• Save
Business Ethics - Etika Bisnis
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Business Ethics - Etika Bisnis

on

  • 5,983 views

Pembahasan kasus Etika Bisnis khususnya kasus akuisisi Alfa oleh Carefour dan perselisihannya dengan KPPU. Business Ethics discussion regarding to Carefour and Alfa case

Pembahasan kasus Etika Bisnis khususnya kasus akuisisi Alfa oleh Carefour dan perselisihannya dengan KPPU. Business Ethics discussion regarding to Carefour and Alfa case

Statistics

Views

Total Views
5,983
Views on SlideShare
5,983
Embed Views
0

Actions

Likes
5
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Business Ethics - Etika Bisnis Document Transcript

  • 1. PEMBAHASAN KASUS ETIKA BISNIS CARREFOUR dan ALFA BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah Sekilas mengenai bisnis industri ritel di Indonesia: Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), bisnis ritel atau usaha ecerandi Indonesia mulai berkembang pada kisaran tahun 1980-an seiring dengan mulaidikembangkannya perekonomian Indonesia. Hal ini sebagai akibat dari pertumbuhan yangterjadi pada masyarakat kelas menengah, yang menyebabkan timbulnya permintaanterhadap supermarket dan departement store (convenience store) di wilayah perkotaan.Perubahan gaya hidup kaum menengah atas di perkotaan menyebabkan perubahanpertambahan permintaan akan tempat belanja yang nyaman. Bisnis ritel atau perdagangan eceran memegang peranan yang sangat penting dalamkegiatan bisnis di Indonesia, baik ditinjau dari sudut konsumen maupun produsen. Darisudut produsen, pedagang eceran dipandang sebagai ujung tombak perusahaan yang akansangat menentukan laku tidaknya produk perusahaan. Melalui pengecer pula para produsenmemperoleh informasi berharga tentang komentar konsumen terhadap barangnya sepertibentuk, rasa, daya tahan, harga dan segala sesuatu mengenai produknya. Sementara jikadipandang dari sudut konsumen, pedagang eceran juga memiliki peranan yang sangatpenting karena bertindak sebagai agen yang membeli, mengumpulkan, dan menyediakanbarang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan pihak konsumen. Saat ini bisnis ritel di Indonesia berkembang sangat pesat. Persaingan usaha,khususnya pada bidang ritel diantara pelaku usaha semakin keras. Untuk itu Pemeritah danDPR menerbitkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Antimonopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan hadirnya undang-undang tersebut dan lembagaKasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 1
  • 2. yang mengawasi pelaksanaannya, yaitu KPPU, diharapkan para pelaku usaha dapat bersaingsecara sehat sehingga seluruh kegiatan ekonomi dapat berlangsung lebih efisien danmemberi manfaat bagi konsumen.B. Permasalahan Dari latar belakang di atas dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut: Sejauhmana PT Carrefour bertindak memperluas bisnisnya tanpa mempertimbangkan faktor etikabisnis? Bagaimanakah kasus pembelian saham Alfa dipandang dari sudut pandang itikadbaik dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, serta apa yang seharusnya dilakukanoleh pemerintah dalam menangani kasus tersebut?C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk: 1. Mengetahui masalah akuisisi oleh PT Carrefour terkait etika bisnis 2. Mengetahui penanganan pemerintah terhadap PT Carrefour 3. Mengetahui alternative pemecahan masalah terhadap masalah etika bisnis yang telah dilakukan oleh PT Carrefour. 4. Mengetahui perbandingan pelaksanaan bisnis ritel di Indonesia dengan di Negara lain.D. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan makalah ini adalah: BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Permasalahan C. Tujuan Penulisan D. Sistematika PenulisanKasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 2
  • 3. BAB II KAJIAN TEORI A. Pemahaman Tentang Bisnis Ritel B. Pasar Tradisional dan Pasar Modern BAB III : ANALISA MASALAH DAN PENANGGULANGGANNYA A. Masalah PT Carrefour Indonesia B. Alternatif Penanggulangan Masalah BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. SaranKasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 3
