• Save
Hak atas pangan pulau kecil position paper-biotani ind-fina_ldraft
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Hak atas pangan pulau kecil position paper-biotani ind-fina_ldraft

on

  • 964 views

Pernyataan Posisi Biotani & Bahari Indonesia mengenai hak atas pangan bagi komunitas yang bermukim di pulau-pulau kec il di Indonesia; biotani@gmail.com, http://biotaniindonesia.blogspot.com

Pernyataan Posisi Biotani & Bahari Indonesia mengenai hak atas pangan bagi komunitas yang bermukim di pulau-pulau kec il di Indonesia; biotani@gmail.com, http://biotaniindonesia.blogspot.com

Statistics

Views

Total Views
964
Views on SlideShare
964
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Hak atas pangan pulau kecil position paper-biotani ind-fina_ldraft Document Transcript

  • 1. PAN IndonesiaBio tani Final Draft Kertas Posisi Mempromosikan Hak atas Pangan Sebagai upaya Kecil Untuk Penegasan Realisasi Progresif Ketahanan Pangan Dalam konteks Nasional (Position paper: Ensure Rirght to Food for All Now! Make Food a Fundamental Right! and position for Moving Towards realisation Right to Food) BioTani IndonesiaSeruan1. Arusutamakan Hak atas Pangan lokal, dan realisasikan potensi aliansi,2. Tingkatkan kerjasama internasional dalam upaya menyusun pantauan terhadappelaksanaan progresif hak atas kecukupan pangan,3. Konsolidasikan upaya pemantauan dan lobby untuk intervensi sebagai pendukungupaya realisasi progresif (harmonisasi legislasi, memantau, dan intervensi) terhadapkemungkinan adanya perubahan/amandeman UUD 1945, maupun legislasi.I. Ancangan Posisi Hak atas kecukupan Pangan telah berhasil disusun oleh FAO pada bulanNovember 2004 dan diadopsi 187 anggota FAO dalam wujud satu panduan sukarela.Panduan sukarela ini dimaksudkan sebagai pendukung bagi Negara anggota FAO gunamerealisasikan secara progresif hak atas kecukupan pangan dalam konteks ketahananpangan nasionalnya. Meskipun jauh dari sempurna dari apa yang diidealkan olehmasyarakat madani, baik isi (soal sumberdaya genetik: Tjahjadi, 2004), maupun jugaisi keseluruhannya dan format statusnya (dari elaborasi Draft Code of Conduct toVoluntary Guideline: Fian 2004; Special Rapporteur, 2004), namun panduan sukarelaBioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 1
  • 2. ini dalam pandangan masyarakat madani dewasa ini merupakan instrumen terbaruyang paling komprehensif, dan menurut Sofia Monsalve Suárez and Sandra Ratjen (2006) yang disepakati negara-negara di dunia dalam mendefinisikan hak atas pangandan kewajiban-kewajiban terkait oleh negara. Panduan ini maksudnya merupakanpenjabaran hak atas pangan dalam Pasal 11 (the right to adequate food and thefundamental right to be free from hunger) dalam Kovenan Ekosob yang membutuhkanpenafsiran lebih lanjut untuk melaksanakan hak atas pangan, khususnya dalam rangkamemberikan definisi isi dari hak dan kewajiban Negara. Panduan Sukarela inilahjawabannya – yang beranjak dari General Comment Nomor 12 tahun 1999, Pasal 15:kewajiban untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi (fasilitasi, promosi, danmembantu) dari para pakar Kovenan Ekosob, dan termasuk juga menjabarkansubstansi dari apa yang disebut oleh Asbjørn Eide (1999) Clarifying the Right to Foodand Nutrition and the Corresponding State Obligations kepada Komisi HAM PBB. Dewasa ini Panduan Sukarela ini pun dipandang masyarakat madani (FIAN)sebagai langkah penting untuk menetapkan standar bagi hak atas pangan, danpanduan praktis bagi Negara untuk memakai HAM untuk mencapai ketahananpangan. Dalam waktu kurang dari dua tahun FAO berhasil mengadopsi PanduanSukarela hak atas kecukupan pangan ke dalam sistem PBB yang lebih luas, atasdukungan komunitas HAM, guna memerangi kelaparan dan malnutrisi(www.fao.org/docrep/meeting/009/y9825e/y9 825e00.htm, June 2005). Apakah yang dimaksud dengan mencapai ketahanan pangan dengan memakaiHAM? Panduan Sukarela tidak berisi atau menciptakan ikatan baru mengenai kewajiban-kewajiban hukum; nilainya terletak dalam kemampuannya untuk membantumenterjemahkan hak menjadi rekomendasi untuk suatu tindakan yang konkrit, dandalam kegunaannya sebagai rujukan yang penting untuk orientasi kebijakan danprogram nasional (Mischler et all, FAO 2006). Namun, manfaat terbesar dari PanduanSukarela ini adalah bahwa panduan ini memberikan prioritas untuk memampukanorang untuk memberi makan dirinya sendiri, dan mengulang kembali kewajiban untukmemberikan pangan bagi mereka yang secara temporer/ sementara waktu, ataupermanen tidak dapat memanfaatkan sumberdaya, seperti lahan atau kredit sebagaiupaya memberi pangan bagi dirinya sendiri. Cara dari dua tujuan tersebut dapatdicapai dengan kemestian berkorespondensi pada prinsip-prinsip yang dikandungdalam HAM. Yaitu penguatan (empowerment), partisipasi, dan transparansi, serta tidakpandang bulu (non-discrimination) – dalam proses politik pada semua aras –mengenai desain, perencanaan, pelaksanaan atau pemantauan. Salah satu contoh,Penguatan dalam kerangka HAM adalah memampukan individu untuk mengecekakuntabiltas Negara sebagai pemegang tanggungjawab dan kewajiban (duty holders)terhadap kemiskinan, dan karenanya, kelaparan yang membelenggunya. 2 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 3. Terkait dengan upaya-upaya implementasi Hak atas Kecukupan Pangan tidaklahcukup dengan tangan kosong, ataupun menyiarkan hasil-hasil observasi BioTaniIndonesia selama berlangsungnya negosiasi penyusunan Hak atas Kecukupan Pangandi FAO Roma Italia, maka BioTani Indonesia menjajaki dengan satu studi tentangketahanan pangan pada komunitas di 9 pulau kecil di 6 provinsi di Indonesia.Rinciannya P. Bukuh Batam di Kep. Riau, P. Tunda di Serang Banten, P. Tidung diKep. Seribu DKI Jaya, P. Sapudi di Madura Jatim, P. Balang Lompo, dan P. Karanrangdi Pangkep Sulsel, P. Talaga, P. Makassar, dan P. Kabaena di Sekitar P. Buton Sultra.pemilihan pulau-pulau kecil dilakukan berdasarkan persyaratan kedekatannya dengankota besar yang umumnya merupakan ibukota provinsiHasil studi Biotani Indonesia Mengetahui, dan menganalisis pemahaman komunitas yang tinggal di pulau kecil atas konsep ketahanan (hak atas) pangan Menjelaskan variabel-variabel yang mempunyai pengaruh terhadap ketahanan pangan penduduk di pulau kecil. Sebagai catatan studi ini lingkupnya terbatas, berfokus hanya kepada pangan –tidak termasuk air dan sumberdayanya - dengan metode survei lapang, bukanmemakai kuesioner yang mendalam (Oxfam GB, 2006). Kesimpulan studi Komunitas responden yang tinggal di pulau-pulau yang diteliti sebagian terbesar adalah kelompok usia produktif, dengan tingkat pendidikan rendah dan mayoritas, memang bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka yang berusia lebih muda, cenderung memiliki jumlah anggota keluarga kecil (dua orang anak), sementara yang berusia lebih tua cenderung mempunyai anggota keluarga menengah (hingga delapan orang dalam satu keluarga). Hasil perolehan tangkapan rata-rata nelayan dalam sekali melaut adalah sebesar 11.5 kilogram setara ikan – jenis ikan tidak disebut responden. Bagian terbesar nelayan menggunakan perahu bermesin dan jaring serta mata pancing dalam proses produksinya. Kenaikan harga BBM tentunya mempunyai dampak serius terhadap proses produksi tersebut. Dilihat dari frekwensi kebiasaan makan, bagian terbesar responden( 98 persen) mengaku terbiasa makan paling tidak dua kali dalam sehari dengan menu utamanya nasi disertai lauk. Separuh lebih (55 persen) menyatakan pernah mengalami makan kurang dari biasanya. Hampir separuh (46 persen) dari responden yang menyatakan pernah mengalami kurang pangan tersebut, hal ini dialami 2-3 kali dalam sebulan. Sekitar 20 persen darinya mengakui pernah tidak makan sama sekali dalam sehari. Kekurangan pangan ini diakui juga menimpa anak-anak mereka. Dari mereka yang pernah mengalami masalah kurang pangan tersebut, penyebab utamanya adalah kekurangan yang berkaitan dengan uang dan aksesBioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 3
  • 4. serta sumber dana yang tersedia. Umumnya komunitas (nelayan) yang mengalami masalah kekurangan uang ini menghubungi sanak keluarga dan pedagang/pemilik toko untuk mendapatkan bantuan Rendahnya daya-beli dan kesulitan dalam mengakses sumber dana dan pasar sebagai penyebab kondisi rawan pangan, diperburuk lagi dengan fakta bahwa lebih dari 60 persen pengeluaran mereka digunakan untuk pangan. Pada sisi lain hasil produksi sendiri komunitas pulau kecil hanya menduduki peringkat ketiga setelah “sumber lainnya”. Bagian terbesar responden mengaku tidak mengetahui tentang adanya regulasi yang mengatur tentang pangan baik nasional maupun daerah dan lokal. Mereka cenderung lebih peduli dengan regulasi yang berkaitan langsung dengan profesi mereka sebagai nelayan. Lebih dari separuh responden menyatakan mereka tidak mengetahui upaya- upaya pelestarian lingkungan di sekitar mereka, terutama tentang hutan bakau. Namun menurut mereka hutan bakau sangat sesuai di Indonesia Hasil uji empirik memperlihatkan daya-tahan terhadap masalah pangan keluarga berkaitan erat dengan tingkat pendidikan ibu dan pendapatan keluarga, meskipun pengaruh tersebut relatif kecil untuk variabel yang terakhir. Hasil produksi keluarga nelayan ternyata tidak mendukung hipotesis akan pengaruhnya terhadap ketahanan pangan.Rekomendasi studi Rekomendasi A P c Akuntabilitas dan Partisipasi a c  Duty bearer r o t u Human Rights i n Fulfils are: Claims c t Universal responsibility right i a towards Inalienable Indivisible from p b a i t l Right holder i i o t n y 4 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 5. 1. Ketergantungan pada pasar cukup tinggi meskipun ketersediaan komoditas pangan – volume dan keteraturan pasokan dari pulau besar – di pasar pulau kecil belum memadai identifikasinya dalam studi ini. Dalam pengamatan selama studi terlihat PDS, public distrubution system berkecenderungan kuat adalah prakarsa dan swakelola oleh anggota komunitas. Negara – sebagai Duty bearer – amat lemah accountability-nya dalam melaksanakan kewajibannya terhadap right holder, yaitu komunitas maupun individu di pulau kecil – terbilang tinggi partisipasinya dalam pemenuhan “kecukupan” pangannya. Sementara itu, pada sisi lain hasil produksi sendiri komunitas pulau kecil hanya menduduki peringkat ketiga setelah “sumber lainnya”. 2. Ketergantungan pada pasar cukup tinggi meskipun ketersediaan komoditas pangan – volume dan keteraturan pasokan dari pulau besar – di pasar pulau kecil belum memadai identifikasinya dalam studi ini. Dalam pengamatan selama studi terlihat PDS, public distrubution system berkecenderungan kuat adalah prakarsa dan swakelola oleh anggota komunitas. Negara – sebagai Duty bearer – amat lemah accountability-nya dalam melaksanakan kewajibannya terhadap right holder, yaitu komunitas maupun individu di pulau kecil – terbilang tinggi partisipasinya dalam pemenuhan “kecukupan” pangannya. Sementara itu, pada sisi lain hasil produksi sendiri komunitas pulau kecil hanya menduduki peringkat ketiga setelah “sumber lainnya”. 3. Pendekatan solusi dari sisi komunitas pulau kecil kepada negara, dengan skema lunak pula, berupa pertanyaan: Is There a Right Not to be Hunger or Poor? Dengan dasar pertanyaan ini, maka musti dimulai (positive freedom approaches; Sen 1987) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang sebagai awal Proses penyusunan APBD - dari tingkat desa, kabupaten hingga provinsi - dapat ditingkatkan fungsi instrumentalnya untuk lebih mempedulikan komunitas pulau kecil, termasuk aspek-aspek ketahanan pangan “berbasiskan hak atas pangan” ditumbuhkembangkan ke dalam penyusunan anggaran belanja secara partisipatif (right-based approach). Dengan demikian kewajiban negara untuk memastikan adanya kecukupan pangan, pada gilirannya, dapat dipantau oleh publik secara luas, maupun digugat oleh komunitas yang bersangkutan. Beranjak dari hal-hal tersebut di atas, dapat disusun satu catatan penting kepadapemerintah RI, sebagai berikut.- Pemerintah mesti merancang dan mengadopsi peraturan yang mengutamakanhak asasi manusia dalam mendesain kebijakan terkait dengan ketahanan pangan dangizi,- Pemerintah musti melaksanakan mekanisme yang efektif dan menetapkanprosedur pengaduan (effective monitoring mechanisms and complaints procedures)pada semua aras, tetapi khususnya pada tingkat kebupaten dan tingkat desa,BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 5
