HUKUM        Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggapmengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, ...
HUKUM ACARA       Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering jugadisebut hukum formil. Hukum acara m...
Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat(walaupun negara bagian Louisiana mempe...
menganalisis perbedaan kelas antara pihak-pihak yang mengadukan kasusnya, merekayang mengajukan permohonan, dan para pelak...
Sistem Hukum Anglo-Saxon        Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan padayurisprudensi, yaitu kepu...
Hukum Perdata Indonesia        Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki padasubyek hukum dan ...
(misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda       berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud ...
Hukum Tata Negara        Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antaralain dasar pendirian, st...
•   Asas pembuktian, yaitu tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban       pembuktian (pasal 66 KUHAP), kecuali diatur l...
Istilah Hukum                                      Advokat         Sejak berlakunya UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat...
Jaksa Dan Polisi        Dua institusi publik yang berperan aktif dalam menegakkan hukum publik diIndonesia adalah kejaksaa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hukum vs perangkat hukum

4,413 views
4,284 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
137
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hukum vs perangkat hukum

  1. 1. HUKUM Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggapmengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembagaatau institusi hukum. [1] BIDANG HUKUM Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum perdata, hukumpublik, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, hukum internasional. HUKUM PERDATA Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut jugahukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakatadalah jual beli rumah atau kendaraan .Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi: HUKUM PUBLIK Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukumdengan pemerintah.atau Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentinganmasayarakat HUKUM PIDANA Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannyadan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana.Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan sebagainya Dalam hukumpidana dikenal, 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialahperbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi jugabertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnyamencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. sedangkan pelanggaranialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak pakai helem,tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya. 1
  2. 2. HUKUM ACARA Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering jugadisebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimanacara agar hukum (materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepadasubyek yang memenuhi perbuatannya . Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaathukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acarapidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harusdikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim.tegaknya supremasihukum itu harus dimulai dari penegak hukum itu sendiri. yang paling utama itu adalahbermula dari pejabat yang paling tingi yaitu mahkamah agung ( [MA] )harus benar-benar melaksanakan hukum materil itu dengan tegas. baru akan terlaksana hukumyang sebenarnya dikalangan bawahannya. (w2n_11) HUKUM INTERNASIONAL Hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar negara satu dengannegara lain secara internasional, yang mengandung dua pengertian dalam arti sempitdan luas. 1. Dalam arti sempit meliputi : Hukum publik internasional saja 2. Dalam arti luas meliputi : Hukum publik internasional dan hukum perdata internasional SISTEM HUKUM Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negaradi dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukumAnglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum agama. SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTALSistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanyaberbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yangakan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% daripopulasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. SISTEM HUKUM ANGLO-SAXONSistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi,yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusanhakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, 2
  3. 3. Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat(walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaandengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut,beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran,misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukumAnglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.Sistem hukum anglo saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama padamasyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembanganzaman.Pendapat para ahli dan prakitisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim,dalam memutus perkara. SISTEM HUKUM ADAT/KEBIASAANHukum Adat adalah adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlakudi suatu wilayah. SISTEM HUKUM AGAMASistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agamatertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci. TEORI HUKUMSejarah Hukum Sejarah Hukum adalah bidang studi tentang bagaimana hukum berkembangdan apa yang menyebabkan perubahannya. Sejarah hukum erat terkait denganperkembangan peradaban dan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dari sejarahsosial. Di antara sejumlah ahli hukum dan pakar sejarah tentang proses hukum, sejarahhukum dipandang sebagai catatan mengenai evolusi hukum dan penjelasan teknistentang bagaimana hukum-hukum ini berkembang dengan pandangan tentangpemahaman yang lebih baik mengenai asal-usul dari berbagai konsep hukum.Sebagian orang menganggapnya sebagai bagian dari sejarah intelektual. Parasejarawan abad ke-20 telah memandang sejarah hukum dalam cara yang lebihkontekstual, lebih sejalan dengan pemikiran para sejarawan sosial. Mereka meninjaulembaga-lembaga hukum sebagai sistem aturan, pelaku dan lambang yang kompleks,dan melihat unsur-unsur ini berinteraksi dengan masyarakat untuk mengubah,mengadaptasi, menolak atau memperkenalkan aspek-aspek tertentu dari masyarakatsipil. Para sejarawan hukum seperti itu cenderung menganalisis sejarah kasus dariparameter penelitian ilmu sosial, dengan menggunakan metode-metode statistik, 3
