Kalbar “ Penataan ruang wilayah Prov. kalbar bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kalbar yang aman, produktif, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan melalui pengembangan wilayah yang berbasis pada agrobisnis, industri, dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah, dengan pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan negara”
  24. 24. 1. Peta Renc Struktur Ruang terlampir;2. Peta Renc Pola Ruang (RekomendasiSementara Timdu) terlampir;3. Peta Renc Kaw Strategis Prov terlampir.
  25. 25. Bersama Menata RuangUntuk Semua

×