Your SlideShare is downloading. ×
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu occpaper

611

Published on

petani mitra kerja, saya (Riza V. Tjahjadi) uraikan selintas tapi rinci data bahwa pertanian pangan khususnya padi dipandang selalu terbelit masalah. Pengalaman dan fakta menunjukkan, bahwa rentenir …

petani mitra kerja, saya (Riza V. Tjahjadi) uraikan selintas tapi rinci data bahwa pertanian pangan khususnya padi dipandang selalu terbelit masalah. Pengalaman dan fakta menunjukkan, bahwa rentenir adalah sumber modal yang termudah diperoleh petani, tetapi bukanlah satusatunya sumber utama modal bagi petani untuk bercocok tanam pada lokasi tertentu.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
611
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Cari kredit ribet, so, jajal kemitraan terpadu Oleh: Riza V. Tjahjadi Para petani memerlukan dana untuk membiayai usaha taninya. Selama ini,bagi kebanyakan petani skala kecil, sangatlah sulit untuk mengakses kredit melaluibank formal. Seringkali para petani ini bergantung pada kredit informal, misalnyapada renternir, yang sangat tinggi bunga pinjamannya. Di sisi lain, para renternirini sangat mudah ditemui dan fleksibel sehingga seringkali menjadi satu-satunya(sic. Huruf tebal RVT) pilihan petani kecil. Itu kalimat pembuka dari satu kalawarta. Sejak akhir dekade lalu fasilitas kredit pun menjamur dan banyak kelompok-kelompok tani skala kecil serta masyarakat yang tidak memiliki lahan, khususnyaperempuan, telah mendapatkan manfaatnya. Banyak cerita yang tidak terhitungjumlahnya tentang keluarga miskin yang telah memulai hidup yang lebihbermartabat berkat pinjaman kurang dari 100 Euro (sekitar Rp 1.300.000). Namun, kredit mikro seringkali tidak cukup membantu petani membangunpertanian yang berkelanjutan. Para petani yang ingin berinvestasi untuk membuatusaha taninya berkelanjutan menghadapi tantangan keuangan. Mereka harusberinvestasi serius agar usaha taninya bisa berkelanjutan. Tanah yang merekainvestasikan hanya bisa mengembalikan nilai investasi setelah beberapa tahunkemudian. Sedangkan saat ini mereka harus mampu bertahan hidup. Bankumumnya memiliki produk standar yang seringkali tidak membantu petani yangmemilih praktik ramah lingkungan, karena dianggap tidak layak secara ekonomi.Jadi, petani harus pergi ke mana untuk mendapat dukungan? Begitulah tigaparagraph pengantar dari kalawarta itu yang dikirimkan kepada saya Maret silam. Sebagai pengantar diskusi dengan anda semua, petani mitra kerja, sayauraikan selintas tapi rinci data bahwa pertanian pangan khususnya padi dipandangselalu terbelit masalah. Pengalaman dan fakta menunjukkan, bahwa renteniradalah sumber modal yang termudah diperoleh petani, tetapi bukanlah satu-satunya sumber utama modal bagi petani untuk bercocok tanam pada lokasitertentu.Petani dan akses kredit, kilas selintas balik Kredit produksi, sebagaimana dikatakan Arthur Theodore Mosher (GettingAgriculture Moving, 1966) sebagai salah satu dari 5 syarat pelancar pembangunanpertanian menjadi langkah kebijakan negara (rejim Orde Baru hingga kini). Syaratpelancar pembangunan pertanian meliputi: (1) pendidikan pembangunan, (2) kreditproduksi, (3) kegiatan gotong royong petani, (4) perbaikan dan perluasan tanahpertanian, dan (5) perencanaan nasional pembangunan pertanian. Adapunpersyaratan pokok pembangunan pertanian, lanjut Mosher mencakup: (1) adanyapasar untuk hasil-hasil usahatani, (2) teknologi yang senantiasa berkembang, (3)Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010 1
  • 2. tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, (3) adanya perangsangproduksi bagi petani, dan (5) tersedianya pengangkutan yang lancar danberkesinambungan. Namun, apakah kredit produksi menjadi kebutuhan petani? Temuan Brahmantio Isdijoso (tanpa tahun, tt) terhadap jenis usahatanitanaman pangan prioritas dikaitkan dengan kredit usaha tani (KUT) pada TahunPenyediaan (TP) 1999/2000o menunjukkan Dept. Pertanian/ Badan PengendaliBimas lebih berorientasi pada total kebutuhan biaya usahatani daripada modaltunai yang dibutuhkan dalam usahatani. Dengan pendekatan semacam itu makasecara implisit Badan Pengendali Bimas (Dept. Pertanian) mengasumsikan bahwapetani sama sekali tidak memiliki kemampuan modal untuk menjalankanusahatani. Padahal dalam kenyataannya petani memiliki kemampuan untukmembiayai sebagian biaya usahataninya baik dengan modal dalam bentuk uangtunai maupun natura (seperti; menggunakan benih milik sendiri, tenaga kerjadalam keluarga, tenaga kerja luar keluarga yang dibayar dengan hasil panen sesuaidengan kebiasaaan setempat/ bawon/ ceblokan, tenaga kerja luar keluarga yangdibayar dengan tenaga kerja sendiri dengan sistem sambatan dll). Kebutuhan petani terhadap uang tunai (modal) untuk membiayaiusahataninya sangat menonjol dalam kegiatan pembelian benih berlabel, pupuk danpestisida (obat–obatan pemberantas hama & penyakit). Mengingat kualitas benihsangat menentukan produktivitas usahatani maka diusulkan agar alokasi dana KUTuntuk benih tetap seperti usulan BIMAS Deptan. Hasil verifikasi di lapangmenunjukkan bahwa hingga saat ini sekitar 40 persen petani padi masihmenggunakan benih dari tanaman sendiri. Studi Brahmantio Isdijoso (tt) ini dimaksudkan untuk melakukan verifikasiterhadap angka kebutuhan dana untuk program KUT tahun anggaran 1999/2000.Saat itu sekitar 40 persen petani padi masih menggunakan benih dari tanamansendiri.Pendapat petani dan pemodal non-bank desa PAN (Pesticide Action Network) Indonesia (2001) menyatakan, kebanyakandari para analis ekonomi dan ekonomi pertanian dalam membahas masalah petani -khususnya kredit melalui, apakah itu KIK, KUTK, KUT dan yang terakhir KKPkurang memperhitungkan para tengkulak sebagai orang yang berperan untukpetani selama ini. Jika pemerintah mengharapkan KUT terhadap petani, maka adasekelompok masyarakat yang merasa diri mereka dirugikan, karena lahanpendapatan mereka telah disrobot oleh koperasi dan Bank. Sebagai kelompok yangmempunyai bergaining dalam bentuk uang atau modal tentu mereka tidak bisatinggal diam saja menerima nasip. Begitu juga dengan kebiasaan mereka mecarinafkah dari bunga uang, dan monopoli harga, maupun terhadap panen petani. Pada setiap panen tiba harga beras selalu anjlok walaupun masalah ini terusdatang sejak dulu-dulunya Bulog sampai sekarang masih persoalan itu-itu juga2 Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010
