Progress p2 d2 bahan bimtek
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Progress p2 d2 bahan bimtek

on

  • 1,264 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,264
Views on SlideShare
1,196
Embed Views
68

Actions

Likes
0
Downloads
18
Comments
0

1 Embed 68

http://fgd4staff.wordpress.com 68

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Progress p2 d2 bahan bimtek Presentation Transcript

  • 1. Progress PelaksanaanProyek Pemerintah Daerah danDesentralisasi (P2D2)Triwulan III Tahun 2012Bimtek Keinfrastrukturan dan Pelaporan DAKUnit Implementasi Proyek (UIP)
  • 2. Progress Kegiatan UIP Pembentukan Tim Unit Implementasi Proyek (UIP) Tahun 2012; Penetapan Daerah Percontohan P2D2 Tahun 2012; Launching Web-Based Reporting System (WBRS); Menyelenggarakan Bimbingan Teknis :  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Manajemen Infrastruktur  Pelaporan DAK Bidang Infrastruktur  Bidang Pekerjaan Umum  Aplikasi Web-Based Reporting System (WBRS) Merekrut Jasa Konsultansi Bidang Pengamanan Lingkungan dan Sosial; Penyelenggaraan Workshop Nasional di Jakarta; Penyusunan Laporan Kuartalan (Quarterly Report).
  • 3. Rencana Kegiatan TA 2012 Melaksanakan Bimbingan Teknis Keinfrastrukturan dan Pelaporan DAK di 7 lokasi lingkup 5 Provinsi Daerah Percontohan P2D2; Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi DAK Infrastruktur dan P2D2 ke 75 Daerah Percontohan P2D2; Memelihara dan Meng-update Aplikasi WBRS ; Melaksanakan Workshop Nasional P2D2 di Nusa Tenggara Barat; Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Aparatur Kapasitas Pemerintah Pusat; Penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report);
  • 4. Progress
  • 5. Pembentukan Tim UIPKeputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 3/KM.7/2012, tanggal9 Februari 2012 tentang Unit Implementasi Proyek PemerintahDaerah dan Desentralisasi (Local Government and DecentralizationProject), anggota UIP terdiri dari:1. Anggota Tim Pengarah, terdiri dari 7 pejabat eselon I;2. Anggota Tim Pelaksana, terdiri dari 66 pejabat/pegawai:  Kementerian Keuangan - DJPK sebanyak 38 orang (57,57%)  Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 13 orang (19,69%)  Kementerian Dalam Negeri sebanyak 5 orang (7.57%)  Perwakilan Daerah Percontohan sebanyak 5 orang (7,57%)  Kementerian Keuangan - di luar DJPK sebanyak 3 orang (4,54%)  Bappenas sebanyak 2 orang (3,03%)3. Anggota Tim Sekretariat sebanyak 7 orang, seluruhnya dari DJPK;
  • 6. Daerah Percontohan P2D2 2012 (1)Telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor:KEP-35/PK/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Daerah PercontohanP2D2 Tahun 2012, sebanyak 75 dari 82 daerah di lima provinsi (3 daerah baru)ditetapkan sebagai daerah percontohan meliputi: I. Jambi II. Jawa Timur 1. Provinsi Jambi 9. Provinsi Jawa Timur 22. Kab. Nganjuk 35. Kab. Tulungagung 2. Kab. Batang Hari 10. Kab. Bangkalan 23. Kab. Ngawi 36. Kota Blitar 3. Kab. Bungo 11. Kab. Banyuwangi 24. Kab. Pacitan 37. Kota Madiun 4. Kab. Kerinci 12. Kab. Bondowoso 25. Kab. Pamekasan 38. Kota Malang 5. Kab. Merangin 13. Kab. Gresik 26. kab. Pasuruan 39. Kota Mojokerto 6. Kab. Muaro Jambi 14. Kab. Jember 27. Kab. Ponorogo 40. Kota Pasuruan 7. Kab. Tebo 15. Kab. Jombang 28. Kab. Probolinggo 41. Kota Probolinggo 8. Kota Sungai Penuh 16. Kab. Lamongan 29. Kab. Sampang 42. Kota Surabaya 73. Kota Jambi 17. Kab. Lumajang 30. Kab. Sidoarjo 43. Kota Batu 18. Kab. Madiun 31. Kab. Situbondo 74.Kab. Kediri 19. Kab. Magetan 32. Kab. Sumenep 75.Kab. Blitar Baru di 20. Kab. Malang 33. Kab. Trenggalek 2012 21. Kab. Mojokerto 34. Kab. Tuban