  • 4. BAB II KAJIAN TEORIA. Etika Etika menyediakan dasar-dasar aturan atau parameter untuk melaksanakan kegiatan apapun dalam batas perilaku “yang dapat diterima”. Secara lebih spesifik, Etika mewakili serangkaian prinsip-prinsip yang menjelaskan kode perilaku yang menjelaskan apa yang benar dan baik atau buruk dan salah; Etika, sebagai tambahan, adalah menggaris bawahi tugas dan kewajiban moral (Ethics provide the basic rules or parameters for conducting any activity in an “acceptable” manner. More specifically, Ethics represent a set of principles prescribing a behavioral code that explains what is good and right or bad and wrong; ethics, may in addition, outline moral duty and obligations. (Verne E. Henderson, “The Ethical Side of Enterprise,” Sloan Management Review (Spring, 1982):38)). Dalam arti luas, Etika menyediakan pedoman, aturan dasar atau parameter untuk melakukan aktivitas apapun dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Secara lebih khusus, etika merupakan seperangkat prinsip yang mendiskripsikan kode perilaku (Code of Behaviors) yang menjelaskan apa yang baik dan benar, atau perilaku yang buruk dan salah. Etika bisnis terkait dengan kepatuhan dan perilaku semua pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan sebuah entitas bisnis. Setiap entitas bisnis atau kegiatan usaha selalu mempunyai pemilik kepentingan (stakeholders) atas proses produksi barang atau pelayanan jasa di perusahaan tersebut, dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda pula. Etika bisnis sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan dan meraih sukses bisnis tersebut dalam jangka panjang. Dari segi makro ekonomi, kepatuhan atau penerapan etika bisnis akan menghindari distorsi mekanisme pasar. Praktek bisnis yang tidak mematuhi etika akan menimbulkan distorsi sistem dan mekanisme pasar dan dengan demikian akan mengakibatkan alokasi sumber-sumber secara tidak efisien. Dari segi mikro, akan membangun kepercayaan semua pemilik kepentingan (stakeholders). Perusahaan yang tidak mematuhi etikaKasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 4
  • 5. bisnis akan kehilangan kepercayaan (trust) masyarakat, dan dengan demikian akan kehilangan konsumen atau pelanggan sehingga lama kelamaan akan tutup. Secara sederhana etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai dan lain-lain. Konflik yang berkelanjutan dari sebuah keputusan yang berkenaan dengan Etika, adalah hal yang lazim. Konflik ini dapat muncul karena beberapa alasan. Pertama, bisnis perusahaan dihadapkan kepada banyak kepentingan baik di dalam dan di luar organisasi seperti pemegang saham, pelanggan, manajer, masyarakat, pemerintah, karyawan, kelompok kepentingan swasta, serikat pekerja, teman/kolega, dan sebagainya. Kedua, masyarakat sedang mengalami perubahan yang drastis. Nilai-nilai, adat istiadat, dan norma-norma sosial telah melalui evolusi yang sangat cepat dalam kurun waktu beberapa puluh tahun terakhir. Definisi etika dalam lingkungan yang berubah dengan cepat, harus lebih didasarkan lebih pada PROSES yang terus berubah, dari pada sebuah kode etik perilaku yang kaku atau statis.B. Etika Bisnis Ethical conduct may reach beyond the limits of the law. Morals and Law are not synonymous but may be viewed as two circles partially superimposed on each other. The area covered by both of the moral standards circle and the legal requirements circle represents the body of ideas that are both moral and legal. (Christopher D.Stone, Where The Law Ends; The Social Control of Corporate Behavior (New York: Harper & Row 1975)).Kasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 5
  • 6. Etika bisnis terkait dengan kepatuhan dan perilaku semua pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan sebuah entitas bisnis. Setiap entitas bisnis atau kegiatan usaha selalu mempunyai pemilik kepentingan (stakeholders) atas proses produksi barang atau pelayanan jasa di perusahaan tersebut, dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda pula. Etika bisnis sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan dan meraih sukses bisnis tersebut dalam jangka panjang. Dari segi makro ekonomi, kepatuhan atau penerapan etika bisnis akan menghindari distorsi mekanisme pasar. Praktek bisnis yang tidak mematuhi etika akan menimbulkan distorsi sistem dan mekanisme pasar dan dengan demikian akan mengakibatkan alokasi sumber-sumber secara tidak efisien. Dari segi mikro, akan membangun kepercayaan semua pemilik kepentingan (stakeholders). Perusahaan yang tidak mematuhi etika bisnis akan kehilangan kepercayaan (trust) masyarakat, dan dengan demikian akan kehilangan konsumen atau pelanggan sehingga lama kelamaan akan tutup. Secara sederhana etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai dan lain-lain (Dalimunthe, 2004 dalam Komenanung, 2005). Etika bisnis dalam perusahaan terasa sangat penting, karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen (Santosa, 2007) Keutamaan Etika bisnis Begitu pentingnya Etika Bisnis di tenggarai oleh adanya keutamaan sebagai berikut: 1. Dalam bisnis modern, para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang-orang profesional di bidangnya. Perusahaan yang unggul bukan hanya memiliki kinerja dalamKasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 6
