Your SlideShare is downloading. ×
Community Based Early Warning System Guideline
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Community Based Early Warning System Guideline

1,505
views

Published on

Published in: Education

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
1,505
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
141
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PANDUAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT
  • 2. PANDUAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Tim Penyusun 1. Abidin (PMI Kab. Bogor) 14. Dwi Handoko (PMI Provinsi Jawa Tengah) 2. Achmad Djaelani (PMI Pusat) 15. Irvan Perdana (PMI Provinsi Lampung) 3. Akbar Eka Prasetya (PMI Pusat) 16. Lala Jalaluddin (PMI Kab. Bandung) 4. Ari Andriyanto (PMI Provinsi DKI Jakarta) 17. Librianus Lake (PMI Pusat) 5. Arifin Muh. Hadi (PMI Pusat) 18. Lukman Dahlan (PMI Provinsi Sulawesi Barat) 6. Bevita Dwi M. (PMI Pusat) 19. Marbon Sani (PMI Kota Jakarta Barat) 7. Budi Suharjo (PMI Provinsi Bali) 20. Nuzlan Huda (PMI Provinsi Sumatera Barat) 8. Deasy Sujatiningrani (PMI Pusat) 21. Rano Sumarno (PMI Kota Jakarta Barat) 9. Deni Kurnia Rahman (PMI Kab. Sarolangun) 22. Ridha Warsa (PMI Kab. Pasaman Barat) 10. Dewa Ayu Sri Cahyaningsih (PMI Kab. Gianyar) 23. Ridwan (PMI Pusat) 11. Dewa Gede Rika Priantana (PMI Provinsi Bali) 24. Sumiyanto (PMI Provinsi Lampung) 12. Dr. Jumatil Fajar (PMI Kab. Kapuas) 25. Teguh Wibowo (PMI Pusat) 13. Drs. Imam Santoso (PMI Kab. Kudus) 26. Thamalia Haristiani (PMI Kab. Tegal) Design Sampul, Illustrasi & Tata Letak eLBe Creative (khonkkhonk@gmail.com) Penyusunan Didukung oleh: Palang Merah Amerika Palang Merah Denmark Palang Merah Kanada Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) Penerbit: Dicetak atas dukungan: Copyright @2013 Cetakan Pertama, November 2013 ISBN : 978-979-3575-74-2
  • 3. KATA PENGANTAR Peringatan dini sebagai salah satu komponen penting dalam penanggulangan bencana dilakukan untuk mempersiapkan tindakan tanggap darurat, melakukan penyelamatan serta menghindari korban jiwa. Agar dapat berjalan efektif sistem peringatan dini harus dikelola secara terpadu dan menyeluruh, serta melibatkan masyarakat secara aktif dan para pemangku kepentingan terkait. Sesuai dengan mandatnya dalam membantu pemerintah, PMI memiliki potensi untuk mendukung penguatan sistem peringatan dini di masyarakat. Dalam pengelolaan sistem peringatan dini, PMI memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengumpulkan informasi peringatan dini, melakukan analisis, menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada pihak terkait khususnya kepada masyarakat rentan serta mendukung masyarakat dalam mempersiapkan diri mengantisipasi risiko bencana dan melakukan upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan. Dalam praktiknya, sistem peringatan dini harus dilihat sebagai sebuah sistem bukan hanya sebagai kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan informasi. Sistem peringatan dini harus dilihat sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana serta meningkatkan upaya-upaya kesiapsiagaan dalam merespon bencana. Dengan menggunakan pendekatan People Centred Early Warning System (sistem peringatan dini berpusat pada manusia), diharapkan masyarakat terlibat aktif dalam melakukan analisis risiko bencana, memantau tingkat ancaman bencana dan layanan peringatan dini, menyebarluaskan serta mengkomunikasikan peringatan dini, serta membangun kapasitasnya dalam melakukan aksi dini. Melalui pendekatan ini diharapkan sistem peringatan dini dapat dibuat lebih fleksibel dan adaptif sesuai dengan kapasitas lokal serta berkelanjutan di masyarakat. i
  • 4. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi PMI maupun masyarakat untuk membangun sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Penyusunan Buku Panduan ini dilakukan melalui serangkaian lokakarya yang diikuti oleh praktisi Pengurangan Risiko Bencana, Tanggap Darurat Bencana, Kesiapsiagaan Bencana di lingkungan PMI. Dalam kesempatan ini, atas nama pengurus Pusat PMI mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ide serta saran dari berbagai pihak yang berkontribusi terhadap pengembangan Buku Panduan ini. Jakarta, November 2013 Pengurus Pusat PALANG MERAH INDONESIA Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Sumarsono ii
  • 5. DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................ Daftar Isi ....................................................................................... Daftar Istilah ................................................................................... i iii iv BAB 1. PENDAHULUAN Latar Belakang ................................................................................ Tujuan .......................................................................................... Dasar Pelaksanaan ............................................................................ Pengertian ..................................................................................... 2 3 4 4 BAB 2. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI Bencana ........................................................................................ Perubahan Iklim ............................................................................... Sistem Peringatan Dini ....................................................................... Pentingnya Peringatan Dini dalam Pengurangan Risiko Bencana ...................... 8 9 11 15 BAB 3. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Masyarakat yang Aman dan Tangguh ........................................................ Sistem Peringatan Dini di Tingkat Nasional ................................................ Dukungan Kebijakan Daerah untuk Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana .................................................................... Peran PMI dalam Sistem Peringatan Dini ................................................... Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat ....................................................... Langkah-Langkah dalam Membangun Sistem Peringatan Dini di Masyarakat ............................................................................. 21 26 27 28 30 31 BAB 4. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI Persiapan ....................................................................................... Analisa .......................................................................................... Pengembangan dan Pelaksanaan ............................................................ Mekanisme Peninjauan Kembali dan Pemutakhiran ...................................... 36 39 52 60 Lampiran ....................................................................................... 64 Daftar Pustaka ................................................................................. 93 iii
  • 6. DAFTAR ISTILAH BMKG BNPB BPBD BPPTK Kemen PU Kemen Hut Kemen Kes KIE KLB KRB Linmas MMI PKK PB PMI Posko Posyandu PP PVMBG SK SMS SOP VCA VSI : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika : Badan Nasional Penanggulangan Bencana : Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian : Kementrian Pekerjaan Umum : Kementrian Kehutanan : Kementrian Kesehatan : Komunikasi Informasi Edukasi : Kejadian Luar Biasa : Kawasan Rawan Bencana : Perlindungan Massa : Modified Mercally Intensity : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga : Penanggulangan Bencana : Palang Merah Indonesia : Pos Komando : Pos Pelayanan Terpadu : Peraturan Pemerintah : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi : Surat Keputusan : Short Messaging System : Standard Operating Procedure : Vulnerability and Capacity Assessment (Asesmen Kerentanan dan Kapasitas) : Volcanology Survey Indonesia iv
  • 7. BAB I PENDAHULUAN
  • 8. PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Latar Belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia. Wilayah Indonesia tepat berada pada cincin api (ring of fire) yakni pertemuan tiga lempeng tektonik besar yaitu Indo-Australia, Eurasia dan Pasific. Tabrakan antar lempeng tektonik tersebut membentuk jalur gempa dengan ribuan titik pusat gempa yang menjadikan Indonesia sangat rawan gempa bumi. Wilayah Indonesia memiliki sabuk vulkanik sepanjang 7.000 km dari Pulau Sumatra, Jawa, Bali, NTB, serta NTT. Terdiri dari 129 gunung berapi aktif (70 di antaranya sangat aktif) serta 500 gunung tidak aktif. Gunung berapi aktif di Indonesia merupakan 13 % dari seluruh gunung berapi aktif di dunia. Selain itu, wilayah pantai Indonesia sepanjang 81.000 km dengan pemukiman padat merupakan wilayah dengan kerentanan dan berisiko terhadap bencana tsunami dan gelombang pasang. Seiring dengan terjadinya pemanasan global akibat degradasi ozon, juga telah memicu terjadinya perubahan iklim yang berdampak adanya gangguan sistem iklim yang sifatnya irreversible. Perubahan iklim ini menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi, meningkatnya penguapan di udara, berubahnya pola musim serta mempengaruhi parameter-parameter iklim. Dampak langsung yang bisa dirasakan di Indonesia adalah meningkatnya temperatur antara 0,1ºC/ dekade hingga 0,3ºC/ dekade. Perubahan iklim juga menyebabkan peningkatan kejadian bencana seperti banjir, kekeringan, wabah penyakit (malaria, demam berdarah, diare, dan lain-lain), tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, badai/ topan. Dampak bencana terkait dengan iklim terhadap manusia selain adanya kehilangan harta dan jiwa, juga terjadinya bencana lanjutan (dampak lebih jauh dari kejadian bencana) seperti perubahan ekosistem dan perubahan keanekaragaman hayati. Masyarakat yang hidup disekitar ancaman bencana terkadang tidak menyadari bahwa ancaman dan tingkat risiko bencana dapat terjadi kapan saja. Di samping itu, kerugian apapun yang ditimbulkan oleh bencana alam selalu mengakibatkan dampak yang berkepanjangan terhadap menurunnya kualitas hidup manusia, khususnya masyarakat yang paling rentan. Realita ini mendorong perlu adanya sistem peringatan dini yang terpadu dengan upaya kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana di masyarakat. Dengan adanya peringatan dini dan prakiraan bencana pada masa pra bencana, masyarakat dapat melakukan aksi dini untuk mendukung upaya-upaya kesiapsiagaan 2 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 9. PENDAHULUAN bencana, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Agar sistem peringatan dini dapat berjalan secara efektif dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang berada di daerah berisiko dalam penyampaian peringatan dini bencana dari sumber informasi terpercaya kepada anggota masyarakat lainnya. Di samping melakukan identifikasi, analisis, menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyadaran masyarakat, kesiapsiagaan tanggap darurat bencana masyarakat, mitigasi struktural maupun non struktural yang sesuai dengan peringatan dini yang diterimanya. Peringatan dini sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana, dilakukan untuk mempersiapkan tindakan tanggap darurat dan melakukan penyelamatan serta menghindari korban jiwa. Agar dapat berjalan efektif sistem peringatan dini harus dikelola secara terpadu dan menyeluruh, serta melibatkan masyarakat secara aktif dan para pemangku kepentingan terkait, terutama dalam hal pengambilan keputusan dalam melakukan aksi dini pada kondisi tanggap darurat bencana. Upaya pengurangan risiko dan adaptasi perubahan iklim akan dapat terlaksana dengan efektif apabila didasarkan pada data yang akurat, tepat waktu dan memiliki derajat ketajaman yang tinggi, baik untuk maksud perkiraan maupun untuk menghitung risiko dan sebagainya. Melalui pendekatan People Centred Early Warning System (sistem peringatan dini berpusat pada manusia), diharapkan masyarakat terlibat aktif dalam melakukan analisis risiko bencana, memantau tingkat ancaman bencana dan layanan peringatan dini, menyebarluaskan serta mengkomunikasikan peringatan dini, serta membangun kapasitasnya dalam melakukan aksi dini. Melalui pendekatan ini diharapkan sistem peringatan dini dapat dibuat lebih fleksibel dan adaptasi sesuai dengan kapasitas lokal dan berkelanjutan di masyarakat. 2. Tujuan. Panduan ini bertujuan untuk: a. Memberikan panduan yang dapat digunakan PMI dalam membangun sistem peringatan dini berbasis masyarakat. b. Mengaplikasikan peringatan dini yang terpadu dengan sistem kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana. c. Sebagai panduan bagi masyarakat untuk mengembangkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 3
  • 10. PENDAHULUAN 3. Dasar Pelaksanaan. a. Undang Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. c. Peraturan Presiden Nomor. 8 Tahun 2008 tentang BNPB. d. KEPPRES Nomor 25/1950 tentang Pengesahan dan Pengakuan PMI. e. KEPPRES Nomor 246/1963 tentang Tugas Pokok dan Kegiatan PMI. f. Pedoman Organisasi Pelayanan PMI tahun 2011. g. Juklak Penanggulangan Bencana PMI tahun 2012. h. Juknis Kesiapsiagaan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim PMI tahun 2012. 4. Pengertian. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan; baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kerentanan adalah karakteristik dan keadaan dari sistem, komunitas atau aset yang membuatnya rentan terhadap dampak yang merusak dari ancaman bencana. Kapasitas adalah sumber daya atau keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mampu menghadapi dampak yang merusak dari ancaman bencana. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 4 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 11. PENDAHULUAN Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pengurangan Risiko Bencana adalah serangkaian upaya pengembangan dan penerapan secara luas kebijakan, strategi dan praktik-praktik untuk mengurangi kerentanan, risiko dan potensi dampak bencana di masyarakat melalui pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengurangi risiko bencana dalam berbagai aspek. Perubahan Iklim adalah perubahan perubahan variabel iklim yang meliputi perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, dan kelembaban dalam jangka waktu panjang sebagai akibat dari Pemanasan Global. Adaptasi Perubahan Iklim adalah proses penyesuaian secara alamiah di dalam ekosistem atau dalam sistem manusia sebagai reaksi terhadap perubahan iklim, baik dengan meminimalkan tingkat perusakan maupun mengembangkan peluang-peluang yang menguntungkan sebagai reaksi terhadap iklim yang sedang berubah atau bencana yang akan terjadi yang terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan. Istilah ini mengacu pada perubahan dalam pandangan, perilaku, atau kebiasaan terkait dengan perubahan iklim Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada waktu dan tempat tertentu oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini ini dilakukan untuk pengambilan tindakan yang cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena dampak bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian kapasitas yang diperlukan untuk menghasilkan dan menyebarkan peringatan secara cepat dan tepat serta memungkinkan individu, komunitas dan organisasi yang terancam oleh bencana untuk merespon bencana serta melakukan upaya pengurangan risiko atau dampak bencana. Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat adalah upaya-upaya sistematis yang dilakukan oleh atau bersama dengan masyarakat dalam mengumpulkan serta menganalisa informasi yang memungkinkan penyebaran pesan peringatan dini kepada anggota masyarakat lain untuk dapat mempersiapkan aksi/ tindakan dalam merespon bencana maupun upaya pengurangan risiko atau dampak bencana. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 5
  • 12. BAB II BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI
  • 13. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI 1. Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Karakteristik dari keadaan masyarakat ataupun aset yang ada di lingkungan masyarakat dapat memicu terjadinya bencana, terlebih ketika keadaan masyarakat tersebut tidak didukung oleh sumber daya yang mampu meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Bencana sangat berpotensi menimbulkan kerugian, dapat berupa luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, gangguan kegiatan masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Potensi ini akan semakin besar jika masyarakat yang terancam atau yang terkena dampak tidak memiliki 8 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 14. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI ketahanan dalam menghadapi ancaman ataupun bencana yang ada. Potensi kerugian akibat bencana tersebut pada dasarnya dapat dimininalisir melalui peningkatan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana dengan mekanisme yang tepat, seperti penguatan kapasitas masyarakat dalam menganalisis ancaman, risiko, kerentanan dan kapasitas di lingkungan mereka, serta mengaktifkan sistem peringatan dini. Dalam penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana diartikan sebagai upaya dalam mengurangi risiko bencana dalam konteks yang luas, dimana seluruh elemen akan terlibat baik dari tingkat pengambil kebijakan hingga pada tingkat yang paling berpotensi mengalami risiko bencana tersebut. Pada tingkat pengambil kebijakan akan mengeluarkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya pengurangan risiko bencana, selain mengeluarkan kebijakan juga menentukan strategi-strategi untuk mengurangi kerentanan, risiko dan potensi dampak bencana yang ada di masyarakat melalui kajian dan pendekatan yang sistematis. Di sisi lain, pada tingkat masyarakat yang paling berpotensi mengalami risiko bencana tersebut akan melakukan aksi dini untuk meningkatkan perilaku aman serta menghindari kerusakan dan kehilangan harta benda. Peringatan dini memegang peranan penting dalam mengaktifkan kebijakan-kebijakan kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana. 2. Perubahan Iklim. Perubahan Iklim adalah perubahan perubahan variabel iklim yang meliputi perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, kelembaban dalam jangka waktu panjang sebagai akibat dari Pemanasan Global. Dalam Laporan ke 4 (fourth assessment report) yang dipublikasikan pertengahan April 2007 oleh kelompok kerja II IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change semakin memperkuat keyakinan akan dampak ancaman perubahan iklim terhadap umat manusia di bumi ini. Diantaranya adalah naiknya rata-rata temperatur suhu udara serta naiknya permukaan air laut yang menyebabkan tenggelamnya pesisir dan pulau-pulau kecil. Tentang Indonesia sendiri, disebutkan bahwa akan mengalami penurunan curah hujan di kawasan Selatan, sebaliknya kawasan Utara akan mengalami peningkatan curah hujan. Artinya kawasan yang menurun curah hujannya sangat berpotensi terhadap kekeringan, dan kawasan yang mengalami peningkatan curah hujan menjadi potensial terhadap ancaman banjir dan tanah longsor. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 9