  • 7. Daerah Percontohan P2D2 2012 (2) I. Kalimantan Tengah II. Sulawesi Barat III. Maluku Utara44. Provinsi Kalteng 51. Kab. Barito Timur 58. Provinsi Sulbar 64. Kab. Halmahera Tengah45. Kab. Barito Selatan 52. Kab. Pulang Pisau 59. Kab. Majene 65. Kab. Halmahera Barat46. Kab. Barito Utara 53. Kab. Gunung Mas 60. Kab. Mamuju 66. Kota Ternate47. Kab. Kapuas 54. Kab. Lamandau 61. Kab. Polewali 67. Kab. Halmahera Timur Mandar48. Kab. Kotawaringin 55. Kab. Sukamara 62. Kab. Mamasa 68. Kota Tidore Kepulauan Barat49. Kab. Kotawaringin 56. Kab. Katingan 63. Kab. Mamuju 69. Kab. Kepulauan Sula Timur Utara50. Kota Palangkaraya 57. Kab. Seruyan 70. Kab. Halmahera Selatan 71. Kab. Halmahera Utara 72. Kab. Pulau Morotai
  • 8. Daerah Percontohan P2D2 2012 (3) Daerah yang tidak terlibat dalam P2D2 Daerah yang tidak mendapat Daerah yang belum mengirim Alokasi DAK TA 2012 Commitment Letter1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 1. Kabupaten Sarolangun, Jambi Jambi 2. Kabupaten Bojonegoro, Jatim2. Kota Kediri 3. Provinsi Maluku Utara, Malut3. Kabupaten Murung Raya, Kalteng 4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, JambiCatatan:1. Kab. Katingan tidak mendapat alokasi DAK Infrastruktur pada tahun 2012 namun menjadi daerah percontohan pada tahun 2012 karena ditetapkan menjadi daerah percontohan 2011 (berlanjut)2. Kab. Tanjung Jabung Timur tidak mendapat alokasi DAK Infrastruktur pada TA 2011 namun mendapatkannya pada TA 2012
  • 9. Web-Based Reporting System (WBRS) Launching WBRS: Redtop Hotel, 29 Mei 2012, Diresmikan oleh Direktur Jenderal PKFeedback pelaksanaan Launching WBRS (berdasarkan kuesioner N=236): Ketersediaan data untuk diinput ke dalam aplikasi WBRS, sebagian besar ada di pemda dhi. Dinas PU dan Bappeda Mayoritas menyatakan menu dan tampilan WBRS “cukup mudah dipahami” Mayoritas menyatakan aplikasi WBRS “sangat bermanfaat” bagi kebutuhan informasi satuan kerjanya Hampir seluruhnya menyatakan diperlukannya Pelatihan Aplikasi Bimtek
  • 10. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Kebijakan Pengadaan Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat Barang dan Jasa pemerintah daerah khususnya pejabat pengadaan. Maksud dari Pengadaan Bimbingan Teknis ini adalah meningkatnya pengetahuan dan Barang dan Jasa kemampuan terkait peraturan dan praktik pengadaan Secara barang/jasa pemerintah daerah percontohan sehingga Elektronik : Best pengelolaan DAK khususnya Bidang Infrastruktur dan tingkat Practice di eligibilitas output DAK lebih baik lagi Kemenkeuj Common Issue pengadaan Jambi Sby Sulbar Malut Kalteng Malang ✔ Barang dan Jasa Bidang 12 April 17 Apri 24 April 10 Mei Infrastruktur 19 April 15 Mei 2012 2012 2012 2012 2012 2012 Sudah dilaksanakan Narasumber: LKPP, LPSE, BP Konstruksi Kementerian PU
  • 11. Evaluasi Bimtek Pengadaan Barang dan JasaDari beberapa bimbingan teknis yang dilaksanakan, diskusi yang berkembang cukup baik seputar permasalahan pengadaan barang/jasa di daerah melalui e-procurement dan kebijakan pengadaan barang/jasa dalam Perpres 54 tahun 2004, serta pengalaman verifikasi BPKP di daerah
  • 12. Bimbingan Teknis Manajemen Infrastruktur P2D2 Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemda khususnya bagi pejabat terkait dengan pengambilan keputusan Kebijakan terkait pemrograman, perencanaan, pelaksanaan dan Alokasi DAK pertanggungjawaban pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur. Kebijakan Maksud dari Bimbingan Teknis ini adalah meningkatnya DAK pemahaman kebijakan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Infrastruktur pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerah sehinga kualitas Pengelolaan pelaksanaan DAK itu sendiri dapat meningkat lebih baik. Keuangan Daerah Verifikasi Sby Sulbar Malut Kalteng Madiun Jambi ✔ Output 20 Juni 20 Juni 13 Juni 4 Juli 11 Juli 19 Juli 2012 2012 2012 2012 2012 2012 SudahDilaksanakan Narasumber: DJPK, Kementerian PU, Kemendagri, BPKP