  • 3. yang melilit petani. Sebagai ilustrasi sekarang ini pemerintah tidak mengimporberas lagi, karena hasil panen padi sekarang sudah mencukupi menurut deptan danBulog tapi dalam kenyataannya impor beras masih berjalan. Menurut teorikonspirasi untuk mendapatkan harga gabah yang murah dari petani adalah denganmen-drop beras impor sehingga harga gabah dalam negeri jatuh. Setelah gabahdibeli oleh tengkulak, maka harga beras akan stabil lagi (asumsi mereka pemerintahtidak mungkin menerapkan kebijakannya dalam waktu sehari atau dua hari).Umumnya kebijakan pemerintah itu efektif apabila gabah telah sampai ke tangantengkulak dan pedagang besar. Jadi, tampaknya, para tengkulak telah memprediksikapan jatuhnya harga gabah, dan kapan pemerintah bertindak. Di sini seolah-olahmeraup keuntungan melalui oknum-oknumnya - indikasi adanya permainan dalamBulog - dalam penciptaan situasi seperti itu. Indikasi itu diperkuat dengan data dan Proyeksi Bulog selalu berbeda denganstatistik dan Deptan, yaitu menurut Bulog produksi di bawah kebutuhan panganmasyarakat, agar mereka bisa mengimpor beras murah dari negara lain. Hal yangmenyolok terjadi pada tahun 1998 yaitu impor beras jauh melebihi kapasitaskebutuhan masyarakat akan beras. Dari 2 juta ton kebutuhan impor menjadi sekitar5 juta ton sehingga pasar Indonesia kelebihan sekitar 3 juta ton beras. Lantas,berakibat jatuhnya harga beras/gabah domestik jauh di bawah biaya produksi. Padasaat itu gabah petani hanya dihargai Rp 700 – Rp 900 per kg. Pada saat yang samapetani juga meminjam uang pada KUT. Akibat rendahnya harga gabah petani dibawah harga biaya total produksi, maka mengakibatkan tertundanya pelunasankredit usaha tani oleh petani pada koperasi. Tertundanya anggsuran KUT berarti pula mereka tidak dapat lagi meminjamuang lagi pada koperasi/KUT, sehingga untuk mendapatkan dana untuk musimtanam selanjutnya petani terpaksa lagi meminjam uang pada tengkulak, sehinggamenimbulkan lingkaran setan yang tak putus-putusnya. Persoalan lain yang dihadapi petani adalah masalah jaminan kredit yangdiberikan bank dan koperasi agak sulit dipenuhi, karena kebanyakan petani adalahpetani penggarap yang tidak punya lahan, ditambah pula dengan sistem sewa yangberlaku setiap daerah berbeda-beda. Pada sisi lain pemilik sawah tidak mau terlibatdengan proses produksi. Yang mereka mau tau pokoknya setelah panen penggarapharus membayar sewa sawah mereka. Para pemilik lahan tidak mau tahu puso atautidak pusonya hasil sawah, sebab perjanjian mereka hanya sewa-menyewa (kasusDesa Kedokan di Indramayu). Sebelum adanya fasilitas KUT petani telahmeminjam uang untuk modal produksi pada tengkulak yang mana persyaratannyatidak begitu membingungkan petani, ditambah plafon peminjaman tidak dibatasi,sehingga mereka tidak perlu njelimet berhitung dalam pengunaan dana untukperbaikan/peningkatan produksi.Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010 3
  • 4. Keuntungan lain meminjam uang kepada tengkulak oleh petani adalah merekabisa mengambil uangnya kapan saja mereka perlukan. Lain halnya dengan KUTmenurut mereka pemerintah hanya penuh dengan janji-janji tanpa realisasi jelas dilapang, tetapi petani tidak pernah meminta ganti rugi pada pemerintah atasketerlambatan pengucuran kredit oleh pementah tersebut. Hal di atas itulah yang juga penting diperhatikan oleh pembuat kebijakan danpara pembaca, selain yang telah dikemukakan oleh beberapa pengamat pertanianseperti yang tertuang dalam “Tujuh kesalahan Utama KUT” (Kompas 18/2/2001)yang bunyinya, yaitu:1. Penekanan jaminan oleh pihak bank (program 5 C) pada petani yang umumnya petani gurem (petani penggarap).2. Kredit tidak sampai pada waktunya (terlambat disalurkan) dan tidak tepat sasaran.3. Hanya mengejar target, tanpa memperhatikan kegunaannya untuk apa sudah sampai ke tangan petani atau belum tidak diperhatikan.4. Tidak adanya tunjangan asistensi oleh pihak KUT dari manajemen proses produksi sampai pada manajemen proses pemasaran.5. Tidak mengedepankan peningkatan pendapatan petani (hanya menjaga gengsi pemerintah)6. Paragdima pemerintah sebagai yang dilayani bukan sebagai pelayan masyarakat.7. Kebijakan pemerintah yang plin-plan setiap tahunnya. Secara sistem pembangunan pertanian di Indonesia sudah menuju padaperbaikan tetapi dalam pelaksanaannya yang selalu menyimpang dari tujuanpembangunan itu sendiri. Hambatan itu sendiri datangnya dari birokrasipemerintah yang berbelit-belit. Sebagai contoh, Riza V. Tjahjadi dan rekan dalamstudi mengenai Implementasi dan Dampak Perjanjian Pertanian (AoA) WTO BagiIndonesia. (2001) mengutip warta Riau Post petani Riau yang tergabung dalamSerikat petani Riau (SPS) melakukan unjuk rasa ke BRI, menuntut pencairan danaKUT sebesar Rp 6,7 milyar. Cara peminjaman kredit usaha tani (KUT) yang sampaisekarang ini masih banyak petani yang tidak bisa mendapatkan kreditnya. Padahalpetani telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak bank. Alasan yangdiberikan pihak bank sendiri tidak masuk akal atau tidak begitu memuaskan yangbunyinya sebagai berikut,”pencairan dana KUT tidak bisa dilaksanakan karenasurat dari Departemen Koperasi/PKM yang tidak bisa dipahami secara jelas” (RiauPost, Agustus 2000).Tabel 1. Kredit Likuiditas dan Langsung Bank Indonesia pada Sektor Ekonomi (1994 –1998 milyar Rupiah) Diskripsi 1994 1995 1996 1997 1998 Pertanian 116 148 222 253 1.147 Koperasi 422 647 953 1424 1.835 Memperoleh 2.230 2.734 4.586 5.595 6.3024 Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010
  • 5. pangan Investasi 5.387 4.200 4.398 3.833 4.096 Lain-lain 6.633 9.364 10.441 13.852 12.123 Kredit langsung 130 71 26 50 47 Total 13.918 17.164 20.626 25.007 26.550 Kredit Likuiditas 13.788 17.093 20.600 24.957 26.503Sumber:BPS, 1999 Tabel di atas menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kredit pada sektorusahatani jika dibandingkan dengan sektor lain. Jika dipersentasekan besarnyacuma 1,2% dari total kredit yang dikucurkan Bank Indonesia (BI) pada tahun 1994,bahkan pada tahun 1997 menurun menjadi 1% dan baru ada peningkatan padatahun 1998 menjadi 4,3% dari total kredit yang dikucurkan BI. Hal ini sangat ironisdengan sektor usaha dari sebagian besar penduduk Indonesia pada sektorpertanian.Tabel 2. Kebutuhan indikatif KKP/Ha untuk tanaman padi sawah irigasi, tadah hujan, lebak, sawit dupa dan gogo di lahan konservasi (tahun panen 2000/2001 periode oktober 2000 s/d september 2001) Sawah Tadah Lebak Sawit Gogo Komponen Irigasi Hujan Surut Dupa KonservasiBenih 75.000 120.000 120.000 75.000 90.000Pupuk 950.000 850.000 570.000 570.000 750.000Pestisida 350.000 350.000 380.000 460.000 350.000Garapan & 350.000 300.000 200.000 200.000 300.000PemeliharaanBenih Ikan Dan Pakan 275.000 - - - -Panen Dan Pasca Panen 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000Total 2.500.000 2.120.000 1.770.000 1.805.000 1.990.000Sumber : Deptan, 2000 Sekadar catatan, tabel di atas memperlihat pengaburan makna lahankonservasi untuk budidaya padi gogo, dan diberikan fasilitas potensi asupan pupukkimia, dan racun kimia yang berpotensi pula mencemari lingkungan hidup.Dampak penurunan subsidi domestik pada pertanian Dari hasil pantauan PAN Indonesia bulan September 1998 dan 6 Juni 2000yang lalu di beberapa wilayah sentra produksi beras di Jawa Barat, salah satu desadi Kabupaten Indramayu, terlihat sebagian besar dari petani mengalami kesulitandalam menanam kembali areal persawahan mereka, di samping kesulitanmengembalikan Kredit Usaha Taninya (KUT) apalagi memperoleh pinjamanberikutnya. Kesulitan dana yang memadai akan berdampak pada upaya untukmelindungi tanamannya dari resiko kegagalan yang akan terjadi, yang ditimbulkanRiza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010 5