  • 6. - Pemerintah dan para donor musti mengadopsi dan mendukung programberjangka panjang yang tujuannya secara khusus bagi pelaksanaan kebijakanswasembada pangan.II. Persoalan yang dihadapiKonstitusi Republik Indonesia Tidak dicantumkannya secara eksplisit jaminan terpenuhinya hak atas pangandalam perumusan Pasal 28 H ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, bahwa “Setiaporang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkanlingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Hak atas pangan dicantumkan secara implisit, tetapi berkaitan dengan beberapa hakdasar manusia lainnya. Sebagai perbandingan Hak atas pangan dalam Konstitusi AfrikaSelatan memperoleh pengakuan secara tegas mengacu kepada hak memiliki akseskepada kecukupan pangan. The right of everyone to have access to sufficient food (section 27(1)(b)) The right of children to basic nutrition (section 28(1)(c)) The right of prisoners and detainees to adequate nutrition (section 35(2)(e)). Mochamad Isnaeni Ramdhan (2004) menyatakan (...) dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia danWarganegara secara lebih rinci daripada sebelumnya. Namun demikian, konstitusimerupakan hukum dasar sehingga pengaturan terhadap substansi konstitusi memangdiformulasikan secara abstrak, umum sedangkan penyelenggaraan lebih lanjut diaturdalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut ia menyarankan1. jika hak atas pangan perlu diatur dalam konstitusi maka beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain mengajukan nalaran akademik perlunya hak atas pangan diatur dalam pasal tersendiri dalam konstitusi. Nalaran akademik tersebut perlu dipresentasikan rapat yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;2. jika dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan jaminan hak atas pangan yang kurang optimal, maka tuntutan terhadap perumusan peraturan pelaksana dalam bentuk undang-undang yang wajib diprioritaskan, sehingga lembaga negara yang harus diajak berunding adalan Dewan Perwakilan Rakyat serta Pemerintah. Pasal 28 I ayat (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuaidengan prinsip negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak asasi manusiadijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan. 6 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 7. Perundangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan tidak mencantumkan Hakatas Pangan, namun secara eksplisit menyatakan kewajiban mewujudkan ketahananpangan. UU tersebut dalam kenyatannya memang, mengamanatkan bahwapemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan. Namun tampak,bahwa pemerintah berbagi kewajiban Negara secara berjenjang, yaitu dari Negarakepada keluarga secara individual - hal ini seirama dengan alam pikiran Kelirumologi- contohnya, sistem demokrasi Pancasila yang diasaskan kepada kekeluargaan yangditumbuhkembangkan oleh Soeharto. Berbagi kewajiban Negara dapat dilihat padapernyataan Kaman Nainggolan (2006) tentang RUANG LINGKUP KETAHANANPANGAN. Khususnya Lintas Wilayah: Nasional, Daerah, dan RT. RT, dalam hal ini,tidak diuraikan kepanjangannya, namun secara akal sehat dapat diartikan sebagairumah tangga, bukan rukun tetangga. Adapun rujukannya, ialah BAB VII KETAHANAN PANGAN, Pasal 45, Ayat 1 Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ayat 2 Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sebagai tambahan mengenai tanggungjawab Negara dalam hal ketersediaanpangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembangdari waktu ke waktu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002Tentang Ketahanan Pangan. (Pasal 2). Lebih jauh dalam perspektif legal tertulis, penjenjangan kewajiban Negara secarategas terlihat dalam hal cadangan pangan pemerintah sebagai bagian dari PeraturanPemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan. Bab III CADANGAN PANGAN NASIONAL Pasal 5 (1) Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, dan cadangan pangan masyarakat. (2) Cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 7
  • 8. a. Cadangan pangan Pemerintah Desa; b. Cadangan pangan pemerinah Kabupaten/kota; c. Cadangan pangan Pemerintah Propinsi; d. Cadangan pangan Pemerintah Pusat. Pemerintah (Pusat hingga Desa) dapat menugaskan badan pemerintah atau badanusaha yang bergerak di bidang pangan untuk mengadakan dan mengelola cadanganpangan tertentu yang bersifat pokok sesuai UU (Pasal 7). Namun PP tersebutmenyatakan, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang seluas-luasnyadalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan yangdimaksud tersebut dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing (Pasal 8) Dengan pola tanggungjawab berjenjang dengan, tetapi berujung dengan sistempengontrakkan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan nasional kepada suatubadan usaha, dengan contoh PP tersebut, dapat dikatakan tidak mudah dipahamigambarannya oleh kalangan masyarakat desa, dan elitnya. Dan hak yang tercantumdalam Pasal 8 cenderung berada dalam posisi atau konteks kewajiban bagimasyarakat. Dapat dikatakan dengan adanya penjenjangan tanggungjawab ketahanan panganadalah kepanjangan sistem lama (Soeharto) yang mengembangkan sistemkekeluargaan. Tegasnya UU No. 7 tentang Pangan Tahun 1996 adalah bagian dariKelirumologi nasional: ekonomi berasaskan kekeluargaan, dan sistem politikIndonesia, SPI adalah bersandar kepada keluarga besar. Konflik tidak harusdiselesaikan melalui voting, pemungutan suara terbanyak, melainkan musyawarahkekeluargaan, demikian.jargon populis pada masanya. Pada sisi lain, dan waktu yang lebih mutakhir unsur Negara (pemerintah danparlemen) telah meratifikasi International Covenant on Economic, Social, and CulturalRights menjadi Undang-undang No. 11 tentang Pengesahan International Covenanton Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hakEkonomi, Sosial, dan Budaya, kovenen Ekosob) tertanggal 28 Oktober 2005. Pasal 11dalam UU No. 11 tahun 2005 mencantumkan hak atas pangan. Dalam konteks hak atas pangan dan keterkaitan ICESCR dengan konvensi lainnya Johannes Brandstäter (2002) mengutip modul pelatihan HAM, khususnya Kovenan Ekosob: • ICESCR Pasal 11(1) menyatakan bahwa “hak azasi atas standar kehidupan yang layak seperti cukupnya pangan, perumahan, pakaian.” • Pasal 11(2) mengakui “hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan”. 8 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 9. • Konvensi hak azasi manusia pada anak-anak, Pasal 24(2)(c) mewajibkan pihak pemerintah untuk memerangi penyakit, dan kekurangan gizi … • Protokol Tambahan untuk Geneva Conventions, dan Relating to the Protection of Victims of International and Non-International Armed Conflicts. Beranjak dari pendekatan ini , maka terdapat the instrument of Public InterestLitigation/class action bagi masyarakat madani mengusung satu kasus ke pengadilan.Kebijakan Hak atas pangan sudah termaktub dalam kebijakan pemerintah – melalui DewanKetahanan Pangan - tentang Kebijakan Umum Ketahanan Pangan Tahun 2006-2009,namun hal ini, agaknya, diupayakan bukan hanya sekadar pemanis atau lips service.Sebagai contoh dalam Ringkasan Ekskutif dari kebijakan tersebut tidak tecantum hakatas pangan, melainkan pernyataan yang terang-benderang pada angka 14., yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1006 tentang Pangan menyatakan bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama- sama masyarakat. Meskipun demikian dalam uraian Konsep Umum Tahun 2006-2009 tersebutdisebutkan Hak atas pangan dicantumkan pada Landasan Hukum (Bab II versi cetak),dan pada bagan Kerangka Sistem Ketahanan Pangan (Bab. II versi online), meskipuntidak memadai paparannya. Demikian juga, jika lebih seksama diperiksa pada bagianselanjutnya pada dokumen itu. Jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, betapa pun juga, pencantuman hak ataspangan pada Kebijakan Umum Ketahanan Pangan tersebut sudah jelas merupakanlangkah maju dari dokumen sebelumnya, yaitu kebijakan tentang Rencana AksiNasional HAM (RANHAM) kedua melalui Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004(Agustus 2004; Sept. 2006). Sebagai catatan, dalam pengamatan BioTani Indonesia,wakil Indonesia baru hadir dalam IGWG FAO tentang negosiasi penyusunan Hak atasKecukupan Pangan pada putaran III di kantor pusat FAO di Roma Italia bulan Juli 2004– itupun hanya utusan/staf dari KBRI di Roma – sehingga mustahil hak atas kecukupanpangan dapat dimasukkan ke dalam RAN HAM..(Lihat juga: FAO Right-to-Foodmasukkan ke RAN HAM RI - Press_Relea... yang disirkulasikan kepada Mass Mediagroup Sep 26, 2004). Yang tercantum dalam (RANHAM) kedua adalah hak ataspangan yang didekati dengan pembangunan: kebijakan ketahanan pangan,peningkatan kelembagaan daerah, peningkatan produksi pangan, diversifikasi pangan,dsb. (RAN HAM 2004-2009, halaman 125, dan 131; Jakarta Sept. 2006) Pemerintah menjabarkan RAN HAM kedua secara ringkas padat ke dalam (tabel)Rencana Kegiatan RANHAM Indonesia Tahun 2004-2009. Pada butir E. PenerapanNorma dan Standar Instrumen HAM, yang diterbitkan oleh Presiden RI MegawatiBioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 9
  • 10. Soekarnoputri (tanpa tanggal), dicantumkan hak atas pangan, yaitu pada halaman 38;dalam tabel berkolom 4 dituliskan: Peningkatan pemenuhan atas hak pangan (kolom Program/Kegiatan); 2004-2009 (Jadwal); Departemen Pertanian dan instansi terkait (Pelaksana); Terpenuhinya hak atas pangan (Indikator keberhasilan (out put)). Catatan kecil, UU Pangan tidak termasuk revisi dalam angka C. PersiapanHarmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Yang mendjadi prioritas adalah UUtentang HAM, UU Pengadilan HAM, dan KUHP. Kemudian, Pelaksana hanyadepartemen Pertanian dan instansi terkait, sementara pada hak lainnya, contohnyapada halaman 36-37, Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak untukberpartisipasi dan berekspresi dalam kegiatan kebudayaan, pelaksananya ádalahdepartemen yang bersangkutan dan instansi terkait di Pusat dan Daerah. Dapatdibayangkan, bahwa hak atas pangan akan dirumuskan di “pusat” alias departemenpertanian saja. Beranjak dari analog di atas, maka secara logika akal sehat linier, arena partisipasi(baca: advokasi) masyarakat madani adalah di pusat (baca: departemen pertanian), jikahak atas kecukupan pangan hendak ditagihkan pengakuan realisasinya secara penuhkepada Negara. Tetapi hak atas pangan yang ringkas Rencana Kegiatan RANHAM IndonesiaTahun 2004-2009 tersebut, dapat disimak penjabarannya pada Komitmen Indonesiadan Komitmen Para Gubernur dan Bupati/Walikota Selaku Ketua Dewan KetahananPangan – sebagai upaya menyiasati pola komando (atas-ke-bawah) ke dalam sistemotonomi daerah. Yang menonjol adalah: Menurunkan tingkat KELAPARAN dan KEMISKINAN sekurang-kurangnya 1 persen per tahun (KesepakatanGubernur, 20 November 2006) Pada sisi lain Departemen Kelautan dan Perikanan, DKP (Rumusan Rakernas DKP2005) mengakui pengarusutamaan HAM, di antaranya hak atas pangan dalam satutarikan nafas dengan hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan danpemukiman, tanah, air bersih dan aman, sumber daya alam dan lingkungan hidup,mencakup 10 unsur standar dasar kemanusiaan disertai dengan pelestariansumberdaya alam dan lingkungan hidup) dalam rencana aksi nasionalnya. (...) program (rencana aksi) nasional yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2005-2009, meliputi : (1) pengelolaan ekonomi makro, (2) pemenuhan hak-hak dasar (pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan dan pemukiman, tanah, air bersih dan aman, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman, dan partisipasi), (3) perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, (4) percepatan pengembangan kawasan/wilayah.10 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 11. Rencana aksi nasional tersebut disusun dari (...) 5 (lima) strategi, yaitu: (1) perluasankesempatan kerja, (2) pemberdayaan kelembagaan masyarakat, (3) peningkatankapasitas kelembagaan dan. SDM, (4) perlindungan sosial, dan (5) penataan kemitraanglobal. Rencana aksi nasional tersebut dijabarkan ke dalam program-program DKP,antara lain : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Budidaya pedesaan Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil Intensifkasi peningkatan mutu Pengembangan Konsultan Keuangan/Pendamping UMKM Mitra Bank (KKMB) Program/Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (MCRMP, COREMAP, COFISH, MFCDP, JFPR, OSRO, dll) Rasanya tidak mengherankan dengan pernyataan Departemen Kelautan danPerikanan tersebut, karena secara formal telah dua (2) kali BioTani Indonesiamendesakkan pentingnya pengakuan hak atas pangan, khususnya bagi komunitaspulau kecil. Pertama, dalam Roundtable Kedua tentang presentasi Temuan FaktaRawan Pangan di Pulau Tunda Banten di Jakarta, 4-5 Juni 2003 DKP diwakili olehFerrianto Jais, Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Dr. Toni Pulau-pulauKecil, dan Ir. Sugiono, Perencana Pulau-pulau kecil, dan kedua dalam DialogKebijakan di Pulau Tunda 20 Januari 2004, diwakili oleh Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Serang Provinsi Banten. Beranjak dari pernyataan DKP di atas, maka secara logika akal sehat linier, arenapartisipasi (baca: advokasi) masyarakat madani adalah tersebar di dalam beberapaprogram, jika hak atas kecukupan pangan hendak ditagihkan pengakuan realisasinyasecara penuh kepada Negara. Pangan, dan hak atas pangan, pada sisi lain yang tak kalah pentingnya dalamsituasi yang sering terjadinya nyaris tiga tahun belakangan ini berupa bencana alam:Tsunami dan gempa bumi, dan bencana buatan manusia: banjir lumpur di Sidoarjo,banjir bandang melanda 12 provinsi (kompas, 1 Feb. 2007), dan banjir yang terjadi 2-4 Februari 2007 yang melumpuhkan 70% kegiatan Jakarta (Kompas, 5 Feb. 2007)tanah longsor di banyak tempat di Indonesia, disertai juga anomali iklim danperubahan cuaca yang – di antara nya menghentikan nelayan Pulau Tunda melaut,pada gilirannya, semuanya itu diikuti jeritan perlunya bantuan pangan (food aid).Namun demikian tidak ditemukan secara eksplisit suatu aturan perundangan yangBioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 11