  • 7. bisnis,manajerial dan finansial yang baik akan tetapi juga kinerja etis dan etos bisnis yang baik 2. Dalam persaingan bisnis yang sangat ketat,maka konsumen benar-benar raja. Kepercayaan konsumen dijaga dengan memperlihatkan citra bisnis yang baik dan etis Prinsip Etika Bisnis Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, dan prinsip-prinsip ini sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Sonny Keraf (1998) dalam Suroso (2010) menjelaskan, bahwa prinsip-prinsip dalam etika bisnis yaitu : • Prinsip otonomi. Adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang/Perusahaan yang otonom adalah orang/Perusahaan yang bebas mengambil keputusan dan tindakan serta bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya tersebut • Prinsip kejujuran. Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. • Prinsip keadilan Menuntut setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional obyektif, serta dapat dipertanggung jawabkan. • Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle) Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.Kasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 7
  • 8. • Prinsip integritas moral Terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan/orang2nya maupun perusahaannya.C. Pemahaman Tentang Bisnis Ritel Penjualan eceran dalam Bahasa Inggris disebut retailing, yang berarti memotongkembali menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Retailing may be defined as the activitiesincident to selling goods and service to ultimate consumers. Retailing is the final link in thechain of distribution of most product from initial producers to ultimate consumers.Perdagangan eceran adalah mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsensampai kepada konsumen. Sementara itu, pedagang eceran adalah orang-orang atau tokoyang pekerjaannya adalah mengecerkan barang. Industri ritel berubah dengan cepat. Perubahan tersebut dapat dilihat dari: 1).Perbedaan yang mendasar dan terus berkembang dalam format ritel; 2). Meningkatnyakonsentrasi industri; 3). Globalisasi; 4). Penggunaan cara untuk berbagai cara untukberinteraksi dengan konsumen. Masing-masing format ritel mentargetkan pangsa pasaryang berbeda dan yang semakin meningkat. Tiap jenis ritel menawarkan manfaat yangberbeda, sehingga konsumen dapat berlangganan pada ritel yang berbeda untuk pembeliankebutuhan yang berbeda. Perubahan dan serta pertumbuhan bisnis ritel yang sangat pesat mengakibatkanadanya persaingan. Adapun anatomi persaingan bisnis ritel adalah:- Terjadi overlapping antara bisnis wholesaling (grosir) dengan retailing (eceran). Akibatnya, pengecer tidak hanya bersaing antar mereka, tetapi juga bersaing dengan grosir yang juga bertindak sebagai pengecer.- Terjadi persaingan antara hypermarket dengan supermarket.- Terjadi persaingan antara pengecer besar dengan pengecer kecil.- Terjadi Persaingan antar pengecer kecil yang sangat banyak.- Terjadi gejala persaingan tidak sehat.- Adanya sinyalemen terjadi ”jual rugi: atau dumping oleh hypermarket tertentu.- Gejala ”overspace” di beberapa pasar modern di Jakarta.Kasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 8
  • 9. Bisnis ritel dengan omzet besar mempengaruhi pengecer kecil, hal ini dapat dilihat dari:- Secara keseluruhan, pengecer kecil menyatakan bahwa omzet mereka mengalami penurunan akibat kehadiran pengecer besar tertentu.- Dilihat menurut lokasi.- Dilihat menurut komoditi yang dijual oleh pengecer kecil.- Dilihat menurut pengecer besar pesaing.- Menyatakan omseznya turun terjadi pada semua item barang.- Penurunan omzet menurut jenis barang yang dijual pengecer kecil.Pengaruh jarak pengecer kecil dengan pengecer besar :- kehadiran pengecer besar, terutama mini market menyebabkan penurunan omzet pengecer kecil.- Penurunan terjadi akibat penurunan jumlah konsumen dan penurunan nilai pembelian. Penggolongan bisnis ritel di Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan sifatnya, yaitu ritel yang bersifat tradisional, dan yang bersifat modern. Ritel tradisional adalah pengecer atau pedagang eceran yang berukuran kecil dan sederhana. Ritel modern adalah pedagang eceran atau pengecer berukuran besar, dengan fasilitas lengkap dan modern. D. Pasar Tradisional dan Pasar Modern Dulu orang sangat senang mengunjungi pasar tradisional untuk membeli barang-barang kebutuhannya. Bahkan karena pasar terlalu jauh ditempuh atau memang tidak adawaktu, masyarakat banyak membeli barang-barang kebutuhannya di warung-warung diujung jalan atau di sebelah rumahnya. Kini semua itu seperti tenggelam dan hilang ditelanarus modernisasi dan kemajuan zaman. Orang cenderung mendatangi pasar modern untukberbelanja memenuhi segala kebutuhannya. Bahkan untuk membeli satu barang punmereka rela menempuh rute yang lumayan jauh agar bisa sampai ke hipermarket atausupermarket. Selain berbelanja, pembeli juga bisa refreshing, karena pasar-pasar modern tersebutmenyediakan fasilitas lengkap dan bersih serta nyaman dan aman. Sebenarnya duluKasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 9