  • 13. Bimbingan Teknis WBRS P2D2 Bimtek diberikan kepada para pegawai level teknis di pemerintah daerah percontohan yang menangani pelaporan DAK meliputi pelaporan teknis dan keuangan. Bimbingan Teknis ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran WBRS. Maksud dari Bimbingan Teknis Pengenalan adalah memberikan pengenalan dan pemahaman penggunaan Aplikasi WBRS aplikasi serta meningkatnya kepatuhan daerah dalam mengisi dan Pemaparan menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Modul WBRS melalui aplikasi WBRS Simulasi Aplikasi WBRS ✔ Sby Sulbar Malut Kalteng Madiun Jambi 21 Juni 21 Juni 14 Juni 5 Juli 12 Juli 20 Juli 2012 2012 2012 2012 2012 2012 Sudah Narasumber: DJPK Dilaksanakan
  • 14. Evaluasi Bimtek Manajemen Infrastruktur di 5 Lokasi (1)Asal Instansi Pelaksanaan Bimtek Secara Keseluruhan
  • 15. Evaluasi Bimtek Manajemen Infrastruktur di 5 Lokasi (2)Penyampaian Materi Bimtek Pelayanan Panitia
  • 16. Evaluasi Bimtek Manajemen Infrastruktur di 5 Lokasi (3) Hal yang perlu ditingkatkan pada BimtekPemahaman Bimtek P2d2 mendatang
  • 17. Evaluasi Bimtek WBRS di 5 Lokasi (1)Asal Instansi Pelaksanaan Bimtek Secara Keseluruhan
  • 18. Evaluasi Bimtek WBRS di 5 Lokasi (2)Penyampaian Materi Bimtek Pelayanan Panitia
  • 19. Evaluasi Bimtek WBRS di 5 Lokasi (3) Informasi yg terdapat dalam AplikasiMenu dan Tampilan Aplikasi WBRS WBRS
  • 20. Evaluasi Bimtek WBRS di 5 Lokasi (4)Hal Yang Perlu ditingkatkan dalam Bimtek Ke depan
  • 21. Perekrutan Konsultan P2D2 KonsultanManajemen Bidang Tenaga Ahli Bidang Tenaga Ahli Bidang Infrastruktur Sub Pengamanan Lingkungan dan Monitoring danBidang Jalan, Irigasi Sosial Evaluasi; dan Air Minum; Gagal Gagal Terpilih Lelang Lelang
  • 22. Konsultan P2D2 Tahun 2012 TerpilihBidang Pengamanan Lingkungan dan Sosial Proses Lelang Ulang karena hanya ada dua peminat Pemenang: Kunjungan ke Daerah Ibu Suharyati Evelyn Percontohan
  • 23. Workshop Nasional • Evaluasi Pelaksanaan P2D2Swissbel Hotel Jakarta, Semester I;Tanggal 9 – 10 Juli 2012, • Rencana Tindak Lanjut atas LHPDibuka oleh Direktur P2D2 Tahun 2011; • Perkembangan Aplikasi WBRS;Jenderal PK • Arah Sinergisitas E-Mon KemenPU dengan WBRS;Mengundang Kementerian • Hasil Verifikasi Output TahunKeuangan, Kementerian Pekerjaan 2011;Umum, Kementerian Dalam • Identifikasi KebutuhanNegeri, Bappenas, BPKP, Bank Peningkatan Kapasitas Pemda;Dunia, dan Project Officer Daerah • Strategi Implementasi WBRSsebagai perwakilan UIP di daerah dan Monev
  • 24. Rencana ke depan
  • 25. Bimbingan Teknis Keinfrastrukturan dan Pelaporan DAK Perencanaan Bimtek ini bertujuan selain untuk meningkatkan dan pemahaman perencanaan pemrograman kegiatan DAK serta Pemrograman Kegiatan DAK strategi pelaksanaannya serta untuk meningkatkan kualitas Bidang laporan pelaksanaan DAK bidang Infrastruktur, baik untuk Infrastruktur laporan keuangan/transfer ke daerah sesuai ketentuan PMK Strategi 06/PMK.07/2012 maupun laporan teknis sesuai ketentuan Pelaksanan Kegiatan DAK Permen PU. Bimtek ini akan diselenggarakan selama 2 hari di Sub Bidang 7 lokasi yaitu Malang, Surabaya, Jambi, Banyuwangi, Palangka Raya, Mamuju, dan Ternate dengan mengundang ✔ Jalan, Irigasi, dan Air Minum instansi-instansi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan Pelaporan Keuangan dan pelaporan DAK meliputi Bappeda, DPPKAD, Dinas Pekerjaan Teknis Umum yang akan disampaikan oleh para narasumber yang kompeten dibidangnya. akan Narasumber: DJPK, Kementerian PU, Kemendagri,Dilaksanakan