  • 15. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI Dampak perubahan iklim yang menjadi ancaman besar lainnya apabila dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia adalah naiknya permukaan air laut (sea level rise) yang menimbulkan ancaman naiknya permukaan air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil serta intrusi air laut. Di sisi lain perubahan iklim juga meningkatkan frekuensi badai tropis dan kenaikan muka laut serta peningkatan frekuensi pasang di laut, yang pada gilirannya memperbesar risiko kematian. Ancaman perubahan iklim juga mempengaruhi kesehatan manusia sebagai akibat paparan langsung dari perubahan pola cuaca (suhu, curah hujan, kenaikan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrim). Dampak kesehatan yang mungkin terjadi sebagai akibat perubahan iklim diantaranya penyakit yang berhubungan dengan air dan makanan (water and food borne diseases), penyakit yang berhubungan dengan vektor (vector borne diseases), malnutrisi serta gangguan mental. Adapun dampak perubahan iklim terhadap kejadian Bencana dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini : Tabel 1. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Bencana. Parameter Perubahan Iklim Jenis Bencana Perubahan Pola Curah Hujan Kenaikan Suhu Kenaikan Frekuensi dan Intensitas Iklim Ekstrim Kenaikan Muka Air Laut Banjir Kekeringan Angin Topan Tanah Longsor Kebakaran Hutan Abrasi Pantai Wabah Penyakit Dalam menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim, terutama maka perlu upayaupaya adaptasi perubahan iklim. Adaptasi Perubahan Iklim merupakan proses penyesuaian secara alamiah di dalam ekosistem atau dalam sistem manusia sebagai reaksi terhadap perubahan iklim, baik dengan meminimalkan tingkat kerusakan maupun mengembangkan peluang-peluang yang menguntungkan sebagai reaksi terhadap iklim yang sedang berubah atau bencana yang akan terjadi yang terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan. Untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari perubahan iklim maka potensi individu, keluarga serta masyarakat perlu ditingkatkan. Aktifitas adaptasi 10 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 16. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI harus disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan kemampuan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana yang timbul sebagai dampak perubahan iklim, seperti contoh di bawah ini: • Membangun tanggul sebagai penahan banjir serta erosi di pinggir pantai. • Menanam bakau di daerah pesisir pantai untuk menahan laju air pasang tinggi dan tsunami. • Membuat resapan biopori dan memperbaiki sistem drainase untuk menanggulangi banjir. • Membangun tempat penampungan air hujan seperti embung, PAH (Penampung Air Hujan) sebagai persediaan air pada saat kekeringan. • Membangun sistem peringatan dini dan tanggap darurat Bencana di masyarakat. • Membangun rute evakuasi saat terjadi bencana. • Mencari dan memanfaatkan informasi cuaca dan iklim untuk merencanakan kegiatan (di desa/kelurahan ataupun di sekolah). • Memperkuat kajian kerentanan dan penilaian risiko sektor kesehatan akibat perubahan iklim. • Membangun bangunan yang aman dari ancaman bencana (rumah, sekolah, tempat ibadah, kantor desa/kelurahan). • Melakukan pembersihan lingkungan secara berkala (terutama tempat pembiakan nyamuk dan sarana sanitasi). • Mencari alternatif sumber mata pencaharian yang adaptif terhadap perubahan iklim. 3. Sistem Peringatan Dini. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada waktu dan tempat tertentu oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan yang cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena dampak bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Tujuan dari pengembangan sistem peringatan dini di masyarakat adalah memberdayakan individu dan masyarakat serta elemen-elemen masyarakat yang terancam bencana untuk bertindak dalam waktu yang cukup dan dengan cara-cara yang tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korban luka, hilangnya jiwa, serta rusaknya harta benda dan lingkungan. Sistem peringatan dini harus dilihat sebagai sebuah sistem bukan hanya sebagai kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan informasi. Sistem peringatan dini harus dilihat sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana serta meningkatkan upaya-upaya kesiapsiagaan dalam merespon bencana. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 11
  • 17. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI Tanggap Darurat Bencana Sistem Peringatan Dini Kesiapsiagaan Bencana Sistem peringatan dini yang efektif terdiri dari 4 elemen dasar: a. Pengetahuan tentang risiko. b. Pemantauan dan layanan peringatan. c. Penyebarluasan dan komunikasi. d. Kemampuan merespon bencana. Gambar 1. Elemen-Elemen Sistem Peringatan Dini 12 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 18. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI Elemen-elemen tersebut saling berhubungan, apabila salah satu elemen tidak berfungsi akan dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Masing-masing masyarakat, pemerintah maupun para pemangku kepentingan dapat memiliki peran dan tanggung jawab di elemen-elemen yang berbeda. Oleh karena itu sistem peringatan dini harus dilakukan secara terkoordinasi dan setiap elemen dari sistem peringatan dini membutuhkan informasi yang akurat, komprehensif, terkoordinasi, tepat waktu dan jelas. 1) Tingkat Pengetahuan Tentang Risiko dan Kerentanan dari Para Pemangku kepentingan dan Masyarakat. Sistem peringatan dini memfokuskan pada aksi dini sesuai dengan risiko bencana yang akan terjadi, maka perlu adanya kajian terhadap risiko bencana. Memperhatikan sifat ancaman dan kerentanan yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu terutama yang dipengaruhi oleh perubahan iklim dan lingkungan, perpindahan dan pertumbuhan penduduk, maka diperlukan pengumpulan dan analisis data yang sistematis. Informasi yang dibutuhkan meliputi; kondisi-kondisi yang mempengaruhi tingkat risiko bencana, termasuk perubahan penggunaan lahan dan sumber daya, iklim infrastruktur yang dibangun dan tingkat urbanisasi, indikasi peningkatan jumlah dan kepadatan vektor penular penyakit, terjadinya kerusakan hutan secara terus menerus, pemantauan kondisi kualitas lingkungan tertentu yang menurun, dan sebagainya. Kegiatan sistem peringatan dini dimulai dengan identifikasi pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana, dapat diperoleh melalui asesmen kerentanan dan kapasitas (Vulnerability and Capacity Assessment). Sebagai contoh dengan menggunakan peta risiko bencana, sehingga masyarakat dapat menvisualisasikan; (1) area-area yang terpapar terhadap ancaman bencana; (2) elemen-elemen yang berisiko terkena dampak bencana; (3) sumberdaya-sumberdaya yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko bencana. Pengetahuan yang baik mengenai risiko bencana akan menjadi dasar bagi pengembangan elemen-elemen lainnya dalam sistem peringatan dini yang efektif. 2) Pemantauan dan Layanan Peringatan. Kegiatan pemantauan dan layanan peringatan sering dianggap inti dari sistem peringatan dini. Elemen ini melibatkan deteksi risiko serta membutuhkan pemantauan secara terus menerus dan sistematis terhadap indikator risiko bencana serta perubahan kondisi rentan. Pemantauan ini dapat diperoleh melalui metode ilmiah seperti pemantauan dan prediksi cuaca, permodelan sungai dan estimasi produksi pertanian. Dapat pula berdasarkan pada pengetahuan lokal dan pengukuran sederhana seperti tingkah laku binatang, pemantauan ketinggian air sungai, penyadaran strategi kearifan lokal. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 13
  • 19. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI Jangka waktu pemantauan tergantung pada ancaman bencana yang bersangkutan. Sebagai contoh, sudden hazard (bencana yang datang tiba-tiba) memerlukan pemantauan 24-jam, sebaliknya slow-onset hazard (bencana yang datangnya secara perlahan) dapat dideteksi sejak awal. Sebagai elemen inti dari sistem peringatan dini, pemantauan dan layanan peringatan dini harus melibatkan semua aktor (individu, organisasi, lembaga) di berbagai tingkatan dan membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak. Pemantauan dan layanan peringatan dini sebaiknya dikembangkan secara terkoordinasi untuk ancaman bencana yang berbeda dalam mobilisasi sumberdaya yang efektif. 3) Penyebarluasan Komunikasi Informasi Risiko dan Peringatan Dini. Peringatan dini harus dapat menjangkau semua orang yang terancam bencana. Dalam peringatan dini, pesan yang disebarluaskan harus jelas dan berisikan empat elemen dari sistem peringatan dini di masyarakat. Informasi yang sederhana namun berguna sangatlah penting untuk mendorong melakukan tindakan dini yang tepat, dan akan membantu menyelamatkan jiwa dan kehidupan. Dalam praktiknya penggunaan berbagai saluran komunikasi dalam diseminasi peringatan dini sangat diperlukan untuk memastikan agar dapat menjangkau sebanyak mungkin pihak yang diberi peringatan, memperkuat pesan peringatan dan menghindari terjadinya kegagalan. Komunikasi pesan yang disebarluaskan harus memperhitungkan bagaimana pihak-pihak dapat mengakses informasi di tempat yang berbeda dan bagaimana mereka dapat memahami dan menterjemahkan isi pesan. 4) Kemampuan Masyarakat dalam Merespon Bencana. Elemen-elemen dari kemampuan tanggap darurat bencana sangat dinamik, membutuhkan informasi bagaimana mempersiapkan masyarakat untuk melakukan aksi dini, baik dalam hal tanggap darurat bencana maupun mengurangi risiko dan dampak bencananya. Pelibatan aktif komponen masyarakat dapat ditingkatkan melalui aksi dini dalam merespon bencana yang dihadapi dengan upaya-upaya sebagai berikut: a. Melaksanakan pemetaan ancaman bencana, mengidentifikasi kelompok masyarakat rentan serta kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan bencana. b. Meningkatkan kapasitas merespon bencana seperti asesmen tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, distribusi bantuan, dan lain lain. c. Membuat rencana evakuasi serta peta evakuasi dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mendorong anggota masyarakat bertanggung jawab demi keselamatannya sendiri. 14 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 20. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI d. Masyarakat juga berperan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko bencana serta perubahan perilaku kesiapsiagaan bencana sesuai dengan peringatan dini yang diterimanya, melalui kegiatan penyuluhan, kampanye serta kunjungan relawan desa/ Kelurahan dari rumah ke rumah. e. Masyarakat dapat memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya untuk melaksanakan mitigasi struktural dan non struktural dalam skala kecil yang meliputi bidang mata pencaharian, air dan sanitasi, lingkungan, kesehatan, dan lain lain, sehingga terbangun ketangguhannya dalam menghadapi risiko dan dampak bencana. f. Menyusun rencana kontijensi tanggap darurat dengan perlibatan seluruh unsur dari masyarakat dalam menentukan sistem tanggap darurat bencana dan pengerahan potensi bersama untuk mencegah, atau menanggulangi dalam situasi tanggap darurat bencana. Masyarakat harus mendapat informasi selengkapnya tentang pilihan-pilihan untuk perilaku yang aman, ketersediaan jalur evakuasi, dan cara terbaik untuk menghindari kerusakan dan kehilangan harta benda. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami ancaman bencana yang dihadapinya dan mematuhi layanan peringatan dini, serta masyarakat harus mendapat informasi selengkapnya tentang pilihan-pilihan untuk perilaku yang aman, ketersediaan rute penyelamatan diri, dan cara terbaik untuk menghindari kerusakan dan kehilangan harta benda. 4. Pentingnya Peringatan Dini dalam Pengurangan Risiko Bencana. Sistem peringatan dini menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan bencana, karena peringatan dini dapat menjadi faktor kunci yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dengan tanggap darurat bencana. Secara teoritis bila peringatan dini disampaikan tepat waktu, maka suatu peristiwa yang dapat menimbulkan bencana dapat diperkecil dampak negatifnya. Peringatan dini tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan aksi dini. Aksi dini yang terdiri dari upaya-upaya kesiapsiagaan bencana, mitigasi bencana maupun adaptasi perubahan iklim merupakan bagian paling penting dari sistem peringatan dini. Jika sebuah peringatan dini diinformasikan dan tidak ada aksi yang dilakukan sesuai dengan peringatan dini yang diberikan, maka sistem peringatan dini belum berjalan secara optimal. Peringatan dini dapat mengurangi dampak bencana dan sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain: Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 15
  • 21. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI a. Ketepatan peringatan. b. Jarak waktu yang tersedia antara informasi peringatan hingga datangnya peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. c. Kesiapan perencanaan pra bencana dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk kemampuan masyarakat untuk menanggapi peringatan tersebut dan melakukan tindakan antisipasi/aksi dini secara tepat. Dengan semakin meningkatnya risiko perubahan iklim, maka strategi “Early Warning Early Action (Peringatan Dini, Aksi Dini)” menjadi hal yang penting untuk diintegrasikan dalam sistem peringatan dini. Melalui strategi ini, informasi peringatan dini yang tersedia sesuai dengan kerangka waktu (tahun, bulan/musim, minggu, hari dan jam) dapat memicu aksi dini yang sistematis, untuk mendukung upaya-upaya kesiapsiagaan bencana, mitigasi bencana maupun tanggap darurat bencana dalam rangka pengelolaan risiko perubahan iklim. Sebagai contoh, pada situasi dimana informasi peringatan dini diperoleh dalam bentuk informasi tahun maupun prakiraan musiman mengindikasikan peningkatan risiko banjir pada musim penghujan yang akan datang, maka aksi dini dapat diarahkan pada pengembangan kapasitas masyarakat, pengembangan rencana kontijensi tanggap darurat bencana, penyusunan rencana pengurangan risiko bencana. Demikian pula halnya pada situasi dimana informasi peringatan dini diperoleh dalam bentuk informasi hari dan jam, maka aksi dini akan lebih mengarah pada aksi koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana baik internal maupun eksternal di masyarakat dengan melakukan identifikasi sumberdaya dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan tanggap darurat bencana seperti yang tergambar di bawah ini: Semakin banyak waktu untuk mengurangi risiko bencana melalui aksi dini (kesiapsiagaan bencana, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim). Gambar 2. Peringatan Dini dan Aksi Dini 16 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 22. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI Pada kondisi tanggap darurat bencana, peringatan dini yang diterima akan menstimulasi pengaktifan rencana kontinjensi melalui pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur). Pada jam pertama saat bencana terjadi, kegiatan tanggap darurat dilaksanakan dengan mengacu pada SOP ataupun aturan lain yang telah disiapkan sebelumnya. Pada masa ini sudah jelas siapa berbuat apa dan sumber daya apa yang harus diberdayakan saat tanggap darurat. Setelah kejadian bencana, sistem peringatan dini masih tetap berjalan di masyarakat yang berupa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat untuk melakukan evakuasi diri dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan tindakantindakan penyelamatan diri. Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana sudah dapat disusun dengan asumsi telah dilakukan asesmen dan adanya data-data kebutuhan berdasarkan hasil asesmen. Ini dilakukan pada bencana yang bersifat slow-onset, dimana bencana sudah bisa diprediksi sebelumnya, seperti banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi dan lain-lain. Sedangkan untuk bencana yang bentuknya sudden-onset, SOP bisa berjalan setelah bencana tersebut terjadi seperti bencana gempa bumi. SOP akan terus berjalan di setiap tahapan-tahapan untuk mengevaluasi rencana operasi tanggap darurat bencana yang telah ada dan menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana selanjutnya selain sebagai dasar untuk penyusunan tanggap darurat bencana selanjutnya. Gambar 3. Hubungan antara Rencana Kontijensi, SOP dan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana dalam Sistem Peringatan Dini Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 17
  • 23. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI Curah Hujan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh siklus El Niño Southern Oscillation (ENSO) yang berasal dari Samudra Pasific. Di dalam siklus ini terdapat 2 fase yang dikenal sebagai El Niño dan La Niña. Kedua fase ini adalah bagian alami dari variabilitas iklim yang terjadi sebagai akibat dari kondisi suhu permukaan laut dan tekanan atmosfer. Dampak yang ditimbulkannya dari siklus ini adalah perubahan peristiwa ekstrim seperti banjir dan badai serta perubahan curah hujan bagi sebagian besar Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara dan Pasifik. Pengalaman di Indonesia, bencana kekeringan banyak terjadi pada fase El Niño sedangkan banjir dan wabah penyakit DBD banyak terjadi pada fase La Niña. Dengan memperhatikan riwayat kejadian Bencana tersebut, maka melalui pemanfaatan prakiraan musiman El Niño dan La Niña, dapat diidentifikasi apakah aksi dini perlu dilaksanakan ataukah hanya perlu melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap ancaman bencana tertentu. Di samping itu, hal ini juga dapat membantu sistem peringatan dini untuk memfokuskan informasi iklim yang paling dibutuhkan dengan menggunakan prakiraan cuaca lebih efektif. Sebagai contoh pada fase El Niño, maka sistem peringatan dini dapat lebih fokus memantau informasi kekeringan sedangkan pada fase La Niña, sistem peringatan dini dapat lebih fokus memantau informasi mengenai banjir. Dengan mengetahui dampak bencana yang mungkin terjadi, maka akan membantu dalam mempersiapkan aksi dini yang tepat. 18 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 24. BAB III SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT
  • 25. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Masyarakat dalam panduan ini diartikan sebagai jaringan maupun interaksi sosial di dalam lingkungan tertentu (seperti desa, kelurahan, daerah aliran sungai, dan lain-lain) yang mungkin terkena dampak fisik dan sosial dari satu atau lebih ancaman bencana. Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat dipahami sebagai upaya-upaya sistematis yang dilakukan oleh atau bersama dengan masyarakat dalam mengumpulkan serta menganalisa informasi pesan yang memungkinkan penyebaran pesan peringatan dini kepada anggota masyarakat lain untuk dapat mempersiapkan aksi/tindakan dalam merespon bencana maupun upaya pengurangan risiko atau dampak bencana. Dengan adanya sistem peringatan dini, masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat, sebelum, saat maupun sesudah bencana terjadi. Pada bencana yang bersifat slow-onset (bencana yang datangnya secara perlahan), sistem peringatan dini akan sangat dibutuhkan untuk memperkecil dampak bencana dengan menyusun rencana tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam menghadapi bencana. Sedangkan untuk bencana yang bersifat sudden-onset (bencana yang datang tiba-tiba), sistem peringatan dini dapat diaktifkan segera setelah bencana tersebut terjadi. 20 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 26. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Ketika bencana terjadi sistem yang ada di masyarakat akan terganggu dan terdapat kerusakan serta korban jiwa sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan mengelola sistem peringatan dini kapasitas masyarakat dapat diberdayakan untuk meminimalkan gangguan sistem yang ada di masyarakat, sehingga setelah bencana terjadi masyarakat dapat segera pulih. 1. Masyarakat yang Aman dan Tangguh. Masyarakat yang hidup di sekitar ancaman bencana terkadang tidak menyadari bahwa ancaman dan tingkat risiko bencana dapat terjadi kapan saja. Kegiatan pembangunan dan aktivitas kehidupan masyarakat yang tidak memperdulikan lingkungan dapat memicu timbulnya ancaman bencana, risiko serta kerentanan masyarakat. Bencana apapun yang terjadi pasti akan berakibat buruk dan menimbulkan penurunan kualitas hidup masyarakat yang terdampak. Idealnya masyarakat memiliki kemampuan yang kuat untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, sehingga risiko-risiko yang diakibatkan oleh bencana dapat ditekan seminimal mungkin. Situasi ini memaksa perlu terbentuknya masyarakat yang aman dan tangguh dalam pengurangan risiko bencana. a. Masyarakat aman dan tangguh memegang teguh adat istiadat dan mempunyai aturan-aturan tidak tertulis dalam pemeliharaan lingkungan, misalnya kebiasaan gotong royong bersih lingkungan, larangan menebang hutan desa dan lain-lain, masyarakat pun memahami dan patuh terhadap aturan tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat juga mempunyai sanksi yang disepakati bersama apabila terjadi pelanggaran atas aturan yang tidak tertulis tadi. Aturan-aturan ini secara turun temurun disampaikan melalui forum-forum adat dan berlaku menyeluruh baik terhadap penduduk asli maupun pendatang. Untuk terlaksananya aturan tersebut, masyarakat membentuk perangkat-perangkat yang menjamin aturan tadi dapat dilaksanakan, terdapat pembagian peran gender dalam penerapan aturan tersebut dan juga memiliki tokoh kunci yang berperan dalam penegakan aturan misalnya; tetua adat, kepala dusun atau tokoh masyarakat. b. Masyarakat aman dan tangguh memiliki pengetahuan dan keterampilan, tercermin dengan senantiasa berinisiatif untuk menambah pengetahuan dari berbagai sumber. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan diperoleh antara lain melalui pelatihan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Pengetahuan dan ketrampilan yang terus terasah menghadirkan budaya baru dan melahirkan norma atau peraturan baru. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang daerah rawan dan kelompok paling rentan terkena risiko bencana di lingkungannya, dan mampu melaksanakan upaya Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 21