  • 12. mengatur bantuan pangan – yang ada UU No.7 tentang Pangan tahun 1996, danupaya pemerintah mengatur bantuan pangan dalam konteks kemiskinan dalammenyusun Rancangan Undang-Undang Kemiskinan (Depsos, 2004). Sementara itupada aras internasional sudah terdapat Food Aid Convention, 1999 yangditandatangani di London 13 April 1999 – kendatipun tidak ada mekanisme untukpemantauan yang efektif maupun untuk pemberlakuan kewajiban penandatangankonvensi ini, juga soal sengketa, dan sebagainya - berakhir tahun 2002, tetapi akandirenegosiasi dalam tahaun-tahun mendatang. Yang sudah ada Panduan Sukarelatentang Hak atas Kecukupan Pangan (FAO, 2004). Kutipan RUU Kemiskinan: BAB IX PELAYANAN SOSIAL DASAR Bagian kesatu Bantuan pangan Pasal 10 Bantuan pangan bertujuan untuk meningkatkan kecukupan pangan dan status gizi serta diversifikasi pangan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat miskin. Usulan pasal tersebut dalam RUU Kemiskinan secara eksplisit mencantumkankecukupan pangan sebagai pelayanan sosial dasar dalam urutan pasal pertama. Usulantersebut esensinya berkesesuaian dengan Panduan Sukarela Hak atas KecukupanPangan meskipun terdapat beberapa hal kekurangan. Misalnya, cara keluar yang jelas(exit startegy), dan adanya pencegahan terjadinya gangguan produksi dan pasarpangan lokal, dan sebagainya – semuanya teramasuk dalam strategi pengentasankelompok miskin, serta memenuhi dan melindungi HAM. Panduan 15 Bantuan pangan internasional dipandang menekankan bahwa bantuan pangan haruslah aman dan memperhitungkan makanan dan budaya pola konsumsi pangan. Program bantuan pangan hendaknya tidak mengganggu produksi dan pasar pangan lokal, dan harus menghindari penciptaan ketergantungan dengan mempunyai cara keluar yang jelas. Badan-badan kemanusiaan harus dijamin keamanannya dan akses kepada penduduk yang membutuhkan. Selain itu, bantuan pangan untuk keadaan darurat harus juga memperhitungkan pemberian jangka panjang dan tujuan rehabilitasi (BioTani Indonesia, 2006).Politis Politis terhadap implementasi hak atas pangan di Indonesia dapat disimak, bahwapemerintah mengulang kembali komitmennya untuk mendukung pelaksanaan hak ataspangan pada aras nasional - sebagaimana observasi masyarakat madani di FAO RomaItalia pada minggu pertama November 2006.12 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 13. Several Government representatives from Mozambique, Indonesia, Brazil, Germany and Switzerland reiterated their political commitment towards supporting the implementation of the Right to Food at the national level (FIAN, online, 2006). Kelanjutan komitmen tersebut tertuang dalam makalah kepala Badan KetahananPangan nasional (BKPN) dalam Acara Presentasi Hasil Studi Biotani Indonesia tentangketahanan pangan pada komunitas 9 pulau kecil di enam provinsi dan dilanjutkandengan Rountable Discussion di Hotel Le Meredien Jakarta, pada 12 Desember 2006. "Peran strategis Ketahanan Pangan: Menjamin hak atas pangan" (Halaman 3)meskipun, dalam kenyataan lebih lanjut, dalam pernyataan oral tidak ada uraian lebihlanjut, namun terlihat lebih khusus bilamana disandingkan dengan naskah sambutankunci Menteri Pertanian yang lebih mengungkapkan kebijakan umum ketahananpangan. Pada sisi lain, realitas menunjukkan hingga saat ini terbaca belum cukup jelasdan tegas mengenai perlu dan mendesaknya dilakukannya revisi UU Pangan tahun1996 oleh pemerintah yang disuarakan oleh BKPN, terkecuali secara lisan-informaloleh Narasumber yang mewakili Kepala BKPN dalam Acara Presentasi Hasil Studi danRountable Discussion di Hotel Le Meredien Jakarta, 12 Desember 2006. Posisipemerintah, khususnya BKPN sudah berubah jauh, bukan seperti ketika BioTaniIndonesia secara nyaring mengingatkan pemerintah soal perlunya mulai menjajakipengakuan Hak atas Pangan yang tengah dinegosiasikan oleh IGWG FAO, danketahanan pangan hendaknya tidak dipandang sebagai business as usual, ketika BKPN– namanya masih Bimas Dewan Ketahanan Pangan - menyelenggarakan seminarnasional itu pada akhir Januari 2003. Lebih dari itu, dua tahun berikutnya, April 2005ketika FAO mendanai seminar nasional tentang Hak atas Pangan, dan kini gaungkelanjutannya terpapar dalam kalimat singkat dalam makalah kepala BKPN tersebut.Singkatnya dapat dikatakan pemerintah sudah bergeser dari posisi entitlements bypolicy now moving to rights. Sementara itu, upaya yang sudah pernah dilakukan, pada sisi lainnya lagi, ialahBioTani Indonesia mencoba masukkan Hak atas Pangan sebagai satu ayat tersendirikepada Komisi Konstitusi RI (BioTani Indonesia, 2003) – sebagai kelanjutan dari acaratukar-gagasan - pada bulan Desember 2003 (lihat: Seminar Nasional dan Lokakaryatentang Dapatkah Right to Food Masuk Dalam Undang Undang Dasar (UUD)? yangdiselenggarakan oleh BioTani PAN Indonesia bekerjasama dengan Oxfam-GB, Jakarta13-14 Desember 2003.). Oleh narasumber gagasan ini disarankan agar diusulkansecara resmi ke Komisi Konstitusi tanggal 19 Desember 2003. (lihat juga: KalawartaTerompet BioTani Indonesia 2003/2004).BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 13
  • 14. III. Posisi dan Rekomendasi lanjutan dalam skala Nasional Yang pertama, dan yang terutama, ialah BioTani Indonesia dalam posisimenyatakan, bahwa hak atas pangan tidak cukup memadai pengakuannya olehNegara Republik Indonesia, namun upaya ke arah itu sedang berlangsung. Denganmencermati kondisi ini karena itu BioTani Indonesia menyatakan rekomendasi sebagaiberikut1. Pengarusutamaan Hak atas Pangan Lokal Langkah pertama adalah Knowing & claiming your right to food, tetapi sekaligusjuga early warning kepada pemda di lokasi anggota konsorsium program BuildingOpportunity – yaitu Banten (Biotani Indonesia), Sulawesi Tenggara (JPKP), Maluku (SorSilai di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Sita Kena di Kabupaten Aru). Di sinistrategi kegiatan yang akan ditekankan adalah penyuluhan kepada komunitas, denganmengundang partisipasi pemerintah daerah. Faktor legal pendukung dalam pengarus utamaan Hak atas pangan, ialah UUNo.11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICESCR. Hak atas pangan dalam undang-undang tersebut dapat dipakai sebagai latar belakang, dan juga dasar legal hak ataspangan. Menjajaki potensi – test case - penegakkan keadilan (access to justice) atauJusticiability., sebagai langkah mendukung perjuangan rakyat memperoleh hak ataspangan (support people struggle for their right to food). Justiciability adalah konsep kunci dalam HAM. Justiciability menurut RolfKunnemann (2003) terbagi dalam tiga aras. Justiciability dari pelanggaran (ofviolation), Justiciability dari kewajiban (of obligation), dan Justiciability dari hak (ofrights) (Justiciability-page3-4-from-Right-to-food-journal-no2.pdf. FIAN. December2003a). Bagi kita dengan cara menghimpun beberapa contoh kasus yang terkaitdengan hak atas pangan, maka akan mempermudah pengenalan mengenai tiga arasjustisibialitas tersebut. Dengan memakai Justiciability, maka akan diupayakanpergeseran cara pandang soal perlindungan terhadap Hak atas Pangan. Yaituperlindungan negatif dari hak atas pangan ke arah perlindungan positif dan eksplisit.Sebagai catatan FIAN (2003b) menyatakan soal justisibialitas, ialah bahwaperlindungan negatif serupa dengan perlindungan negatif dari hak asasi manusialainnya, dan sangat diperlukan bahwa negara menahan untuk campurtangan denganupaya-upaya yang dilakukan oleh individu untuk memberi makan diri mereka sendiri– yaitu, menghargai hak ini. Akibatnya, kewajiban negatif tidak membutuhkanpemanfaatan sumberdaya negara, juga mereka tidak membutuhkan analisis kompleks.14 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 15. Dengan mengajukan satu kasus yang dipandang terkait dengan hak atas pangan(kombinasi Panduan Sukarela Hak atas Kecukupan Pangan dan UU No[1].11 Tahun2005 Tentang Pengesahan ICESCR) ke pengadilan, dan karenanya akan adanya suatukeputusan pengadilan atas kasus hak atas pangan, maka diharapkan muncul adanyapergeseran cara pandang itu. Berikut adalah contohnya yang dikemukakan oleh RolfKünnemann and Sandra Epal¬Ratjen (2004). The end of the year 2001 was a milestone in the history of the right to food. For the first time, civil society actors in two countries brought cases directly related to the right to food before their national Supreme Courts. Both of the cases, the petition in India and the popular recourse action in Argentina mark significant progress toward justiciability, independent of the final outcome of the cases. They both show how a human rights framework and mechanisms can be used within the national legal system to halt violations of the right to food (Künnemann, Rolf; EpalRatjen, Sandra, 2004). Dengan strategi ini pula, maka dapat didekati dengan memanfatkan PanduanSukarela Hak atas Kecukupan Pangan. Panduan Sukarela ini hendaknya dipahamisebagai instrumen penting dalam upaya memberikan masukkan kepada Negara untukmenyusun standar hak atas pangan. Contohnya, Panduan 7 pada Hak atas KecukupanPangan FAO merekomendasikan agar Negara memasukkan ketentuan dalam hukumdomestik mereka, mungkin pada tingkat konstitusional, yang memfasilitasi kemajuanperwujudan hak atas kecukupan pangan – consensus building adalah imperatif.Ketentuan ini harus memasukkan mekanisme hukum agar individu dan kelompokrentan mendapatkan akses kepada pemulihan yang efektif bila hak atas kecukupanpangan mereka dilanggar – atau dikatakan justiciability of directive principles.Kemudian, negara harus menyebarkan informasi tentang hak dan pemulihan sertamempertimbangkan penguatan hukum untuk memberi akses bagi kepala rumahtanggaperempuan kepada pengurangan kemiskinan dan program serta proyek keamanangizi. Suatu kerangka kerja hukum yang cukup membuat individu dan kelompok dapatmenuntut hak mereka atas kecukupan pangan dan untuk meminta pemulihan ataspelanggaran hak hak mereka menurut administratif, kuasi-yudisial dan badan-badanperadilan. Semua orang, tetapi khususnya yang paling rentan, harus mempunyai akseskepada keadilan bila hak mereka atas kecukupan pangan tidak dihargai, dilindungiatau dipenuhi (FAO, 2006). Karenanya konsultasi nasional dan regional diperlukan,dengan melibatkan masyarakat madani, dan wakil komunitas rentan ketahananpangan, serta badan-badan internasional terkait. Merealisasikan potensi aliansi (human right to food networking), berdasarkanlingkungan yang sudah kondusif di kalangan masyarakat madani dalam setahun-duadewasa ini. Ancangan aliansi ini sering didengungkan dengan kalimat: promoting aBioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 15