  4. 4. menganalisis perbedaan kelas antara pihak-pihak yang mengadukan kasusnya, merekayang mengajukan permohonan, dan para pelaku lainnya dalam berbagai proseshukum. Dengan menganalisis hasil-hasil kasus, biaya transaksi, jumlah kasus-kasusyang diselesaikan, mereka telah memulai analisis terhadap lembaga-lembaga hukum,praktik-praktik, prosedur dan amaran-amarannya yang memberikan kita gambaranyang lebih kompleks tentang hukum dan masyarakat daripada yang dapat dicapai olehstudi tentang yurisprudensi, hukum dan aturan sipil.Filsafat Hukum Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakekat hukumitu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum.Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafathukum juga membahas soal-soal kongkret mengenai hubungan antara hukum danmoral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum.filsafat adalah merupakan suatu renungan yang mendalam terhadap suatu objek untukmenumukan hakeket yang sebenarnya, bukan untuk mencari perpecahan dari suatucabang ilmu, sehingga muncul cabang ilmu baru yang mempersulit kita dalam mencarisuatu kebanaran dikarenakan suatu pertentangan sudut pandang. (w2n_11)Sosiologi Hukum Sosiologi hukum adalah merupakan suatu disiplin ilmu dalam ilmu hukumyang baru mulai dikenal pada tahun 60-an. Kehadiran disiplin ilmu sosiologi hukum diIndonesia memberikan suatu pemahaman baru bagi masyarakat mengenai hukum yangselama ini hanya dilihat sebagai suatu sistem perundang-undangan atau yang biasanyadisebut sebagai pemahaman hukum secara normatif. Lain halnya dengan pemahamanhukum secara normatif, sosiologi hukum adalah mengamati dan mencatat hukumdalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untukmenjelaskannya. Sosiologi Hukum sebagai ilmu terapan menjadikan Sosiologi sebagaisubyek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum,pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum,dampak danefektivitas hukum, kultur hukum.Institusi Hukum Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciriadanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematisyang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% daripopulasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. 4
  5. 5. Sistem Hukum Anglo-Saxon Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan padayurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadidasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia,Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec)dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistemhukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selainnegara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagianbesar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat danhukum agama. Sistem hukum anglo saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutamapada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai denganperkembangan zaman.Pendapat para ahli dan prakitisi hukum lebih menonjoldigunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.Sistem Hukum Adat/Kebiasaan Hukum Adat adalah adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yangberlaku di suatu wilayah.Sistem Hukum Agama Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agamatertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.Hukum IndonesiaDari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa,hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdatamaupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belandakarena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengansebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besarmasyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syariat Islamlebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, diIndonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. 5
  6. 6. Hukum Perdata Indonesia Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki padasubyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pulahukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publikmengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnyapolitik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukumadministrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdatamengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnyakedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda,kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistemhukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukumAnglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnyaAmerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistemhukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesiadidasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda padamasa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yangberlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari BurgerlijkWetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukandi Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. UntukIndonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859.Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancisdengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum perdata (disingkatKUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu: • Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. • Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak 6
  7. 7. (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan. • Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda)), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang- undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer. • Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukumdan masih diajarkan pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia.Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat danhukum publik (C.S.T Kansil).Hukum privat adalah hukum yg mengatur hubunganorang perorang, sedangkan hukum publik adalah hukum yg mengatur hubungan antaranegara dengan warga negaranya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukumpidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana,pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidanamateriil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidanaformil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia,pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981tentang hukum acara pidana (KUHAP). 7