  • 27. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT pengurangan risiko bencana. Pengelolaan sumber daya di lingkungannya dilakukan dengan baik sehingga akses pelayanan kesehatan, transportasi, air bersih, pengelolaan sampah yang telah ada dapat terjaga dengan baik, mereka juga menyelenggarakan sistem peringatan dini dengan melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan di lingkungannya. c. Masyarakat aman dan tangguh dalam organisasi dapat dilihat dari adanya sistem pemerintahan yang baik, terstruktur, pembagian peran dan tugas yang jelas, serta adanya pemimpin yang mengatur sistem tersebut. Masyarakat ini pun mempunyai SDM yang memadai, kebijakan/ peraturan yang mendukung pelayanan serta standar pelayanan yang baik. Memiliki program kerja yang mendukung pengurangan risiko bencana dan kesehatan yang diimplementasikan melalui pertemuan rutin antar elemen masyarakat. Program kerja yang ada didukung pula oleh kemampuan menggalang dana swadaya dan menggali dana dukungan Pemerintah Daerah. Serta memiliki kemampuan melakukan jejaring dengan mitra terkait turut mendukung pengurangan risiko bencana dan kesehatan yang direncanakan oleh masyarakat. d. Kepemimpinan dalam masyarakat aman dan tangguh ditandai dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat yang memimpin secara formal maupun non formal dan dipercaya oleh masyarakat, memiliki ketrampilan secara teknis dan non teknis, serta terjaganya mekanisme pengambilan keputusannya yang telah terbagi dengan baik. Para tokoh masyarakat ini juga mampu mengatur dan memobilisasi masyarakat dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme yang jelas. e. Masyarakat yang aman dan tangguh mampu mengidentifikasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, baik itu sumber daya manusia, alam, organisasi, ekonomi, fisik dan lain-lain. Masyarakatnya juga mampu menentukan sumber daya potensial untuk pengurangan risiko bencana dan mampu mengelola sumberdaya dengan baik. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tangguh dalam sumberdaya antara lain adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk upaya pengurangan risiko bencana secara terorganisir dengan baik dan dapat bertanggung jawab atas pemanfaatan sumberdaya tersebut. f. Masyarakat aman dan tangguh memiliki kesadaran tentang pengetahuan berkaitan dengan komposisi penduduk, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk yang tinggal di daerah berisiko, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia, tingkat pendidikan penduduk dan mengetahui jumlah penduduk difable. Dengan pengetahuan tentang komposisi penduduk tersebut, masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan komposisi penduduknya. 22 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 28. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT g. Masyarakat yang aman dan tangguh memiliki sistem hukum dan aturan yang menjamin kehidupan mereka, perangkat yang ada di masyarakat mensosialisasikan sistem hukum dan aturan yang berlaku serta sanksi yang diterapkan kepada masyarakat. h. Masyarakat aman dan tangguh secara ekonomi telah memiliki kesadaran akan perlunya sumber mata pencaharian yang jelas dan tetap, kesadaran perlunya lembaga keuangan di masyarakat dan menjadi anggota lembaga keuangan tersebut, dan memiliki kesadaran dalam mendahulukan kebutuhan dengan menunda keinginan. Dengan demikian untuk menghadapi situasi di masa datang masyarakat memiliki kebiasaan menabung dan asuransi jiwa maupun harta, sehingga ketika terjadi bencana atau situasi darurat masyarakat sudah memiliki persiapan yang baik. i. Masyarakat yang aman dan tangguh memiliki sistem sosial yang terlihat dari solidaritas tinggi di lingkungan sosial kemasyarakatannya dengan memelihara sistem kegotongroyongan, dan saling membutuhkan atau interaksi antar sesama, sehingga menjadikan mereka lebih aman dan tangguh dalam menghadapi bencana. Dengan adanya sistem sosial tersebut, masyarakat secara otomatis akan memberikan bantuan baik berupa tenaga, waktu, pikiran, tempat, materi dan bentuk lainnya kepada masyarakat lain yang terdampak bencana. Selain itu, mereka akan membentuk sistem jaminan sosial di masyarakat serta membentuk kelompokkelompok sosial di lingkungan masyarakat tersebut. Untuk mendukung pencapaian masyarakat yang aman dan tangguh, intervensi apapun yang dilakukan harus memperhatikan sistem-sistem yang ada dan berlaku di masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan di masyarakat. Di sisi lain terjadinya bencana dapat mempengaruhi terganggunya sistem-sistem yang ada di masyarakat sehingga mempengaruhi keamanan dan ketanggungannya. Bencana yang terjadi dapat dikelompokkan dengan memperhatikan dampak bencana yang terjadi di masyarakat, terutama berkaitan dengan terganggunya sistem-sistem yang ada di masyarakat. Skala bencana tersebut adalah sebagai berikut: a. Bencana Skala Kecil. Bencana yang terjadi di suatu wilayah dapat dinyatakan sebagai bencana berskala kecil dengan melihat dari beberapa aspek yang terkena dampak, yaitu: (1) Organisasi. Daerah yang terkena bencana akan dapat dinyatakan bencana skala kecil pada saat seluruh organisasi yang ada di tingkat Desa/ Kelurahan, RW, RT dan organisasi pendukung lainnya masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga kordinasi terhadap penanggulangan bencana yang ada di wilayah tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 23
  • 29. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT (2) Kepemimpinan. Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintahan dari tingkat Desa/ Kelurahan hingga ke tingkat RT masih berfungsi dengan baik. Pada saat bencana datang, pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu dan bahkan bertambah dengan menjalankan fungsi-fungsi penanggulangan bencana. Pada situasi bencana kepemimpinan masih berfungsi, masyarakat yang terkena dampak bencana tidak akan terlalu merasakan adanya bencana yang terjadi, karena fungsi pemerintah yang ada di lingkungannya masih berjalan dengan baik. (3) Sumber Daya. Melihat dampak bencana dari sumber daya, pada bencana berskala kecil peranan sumber daya lokal sangat terlihat. Dampak yang ditimbulkan dari bencana akan ditangani langsung oleh sumber daya lokal, sehingga tidak banyak pihakpihak/ sumberdaya eksternal yang memberikan perannya dalam penanggulangan bencana tersebut. (4) Infrastruktur. Infrastruktur tidak mengalami kerusakan yang berarti akibat suatu bencana. Sistem pendidikan, ekonomi, akses transportasi dan kesehatan tetap berjalan dengan normal. Dengan demikian aktivitas belajar mengajar, perdagangan dan pelayanan kesehatan yang menjadi aktivitas rutin tetap berjalan seperti biasa. b. Bencana Skala Sedang. Bencana skala sedang juga dilihat dari beberapa aspek yang terkena dampak, yaitu: (1) Organisasi. Secara organisasi bencana dikelompokkan pada skala sedang apabila saat bencana terjadi organisasi yang ada tidak berfungsi secara keseluruhan, sehingga koordinasi antar lembaga/ organisasi yang ada di masyarakat tidak dapat dilakukan. Akibatnya adalah, tidak ada tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada tersebut untuk melakukan tindakan penanggulangan bencana. (2) Kepemimpinan. Di tingkat Kabupaten/ Kota pelayanan pada saat bencana masih dapat dilakukan, namun di tingkat Kecamatan hingga Desa/Kelurahan sudah tidak berfungsi. Pada situasi ini kepemimpinan akan dipandu ataupun akan diambil alih oleh tingkat Kabupaten/ Kota. 24 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 30. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT (3) Sumber daya. Pada kondisi bencana berskala sedang, sumber daya lokal yang ada tidak bisa difungsikan secara maksimal, karena beberapa sumber daya yang ada di tingkatan lokal tersebut juga terkena dampak bencana. Pada kondisi ini, sumber daya terdekat akan berperan untuk memberikan upaya penanggulangan bencana di daerah yang terkena dampak. (4) Infrastruktur. Infrastruktur yang ada di masyarakat tidak mengalami kerusakan secara keseluruhan, akan tetapi sistem pendidikan, ekonomi, akses transportasi dan kesehatan tetap mengalami gangguan. Adanya gangguan pada infrastruktur yang ada tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, baik aktivitas pendidikan, ekonomi maupun pelayanan transportasi dan kesehatan. c. Bencana Skala Besar. Bencana skala besar biasanya identik dengan rusaknya infrastruktur, timbulnya korban jiwa, dan dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: (1) Organisasi. Pada kondisi bencana skala besar, organisasi yang ada di daerah setempat tidak berfungsi untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan bencana. Tidak ada fungsi koordinasi yang berjalan pada kondisi ini, sehingga organisasi yang ada itu pun membutuhkan dukungan atau bahkan pertolongan untuk melakukan upaya penanggulangan bencana. (2) Kepemimpinan. Sistem kepemimpinan yang ada di daerah terkena bencana ini tidak berfungsi sama sekali, situasi ini biasanya memperparah kondisi wilayah yang terkena dampak bencana dikarenakan tidak ada kebijakan ataupun arahan dari yang berwenang untuk melakukan tindakan respon dan lain-lain. (3) Sumber daya. Sumber daya yang ada di daerah terkena dampak tidak berfungsi dan tidak mampu melakukan tindakan. Keterbatasan sumber daya yang ada memicu dikelompokkannya bencana pada skala bencana besar, karena sumber daya tidak berimbang dengan bencana yang terjadi dalam penanganannya sehingga dapat menimbulkan dampak yang lebih parah. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 25
  • 31. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT (4) Infrastruktur. Seluruh sistem yang ada di masyarakat tidak akan berjalan dikarenakan infrastruktur yang ada tidak berfungsi. Sistem pendidikan, ekonomi dan akses transportasi serta kesehatan tidak berfungsi, sehingga masyarakat yang terkena dampak bencana tidak mendapatkan pelayanan dan tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. 2. Sistem Peringatan Dini di Tingkat Nasional. Peringatan dini di masyarakat dapat dikembangkan dengan mengacu pada skema peringatan yang ada pada tingkat nasional, dimana sumber peringatan resmi berasal dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peringatan. Pada beberapa wilayah yang tidak dapat menerima peringatan dini bencana dari lembaga nasional, gejala alam tanda akan terjadinya bencana menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan sebagai indikasi akan terjadinya bencana, sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bentuk peringatan dini yang akan dikeluarkan. Tabel 2. Mekanisme Dukungan Informasi Peringatan Dini Bencana. Sumber Jenis Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kemenkes Peringatan dini cuaca, gempa bumi dan tsunami. Informasi kesehatan. Kementrian PU Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Kemenhut Info ketinggian air, peringatan dini banjir dan kekeringan. Gunung berapi. Penelitian gunung berapi. Peringatan dini bencana kebakaran hutan. PMI Laporan berkaitan kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Kearifan lokal 26 Informasi kebencanaan. Informasi awal per ancaman yang ada. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 32. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Jika mekanisme dukungan informasi dapat dipahami oleh semua pihak, sistem peringatan dini yang dibangun dapat membantu pengambil keputusan di tingkat lokal dan masyarakat berisiko dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Untuk menunjang mekanisme dukungan informasi, perlu adanya sumber-sumber informasi untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima informasi. Setiap sumber informasi akan memberikan informasi-informasi yang berbeda dan spesifik, sesuai dengan lingkup tugasnya. Sumber informasi dapat berasal dari pemerintah dan lembaga lain yang memiliki kredibilitas di bidangnya. Di luar pemerintah, sumber-sumber informasi haruslah yang telah diakui secara kelembagaan maupun yang diakui secara budaya setempat. 3. Dukungan Kebijakan Daerah untuk Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana. Sistem peringatan dini dibangun melalui pendekatan partisipatif masyarakat, karena itu memerlukan dukungan dalam langkah dan prosedur yang mudah dan aplikatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan perspektif ini, dukungan kebijakan, pedoman, standarisasi maupun hal lainnya yang bersifat teknis sangat membantu pelaku-pelaku dalam mengembangkan sistem peringatan dini secara optimal. Jika kebijakan pendukung tidak dikeluarkan oleh pengambil kebijakan/pemerintah, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih peran dan tanggung jawab pada saat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing elemen yang ada. Agar adanya peran dan tanggung jawab yang merata serta sesuai dengan kapasitas masing-masing elemen, pemerintah daerah harus mengidentifikasi pemangku kepentingan dan jaringan pendukung lainnya yang ada. Secara umum, pelaku pendukung memiliki tugas dan fungsi masing-masing dari masa kesiapsiagaan hingga masa tanggap darurat. Tabel 3. Sumber Kebijakan dan Pedoman. Sumber Kebijakan dan Prosedur BPBD PP, SK, PERKA Desa tangguh. BMKG Sistem peringatan dini. PVMBG Penentuan status gunung api. Kemenkes Desa siaga. PU Pengairan Kali bersih. PMI Pedoman Organisasi Pelayanan, Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Bencana, Petunjuk Teknis Kesiapsiagaan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 27
  • 33. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT 4. Peran PMI dalam Sistem Peringatan Dini Untuk memenuhi tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang paling rentan pada sebelum, saat, dan sesudah bencana, PMI berupaya agar dapat merespon bencana yang terjadi dengan pelayanan yang efektif, efisien dan tepat waktu. Upaya yang dilakukan adalah membantu pemerintah dalam hal memberikan informasi bencana dan peringatan dini kepada masyarakat dan membantu memobilisasi masyarakat agar setelah menerima informasi bencana segera melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan tanggap darurat maupun upaya-upaya penyelamatan. Dalam pengelolaan sistem peringatan dini di masyarakat, peran dan tugas PMI adalah sebagai berikut: a. Mengumpulkan informasi situasi aktual dan potensi risiko yang mengikuti ancaman bencana dari berbagai institusi pemerintah maupun organisasi yang terpercaya. b. Melakukan analisis dan kajian informasi bencana tersebut secara akurat, cepat dan tepat serta menterjemahkannya ke dalam bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. c. Segera menyebarluaskan pesan dan informasi bencana kepada pihak terkait, khususnya kepada masyarakat yang paling rentan dan diprediksikan terkena dampak, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat. d. Membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri mengantisipasi risiko bencana dan melakukan upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan. 28 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 34. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Gambar 4. Peran PMI dalam Sistem Peringatan Dini PMI Pusat berkewajiban menyusun kebijakan dan pengembangan sistem peringatan dini serta pola pembinaan informasi bencana yang berlaku untuk seluruh PMI di wilayah Indonesia serta dukungan fasilitasi hardware dan software. PMI Provinsi menyiapkan wahana dan sarana pokok untuk pengumpulan dan pengolahan informasi dan diseminasi informasi tersebut di Provinsi. Sedangkan PMI Kecamatan serta PMI Kabupaten/ Kota melakukan dan menjalankan sistem tersebut untuk mendukung sistem-sistem yang ada di masyarakat dengan peran sebagai berikut: PMI Pusat berkewajiban menyusun kebijakan dan pengembangan sistem peringatan dini serta pola pembinaan informasi bencana yang berlaku untuk seluruh PMI di wilayah Indonesia serta dukungan fasilitasi hardware dan software. PMI Provinsi menyiapkan wahana dan sarana pokok untuk pengumpulan dan pengolahan informasi dan diseminasi informasi tersebut di Provinsi. Sedangkan PMI Kecamatan serta PMI Kabupaten/ Kota melakukan dan menjalankan sistem tersebut untuk mendukung sistem-sistem yang ada di masyarakat dengan peran sebagai berikut: Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 29
  • 35. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT a. PMI Kecamatan. Dalam penanggulangan bencana di masyarakat, PMI Kecamatan sebagai pihak eksternal memiliki peranan penting dalam penguatan elemen-elemen masyarakat dan relawan desa/kelurahan di wilayahnya. Dalam sistem peringatan dini tugasnya adalah memberikan dukungan kepada komite penanggulangan bencana dan relawan desa/kelurahan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, bantuan mitigasi serta bantuan relief dan advokasi. b. PMI Kabupaten. PMI Kabupaten/ Kota sebagai lembaga eksternal 1 (satu) tingkat di atas PMI Kecamatan sangat berperan dalam kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh PMI Kecamatan dan sebagai penyedia atau perantara atau penyambung informasi-informasi dari sektor-sektor pemerintah terkait dengan sistem peringatan dini. PMI Kabupaten/Kota secara tingkatan akan memperoleh akses lebih cepat ke BNPB/BPBD, BMKG, PVMBG, Kemenkes dan PU Pengairan terkait informasi-informasi awal terkait dengan kebencanaan. Informasi inilah yang akan diteruskan kepada PMI Kecamatan untuk selanjutnya didistribusikan kepada komite penanggulangan bencana serta relawan desa/kelurahan untuk diambil tindakan lanjutan. Selain penyambung informasi, PMI Kabupaten/Kota juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengacu pada pedoman organisasi, Juklak penanggulangan bencana, Juknis tanggap darurat bencana dan Juknis kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana. 5. Peran Pemangku kepentingan dalam Pengembangan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat. Sistem peringatan dini akan berjalan dengan baik jika didukung oleh elemen-elemen masyarakat yang memiliki peranan penting dalam penguatan sistem peringatan dini. Elemen-elemen masyarakat tersebut nantinya akan menjadi pelaku sistem peringatan dini. Para pelaku ini akan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing terkait dengan sistem peringatan dini, baik dari segi kebijakan, sumber informasi maupun hal-hal pendukung lainnya untuk penguatan sistem peringatan dini. Selain itu, dalam mengembangkan sistem peringatan dini yang berakar dari masyarakat membutuhkan dukungan kebijakan dari pelaku-pelaku lainnya dalam penangulangan bencana, seperti Pemerintah Lokal, BPBD, PMI Kecamatan/ Kabupaten dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana lainnya. 30 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 36. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Tabel 4. Tugas dan Fungsi Pemangku kepentingan. Pelaku Tugas dan Fungsi Pemerintah lokal (Kepala Desa/Kelurahan) Sebagai penanggung jawab dan pembimbing sistem peringatan dini. Komite Penanggulangan Bencana (Komite PB) Beranggotakan: • Perwakilan pemerintah atau perangkat yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. • Perwakilan tokoh masyarakat/ tokoh agama/ tokoh adat di Desa/ Kelurahan. • Perwakilan elemen/ organisasi masyarakat yang ada di masyarakat Desa/ Kelurahan. Dengan susunan kepengurusan: (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota). Sebagai penyelenggara dan kordinator pelaksanaan sistem peringatan dini di tingkat Desa/ Kelurahan yang berfungsi sebagai perumus, perencana, penganggaran dan pemantauan pelaksanaan sistem peringatan dini di masyarakat Desa/ Kelurahan. Relawan Desa/ Kelurahan Sebagai motivator, inisiator, fasilitator bagi masyarakat dalam pelaksanaan sistem peringatan dini di Desa/ Kelurahan. PKK Sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kesehatan keluarga yang memiliki akses langsung ke masyarakat. Karang Taruna Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial sebagai mitra pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan sosial. Kader Posyandu Sebagai motivator, inisiator, fasilitator bagi masyarakat dalam pelaksanaan sistem peringatan dini di Desa/ Kelurahan. Linmas Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam menangani masalah perlindungan dan keamanan di masyarakat. 6. Langkah-langkah Membangun Sistem Peringatan Dini di Masyarakat. Dalam membangun sistem peringatan dini perlu langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan agar proses pengembangan sistem peringatan dini tersebut benar-benar terlaksana dan dipahami oleh masyarakat. Pada proses membangun sistem peringatan dini peran elemen masyarakat seperti Komite PB dan relawan desa/kelurahan sangat besar, karena sistem peringatan dini yang dibangun tersebut disusun berdasarkan mekanisme partisipatif dan melalui langkah-langkah yang sistematis. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 31