  • 10. konsumen melakukan hal tersebut di pasar tradisional. Namun stigma tentang pasartradisional yang kumuh, kotor, semrawut serta jauh dari faktor aman dan nyaman,membuat konsumen jera. Kini peran pasar tradisional diambil oleh pasar modern. Salah satu ritel besar yang kiprahnya semakin menjadi adalah hipermarket (pasarserba ada) yang dikemas dalam format modern. Investasi asing di sektor hipermarket diIndonesia yang hingga kini makin menapakkan kakinya di bumi Indonesia adalah Makro danCarrefour. Investasi dari dalam negeri yang bisa mengikuti jejak keduanya adalah Giant.Tentunya banyak hipermarket-hipermarket lain yang kini berada di Indonesia, namun tiganama tersebut kini berhasil menguasai pangsa pasar ritel di Indonesia. Jumlah penduduk yang kini mencapai lebih dari 325 juta ditambah dengan perilakudan kebiasaan berbelanja ke pasar, membuat hipermarket dan supermarket percaya diriuntuk terus mengembangkan bisnisnya. Apalagi faktor kenyamanan, keamanan, dankelengkapan serta harga yang bersaing menjadi promosi kuat bagi mereka. Memang perilaku rumah tangga di Indonesia menunjukkan bisa hingga 22 kali dalamsebulan mengunjungi pasar. Dan tentunya hingga saat ini lokasi yang terdekat adalah pasartradisional. Namun kita akan tercengang jika melihat data nilai uang yang dikeluarkanrumah tangga untuk mengunjungi pasar-pasar tersebut. Memang berdasarkan datasebanyak 58 persen pengeluaran rumah tangga di Indonesia untuk makanan, minuman, dantembakau (rokok). Nilainya mencapai 122,5 miliar dolar AS per tahun. Namun, sebesar 80persen atau senilai 98 miliar dolar AS, uang yang dibelanjakan untuk makanan, minuman,rokok oleh konsumen rumah tangga tersebut beredar di pasar modern, terutama dihipermarket, yang jumlahnya hanya mencapai 500.000-an unit, sementara, uang belanjakonsumen rumah tangga sebanyak 24,5 miliar dolar AS per tahun harus diperebutkan oleh1,7 juta unit pasar tradisional. Tentunya perbandingan antara omzet pasar modern danpasar tradisional terasa jomplang. Uang 98 miliar dolar AS untuk 500.000-an unit pasarmodern dibanding uang 24,5 miliar dolar AS untuk 1,7 juta unit pasar tradisional. Jadi bila melihat perbandingan tersebut, bisa dibayangkan berapa besar lagi pangsapasar ritel yang akan direnggut pasar modern dari pasar tradisional yang ada di daerah-daerah. Bila melihat tren saat ini, setiap pembukaan cabang 1 pasar modern skalahipermarket, maka akan bisa menyedot konsumen dari 3 pasar tradisional. Akankah pasarmodern akan semakin "merampas" konsumen pasar tradisional pada masa mendatang.Tampaknya bukan hal yang mustahil, karena hingga saat ini belum ada aturan yang bisamembatasi pembangunan pasar-pasar modern.Kasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 10
  • 11. Sementara bila tidak ada perbaikan yang signifikan terkait fisik maupu fasilitas sertadaya saing, bukan tidak mungkin pasar tradisional hanya menjadi bagian sejarah diIndonesia. Pedagang, pengusaha serta pemasok yang selama ini hanya bisa masuk ke pasartradisional mungkin juga harus sudah berpikir untuk bisa masuk ke pasar modern.E. Pemahaman Tentang Kegiatan Bersama para Pelaku Usaha Praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditentukan dalam UUMonopoli meliputi perbuatan (kegiatan usaha) dan perjanjian sebagai berikut: • Oligopoli. Pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; pelaku usaha diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi tersebut apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar untuk satu jenis barang dan atau jasa tertentu; • Penetapan Harga. Pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; ketentuan tersebut tidak berlaku bagi suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. • pelaku usaha yang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama; • pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; • pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; • Pembagian Wilayah. Pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasarKasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 11