  • 6. oleh faktor alam, seperti iklim, cuaca, maupun datangnya serangan/ wabah hamadan penyakit tanaman. Bila dibandingkan dengan kondisi normal (panen yang cukup berhasil),sebenarnya petani tidak begitu beruntung, karena input-input pertanian yangmereka pakai semenjak 1998, pada hakekatnya sudah tidak disubsidi lagi olehpemerintah, baik pada benih, pupuk maupun racun hama dan penyakit tanaman.Hal inilah yang salah satunya menjadi penyebab turunnya produktivitas pertaniandi Indonesia, yakni kurangnya dukungan pemerintah pada petani sementaramereka telah terlanjur diarahkan (main stream) pada pertanian konvensional yangberasupan tinggi (high external inputs) dan akan dihadapkan dengan situasipersaingan yang sangat ketat (Tjahjadi dan rekan, 2001). Sebagai gambaran pada musim tanam/panen 1998/1999 yang lalu, dariwawancara beberapa responden petani, mereka pada umumnya menderita kerugiancukup besar yang disebabkan oleh panen yang gagal. Penyebab utamanya adalahserangan ganas hama wereng pada areal pertanaman petani, sehinggamengakibatkan banyaknya butiran padi yang hampa. Padahal untukpemberantasan atau pengendalian hama (pengurangan resiko kegagalan yang lebihbanyak lagi), petani memerlukan dana yang cukup besar, dan untuk itu harusdiperoleh melalui KUT dengan plafon pinjaman tertinggi. Yakni Rp 1.500.00 perhektar lahan plus bunga pinjaman sebesar 18% per tahun. Dalam hal pengurusanpinjaman kredit, sebelumnya dinilai akan berjalan lancar. Sistem pengembaliannyabiasanya dengan penjualan gabah ke KUD dengan menggunakan standar tingkatkelembaban gabah. Akibatnya, selain petani tidak mampu mengembalikanpinjaman KUT, juga peluang modal untuk proses produksi selanjutnya akan hilang,sebagai konsekuensi dari kegagalan usaha yang tidak “berasuransi”. Sebaliknyapemerintah AS sendiri dikenal selalu memberlakukan “direct payment” bagipetaninya. Dan dari beberapa keterangan responden serta fakta yang terjadi di lapang,berkenaan dengan komitmen pengurangan dukungan domestik bagi produsen dankelancaran proses produksi (peningkatan produktivitas), telah menimbulkanbeberapa dampak negatif, terutama pada petani kecil dan buruh tani, di antaranya;• Biaya produksi menjadi tinggi, akibat dihapuskannya beberapa subsidi seperti subsidi pupuk, telah menimbulkan bentuk usaha tani yang memerlukan modal besar. Untuk itu, pemberian subsidi pupuk dan input lainnya masih sangat dibutuhkan petani dalam proses berproduksi ;• Harga jual gabah di tingkat petani yang belum bisa mengangkat taraf hidup petani, di mana biaya proses produksi yang tinggi tidak seimbang dengan nilai jual yang diperoleh (nilai tukar petani negatif) ;• Selain subsidi input pertanian, juga perlu adanya subsidi lain dalam bentuk ‘asuransi usaha tani’ sebagai garansi atas resiko kegagalan produksi yang diakibatkan oleh faktor-faktor alam ;6 Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010
  • 7. • Bantuan teknis, dalam bentuk informasi praktek bertani yang benar dan pola pemasaran yang dapat memotong jalur distribusi yang melebar ;• Harga dasar gabah yang tidak begitu menolong, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang transparan dan profesional dari pemerintah (Tjahjadi dan rekan, 2001). Riza V. Tjahjadi dan rekan (2001) menambahkan untuk melakukanpembelian beras, Bulog menggunakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (BKLBI).Seberapa besar dana yang diperoleh oleh Bulog untuk membeli beras petani danimpor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.Tabel 3. Bantuan Kredit Bank Indonesia (KLBI) untuk pengadaan beras dan gula negara Jumlah Kredit Prosentase Beras dan dari total Perubahan Tahun Gula KLBI (%) (%) (Rp. milyar) 1993 1,846 14.39 - 1994 2,230 16.17 20.80 1995 2,734 15.99 22.60 1996 4,586 22.26 67.74 1997 5,595 22.42 22.00 1998 5,876 21.83 5.02 Jan 1999 7,781 26.30 - Feb 1999 6,990 24.15 -10.17 Mar 1999 5,567 19.41 -20.36 Apr 1999 6,781 22.22 21.81 May 1999 Juni 1999 Juli 1999 2,Sumber : Bank Indonesia, 1999 Catatan penting: KLBI di sini adalah salah satu target tidak langsung dalamIntervensi Kebijakan Pemerintah, dan juga IMF terhadap Produksi, Logistik danPerdagangan Hasil Bumi, khususnya Beras (1969–2000) dan buah-buahan. IsiKebijakannya. ialah Usaha Bulog mendapatkan beras melalui Dana KreditLikuiditas Bank Indonesia (KLBI). Dasar Hukumnya adalah Bank Indonesia. Dari tabel di atas terlihat tidak adanya keseriusan pamerintah untukmembantu petani karena kredit yang terserap oleh petani hanya rata-rata kurangdari 25%, padahal kenyataan di lapang (Indramayu, dan Pandeglang: survei PANIndonesia, Mei-Juni 2000) petani membutuhkan dana melebihi dari penyediaanKLBI itu sendiri. Kebijakan tentang pemberdayaan petani hanya merupakanseremonial belaka. Apakah kerena faktor birokrasi atau karena ketidakpercayaanRiza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010 7
  • 8. bank terhadap petani? Kenyataan di lapang masih banyak petani yang kekuranganmodal untuk biaya produksi. Untuk memenuhi kekurangannya petani beranimeminjam pada tengkulak yang tidak butuh persyaratan birokrasi yang rumithanya dengan modal kepercayaan, walaupun dengan bunya yang tinggi, tapi dalamkenyataannya petani masih sanggup untuk melunasi hutangnya sesuai dengan bataswaktu yang telah mereka sepakati bersama. Lalu kenapa dengan KLBI? Kucuran kredit dari tahun ke tahun selalu meningkat dari tahun ke tahun,tapi persentase kucuran yang diterima petani padi dan tebu berfluktuasi setiaptahunnya. Dalam pandangan PAN Indonesia, ini menunjukkan tidak adanyaperhatian serius pemerintah pada petani dalam meningkatkan hasil produksi padi,maupun tebu (untuk dijadikan gula) dalam negeri. Bahkan untuk tahun 1998, tidakada peningkatan kucuran kredit yang berarti, dan hanya sekitar 5% daripeningkatan kucuran, malah sebaliknya terjadi penurunan realisasi sekitar 5,5%.Dan inilah salah satu faktor terjadinya peningkatan impor beras di kuartal1997/1998, di samping faktor alam, sehingga menggugurkan pendapat tentangberkurangnya jumlah kredit yang dikucurkan lebih disebabkan oleh krisis moneterdan kredit macet, karena kenyataannya impor beras yang memerlukan dana masihtetap berjalan. Di samping itu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang dikucurkantersebut sedikit yang sampai ke petani, dan gejalanya sekarang sulit untukdibayarkan kembali. Namun pada sisi lain tergambar bahwa pihak kreditor samasekali tidak akan merugi. Karena mereka masih menikmati bunga bank yangpersentasenya melebihi dari bunga yang dibayar oleh petani (Tjahjadi dan rekan,2001). Sepuluh tahun sebelumnya, tahun 1991 menurut Riza V. Tjahjadi (1992)keterjangkauan fasilitas kredit bagi petani sangat terbatas, sebagaimana yangditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh PAN Indonesia pada 1990-1991terhadap petani padi di 17 desa yang terletak di 8 provinsi dalam kerangkamemahami Kebijakan Pangan nasional dari persepsi petani menunjukkan mengenaiberfungsi, atau tidaknya KUD di desa tersebut. Sebanyak 8 desa menunjukkanbahwa KUD berfungsi, sedangkan 9 desa lainnya menunjukkan tidak berfungsinyaKUD. Pada sisi lain, KUT yang menjangkau petani hanya terdapat pada 5 desa.Sementara 12 desa lainnya menunjukkan bahwa petaninya tidak terjangkau KUT.Jika disimak lebih lanjut, maka hanya 1 desa yang menunjukkan berfungsinya KUD,maupun KUT yang menjangkau petani setempat. Penelitian ini berlangsung padaperiode waktu penelitian adalah pada periode November 1990 hingga Februari1991. Riza V. Tjahjadi dan rekan (2001) menyatakan, semenjak Kredit LikuiditasBank Indonesia (KLBI) dihentikan, maka Bulog kesulitan dana untuk membeligabah petani. Bila tidak ada dana khusus maka situasi ini menjadikan Bulog beradapada posisi harus membeli beras petani tetapi harus meminjam dana dari bank8 Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010