  • 16. rights based approach and the VG within the NGO/CSO community, by concentratingefforts to get the development community and the grass¬roots organisations use thisapproach. Dengan mengupayakan suatu aliansi atau semacamnya akan lebih kuat gaungnyadalam melakukan berbagi pengalaman berupa asupan tentang potensi kandungankekayaan informasi dasar bahwa hak atas pangan itu berdimensi yang justisiabel(justiciability of right to food), bukan sekadar menyebarkan wacana, ataupun lobby. Lingkungan masyarakat madani, ialah, sebagai contoh, dengan munculnya koalisiEkosob – The Institute ECOSOC Rights http://ecosocrights.blogspot.com/ - yangdiakrabi oleh harian pagi di Jakarta. Ada pula Perhimpunan Bantuan HukumIndonesia, PBHI. Februari tahun silam, bersama dengan Komnas HAM, PBHImenyelenggarakan pertemuan menjajaki hak atas pangan, dengan titik berat kepadareforma agraria dan permasalahannya: sumber-sumber agraria (tanah, air, dan pangan),sejumlah masalah lainnya, disertai dengan kampanye membangun opini, aksi massa,legal work, dan sebagainya (www.pbhi.co.id). Secara umum dapat dilukiskan kondisi dewasa ini jauh lebih baik jikadibandingkan dengan tiga tahun silam, ketika BioTani Indonesia berupaya menggalangkoalisi terhadap beberapa ornop di Indonesia – yang hasilnya nyaris mandek,mengingat bahwa Panduan Sukarela mengenai Hak atas Kecukupan Pangan masihdalam taraf negosiasi di FAO Roma Italia. Kenyataannya, dewasa ini hak atas pangan, secara luas masih belum dikenali baik.Kompas, sebagai contoh, sebagai sebuah harian yang cukup memadai mewartakanHAM lebih dari satu dekade, ternyata, tidak memberikan perhatian khusus hak ataspangan dalam jajak pendapat mengenai HAM. Dalam berita jajak pendapat bertajukParadoks Perlindungan HAM di Indonesia (2 Januari 2007) hanya mencantumkan Hakhidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup, sebagai hak padaurutan pertamanya dari total 35 hak asasi manusia untuk dijajaki pendapatnyakhalayak. Potensi lainny adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkatkabupaten-kota. Dua kali pengalaman BioTani Indonesia melakukan sosialisasiPanduan Sukarela mengenai Hak atas Kecukupan Pangan pada minggu II Januari diBau-Bau Pulau Buton 11 Januari 2006, dan di Serang provinsi Banten 12 Januari 2006menunjukkan adanya komitmen anggota wakil rakyat itu untuk melanjutkan kegiatansosialisasi itu.16 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 17. 2. Tingkatkan kerjasama internasional dalam upaya menyusun pantauan Komunikasi dan tukar gagasan teknis penyusunan pertanyaan untuk pantauanterhadap pelaksanaan progresif hak atas kecukupan pangan, dan juga mendukungupaya rekanan berkerja/ lobby di PBB, dalam kerangka kepedulian berikut: promoting a gender approach in the general MDG process and especially regarding hungerand poverty reduction, especially through pressure created by civil society activities and through advocacy, training and awareness raising with regard to gender specific right to food violations and the situation of rural women;3. Konsolidasikan upaya pemantauan dan lobby untuk intervensi sebagai pendukungupaya realisasi progresif (harmonisasi legislasi, dan memantau, dan intervensi)terhadap kemungkinan adanya perubahan/amandeman UUD 1945, maupun legislasi 3.1. Harmonisasi legislasi Dengan cakupan usul: The NGOs and CSOs backing the process are convinced that a rights-approach to hunger and malnutrition is essential for changing the conditions for many of the hungry. The development of adequate policies to reduce hunger and malnutrition and to guarantee access to these groups to productive resources would become a key concern over more technical issues of food production, increasing yields, etc. While these issues are also important and should not be downplayed, the right to adequate food constitutes a legal claim for the individual person faced by hunger and malnutrition. The right could be invoked at national courts or at international supervisory institutions. Therefore, with a rights-approach, the state would become liable to provide immediate and long-term measures – a scenario which is different from just hoping that an increased food production at the national level will reach the poor. The rights-approach helps to clearly define the role of the state and other actors involved in the implementation of policies aimed to reduce hunger and malnutrition. Dalam Lampiran disajikan contoh atau model text sebagai rujukan atau kerangkapanduan dan berisikan gagasan dan usulan bagi upaya harmonisasi legislasi yangmengakomodasikan secara positif mengenai hak atas pangan. Hak atas pangan sangatberhubungan dengan hak untuk hidup – hak sipil, sangat diakui dalam hukuminternasional dan regional dan melalui sejumlah konstitusi nasional di beberapanegara. Namun masih dibutuhkan adanya penegakkan jaminan hak (Right guarantee),yaitu jaminan mengenai hak atas pangan ialah dengan mengupayakan kepastianadanya kewajiban positif dari Negara dalam satu aturan pada tataran perundangan.Dalam konteks ini Negara mengemban tugas dan kewajiban (duty and obligation),agar kewajiban yang formal dan kewajiban substantif (menghormati, melindungi, danBioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 17
  • 18. memenuhi – sering disebut juga sebagai norma utama, primary norms standarkemanusiaan), keduanya dapat diembankan kepada Negara (duty bearer) secaraeksplisit ke dalam satu undang-undang, atau Perppu - contohnya terlampir. NamunRUU Kemiskinan, khususnya Pasal 10 patut pula diintervensi dengan perspektifPanduan Sukarela tentang Hak atas Kecukupan Pangan FAO, seraya turut sertamengawalnya, sehingga dapat segera dibahas di DPR. Beranjak dari semua uraian telaah di muka, maka BioTani Indonesia dengan tegasmenyatakan:Seruan1. Arusutamakan Hak atas Pangan lokal, dan realisasikan potensi aliansi,2. Tingkatkan kerjasama internasional dalam upaya menyusun pantauan terhadappelaksanaan progresif hak atas kecukupan pangan,3. Konsolidasikan upaya pemantauan dan lobby untuk intervensi sebagai pendukungupaya realisasi progresif (harmonisasi legislasi, memantau, dan intervensi) terhadapkemungkinan adanya perubahan/amandeman UUD 1945, maupun legislasi.Jakarta, 6 Februari 2007Biotani IndonesiaJl. Persada Raya No. 1Menteng DalamJakarta 12870 IndonesiaTelp. +62-21-8296545email: biotani@rad.net.id, biotani2004a@yahoo.comhttp://www.biotani.orgKontak1. Riza V. Tjahjadi2. M. Yusuf Shandy3. Efendi Koto18 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 19. RujukanAbbas, Halid, dan Purna, Ibnu (2006) Landasan Hukum dan Rencana Aksi NasionalHAM di Indonesia 2004-2009. Kerjasama Direkrotat jendral Perlindungan HAM, StafAhli Menteri Sekretaris Negara, Raoul Wallenberg Institue, dan Pusat Studi HAM &Demokrasi Universitas Nasional. Cetakan Ketiga. Jakarta. September 2006.Biotani Indonesia (2003) Usulan Kepada Komisi Konstitusi. Hak atas Pangan Kedalam UUD 1945. Surat. Jakarta, 19 Desember 2003.Biotani Indonesia (2007) RIGHT to FOOD Guidelines. FAO’ Voluntary Guidelines toSupport the Progressive Realisation of the Right to Adequate Food in the Context ofNational Food Security. Putting it into Practice. Materi Sosialisasi Panduan SukarelaHak aatas Kecukupan Pangan. Jakarta, 15 Januari 2007.Brandstäter, Johannes. Circle of Rights summary on Right to Food. BriefingInformation to partners. Bread for the World. Rome Italy, 7 Juni 2002.Künnemann, Rolf,.and Epal¬Ratjen, Sandra (2004) The Right to Food: A ResourceManual for NGOs. AAAS Science and Human Rights Program; HURIDOCS.Washington D.C.Menteri Pertanian RI. (2006). Keynote Speech. Naskah pada Presentasi danRoundtable Dalam Upaya Sosialisasi Hasil Studi Ketahanan Pangan di Pulau-PulauKecil tanggal 12 Desember 2006.Monsalve Suárez, Sofia, and Ratjen, Sandra (2006) Reporting Guidelines to Monitorthe Implementation of ICARRD Final Declaration. DRAFT version, July 2006. FIANInternationalNainggolan, Kaman. Program dan Prioritas Ketahanan Pangan. Makalah disampaikanpada Presentasi dan Roundtable Dalam Upaya Sosialisasi Hasil Studi KetahananPangan di Pulau-Pulau Kecil tanggal 12 Desember 2006. Kepala Badan KetahananPangan. Badan Ketahanan Pangan. Jakarta, 12 Desember 2006.Oxfam GB (2006) Quantitative Analysis of Household Food Security. Lampiran.Program Building Opportunity.Ramdhan, Mochammad. I. Hak atas Pangan dalam Konstitusi, Makalah disajikandalam Seminar Nasional dan Lokakarya tentang Dapatkah Right to Food Masuk DalamBioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 19
  • 20. Undang Undang Dasar (UUD)? Diselenggarakan oleh Biotani PAN Indonesiabekerjasama dengan Oxfam-GB, Jakarta 13-14 Desember 2003.Tjahjadi, Riza V. (2006) Panduan Sukarela untuk Mendukung Realisasi Progresif HakAsasi atas Kecukupan Pangan Dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional. FAO.Terjemahan. Biotani Indonesia. Jakarta, Juni 2006Undang-undang Republik Indonesia, No.7, Tahun 1996, Tentang Pangan.Undang-Undang No.11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICESCR.OnlineInterim report of the special rapporteur of theFile Format: Microsoft Word - View asHTMLAn update on the “voluntary guidelines” on the right to adequate food ... As NGOsnoted, the draft text is “no masterpiece of political will”.10 ...www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/ga59/newfood.docbiotani@rad.net.id Sep 28, 2004 [communitygallery] FAO Right-to-Food masukkanke RAN H...Departemen Kelautan dan Perikanan (2005) 30/05/05 - Info Aktual: KemiskinanNelayanRumusan Rakernas DKP 2005 : Penanggulangan Kemiskinan. www.dkp.go.idDepartemen Sosial (nd) Rancangan Undang-Undang Kemiskinan. www.depsos.go.idfian-windfuhr@comlink.org Sep 22, 2004 [Guidelines] Guidelines adoptedFIAN online (2006) The challenge ahead: towards implementation of the Right to Foodat the national level.http://www.fian.org/live/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=93FOOD AID CONVENTION, 1999. lihat:r0.unctad.org/commodities/agreements/foodaidconvention.pdf, jugawww.fao.org/Legal/rtf/fac99-e.htmec.europa.eu/europeaid/projects/foodsec/pdf/documents-london-convention-1999_en.pdfStatus legal Food Aid Convention20 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 21. www.globalpolicy.org/socecon/hunger/relief/2006/06globalfoodaid.pdfwww.oxfam.org/en/files/bp71_food_aid_240305.pdfLostWorst, Right2AdequateFood on PGR by FAO From: biotani@rad.net.id Date:Mon, August 16, 2004 15:14 To: biotani2004a@yahoo.com Priority: High[reformasitotal] Right-to-Adequate-Food_Indonesia-10YEARS-after ...... toward FAO’sVoluntary Guideline on the Right to Adequate Food (VG) By BioTani ... see also:LostWorst, Right2AdequateFood on PGR by FAO, a statement of ...www.mail-archive.com/reformasitotal@yahoogroups.com/msg01294.html - 42k - Cached - Similarpagesreformasitotal Right-to-Adequate-Food_Indonesia-10YEARS-after-WFS_RomeItaly Astatement by ... FAO’s Voluntary Guideline on the Right to Adequate Food (VG) ByBioTani ...osdir.com/ml/reformasitotal@yahoogroups.com/msg01294.html - 41k - Cached - Similar pagesRights and Democracy | What We DoNo Masterpiece of Political Will. NGO Caucus(IGWG 3): Final Evaluation Report ... Moreover the guidelines recognize that the rightto adequate food must be ...www.dd-rd.ca/site/what_we_do/index.php?lang=en&subsection=projects&id=1599 - 25kSunggul Sinaga Nov 17, 2003 Re: RI absen di FAO IGWGII, Ingin tahu alasan.Jawaban atas pertanyaan BioTani Indonesia melalui e-mail.BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 21
  • 22. L a m p i ra n 11. Contoh partial dari sebuah draft UU dengan penegakkan hak atas pangan yangjelas: THE RIGHT TO FOOD AND FOOD SECURITY3. (1) Every person has the right to food and nutrition security including a standard of living adequate for the health of himself and his family including clothing housing and medical care. (2) The Government shall promote and protect the peoples right to food and nutrition security. (3) The Government shall put in place mechanisms, budgetary allocations, safety net programmes, credit programmes and schemes, wage policies and legislation, land tenure policies and legislation to ensure the accelerated full realization of the right to food and nutrition security for all without adverse discrimination. (4) The Government shall progressively eliminate hunger by improving wages and incomes of people in order that by 2015 there shall be no person earning less than $1 a day. (5) All people in Indonesia shall be entitled to the protection of their economic interest health and safety in the consumption of food and food products and to fair and non discriminatory treatment by a supplier or trader of food or food products. (6) The government shall take steps, legislative, economic, technical or otherwise to the maximum of its available resources with a view to achieving progressively the full realization of peoples rights enshrined in the international covenants related to the right to food and nutrition security to which Indonesia is a party. (7) The Government shall as part of achieving the progressive realization of the right to food and nutrition security promote broad based economic development that is conducive to the promotion and sustainability of food and22 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 23. nutrition security at national and house hold level and mainstream food and nutrition security in all its development programmes. (8) Government shall in partnership with communities civil society and partners take measures to maintain adapt and strengthen dietary diversity and healthy eating habits and food preparation as well as feeding patterns including breast feeding while ensuring that changes in availability and access to food supply do not negatively affect dietary composition and intake. (9) Government shall put in place mechanisms, legislation and other practices that promote and ensure expanded access to agricultural inputs of improved variety with patent-free option seeds, organic fertilisers, botanical pesticides and other non-chemicals that are environmentally friendly and socially just. (10) Vulnerable groups shall be given special consideration through safety net programmes by improving the targeting mechanisms and input subsidies to ensure expanded access to means of food production for such groups. (11) Government shall progressively increase annual budgetary allocation for the programmes in (10) as part of social protection for vulnerable groups. (12) Government shall endeavour to regulate activities that restrict fair and free competition concerning the prices of food, food products or inputs to food production.Progressive Realisation of Right5. (1) No person, entity or political party shall use food aid for political purposes. (2) No person shall with hold food aid from any vulnerable person for any reason based on political opinion, tribe, region, marital status, disability, or other status, nor shall food aid be used to induce change of political affiliation. (3) In the registration for food aid or distribution or evaluation of food aid the human rights of the beneficiaries shall be maintained and respected. (4) Any person who demands a bribe or other favour (sexual, financial or otherwise) from a beneficiary of food aid shall be guilty of an offence under this part. (5) Contravention of the provisions of this section shall be an offence.BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 23
