Ak406 121085-855-9
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ak406 121085-855-9

on

  • 326 views

 

Statistics

Views

Total Views
326
Views on SlideShare
326
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Ak406 121085-855-9 Ak406 121085-855-9 Presentation Transcript

    • Pemeriksaan Keuangan Pemerintah – Audit Keuangan By : Raisa pratiwi, SE
    • Definition Audit laporan keuangan (financial statement audit), berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan- laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU)
    • Audit sektor komersil (Swasta) Vs Audit Sektor Publik Secara umum tidak ada perbedaan mendasar pada proses dan tekhnik audit pada sektor publik dan swasta1. Pengguna audit 1. Pengguna audit Audit di sektor publik-Pemerintahan Audit di sektor komersial dilakukan pada dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba, organisasi atau perusahaan milik swasta seperti sektor pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, kementerian, dan yang bergerak dalam produksi barang dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan jasa untuk mencari laba. Audit menjadi tanggung jawab keuangan Negara. kebutuhan bagi para pemegang kepentingan dalam suatu organisasi pencari laba baik pihak internal
    • Audit sektor komersil (Swasta) Vs Audit Sektor Publik Secara umum tidak ada perbedaan mendasar pada proses dan tekhnik audit pada sektor publik dan swasta2. Regulasi 2. Regulasi • Sektor Pemerintahan harus mengikuti Dalam sektor Komersial harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan, sehingga Audit Sektor Pemerintahan aturan Bapepam. Hanya saja kepatuhan juga sangat dipengaruhi oleh peraturan atas peraturan tidak menjadi dominasi perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang harus diaudit dan yang latar belakang perusahaan melakukan dilaporkan dalam laporan audit. pelaporan keuangan. Standar Akuntansi Standar akuntansi yang dijadikan dalam sektor pemerintahan mengacu yang dipegang dalam sektor komersil pada Pernyataaan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan standar Audit adalah Pernyataan Standar Akuntansi berupa Standar Pemeriksaan Keuangan Keuangan dengan standar audit Standar Negara. • Pemeriksaan Akuntan Publik.
    • Audit sektor komersil (Swasta) Vs Audit Sektor Publik Secara umum tidak ada perbedaan mendasar pada proses dan tekhnik audit pada sektor publik dan swasta3. Fungsi dan tujuan audit 3. Fungsi dan tujuan audit Audit Sektor pemerintahan memiliki Audit sektor Komersil memiliki tujuan tujuan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Negara dan untuk memperoleh keyakinan yang pengelolaan keuangan Negara secara memadai apakah laporan keuangan bebas tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien ekonomis, efektif, dari salah saji material, baik yang terjadi transparan dan bertanggung jawab karena kekeliruan maupun kecurangan. dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.Audit Sektor Pemerintahan sangat menekankan aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
    • Standar pemeriksaan keuangan negara• SPKN ini ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007. Dengan demikian, sejak ditetapkannya Peraturan BPK ini dan dimuatnya dalam Lembaran Negara, SPKN ini akan mengikat BPK maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Inilah tonggak sejarah dimulainya reformasi terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK .
    • • Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada Standar Pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan maka hasil pemeriksaan tersebut akan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara juga merupakan salah satu unsur penting dalam rangka terciptanya akuntabilitas publik.• Tujuan Standar Pemeriksaan adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.