  8. 8. Hukum Tata Negara Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antaralain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara,hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warganegara.Hukum Tata Usaha (Administrasi) Negara Hukum tata saha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatanadministrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalammenjalankan tugasnya . hukum administarasi negara memiliki kemiripan denganhukum tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkandalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsikonstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturankebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara dimana negara dalam"keadaan yang bergerak"Hukum Acara Perdata Indonesia Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata caraberacara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata.Hukum Acara Pidana Indonesia Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata caraberacara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acarapidana di Indonesia diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981.Asas Dalam Hukum Acara PidanaAsas didalam hukum acara pidana di Indonesia adalah: • Asas perintah tertulis, yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan UU. • Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak, yaitu serangkaian proses peradilan pidana (dari penyidikan sampai dengan putusan hakim) dilakukan cepat, ringkas, jujur, dan adil (pasal 50 KUHAP). • Asas memperoleh bantuan hukum, yaitu setiap orang punya kesempatan, bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas dirinya (pasal 54 KUHAP). • Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum (pasal 64 KUHAP). 8
  9. 9. • Asas pembuktian, yaitu tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP), kecuali diatur lain oleh UU.Hukum Antar Tata Hukum Hukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara duagolongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda.Hukum Adat Di Indonesia Artikel utama untuk bagian ini adalah: Hukum Adat di IndonesiaHukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah.Hukum Islam di Indonesia Hukum Islam di Indonesia belum bisa ditegakkan secara menyeluruh, karenaakan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Acehmerupakan satu-satunya provinsi yang banyak menerapkan hukum Islam melaluiPengadilan Agama, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : Peradilan Syariah Islam di ProvinsiNanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkunganperadilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilanagama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umumsepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Hukum Islam berasal dari Al Quran, sedangkan hukum di Indonesia berasaldari Pancasila dan UUD 1945. Dalam hukum Islam, berzina dihukum rajam,sedangkan di Indonesia berzina hukumannya adalah penjara, jadi dalam hukum Islamtidak mengenal penjara, karena dalam penjara tidak ada penghapusan dosa sebagaiganti hukuman di akhirat. Apabila di dunia orang yang bersalah telah dihukum sesuaisyariat Islam, maka di akhirat orang tersebut sudah tidak diproses lagi, karena telahdiproses sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitab-Nya, Al Quran.Di dalam Al Quran surat 5:44, Barangsiapa yang memutuskan sesuatu tidak denganyang Allah turunkan, maka termasuk orang yang kafir". Demikian juga dalam ayat45, dan 47. Jadi umat Islam harus menegakkan hukum syariat Islam secarakeseluruhan, karena Allah telah memerintahkan agar ummat-Nya masuk Islam secarakeseluruhan (QS 2:208). 9
  10. 10. Istilah Hukum Advokat Sejak berlakunya UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sebutan bagiseseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta - yang semulaterdiri dari berbagai sebutan, seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, penasihathukum - adalah advokat. Advokat Dan Pengacara Kedua istilah ini sebenarnya bermakna sama, walaupun ada beberapa pendapatyang menyatakan berbeda. Sebelum berlakunya UU nomor 18 tahun 2003, istilahuntuk pembela keadilan plat hitam ini sangat beragam, mulai dari istilah pengacara,penasihat hukum, konsultan hukum, advokat dan lainnya. Pengacara sesuai dengankata-kata secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang beracara, yang berartiindividu, baik yang tergabung dalam suatu kantor secara bersama-sama atau secaraindividual yang menjalankan profesi sebagai penegak hukum plat hitam di pengadilan.Sementara advokat dapat bergerak dalam pengadilan, maupun bertindak sebagaikonsultan dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Sejak diundangkannyaUU nomor 18 tahun 2003, maka istilah-istilah tersebut distandarisasi menjadi advokatsaja. Dahulu yang membedakan keduanya yaitu Advokat adalah seseorang yangmemegang izin ber"acara" di Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehakiman serta mempunyai wilayah untuk "beracara" di seluruh wilayah RepublikIndonesia sedangkan Pengacara Praktek adalah seseorang yang memegang izinpraktek / beracara berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi setempat dimanawilayah beracaranya adalah "hanya" diwilayah Pengadilan Tinggi yang mengeluarkanizin praktek tersebut. Setelah UU No. 18 th 2003 berlaku maka yang berwenang untukmengangkat seseorang menjadi Advokat adalah Organisasi Advokat. Konsultan Hukum Konsultan hukum atau dalam bahasa Inggris counselor at law atau legalconsultant adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum dalambentuk konsultasi, dalam sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Untukdi Indonesia, sejak UU nomor 18 tahun 2003 berlaku, semua istilah mengenaikonsultan hukum, pengacara, penasihat hukum dan lainnya yang berada dalam ruanglingkup pemberian jasa hukum telah distandarisasi menjadi advokat. 10
  11. 11. Jaksa Dan Polisi Dua institusi publik yang berperan aktif dalam menegakkan hukum publik diIndonesia adalah kejaksaan dan kepolisian. Kepolisian atau polisi berperan untukmenerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruanglingkup wilayahnya. Apabila ditemukan unsur-unsur tindak pidana, baik khususmaupun umum, atau tertentu, maka pelaku (tersangka) akan diminta keterangan, danapabila perlu akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka akan dimintaketerangannya mengenai tindak pidana yang diduga terjadi. Selain tersangka, makapolisi juga memeriksa saksi-saksi dan alat bukti yang berhubungan erat dengan tindakpidana yang disangkakan. Keterangan tersebut terhimpun dalam berita acarapemeriksaan (BAP) yang apabila dinyatakan P21 atau lengkap, akan dikirimkan kekejaksaan untuk dipersiapkan masa persidangannya di pengadilan. Kejaksaan akanmenjalankan fungsi pengecekan BAP dan analisa bukti-bukti serta saksi untukdiajukan ke pengadilan. Apabila kejaksaan berpendapat bahwa bukti atau saksi kurangmendukung, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian,untuk dilengkapi. Setelah lengkap, maka kejaksaan akan melakukan proses penuntutanperkara. Pada tahap ini, pelaku (tersangka) telah berubah statusnya menjadi terdakwa,yang akan disidang dalam pengadilan. Apabila telah dijatuhkan putusan, maka statusterdakwa berubah menjadi terpidana. 11

×