  • 9. untuk pembelian. Bulog tidak bisa bertindak lagi tanpa fasilitas KLBI itu. Ini berartiBulog menjadi salah satu “pedagang” beras yang tak punya modal, namun hinggaakhir tahun 2000 terbetik kabar sudah adanya dana pemerintah bagi Bulog. Begitu juga dengan masalah kredit petani setiap tahun selalu berubah-ubahdengan maksud memberdayakan petani tetapi yang diuntungkan malah petani yangpunya modal besar seperti pemilik huller, koperasi dan para penikmat bungapinjaman/tabungan di bank. Sedangkan sistem penyaluran kredit tidak pernahdipermudah, apalagi sebagian besar petani gurem tidak punya pengetahuan tentangseluk beluk peminjaman uang di bank. Bagitu juga oleh koperasi peminjaman kredittidak pernah mencapai pinjaman yang diinginkan petani, sehingga pinjaman kredittidak bisa digunakan dengan optimal untuk produksi (...) dalam pemberian kredityang dibutuhkan petani haruslah bekerja sama dengan lembaga bank atau koperasidan diawasi atau dikontrol oleh Depkeu. Pemberian dana kredit itu haruslahdengan persyaratan adaministrasi yang sesederhana mungkin, karena sama-samakita ketahui tingkat pendidikan yang rendah oleh petani tidak akan bisa mengikutisistem kredit yang sekarang. Penyaluran kredit sebaiknya melalui bank seperti BRIyang telah jauh menjangkau pelosok tanah air untuk menghindari penyimpangan,jika hal penyaluran ini diberikan kepada koperasi. Sebagai contoh administrasi yangsederhana yaitu dengan menunjukan KTP dan surat PBB yang asli untukmenentukan tingkat plafon pinjaman agar bisa berproduksi optimal. Persyaratan adminitrasi yang sederhana dan tingkat pinjaman yang wajar iniharus dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari keagresipan tengkulak dalammemberikan pinjaman pada petani. Karena pengalaman selama ini petani jugatelah meminjam uang kepada tengkulak untuk menggarap lahan pertaniannyahanya dengan dasar saling percaya dan itu yang harus diimbangi oleh pemerintahjika kredit itu betul-betul ada sebanyak yang tertera di kertas kebijakan itu uangyang disediakan. Sebab dari yang kita lihat selama ini petani masih sanggupmengembalikan pinjaman pada tengkulak walaupun dengan bunga yang tinggi. Danini harus menjadi acuan bagi bank dan pemerintah untuk memberikan pinjamanpada petani. Mungkin juga ada petani yang tidak bisa mengembalikan pinjamannyatapi bukan malas mengembalikannya melainkan karena tekanan harga panen yangrendah, dan juga lantaran gagal panen. Inilah kasus yang ditemui dalam survei PANIndonesia di Kabupaten Indramayu, tepatnya Desa Kedokan Agung dan DesaKedokan Bundar pada Bulan Maret 2000 (Tjahjadi dan rekan, 2001).Kredit pertanian ke ternak dan ikan Bank Indonesia (tanpa tahun, tt) mempertegas gambaran alur di atas. Untuksektor pertanian, pinjaman ke sumber bank lebih besar pada komoditas sub sektorpeternakan dan perikanan (sapi perah dan teri nasi), sedangkan pada komoditassub sektor tanaman pangan cenderung lebih kecil.Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010 9
  • 10. Penelitian oleh CEMSED Fakultas Ekonomi UKSW Salatiga yang dipublikasikanBank Indonesia tersebut mendapati bahwa sumber modal eksternal komoditaspertanian lebih banyak mengandalkan pada sumber LKBB institusi dan informalyang menawarkan pinjaman dengan pendekatan yang lebih fleksibel sehinggasesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usahatani. Beberapa sumber inimemberikan pinjaman dalam bentuk saprodi dan sistem pengembalian mengikutiketersediaan cash flow usahatani yang terkait dengan siklus usahatani. Hal iniditemui pada kasus komoditas padi sawah, bawang merah dan sapi perah.Petani padi = swa-investor Jauh sebelum studi Brahmantio Isdijoso (tt) di halaman awal, untuk melakukanverifikasi terhadap angka kebutuhan dana untuk program KUT tahun anggaran1999/2000, sudah tampak gejala, bahwa petani adalah investor swadana. Hal iniditunjukkan dari berbagai temuan pantauan lapang PAN Indonesia pada dekade1990-an hingga 2004 terhadap petani padi yang mayoritas panenannya selalutermasuk dalam perdagangan beras secara lokal di wilayahnya. Inipun dapatdikaitkan dengan pernyataan Prof. Sayogyo selang bertahun-tahun kemudian - yangbaru menyatakan: “Kalau anda melihat kondisi saat ini, sebetulnya yang melakukanbudidaya beras itu pengusaha beras atau petani murni, karena kebanyakan daripetani, kan sudah menjadi buruh tani. Ya, di Jawa, 30% petani menghasilkan 70%sampai 80% produksi. Sedangkan sebagian besar petani sisanya adalah petanigurem produksinya hanya 20% sampai 30%. Jadi yang menentukan itu kansejumlah kecil petani yang rata-rata memiliki 1 hektar sawah. Sedangkan yangsebagian besar itu hanya cukup beberapa bulan saja produksinya. Padahal, diasendiri kan juga membutuhkan beras untuk komsumsi sendiri. Jadi, mereka jugamenjadi konsumen” (Hapuskan Petani Gurem. Majalah Tropis 2001). Pantauan lapang PAN Indonesia terhadap petani padi di 3 desa di KecamatanLabuhan Maringai Lampung Tengah yang berlangsung dari 22 September sampai 1Oktober 1995 menunjukkan modal petani adalah swadana (swa-investor). Aksesmodal kerja, tak satupun dari 34 responden menyebut lelaki mengeluarkan modalsecara mandiri, sedang 32,35% disediakan oleh perempuan, dan 67,65% berdua -suami dan isteri, maksudnya (…) Permodalan ini berkaitan dengan penjualan (lihattabel pembagian kerja) dan sistem penyimpanan hasil panen (tabel penentuankeputusan) yang hampir sebagian besar dilakukan perempuan pedesaan. Siapakah mereka? Separuh 34 responden adalah keluarga besar (extendedfamily) beranak 4-6 orang, dan semua keluarga itu mempunyai lahan sawah,ladang, atau keduanya. Luasnya sangat berbeda-beda (…) Yang diwawancaraisecara intensif adalah perempuan (…) , yang benar-benar melakukan pekerjaanrutin dalam sektor pertanian dan menguasai atau memiliki lahan pertanian berupaladang (huma) maupun sawah (sawah rawa). Dari 34 sampel perempuan tersebut 5petani adalah etnis Lampung asli dan 29 petani transmigran, yakni berasal dariJawa Tengah dan Jawa Barat (Terompet No. 17 Tahun IV/1996: Perempuan10 Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010
  • 11. Berpengaruh dalam Penyimpanan dan Penjualan Panenan, tapi tidak dapatInformasi dari PPL dan Pasar). Masih soal permodalan yang dihadapi oleh petani padi tergambar dari pantauanlapang terhadap situasi perdagangan beras oleh PAN Indonesia pada tahun 1998 di49 desa yang tersebar di provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, danRiau. Praktek sistem ijon terdapat pada hampir separuh (47,4%) responden di JawaTengah. dan Jawa Barat, tetapi sedikit sekali terjadi (15,0%) di Sumatera Barat danRiau. Pemilik penggilingan padi (huller) membiayai hampir separuh (45,5%) petanipadi di Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sedangkan di Sumatera Barat, dan Riaumodal pribadi lebih banyak berasal dari petani sendiri. Yaitu modal pemilik hullercuma kurang dari sepertiga (27, 9%), sedangkan modal pribadi lebih dari separuh(58,1%). Ini adalah modal dalam pengertian diperluas ke dalam konteks Hubunganpetani dan lahan, yang dipilah menjadi (1) pribadi, (2) Campur (petani punya lahan,modal dari pemilik huller), dan (3) Sewa. Petani yang melakukan sewa lahan hanya seperlima dari total responden(22,7%) tetapi yang terbanyak terjadi di Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Adapunsewa lahan di Sumatera Barat, dan Riau adalah sepersepuluh lebih sedikit (14,0%)dari total responden. Sebagai catatan terdapat perbedaan yang cukup mencolokdalam hal hasil panenan: 10 ton beras per tahun di Jawa Tengah, dan Jawa Barat,sementara di Sumatera Barat, dan Riau adalah 4,523 ton per tahun. Harap maklumsaja, petani responden di Jawa Tengah dan Jawa Barat adalah penduduk desaberkualifikasi Madya (16 desa), adapun petani Sumatera Barat dan Riau adalahmewakili Desa yang Masih Terbelakang (33 desa) (PAN Indonesia 1998: PetaniPadi (masih) Malang Nasipmu. Siaran Pers berkenaan dengan Hari PanganSedunia. Jakarta, 15 Oktober 1998; lihat juga Rice Farmers are Still Losser. Amonitoring during Early of August – Early October 1998. Rice FarmersSituationer by PAN Indonesia with additionals from YLKI. Circulated toparticipants of the Seacon Conference on People Responses to Food Crisis in theSoutheast Asia. Kuala Lumpur, Malaysia, February 1999, dan lihat juga diTerompet No. 21/Tahun IV/1999). Modal berikut sumber dananya bukan masalah utama bagi mayoritas petanipadi, 68.5% sebagaimana temuan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung olehBustanul Arifin dan rekan pada 1999 (Seacon, 2001) terhadap 61 petani padiberbenih unggul, dan 191 pedagang beras di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur,dan Lampung. Seacon (2005) juga mengangkat temuan Biotani PAN Indonesia(2004) yang menyatakan juga modal berikut sumber dananya bukan masalahutama bagi petani padi, petani kentang, maupun petani tebu di Jawa Barat. Bagipetani padi mutlak tidak memerlukan sumber dana bagi modalnya bertani, tetapiitu kemestian bagi sebagian kecil petani kentang, dan petani tebu. Rincinya, petanipadi 0%, petani kentang 10%, serta petani tebu 16%. Ini konsisten dengan jawabanlainnya, bahwa sebagian besar (75%) petani responden tidak melakukanRiza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010 11