  • 24. Establishment of the Authority14. There is hereby established an Authority known as The Indonesia Food and Nutrition Security Authority (in this Act otherwise referred to as the “Authority”) which shall be a body corporate by that name with perpetual succession and a Common Seal and capable of suing and being sued in its corporate name and capable of acquiring and disposing of any moveable or immoveable property and performing such acts and things as bodies corporate may by law do or perform and have power to perform such functions and exercise such powers as are conferred by this Act.Constitution of the Authority,Constitution of the AuthorityAppointment of members of the AuthorityChairperson of the AuthorityTenure of Office of membersRemoval from Office and vacancyMinister to Gazette PolicyRemuneration of MembersMeetings of the AuthorityDuties and Responsibilities of Members, etc.is open for discussionCommission, an independent institution FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE AUTHORITY35. All authorities (including all organs of the Government) bodies and persons shall recognise the status of the Authority as a national institution independent of the authority or direction of any other body or person in matters related to the right to food and nutrition security.Competence and powers36. The Authority shall be competent in every respect to protect and promote the right to food and nutrition security in Malawi in the broadest sense possible and to investigate violations of such right on its own motion or upon complaints received from any person, class of person or body.Duties and function37. (1) The duties and functions of the Authority shall be- (a) to act as a resource for the right to food and nutrition security for the Government and the people of Indonesia;24 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 25. (b) to assist in educating the public on, and promoting awareness on food security, safety, nutrition, safety nets and respect for, the right to food and nutrition security ; (c) to promote more particularly the right to food and nutrition security of vulnerable groups, such as children, lactating mothers, illiterate persons, persons with disabilities, the poor, the widowed, the orphans and the elderly; (d) to consider, deliberate upon, and make recommendations regarding any issues, on its own volition or as may be referred to it by the Government, stake holders or vulnerable groups, regarding food and nutrition security; (e) to study the status and effect of legislation, judicial decisions and administrative provisions and policies for the protection and promotion of the right to food and nutrition security and to prepare reports on such matters and submit the reports, with such recommendations or observations as the Authority considers appropriate, to the authorities concerned or to any other appropriate authorities. (f) to perform any other function which the Government, in particular the President or Parliament, may assign to the Authority in connection with the duties of Indonesia under those international agreements in the field of the right to food and nutrition security to which Indonesia is a party, without derogation from the fact that the Government shall remain primarily responsible for performing such functions. (2) The Authority shall keep the President and Parliament fully informed on matters concerning the general conduct of the affairs of the Authority.Hearing HEARINGS, INVESTIGATIONS AND REMEDIES40. (1) The Authority may hear and consider complaints and petitions within its competence brought before it by individuals or groups of individuals. (2) Complaints may be brought before the Authority on behalf of individuals or groups of individuals by the individuals themselves, legal practitioners, their representatives, third parties, non-governmental organisations, professional associations or any other representative organisations having an appropriate interest in the matter.Procedures of hearing41. The Authority shall have power to determine its own procedure for theBioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 25
  • 26. conduct of hearing of matters brought before it but may otherwise be guided by such procedures as may be prescribed by regulations made under this Act.Conduct of investigation42. (1) for the purposes of conducting investigations necessary for the exercise of its powers and performance of its duties and functions, the Authority shall have powers - (a) through a member of the Authority or any member of its staff designated in writing by a member of the Authority or by the Authority either generally or specially to require from any person such particulars and information as may be reasonably necessary in connection with any investigation; (b) to require any person by notice in writing under the hand of a member of the Authority to appear before it at a time and place specified in such notice and to produce to it all articles or documents in the possession or custody or under the control of any such person and which may be necessary in connection with that investigation: Provided that- (i) such notice shall contain the reasons why the presence of such person is required and why any such article or document should be produced; (ii) When appearing and being examined before the Authority, such person may be assisted by a legal practitioner and shall be entitled to peruse or examine the articles and documents to refresh his memory; (c) through a member of the Authority, to administer an oath to, or take an affirmation from, any person referred to in paragraph (b), or any person present at the place referred to in paragraph (b), irrespective of whether or not such person has been required under that paragraph to appear before it, and question him under such oath or affirmation in connection with any matter which may be necessary in connection with that investigation. (2) A notice under subsection (1) shall not be effectively served unless it is delivered by- (a) a member of the Authority; (b) a member of the staff of the Authority;26 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 27. (c) a police officer or any other person, authorised in that behalf by the Authority in relation to an investigation . 3. Any person questioned under subsection (1) shall - (a) be competent and compelled to answer all questions put to him regarding any fact or matter connected with the investigation; (b) be competent and compellable to produce to the Authority any article or document in his possession or custody or under his control which may be necessary in connection with that investigation. 4. The law regarding privilege as applicable to a witness summoned to give evidence in a criminal case in a court of law shall apply in relation to their questioning of a person under subsection (1). 5. If it appears to the Authority during the course of an investigation that any person is being implicated in the matter being investigated, the Authority shall afford such person an opportunity to be heard in connection therewith by way of the giving of evidence or the making of submissions and such person or his legal representative shall be entitled, through the Authority, to question other witnesses, determined by the Authority pursuant to this section. 6. The Authority may direct that any person or category of persons or all persons the presence of whom, in the opinion of the Authority, is not desirable, shall not be present at the proceedings or any part thereof during, or in the course of, an investigation. 7. The Authority may in its sole discretion conduct open or closed hearings during its investigation of any matter.RemediesIs open for discussion DECENTRALISATION AND COLLABORATIONLocal Authorities Role46. Local Authorities shall have the responsibility to plan measures paralleling thoseof the Government as well as plan and execute measures concerning the promotionand protection of the right to food and nutrition security according to the social,economic and cultural conditions of the area under their jurisdiction.BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 27
  • 28. Regulations made by Local Authorities47. Local Authorities may subject to the approval of the Authority promulgateregulations dealing with the protection and promotion of the right to food andnutrition security in the areas under their jurisdiction.28 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 29. Lampiran 2 Keterangan latar belakang Kertas PosisiRiza V. Tjahjadi (2004)(message circulation by e-mail 16 Agustus 2004) The report contains text proposals by Members of the IGWG for each element of the Voluntary Guidelines, during the Third Session of IGWG 5-9 July 2004. Voluntary Guidelines as reflection Right-based approaches to Food Security doesnt bring stronger Farmers Rights, in contrast, expanding the intellectual property rights (IPR) regime into FAO… 7.3bis States should, within the framework of relevant international agreements, including those on the intellectual property, promote access medium and small-scale farmers to research results enhancing food security.----What is the meaning, what are the implications of consolidated the last two textsmentioned above?I have some reasons as argument why we lost and keep text of Voluntary Guidelineson Right to Adequate Food worst for farmers and local communities. First, PlantGenetic Resources (PGR) in the text clearly stands to IPR regime within World Tradeorganisation (WTO). We understood: No other stronger the international instrumentthan TRIPs, including UPOV’ system for plant breeder rights. PGR under TRIPs will bemore awful, when we aware to meaning of “specific national policies legalinstruments” in the context of recent trend Free Trade Agreement (FTA). It can bebrought under TRIPs Plus; that is stronger (control) monopoly regime over PGR.Second, "sharing benefit arising from the use of these resources", can be interpreted asspecific in the context of food and agriculture. Meaning, we should refer to theInternational Treaty on PGR for food and agriculture, and therefore, I may say:Nonsense to bring real share of benefit to farmers in the "Center of origin" (includingfarmers in the “Centre of crop diversity”). This because, MTA or material transferagreement in the treaty yet begin to be negotiated. Meanwhile, if we refer into broaderscope, that is the Convention on Biological Diversity (CBD), I, then, recognise accessto benefit sharing or ABS is still not clear.BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 29