  • 26. Kegiatan lainnya Monitoring an Evaluasi ke 75 Daerah Percontohan P2D2 dengan melibatkan keterwakilan dari UIP, Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas sehingga diharapkan pelaksanaan monev infrastruktur dan P2D2 dapat bersinergi. Melaksanakan Workshop Nasional UIP di Nusa Tenggara Barat yang akan dilaksanakan pada akhir tahun untuk membahas progress kegiatan P2D2 Semester II. Melakukan kegiatan updating Aplikasi WBRS sehingga diharapkan ke depan akan dapat berintegrasi dengan Sistem e-Mon Kementerian Pekerjaan Umum. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Aparatur Kapasitas Pemerintah Pusat berupa Short Course di Lee Kuan Yew School of Public Policy.
  • 27. Sekilas terkaitVerifikasi Output
  • 28. DAK Reimbursement dan Insentif 2010 2011 2012 2013 2014 Alokasi di Advance Rp145,1 Sudah masuk APBN 2012= Rp128 M RKUN 2012 Payment M Rp30 MReimburse Sudah Rp247,8 ment masuk M RKUN 2011 Alokasi di APBN 2012 = Rp30 M Rp37,6 Insentif M
  • 29. ALOKASI DAK TA 2011 NO. BIDANG ALOKASI (Rp)1. INFRASTRUKTUR JALAN 484.928.600.000,002. INFRASTRUKTUR IRIGASI 180.558.700.000,003. INFRASTRUKTUR AIR MINUM 60.619.900.000,00 JUMLAH 726.107.200.000,00
  • 30. 30HASIL VERIFIKASI TAHAP I • 898 KONTRAK/ SPK LAYAK • RP404.866.360.593,00 TOTAL KONTRAK/ SPK 1.606 BUAH (RP758.231.051.88 3,00) TIDAK • 708 KONTRAK/ SPK LAYAK • RP380.364.691.290,00
  • 31. 31PENYEBAB KONTRAK TIDAK LAYAK KONTRAK DIBUAT MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG NILAI KONTRAK MELEBIHI $400.000,00 KONTRAK BELUM PHO S.D. 31 DES 2011 ITEM PEKERJAAN DALAM KONTRAK TIDAK SAMA DENGAN RUC KONTRAK SELURUHNYA DIBIAYAI DENGAN DANA PENDAMPING
  • 32. HASIL VERIFIKASI TAHAP ITotal Kontrak • Kontrak/SPK tidak melalui pelelangan sejumlah - 446 Rp42.578.574.490 1606 • Melebihi batasan USD400rb sejumlah - 32 Rp200.006.650.000 Verifikasi tahap I • Pekerjaan tidak selesai per 31 Des 2011 (tidak - 25 ada PHO) sejumlah Rp28.366.118.200 • Item pekerjaan dalam kontrak tidak sesuai RUC - 196 sejumlah Rp109.390.848.600Net Kontrak • Kontrak seluruhnya dibiayai dana pendamping -9 (APBD) sejumlah Rp1.245.980.500 898
  • 33. DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Pada awalnya ruang lingkup verifikasi output bidang infrastruktur tersebut meliputi 4 sub sektor yakni jalan, irigasi, air minum dan sanitasi; Hasil rapat pada tanggal 7 Maret 2011 di DJPK, bahwa sub sektor sanitasi tidak dimasukkan dalam ruang lingkup verifikasi; Pertimbangan tidak dimasukkannya sub sektor dimaksud adalah mengingat pekerjaan sanitasi dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat (non-kontraktual); Besaran alokasi DAK bidang sanitasi tahun 2011 Rp67.094.100.000 atau setara USD 7,443,312.
  • 34. Rencana Restrukturisasi LA  pekerjaan swakelola yang dilaksanakan olehLESSON LEARNT DARI masyarakat pada bidang Sanitasi adalahHASIL VERIFIKASI BPKP termasuk jenis pekerjaan yang dapat diverifikasi;  batas nilai kontrak per paket yang semula dibatasi maksimal USD400ribu diperbesar menjadi kurang lebih Rp10 Milyar (USD1 juta);  "Penunjukkan langung" (non-kontraktual) AMANDEMEN LOAN dibawah Rp100 juta agar dapat dijadikan objek AGREEMENT verifikasi;  Dasar perhitungan reimbursement tidak menggunakan Reference Unit Cost (RUC) namun berdasarkan item dalam kontrak  Memperpanjang tanggal penutupan (closing date) proyek dari 30 Juni 2014 menjadi 31 Desember 2014
  • 35. - P2D2 -Terima Kasih