  • 37. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Gambar 5. Langkah-Langkah Membangun Sistem Peringatan Dini di Masyarakat. Tabel 5. Langkah-Langkah Membangun Sistem Peringatan Dini di Masyarakat. Langkah Pelaku Sasaran Sosialisasi dan advokasi. Sebuah proses memberikan informasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku, tindakan, dan kebijakan dari elemen pemerintah di masyarakat. Kepala Desa/ Kelurahan, BPBD, PMI Kecamatan. Elemen masyarakat. Sosialisasi di masyarakat. Sebuah proses memberikan informasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku, tindakan masyarakat. Kepala Desa/ Kelurahan, BPBD, PMI Kecamatan. Masyarakat Desa/ Kelurahan. Pembentukan Komite PB. 32 Deskripsi Kegiatan Menggabungkan elemen-elemen masyarakat yang ada di Desa/ Kelurahan, tergabung dalam suatu wadah yang disebut dengan Komite Penanggulangan Bencana, dipimpin oleh Kepala Desa/ Kelurahan. Kepala Desa/ Kelurahan, BPBD, PMI Kecamatan. Elemen masyarakat. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 38. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT Memberikan pemahaman kepada masyarakat desa/kelurahan tentang pentingnya sistem peringatan dini di masyarakat. Orientasi. Rekrutmen relawan desa/ Kelurahan. Orientasi sistem peringatan dini. Pembentukan sistem peringatan dini. Komite PB. Masyarakat Desa/ Kelurahan. Setelah melaksanakan orientasi, Komite PB mulai dapat merekrut Relawan Desa/Kelurahan. Dengan menentukan kriteria, syarat dan mekanisme perekrutan. Komite PB. Masyarakat Desa/ Kelurahan. Orientasi sistem peringatan dini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa/kelurahan tentang pentingnya sistem peringatan dini di lingkungan masyarakat. Komite PB Relawan Desa/ Kelurahan. Masyarakat Desa/ Kelurahan. Masyarakat melakukan analisis lingkungan mereka terhadap ancaman, risiko dan kapasitas. Dari hasil analisis tersebut masyarakat menyusun sistem peringatan dini untuk lingkungan Desa/ Kelurahan mereka. Komite PB Relawan Desa/ Kelurahan. Masyarakat Desa/ Kelurahan. Komite PB, Relawan Desa/ Kelurahan, Masyarakat Desa/ Kelurahan. Masyarakat Desa/ Kelurahan. Simulasi. Sebagai upaya untuk memastikan apakah sebuah sistem peringatan dini yang disusun sudah dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Evaluasi Melakukan penilaian terhadap sistem yang dibuat dengan aplikasi yang diterapkan, guna melakukan perbaikan ataupun penguatan sistem peringatan dini yang dibentuk. Komite PB. Langkah-langkah yang dilaksanakan tersebut menghasilkan dokumen sistem peringatan dini yang mampu memberikan informasi kepada masyarakat untuk bertindak sebelum bencana terjadi ataupun melakukan tindakan lanjutan setelah terjadinya bencana. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 33
  • 39. BAB IV PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT
  • 40. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI Dalam membangun sistem peringatan dini di masyarakat, diperlukan pendekatan People Centred Early Warning System (sistem peringatan dini berpusat pada manusia). Melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat yang rentan dapat membangun kapasitasnya untuk melindungi dirinya sendiri serta meningkatkan ketangguhannya dalam mengurangi kerentanan-kerentanannya terhadap bencana. Terdapat tiga persyaratan dasar dalam pendekatan People Centred Early Warning System (sistem peringatan dini berpusat pada manusia), yaitu: 1. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang ancaman bencana yang dihadapinya. 2. Masyarakat mampu mengkomunikasikan kepada anggota masyarakat lainnya mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada ancaman bencana serta potensi dampak yang ditimbulkannya. 3. Masyarakat mampu melakukan aksi/ tindakan untuk merespon bencana. Dalam praktiknya, pendekatan ini memerlukan dukungan dari lembaga-lembaga ilmiah atau lembaga-lembaga perantara lainnya dalam memfasilitasi pengelolaan sistem peringatan dini di masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan sistem peringatan dini di masyarakat dapat dilakukan dengan melalui proses di bawah ini: Gambar 6. Proses Pengelolaan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat. 36 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 41. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT PERSIAPAN Asesmen merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan sistem peringatan dini di masyarakat serta membangun ketangguhannya dalam menghadapi risiko bencana. Melalui asesmen yang partisipatif diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dan keterlibatan masyarakat di samping membangun kesadarannya akan ancaman bencana, risiko, kerentanan dan kapasitas yang dimilikinya serta potensi dampak atau risikonya terhadap kesejahteraan hidupnya. Dengan menggunakan asesmen kerentanan dan kapasitas (Vulnerability and Capacity Assessment), diharapkan kapasitas masyarakat dapat dibangun untuk mengelola sistem peringatan dini dengan pelibatan seluruh komponen masyarakat. Penggunaan alat VCA dengan pertanyaan kunci yang tepat dalam rangkaian membentuk sistem peringatan dini akan mempermudah masyarakat dalam memahami, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem peringatan dini yang akan diterapkan di lingkungannya. Dengan merujuk terhadap 4 elemen sistem peringatan dini, maka di dalam tahap persiapan, penting untuk mengkaji kembali: (1) Pengetahuan tentang risiko; (2) Pemantauan dan pelayanan peringatan; (3) Penyebarluasan dan komunikasi; (4) Kemampuan untuk merespon bencana, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini: Elemen Pengkajian Pengetahuan tentang risiko. Pertanyaan Kunci • Apakah masyarakat mengetahui daerah yang rentan dan berisiko? • Apakah masyarakat memahami dampak dari ancaman yang terjadi? • Apa saja jenis-jenis kerentanan yang ada di wilayah tersebut? • Berapa banyak jumlah penduduk yang terkena dampak dari masing-masing ancaman? • Apakah masyarakat mengetahui gejala-gejala atau tanda-tanda dari ancaman yang terjadi? • Apakah ibu/bapak pernah mendengar tentang perubahan iklim, gas rumah kaca? • Apakah ada perubahan kejadian bencana dalam hal frekwensi, intensitas, durasi dan dampak? • Bagaimana kondisi cuaca saat ini (lebih panas/ dingin)? • Bagaimana periode musim hujan dan kemarau saat ini dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu (10 tahun)? Alat VCA yang digunakan • Peta kerentanan dan kapasitas. • Riwayat kejadian bencana. • Analisa kecenderungan dan perubahan. • Kalendar musim dan kegiatan. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 37
  • 42. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Pemantauan dan pelayanan peringatan. • Diagram kelembagaan. • Kajian analisa berbasis gender. • Riwayat kejadian bencana. Penyebarluasan dan komunikasi. • Apakah ada analisa informasi peringatan dini? • Siapa yang bertanggungjawab melakukan analisa informasi peringatan dini? • Sejauh mana informasi peringatan dini dapat menjangkau masyarakat yang terancam? • Apakah informasi peringatan yang diberikan jelas dan berguna? • Siapa yang memiliki wewenang menyebarluaskan informasi peringatan dini? • Media apa saja yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi peringatan dini? • Bagaimana peran PMI dalam menyebarluaskan informasi peringatan dini? • Diagram kelembagaan. Kemampuan merespon bencana. 38 • Apakah ada institusi yang menyediakan informasi peringatan dini? • Apakah ada mekanisme peringatan dini berdasarkan kearifan lokal yang ada di masyarakat? • Siapa yang berperan dalam mekanisme peringatan dini? (institusi dan masyarakat) • Bagaimana mekanisme pemantauan peringatan dini? (institusi dan masyarakat) • Siapakah yang bertugas melakukan pemantauan peringatan dini? (institusi dan masyarakat) • Apakah ada akses terhadap informasi prakiraan cuaca jangka pendek, prakiraan musiman dan proyeksi perubahan iklim jangka panjang? • Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi cuaca? • Apakah prakiraan cuaca itu dapat dipahami? • Bagaimana tanggapan dari masyarakat setelah menerima informasi peringatan dini? • Apakah tindakan yang dilakukan masyarakat setelah menerima informasi? • Bagaimana peran PMI dalam membantu Pemerintah memobilisasi masyarakat? • Penguatan kearifan lokal di masyarakat terkait dengan informasi peringatan dini? • Apakah ada peta dan jalur evakuasi? • Apakah ada mekanisme tanggap darurat di setiap wilayah berdasarkan jenis ancaman yang telah disetujui oleh Pemerintah setempat? • Apakah ada rencana aksi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana di masyarakat? • Bagaimana akses transportasi pada saat tanggap darurat bencana? • Apakah masyarakat pernah menerima pelatihan terkait dengan pengurangan risiko bencana? Jika iya, apa saja jenis pelatihan yang pernah diikuti? • Apakah ada sarana dan prasarana kesiapsiagaan, pencegahan dan pelayanan kesehatan? Jika ada, sebutkan? • Bagaimana akses pelayanan kesehatan? (jarak, transportasi, alat, tenaga kesehatan, frekuensi, dan lain lain) • Bagaimana akses mendapatkan air bersih? (kualitas, jarak, sumber air, dan lain lain) • Apakah ada pemanfaatan prakiraan cuaca jangka pendek, prakiraan musiman dan proyeksi perubahan iklim jangka panjang dalam merencanakan aksi dini? • Riwayat kejadian bencana. • Kajian penangangan bencana berbasis gender. • Peta kerentanan dan kapasitas. • Diagram kelembagaan. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 43. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT ANALISA 1. Penentuan Tingkat Risiko. Penentuan tingkat risiko didasarkan pada pemantauan gejala-gejala atau tandatanda, dampak dan frekuensi dari terjadinya ancaman, setiap ancaman mempunyai tingkat risiko yang berbeda-beda. Penentuan tingkat risiko akan dikeluarkan oleh institusi yang mempunyai wewenang seperti BMKG (Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika), PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), Kementrian Kesehatan, dan lain sebagainya. a. Gunung Api. Pemetaan Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api berisi informasi mengenai wilayah yang berpotensi terlanda bahaya erupsi gunung api yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: 1) KRB I, wilayah yang terletak 11-15 Km dari puncak gunung dan berpotensi terlanda aliran lahar dan hujan abu. 2) KRB II, wilayah yang terletak 6-10 Km dari puncak gunung dan berpotensi terlanda awan panas dan lontaran material vulkanik dan hujan abu. 3) KRB III, wilayah yang terletak 0-5 Km dari puncak gunung dan berpotensi terlanda awan panas lontaran batu lava atau batuan pijar dan hujan abu. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 39
  • 44. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Tabel 6. Tingkat Status Gunung Berapi di Indonesia. Tingkat Status Gunung Berapi di Indonesia Status NORMAL • Tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. • Tingkat aktivitas dasar • Aktivitas masyarakat normal. WASPADA • Getaran gempa vulkanik. • Tampak semburan kecil (asap disertai material di sekitar puncak). • Suara gemuruh di gunung • Turunnya binatang dari gunung. • Aktivitas masyarakat dibatasi di KRB II dan KRB III. • Larangan mendaki. • Kewaspadaan terhadap debu asap/ material bagi masyarakat dan penerbangan. SIAGA • Intensitas letusan makin tinggi. • Daerah semburan material makin luas. • Terjadinya hujan debu. • Getaran gempa bumi vulkanik meningkat. • Air sungai mengering. • Masyarakat dilarang melakukan aktivitas di dalam radius 4 Km dari kawah gunung api. • Tidak mendekati daerah bahaya seperti sumber air, lembah, lereng bukit, dan sebagainya. • Waspada awan panas. • Pengamanan harta benda, ternak dan barang-barang berharga. • Keluar dari radius 4 Km menuju daerah aman. AWAS 40 Makna Tindakan • Diperkirakan dalam waktu 1x24 jam terjadi erupsi lahar. • Awan panas, debu dan material lainnya menuju ke pemukiman. • Intensitas letusan semakin tinggi. • Tidak ada aktivitas masyarakat di KRB II dan KRB III. • Menempati daerah aman (pengungsian). • Menunggu arahan berikutnya dari Pemerintah Setempat. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 45. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT b. Banjir. Ancaman banjir dapat diprediksi dengan melihat tanda-tanda, diantaranya sebagai berikut: 1) Intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Untuk intensitas hujan, mengacu pada Standar Internasional (WMO/World Metrological Organization) adalah sebagai berikut: Kriteria Hujan Sangat Ringan Ringan Sedang / Normal Lebat Sangat Lebat Intensitas per Jam Intensitas per hari < 0.1 mm – 5.0 mm 5.0 – 10 mm 10 – 20 mm > 20 mm < 5.0 mm 5.0 – 20 mm 20 – 50 mm 50 – 100 mm > 100 mm Keterangan: Curah hujan 1 milimeter artinya dalam luasan 1 meter persegi tertampung air hujan setinggi 1 milimeter atau 1 liter. 2) Debit air sungai yang sudah melebihi ambang batas. 3) Terjadinya hujan lebat dan terus menerus di hulu sungai. Untuk memahami kondisi atau fenomena terjadinya hujan lebat dan atau sangat lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang atau puting beliung ialah sebagai berikut: • Musim apa yang sedang berlangsung saat ini (apakah musim hujan, transisi atau pancaroba dan kemarau). Apabila musim yang sedang berlangsung saat ini adalah musim hujan atau transisi dan atau pancaroba maka langkah selanjutnya ialah ke poin 2). Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 41
  • 46. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT • Amati dan cermati kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari. Bila cuacanya cerah atau cerah berawan dengan kondisi udara yang terik dan atau sangat terik pada siang harinya sehingga terasa sangat “kepanasan atau kegerahan”. Artinya radiasi matahari dan proses penguapan yang terjadi cukup bahkan sangat besar dan optimal. • Amati dan cermati keadaan dan kondisi awan-awan yang terjadi saat diamati, terutama awan yang terlihat gelap (warna hitam pekat dan bergumpal berbentuk bunga kol). • Amati dan cermati keadaan dan kondisi hembusan angin, apakah termasuk dalam kategori kriteria teduh atau lebih besar. Jika kondisinya masuk dalam kategori atau kriteria tersebut maka kemungkinan ada awan yang terlihat gelap (warna hitam pekat dan bergumpal berbentuk bunga kol). • Cermati dan rasakan apakah terjadi perubahan cuaca baik suhu udara, angin dan pertumbuhan awannya yang cukup drastis pada siang menjelang sore hari. • Jika semua hasil pengamatan sesuai dengan poin-poin diatas, maka ada peluang terjadinya hujan dengan intensitas sedang sampai sangat lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang atau puting beliung yang berdurasi singkat (pendek). c. Gempa Bumi. Penentuan tingkat risiko berdasarkan getaran dari gempa yang disebut dengan skala MMI (Modified Mercally Intensity) dengan penjelasan sebagai berikut: 42 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 47. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Skala Makna I Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. II Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. III Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk lewat. IV Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak didalam rumah, diluar getaran dirasakan oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela dan pintu bergetar serta dinding berbunyi. V Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, jendela dan sejenisnya pecah, barangbarang terlempar, tiang-tiang dan barang besar dapat bergoyang, bandul atau lonceng dapat berhenti. VI Getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan berlari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak ringan. VII Setiap orang keluar rumah, kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik sedangkan pada bangunan dengan konstruksi yang kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur, cerobong asap pecah. Terasa oleh orang yang naik kendaraan. VIII Kerusakan ringan pada bangunan dengan kontruksi yang kuat. Retak-retak pada bangunan dengan kontruksi yang kurang baik, dinding dapat lepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh, air menjadi keruh. IX Kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak retak-retak. Rumah tampak berpindah dari pondasinya. Pipa-pipa di dalam rumah putus. X Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondasinya, tanah terbelah, rel melengkung, tanah longsor di tiaptiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. XI Bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa di dalam tanah tidak bisa dipakai sama sekali, tanah terbelah, rel melengkung sekali. XII Hancur sama sekali. Gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan menjadi gelap. Benda-benda terlempar ke udara. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 43
  • 48. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT d. Tsunami. Ancaman tsunami dapat diprediksi dengan melihat tanda-tanda diantaranya sebagai berikut: 1) Terjadi gempa bumi berkekuatan 7 SR di kedalaman 10 Km dengan pusat gempa di tengah laut. 2) Gelombang air laut bergerak dengan cepat. 3) Jika air surut lebih cepat dan lebih jauh dari pasang surut normal. 4) Angin kencang atau terdengar suara menggelegar. 5) Bau asin yang sangat menyengat. 6) Dari kejauhan tampak gelombang putih dan terlihat sangat keras. 44 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 49. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT e. Gerakan Tanah. Gerakan tanah dikenal juga dengan istilah tanah longsor. Tingkatan status gerakan tanah ialah sebagai berikut: Status Makna Tindakan Sangat rendah Sangat jarang terjadi gerakan tanah. Penempatan lokasi bangunan vital dan strategis. Rendah Gerakan tanah bisa terjadi jika ada gangguan lereng. Tidak tinggal di daerah bantaran sungai. Gerakan tanah berpotensi terjadi jika curah hujan tinggi dan ada gangguan lereng. • Tidak melakukan pemotongan lereng. • Waspada jika curah hujan tinggi. • Jangan tinggal di lereng terjal. • Sering terjadi gerakan tanah jika musim hujan. • Gerakan tanah lama bisa aktif kembali. • Tidak membangun pemukiman di daerah lereng. • Konservasi lahan. • Waspada jika curah hujan tinggi. • Mengungsi jika curah hujan tinggi. Menengah Tinggi 2. Analisis Peran dan Mekanisme Koordinasi Pemangku Kepentingan. Analisis peran dan mekanisme koordinasi pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem peringatan dini yang efektif serta memerlukan kontribusi dan koordinasi dari berbagai individu dan kelompok yang berbeda. Dalam hal ini, sistem peringatan dini dapat mengaplikasikan dua pendekatan; top down dan bottom up. Dengan pendekatan top down, maka informasi peringatan dini dapat disalurkan dari lembaga penyedia informasi peringatan dini yang credible sampai ke tingkat masyarakat. Di sisi lain, dengan pendekatan bottom up, masyarakat berkontribusi penting untuk mengidentifikasi kebutuhan, pola kerentanan dan mengembangkan legitimasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa peringatan ditindaklanjuti. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 45