  • 30. For me, PGR as well as seeds is the most valuable issue advocate by the most NGOsand farmers groups in the South. Once again the South, esp. in the Southeast Asiaregion for more than TWO DECADES... although in the last couple years the strongestvoice in the WTO articulated by the African countries (the African Group) whendealing TRIPs, esp. Article 27.3.b. (Tjahjadi, 16 Agustus 2004).---E/CN.4/Sub.2/1999/1228 June 1999COMMISSION ON HUMAN RIGHTSSub-Commission on Prevention ofDiscrimination and Protectionof MinoritiesFifty-first sessionItem 4 of the provisional agenda THE REALIZATION OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS The right to adequate food and to be free from hunger Updated study on the right to food, submitted by Mr. Asbjørn Eide in accordance with Sub-Commission decision 1998/106 IV. CLARIFYING THE RIGHT TO FOOD AND NUTRITION AND THE CORRESPONDING STATE OBLIGATIONS44. The right to food forms part of the broader right to an adequate standard of living.(10) The right to an adequate standard of living - or to livelihood - sums up the mainconcern underlying all economic and social rights, which is to integrate everyone intoa humane society. The ultimate purpose of promoting the right to adequate food is toachieve nutritional well-being for the individual child, woman and man. Humannutritional status is determined by at least three major clusters of conditions whichinteract in a dynamic fashion, relating to food, health and care, and with education asa cross-cutting dimension. Food alone is not sufficient to ensure good nutrition for theindividual. The right to adequate food is a necessary, but not alone sufficientcomponent of the right to adequate nutrition. The full realization of the latter dependsalso on parallel achievements in the fields of health, care for the vulnerable, andeducation. Later instruments, especially the Convention on the Rights of the Child,30 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 31. recognize this broader right to nutrition as well as its cross-cutting nature relative tomany other rights, including civil and political rights.45. Article 11 of the ICESCR focuses on the food dimensions of the broader concept.The call by the World Food Summit for a better definition of the right to food ascontained in article 11 has now in broad outline been met through the processdescribed in chapter III and culminated with the adoption by the Committee onEconomic, Social and Cultural Rights of General Comment No. 12. This is a mostsignificant step in the process towards clarification of the content of the right to foodand the steps that should be taken for its realization. Given its origin as the officialinterpretation by the treaty body responsible for monitoring States partiesimplementation of the right to adequate food, this general comment will in the timeahead stand as the most authoritative document formulated to date regarding the rightto food.--- Sejarah hak azasi atas pangan KTT Pangan Dunia tahun 1996 meminta UNHCR untuk mendefinisikan kandungan hukum dari hak azasi atas pangan. Konsekuensi lain dari KTT ini adalah untuk membuat “draf tata laksana pada hak asasi atas pangan yang cukup” (FIAN dan lainnya). Pasal 4 menyatakan bahwa definisi (2002) dari hak azasi atas pangan: Definisi: Hak asasi atas pangan berarti bahwa setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak sendiri dan dalam masyarakat dengan yang lainnya harus memiliki akses fisik dan ekonomi setiap saat kepada pangan yang cukup dengan menggunakan dasar sumberdaya yang layak untuk pelaksanaannya dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia. Hak azasi atas pangan merupakan bagian yang jelas dari hak azasi atas standar kehidupan yang layak. Core content dan Standar Minimal dari definisi tersebut General Comment 12 mengatakan dalam §8 core content berisi • Ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makan harian dari individu, bebas dari bahan yang berbahaya, dan dapat diterima dalam budaya yang bersangkutan • Ketersediaan dari pangan tersebut dalam hal ini berkelanjutan dan tidak akan menyalahi penikmatan hak azasi manusia lainnya. Dalam konteks ini Brandstäter (2002) menyatakan akses adalah fundamental. Ini harus cukup dalam hal kualitas dan jumlah. Suatu ketika pernah didefinisikanBioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 31
  • 32. dengan istilah pemasukan (intake) nutrisi, kalori dan protein. Konsekuensi dari kekurangan pangan, kelaparan dan kekurangan gizi, dapat didiagnosa dengan pertimbangan medis. Terdapat minimum standard yang universal dalam semua keadaan: Pasal 11(2) ICESCR sebagai hak yang fundamental right untuk bebas dari kelaparan. Dalam perspektif ini, maka bisa saja memandang kebutuhan makan harian minimal seperti halnya kebutuhan pendapatan minimal guna mencegah kelaparan dan kekurangan gizi serta kekurangan dari kebutuhan dasar lainnya bagi kelompok yang kekurangan. Ini sering disebut dengan absolute poverty line atau basic needs line, di mana kebutuhan pendapatan untuk standar kehidupan yang layak menurut Pasal 1191) disebut relative poverty line. Tidak adanya kemiskinan absolut dapat dilihat sebagai minimum standard menurut hak azasi kepada standar kehidupan yang layak. Dalam istilah pendapatan garis kemiskinan relatif biasanya didefinisikan sebagai persentase dari rata-rata penghasilan per kapita dalam suatu negara. Kebanyakan ilmuwan sosial setuju bahwa semua yang di bawah 40% dari penghasilan per kapita biasanya dilihat sebagai kekurangan relatif. Oleh sebab itu tanda 40% disebut dengan “relative poverty line” atau “adequacy line”. Interdependensi dari hak azasi • Hak atas pangan adalah bagian dari hak atas standar kehidupan yang layak. • Hak ini dapat dilihat untuk dilaksanakan melalui alih kesejahteraan sosial, melalui hak untuk memperoleh kehidupan atau melalui hak atas keamanan sosial, di dalam suatu kondisi dimana orang orang tidak mendapatkan kehidupan mereka (yang layak). • Hak untuk bekerja: bagi banyak kelompok rentan, hak atas pangan berarti hal yang utama dari semua hak keluarga atau masyarakat untuk memberi makan mereka sendiri. Ini berarti bahwa akses kepada sumberdaya produktif dan pekerjaan. Kebanyakan orang menyadari hak mereka atas pangan dengan menyadari hak mereka akan pekerjaan. • Hak untuk kesehatan: hubungannya jelas untuk pertanyaan kekurangan gizi, yang merupakan penyebab terbesar dari besarnya jumlah kematian yang berhubungan dengan kesehatan di belahan bumi Selatan. Dan lagi, pengaruh teknik produksi pertanian yang dikembangkan oleh agrobisnis telah mengancam kesehatan semua orang. • Hak asasi perempuan atas pangan: dalam undang undang, kondisi ekonomi dan sosial perempuan telah dirugikan. Hak azasi perempuan terdapat dalam banyak situasi yang ditimbulkan pada hak azasi mereka atas pangan. • Hak asasi budaya dan minoritas yang berhubungan dengan pangan telah dihargai, dilindungi dan dipenuhi. Dalam banyak kasus ini mengharuskan32 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 33. masyarakat untuk memberi makan sendiri. Hal ini jelas untuk masyarakat adat. Masyarakat ini menilai pangan sebagai bagian dari budaya mereka. • Di dalam banyak kondisi (masyarakat adat) perlu melihat kepada hak azasi atas pangan, dan dalam hak azasi tertentu hak untuk memberi makan diri sendiri, adalah hak masyarakat. • Kebanyakan pengamat setuju bahwa reformasi pertanian merupakan kondisi yang penting untuk melaksanakan hak azasi atas pangan itu sendiri.---Memberlakukan Hak-hak ESC Melalui Sistem Hukum DomestikJusticiability berarti: Kasus dapat diajukan ke pengadilan. Paling tidak itu adalah kewajiban negara untukmenjamin perlindungan hukum dari hak-hak ESC yang dilindungi secara internasional.Lihat General Comment 9: “… maksud pelaksanaan yang dipilih harus cukup untukmenjamin pemenuhan dari kewajiban Convenant. Kebutuhan untuk menjaminjusticiability akan relevan bila menjelaskan cara terbaik untuk memberi pengaruhhukum domestik kepada hak-hak Covenant.” (para7)Disarankan strategi berikut: i. Menggunakan pengadilan untuk menjamin pelaksanaan hak ESC secara langsung. Identifikasi kelalaian pemerintah. ii. Pastikan justiciability dengan meminta informasi publik tentang status perwujudan hak-hak ESC (see General Comment 1). iii. Dapatkan kewajiban pemerintah untuk hak hak ESC dari hak-hak asasi sipil dan politik, contohnya, yang berhubungan dengan hak azasi untuk hidup. iv. Bentuk kewajiban untuk hak-hak azasi ESC berdasarkan pada prinsip non- diskriminasi, lihat tidak hanya Pasal 2.2 ICESCR, tetapi juga Pasal 26 ICCPR. v. Bentuk kewajiban untuk hak azasi ESC berdasarkan pada hak asasi yang tidak dapat dipisahkan vi. Gunakan konsep jaminan non-regresi dalam menikmati hak asasi ESC – dengan kata lain, pelarangan pada adopsi kebijakan, tindakan dan undang- undang yang memperburuk situasi hak azasi ESC yang telah dinikmati oleh penduduk ... satu dari kewajiban yang jelas adalah pemberlakuan keadilan. vii. Hak untuk perlindungan keadilan dan jaminan dari proses untuk melindungi hak asasi ESC (p 427). Hak untuk perlindungan keadilan adalahBioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 33
  • 34. satu dari hak-hak yang penting yang dijamin dalam hak asasi manusia yang dapat memberikan keuntungan efektif untuk justiciability dari hak-hak ESC. Terdapat 3 komponen penting dari jaminan oleh proses dalam perangkat Eropa, Amerika dan Afrika: a. Tinjauan keadilan yang memadai dari keputusan administratif b. Waktu yang beralasan c. Kesetaraan tentara (jaminan prosedur yang setara) viii. Menterjemahkan konstitusi negara dan jaminan hukum menggunakan norma internasional ix. Menggunakan hak yang lebih tinggi dari pengadilan di negara lain---PANDUAN 15: BANTUAN PANGAN INTERNASIONAL15.1 Negara-negara donor harus menjamin bahwa kebijakan bantuan pangan merekamembantu upaya upaya nasional oleh Negara penerima untuk mencapai keamananpangan dan berdasarkan ketentuan bantuan pangan mereka yang mendasarkan padapenjajakan kebutuhan yang mentargetkan khususnya ketidaktahanan pangan dankelompok-kelompok rentan. Dalam konteks ini, negara donor harus memberikanbantuan dengan memperhitungkan keamanan pangan, yang penting tidak merusakproduksi pangan lokal dan kebutuhan nutrisi dan makanan harian serta budayamasyarakat negara penerima. Bantuan pangan harus diberikan dengan strategi keluar(clear exit strategy) yang jelas dan menghindari terbentuknya ketergantungan. Donorharus mempromosikan peningkatan penggunaan pasar-pasar komersial domestik danregional untuk memenuhi kebutuhan pangan di negara negara yang cenderungkelaparan dan menurunkan ketergantungan pada bantuan pangan.15.2 Transaksi bantuan pangan internasional, seperti bantuan pangan bilateral yangdimonetisasi, harus dilaksanakan sesuai dengan FAO Principles of Surplus Disposaland Consultative Obligation, Food Aid Convention dan WTO Agreement onAgriculture, dan harus memenuhi standar-standar keamanan pangan yang telahdisetujui secara internasional, menurut keadaan lokal, tradisi dan budaya makan.15.3 Negara dan pelaku bukan pemerintah yang relevan, sesuai dengan hukuminternasional, aman dan tidak dirintangi aksesnya kepada penduduk yangmembutuhkan, seperti untuk penjajakan kebutuhan internasional dan agensi agensikemanusiaan yang terlibat dalam distribusi bantuan pangan internasional.15.4 Ketentuan bantuan pangan internasional dalam keadaan darurat harus khususmemperhitungkan tujuan-tujuan rehabilitasi dan pembangunan jangka panjang di34 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 35. negara penerima dan harus menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan yang diakuisecara internasional.15.5 Penjajakan kebutuhan dan perencanaan, pemantauan dan evaluasi ketentuanbantuan pangan harus, sebisa mungkin, dibuat dengan cara partisipatif, dan bilamungkin, dalam kolaborasi yang dekat dengan pemerintah penerima pada tingkatnasional dan lokal. 10 Februari 2006 18:09:49 Laporan Advokasi Hak Atas Pangan PBHI: RAKYAT BUTUH PANGAN BUKAN PENGGUSURAN 1. Mengapa Hak Atas Pangan Banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau, sesungguhnya menunjukan masih kacaunya pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Pun demikian dengan persoalan air bersih terutama di kota besar seperti Jakarta. Dengan maksud membenahi manajemen di perusahaan daerah air minum, PAM JAYA diprivatisasi, tapi apa yang menjadi hasil, kualitas air masih buruk dan harganya kian mahal. Maka pengelolaan sumber daya air berpengaruh kepada hak atas pangan masyarakat. Namun ditengah situasi tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) justru menolak permohonan judicial review dari organisasi-organisasi masyarakat sipil (Civil Soceity Organizations – CSOs) atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, sebuah undang-undang yang dinilai melanggar UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia serta lebih mengedepankan kepentingan modal internasional terutama World Bank (Bank Dunia) dan Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia) dan membatasi hak akses masyarakat kepada air. Meski demikian Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ternyata tidak menunjukan sikap yang tegas dalam perlindungan hak asasi manusia sebagai amanatnya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM. Dalam situasi tersebut di atas, juga muncul wabah gizi buruk dan busung lapar di beberapa tempat di Indonesia. Pemerintahan SBY-JK menjawab permasalahan tersebut dengan revitalisasi pertanian. Akan tetapi tanpa reforma agraria, maka revitalisasi pertanian dikhawatirkan hanya akan menciptakan “Revolusi Hijau Jilid Kedua. Kekhawatiran akan hancurnya pertanian dengan ketiadaan reforma agraria, seakan menjadi kenyataan ketika pemerintahan SBY-JK, sebagai tindaklanjut dari Konfenrensi Infrastruktur 2005 (Infrastruktur Summit 2005) mengeluarkanBioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 35