  • 12. terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; • Pemboikotan. Pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut: : a. merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan. • Kartel. Pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; • Trust. Pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat; • Oligopsoni. Pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dengan menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; • Integrasi Vertikal, Pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; • Perjanjian Tertutup. Pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu;Kasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 12
  • 13. • pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; • pelaku usaha yang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok; a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. • Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri. Pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; • Monopoli :Pelaku usaha yang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; pelaku usaha tersebut patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tersebut,apabila: a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau c. satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. • Monopsoni: Pelaku usaha yang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat; pelaku usaha tersebut patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal, apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. • Penguasaan Pasar : Pelaku usaha yang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan usaha dengan pelaku usaha pesaingn yaitu;Kasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 13
  • 14. c. membatasi perederan dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;atau d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. • pelaku usaha yang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; • pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; • Persekongkolan: Pelaku usaha yang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; • pelaku usaha yang bersekongkol dengan pihak lain mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasi sebagai rahasia perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; • pelaku usaha yang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan; • Posisi Dominan” Pelaku usaha yang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupuntidak langsung untuk: a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.disebut pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tersebut apabila : a). Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satujenisbarangataujasatertentu; b). Dua atau tiga pelaku atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.Kasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 14
  • 15. • Jabatan Rangkap. Orang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan tersebut; a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; c. secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. • Pemilikan Saham. Pelaku usaha yang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan : a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; b. dua atau tiga pelaku atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. • Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan: Pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; • pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;Dalam menghadapi era perdagangan bebas, Indonesia harus membiasakan diri untukberkompetisi. Para pelaku usaha harus mampu mengantisipasi perkembangan situasimemasuki persaingan dunia usaha global namun tetap memperhatikan Etika dalamberbisnis.Kasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 15
  • 16. BAB III ANALISA MASALAH DAN PENANGGULANGGAN A. PT Carrefour Indonesia dan Masalah yang Dihadapi Semenjak kehadirannya di Indonesia, Carrefour selalu menemui berbagai masalah.Peritel asal Prancis ini mengakui persepsi masyarakat terhadap Carrefour saat ini masihkurang baik. Masuknya perusahaan ritel asal Perancis ini telah memunculkan kekhawatiranakan tergesernya posisi pasar tradisional yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Kasus PT Carrefour mengambil alih Alfa, dipandang dari sudut Etika Bisnis,dipandang sebagai kekuatan ekonomi yang besar menguasai perekonomian ritel tradisionalyang ada di masyarakat. Setelah melakukan akuisisi terhadap PT Alfa Retailindo Tbk (Alfa) sebanyak 75%saham, beberapa tahun tahun lalu, kini kepemilikan saham PT Carrefour Indonesia(Carrefour) di Alfa meningkat menjadi 79,89% karena adanya proses tender offer sahamyang wajib