  • 50. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Gambar 7. Mekanisme Kelembagaan Informasi Peringatan Dini Sebelum Bencana. Gambar 8. Mekanisme Kelembagaan Informasi Peringatan Dini Saat dan Setelah Bencana. 46 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 51. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Tabel 7. Peran Pelaku Kunci Informasi Peringatan Dini. No Pelaku Kunci A. 1. 2. 3. Sebelum Saat Bencana Sesudah Bencana Informasi Peringatan Dini (Top – Down) BNPB/ BPBD, BMKG, VSI, Kementrian Kesehatan, dan Penyedia Informasi Eksternal. • Memberikan informasi peringatan dini pada PMI/Lembaga Perantara. • Mengumumkan informasi peringatan melalui saluran komunikasi seperti televisi, radio dan lain sebagainya. PMI/ Lembaga Perantara. • Mengumpulkan informasi peringatan dini. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Melakukan analisa informasi peringatan dini yang diterima. • Menterjemahkan informasi peringatan dini yang diterima dengan menggunakan bahasa sederhana. • Menyusun rencana kesiapsiagaan. • Menyampaikan informasi peringatan dini kepada Relawan Desa/Kelurahan. • Melakukan pemutakhiran informasi di sistem Informasi Penanggulangan Bencana. • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Daerah. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Mengumpulkan informasi terkait dengan peringatan dini yang diterima. • Menyampaikan informasi peringatan dini pada masyarakat. • Menginformasikan pesan-pesan kesiapsiagaan kepada masyarakat. • Menginformasikan tindakan yang sudah dilakukan kepada PMI/Lembaga Perantara sebagai umpan balik informasi peringatan dini. • Memberikan informasi kejadian bencana kepada lembaga perantara dan institusi terkait lainnya. • Melakukan pemantauan terhadap parameter dan gejala-gejala terjadinya suatu ancaman. • Menyusun rencana operasional tanggap darurat. • Melakukan kegiatan tanggap darurat bencana berkoordinasi dengan BNPB/ BPBD dan pemangku kepentingan terkait. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Melakukan pemantauan terhadap parameter dan gejala-gejala terjadinya suatu ancaman dan kemungkinan terjadinya ancaman susulan. • Menyusun rencana pemulihan dini. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Melakukan kegiatan pemulihan dini seperti promosi kesehatan, air sanitasi, penampungan darurat, dan lain sebagainya berkoordinasi dengan BNPB/BPBD dan pemangku kepentingan terkait. • Kepala Desa/Kelurahan memberikan perintah evakuasi kepada masyarakat. • Melakukan pertemuan koordinasi dengan • Melakukan pemantauan pemangku kepentingan informasi peringatan terkait terkait dini. • Melakukan kegiatan • Melakukan kegiatan tanggap darurat pemulihan dini. bencana. • Pengaktifan surveilans. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. 1 • Pengaktifan surveilans terhadap angka kesakitan di masyarakat. 1 Surveilans adalah Suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data kesehatan secara sistematis, terus menerus dan penyebarluasan informasi kepada pihak terkait untuk melakukan tindakan. DCP2 (2008). Public health surveillance. The best weapon to avert epidemics. Disease Control Priority Project. HYPERLINK “http://www.dcp2.org/file/153/dcpp-surveillance.pdf” www.dcp2.org/file/153/dcpp-surveillance.pdf Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 47
  • 52. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT • Kepala Desa/Kelurahan memberikan perintah evakuasi kepada masyarakat. 4. 5. Relawan Desa/ Kelurahan, Komite PB, Kader Posyandu, Linmas, Karang Taruna, PKK. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Mengumpulkan informasi terkait dengan peringatan dini yang diterima. • Menyampaikan informasi peringatan dini pada masyarakat. • Menginformasikan pesan-pesan kesiapsiagaan kepada masyarakat. • Menginformasikan tindakan yang sudah dilakukan kepada PMI/Lembaga Perantara sebagai umpan balik informasi peringatan dini. • Penguatan peran dan fungsi posko di masyarakat. • Membantu Pemerintah memobilisasi masyarakat. • Memberikan informasi tindakan yang sudah dilakukan di lapangan sebagai umpan balik dari informasi yang diterima. • Mendukung kegiatan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Penguatan peran dan fungsi posko di masyarakat. • Mendukung kegiatan pemulihan dini yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Penguatan peran dan fungsi posko di masyarakat. Masyarakat. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Tetap waspada dan siaga. • Meneruskan informasi peringatan dini kepada masyarakat sekitar. • Melakukan tindakan awal sebagai upaya kesiapsiagaan seperti evakuasi mandiri, merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan. • Evakuasi berdasarkan instruksi dari Kepala Desa/Kelurahan. • Merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan. • Melaporkan kasus penyakit kepada petugas kesehatan. • Menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. • Merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan. • Melaporkan kasus penyakit kepada petugas kesehatan. B. 1. 48 Informasi Peringatan Dini (Bottom-Up) Masyarakat. • Menyampaikan tandatanda informasi peringatan dini pada relawan desa/Kelurahan, petugas kesehatan dan aparatur desa/Kelurahan. • Tetap waspada dan siaga. • Melakukan tindakan awal sebagai upaya kesiapsiagaan seperti evakuasi mandiri, merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan. • Menyampaikan tanda-tanda informasi peringatan dini pada relawan desa/ kelurahan,petugas kesehatan dan aparatur desa/kelurahan. • Melakukan evakuasi mandiri. • Merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan • Melaporkan kasus penyakit kepada petugas kesehatan. • Menyampaikan tanda-tanda informasi peringatan dini pada relawan desa/kelurahan, petugas kesehatan dan aparatur desa/kelurahan. • Menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. • Merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan. • Melaporkan kasus penyakit kepada petugas kesehatan. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 53. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT 2. 3. 4. 5. Relawan Desa/ Kelurahan, Komite PB, Kader Posyandu, Linmas, Karang Taruna, PKK. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Mengumpulkan informasi terkait dengan peringatan dini yang diterima. • Menyampaikan informasi peringatan dini kepada Pemerintah dan PMI atau lembaga perantara lainnya. • Penguatan peran dan fungsi posko di masyarakat. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Mengumpulkan informasi terkait dengan peringatan dini yang diterima. • Menyampaikan informasi peringatan dini kepada Pemerintah dan PMI atau lembaga perantara lainnya. • Penguatan peran dan fungsi posko di masyarakat. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Melakukan kegiatan pemulihan dini berkoordinasi dengan BNPB/BPBD dan pemangku kepentingan terkait. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Penguatan peran dan fungsi posko di masyarakat. Pemerintah Daerah. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Mengumpulkan informasi terkait dengan peringatan dini yang diterima. • Menginformasikan pesan-pesan kesiapsiagaan kepada masyarakat. • Melakukan pertemuan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Pengaktifan surveilans terhadap angka kesakitan di masyarakat. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Pengaktifan surveilans. PMI/Lembaga Perantara. • Mengumpulkan informasi peringatan dini. • Melakukan cek ulang informasi yang di terima. • Melakukan analisa informasi peringatan dini yang diterima. • Menterjemahkan informasi peringatan. • Melakukan pemutakhiran informasi di Sistem Informasi Penanggulangan Bencana. • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. • Melakukan pemantauan informasi peringatan dini. BNPB/BPBD, BMKG, VSI, Kementrian Kesehatan, dan Penyedia Informasi Eksternal. • Melakukan pengecekan lebih lanjut. • Menginformasikan hasil pengecekan lebih lanjut kepada lembaga perantara dan media. • Menyusun rencana kesiapsiagaan. • Menyusun rencana operasional tanggap darurat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. • Melakukan pengkajian singkat terkait kondisi di lapangan. • Menginformasikan hasil pengkajian kepada lembaga perantara dan media. • Pengkajian lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya ancaman susulan. • Menyusun rencana pemulihan dini. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 49
  • 54. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT 3. Analisis Pengetahuan Tentang Risiko. Risiko akan muncul dari kombinasi adanya ancaman dan kerentanan di wilayah tertentu. Kajian terhadap risiko bencana memerlukan pengumpulan dan analisis data yang sistematis serta harus mempertimbangkan sifat dinamis dari ancaman dan kerentanan yang muncul dari berbagai proses, seperti; urbanisasi, perubahan pemanfaatan lahan, penurunan kualitas lingkungan, dan perubahan iklim. Kajian dan peta risiko bencana akan membantu memotivasi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga mereka akan memprioritaskan pada kebutuhan informasi peringatan dini dan penyiapan panduan untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana. Untuk melakukan analisis tingkat pengetahuan ini, perlu dilakukan pengumpulan data yang sistematis dan melaksanakan penilaian risiko untuk mengetahui: a. Apakah ancaman dan kerentanan sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat? b. Apakah masyarakat mengetahui gejala-gejala atau tanda-tanda dari ancaman yang terjadi? c. Apakah risiko yang mungkin terjadi sudah dipahami oleh masayarakat? d. Bagaimana pola dan perubahan dari faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman dan kerentanan tersebut? e. Apakah data-data dan peta risiko tersedia secara luas? 4. Analisis Pemantauan dan Layanan Peringatan. Pemantauan dan layanan peringatan merupakan inti dari informasi peringatan dini. Oleh karena itu, diperlukan adanya dasar-dasar ilmiah yang kuat untuk dapat memprediksi dan memprakirakan terjadinya ancaman. Pemantauan yang terusmenerus terhadap parameter dan gejala-gejala terjadinya ancaman sangat penting untuk membuat informasi peringatan dini yang akurat secara tepat waktu. Layanan peringatan untuk bahaya atau ancaman yang berbeda-beda sedapat mungkin harus dikoordinasikan dengan memanfaatkan jaringan kelembagaan, prosedural, dan komunikasi yang ada di semua tingkatan, termasuk kelompok masyarakat yang paling rentan dan paling terancam terkena risiko atau dampak bencana. Pemantauan dan layanan peringatan dapat dilakukan dengan membuat mekanisme pemantauan tingkat ancaman bencana dan layanan peringatan dini, yang didasarkan atas: 50 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 55. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT a. Apakah parameter yang dipantau sudah benar? b. Apakah ada landasan ilmiah yang kuat untuk membuat informasi peringatan dini? c. Apakah data-data dan peta risiko tersedia secara luas? d. Apakah ada institusi yang menyediakan informasi peringatan dini? e. Apakah ada mekanisme peringatan dini berdasarkan kearifan lokal yang ada di masyarakat? f. Siapa yang berperan dalam mekanisme peringatan dini? (institusi dan masyarakat) g. Apakah sudah ada mekanisme pemantauan peringatan dini? (institusi dan masyarakat) h. Siapakah yang bertugas melakukan pemantauan peringatan dini? (institusi dan masyarakat) 5. Analisis Penyebarluasan dan Komunikasi. Informasi yang sederhana dan jelas sangat penting sehingga masyarakat dapat waspada, siap siaga dan menentukan tindakan awal yang akan dilakukan berdasarkan informasi peringatan dini yang didapat. Hal ini akan membantu mengurangi dampak atau risiko bencana yang terjadi. Dalam penyebarluasan dan komunikasi informasi peringatan dini diperlukan suatu strategi komunikasi sehingga ada persamaan persepsi dan langkah dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Penggunaan strategi komunikasi disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Beberapa strategi komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebarluasan dan komunikasi informasi peringatan dini sebagai berikut: a. Sosialisasi. b. Advokasi. c. Partisipasi. 6. Analisis Kemampuan Merespon Bencana. Informasi peringatan dini yang dikeluarkan dapat meningkatkan kemampuan tanggap darurat individu dan kelembagaan. Dimana dengan adanya informasi tersebut, dapat diidentifikasi tindakan atau aksi awal yang dilakukan sehingga dapat mengurangi kerentanan dan risiko ancaman yang terjadi. Dengan adanya kajian ini, individu dan kelembagaan dapat mengidentifikasi kemampuan tanggap darurat berdasarkan atas: Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 51
  • 56. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT a. Bagaimana tanggapan dari masyarakat setelah menerima informasi peringatan dini? b. Apa tindakan yang dilakukan masyarakat setelah menerima informasi? c. Bagaimana peran PMI dalam membantu Pemerintah memobilisasi masyarakat? d. Penguatan kearifan lokal di masyarakat terkait dengan informasi peringatan dini? e. Apakah ada peta dan jalur evakuasi? f. Apakah ada mekanisme tanggap darurat di setiap wilayah berdasarkan jenis ancaman yang telah disetujui oleh Pemerintah setempat? g. Apakah ada rencana aksi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana di masyarakat? h. Apakah masyarakat pernah menerima pelatihan terkait dengan pengurangan risiko bencana? Jika pernah, apa saja jenis pelatihan yang pernah diikuti? i. Apakah ada sarana dan prasarana kesiapsiagaan, pencegahan dan pelayanan kesehatan? Jika ada, sebutkan! PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN 1. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana. Dalam menghadapi ancaman bencana, seluruh elemen-elemen masyarakat perlu diberdayakan untuk mempersiapkan sektor-sektor kehidupan masyarakat yang mungkin terkena dampak pada saat bencana terjadi. Setelah asesmen dan analisis ancaman, risiko, kerentanan dan kapasitas dilakukan, sangat penting untuk menyusun pembagian tugas dan tanggung jawab seluruh elemen-elemen masyarakat, untuk memastikan mobilisasi sumberdaya secara efektif dan efisien jika Bencana terjadi. 52 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 57. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Oleh karena itu dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan tanggap darurat bencana, maka pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing elemen-elemen masyarakat dapat dijabarkan sebagaimana contoh di di bawah ini: Tabel 8. Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana. Sektor Elemen Masyarakat Tugas dan Tanggung Jawab Komunikasi dan Diseminasi. • Penyediaan dan pemeliharaan perangkat serta sistem peringatan dini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. • Menyediakan data terkini perihal ancaman dan risiko bencana yang berasal dari lembaga penyedia informasi yang terpercaya. • Mendiseminasikan informasi peringatan dini kepada masyarakat dengan menggunakan saluran komunikasi yang sudah disepakati bersama. Komite PB Relawan Desa/ Kelurahan. Pencarian dan Penyelamatan. • Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan pencarian dan penyelamatan sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda. • Memobilisasi elemen-elemen masyarakat dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban pada saat terjadi bencana. Relawan Desa/ Kelurahan, Linmas. Evakuasi. • Identifikasi rute evakuasi dan ditandai dengan jalur evakuasi. • Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan evakuasi sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda. • Mengidentifikasi tempat-tempat evakuasi sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda. • Perekrutan dan Pelatihan bagi elemen-elemen masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola evakuasi. • Memobilisasi elemen-elemen masyarakat dalam upaya evakuasi korban bencana. Relawan Desa/ Kelurahan, Linmas. Pertolongan Pertama. • Pembentukan pos-pos kesehatan Desa/ Kelurahan dan penyediaan pelayanan pertolongan pertama. • Perekrutan dan pelatihan kepada Tim Pertolongan Pertama. • Penyediaan dan pemeliharaan kotak pertolongan pertama. • Membangun sistem rujukan dengan pusat pelayanan kesehatan terdekat. PKK Kader Posyandu Karang Taruna. Dapur Umum. • Perekrutan dan Pelatihan kepada tim dapur umum. • Mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis untuk pendirian dapur umum. • Penyediaan dan pemeliharaan peralatan dapur umum. • Mengidentifikasi menu serta kebutuhan gizinya untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam masa tanggap darurat bencana. PKK Kader Posyandu Karang Taruna. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 53
  • 58. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Air dan Sanitasi. • Mengidentifikasi sumber-sumber air yang aman untuk dikonsumsi pada saat kejadian bencana. • Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber air supaya layak dikonsumsi pada saat bencana. • Melakukan pembersihan saluran air sebagai tindakan pengurangan risiko bencana. • Pengaturan pengelolaaan air pada saat bencana. PKK Kader Posyandu Karang Taruna. Transportasi. • Mengidentifikasi tipe-tipe kendaraan yang dapat digunakan untuk keperluan tanggap darurat bencana. • Memobilidasi kendaraan yang dibutuhkan pada saat tanggap darurat bencana. Linmas Karang Taruna. Shelter. • Mengidentifikasi daerah penampungan darurat yang aman. • Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan yang dibutuhkan untuk penampungan darurat. • Persiapan pengelolaan penampungan darurat. Linmas Karang Taruna. Logistik. • Mengidentifikasi dan menyediakan kebutuhan (barang dan jasa) yang diperlukan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. • Pengelolaan dan penyimpanan bahan pangan dan non pangan untuk kebutuhan tanggap darurat bencana. Linmas Karang Taruna. Asesmen. • Pengembangan prosedur pengumpulan data serta pelaporan. Relawan Desa/ Kelurahan. Dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut, maka akan mempermudah penyusunan rencana kontijensi tanggap darurat bencana, dimana masing-masing pihak/ pelaku dapat berperan aktif sesuai dengan kemampuan, keahlian dan kompetensinya serta menyumbangkan/ menggunakan sumberdaya yang ada dalam lingkup kewenangannya pada saat kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana. Di samping itu, akan mempertegas SOP (Standar Operasional Prosedur) atau alur tugas dan wewenang dari masing-masing elemen masyarakat tersebut. 2. Penguatan Peran dan Fungsi Posko Kesiapsiagaan di Tingkat Desa/ Kelurahan. a. Pengertian Umum Posko di Masyarakat. Ruang atau tempat yang mempunyai fungsi/ difungsikan sebagai tempat untuk mengatur informasi komunikasi dan kerjasama antara masyarakat dan pihak luar terkait dengan kebencanaan dan kesehatan yang terjadi di masyarakat. b. Tugas dan Fungsi. 1. Menerima dan mengumpulkan informasi, situasi aktual dan potensi risiko yang mengikuti ancaman bencana maupun terkait dengan masalah kesehatan dari berbagai institusi pemerintah maupun organisasi yang dapat dipercaya. 2. Segera menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi bencana dan wabah/ Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit kepada berbagai pihak terkait: 54 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 59. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT • Secara vertikal: apabila informasi didapat dari masyarakat maka peran posko meneruskan informasi ke pihak terkait. • Secara horizontal: menyebarluaskan informasi yang didapat dari institusi (sumber yang dapat dipercaya) ke masayarakat. 3. Membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri dalam mengantisipasi risiko bencana dan melakukan upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan setelah mendapatkan instruksi dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan. 3. Rencana dan Peta Evakuasi. Sebuah perencanaan evakuasi yang realistik akan mendorong orang yang tinggal di daerah rawan bencana memulai evakuasi secara mandiri. Mandat bagi seruan resmi evakuasi ada pada Pemerintah Daerah berdasarkan peringatan yang diterbitkan oleh Pusat Peringatan Nasional. Rencana evakuasi dan peta evakuasi disusun mengacu pada hasil pemetaan ancaman, kerentanan, risiko dan kapasitas serta dapat ditambahkan komponen lain berupa pemetaan pada saluran-saluran komunikasi yang tersedia. Sebagai pelengkap dalam peta evakuasi disusun juga tata aturan penggunaan jalur evakuasi dengan mengacu pada pembagian wilayah kependudukan. Komponen pokok dalam pembuatan rencana dan peta evakuasi: a. Menentukan daerah berisiko dan daerah aman. b. Mengidentifikasi kelompok masyarakat rentan. c. Mengidentifikasi akses masyarakat terhadap jalur evakuasi. d. Mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana evakuasi. e. Menyusun rencana standar operasi. f. Pembangunan jalur evakuasi. g. Pemasangan rambu evakuasi. 4. Uji Coba dan Simulasi. Sistem peringatan dini akan lebih efektif jika masing-masing elemen masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukannya setelah menerima informasi peringatan dini. Oleh karena itu, untuk menguji apakah sistem peringatan dini yang telah dibangun dapat bekerja secara efektif, maka dapat dilakukan simulasi sistem peringatan dini. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 55