  • 36. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dan kembali organisasi-organisasi masyrakat sipil melakukan aksi penolakan salah satunya dengan legal reform dengan mengajukan judicial review Perpres 36 Tahun 2005 ke Mahkamah Agung (MA) dengan pengalaman kekalahan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang di MK. PBHI, dalam rangka pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat kepada sumber-sumber agraria (tanah, air, dan pangan), selain melakukan aksi penggalangan opini (opinion building) lewat kampanye publik serta aksi massa juga melakukan legal work bersama dalam koalisi, juga membuat terobosan atau inisiatif dengan mengadakan audiensi ke Komnas HAM menuntut agar Komnas HAM bersikap kepada KTT Infrastruktur 2005. Komnas HAM memang telah mengeluarkan rekomendasinya atas Perpres 36/2005, namun sikap terhadap hasil-hasil KTT Infrastruktur 2005 tetap signifikan dan mendasar, dikarenakan ada secarama modus operandi yang sama antara hasil-hasil KTT Infrastruktur 2005 dengan progam developmentalism dan Marshal Plan, yaitu internasionalisasi modal tanpa batas. Dalam konteks mekanisme HAM nasional dan internasional, Special Rapporteur on Rights to Food yang dibentuk Komisi HAM PBB, telah menawarkan kerangka acuan bagi perlindungan hak atas pangan dan mengeluarkan rekomendasi bahwa tanpa reforma agraria, maka kelaparan dan kemiskinan tidak bisa diatasi. Komnas HAM yang kala itu diwakili oleh bapak Saffroedin Bahar, kurang lebih mengatakan bahwa Komnas HAM dalam tema agraria masih berkonsentrasi dengan penyelesaian konflik agraria di masa lalu dengan mendorong terbentuknya KNUPKA (Komisi Nasional untuk Poenyelesaian Konflik Agraria) dan invetarisasi hukum adat. Sedang PBHI sendiri memilih jalan dalam rangka pemajuan dan pembelaan hak asasi manusia akan melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat dalam rangka menyelesaikan konflik agraria dan mendorong tema reforma agraria dalam rangka pemajuan HAM dari membanguan wacana atau discourse (social justice initiative) hingga ke legal reform serta akan mengikuti mekanisme advokasi hak atas pangan yang ditawarkan Pelapor Khusus Hak Atas Pangan. Sebagai tindaklanjut dari itu, PBHI kembali mendatangi Komnas HAM untuk memberikan tawaran tematik tentang perlunya Komnas HAM melakukan36 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 37. assessment hak atas pangan dengan realita busung lapar, gizi buruk, flu burung dan anthrax sebagai pintu masuk. Bapak Ansyari Thayib dari Komnas HAM yang kala itu menerima delegasi PBHI, kemudian menawarkan kerjasama penyelengggaran Focus Group Discussion (FGD) tentang hak atas pangan. Bapak H Amidhan selaku ketua subkomisi Ekosob Komnas HAM, kemudian meminta PBHI agar membikin rincian yang lebih detil mengingat Komnas HAM pernah menyelenggaran seminar hak atas Pangan. Dari studi PBHI atas dokumen-dokumen seminar hak atas pangan Komnas HAM, PBHI menyimpulkan ada beberapa hal yang semestinya segera ditindaklanjuti. 2. Mendisain Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Pangan Untuk mendukung basis pengetahuan PBHI sebagai bekal FGD, maka PBHI menyusun working paper (kertas kerja) berfungsi sebagai bagian dari pemantauan, analisis, dan sebagai bahan kampanye. Yang mana paper tersebut mencakup peta rawan pangan, evaluasi kebijakan publik negara dan studi instrumen-instrumen HAM yang mengatur perlindungan hak atas pangan. FGD Hak Atas Pangan diselenggarakan tanggal 24 November 2005, dihadiri oleh multi stake holder yang terkait dengan hak atas pangan, mulai dari instansi negara, human rights defender, ormas tani, gerakan mahasiswa, kelompok perempuan, ormas keagamaan, dan lain-lain. Daftar Peserta Focus Group Discussion TentangPenganturan dan Realitas Pemenuhan Hak Atas Pangan Kerjasama: Komnas HAM dan PBHI, 24 November 2005 No Institusi PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia) FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia) Departemen Perikanan dan Kelautan Komisi Nasional Perempuan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Departemen Sosial ISAC (Institute of Studi and Advocacy) Migrant Care INFID (Internasional NGO for Indonesia Development) BKP-Deptan (Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian)BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 37
  • 38. Bina Swadaya Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia) Departemen Perindustrian Dirjen pertanian dan Pangan (Bappenas) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Biro Hukum Departemen Perdagangan UPC (Urban Poor Consortium) Komisi IV DPR RI Yayasan Sosial Bina Desa Agra (Aliansi Gerakan Reforma Agraria) PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) FMN (Front Mahasiswa Nasional) Beberapa Hal yang Mengemuka dalam FGD hak atas pengan tersebut adalah sebagi berikut: A. Guidelines atau Code of Conduct Pemenuan Hak Atas Pangan Prinsip umum dari hak atas pangan, adalah, pertama, pemenuhan hak atas pangan rakyat adalah tanggungjawab negara. Kedua, ketahanan pangan hanya bisa dicapai jika ada kecukupan lahan bagi produksi pangan, distribusi yang baik produksi pangan, dan ketersedian pangan pangan yang dkonsumsi. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya, sudah cukup banyak instrumen dan mekanisme hak asasi manusia internasional dan nasional yang bisa dijadikan guidelines. Diluar instrumen utama hak asasi manusia internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), ada World Food Summit, CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), UN Millenium Developments Goals (MDGs) dan lain. Di Indonesia instrumen dan mekanisme HAM juga bisa dibilang lebih dari mencukupi. Beberapa diantaranya adalah UUD 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia Pasal 28 A- 28 J, Tap MPR Nomer 17 Tahun 1998 tentang HAM, Tap MPR Nomer 7 Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Undang- Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, dan Undang-Undang Nomer 27 Tahun 200538 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 39. tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvenan internasional HAM. Namun di luar instrumen HAM, banyak juga instrumen yang justru mengganggu hak atas pangan, misalnya kesepakatan-kesepakatan di WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia), termasuk juga perjanjian bilateral dengan negara dengan IMF (International Monetary Fund/Lembaga Keuangan Internasional), World Bank (Bank Dunia), ADB (Asian Development Bank/ Bank Pembangunan Dunia), hal ini terkait dengan kebijakan negara tentang privatisasi, pencabutan subsidi, dan liberalisasi perdagangan dan permodalan yang disponsori lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut. Negara (pemerintah RI) memang telah membikin instrumen (badan dan produk hukum) dalam rangka pemenuhan hak atas pangan, yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Namun dalam kenyataan negara gagal memenuhi hak atas pangan dan bahkan mengeluarkan kebijakan ekonomi yang memiskinkan rakyat yang berdampak pada situasi rawan pangan Untuk itu, dalam konteks legal, diperlukan Judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan produk hukum yang kontraproduktif dengan pemenuhan hak atas pangan. Salah satu kendala adalah pertanyaan bagaimana produk hukum yang kontraproduktif dengan ketahanan pangan akan tetapi Mahkamah Konstitus (MK) menolak judicial review, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, C. Social Policy Pemenuhan hak atas pangan memerlukan langkah yang komprehensif dan lintas sektoral, yang mana hal tersebut tercermin dari kebijakan publik negara, yang hal tersebut meliputi: Pelaksanaan Reforma agraria dalam rangka melindungi hak akses masyarakat terhadap sumber-sumber agraria: kecukupan lahan, irigasi, air minum, dan kebijakan pertanian Perubahan sistem ekonomi dan perlindungan ekonomi rakyat Kebijakan perburuhan yang melindungi sektor informal, buruh migran, dan buruh industri Pemberdayaan dan perlindungan sektor usaha mikro (informal dan pertanian) Perlindungan hak akses masyarakat terhadap lapangan kerjaBioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 39
  • 40. Jaminan sosial masyarakat dan Jatah Hidup (Jadup) bagi pengungsi bencana alam maupun wilayah konflik Tanggung jawab negara untuk memberikan pemahaman tentang gizi yang benar terhadap dan perlindungan bahan pangan dari virus (flu burung dan anthrax dan bahan kimia yang berbahaya termasuk kualitas air minum D. Pemerintahan Agar kebijakan publik negara dapat berjalan diperlukan anggaran dan solusi pembiayaan yang tercermin di APBN. Hal ini tentu sangat terkait dengan politik anggaran, kebijakan fiskal dan bagimana negara memanajemen hutang dan pembayaran hutang luar negeri. Secara teknis pula dibutuhkan penyelerasan strategis atau sinkronisasi kebijakan dan koordinasi antar departemen dan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hal ini tentu terkait dengan pengelolaan otonomi daerah. E. Rencana Aksi Diperlukan segera tindakan sesuai dengan mandat organisasinya masing-masing ataupu secara bersama yang itu berupa: Kampanye mendorong reforma agraria sebagai kata kunci penyelesaian situasi rawan pangan dan pemnuhan hak atas pangan Menjadikan World Food Sumit sebagai momentum Aksi menuntut pertanggungjawaban negara hak atas pangan yang melibatkan massa rakyat (pendidikan dan pengorganisiran) Legal work (judicial riview Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, gugatan class action atas kegagalan negara memenuhi hak atas pangan masyarakat, legal drafting sebagai bagian dari legal reform produk hukum terkait dengan pemenuhan hak atas pangan, dan penggunaan mekanisme HAM nasional dan internasional dalam rangka pembelaan dan perlindungan hak atas pangan Perlunya segara Komnas HAM melakukan assesment atau audit pelaksanan hak atas pangan yang dilakukan negara. Gunawan, PBHI 2005 http://www.pbhi.or.id/content.php?id=54&id_tit=6---40 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 41. United Nations High Commissioner for Human RightsThe right to foodCommission on Human Rights resolution 2000/10(…)2. Also reaffirms the right of everyone to have access to safe and nutritious food,consistent with the right to adequate food and the fundamental right of everyone to befree from hunger so as to be able fully to develop and maintain their physical andmental capacities;(…)8. (…) Committee on Economic, Social and Cultural Rights in promoting the right toadequate food, in particular its General Comment No. 12 (1999) on the right toadequate food (art. 11 of the International Covenant on Economic, Social and CulturalRights), in which the Committee affirmed, inter alia, that the right to adequate food isindivisibly linked to the inherent dignity of the human person and is indispensable forthe fulfilment of other human rights enshrined in the International Bill of HumanRights and is also inseparable from social justice, requiring the adoption of appropriateeconomic, environmental and social policies, at both the national and internationallevels, oriented to the eradication of poverty and the fulfilment of all human rights forall;52nd meeting17 April 2000[Adopted by a roll-call vote of 49 votes to 1, with 2 abstentions. ]What is the right to food?Since its inception, the United Nations has identified access to adequate food as bothan individual right and a collective responsibility. The 1948 Universal Declaration ofHuman Rights proclaimed that "everyone has the right to a standard of living adequatefor the health and well-being of himself and his family, including food…". Nearly 20years later, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)developed these concepts more fully, stressing "the right of everyone to … adequatefood" and specifying "the fundamental right of everyone to be free from hunger".So, what is the distinction between the right to be free from hunger and the right toadequate food? The right to freedom from hunger is fundamental. This means that thestate has an obligation to ensure, at the very least, that people do not starve. As such,this right is intrinsically linked to the right to life. In addition, however, states shouldalso do everything possible to promote full enjoyment of the right to adequate food foreveryone within their territory -- in other words, people should have physical andeconomic access at all times to food that is adequate in quantity and quality for ahealthy and active life. For food to be considered adequate, it must also be culturallyacceptable and it must be produced in a manner that is environmentally and sociallysustainable. Finally, its provision should not interfere with the enjoyment of otherBioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 41