dilakukan Carrefour sebagai pemegang saham mayoritas baru. Saat ini Carrefoursebagai pemegang saham mayoritas di Alfa, selain itu pemegang saham lainnya sebesar20% oleh Sigmantara Alfindo dan sisanya 0,11% dimiliki publik. Sedangkan untuk PTCarrefour Indonesia selama ini kepemilikan sahamnya dipegang oleh Carrefour SA Prancis66,7%, Netherland BV Belanda 21,81% dan sisanya Onesia. Biasanya merger, konsolidasi, maupun akuisisi ditempuh oleh perusahaan-perusahaanbesar guna meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, Istilah akuisisi berasal daribahasa Inggris ”acquisition” dan sering disebut juga dengan “take over” . Yang dimaksuddengan ”acquisition” atau ”take over” tersebut ialah pengambilalihan suatu kepentinganpengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain (one company taking over controllinginterest in another company) . Ungkapan take over sendiri terdiri dari ”friendly take over”(akuisisi bersahabat) atau akuisisi biasa, serta “hostile take over” (akuisisi tidak bersahabat)atau sering diistilahkan sebagai “pencaplokan” perusahaan. Pengambilalihan tersebutditempuh dengan cara membeli hak suara dari perusahaan (the firm voting stock) ataudengan kata lain membeli saham dari perusahaan tersebut.Kasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 16
  • 17. a. Merugikan kepentingan masyarakat dalam proses pengambilalihan Kepentingan masyarakat paska akuisisi yang dilakukan PT. Carrefour terhadap PT.Alfa Retailindo Tbk terkait dengan dugaan monopoli. Pasal 28 ayat (2) UU No 5/1999mengatur bahwa pengambilalihan saham dilarang apabila mengakibatkan terjadinyaprektek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Namun ketentuan lebih lanjutmengenai pengambilalihan saham yang dilarang sebagaimana Pasal 28 ayat 3 tetapmerujuk pada Peraturan Pemerintah, yang sampai sekarang belum ditetapkan. Sehinggabelum diketahui parameter larangan tersebut. Kemudian pengawasan yang dilakukan KPPUmelalui mekanisme pre merger notification belum diatur atau ditetapkan, sedangkan untukpost merger notification diatur dalam Pasal 29 ayat 2 UU No 5/1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun baik mengenai tata caranyamaupun mengenai ‘nilai yang melebihi jumlah tertentu masih merujuk pada PeraturanPemerintah, yang sampai saat ini juga belum ditetapkan.b. Batasan tentang harus dijual hanya kepada warga negara Indonesia, khusus bagi perusahaan yang bukan merupakan perusahaan penanaman modal asing. Dalam kasus ini terdapat hal yang menarik mengenai batasan ini, yakni perusahaanpenanaman modal asing. Terlebih dahulu ingin disebutkan definisi supermarket menurutPerpres no. 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan, dan Toko Modern, supermarket adalah toko dengan sistem pelayananmandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran . Dalam Perpres no. 111/2007 tentangrevisi daftar negatif investasi (DNI) khususnya huruf f nomor 34 menyatakan, supermarketdengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m2 harus 100% modal dari dalam negeri. Dalam akuisisi ini tidak bermasalah karena 29 gerai supermarket yang dimiliki olehPT. Alfa Retailindo Tbk. mempunyai luas area di atas 1.200m2. Namun dalam Perpres no.112/2007 khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf b mengenai batasan luas lantai penjualan TokoModern menyebutkan bahwa supermarket mempunyai batasan 400 m2 sampai dengan5.000 m2. Sehingga telah terjadi kerancuan mengenai batasan luas supermarket diIndonesia antara Perpres No. 111/2007 ataupun Perpres No.112/2007. Beberapa waktu lalu, KPPU telah menetapkan status Carrefour sebagai terlapor,karena diduga melakukan pelanggaran atas UU No. 5/1999 tentang Larangan PraktikMonopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Lembaga persaingan usaha tersebut menyelidikiKasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 17
  • 18. adanya dugaan monopoli oleh Carrefour dalam memungut harga sewa ruang yangberlebihan dan proses akuisisi terhadap PT Alfa Retailindo Tbk.C. Alternatif Penanggulangan Masalah Pasal 35 jo Pasal 36 UU No. 5/1999 memberikan tugas dan kewenangan KPPU selainmemberikan penegakan hukum atas pelanggaran UU No. 5/1999 juga memberikan sarandan pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan persaingan usaha. KPPUsendiri telah secara aktif mendorong terbentuknya rezim pengaturan yang lebihkomprehensif dan memberikan jaminan keseimbangan dalam hubungan dagang antarapemasok dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Secara umum saran dimaksud berisi point-point untuk mendorong pemberlakuanPerpres dalam mengatur ruang gerak peritel modern melalui pembatasan antara lain: 1. Penetapan Zonasi (lokasi) yang bisa dimasuki peritel modern. 