  • 12. peminjaman uang sebagai modal. Bagi petani sumber dana akan menjadi masalah,ketika mereka ingin memperluas lahan taninya – seperti yang dikemukakan hampirsepertiga (32%) total responden. Demikian data dari Laporan Akhir ke BioTaniPAN Indonesia, 23 Januari 2005, sebagai bagian dari penelitian mengenai TheImpact of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) on Small Men and Women Farmerin Indonesia di 4 negara ASEAN yang tergolong “maju” dalam hal perberasan(Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam). Manakala dirangkum dalam 4 negara ASEAN “maju”, maka masalah utamayang dihadapi petani memperoleh jawabannya beragam. Namun petani Vietnam,terbesar (53,6%) menyatakan soal terbatasnya sumber modal kerja untukberproduksi. Petani Indonesia terbesar (39,5%) menyatakan tingginya biayaproduksi, sebagaimana juga halnya dikatakan sebagian kecil petani Malaysia(12,9%). Sementara itu petani Thailand (26,0%) menyatakan rendahnya harga jualpanenannya. Tetapi masalah terbesar yang dihadapi petani Thailand adalah soalhutang kepada orang lain (33,6%).Tabel 4. Masalah utama yang dihadapi petani What do you consider to be your major problem for small farmer * Crop Crosstabulation Crop Paddy Pottato Sugarcane Total What do indebtedness/owe Count 2 2 you people money % within Crop 1.6% .9% consider limited sources of capital Count 4 1 5 to be for productions % within Crop your 3.2% 2.0% 2.1% major problem lack of water Count 16 16 for small % within Crop 27.6% 6.9% farmer calamity/natural disester Count 2 2 % within Crop 1.6% .9% landlessness/no land Count 3 3 % within Crop 5.2% 1.3% competition with cheaper Count 16 16 imported products % within Crop 27.6% 6.9% high production expense Count 61 18 13 92 % within Crop 48.8% 36.0% 22.4% 39.5% high cost input Count 35 5 40 % within Crop 28.0% 10.0% 17.2% low price of product Count 15 10 25 % within Crop 12.0% 20.0% 10.7% high land rental Count 6 6 % within Crop 4.8% 2.6% no sources of capital for Count 16 10 26 productions % within Crop 32.0% 17.2% 11.2% Total Count 125 50 58 233 % within Crop 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%Sumber: Hidayat, A.R. (2005) dalam The Impact of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) on SmallMen and Women Farmer in Indonesia. Laporan Akhir ke BioTani PAN Indonesia. Jakarta, 23Januari 2005, lihat juga: Riza V. Tjahjadi (2005) AFTA Indonesia Context Summary (Review and12 Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010
  • 13. Compile a Field Research). BioTani Indonesia Foundation. A slideshow presentation. Adelaide, 27Sept. 2005. Bagian yang tak kalah penting, dan dapat membantu pamahaman mengapapetani tidak memerlukan modal dari luar keluarga petani, ialah penyimpananbenih. Ini dapat dilihat dari besarnya jumlah petani padi (80,o%) yang memilikikebiasaan menyimpan benih untuk musim tanam berikutnya, dan petani kentang(96,o%) , sebaliknya petani tebu (1,7%) di Indonesia, maupun juga dibandingkandengan petani padi dalam lingkup 3 negara ASEAN “maju” (Tjahjadi, 2005).Temuan Brahmantio Isdijoso (tt) - meskipun angkanya tak sampai separuh totalresponden petani – hampir disamai oleh petani Filipina (42,3%) sementara petaniThailand (28,4%), Malaysia (15,0), dan Vietnam (6,0%). Bukan hanya modal darimereka sendiri, tetapi mereka pun tetap mentradisikan menyimpan benih sebagaibagian dari hak petani (Farmers’ Rights) sejak dahulu meskipun mereka takmengerti, bahwa itu adalah hak, dan juga soal kompensasi/imbalan dari tradisi itu.Sebaliknya, di kalangan analis dan perencana penyebaearan benih unggul hanyamemahami, bahwasanya petani daya serapnya rendah terhadap benih berlabel..! Penelitian ini dilakukan serentak di 4 negara ASEAN “maju” pada bulan Marethingga Mei, dan September 2004 silam terhadap petani kecil, yaitu berlahan usahatani dengan luas maksimal 3 hektar, dan petani responden adalah telah lebih dari10 tahun bertani. Di Indonesia lokasi survei lapang terhadap petani dilakukan diGarut, Pengalengan, Cirebon, dan Subang. Petani responden adalah bertanam padi(125 orang, terdiri dari perempuan 50 orang, pria 75 orang), tebu (58 orang, 8perempuan dan 50 pria), serta kentang (50 orang, 20 perempuan dan 40 pria).Pada tiga negara ASEAN lainnya survei dilakukan pada 3 komoditas juga. Padi,jagung, dan ikan laut di Filipina, kemudian padi, dan kedele di Thailand, danjagung-kopi-biji mete di Vietnam, sementara di Malaysia hanya padi, dan ikan lautsaja. Status lahan petani gurem dewasa ini di lima negara ASEAN pada umumnyaadalah lahannya sendiri. Petani Vietnam terbesar (98,7%), disusul Malaysia(60,6%), Thailand (48,6%), Indonesia (46,4%), dan Filipina (33,6%). Tetapi petanisebagai penyewa pun (leaseholder) tak kalah banyak. Petani Filipina yang terbesar(36,0%), Malaysia (35,4%), dan Indonesia (33,6%). Adapun Malaysia yang terkecil(1,2%). Petani Malaysia lebih banyak sebagai penggarap lahan (33,9%), disusulFilipina (27,3%), dan Indonesia (18,5%).Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010 13
  • 14. Tabel 5. Lokasi dan Responden INDONESIA Target Sample Actual Sample Respondent Location Total Sample 250 233 Rice: 1. Garut Male 50 Male 35 Female 35 Female 25 2. Subang Male 25 Male 40 Female 15 Female 25 Total – Rice 125 125 Sugar cane: 1. Cirebon Male 30 Male 50 Female 15 Female 8 2. Subang Male 20 Male 0 Female 10 Female 0 75 58 Total – Sugar cane Potato: 1. Bandung Male 15 Male 10 Female 10 Female 15 2. Garut Male 15 Male 20 Female 10 Female 5 Total – Potato 50 50 Total Actual 233Sumber: Riza V. Tjahjadi (2005) Sebagian Besar Petani ASEAN Tak Sadari AFTA. BiotaniPAN Indonesia. Jakarta, 29 Januari 2005. Dapat ditambahkan, dalam perspektif rantai-nilai (value chain – yang seringdefinisikan sebagai sekuensi kegiatan menambahkan nilai, dari tahap produksihingga konsumsi, melalui pengolahan dan komersialisasi), jika dikaitkan dengantemuan Calvin Miller and Carlos da Silva (2007) sejajar dengan temuan lapangPAN Indonesia tahun 1998 pada petani padi di Jawa Tengah dan Jawa Barat padatahun 1998, tetapi tidak sepenuhnya benar dalam temuan Bustanul Arifin dan rekan(1999) terhadap petani padi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung - yangditerbitkan Seacon (2001) - dan juga tidak benar pada temuan Biotani PANIndonesia terhadap petani padi di Jawa Barat pada 2004. Besar kemungkinanrantai perdagangan dan permodalan dari benih ke gabah hingga beras di negara laintidak se-njelimet soal saluran, dan para pelakunya (Channels and Actors Involved)di Indonesia. Miller dan da Silva (2007) menyatakan (…) the case studies found thatmillers played the central financing role for rice in Asia and wholesalers werecentral in financing within the rice chain in Africa. Adapun pantauan PANIndonesia 1998 itu sendiri dimaksudkan untuk melihat interaksi antara Negara danswasta dalam perdagangan beras pada tataran petani.14 Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010