  • 42. human rights -- for example, the acquisition of sufficient food for an adequate dietshould not be so costly as to threaten the satisfaction of other socio-economic rights,or be fulfilled to the detriment of civil and political rights.The rights connectionThe civil, cultural, economic, political and social rights proclaimed in the UniversalDeclaration are considered interdependent, interrelated, indivisible and equallyimportant. To be able to enjoy the right to food fully, people need access to healthcare and education, respect for their cultural values, the right to own property and theright to organize themselves economically and politically.Without adequate food, people cannot lead healthy, active lives. They are notemployable. They cannot care for their children, and their children cannot learn toread and write. The right to food cuts across the entire spectrum of human rights. Itsfulfilment is essential to the fight against poverty, and it is at the heart of FAOsmandate to ensure a world free from hunger.May 2001www.fao.org--- Name:The Institute for Ecosoc Rights Location:Tebet Timur Dalam VI C/17, Jakarta 12820, IndonesiaKategori EcosocArab-SaudiBuruh-migranBusung-laparDataDiagramDinas-KesehatanEkonomiGempaGeografiHamaHilangIntelligenceKebijakanKedutaankekuasaanKelaparanKemiskinan42 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 43. Kepercayaan-adatketidakadilanKotaKota-KupangLembagaMiliterMonokulturNusa-Tenggara-TimurOrganisasiPaling-AnyarPasar-modalPedesaanPemerintahPendidikanPenelitianPerempuanPertanianPetaniSikkaSingaporeStock-ExchangeSumba-BaratSumba-TimurTenun-ikatTimor-Tengah-SelatanTNIYogyakartahttp://ecosocrights.blogspot.com/---At the World Food Summit: five years later (WFS:fyl) the decision was taken todevelop “guidelines to support the progressive realisation of the right to adequatefood”. Among the 182 nations present at the WFS:fyl, USA was the only nation thatopposed the right to food.The 1996 Declaration of the World Food Summit recognised already the importanceof the right to food, but in the Plan of Action (PoA) under objective 7.4., state couldnot agree on the development of guidelines on the right to food. Due to the resistanceof some countries, in particular the USA, the formulation chosen avoided making anyreference to the right to food. It merely asked for the ”voluntary guidelines on foodsecurity for all”. One of the very few positive results of the Rome + 5 summit in June2002 was the strengthening of the 1996 formulation.(…) This achievement wasBioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 43
  • 44. possible due to the full support of the G77 and the European Union. The IGWG wasthen formally installed by a FAO-Council decision in November 2002 (CL 123/REP/13of the 123rd FAO Council). The IGWG was set up as a working group of the FAO-Committee on World Food Security (CFS), which is the responsible body in the FAOfor monitoring the implementation of the results of the World Food Summit from1996.Social Movements, Civil Society Organisations (CSOs) and Non-GovernmentalOrganisations (NGOs) played an important role in influencing and pushinggovernments to get the decision adopted to develop guidelines for the right to food atthe WFS:fyl. CSOs and NGOs have been campaigning since 1995 for the introductionof a new legal instrument within the FAO system to foster national and internationalimplementation of the right to adequate food, and to bring a human rights-basedapproach to Rome-based agencies. The basic motivation for this initiative is that theright to food is considered a key instrument to foster state action against hunger andmalnutrition, because it gives individuals and groups, who are victims of violations ofthe right to food, a legal claim against their states.As part of the decisions taken at the WFS:fyl, all groups of stakeholders have the rightto contribute to the work of the Intergovernmental Work Group. They are invited tomake written and oral submissions to the meetings of the working group. Theseinclude intergovernmental agencies as well as CSOs and NGOs and they will have anopportunity to influence this process. The right to food was already high on theagenda of the CSOs and NGOs during the parallel Civil Society Forums at the WorldFood Summit in 1996 and at the WFS:fyl in 2002. The co-ordinating NGO committeein Rome responsible for all the CSO/ NGO input into the process, the so-called IPC(International Planning Committee), has also nominated a specific focal point for thework concerning the right to food (currently Michael Windfuhr from FIAN-International).FIAN (2003) Guidelines for the Implementation of the Right to Adequate FoodReport of the IGWG 1Report on the First Session of theIntergovernmental Working Group for the Elaboration of a set ofVoluntary Guidelines to support the Progressive Realisationof the Right to Adequate Food. 5 July 2003.---Subject: FAO Right-to-Food masukkan ke RAN HAM RI - Press_ReleaseBioTani_PAN_IndonesiaFrom: biotani@rad.net.idDate: Sun, September 26, 2004 11:0244 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 45. To: "Mass Media group" <biotani2004a@yahoo.com>Cc: biotani@rad.net.idPriority: HighMailer: SquirrelMail/1.4.1Options: View Full Header | View Printable Version | View Message details | Addto AddressbookFAO Right-to-Food masukkan ke RAN HAM RI - Press_ReleaseBioTani_PAN_IndonesiaYth. Pemimpin Redaksidan rekan-rekan wartawanMedia Massadi tempatSalam sejahtera,Mohon dapat disebarluaskan kepada khalayak luas Siaran Pers kami mengenaidiadopsinya Hak atas Kecukupan Pangan oleh FAO (Voluntary Guideline on Right toAdequate Food), disertai seruan kami kepada pemerintah.salam hormat,Riza V. TjahjadiBiotani Indonesia/PAN IndonesiaJl. Persada Raya No. 1Menteng DalamTelp. 021-8296545email: biotani@rad.net.id, biotani2004a@yahoo.comMobile-phone: 08129903470BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 45
  • 46. «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» No Patent No Beauty, No Patent No Cure, No Patent No Food, They claimed, We fight for Farmers Rights and Community Rights «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»Download this as a fileAttachments:Right2Food-Press-01.htm 46 k---biotani2003a@yahoo.comsari-p-setiogi@yahoo.com, kompas@kompas.com, ninuk@kompas.comKomisi3@dpr.go.id, ysik@indo.net.idScandal Penggelapan Deklarasi Roma 2002, DeptanfOOd sEcUrItY is Business as Usual Tanpa HAM - deptan; SkandalDeklarasi Roma 2002 direduksi, hanya suply side, itu pun hanya kurang dari 10komoditasSulit dibayangkan, jika bukan mengatakan sebagai skandal terbesar, atau lelucon yangtragis, ketika mengamati seminar (setengah hari) Skenario Memenuhi KebutuhanPangan Dalam Kerangka Ketahanan Pangan Tahun 2015, yang diselenggarakan olehBadan Bimas Ketahanan Pangan Deptan Rabu, 29 Januari 2003.Deklarasi Roma 2002 yang berisikan memperbaharui komitmen gobal (182 kepalapemerintahan, dan utusannya pada minggu pertama Juni 2002 di Roma Italia)untuk memangkas separuh dari kelaparan di dunia hanya merupakan cerita sepekantanpa bekas di kalangan yang sungguh berambisi mengelola ketahanan pangan46 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 47. (food security) di tanah air bagi anak bangsa Indonesia.Kenapa? Dalam kerangka proses penyusunan/ perumusan kebijakan baru tentangpolitik kebijakan pangan, ternyata, sama sekali tidak terkait dengan DeklarasiRoma 2002, kendatipun beberapa artikel mengenai Roma dan ketahanan pangandi tanah air menghiasi beberapa koran berpengaruh pada bulan Juni dan Juli 2002.Yang diketahui banyak orang - sekitar lebih dari 30 orang - yang hadir adalahbagaimana menyusun skenario ketahanan pangan nasional hingga 2015. Bahkan parapemakalah, pakar dan (yang ng)ornop pun bertanya kenapa angka 2015. begitu puladirektur pangan dan pertanian Bappenas, seraya membandingkan dengan proyeksiBappenas 2020.Ironi, dan saya yang mendapat giliran bertanya, relatif nomor buncit, akhir, olehkepala Badan Bimas ketahanan Pangan (lantaran masih ewuh-pakewuh senioritas)sangat sedih, dan sedih... Sedih, karena, ketika di Roma Italia, rekan-rekan sayamentertawakan anak bangsa Indonesia uuaamat buaanyak sebagai anggota delegasiIndonesia di belakang Presiden Megawati. Konon sekitar 150 orang (itu saya wartakanjuga, melalui posting saya awal Juni 2002). Sedih berikutnya, ya, itu tadi,penyelenggara seminar, peserta seminar, lalu pemakalah Bayu krisna Murti, wakilSekjen HKTI, dan direktur Indef "kagak tahu" apa makna 2015. Begitu pula Dr. PancarSimatupang, direktur PSE Pertanian.Apa artinya itu semua? Teknologis, angka, dan angka, dan produksi semata (bobotnyakepada sisi pasokan, dan "perbaikan" aspek sosek ekonomi pertanian, dengan tekananpada peran dan tanggungjawab stakeholder, dan kelembagaan pertanian danpedesaan").Itu kerangka pendekatannya, meskipun HKTI (makalah Siswono, yang tidak hadir,sebagaimana halnya mentan Bungaran Saragih) mencoba-jajal isyu reforma agraria,sebagai unsur yang penting dalam usulan skenario HKTI... dan, muaranya, ya, "sitespecific", perluasan lahan garapan (ada debat pendek antara kepemilikan danpenguasaan), optimisme produksi masih bisa digenjot, dan seterusnya.Saya berupaya, dalam diskusi umum, untuk mengingatkan kembali denganmengungkap dua (2) kesedihan saya itu. Tetapi yang paling pokok, bahwa semuapeserta, terkecuali saya dan P. Sarijo, Sabastian, Erwin AP (dan belakangan saya tahuada staf KIKIS), harus benar-benar kembali kepada rujukan: Deklarasi Roma 2002. Iniartinya harus melihat current political situation adalah terpaparnya dua (2) kutub yangekstrim. yaitu, trade dan rights. "Trade" adalah instrumen utama pencapaianketahanan pangan (Komitmen 4), dan "Rights" adalah penegakan HAM atas pangan(Rights to Food).BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 47
  • 48. Deklarasi Roma 2002, WFS: fyl(...)5. We reaffirm the importance of strengthening the respect of all human rights andfundamental freedoms including the right to development, democracy, the rule of law,good governance, sound economic policies, the equality of rights for all withoutdistinction as to sex, race, language, religion, the resolution of conflicts in accordancewith the UN Charter and respect for international humanitarian law, and internationalcooperation so as to solve economic, social, cultural and humanitarian problems,which are essential for achieving food security.Dua kutub ekstrim ini merupakan masuk ke dalam masa transisi dalam dua tahun ini,di dalam negri maupun internasional. Dalam negri karena akan ada pemilu 2004,sedangkan internasional khususnya di FAO merupakan waktu kerja IWG(Intergovermental working group) untuk menggarap Rights to food, dalam kerangkainvoluntary guideline.Apa konsekuensinya? Dalam suasana menambahi otokritik terhadap IPB yang kentalsejak sesi presentasi, saya menyatakan, kursi-kursi di apa pun namanya ketahananpangan: dewan, atau Bimas, dan kantor (terbawah hierarkhinya di kabupaten) harusmemberikan tempat bagi para lawyer (penegeak HAM atas pangan). IPB, sudah harusmengalah tidak memonopoli lagi kursi-kursinya di tempat ketahanan pangan. BadanBimas Ketahanan Pangan sudah harus mereformasikan dirinya sebelum terlambat;termasuk posisi puncak di badan itu (rasanya, begitu).Ini artinya harus "paradigm shifted", atau kalau tidak mau, ya, paradigm lost...Meskipun di penghujung tahun silam, mentan menyatakan telah terbentuknyaparadigma baru deptan. Tapi, nyatanya, tetap saja balik business as usual (termasukkompetisi terbuka atawa terselubung; karena pagi ini saya dapat info: konon sudah adaitu namanya konsep yang berkesesuaian dengan Deklarasi Roma 2002, tapi bukan dilacinya Kepala Bimas Ketahanan Pangan).Itulah cerita suram dari situasi pengelolaan ketahanan pangan deptan. "Rasanya" susahmendorong-dorong argumen ketahanan pangan untuk mengganjal derasnyaliberasisasi (baca: banjirnya pangan impor murah).salam gabah dan jerami organik,Riza VTBioTani Indonesia Foundation/PAN IndonesiaJl. Persada Raya No. 1 Menteng DalamJakarta 12870 Indonesia48 BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007
  • 49. Telp&fax: +62-21-8296545e-mail: biotani@rad.net.id«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»No Patent No Beauty, No Patent No Cure,No Patent No Food,They claimed,We fight for Farmers RightsandCommunity Rights«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»BioTaniInd/position paper on Right to Food/BO/1Feb2007 49