  • 60. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Simulasi dilaksanakan untuk menguji sistem peringatan dini yang telah dikembangkan. Sebuah simulasi diselenggarakan setidaknya sekali dalam setahun dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari kesiapsiagaan tanggap darurat bencana. Dengan dilaksanakannya simulasi, sistem peringatan dini yang sudah dibangun dapat diujicobakan untuk menguji reaksi dan tanggapan dari masyarakat terhadap peringatan dini yang diterimanya. Di samping itu, simulasi dilakukan untuk menguji rencana kontijensi tanggap darurat Bencana dan SOP tanggap darurat bencana yang telah disusun untuk mendukung operasionalisasi sistem peringatan dini tersebut. Setelah simulasi selesai dilaksanakan, perlu dilakukan evaluasi yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat untuk meninjau kembali proses simulasi secara keseluruhan termasuk peringatan dini, diseminasi informasi peringatan dini, aksi dini dan respon tanggap darurat yang dilaksanakan serta mekanisme koordinasi dan komunikasi antar elemen masyarakat. Berdasarkan simulasi yang telah dilaksanakan, seluruh elemen masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap sistem yang dibuat dengan aplikasi yang diterapkan, guna melakukan perbaikan ataupun penguatan sistem peringatan dini yang dibentuk. 5. Strategi Komunikasi Informasi Peringatan Dini. Sistem peringatan dini harus menjangkau ke seluruh anggota masyarakat. Oleh karena sistem peringatan dini dapat menggunakan alternatif metode ataupun media untuk dapat memastikan penyebarluasan informasi peringatan dini ini. Pada dasarnya strategi komunikasi informasi peringatan dini yang berbeda dapat diterapkan untuk mendiseminasikan informasi peringatan dini dari lembaga penyedia informasi peringatan dini kepada Komite PB; elemen-elemen masyarakat serta anggota masyarakat. Adapun komponen dalam penyusunan strategi komunikasi informasi peringatan dini adalah sebagai: a. Bersifat partisipasi. b. Adanya dialog. c. Berbagi informasi. d. Merangsang adanya perubahan perilaku. Elemen kunci penyusunan strategi komunikasi antara lain ialah: a. Target sasaran (umur, gender, etnis, Pendidikan dan geografis). b. Pesan yang disampaikan (jelas, singkat, informatif dan sopan). c. Siapa yang menyampaikan (narasumber yang dipercaya). d. Media (bersifat umum). e. Efek yang diharapkan (evaluasi secara rutin). 56 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 61. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Tabel 9. Strategi Komunikasi Informasi Peringatan Dini. No Ancaman Tingkat Risiko Normal. Waspada. 1. Gunung Api. Siaga. Pesan Media Aksi Apa itu gunung api? Apa bahaya gunung api? Poster, buku, film, leaflet. Sosialisasi dan diseminasi. Saat ini ada peningkatan keaktivan gunung api, diharapkan agar meningkatkan kewaspadaan hendaknya jangan mendekati gunung tersebut. Media masa, Radio, SMS. Peningkatan Kesiagaan di masyarakat. Gunung api semakin aktif, diharapkan masyarakat untuk melakukan kesiap siagaan dan tidak mendekati areal dekat gunung. SMS, Pengeras suara, Radio. Masyarakat melakukan persiapan evakuasi. Awas. Poster, Leaflet. Sosialisasi, dan diseminasi. Diharapkan masyarakat agar waspada terhadap banjir dengan melihat debit air disungai. Pengeras Suara Radio, Radio Komunikasi. Peningkatan kewasapadaan di Masyarakat. Debit air sungai sudah melebihi ambang batas. Diharapkan masyarakat mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang aman. Pengeras suaraRadio, Radio Komunikasi. Masyarakat mengevakuasi barang berharga ke tempat yang aman. Terjadi hujan lebat dan terus menerus di hulu sungai. Diharapkan masyarakat mewaspadai datangnya banjir kiriman yang berasal dari hulu sungai. Pengeras suara Radio, Radio Komunikasi. Peningkatan kewasapadaan di Masyarakat. 1 - 3 MMI. Peningkatan kewaspadaan. Poster, buku, film, leaflet Diseminasi dan sosialisasi 4 – 6 MMI. 3. Diharapkan masyarakat untuk tetap menjaga saluran air/got tetap berfungsi, tidak membuang sampah sembarangan. Intensitas curah hujan cukup tinggi. Banjir. Pengeras Suara Radio Komunikasi. Hujan sangat ringan. 2. Masyarakat di sekitar KRB II dan III diharapkan segera evakuasi. EVAKUASI (merujuk pada peta Ancaman, Risiko, Kerentanan dan Kapasitas). Telah terjadi gempa dengan intensitas ringan diharapkan masyarakat tenang dan bersiaga menghadapi kemungkinan gempa susulan. Media Masa, Radio, SMS. Peningkatan kesiapsiagaan. 7 - 12 MMI. Lindungi badan dan kepala Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja, dan lain lain. Jangan panik dan jangan lupa selalu berdoa. Pengeras suara, SMS. Evakuasi ke tempat yang aman. Gempa Bumi. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 57
  • 62. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Sangat rendah. Tsunami. Sosialisasi peraturan pelarangan untuk bertempat tinggal di daerah yang rentan. Poster, buku, radio, televisi, film, leaflet Pembuatan peraturan pemanfaatan lahan Tidak melakukan pemotongan lereng, waspada jika curah hujan tinggi, jangan tinggal di lereng terjal. Rambu-rambu Informasi, Poster, Radio, Televisi, Leaflet. Penerapan peraturan tata ruang, tidak mendekati daerah lereng. Pelarangan Pendirian bangunan vital, penghijauan kembali, peningkatan kewaspadaan terutama saat curah hujan tinggi, segera evakuasi jika keadaan menunjukkan kearah berbahaya, pemasangan rambu bahaya. Rambu-rambu Informasi, Poster, Radio, Televisi, Leaflet. Tidak dibangun permukiman, bangunan vital strategis, konservasi lahan, pelarangan memasuki areal berbahaya. Saat Tidak ada gempa atau gempa di rasa kecil. Membangun penahan/ pelemah tsunami, menanam pohon penahan/ peredam tsunami, membuat bangunan tahan tsunami, membangun sistem pengamatan tsunami, membangun sistem peringatan dini tsunami. Sosialisasi pengetahuan tentang tsunami dan cara-cara menyelamatkan diri, keluarga dan lingkungannya. Membangun prasarana dan sarana evakuasi. Poster, Radio, Televisi, Leaflet. Upaya pengurangan risiko ancaman tsunami. Saat adanya gempa yang berpotensi Tsunami. 5. Penempatan lokasi bangunan vital dan strategis Tinggi. Gerakan Tanah. Poster, buku, film, leaflet. Rendah. 4. Informasi lokasi aman untuk pemukiman. Segera tinggalkan daerah pantai menuju wilayah evakuasi, perhatikan dan dengarkan informasi dari pemerintah. Pengeras suara, Sirine, Kentongan. Evakuasi dan mobilisasi. Menengah. 6. Rencana Lembaga Perantara dalam Mendukung Sistem Peringatan Dini di Masyarakat. Mengembangkan dan menerapkan sistem peringatan dini yang efektif memerlukan kontribusi dan koordinasi dari berbagai individu dan kelompok yang berbeda. Perencanaan yang dapat disusun lembaga perantara dalam mendukung sistem peringatan dini di masyarakat adalah sebagai berikut: a. Mengidentifikasi dan memperkuat pengetahuan lokal mengenai peringatan dini melalui pelatihan di masyarakat. 58 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 63. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT b. Membangun sistem informasi dari penyedia informasi di masyarakat. c. Mengidentifikasi alat komunikasi yang sesuai dengan kondisi geografis. d. Membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah atau pemangku kepentingan lain yang memiliki perhatian dalam sistem peringatan dini. e. Mengintegrasikan peralatan dan sistem komunikasi di lembaga perantara dengan pemerintah setempat dan masyarakat. f. Menerjemahkan pesan peringatan dini dalam aksi, termasuk pelatihan dan simulasi. g. Mengidentifikasi hambatan dalam penyampaian pesan peringatan dini kepada masyarakat yang membutuhkan. h. Meningkatkan kapasitas staf dan relawan dalam menyusun pesan kunci yang sederhana kepada masyarakat untuk dapat merespon terhadap pesan peringatan dini (Media KIE). i. Bekerjasama dengan instasi pemberi informasi (provider) dalam peningkatan kemampuan relawan desa/kelurahan dalam peningkatan pengetahuan mengenai sistem peringatan dini dan adaptasi perubahan iklim sehingga dapat bertindak proaktif pada potensi terjadinya bencana. j. Melibatkan masyarakat dalam pembuatan peta rawan bencana yang sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan dari peta yang telah ada sekaligus dengan pembuatan rencana kontijensi desa/kelurahan. k. Mengadakan sosialisasi dan advokasi di masyarakat melalui kegiatan yang ada di masyarakat. l. Melibatkan masyarakat dalam membangun sistem informasi potensi bencana. m. Membangun kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga dan masyarakat. 7. Rencana Aksi Masyarakat. Dengan memperhatikan peringatan dini, maka aksi dini di masyarakat harus direncanakan sesuai dengan ancaman bencana, serta upaya-upaya kesiapsiagaan dan mitigasi yang dapat dilakukan pada berbagai kerangka waktu (tahun, bulan, minggu, hari dan jam) dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, dengan contoh sebagai berikut: Tabel 10. Rencana Aksi masyarakat menghadapi Ancaman Bencana Banjir. Hujan Tahun Contoh Peringatan Dini Meningkatnya curah hujan, Contoh Aksi Dini Kegiatan Secara berkala memutahirkan peta risiko, mengidentifikasi perubahan kelompok masyarakat rentan, Pelaksana Komite PB, Relawan Desa/Kelurahan, Linmas, Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 59
  • 64. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Peningkatan penebangan hutan yang meningkatkan risiko banjir, Meningkatnya populasi di daerah kumuh yang berisiko tinggi terhadap banjir. kegiatan di tingkat masyarakat untuk mengurangi risiko banjir seperti penanaman kembali, penguatan konstruksi rumah. Karang Taruna, Kader Posyandu, PKK. Bulan/ Musim Prakiraan curah hujan di atas rata-rata untuk musim mendatang. Meninjau kembali rencana kontijensi, memeriksa ketersediaan logistik, memberikan informasi kepada masyarakat tentang peningkatan risiko dan apa yang harus dilakukan, contoh; pembersihan saluran air. Komite PB, Relawan Desa/Kelurahan, Linmas, Karang Taruna, Kader Posyandu, PKK. Minggu Berkurangnya tingkat penyerapan tanah yang dapat mengakibatkan tinggi kemungkinan banjir bandang pada masa penghujan yang akan datang. Menyiagakan relawan dan masyarakat, kordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, monitor curah hujan dengan rutin. Hari Prakiraan hujan lebat akan mengakibatkan banjir bandang. Persiapan untuk evakuasi, mobilisasi relawan, memberikan instruksi/ peringatan kepada masyarakat yang berisiko. Komite PB, Relawan Desa/Kelurahan, Linmas. Jam Curah hujan sangat lebat yang sudah pasti mengarah pada banjir. Melakukan evakuasi. Komite PB, Relawan Desa/Kelurahan, Linmas. Komite PB, Relawan Desa/Kelurahan, Linmas. MEKANISME PENINJAUAN KEMBALI DAN PEMUKTAKHIRAN Melakukan tahapan-tahapan dalam Review (Peninjauan Kembali) terhadap sistim peringatan dini yang ada serta melakukan pembaharuan yang diperlukan. Beberapa hal penting terkait peninjauan kembali dan pemutakhiran: a. Review (Peninjauan Kembali) dilakukan untuk meninjau validitas dan pemanfaatan sistem peringatan setelah situasi nyata, ketika bencana terjadi. Dengan adanya peninjauan kembali, akan membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem peringatan dini serta menjaga agar sistem peringatan dini aktual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah elemen serta kajian yang perlu ditinjau kembali dalam pengelolaan sistem peringatan dini. 60 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 65. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Elemen Peninjauan Kembali Pengetahuan Mengenai Risiko. • Peta risiko bencana. • Riwayat kejadian bencana. • Diagram kelembagaan/analisis stakeholder/ pemangku kepentingan. Pemantauan dan Pelayanan Peringatan. • Pemantauan ancaman bencana. • Operasionalisasi dan pemeliharaan alat dan perangkat untuk pemantauan dan monitoring peringatan dini. Penyebarluasan dan Komunikasi. • Komunikasi efektif. • Operasionalidasi dan pemeliharaan alat dan perangkat untuk komunikasi dan diseminasi informasi peringatan dini. • Penggunaan media KIE secara efektif. Kemampuan Merespon Bencana. • Simulasi secara berkala. • Rencana kontijensi tanggap darurat bencana. • SOP Tanggap Darurat Bencana. • Peta dan jalur evakuasi. • Peraturan desa/kelurahan tentang penanggulangan bencana. • Pertemuan koordinasi antara elemen-elemen masyarakat. • Peran dan tanggung jawab komite PB serta elemen-elemen masyarakat (contoh: pertolongan pertama, pencarian dan penyelamatan, evakuasi, dan lain lain). b. Pemutakhiran dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana perkembangan kemajuan dari kegiatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan, seperti: 1) Untuk mengetahui perkembangan secara berkala. 2) Untuk mengetahui tingkat keakuratan sistem peringatan dini yang sudah disusun. 3) Lebih menyempurnakan sistem dengan pendekatan-pendekatan yang baru (jika ada). c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan sistem peringatan dini dilaksanakan pada masing-masing tahapan persiapan, analisis, penyusunan hingga pelaksanaan sistem peringatan dini. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 61
  • 66. LAMPIRAN
  • 67. LAMPIRAN Lampiran 1 RENCANA KONTIJENSI DI MASYARAKAT (DESA/ KELURAHAN) 1. Pengertian. Rencana Kontijensi adalah suatu proses perencanaan ke depan dalam keadaan yang tidak menentu dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, serta sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Melalui perencanaan kontijensi, akibat dari ketidakpastian dapat diminimalisir melalui pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat. 2. Tujuan. Untuk dijadikan acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam membangun kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan tanggap darurat bencana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terkordinasi dengan baik. Komponen Rencana Kontijensi: a. Skenario (Apa yang akan terjadi). b. Strategi dan tujuan (Apa yang perlu kita lakukan). c. Rencana operasi (Bagaimana seharusnya kita melakukannya). d. Sumber daya (Apa yang diperlukan). e. Rencana kesiapsiagaan (Apa yang dapat kita persiapkan). f. Anggaran (Berapa biayanya). 3. Unsur yang Terlibat dalam Penyusunan. Rencana kontijensi disusun bersama dengan berbagai pihak/unsur/komponen masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya kesiapsiagaan semua pihak, mengingat penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, lembaga usaha, masyarakat sampai dengan satuan terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Dimana pemerintah sebagai penanggungjawab utamanya. Masing-masing pihak/pelaku dapat berperan aktif sesuai dengan kemampuan, keahlian, kompetensi dan kewenangannya serta menyumbangkan/ menggunakan sumberdaya yang ada dalam lingkup kekuasaan/kewenangannya. 64 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 68. LAMPIRAN Unsur/pelaku penyusunan rencana kontijensi antara lain: a. Instansi/lembaga pemerintah. b. TNI/ POLRI. c. Lembaga usaha/swasta. d. Organisasi kemasyarakatan. e. Palang Merah Indonesia (PMI). f. Relawan penanggulangan bencana. g. ORARI/RAPI. h. Tokoh masyarakat/Agama. f. PKK. g. LINMAS. h. Organisasi pemuda/Karang Taruna. i. Pihak-pihak/ para pelaku lainnya yang berkaitan dengan jenis ancamannya. 4. Kriteria Pelaku. Para pelaku penyusunan rencana kontijensi adalah mereka yang memiliki kemauan dan kemampuan/kompetensi dan otoritas dalam pengambilan keputusan untuk mewakili instansi/lembaga/organisasinya. Dalam hal penentuan pelaku tidak ada diskriminasi dan perlu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Format Rencana Kontijensi Desa/ Kelurahan Rencana Kontijensi Elaborasi/ Pengembangan/ Peninjauan Kembali 1. Pendahuluan. • Konteks Desa/Kelurahan (ancaman, kerentanan dan kapasitas). • Tujuan (umum/khusus). • Apakah sudah ada pemutakhiran data ancaman, risiko, kerentanan dan kapasitas? 2. Skenario. • Apa yang akan terjadi. • Asumsi (mengapa dibutuhkan pelayanan). • Faktor pemicu (apa yang mendorong/ menghambat aktivasi skenario). • Apakah sudah dikoordinasikan, disosialisasikan dengan pihak-pihak terkait? • Apabila ada perubahan dalam sistim peringatan dini apakah sudah dievaluasi? 3. Rencana Tanggap Darurat. • Strategi, tujuan. • Rencana kegiatan tanggap darurat. • Dukungan sumber daya (yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kegiatan tanggap darurat). • Apakah pelayanan Masyarakat tidak tumpang tindih dengan yang lain? • Spesialisasi relawan desa/kelurahan. • Target keluarga sasaran. • Simulasi, sudah/belum dilakukan. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 65