2. Pembatasan waktu buka ritel modern. 3. Pembatasan jenis persyaratan perdagangan. 4. Pengetatan perijinan. 5. Kewajiban melakukan kemitraan dan memberikan kemudahan terhadap pelaku usaha kecil. Tidak efektifnya Perpres dan Permendag ditambah kebijakan daerah berupa Perda yang tidak mendukung implementasinya membuat kekuatan pasar (market power) toko retail dan pusat perbelanjaan (pasar modern) cenderung melakukan praktek monopoli dan peyalahgunaan posisi dominan khususnya ketika memberlakukan trading term dengan cara menambah item atau meng-charge dengan biaya tinggi yang menghilangkan keuntungan sehingga merugikan serta mengancam kelangsungan usaha para pemasok. Hal ini pada gilirannya menyebabkan harga komoditas konsumsi rakyat selaku konsumen semakin tinggi. Ketiadaan dasar hukum yang kuat yang dapat mendorong pengawasan dan sanksi yang kuat bagi pelaku usaha ritel yang melanggar aturan dan belum lengkapnya batasan trading term yang wajar utk dikenakan kepada pemasok menjadi dasar mengapa KPPU melihat urgensi keberadaan UU Ritel yang didalamnya mengandung pengaturan tentang Pengawasan serta Pembatasan Trading Term. Visi yang diinginkan oleh KPPU adalah:Kasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 18
  • 19. 1. Terdapatnya sistem perdagangan ritel yang seimbang antara pemasok dengan pengelola pusat perbelanjaan dan pasar modern dengan pengawasan atas eksistensi dan penerapan trading term yang tidak mengeksploitasi atau memberatkan salah satu pihak, khususnya pemasok. 2. Terselenggaranya persaingan sehat diantara pengelola toko dan pusat perbelanjaan modern. Trend konsumen masa depan adalah Pay Less, Expect More, Get More. Konsumenmasa depan adalah konsumen yang memiliki ekpektasi yang lebih tinggi, meminta lebihbanyak, menginginkan kualitas yang lebih tinggi dan konsisten, lebih banyak pilihan, tokoyang lebih nyaman dan pelayanan yang lebih bernilai, namun dengan membayar lebihmurah, waktu lebih cepat, dengan usaha dan resiko lebih rendah. Dapat diperkirakan,kompetisi selanjutnya, tidak hanya pada harga, namun menyangkut variable lain yangberkaitan dengan value atas pengalaman berbelanja pelanggan. Di masa yang akan datang ketika transaksi virtual sudah menjadi hal yang umum,maka prasyarat sukses sebuah toko yang ditentukan oleh lokasi, lokasi dan lokasi, sudahbukan jamannya lagi. Bisa saja sebuah non-store retailing dapat mencapai sukses walaupunberoperasi dari sebuah kantor yang berlokasi di gang kecil di Jakarta. Antisipasi yang perlu dilakukan oleh retailer adalah menangkap peluang yang adadengan mempersiapkan disain konsep, infrastruktur dan sumberdaya bagi implementasiformat baru yang akan populer di masa akan datang. Misalnya retailer perlu mengevaluasiprasarana teknologi informasi dan POS system yang dimiliki saat ini. Ritel modern memang merupakan aset. Bila dikelola dengan baik, bisnis ini akanmendatangkan kesejahteraan. Banyaknya problem saat ini membutuhkan solusi yang tepat.Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan. Pertama, perlu keberpihakan. Ekspansiritel modern yang “kebablasan” dan melanggar aturan perlu ditindak tegas. Di sisi lain,potensi pasar tradisional yang berakar dari aspek sejarah, budaya, dan ekonomi rakyat layakdipertahankan. Apalagi, pasar tradisional juga menjadi tumpuan distribusi produk lokal hasilpertanian rakyat kecil. Kedua, indikasi praktek monopoli harus diusut tuntas KPPU. Jangan sampai kasusCarrefour menjalar ke peritel modern lain. Kalau akuisisi Carrefour atas ALFA terbuktitentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akuisisi harusdibatalkan. Kita sadar bahwa saat ini pendekatan bisnis bukan menang kalah (win losesolution), tetapi perlu saling menguntungkan (win win solution). Keuntungan yang layakbagi pemasok dan ritel modern mesti diusahakan bersama dan lebih tranparan. EtikaKasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 19
  • 20. ekonomi perlu dikembangkan untuk menciptakan kepercayaan antara pemasok dan ritel.Karena itu.bentuk trading term yang berpotensi merugikan perlu diselesaikan secepatnya.Disinilah peran KPPU menuai maknanya. Ketiga, kecerobohan atau “kelonggaran yang berlebihan” yang dilakukan pejabatdalam membuka ritel baru harus dihentikan. Dampak pengembangan ritel yang kurangmemperhatikan aspek sosial ekonomi, lingkungan hidup, dan tata ruang wilayah sudah kitarasakan. Seharusnya ini menjadi pelajaran bagi semua pemangku kepentingan. Kalau perlu,izin pembukaan ritel baru, terutama ritel asing, perlu berlapis. Aturan zonasi pada ritelmodern dan proporsi ritel modern dengan jumlah penduduk perlu dipertegas. Kepentinganrakyat banyak mestinya yang diutamakan. Berdirinya ritel modern yang mengancam sosialekomomi rakyat layak ditolak. Mungkin harapan di atas terlalu besar. Cengekraman ritelmultinasional dengan capital power, trend setter, concumer traffic maker, cheapest priceturut mempengaruhi kebijakan pemerintah dan pejabatnya. Tapi, jika punya kemauan,peraturan yang pro-kesejahteraan rakyat banyak masih mungkin ditegakkan. Semuaberpulang pada masing-masing pelaku bisnisKasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 20