  • 15. Kredit, info kekinian Informasi terakhir soal kredit mungkin tidak mudah dipahami kalomatnya olehkalangan petani. Begini bunyi ringkasannya: “Subsidi pertanian (pupuk, benih,kredit) dapat disusun dan diarahkan langsung untuk diterima petani tanpa melaluisubsidi terhadap produknya. “ Demikian kalimat yang bersumber dari NotaKeuangan dan RAPBN 2010 mengutip BPS: Pendataan Usaha tani (PUT) 2009.Kantor Menko Perekonomiam/Departemen Keuangan RI. Press Conference. 3Agustus 2009. Yang jelas, Kementrian Pertanian menempatkan kredit pada urutankeempat pada Tantangan Pembangunan Pertanian. Isinya: (...) 4) Membuka aksespembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil. Serupa tetapi lebih bernuansa pelayanan soal modal bagi petani menjadi salahsatu permasalahan yang dikemukakan dalam uraian ringkas oleh Departemen(Kementrian, kini) Pertanian yang bertajuk Membangun Sistem PertanianIndonesia Menuju Swasembada Pangan. Uraian itu menyebutkan Permodalan,khususnya pelayanan khas untuk petani alam upaya mencapai swasembada pangan.Dalam uraian itu tercatat jumlah permasalahan pertanian adalah sebanyak 10 butir. Yang agak mudah dipahami adalah Pedoman Umum Pelaksanaan PemanfaatanDana Kredit untuk Membiayai Sektor Pertanian terbitan Departemen Pertaniantahun 2006. Petikannya: Salah satu faktor penunjang untuk dapat meningkatkanproduksi dan produktivitas hasil produksi pertanian adalah aspek permodalan.Dengan modal yang cukup maka para petani dan peternak dapat menerapkan paketteknologi rekomendasi sehingga produktivitas hasil dapat ditingkatkan danakhirnya pendapatan dan kesejahteraan petani dan peternak menjadi lebih baik. Sumber permodalan yang berasal dari kredit program seperti Kredit KetahananPangan (KKP) terbatas untuk membiayai komoditas strategis dan hanya untukusaha budidaya saja. Oleh karena itu untuk mendukung dan membiayai aspek huludan hilir khususnya untuk membiayai alat dan mesin pertanian maka pemerintahtelah menyediakan Skim Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang sumberdananya berasal dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP). KUMK selain untukmembiayai usaha budidya tanaman dan peternakan yang belum dibiayai oleh KKPjuga dapat dimanfaatkan untuk membiayai alsintan, aspek pengadaan saprodi,sapronak dan pengadaan hasil produksi. Tujuan penyediaan KUMK adalah agarUsaha Mikro dan Kecil yang berusaha dibidang pertanian dapat lebih mudahmengakses kredit kepada lembaga perbankan dengan persyaratan yang ringan danterjangkau. KUMK ini sudah dapat dimanfaatkan mulai tahun 2004 dengan sukubunga dibawah suku bunga pasar. Pola penyaluran kreditnya adalah Executingmengingat resiko kredit sepenuhnya menjadi tanggung jawab perbankan, sehinggakeputusan kredit berada pada lembaga perbankan.Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010 15
  • 16. Prioritas pemanfaatan KUMK sektor pertanian adalah untuk membiayai : (1)usaha budidaya yang belum dibiayai KKP, (2) pengadaan sarana produksi danpengadaan hasil produksi, serta (3) alat dan mesin pertanian… dan seterusnya.Alternatif kredit, sekaligus pasar Gambaran umum yang kita saksikan di atas pada umumnya petani kecil atauhalusnya dikatakan rumah tangga petani gurem (RPTG) masih bertumpu padamodal dari keluarganya atau kerabatnya. Sebaliknya setiap kali kita melakukanwawancara kepada pengusaha terutama pengusaha kecil usaha kecil dan menengah(UKM), maka jawabnya pasti kekurangan modal, sehingga usahanya tidak maju. (...) 3. Cara memperoleh Dana yang Dibutuhkan Seringkali kita memerlukan dana yang lebih besar untuk menjalankan usaha dibandingkan dengan dana yang kita miliki. guna menjalankan gagasan kita lebih banyak daripada jumlah yang kita miliki. Kalau hal itu terjadi, tidak banyak bedanya apakah kita mendekati pihak bank, pemilik modal, investor pribadi, atau pemerintah. Percayalah, tidak akan ada yang sudi memberi kita pinjaman atau dukungan modal tanpa sebuah rencana bisnis yang sudah dipikirkan dengan matang. Akan tetapi kalau kita memiliki rencana semacam itu, kita akan memperoleh dana yang kita perlukan (Penyusunan Rencana Usaha, Business Plan. Ebookpangan.com 2006). Dengan mengutip laporan BPS, Dr. Dibyo Prabowo (2004) menegaskankembali bahwa 35,10% UKM menyatakan kesulitan permodalan, kemudian diikutioleh kepastian pasar yang cuma sebesar 25,9%, dan kesulitan bahan baku 15,4%.Jika kita ikuti jawaban tersebut sebenarnya kesulitan permodalan adalah resultantedari kesulitan mendapatkan kepastian pasar karena ketidakmampuan menjaminkepastian produksi. Oleh karena itu pemecahan masalah pembiayaan UKM tidaksebatas masalah kekurangan modal, sehingga diperlukan pemecahan yangkomprehensif. Hal yang mungkin agak kurang dipahami adalah praktek terbaikdimanapun pembiayaan usaha, terutama pemula, selalu didahului dengan sumbermodal sendiri atau modal keluarga atau jika tidak bersumber dari sudut pandangModal. Kerangka pandang UKM, lalu dibidik oleh sebuah koperasi bernafaskansyariah disebut populernya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di satu kotakecamatan, untuk diancangkan prakteknya bersama petani gurem dalam satu PolaKemitraan Terpadu (PKT). Koperasi ini sudah sejak 2006 dalam satu unit usahanyabergerak dalam sebagai pemasok jagung ke pedagang besar, dan pemasok beras kehotel dan restoran. Merasa perlunya penyempurnaan usaha, maka PKT digadang-gadang oleh BMT ini sebagai unggulan usaha yang berkerangkakan dapatmenggambarkan kesetaraan bagi para pihak.16 Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010
  • 17. PKT ini merupakan kerjasama kemitraan dalam bidang usaha melibatkanempat unsur, yaitu (1) Petani (2) Kelompok Tani, (3) BMT, sebagai lembagaPendamping, dan (4) Pemodal tapi bukan orang tani (investor ). Saat ini PKTsedang bergulir tetapi usianya kurang dari setengah tahun – sehingga identitasnyatidak saya rinci saat ini. Perincian 4 unsur itu, ialah petani yang ikut dalam kegiatan usaha ini terdiriatas (a) Petani yang akan menggunakan lahan usaha pertaniannya untukpenanaman padi semi organik (b) Petani yang telah melakukan budidaya tanamanpadi semi organik, tetapi ingin meningkatkan skala usahanya. Pokoknya, swadanapetani plus dana dari bukan orang tani - begitulah Para petani menggabungkan diri dalam kelompok dalam jumlah 10 sampai 25petani. Sebagai peserta PKT, maka terlebih dahulu ia harus terdaftar menjadianggota BMT. Maksudnya, dana yang bisa dicairkan hanya bagi para petani yangterkoordinir oleh BMT melalui kelompok tani. Kelompok tani menjalankan usaha layanan bagi para petani anggotanya antaralain, membantu pengadaan sarana produksi padi (saprodi), penyediaan alat danmesin pertanian (Alsintan) seperti traktor tangan, mesin perontok padi, dan mesinpenggilingan padi. Kelompok tani akan mendapatkan pendapatan dari jasa yangdisediakan oleh BMT. BMT merupakan lembaga inti dalam PKT ini, yang bertanggungjawab penuhatas kelancaran program mulai dari proses perencanaan, penyediaan saprotan,pengawasan, pengolahan paska panen sampai kepada pemasaran produk. BMTbertanggung jawab untuk menyusun laporan kemajuan kepada