  • 69. LAMPIRAN 4. Mekanisme Koordinasi (internal/eksternal). • Adakah perbaikan kerjasama, jejaring antara elemen masyarakat setempat? • Adakah peraturan desa/kelurahan tentang penanggulangan bencana? 5. Kapasitas yang Tersedia di Masyarakat. • Adakah perubahan dalam peningkatan sumber daya masyarakat dalam Penagulagan Bencana? 6. Rencana Kesiapsiagaan. • Sudah dilaksanakan/belum? • Evaluasi?, revisi rencana? 7. Anggaran. Alokasi anggaran, sudah/ belum? 8. Lampiran. • Struktur organisasi Komite PB dan otoritas saat bencana. • Standar Operasional Prosedur (SOP). • Peta, analisa ancaman dan risiko, Vulnerability and Capacity Assessment (VCA), rencana evakuasi. • Daftar kontak. • Dokumen referensi yang relevan (MoU, dan lain lain). Contoh Rencana Kontijensi Sederhana di Tingkat Masyarakat (Desa/Kelurahan). Skenario. Strategi Tanggap Darurat Bencana. Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana. Dukungan Operasional. Tahapan Dalam Rencana Kesiapsiagaan Bencana. Anggaran. • 300 orang / 85 KK warga terkena dampak akibat banjir dan tidak bisa mendapatkan akses bahan pokok seperti beras dan lauk-pauk. • Menyediakan kebutuhan natura untuk 300 orang/ 85 KK. • Distribusi natura untuk masyarakat terkena dampak selama 1 minggu. • Membentuk tim distribusi dari Relawan Desa/Kelurahan, mendistribusikan natura ke rumah - rumah warga yang terkena dampak banjir. • Menugaskan 15 orang Relawan Desa/Kelurahan untuk menjalankan pelayanan tersebut. • Mendirikan posko lapangan dekat area banjir. • Kordinasi dengan Kecamatan, BPBD atau pemangku kepentingan terkait tentang ketersediaan natura yang akan didistribusikan. • Membuat kesepakatan dengan Kecamatan, BPBD atau pemangku kepentingan terkait. • Persiapan peralatan. Rp. 500.000. Upaya kesiapsiagaan untuk tanggap darurat bencana haruslah dipersiapkan sampai unit terkecil di masyarakat, yaitu keluarga. Untuk mendukung rencana kontijensi tanggap darurat bencana yang telah disusun oleh Desa/Kelurahan, maka di tingkatan keluargapun perlu disusun rencana aksi kesiapsiagaan bencana yang mengidentifikasi aksi-aksi yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum, saat dan setelah bencana terjadi serta pembagian tugas di antara anggota keluarga. 66 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 70. LAMPIRAN Contoh Rencana Aksi Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Dalam Keluarga. Anggota Keluarga Aksi Ayah Ibu Anak Laki-Laki Anak Perempuan Sebelum Bencana Membersihkan saluran air di lingkungan rumah Menyiapkan Tabungan Siaga Bencana Membangun kesepakatan jalur evakuasi pada saat bencana Membangun kesepakatan tempat bertemu seluruh anggota keluarga, jika terpisah pada saat evakuasi Mencatat nomer-nomer/kontak penting yang dapat dihubungi ketika terjadi bencana, cth Mengikuti pertemuan-pertemuan warga yang membahas upaya-upaya kesiapsiagaan bencana Mengikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung ketrampilan tanggap darurat bencana Terlibat aktif dalam kegiatan mitigasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan oleh desa/kelurahan Saat Terjadinya Bencana Memonitor perkembangan informasi peringatan dini melalui radio, stasiun televisi lokal maupun tokoh masyarakat setempat Melaksanakan evakuasi ke tempat yang sudah disepakati oleh anggota keluarga Penyiapan dokumen-dokumen berharga yang harus diselamatkan Penyiapan Tas Siaga Bencana Penyiapan pangan tahan lama untuk dikonsumsi selama bencana Penyiapan stok air yang layak dikonsumsi selama bencana Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 67
  • 71. LAMPIRAN Setelah Terjadinya Bencana Memonitor perkembangan informasi darurat melalui radio dan stasiun televisi lokal Membersihkan sampah yang terbawa banjir di lingkungan rumah Membersihkan saluran air yang tergenang akibat banjir Menguras dan membersihkan sumber sumber air yang terkena dampak banjir 68 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 72. LAMPIRAN Lampiran 2 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESIAPSIAGAAN DI DESA/ KELURAHAN 1. Pengertian. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesiapsiagaan merupakan suatu standar/ pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk membangun sistem peringatan dini dan menjadi bagian dari rencana kontijensi. 2. Tujuan. Adapun tujuan dibentuknya SOP Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut: a. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi setiap elemen yang ada di masyarakat dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat. b. Memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari masing-masing elemen masyarakat pada saat kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana. c. Untuk menghindari kesalahan, keraguan, pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. 3. Proses Penyusunan SOP. Tahapan penyusunan SOP di desa/ Kelurahan secara garis besar adalah sebagai berikut: NO KEGIATAN 1. Mengumpulkan perangkat desa/ kelurahan dan elemen-elemen yang ada di masyarakat untuk pembuatan SOP (RT, RW, Relawan Desa/Kelurahan, Karang Taruna, PKK, dan lain lain). 2. Membuat sebuah panduan (rencana kontijensi) sebelum menyusun SOP. Membuat daftar topik yang harus dibicarakan, kemudian dikelompokan. Merumuskan tugas. Membagi tugas pokok dan fungsi dari masing – masing elemen masyarakat untuk berjalannya tanggap darurat bencana tersebut. 3. KETERANGAN Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 69
  • 73. LAMPIRAN 4. Identifikasi a. Bencana yang terjadi di wilayah tersebut. b. Masalah ancaman (Hazard). c. Data. d. Kapasitas. e. Kebutuhan. Pembuatan Juklak dan Juknis kelompok 5. 6. tugas a. Menampung usulan. b. Menindak lanjuti usulan. c. Selalu bayangkan siapa pengguna SOP. d. Menggunakan prinsip cerita untuk pembuatan SOP di masyarakat. e. Peninjauan kembali anggota. Membuat SOP. 4. Contoh SOP. a. Struktur Posko Kesiapsiagaan Bencana. DESA KECAMATAN KABUPATEN 70 : Setren. : Slogohimo. : Wonogiri. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 74. LAMPIRAN b. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Sektor. DESA KECAMATAN KABUPATEN : Setren. : Slogohimo. : Wonogiri. Sektor Asesmen Tugas dan Tanggung Jawab • Pengembangan prosedur pengumpulan data serta pelaporan. Komunikasi dan Diseminasi • Penyediaan dan pemeliharaan perangkat serta sistem peringatan dini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. • Menyediakan data terkini perihal ancaman dan risiko bencana yang berasal dari lembaga penyedia informasi yang terpercaya. • Mendiseminasikan informasi peringatan dini kepada masyarakat dengan menggunakan saluran komunikasi yang sudah disepakati bersama. Evakuasi • Identifikasi rute evakuasi dan ditandai dengan jalur evakuasi. • Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan evakuasi sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda. • Mengidentifikasi tempat-tempat evakuasi sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda. • Perekrutan dan Pelatihan bagi elemen-elemen masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola evakuasi. • Memobilisasi elemen-elemen masyarakat dalam upaya evakuasi korban bencana. Pertolongan Pertama • Pembentukan pos-pos kesehatan desa/ kelurahan dan penyediaan pelayanan pertolongan pertama. • Perekrutan dan pelatihan kepada tim pertolongan pertama. • Penyediaan dan pemeliharaan kotak pertolongan pertama. • Membangun sistem rujukan dengan pusat pelayanan kesehatan terdekat. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 71
  • 75. LAMPIRAN c. Pembagian Peran Masing-Masing Pelaku dalam Mendukung Sistem Peringatan Dini. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)/ PROSEDUR TETAP (PROTAP) “SIAPA MELAKUKAN APA, KAPAN, DI MANA, MENGAPA DAN BAGAIMANA” DESA KECAMATAN KABUPATEN : Setren. : Slogohimo. : Wonogiri. Koordinator Lapangan Waktu Apa Kenapa Dimana Bagaimana Pemicu: Debit air sungai sudah melebihi ambang batas. • Untuk mengidentifikasi langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. • Posko kesiapsiagaan bencana desa/ kelurahan. Setelah Pemicu: Instruksi Kepala Desa untuk mengungsi. 72 • Melakukan koordinasi dengan tim. • Mengumpulkan perwakilan masing-masing tim ke posko melalui alat komunikasi yang ada (HP, kentongan). • Menampung informasi dari masyarakat dengan cara datang langsung ke posko atau lewat alat komunikasi yang ada. • Melakukan koordinasi dengan tim. • Memberikan instruksi kepada tim informasi dan komunikasi untuk membunyikan tanda peringatan mengungsi. • Untuk meminimalisir potensi korban jiwa. • Posko tanggap darurat bencana desa/kelurahan. • Mensiagakan semua tim. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 76. LAMPIRAN • Memberikan instruksi kepada tim asesmen untuk melakukan asesmen cepat mengenai data kerentanan dan kapasitas. • Memberi instruksi kepada tim pertolongan pertama dan tim evakuasi untuk menyiapkan alat dan peralatan. Kejadian bencana banjir. Setelah kejadian bencana banjir. • Memobilisasi masing-masing tim sesuai dengan tugasnya. • Pelaporan. • Membangun koordinasi lintas seKtor yang mendukung tanggap darurat bencana. • Memobilisasi masing-masing tim sesuai dengan tugasnya. • Pelaporan. • Membangun koordinasi lintas sektor yang mendukung pemulihan bencana. • Untuk meminimalisir jatuhnya korban. • Untuk meninimalisir dampak paska bencana. • Posko tanggap darurat bencana desa/kelurahan. • Melakukan koordinasi dengan semua tim. • Menerima laporan dari masingmasing tim. • Membangun mekanisme koordinasi serta kepada pemangku kepentingan yang mendukung tanggap darurat bencana. • Posko kesiapsiagaan bencana desa/ kelurahan. • Melakukan koordinasi dengan semua tim. • Menerima laporan dari masingmasing tim. • Membangun mekanisme koordinasi dan pelaporan kepada pemangku kepentingan yang mendukung pemulihan bencana. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 73
  • 77. LAMPIRAN Tim Asesmen Waktu Pemicu: Debit air sungai sudah melebihi ambang batas. Apa • Melakukan peninjauan kembali dan revisi data ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas. Setelah Pemicu: Instruksi kepala desa untuk mengungsi. • Melakukan asesmen cepat untuk memutahirkan data kerentanan dan kapasitas. Kejadian bencana banjir. • Melakukan asesmen data korban, kerusakan, bantuan yang dibutuhkan saat bencana. • Menyusun laporan asesmen bencana. Kenapa Setelah kejadian bencana banjir. 74 Bagaimana • Posko kesiapsiagaan bencana desa/ kelurahan. • Pemanfaatan data ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas yang sudah ada serta pengecekan langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat. • Untuk mengurangi potensi korban jiwa. • Posko tanggap darurat bencana desa/ kelurahan. • Kunjungan langsung ke daerah bencana. • Wawancara dengan tokohtokoh masyarakat maupun masyarakat rentan. • Untuk mengidentifikasi kebutuhan saat bencana. • Daerah-daerah yang rentan dan memiliki kelompok masyarakat rentan. • Posko tanggap darurat bencana desa/ kelurahan. • Kunjungan langsung ke daerah bencana. • Wawancara dengan tokohtokoh masyarakat maupun korban bencana. • Untuk mengidentifikasi kebutuhan saat pemulihan bencana. • Daerah-daerah yang rentan dan memiliki kelompok masyarakat rentan. • Posko Tanggap Darurat Bencana Desa/ Kelurahan • Kunjungan langsung ke daerah bencana. • Wawancara dengan tokohtokoh masyarakat maupun korban bencana. • Untuk mengidentifikasi potensi korban dan kerusakan akibat bencana. • Melakukan asesmen data korban, kerusakan, bantuan yang dibutuhkan saat pemulihan bencana. • Menyusun laporan asesmen pemulihan bencana. Dimana Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 78. LAMPIRAN Tim Komunikasi dan Diseminasi Waktu Apa Pemicu: Debit air sungai sudah melebihi ambang batas. • Melakukan pengecekan informasi peringatan dini dari sumbersumber informasi peringatan dini yang terpecaya. • Mendiseminasikan informasi peringatan dini kepada masyarakat. Setelah Pemicu: Instruksi kepala desa untuk mengungsi. • Mendiseminasikan informasi kepada masyarakat untuk segera mengungsi. • Mendiseminasi kan informasi kepada masyarakat tentang jalur evakuasi dan tempat kumpul/ tempat pengungsian sementara. Kenapa • Untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi banjir. • Untuk mengurangi potensi korban jiwa. Dimana Bagaimana • Posko Kesiapsiagaan bencana desa/ Kelurahan. • Forum pertemuan warga. • Membangun komunikasi dengan sumber-sumber informasi peringatan dini yang terpecaya. • Memobilisasi tokoh masyarakat untuk mendiseminasikan informasi peringatan dini dengan menggunakan saluran komunikasi yang sudah disepakati oleh warga: Pengeras suara, Radio Komunikasi, pengajian, arisan, kelompok tani, dan lain-lain. • Posko tanggap darurat bencana desa/kelurahan. • Memobilisasi tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menginstruksikan masyarakat untuk mengungsi. • Menggunakan saluran komunikasi yang sudah disepakati oleh warga: Pengeras suara, radio komunikasi, dan lain-lain. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 75
  • 79. LAMPIRAN • Membuat laporan berdasarkan data dan informasi dari tim-tim lainnya maupun tokoh-tokoh masyarakat. • Membangun • Mendiseminasikan data korban, kerusakan, bantuan yang dibutuhkan Kejadian bencana banjir. Setelah kejadian bencana banjir. 76 akibat bencana kepada pihak internal maupun eksternal. • Melakukan pengecekan informasi bencana dari sumbersumber informasi bencana yang terpecaya secara berkala. • Mendiseminasikan informasi bencana kepada masyarakat secara berkala. • Mendiseminasikan informasi pemulihan dini bencana kepada masyarakat. • Melakukan pengecekan informasi peringatan dini dari sumbersumber informasi peringatan dini yang terpecaya. • Mendiseminasikan informasi peringatan dini kepada masyarakat. • Untuk menyediakan informasi bencana kepada pihak internal maupun eksternal. • Posko tanggap darurat bencana Desa/ Kelurahan. • Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemulihan bencana. • Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesiapsiagaan bencana. • Posko kesiapsiagaan bencana Desa/ Kelurahan. • Forum pertemuan warga. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat komunikasi dengan sumbersumber informasi bencana yang terpecaya. • Memobilisasi tokoh masyarakat untuk mendiseminasikan informasi bencana dengan menggunakan saluran komunikasi yang sudah disepakati oleh warga: Pengeras suara, radio komunikasi, dan lain-lain. • Membangun komunikasi dengan sumber-sumber informasi peringatan dini yang terpecaya.
  • 80. LAMPIRAN • Memobilisasi tokoh masyarakat untuk mendiseminasikan informasi pemulihan bencana serta peringatan dini dengan menggunakan saluran komunikasi yang sudah disepakati oleh warga: Pengeras suara, Radio Komunikasi, pengajian, arisan, kelompok tani, dan lainlain. Tim Pertolongan Pertama Waktu Pemicu: Debit air sungai sudah melebihi ambang batas. Apa • Menganalisis dampak/potensi risiko kesehatan darurat berdasarkan riwayat kejadian bencana. • Mempersiapkan diri dan peralatan Pertolongan Pertama. Kenapa • Untuk mengidentifikasi potensi kejadian kesehatan darurat. Dimana • Posko Kesiapsiagaan Bencana Desa/ Kelurahan. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat Bagaimana • Pemanfaatan data ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas yang sudah ada serta pengecekan langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat. • Koordinasi dengan anggota tim. • Memastikan bahwa isi Tas PP dan Bidai berada di tempat yang mudah di jangkau. 77
  • 81. LAMPIRAN Setelah pemicu: Instruksi kepala desa untuk mengungsi. Kejadian bencana banjir. Setelah kejadian bencana banjir. 78 • Membangun koordinasi lintas sektor. • Menolong korban bencana yang mengalami luka atau cidera. • Pendataan dan pelaporan korban. • Memberikan edukasi kepada masyarakat akan potensi masalah kesehatan yang timbul pada fase pemulihan bencana. • Pendataan dan pelaporan korban. • Membangun koordinasi lintas sektor. • Untuk meminimalisir potensi korban jiwa. • Agar korban bencana dapat secepatnya mendapatkan pertolongan pertama. • Untuk mendukung masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang timbul pada fase pemulihan bencana. • Posko kesiapsiagaan bencana desa/ kelurahan. • Koordinasi dengan tim evakuasi. • Membangun koordinasi dengan Dinas Kesehatan/ Puskesmas Kecamatan. • Daerah-daerah yang rentan dan memiliki kelompok masyarakat rentan. • Pos pelayanan kesehatan darurat. • Bekerja sama dengan tim evakuasi. • Mengaktifkan sistem rujukan dengan Dinas Kesehatan Puskesmas terdekat. • Koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk pendataan dan pelaporan korban. • Pos pelayanan kesehatan darurat. • Kunjungan dari rumah ke rumah di lokasi yang terkena dampak bencana. • Koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk pendataan dan pelaporan korban. • Mengaktifkan sistem rujukan dengan Dinas Kesehatan/ Puskesmas terdekat. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 82. LAMPIRAN Tim Evakuasi Waktu Apa Pemicu: Debit air sungai sudah melebihi ambang batas. • Menganalisis dampak/ potensi evakuasi korban bencana. • Mengaktifkan jalur evakuasi. Setelah Pemicu: Instruksi Kepala Desa untuk mengungsi. • Mengarahkan warga menuju tempat pengungsian. Kejadian bencana banjir. • Melakukan evakuasi segera bagi warga yang terjebak dalam bencana dan belum mengungsi. • Mengidentifikasi korban (meninggal, luka berat, luka ringan). • Pendataan dan pelaporan korban. Setelah kejadian bencana banjir. • Mengevaluasi efektifitas jalur evakuasi. Kenapa Dimana Bagaimana • Mempermudah proses evakuasi. • Posko kesiapsiagaan bencana Desa/ Kelurahan. • Jalur evakuasi. • Pemanfaatan data ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas yang sudah ada serta pengecekan langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat. • Memastikan bahwa rambu-rambu evakuasi sudah terpasang/ masih terpasang. • Menyiapkan tandu dan peralatan evakuasi. • Meminimalkan korban jiwa. • Daerah-daerah yang rentan dan memiliki kelompok masyarakat rentan. • Memobilisasi tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengarahkan warga untuk mengungsi. • Menyelamatkan korban bencana. • Daerah-daerah yang rentan dan memiliki kelompok masyarakat rentan. • Pos pelayanan kesehatan darurat. • Penyisiran daerah-daerah yang terkena banjir. • Memberi tanda pada korban (hitam= meninggal, merah=luka berat, kuning= luka ringan, hijau=korban). • Koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk pendataan dan pelaporan korban. • Mempermudah proses evakuasi untuk bencana berikutnya. • Posko Kesiapsiagaan Bencana Desa/ Kelurahan. • Jalur evakuasi. • Merehabilitasi rambu-rambu evakuasi yang rusak akibat bencana. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 79
  • 83. LAMPIRAN Lampiran 3 RENCANA EVAKUASI 1. Pengertian. Rancangan atau konsep pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang terkena dampak ancaman bencana. 2. Tujuan. Melibatkan masyarakat serta semua pemangku kepentingan dari awal proses hingga pelaksanaan evakuasi untuk memperkecil risiko yang ditimbulkan dari dampak terjadinya bencana. 3. Alur Proses Penyusunan Rencana Evakuasi: 80 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 84. LAMPIRAN 4. Contoh Produk Rencana Evakuasi (Hazard Tsunami): * Sumber: Kelompok Kerja Perencanaan Evakuasi Kelurahan Kuta. 2010. Rencana Evakuasi Tsunami untuk Kelurahan Kuta, Bali Dokumen Proses dan Hasil Perencanaan Evakuasi Tsunami. Bali: GTZ IS-GITEWS. Peta evakuasi adalah peta yang dibuat guna menunjukkan arah atau rute yang harus dilalui apabila terjadi keadaan darurat bencana. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 81
  • 85. LAMPIRAN Lampiran 4 POSKO KESIAPSIAGAAN TINGKAT DESA/ KELURAHAN 1. Pengertian. Pos Komando (POSKO) kesiapsiagaan di tingkat desa/ kelurahan adalah ruang atau tempat yang mempunyai fungsi/ difungsikan sebagai tempat untuk mengatur informasi komunikasi dan kerjasama antara masyarakat dan pihak luar terkait dengan kebencanaan dan kesehatan yang terjadi di masyarakat. 2. Tujuan. Meningkatkan kesiapsiagaan, memberikan komando, memobilisasi sumberdaya dan melaksanakan aksi pada saat kesiapsiagaan maupun tanggap darurat bencana. 3. Tugas dan Fungsi. a. Memantau keadaan maupun kondisi perkembangan ancaman bencana. b. Berperan aktif dalam persiapan kemungkinan terjadinya bencana. c. Melakukan kordinasi dengan pemangku kepentingan/ pihak terkait tentang informasi terkini berkaitan dengan keadaan di wilayah tersebut. d. Sebagai pusat informasi dan kordinasi. 4. Contoh Struktur Posko Kesiapsiagaan Bencana. 82 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 86. LAMPIRAN Lampiran 5 PETUNJUK SIMULASI BENCANA 1. Pengertian. Simulasi bencana merupakan satu rangkaian aksi kegiatan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mendekati kondisi sesungguhnya pada saat bencana terjadi, dengan melibatkan seluruh komponen yang akan berperan dalam tanggap darurat bencana. 2. Tujuan. a. Menambah pengetahuan dan ketrampilan tentang penanggulangan bencana. b. Memberikan pemahaman tahapan penanggulangan bencana. c. Memberikan pemahaman teknik–teknik pelaksanaan penanggulangan bencana. d. Sebagai sarana evaluasi rencana kontijensi, rencana evakuasi dan SOP tanggap darurat. 3. Langkah – Langkah Pelaksanaan Simulasi. a. Persiapan Simulasi. 1) Sosialisasi Kegiatan Simulasi. Meliputi kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat di tempat simulasi akan dilaksanakan agar masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi simulasi, serta untuk mengindari salah paham dan kepanikan pada saat simulasi dilaksanakan. 2) Koordinasi Pihak Terkait. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang akan terlibat dalam kegiatan simulasi. 3) Peta Kapasitas dan Kerentanan Desa/Kelurahan. Membuat peta lokasi rawan, lokasi aman, infrastruktur serta sarana prasarana dan fasilitas umum bersama dengan masyarakat dan Komite PB. 4) Membuat Skenario. Skenario simulasi meliputi jenis bencana yang akan disimulasikan, tanda pemicu simulasi, peserta, lokasi dan waktu. 5) Membentuk Tim Pelaksana Teknis. Tim/ Regu yang akan berperan dalam simulasi dibentuk sesuai dengan kebutuhan skenario yang akan disimulasikan. 6) Peralatan Pendukung. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 83