  • 21. BAB IV KESIMPULAN DAN SARANA. Kesimpulan Dari paparan tulisan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Bahwa proses akuisisi yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia terhadap PT. Alfa Retailindo telah berjalan sesuai peraturan yang berlaku. 2. Dalam hal kaitannya dengan penanaman modal asing tidak dapat dipastikan bahwa akuisisi PT. Carrefour Indonesia terhadap PT. Alfa Retailindo Tbk. melanggar aturan tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern karena batasan mengenai luas area supermarket tidak jelas. 3. Dilihat dari Etika Bisnis, praktik pelaku usaha dalam hal monopoli, dan kesempatan kepada Pengusaha Ritel Tradisional, maka bisa kita lihat telah terjadi Pelanggaran etika bisnis dapat melemahkan daya saing hasil industri dipasar internasional. Ini bisa terjadi sikap para pengusaha kita. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabaian etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara.B. Saran Berkaitannya dengan kasus akuisisi PT. Carrefour Indonesia terhadap PT. Alfa Retailindo ada beberapa hal yang ingin direkomendasikan, di antaranya adalah: 1. Segera dibentuk Peraturan Pemerintah yang mencegah praktik yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. 2. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah sebagai berikut: a. Pengendalian diri Artinya, pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun danKasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 21
  • 22. dalam bentuk apapun. Disamping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain dan menggunakan keuntungan dengan jalan main curang dan menakan pihak lain dan menggunakan keuntungan tersebut walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang "etis". b. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility) Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk "uang" dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, dalam keadaan excess demand pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. c. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi Bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya tranformasi informasi dan teknologi. d. Menciptakan persaingan yang sehat Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah kebawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut.Kasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 22
  • 23. e. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan" Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa mendatang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-"ekspoitasi" lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan dimasa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar. h. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah Untuk menciptakan kondisi bisnis yang "kondusif" harus ada saling percaya (trust) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah agar pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu hanya ada antara pihak golongan kuat, saat sekarang sudah waktunya memberikan kesempatan kepada pihak menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis.Kasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 23
  • 24. DAFTAR PUSTAKADAFTAR PUSTAKAKomenaung Anderson Guntur. 2005. Etika Dalam Bisnis. Pada http://ejournal.unud.ac.id.Diakses pada tanggal 24 November 2011.Rudito, Bambang dan Melia Famiola. 2007. Etika Bisnis dan Tanggungjawab SosialPerusahaan di Indonesia. Penerbit Rekayasa Sains. BandungSantosa, Setyanto P. 2007. Membangun Dan Mengembangkan Etika Bisnis DalamPerusahaan. pada http://kolom.pacific.net.id/ind.Guswai, Christian F. 2009. What I Learned From Hypermarket Business. Jakarta: Alex MediaKomputindo.Nadapdap, Binoto. 2009. Hukum Acara Persaingan Usaha. Jakarta: Jala Permata Aksara.Buletin Hukumm Perbankan dan Kebanksentralan 75, Volume 3, Nomor 2. Agustus 2005.http://www.mediaindonesia.com/read/2009/05/13/74475/23/2/Berlanjut-Kasus-Dugaan-Monopoli-Carrefourhttp://www.ceritanet.com/12mono.htmKasus Etika Bisnis – Bowo Trahutomo (55111110125) Hal 24