pihak investorsecara berkala. BMT menyiapkan tenaga teknis untuk melakukan pembinaan teknisusaha dan membantu dalam pengadaan sarana produksi untuk keperluan petani(Kelompok tani). Meskipun demikian petani/ kelompok tani dimungkinkan untukmengolah hasil panennya, yang kemudian dijual kepada BMT. Selain itu BMT akanmenerima pendapatan dari jasa pengolahan paska panen, pengemasan,pergudangan, pemasaran, transportasi, dan jasa keuangan. Dalam pengadaan dana BMT mematok pengembalian dana pinjaman dengantenggang masa bebas bayar (grace period) adalah 2 musim tanam (6 bulan), lamapinjaman 3 tahun dan pembayaran angsuran dan bagi hasil - entah untung ataurugi (profit lost sharing) - kepada investor dilakukan pada setiap 6 bulan. Investor bukan orang tani adalah penanam modal bertindak sebagai penggerakkemitraan berdasarkan adanya kelayakan usaha antara pihak kelompok petanidengan BMT, kemudian melibatkan diri untuk pengadaan modal kerja berupatambahan modal kerja pengadaan saprotan, modal kerja pembelian beras daripetani, pengadaan alat dan mesin pertanian, dan pengadaan alat transportasiRiza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010 17
  • 18. Investor bukan orang tani ini melakukan analisis terhadap kelayakan aspek-aspek budidaya (produksi) yang diperlukan, termasuk kelayakan keuangan pihakinvestor dalam mengadakan pantauan dan evaluasi. Ia pun harus memastikanbagaimana pengelolaan dana dan persyaratan lainnya yang diperlukan sehinggadapat menunjang keberhasilan kegiatan usaha. Skim bagi hasil yang digunakanuntuk pembiayaan ini mendasarkan analisis usaha yang dilakukan oleh BMT. Dalam pelaksanaannya, investor menyediakan dana sesuai dengan analisisBMT dan studi kelayakan yang dilakukan oleh investor. Investor mencairkandananya melalui BMT yang selanjutnya BMT menyampaikan dana, dan mengeloladana tersebut secara profesional dan transparan. Tujuan utama usaha KT ini adalah upaya meningkatkan kesejahteraan petanimelalui peningkatan mutu keanekaragaman hayati biologi regional melalui cara-cara mengurangi penggunaan energi tinggi (pupuk kimia, racun kimia) dalamproses produksi pertanian, mengupayakan pengadaan pangan yang kurangmengandung cemaran kimia bagi konsumen; serta pemberdayaan petani dankonsumen dalam proses pengambilan keputusan bidang pertanian dan pangan. Adapun tujuan spesifiknya, ialah (1) mengembangkan hasil produksi tanamanpangan yang secara kualitas dan kuantitasyang relatif ramah lingkungan danmembantu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat petani;dengan cara mengurangi dampak negatif pada lahan baik fisik kimia dan biologi,sehingga diharapkan produktivitas lahan meningkat dan terciptanya arahkestabilan, (2) Mengurangi resistensi dan persistensi hama penyakit akibatpenggunaan pestisida, dengan penekanannya lebih mengarah kepada pengendalianhayati, (3) Meningkatkan upaya pemulihan kesehatan ekosistem pertanian,sehingga diharapkan upaya masyarakat dan petani untuk sehat juga meningkat. (4)Mengurangi ketergantungan petani terhadap masukan berupa sarana produksi dariluar, sehingga pemanfaatan sumberdaya lokal semakin meningkat, (5)Meningkatkan pendapatan lain-lain dari sektor pertanian bertradisi ramahlingkungan melalui sistem budidaya minapadi. Dengan kata lain PKT adalah Kemitraan Modal & Pasar Bersama. Adapunsasaran tembaknya: (1) Membantu para petani dalam aspek permodalan, teknologibudidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran komodatas pertanian sehinggadapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, (2) Menjaga kontinuitaspasokan pada konsumen, (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, (4)Membantu petani mendapat harga yang optimal, dan (5) Menciptakan lapangankerja baru sektor pertanian.Pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Panduan Deptan Benih Unggul Bermutu dan sistem tanam Pemupukan Berimbang & Organik Pengairan efisien Alsintan18 Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010
  • 19. Komponen Teknologi PTT Padi SawahDasarnya1) Varietas unggul baru2) Benih bermutu dan berlabel3) Peningkatan populasi tanaman melalui tanam pindah jajar legowo4) Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah5) Pengendalian hama penyakit dengan pendekatan PHT6) Pemberian bahan organikPilihannya1) Pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam2) Penanaman bibit muda (<21 hari)3) Tanam bibit 1-3 batang per rumpun4) Pengairan berselang5) Penyiangan dengan landak atau gasrok6) Panen tepat waktu, gabah segera dirontok Perkiraan keuntungan PKT dalam produksi:1. Produksi Gabah padi semi organik per Ha lahan lebih tinggi hingga mencapai 10 ton dibanding padi konvensional yang hanya 7 ton;2. Harga jual gabah padi semi organik lebih tinggi sekitar Rp. 2.600 dibanding padi konvensional yang hanya Rp. 2.400/Kg;3. Masa tanam padi semi organik hingga dipanen lebih pendek sekitar 90 hari, dibandingkan dengan padi konvensional sekitar 110 hari.Adapun kendala dalam pengembangan Padi Semi organik antara lain:1. Kebiasaan petani dalam mengelola padi konvensional yang instan, yang sangat berbeda dibandingkan pengelolaan padi semi organik baik dalam pengolahan lahan, penanganan hama, sampai pemupukan, dsb.2. Sering terjadi kurangnya ketersediaan benih.3. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan baik dari pemerintah maupun pihak- pihak terkait akan pentingnya pengembangan padi semi organik. Hasil padi semi organik di wilayah kabupaten ini dikenal memiliki kualitasyang baik. Varietas padi yang dikembangkan yaitu S berkualitas sedang, yaitu agakpulen, sedikit wangi, dan butirannya agak besar. PKT ini diharapkan dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi semuapihak yang mengikatkan diri dalam program kemitraan ini. Adapun pembagiankeuntungan dari program ini adalah:Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010 19
  • 20. a. BMT menggunakan dana dari investor dalam hal pembiayaan modalkerja produksi kepada para petani terutama benih dan pupuk. Dari modal kerjayang diberikan, para petani wajib membayarnya pada saat panen.b. Para petani menjual hasil produksi kepada BMT melalui kelompok tanidengan harga sesuai dengan yang ditentukan dalam MoU yang telah disepakati.Harga dasar tersebut telah memperhitungkan bagian keuntungan pihak petani.c. BMT bersama-sama dengan petani menetukan besarnya harga jualterendah yang akan dijual oleh BMT kepada pembeli. BMT menjual hasil produksikepada mitra pemasaran BMT berdasarkan harga yang berlaku. Bila terjadikelebihan harga jual yang sangat signifikan, maka selisih harga jual tersebut dibagiuntuk BMT, investor dan petani. Sebagai contoh BMT membuat perjanjian denganpetani untuk membeli padi semi organik dari petani dengan harga Rp. 4.500/ kgdan akan dijual kembali oleh BMT dengan harga Rp. 5.000/ kg. Jika ternyata hargaberlaku pada saat itu Rp. 6.000, maka selisih Rp. 1.000/ kg dibagi untuk BMT,Kelompok Tani dan Petani.Ilustrasi sederhana skema PKT beras Gabah Basah 7 ton Penggilingan 3.5 ton Beras siap kirim = 3,43 50% susut ton 1 Ha = 7 ton gabah beras (termasuk biaya) susut sortir 2% Basah Gabah Basah Penggilingan Beras siap kirim = 10 ton 3 Ha = 21 ton, 50% susut bersih utk 3 Ha, atau 35 10 Ha = 70 ton (termasuk biaya) ton utk 10 Ha, …dst Produksi Lahan inti jasa fasilitasi jual Petani Minimal Pasar: 12 Ha PokTan BMT Hotel, Petani Jaminan fidusia & Resto Ditambah Lahan Dana untuk paket pembiayaan terdiri Paket budi-daya Bagi hasil 50:50, & Pertanian semi organik, Paket Perdagangan , Paket angsuran pokok Sektor Pendukung (Alat Pertanian dan Pupuk Organik) Investor Analisis Usaha Perdagangan 40 ton Beras: Pengeluaran Rp56.900 jt, penjualan Rp60.900jt. Keuntungan kotor Rp 4jt. Pembagian keuntungan pada hitungan keuntungan bersihnya. Modal Perdagangan untuk 40 ton beras (bulan ke 4) 50,400,000 X 4 = 201,600,000 = Pinjaman selama 14 bulan dari investor ke BMT20 Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010