  • 87. LAMPIRAN Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam simulasi, sedapat mungkin menggunakan atau memaksimalkan peralatan yang tersedia di lingkungan sekitar agar simulasi menggambarkan situasi sesungguhnya di lapangan. 7) Gladi Bersih. Gladi bersih merupakan persiapan akhir sebelum pelaksanaan simulasi. Gladi Bersih penting untuk memeriksa kesiapan alat dan tim yang akan terlibat dalam pelaksanaan simulasi. b. Pelaksanan Simulasi. Melaksanakan seluruh rangkaian skenario yang telah dibentuk, sebagai bentuk pembelajaran dengan praktik langsung bagaimana proses penanggulangan bencana dilakukan. c. Evaluasi Simulasi. Setelah simulasi selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian simulasi. Evaluasi dapat dilaksanakan dalam forum diskusi kelompok atau dengan lembar isian yang akan diisi oleh peserta simulasi. d. Contoh Skenario Simulasi. 1) Kasus : Peringatan Dini Banjir 2) Waktu Pelaksanaan : Minggu, 05 Mei 2013 3) Tempat Pelaksanaan : Desa Monang-Maning, Denpasar Timur 4) Aktor yang terlibat : • Kepala Desa/Kelurahan 1orang • Ketua RW 1 orang • Ketua RT 5 orang • PMI Kabupaten 1 orang • PMI Kecamatan 1 orang • LINMAS 2 orang • BINMAS 2 orang • BABINSA 2 orang • Tokoh Masyarakat 5 orang • Tokoh Agama 2 orang • Relawan Desa 10 orang • PKK 2 orang • Karang Taruna 2 orang • Kelompok Pendatang 10 orang • Yayasan 3 orang • Masyarakat 24 orang 5) Alur Skenario adalah sebagai berikut: • Kepada Desa mendapatkan informasi bulanan dari BMKG tentang perubahan iklim di daerah Denpasar. Tercatat di daerah Denpasar Timur terjadi peningkatan curah hujan pada bulan Mei. 84 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 88. LAMPIRAN • Kepala Desa dan perangkat desa yang lain mengadakan rapat terkait informasi yang diterima dari BMKG, mengingat daerah Denpasar Timur berpotensi terjadinya banjir apabila curah hujan cukup tinggi. Pada rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua RW, LINMAS, BABINSA, BINMAS, Relawan Desa, PKK, dan Tokoh Masyarakat. • Dalam rapat tersebut dibahas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila informasi curah hujan yang disampaikan oleh BMKG benar terjadi. Selain itu juga dibahas beberapa hal yang harus dipersiapkan apabila bencana tersebut benar akan datang. • Setelah rapat dengan Kepala Desa, Ketua RW akan mengadakan rapat bersama Ketua RT di wilayahnya. Ketua RW meneruskan hasil rapat kepada Kepala Desa. • Relawan Desa meneruskan hasil rapat dengan Kepala Desa kepada PMI Kecamatan atau Kabupaten. • Kepala Desa kembali mendapatkan informasi harian dari BMKG tetang peningkatan curah hujan pada hari Minggu, 05 Mei 2013. Kepala desa kembali mengadakan rapat untuk menginformasikan hal tersebut. Informasi tersebut diteruskan ke RT dan PMI Kecamatan/ Kabupaten. Dalam rapat ini juga ditentukan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing elemen, dan juga dilakukan beberapa persiapan terkait isu tersebut. • Kemudian mengumpulkan RT, mengumpukan semua warganya, tokoh agama dan kelompok pendatang untuk meneruskan informasi tersebut kepada mereka. Mereka dianjurkan untuk melakukan persiapan terkait bencana yang mungkin akan terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi. Serta disampaikan juga rencana evakuasi apabila bencana banjir itu terjadi. • Mendengar informasi tersebut, beberapa yayasan menghubungi Kepala Desa untuk memberikan bantuan apabila benar terjadi banjir. • Kepala Desa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersiap-siap menghadapi banjir yang akan terjadi, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi lainnya. Ketua RT dan RW menghimbau warganya untuk selalu siaga menghadapi banjir. • Apabila terjadi tanggap darurat maka jalankan SOP tanggap darurat yang telah dibuat dan disepakati bersama. • Simulasi peringatan dini banjir selesai. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 85
  • 89. LAMPIRAN Lampiran 6 LOGISTIK KESIAPSIAGAAN BENCANA 1. Pengertian. Mengidentifikasi dan menyediakan kebutuhan (barang dan jasa) yang diperlukan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kebutuhan logistik keluarga dan masyarakat untuk menghadapi bencana, persiapan barang/ kebutuhan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. 2. Tujuan. Terpenuhinya kebutuhan dasar di tingkat keluarga dan masyarakat pada saat bencama dapat terpenuhi dengan cepat. 3. Contoh. a. Kebutuhan logistik keluarga dalam kesiapsiagaan bencana: 1)Tas Siaga Bencana. 2) Makanan tinggi kalori (misalnya cokelat). 3) Beras. 4) Makanan siap saji (misalnya; mie instan, sarden, kornet). 5) Air Mineral. 6) Obat-obatan ringan. 7) Uang/ tabungan siaga bencana. 8) Senter dan baterai cadangan. 9) Pakaian secukupnya. 10) Alas tidur. 11) Alat komunikasi . 12) Alat memasak. b. Kebutuhan logistik Masyarakat Dalam Rangka Kesiapsiagaan Bencana 6) Pengeras suara. 1) Stok beras (lumbung beras). 7) Penerangan (senter/ lampu minyak 2) Stok Obat-obatan dalam jumlah besar. tanah). 3) Stok air bersih dalam jumlah besar. 4) Peralatan memasak/ dapur umum. 8) Terpal. 5) Sarana Transportasi untuk evakuasi. 9) Alat Komunikasi. 10) Radio/ Televisi (sumber informasi). 86 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 90. LAMPIRAN Lampiran 7 AKSI DINI MITIGASI BENCANA 1. Pengertian. Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari satu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapsiagaan dan tindakan–tindakan pengurangan risiko jangka panjang. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan pengurangan risiko, baik secara fisik maupun penyadaran dan proses perencanaan untuk respon yang efektif terhadap bencana. 2. Tujuan. a. Mempersiapkan respon terhadap ancaman bencana yang mungkin terjadi. b. Mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk. Seperti korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakaan sumber daya alam. c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat atau public awarenes dalam menghadapi serta mengurangi dampak risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. 3. Contoh Mitigasi Bencana. “Pembuatan Jalan Tembus Sebagai Jalur Evakuasi Tsunami” Desa Rantau Panjang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera-Provinsi Sumatera Barat, posisi pesisir timur Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia berpotensi tsunami bila terjadi gempa di laut. Desa Rantau Panjang terletak pada belokan Sungai Batang Pasaman yang membentang lurus sejauh 800 meter dan bermuara di laut. Bentuk Sungai Batang Pasaman yang lurus menuju laut dengan lebar sungai 30 – 50 m bila terjadi tsunami akan menyebabkan gelombang air akan langsung menuju Desa Rantau Panjang yang berada di ujung kelokan sungai. Desa Rantau Panjang dikelilingi oleh perkebunan sawit dengan kontur tanah rawa yang landai tanpa ada daerah perbukitan yang dapat dijadikan tempat evakuasi bila terjadi tsunami. Akses jalan yang dapat dilalui untuk akses keluar masuk desa terletak dalam posisi sejajar dengan garis pantai dan hanya berjarak sekitar 600 meter dari pantai. Letak jalan yang demikian tentu saja tidak dapat digunakan untuk jalur evakuasi karena posisinya dekat garis pantai. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 87
  • 91. LAMPIRAN Proses evakuasi yang dapat dilakukan oleh warga Desa Rantau Panjang bila terjadi tsunami adalah pergi sejauh mungkin dari garis pantai ke arah Barat. Sekitar 500 meter arah barat Desa Rantau Panjang terdapat jalan komplek perkebunan yang dapat di gunakan untuk jalur evakuasi menjauh dari garis pantai. Komite PB Desa Rantau Panjang melalui rapat Komite PB yang ditindaklanjuti dengan musyawarah warga menyepakati untuk membuat jalur evakuasi tsunami, jalur evakuasi yang akan dibuat berupa jalan tembus yang menghubungkan Desa Rantau Panjang dengan jalan komplek Perkebunan di sebelah barat. Rencananya jalur evakuasi akan berupa jalan setapak dengan lebar 2 meter sepanjang 500 m kearah barat hingga terhubung dengan jalan kompleks perkebunan. Pihak Desa akan berperan dalam perijinan alokasi tanah yang akan digunakan untuk jalan tembus, warga Desa akan berpartisipasi untuk mengadakan gotong royong membuat jalan tembus tersebut setiap hari sabtu dan minggu, diperkirakan jalan tembus tersebut akan selesai dalam waktu dua bulan dan akan digunakan sebagai jalur alternatif keluar masuk desa agar tidak kembali tertutup ilalang. 88 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 92. LAMPIRAN Lampiran 8 AKSI DINI MITIGASI LINGKUNGAN 1. Pengertian. Mitigasi lingkungan adalah upaya–upaya untuk mencegah atau menanggulangi dampak negatif perubahan lingkungan yang disebabkan kerusakan lingkungan oleh manusia atau bencana, yang dilakukan dengan cara peningkatan kesadaran masyarakat, pembangunan fisik, maupun rehabilitasi lingkungan. 2. Tujuan. a. Mencegah kerusakan ataupun penurunan kualitas lingkungan. b. Mengurangi dampak negatif bagi masyarakat akibat kerusakan lingkungan. c. Mempertahankan daya dukung lingkungan terhadap masyarakat yang ada diwilayah tersebut. 3. Contoh Aksi Dini Mitigasi Lingkungan: Rehabilitasi Hutan Mangrove Kondisi hutan mangrove di wilayah pesisir Bondi luas tutupannya sudah berkurang sekitar 70 % akibat masyarakat menggunakan kayu hutan mangrove untuk kebutuhan memasak. Awalnya masyarakat kembali menggunakan kayu untuk memasak karena kesulitan mendapatkan minyak tanah akibat konversi minyak tanah ke LPG. Tetapi setelah beberapa waktu masyarakat tetap menggunakan kayu bakar meskipun pendistribusian kompor gas sudah dilakukan, masyarakat beralasan takut untuk menggunakan kompor gas karena banyak berita mengenai ledakan tabung gas sehingga tetap memilih menggunakan kayu bakar dari hutan mangrove. Akibat berkurangnya luas hutan mangrove di Desa Bondi mulai muncul sejumlah masalah, gelombang laut pada waktu–waktu tertentu mulai mencapai pemukiman warga dan mengakibatkan rumah warga tertimbun pasir setinggi 20 -30 cm. Kondisi air di sumur warga juga mulai menurun kualitasnya, air mulai menjadi payau akibat tercampur air laut saat gelombang mencapai pemukiman, jumlah ikan di sekitar pantai juga mulai berkurang sehingga nelayan harus melaut lebih jauh yang berdampak pada biaya melaut yang lebih besar karena harus membeli solar lebih banyak untuk mesin perahu. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 89
  • 93. LAMPIRAN Menghadapi situasi seperti ini, Komite PB di Desa Bondi mengadakan pertemuan untuk membahas situasi di Desa Bondi. Setelah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, Komite PB telah memiliki sejumlah opsi untuk ditawarkan kepada warga dalam musyawarah warga yang akan diadakan di Balai Desa Bondi. Dari musyawarah warga dihasilkan kesepakatan untuk mengadakan kembali sosialisasi dan pelatihan bagi warga untuk menggunakan kompor gas dan mengatasi bahaya kebakaran di rumah yang akan didukung oleh pihak Kecamatan yang akan meyediakan tenaga penyuluh. Haji Hasan sebagai pemilik toko kelontong terbesar di Desa akan menambah jumlah stok gas LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan gas LPG untuk memasak. Untuk mengatasi gelombang laut yang mencapai pemukiman warga pihak Desa Bondi bersama masyarakat membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek pihak desa akan menyediakan karung dan bronjong, masyarakat bertugas untuk mengisi karung pasir dan batu ke bronjong untuk membuat tanggul sementara pada saat musim gelombang tinggi. Untuk rencana jangka panjang akan dilakukan rehabilitasi hutan mangrove melalui penanaman bakau. Pihak desa akan menyediakan polybag kecil untuk menyemai bibit bakau, masyarakat bertugas untuk mengumpulkan bibit bakau, melakukan penyemaian dan penanaman bakau. 90 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 94. LAMPIRAN Lampiran 9 AKSI DINI KESEHATAN MASYARAKAT 1. Pengertian. Aksi Dini Kesehatan Masyarakat adalah upaya pemenuhan pelayanan kesehatan kesehatan dasar seperti pencegahan KLB, pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi, kegiatan surveilans epidemiologi, promosi kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar. 2. Tujuan. a. Meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. b. Penyadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan di pemukiman. c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan penyakit di lingkungannya. d. Mencegah wabah penyakit yang disebarkan oleh vektor. e. Mengurangi jumlah penderita penyakit di masyarakat. 3. Contoh Aksi Dini Kesehatan Masyarakat. “Pencegahan Wabah Demam Berdarah Dengue dengan pembentukan Kader JUMANTIK” Demam berdarah adalah penyakit yang disebarkan oleh vektor serangga nyamuk, jumlah kejadian demam berdarah dengue biasanya meningkat pada saat musim pancaroba. Penyakit demam berdarah dengue dapat dicegah dengan memutus siklus perkembangbiakan vektor serangga nyamuk. Untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman tentang demam Berdarah Dengue dan cara pencegahannya, dibentuklah kader JUMANTIK. Kader JUMANTIK diberi pelatihan dan pembekalan mengenai hal–hal yang terkait dengan demam berdarah dengue, kader JUMANTIK memiliki tugas sebagai tenaga penyuluh dan surveilans epidemiologi. JUMANTIK menyuluh masyarakat tentang kegiatan 3M+ yaitu; menutup tempat penampungan air, menguras bak penampungan air terbuka, mengubur barang– barang bekas yang dapat menampung air hujan, ditambah menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air. JUMANTIK berperan aktif dalam pengawasan epidemiologi dengan cara mengunjungi rumah–rumah yang ada di lingkungannya untuk memeriksa apakah pada tempat–tempat potensial nyamuk berkembang biak ditemukan adanya jentik–jentik nyamuk dengue. Kader JUMANTIK juga berperan aktif untuk melaporkan kejadian demam berdarah dengue di Puskesmas kelurahannya, yang dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan fogging (pengasapan) lingkungan. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 91
  • 95. LAMPIRAN Lampiran 10 AKSI DINI TABUNGAN SIAGA BENCANA 1. Pengertian. Tabungan siaga bencana adalah tabungan yang dipersiapkan sebagai sumber keuangan cadangan yang dapat digunakan sewaktu–waktu apabila diperlukannya dana tambahan yang diakibatkan oleh kejadian bencana. 2. Tujuan. a. Menyediakan dana yang mudah digunakan dalam keadaan darurat. b. Meringankan beban keuangan bila terjadi bencana. c. Mendisiplinkan diri untuk menyisihkan penghasilan untuk kesiapsiagaan bencana. d. Menghindari dari terlibat hutang akibat bencana. e. Melatih diri untuk siap siaga. 3. Contoh Aksi Dini Tabungan Siaga Bencana. “Membuka Tabungan Siaga Bencana” Ibu Marbun membuka tabungan siaga bencana di Koperasi Simpan Pinjam Melati di wilayahnya. Untuk membuka tabungan siaga bencana di Koperasi Melati, Ibu Marbun menjadi anggota Koperasi Melati dengan membayar setoran wajib anggota, untuk tabungan siaga bencana Ibu Marbun diwajibkan untuk menyetorkan tabungan minimal Rp. 20.000,setiap bulannnya. Tabungan siaga bencana dapat dicairkan apabila memenuhi syarat penarikan tabungan siaga bencana yang telah ditentukan pada saat membuka tabungan, yaitu tabungan dapat ditarik untuk memenuhi kebutuhan darurat yang disebabkan oleh kejadian bencana. Persyaratan seperti itu dibuat agar nasabah hanya menarik tabungannya untuk keperluan yang mendesak terkait bencana. Tabungan siaga bencana dapat juga menggunakan tabungan biasa di Bank yang tidak dikhususkan untuk bencana dengan cara mendisiplinkan diri untuk menabung dengan jumlah tertentu setiap bulan dan berkomitmen untuk tidak menarik tabungan tersebut bila tidak ada kebutuhan terkait bencana. Yang perlu diperhatikan bila menggunakan tabungan biasa adalah besaran biaya administrasi yang dipotong dari tabungan kita setiap bulannya oleh pihak Bank, agar dana minimal yang kita tabungkan setiap bulannya memperhitungkan besaran biaya administrasi tabungan. 92 Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
  • 96. LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2012. Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BAPPENAS. 2011. Indonesia Adaptation Strategy, Improving Capacity to Adapt. Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. IFRC. 2013. Community Early Warning Systems: Guiding Principles. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. IFRC. 2012. Contingency Planning Guide. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. IFRC. 2010. Early Warning Early Action: A Regional Guideline for Effective Engagement. Bangkok: International Federation of The Red Cross and Red Crescent Societies. IFRC. 2012. Key determinants of a successful CBDRR programme. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. IFRC. 2009. World Disaster Report 2009: Focus on Early Warning Early Action. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Mercy Corps and Practical Action. 2010. Establishing Community Based Early Warning System: Practitioner’s Handbook. Kathmandu: Mercycorps and Practical Action. Palang Merah Indonesia. 2009. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini dan Pola Komunikasi Informasi Darurat Bencana Palang Merah Indonesia. Jakarta: Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia. 2012. Petunjuk Teknis Kesiapsiagaan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. Jakarta: Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia. 2012. Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Bencana. Jakarta: Palang Merah Indonesia. Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 93
  • 97. 7 PRINSIP GERAKAN Dalam melakukan kegiatan dan pelayanan, PMI berpegang pada Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu: 1. KEMANUSIAAN 4. KEMANDIRIAN Gerakan Palang Merah dan Bulan sabit Gerakan bersifat mandiri. Setiap Perhimpunan Nasional sekalipun merupakan pendukung bagi pemerintah di bidang kemanusiaan dan harus mentaati peraturan hukum yang berlaku di negara masing-masing, namun Gerakan bersifat otonom dan harus menjaga tindakannya agar sejalan dengan Prinsip Dasar Gerakan. Merah (Gerakan) lahir dari keinginan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka dalam pertempuran tanpa membeda-bedakan mereka dan untuk mencegah serta mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi di mana pun. Tujuannya ialah melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghormatan terhadap umat manusia. Gerakan menumbuhkan saling 5. KESUKARELAAN abadi antar sesama manusia. Gerakan memberi bantuan atas dasar sukarela tanpa unsur keinginan untuk mencari keuntungan apapun. 2. KESAMAAN 6. KESATUAN Gerakan memberikan bantuan kepada Didalam satu negara hanya boleh ada satu Perhimpunan Nasional dan hanya boleh memilih salah satu lambang yang digunakan: Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Gerakan bersifat terbuka dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah negara yang bersangkutan. pengertian, kerjasama dan perdamaian orang yang menderita tanpa membeda bedakan mereka berdasarkan kebangsaan, ras, agama, tingkat sosial atau pandangan politik. Tujuannya sematamata ialah mengurangi penderitaan orang per orang sesuai dengan kebutuhannya dengan mendahulukan keadaan yang paling parah. 3. KENETRALAN Gerakan tidak memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi. 7. KESEMESTAAN Gerakan bersifat semesta. Artinya, Gerakan hadir di seluruh dunia. Setiap Perhimpunan Nasional mempunyai status yang sederajat, serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membantu satu sama lain.