  • 21. Luas lahan yang rencananya diikutsertakan seluas 10 hektar, dengan jumlahpetani 20 orang.Pembelajaran komitmen Dalam pantauan pada awal April secara umum menunjukkan indikasi awal,bahwa arah sudah berkesesuaian dengan tujuan PKT. Namun pada proses awalterlihat betapa tidak mudahnya membingkai kerangka kemitraan terpadu sambilmeniti, minimal, 2 resiko yang diametrikal. Resiko pembinaan petani – dengansemangat kerelawanan ornop, dan resiko berbisnis murni – cari untung apapunpotensinya. Beberapa contohnya: Pasokan terbilang lancar dari BMT kepada pasar,khususnya hotel, dan restoran - setiap kali ada permintaan nyaris terpenuhi denganbatas keterlambatan 1-2 hari saja. Hanya saja untuk pasar yang bersifat pasarkhusus belum tergarap. Namun yang getir, ialah ketika harga jual beras di pasarlokal masih menggiurkan bagi petani peserta, maka menimbulkan persoalantersendiri. Contohnya pembelian secara tunai oleh BMT kepada petani peserta lebihsering “terkocok” oleh kenaikan harga lokal, yang mau tak mau harus dipenuhi olehBMT kepada petani. Pada sisi semangat, ketika PKT dimulai, rekan pegiat BMT dihimpit pemahaman"halo effect" dari kabar yang tersebar di kalangan petani - yang intinya pemasaranpadi organik wilayah itu dewasa itui tidak jauh berbeda dengan pemasaran padikonvensional. Hal ini didasarkan pada banyaknya lembaga dan perusahaan yangbersedia menampung, bahkan sudah melakukan permintaan padi organik, diantaranya PT. Berindo (Anak Perusahaan Bulog), swalayan, CV. DP, Dewan TaniIndonesia ( DTI ), rumah makan di ibukota provinsi, dan para calon pedagangeceran beras organik. Permintaan dari berbagai lembaga atau perusahan tersebutmasih belum bisa terpenuhi oleh produksi yang ada saat ini. Namun kabarnyadalam bayangan petani ialah apabila pada suatu saat terjadi kelebihan produksipadi organik, maka kelebihan ini dapat diekspor dengan iming-iming harga yangsangat menarik - meskipun entah bagaimana para petani akan memahami, danmenyetujui cara-cara penetapan suatu batasan awal guna menentukan harga dasarberas organik di tempat itu. Hal lainnya, penyusutan dari gabah ke beras jauh lebih besar dari perhitungansemula. Dan, yang cukup mengejutkan, pada sisi keuangan secara akumulatifterjadi ketekoran yang lumayan nilainya, sehingga besar kemungkinan jatuhtemponya berbagi keuntungan untuk kali pertama dalam waktu dekat ini, adalahberbagi kerugian (profit lost sharing) antara BMT dan investor. Pengalaman awal yang getir ini tentu akan melecut semangat untuk melakukanberbagai perbaikan pada perjalanan berikutnya demi dapat meraih keuntungan bagipara pihak. Salah satu yang sudah tampak adalah dibuatnya satu unit tokoRiza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010 21
  • 22. penjualan beras secara eceran, yang dimaksudkan juga sebagai instrumenpemantau harga beras lokal. Itulah gambaran upaya kecil dan bukan model baru dari segelintir rekan yangtengah berupaya memecahkan masalah modal yang mungkin saja petani padi,ketika mereka ingin menambahkan nilai pada rantai produksinya, termasuk diantaranya mengkritisi antara kewajiban dan hak petani dengan membedahPeraturan Pemerintah tentang Pedoman Perijinan Usaha Budidaya Tanaman. Semoga saja mereka menapaki titian menuju arah suatu kesuksesan di masadepan.27 April 201022 Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010
  • 23. RujukanArif R. Hidayat (2005) The Impact of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) on SmallMen and Women Farmer in Indonesia. Laporan Akhir ke BioTani PAN Indonesiakepada Southeast Asian Council for Food Security and Fair Trade (SEA Council).Jakarta, 23 Januari 2005.Aurora Alarde-Regalado (2005) Impact of AFTA on ASEAN Economies & SmallProducers. Southeast Asian Council for Food Security and Fair Trade (SEA Council)Selangor D. E., Malaysia. 2005.Bank Indonesia (tanpa tahun) Hasil Penelitian Peran Lembaga Keuangan Bank danNon Bank dalam Pembiayaan Komoditas Terpilih UMKM dari Tiga SektorPenyumbang PDRB Terbesar di Jawa Tengah. Bank Indonesia. Tanpa tahun.Merupakan executive summary Hasil Penelitian Kantor Bank Indonesia Semarangbekerjasama dengan Center for Micro and Small Enterprise Dynamics (CEMSED)Fakultas Ekonomi UKSW Salatiga.Brahmantio Isdijoso (tanpa tahun, tt) Perkiraan Plafond Kredit Usaha Tani (KUT)Pada Tahun Penyediaan (TP) 1999/2000. Depertemen keuangan.Bustanul Arifin, Achmad Munir, Enny Sri Hartati, and Didik J. Rachbini (1999)Food Security and Markets in Indonesia: State-Private Sector Interaction in RiceTrade. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Jakarta,October 22, 1999; lihat juga, judul sama. Management and Organizational forEmpowerment (Mode), Inc. and Southeast Asia Council for Food Security and FairTrade (Seacon). 2001Calvin Miller and Carlos da Silva (2007) Value Chain Financing in Agriculture.Southeast Asian Regional Conference on Agricultural Value Chain FinancingConference Proceeding. December 12–14, 2007 Kuala Lumpur, Malaysia. AsianProductivity Organization (APO)Departemen Pertanian (2006) Pedoman Umum Pelaksanaan Pemanfaatam DanaKredit untuk Membiayai Sektor Pertanian. Pusat Pembiayaan Pertanian, SekretariatJenderal Departemen Pertanian, 2006.PAN Indonesia (1998) Petani Padi (masih) Malang Nasipmu. Siaran Pers berkenaandengan Hari Pangan Sedunia. Jakarta, 15 Oktober 1998; lihat juga Rice Farmersare Still Losser. A monitoring during Early of August – Early October 1998. RiceFarmers Situationer by PAN Indonesia with additionals from YLKI. Circulated toparticipants of the Seacon Conference on People Responses to Food Crisis in theRiza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010 23
  • 24. Southeast Asia. Kuala Lumpur, Malaysia. February 1999, dan lihat juga diTerompet No. 21/Tahun IV/1999).PAN Indonesia (2001) Harga Beras Murah, KUT dikemplang? konspirasiTengkulak Apakah sudah dilupakan dalam URUS KUT? Ulasan PAN Indonesia.Jakarta 20 Februari 2001,Riza V. Tjahjadi (1992) Hasil Penelitian di 17 Desa Terhadap Kebijakan Pangan.Laporan Penelitian kepada Walhi Jakarta, dan juga kepada PAU UGM. Yogyakarta.PAN Indonesia. Jakarta, 21 Oktober 1992.Riza V. Tjahjadi, Agus Salim, Efendi YS (2001) Implementasi dan DampakPerjanjian Pertanian (AoA) WTO Bagi Indonesia. Tinjauan Pada PerubahanKebijakan dan Situasi Lapang (Khusus Pada Beras dan Petani Padi). Laporan StudiPenjajakan. PAN Indonesia. Jakarta, 31 Januari 2001.Riza V. Tjahjadi (2005) Sebagian Besar Petani ASEAN Tak Sadari AFTA. BiotaniPAN Indonesia. Jakarta, 29 Januari 2005.Riza V. Tjahjadi (2005) AFTA, Indonesia Context Summary (Review and Compile aField Research). BioTani Indonesia Foundation. Adelaide, 27 Sept. 2005Terompet No. 17 Tahun IV/1996: Perempuan Berpengaruh dalam Penyimpanandan Penjualan Panenan, tapi tidak dapat Informasi dari PPL dan Pasar. KalawartaPAN Indonesia. Jakarta, 1996.☺ Riza V. Tjahjadi, direktur eksekutif Biotani & Bahari Indonesia, salah seorangpendiri Seacon, dan anggota Badan Pengarah Jaker PO (2005-2008, 2008-2011),pengenal dan pemrakarsa sertifikasi pertanian organik bagi ornop di Indonesia.24 Riza V. Tjahjadi/ Petani dan akses kredit/Makalah 27 April 2010

×